prosedur penerimaan kas
DESCRIPTION
dcdcdcdcTRANSCRIPT
MODUL
SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan akan memahami prinsip-
prinsip dan proses penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah yang
terdiri dari tiga prosedur, yaitu prosedur penerimaan pendapatan daerah
melalui Bendahara Penerimaan, melalui Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan,
dan/atau Kantor Pos.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan akan dapat:
1. Memahami dan dapat menjelaskan prosedur penatausahaan penerimaan
Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
2. Memahami dan dapat menjelaskan prosedur penatausahaan penerimaan
Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu.
3. Memahami dan dapat menjelaskan prosedur penataausahaan penerimaan
Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain,
Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
WAKTU PEMBELAJARAN
Jangka waktu yang diperlukan untuk memberikan materi ini adalah 240 menit.
1
METODE PEMBELAJARAN
1. Paparan
2. Diskusi
3. Latihan Bersama (Diskusi Kelompok dan Kelas)
ALAT BANTU PEMBELAJARAN
1. LCD/Overhead Projector
2. White Board dan Spidol
3. Latihan Kasus
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2
4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3
4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAANKAS DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH
1. PENDAHULUAN
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperolehantara lain dari transaksi:
1. Pajak Daerah;
2. Retribus Daerah;
3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan AsliDaerah (Penjualan aset daerah yangdipisahkan, penerimaan bunga deposito,penerimaan jasa giro, denda keterlambatanpelaksanaan kegiatan)
P
enerima
an
Pendapa
tan Asli
Daerah
antara
lain
diperole
h dari
transaks
i:
1. PajakDaerah
2. RetribusiDaerah
3. Pene
rima
an
Lain-
lain
Pend
apata
n
Asli
Daer
ah
antar
a lain
meli
puti
penjualan aset daerah
yang dipisahkan,
penerimaan bunga
deposito, penerimaan
jasa giro,
denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Jaringan prosedur
yang membentuk sub
sistem ini terdiri dari
prosedur penerimaan,
penyetoran kas dan
pencatatan. Prosedur
penerimaan, penyetoran
kas dan pencatatan
merupakan uraian
pelaksanaan kegiatan yang
terdiri: fungsi/ pihak yang
terkait, dokumen yang
digunakan, catatan yang
digunakan, dan deskripsi
prosedur.
Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
dapat dilaksanakan dengan
3 (tiga)
mekanisme/prosedur,
yaitu:
1. Pembayaran langsungmelalui BendaharaPenerimaan.
2. Pihak Ketiga/ Wajib
Pajak/ Wajib Retribusi
menyetorkan uang melalui
Bendahara Penerimaan
Pembantu, kemudian
Bendahara Penerimaan
Pembantu melaporkan kepada
Bendahara Penerimaan..
3. Pihak
Ketiga
/
Wajib
Pajak
/Waji
b
Retribusi menyetorkan
uang melalui Bank
Pemerintah yang
Ditunjuk, Bank Lain,
Badan, Lembaga
Keuangan, dan/atau
Kantor Pos.
5
Permendagri 13/2006pasal 187 - 189 mengaturtata cara pelaksanaanpenerimaan daerah yangdikelola oleh BendaharaPenerimaan.Bendahara Penerimaanwajib menyelenggarakanpenatausahaan terhadapseluruh penerimaan danpenyetoran yang menjaditanggungjawabnya
2. PROSEDUR PENERIMAAN,
PENYETORAN KAS, DAN
PENCATATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH
1). Pendapatan Daerah Melalui Bendahara
Penerimaan
Semua penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola
dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas
memungut dan/atau menerima pendapatan daerah
wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Penerimaan SKPD dilarang digunakan
langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau
cek harus disetor ke rekening kas umum daerah
paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang
kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi sehingga melebihi
batas waktu penyetoran maka hal ini akan
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
Bendahara Penerimaan wajib
menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi
tanggungjawabnya. Tata cara pelaksanaan
penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan
diatur dalam
Permendagri
13/2006 pasal
187 -189.
Secara adminstratif, Bendahara Penerimaan
bertanggungjawab pada Kepala SKPD atas
pengelolaan uang yang menjadi tugasnya, namun
secara fungsional Bendahara Penerimaan SKPD
bertanggung jawab pada PPKD.
6
FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT
Fungsi/Pihakyang terkaitdalam ProsedurPenerimaan,Penyetoran Kas,dan Pencatatandalam SubsistemPenerimaanPendapatan AsliDaerah melaluiBendaharaPenerimaanadalah:
1. KepalaSKPD/Pengguna Anggaran
2. BendaharaPenerimaan;
3. PPK-SKPD
4. PPKD
5. FungsiAkuntansi diSatuan KerjaPengelolaKeuanganDaerah(SKPKD0;
6. FungsiAkuntansi diPejabatPenatausaanKeuangan-Satuan KerjaPerangkatDaerah (PPK-SKPD)
D
alam
Prose
dur
Pene
rima
an
Pend
apata
n
Daer
ah
Melal
ui
Bend
ahara
Pene
rima
an,
fungs
i/
pihak
yang
terkai
t
adala
h:
1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Dalam
prosedur
kegiatan ini,
Kepala SKPD
berfungsi/
berwenang
untuk:
1. Mener
bitkan
Surat
Keteta
pan
Pajak
Daera
h
(SKP
D dan
Surat
Keteta
pan
Retrib
usi
Daera
h
(SKR
D).
2. Mena
ndata
ngani
SPJ
yang
berasa
l dari
PPK-
SKPD
y
a
n
g
s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
S
P
J
t
e
r
s
e
b
u
t
d
i
s
e
r
a
h
k
a
n
ke
p
a
d
a
P
P
K
D.
2. Bendahara Penerimaan
D
alam
prose
dur
kegia
tan
ini,
Bend
ahara
Pene
rima
an
berfu
ngsi/
berw
enan
g
untu
k:
1. M
eneri
ma
sekali
gus
menco
cokka
n
uang
yang
diseto
rkan
oleh
Wajib
Pajak/
Retrib
usi
sesuai
denga
n yang
terter
a pada
SKPD
/SKR
D.
2. Memb
uat
Tanda
Bukti
Pemb
ayara
n
(TBP)
/Bukti
lain
yang
sah
d
a
n
m
e
n
y
e
r
a
h
k
a
n
k
e
p
a
d
a
W
a
j
i
b
P
a
j
a
k
/
R
e
tr
ib
us
i.
3. M
e
n
ye
to
rk
a
n
u
a
n
g
ya
n
g
di
te
ri
m
a
n
ya
se
ti
a
p
h
ar
i
ke
B
a
nk
besert
a
Surat
Tanda
Setora
n
(STS)
yang
telah
dibuat
.
4. Memb
uat
dan
menya
mpaik
an
Lapor
an
Pertan
ggung
jawab
an
untuk
peneri
maan
satu
bulan
paling
lamba
t
tangga
l 10
bulan
beriku
t
n
ya
ke
pada
PPKD.
7
3. PPK-SKPD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk:
1. Memverifikasi, mengevaluasi, dan
mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban
yang berasal dari Bendahara Penerimaan.
Apabila dinyatakan tidak cocok maka
dikembalikan lagi kepada Bendahara
Penerimaan.
2. Menandatangani Laporan
Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan
cocok.
4. PPKD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/
berwenang untuk:
1. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari
Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank.
Apabila tidak sesuai maka dikembalikan
kepada Kepala SKPD.
2. Membuat Surat Pengesahan SPJ yang
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.
5. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).
Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi-
SKPKD berfungsi/ berwenang untuk:
1. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang
diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2. Memposting rekening pendapatan ke dalam
Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
8
6. Fungsi Akuntansi di Pejabat PenatausahaanKeuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPK-SKPD).
Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi
PPK-SKPD berfungsi/ berwenang untuk:
1. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang
diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2. Memposting rekening pendapatan ke dalam
Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalamprosedur peneriman, penyetorankas dan pencatatan pada SubSistem Penerimaan PendapatanAsli Daerah melalui Bendahara
D
okume
n yang
diguna
kan
dalam
prosedur peneriman,
penyetoran kas dan
pencatatan pada Sub
Sistem Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah melalui
1. Surat
Ketetapan
PajakBendaharaPenerimaanadalah:
(SKPD) Daerah
2. Tanda Bukti Penerimaan
1. SuratKetetapan PajakDaerah (SKPD)/Surat
3. (TBP)
4. Surat Tanda Setoran (STS)
Ketetapan
Retribusi
(SKRD).Penerimaa
nadalah:4.NotaKreditBa
nk
Dokumen
ini
digunakan
sebagai
pedoman bagi wajib
pajak/retribusi dalam
menentukan jumlah
rupiah yang wajib
disetor kepada
Bendahara
Penerimaan.
2. Penerimaan (TBP).
Dokumen ini
digunakan sebagai
tanda terima atas
uang yang disetor
oleh wajib
pajak/retribusi
kepada
Bendahara
Penerimaan
.
3. Surat Tanda Setoran (STS)
Dokumen
ini
digunakan
untuk
menyetorka
n
penerimaan
daer
ah
dari
Bend
ahar
a
Pene
rima
an
Kas
Daer
ah di
Bank
.
9
4. Nota Kredit Bank.
Bank menggunakan dokuman ini untuk
memberitahukan adanya transfer ke rekening kas
daerah.
CATATAN YANG DIGUNAKAN
Catatan yang digunakan dalamproses penerimaan, penyetorankas, dan pencatatan padaSubsistem PenerimaanPendapatan Asli Daerah melaluiBendahara Penerimaan adalah:
1. Buku Kas Umum;
2. Buku Jurnal PenerimaanKas;
3. Buku Besar;
C
atatan
yang
diguna
kan
dalam
prosed
ur
peneri
maan, penyetoran kas
dan pencatatan pada
Sub Sistem
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah melalui
Bendahara Penerimaan
adalah:
1. Buku Kas Umum, merupakan catatan untuk
5. Buku
Rekapitulasimerekapitula
sipeneri
maan (danpengeluaran) kas Penerimaan Hariani;
6. Buku
Pembantu Rincian harianyang dilakukan olehBendaharaPenerimaan.
Obyekd.BukuBesar Pembantu; g. Buku Register Kas
2. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian,
meru
paka
n
catat
an
yang
digun
akan
oleh
Bend
ahara
Pener
imaa
n
untuk
mere
kapit
ulasi
pener
imaa
n dan
penye
toran
kas
yang
telah
dilak
ukan.
Buku
i
n
i
n
a
n
ti
n
y
a
d
ij
a
d
i
k
a
n
l
a
m
p
i
r
a
n
d
a
l
am
Lapo
ran
Pert
angg
ungj
awa
ban.
3. Buk
u
Pe
mba
ntu
Rin
cian
Oby
ek,
mer
upak
an
catat
an
yang
digu
naka
n
oleh
Ben
daha
ra
Penerim
aan
untuk
mencatat
penerima
an kas
secara
detail
sesuai
dengan
obyeknya
4. Buku
Jurnal
Peneri
maan
Kas,
merupak
an buku
yang
digunaka
n oleh
Fungsi
Akuntan
si di
Satuan
Kerja
Perangka
t Daerah
(
P
en
ge
lo
la
K
eu
a
n
ga
n
D
ae
ra
h
(S
K
P
K
D
)
u
nt
u
k
m
en
ca
ta
t
da
n
m
en
gg
ol
on
gk
an
tr
an
sa
ks
i
at
au
ke
ja
di
an
ya
ng
m
en
ga
ki
ba
tk
an
terjad
inya
pener
imaa
n kas
dan
penye
toran
kas
ke
reken
ing
Kas
Daera
h
berda
sarka
n
Lapor
an
Perta
nggu
ngjaw
aban.
5. BukuBesar, merupakan buku untuk meringkas
10
transaksi penerimaan kas ke dalam rekening yang
terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas.
Selain itu juga untuk meringkas penyetoran kas dari
Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah.
6. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan
akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci
dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dan penyetoran kas dari
Satuan Kerja ke rekening Kas Daerah, yang diringkas
dalam Buku Besar berdasarkan Rekap Setoran atau
bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam
buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian obyek
pendapatan (digit).
7. Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas,
merupakan buku PPKD yang digunakan untuk
mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas
daerah yang dikelola oleh PPKD.
DESKRIPSI PROSEDUR
Uraian kegiatan prosedur penerimaan,
penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah secara rinci adalah:
1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen tersebut dibuat
rangkap 2 (dua). Lampiran 1 disampaikan kepada
wajib pajak/wajib retribusi, sedangkan lampiran 2
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
2. Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi
Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKP-D) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan
11
Retribusi (SKR) untuk retribusi daerah. Pembayaran
pajak/retribusi daerah langsung ke Bendahara
Penerimaan.
3. Bendahara Penerimaan mencocokkan uang yang
disetor oleh wajib pajak dengan SKPD/SKRD.
Kemudian membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
dan menyerahkan kepada wajib pajak/wajib
rertribusi.
4. Bendahara Penerimaan menyetorkan semua uang
yang diterima setiap hari nya, beserta Surat Tanda
Setoran (STS) yang dibuat rangkap 2 (dua), sebagai
bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening
Kas Umum Daerah di Bank.
5. Bank mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan.
Apabila tidak cocok maka Bank akan mengembalikan,
apabila cocok maka bank akan membuat Nota Kredit.
STS lampiran 1 akan diserahkan kepada Bendahara
Penerimaan, sedangkan lampiran 2 disimpan oleh Bank.
Nota Kredit disampaikan Bank kepada PPKD.
6. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP
Bendahara Penerimaan mencatat pada Buku Kas
Umum (BKU), Buku Rekapitulasi dan Buku Pembantu
Rincian Obyek.
7. Bendahara Penerimaan membuat Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) untuk penerimaan 1 bulan
dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk
disampaikan kepada PPK-SKPD.
8. PPK-SKPD kemudian memverifikasi, mengevaluasi
dan mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh Bendahara Penerimaan. Setelah
dinyatakan cocok maka ditandatangani. Apabila tidak
cocok maka dikembalikan. SPJ lampiran 1
12
disampaikan kepada Kepala SKPD/ Pengguna
Anggaran, sedangkan SPJ lampiran 2 diserahkan
kepada Fungsi Akuntansi SKPD.
9. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menandatangani
SPJ yang diajukan oleh PPK-SKPD dan menyerahkan
kepada PPKD.
10. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit.
Apabila cocok maka PPKD membuat Surat
Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas.
Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK-
SKPD. Sedangkan Nota Kredit diarsip. Selanjutnya
SPJ diserahkan kepada Fungsi Akuntansi-SKPKD.
11. Fungsi Akuntansi – SKPKD mencatat Penerimaan Kas
ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ
yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku Besar
dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
12.Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas
ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ
yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku
Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
13
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KASSUB SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN
KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN
Mulai8
Membuat1 1 1 1
BKU Buku Buku SPJSKPD/ Penerimaan Pembantu RekapitulasiSKRD
2 SPJ1 Ditandatangani
SKPD/ oleh PenggunaSKRD Anggaran
1 2 1 1 1 1BKU Buku Buku SPJPenerimaan Pembantu Rekapitulasi
9
14
PIHAK KETIGA/ WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI
1 4
1 1
SKPD/ TBPSKRD
TT
Menyiapkan &Menyetorkan uang
ke BendaharaPenerimaan
Uang
3
15
BENDAHARA PENERIMAAN
2 3 6
SKPD/SKRD
MencocokkanSKP/SKRdguangditerima
MembuatTBP
21TBP
T
4
Membuat STS & menyetorkan uang yang diter
setiap
Uang
21STS
5
1STS
T
Mencatatpada BKUdan rekap
3 32 2
BKU1 1
TBuku
TBuku
Penerimaan Rekapitulasi Pembantu
MembuatSPJ
untukpenerimaan1 bln,palinglambattgl 10
blnberikut
nya
1 2 1 2 2
SPJ 1BKU Buku Buku
Penerimaan Rekapitulasi Pembantu
7
16
BANK
ST
S
5
21Uang
Mencocokkan STS
Tidak
Dikemba-
Cocok?
likan
Ya
MembuatNotaKredit
12
Uang Nota KreditSTS
T T
6 7
16
PPK-SKPD
7
10
Tidak
Cocok?
YaDitandatanganiPPK-SKPD
1 1 1 1 2BKU Buku Buku SPJ BKU BukuPenerimaan Pembantu Rekapitulasi Penerimaan Pembantu
8 12
17
PPKD
BKUPenerimaan
PembandinganSPJ denganNota Kredit
Tidak Dikem-
Cocok? balikan
Ya
BKUPenerimaan
Membuat
SuratPengesahanSPJ
SuratPengesahanSPJ
Nota KreditRegis-ter Kas
T0
18
FUNGSI AKUNTANSI -SKPD
12
2BKU BukuPenerimaan Pembantu
T
buku besar
Mencatat dibuku besarpembantu
Selesai
19
FUNGSI AKUNTANSI -SKPKD
11
1BKU BukuPenerimaan Pembantu
T
buku besar
Mencatat dibuku besarpembantu
Selesai
20
BendaharaPenerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan obyek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib pajak/ retribusi tidak dapat membayarkewajibannya secaralangsung pada badan/lembaga keuangan/kantor pos terdekat
2). Pendapatan DaerahMelalui Bendahara
Penerimaan Pembantu
Dalam satu SKPD
hanya akan terdapat satu
bendahara penerimaan,
tetapi dimungkinkan
terdapat lebih dari satu
bendahara penerimaan
pembantu. Hal tersebut
disebabkan obyek
pendapatan daerah tersebar
atas pertimbangan kondisi
geografis wajib pajak
dan/atau wajib retribusi
tidak mungkin membayar
kewajib
annya
langsu
ng
pada
badan,
lembag
a
keuang
an atau
kantor
pos
yang
bertuga
s
melaks
anakan
sebagia
n tugas
dan
fungsi
bendah
ara
peneri
maan,
sehingg
a
ditunju
k
bendahara penerimaan
pembantu.
Bendahara
penerimaan pembantu
wajib menyetor seluruh
uang yang diterimanya ke
rekening kas umum daerah
paling lama 1 hari kerja
terhitung sejak uang
tersebut diterima.
Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan
pembukuan bendaharawan
tersendiri dan secara
periodik melakukan
pertanggungjawaban
disertai bukti penerimaan
dan bukti penyetoran dari
seluruh uang kas yang
diterimanya kepada
bendaharawan penerimaan.
Tata cara pelaksanaan
penerimaan daerah yang
dikelola oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu
diatur dalam Permendagri
13/2006 pasal 190.
FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT
Fungsi/PihakyangterkaitdalamProsedur
Penerimaan,Penyetoran Kas,dan Pencatatandalam SubsistemPenerimaanPendapatan AsliDaerah melaluiBendaharaPenerimaanPembantu adalah:
1. KepalaSKPD/PenggunaAnggaran
2. Bendaha
raPenerimaan
3.Be
ndahara P
enerimaanPembantu
4. PPK-SKPD
5. PPKD
D
al
a
m
Pr
os
ed
ur
Pe
ne
ri
m
aa
n
Pendapatan
Daerah
Melalui
Bendahara
Penerimaan
Pembantu,
fungsi/
pihak yang
terkait
adalah:
1. Kepala SKPD/P
engguna Anggaran
D
ala
m prosedur
kegiatan ini,
Kepala SKPD
berfungsi/
berwenang
untuk:
a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
216. Fu
ngsiAkuntansidi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
7. Fungsi Akuntansidi PejabatPenatausaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
(SKPD dan Surat
Ketetapan
Retribusi Daerah
(SKRD).
2. Menandatangani
SPJ yang berasal
dari PPK-SKPD
yang selanjutnya
SPJ tersebut
diserahkan
kepada PPKD.
2. BendaharaPenerimaanPembantu
Dalam prosedur
kegiatan ini, Bendahara
Penerimaan berfungsi/
berwenang untuk:
1. Menerima
sekaligus
mencocokkan
uang yang
d
i
s
e
t
o
r
k
a
n
o
l
e
h
W
a
j
i
b
P
a
j
a
k
/
R
e
t
r
i
b
u
s
i
sesuai dengan
yang tertera pada
SKPD/SKRD.
2. Membuat Tanda
Bukti
Pembayaran
(TBP)/Bukti lain
yang sah dan
menyerahkan
kepada Wajib
Pajak/Retribusi.
3. Menyetorkan
uang yang
diterimanya
setiap hari ke
Bank beserta
Surat Tanda
Setoran (STS)
yang telah
dibuat.
4. Melakukan
pencatatan atas
penerimaan ke
dalam BKU
Penerimaan
Pembantu dan
Buku
Rekapitulasi
Penerimaan
Harian
Pembantu.
5. Membuat dan
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawa
b
a
n
u
n
t
u
k
p
e
n
e
r
i
m
a
a
n
satu bulan paling
lambat tanggal 5
bulan berikutnya
kepada
Bendahara
Penerimaan.
3. BendaharaPenerimaan
Dalam prosedur
kegiatan ini, Bendahara
Penerimaan berfungsi/
berwenang untuk:
1. Meneliti,
mencocokkan
dan
menandatangani
SPJ yang
diajukan oleh
Bendahara
Penerimaan
Pembantu.
22
2. Merekapitulasi BKU Penerimaan Pembantu,
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
Pembantu, dan SPJ Pembantu ke dalam BKU
Penerimaan, Buku Pembantu Rincian Obyek
Penerimaan, dan Buku Rekapitulasi
Penerimaan Harian.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban untuk penerimaan satu
bulan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya kepada PPK-SKPD.
4. PPK-SKPD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk:
1. Memverifikasi, mengevaluasi, dan
mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban
yang berasal dari Bendahara Penerimaan.
Apabila dinyatakan tidak cocok maka
dikembalikan lagi kepada Bendahara
Penerimaan.
2. Menandatangani Laporan
Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan
cocok.
5. PPKD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/
berwenang untuk:
1. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari
Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank.
Apabila tidak sesuai maka dikembalikan
kepada Kepala SKPD.
2. Membuat Surat Pengesahan SPJ yang
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.
23
6. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).
Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi-
SKPKD berfungsi/ berwenang untuk:
1. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang
diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2. Memposting rekening pendapatan ke dalam
Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
7. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan
Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD).
Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi
SKPD berfungsi/ berwenang untuk:
1. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang
diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2. Memposting rekening pendapatan ke dalam
Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalam prosedur peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD)/ SuratKetetapan Retribusi Daerah(SKRD);
2. Tanda BuktiPenerimaan (TBP);
3. Surat Tanda Setoran (STS)
4. Nota Kredit Bank
D
okume
n yang
diguna
kan
dalam
prosed
ur
peneri
man,
penyet
oran
kas dan pencatatan
pada Sub Sistem
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah melalui
Bendahara Penerimaan
adalah:
1. Surat Ketetapan
Pajak Daerah
(SKPD)/ Surat
Ketetapan
Retribusi
(SKRD). Dokumen
ini digunakan
sebagai pedoman
bagi wajib
pajak/retribusi
dalam menentukan
jum
lah
rupi
ah
yan
g wajib disetor
kepada Bendahara
Penerimaan.
24
Catatan yang digunakan dalam proses penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu:
1. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu
2. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu
3. Buku KasUmumPenerimaan
4. BukuPembantu
5. BukuPembantuRincian Obyek
6. Buku
Junal Penerimaan Kas
7. Buku Besar
8. Buku Besar Pembantu
2. Tanda
Bukti
Penerim
aan
(TBP).
Dokumen
ini
digunaka
n sebagai
tanda
terima
atas uang
yang
disetor
oleh wajib
pajak/retr
ibusi
kepada
Bendahar
a
Penerima
an.
3. Surat
Tanda
Setoran
(STS).
Dokumen
ini
digunaka
n untuk
menyetor
kan
penerima
an daerah
dari
Bendahar
a
Penerimaan Kas Daerah di Bank..
4. Nota Kredit Bank. Bank
menggunakan dokuman ini untuk
memberitahukan adanya transfer ke
rekening kas daerah.
CATATAN YANG DIGUNAKAN
Catatan yang digunakan dalam
prosedur penerimaan, penyetoran kas
dan pencatatan pada Sub Sistem
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
adalah:
1. Buku Kas Umum Penerimaan
Pembantu, merupakan catatan
untuk merekapitulasi penerimaan
(dan pengeluaran) kas harian yang
dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu.
2. Buku Rekapitulasi Penerimaan
Harian Pembantu. Merupakan
catatan yang digunakan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu
untuk merekapitulasi penerimaan
dan penyetoran kas yang telah
dilakukan. Buku ini nantinya
dijadikan lampiran dalam Laporan
Pertanggungjawaban.
3. Buku Kas Umum Penerimaan
merupakan catatan untuk
merekapitulasi penerimaan (dan
pengeluaran) kas harian yang
dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan
4. Buku Pembantu Rincian Obyek,
merupakan catatan yang digunakan
oleh
Bendahar
a Penerimaan untuk mencatat
penerimaan kas secara detail sesuai
25
dengan obyeknya
5. Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan buku
yang digunakan oleh Fungsi Akuntansi di Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk mencatat
dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang
mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dan
penyetoran kas ke rekening Kas Daerah berdasarkan
Laporan Pertanggungjawaban.
6. Buku Besar, merupakan buku untuk meringkas
transaksi penerimaan kas ke dalam rekening yang
terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas.
Selain itu juga untuk meringkas penyetoran kas dari
Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah.
7. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan
akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci
dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dan penyetoran kas dari
Satuan Kerja ke rekening Kas Daerah, yang diringkas
dalam Buku Besar berdasarkan Rekap Setoran atau
bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam
buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian obyek
pendapatan (digit).
8. Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas,
merupakan buku PPKD yang digunakan untuk
mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas
daerah yang dikelola oleh PPKD.
DESKRIPSI PROSEDUR
Uraian kegiatan prosedur penerimaan,
penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan
26
Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu secara rinci adalah:
1. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen
tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1
disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi,
sedangkan lampiran 2 disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan Pembantu.
2. Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi
Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi daerah.
Pembayaran pajak/retribusi daerah langsung ke
Bendahara Penerimaan Pembantu.
3. Bendahara Penerimaan Pembantu mencocokkan
uang yang disetor oleh wajib pajak dengan
SKPD/SKRD. Kemudian membuat Tanda Bukti
Penerimaan (TBP) dan menyerahkan kepada wajib
pajak/wajib rertribusi.
4. Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan
semua uang yang diterima setiap hari nya, beserta
Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 2
(dua), sebagai bukti telah melakukan penyetoran
uang ke rekening Kas Umum Daerah di Bank.
5. Bank mencocokkan STS dengan uang yang
disetorkan. Apabila tidak cocok maka Bank akan
mengembalikan, apabila cocok maka bank akan
membuat Nota Kredit. STS lampiran 1 akan
diserahkan kepada Bendahara Penerimaan
Pembantu, sedangkan lampiran 2 disimpan oleh
Bank. Nota Kredit disampaikan Bank kepada PPKD.
27
6. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP
Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat pada
Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu (BKU),
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu membuat Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) untuk penerimaan 1
bulan dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
8. Bendahara Penerimaan kemudian memverifikasi,
mengevaluasi dan mencocokkan Laporan
Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu. Setelah
dinyatakan cocok maka ditandatangani. Apabila tidak
cocok maka dikembalikan.
9. Bendahara Penerimaan mencatat atas penerimaan
yang berasal dari bendahara penerimaan pembantu
ke dalam BKU Penerimaan, Buku Pembantu, Buku
Rekapitulasi dan Menyusun SPJ
10. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menandatangani
SPJ yang diajukan oleh PPK-SKPD dan menyerahkan
kepada PPKD.
11. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit.
Apabila cocok maka PPKD membuat Surat
Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas.
Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK-
SKPD. Sedangkan Nota Kredit diarsip. Selanjutnya
SPJ diserahkan kepada Fungsi Akuntansi-SKPKD.
12. Fungsi Akuntansi – SKPKD mencatat Penerimaan
Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan
SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku
Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
13. Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas 28
ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ
yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku
Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
29
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KASSUB SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
KEPALA SKPD/ PENGGUNA ANGGARAN
Mulai11
Membuat1 1 1 1
BKU Buku Buku SPJSKPD/ Penerimaan Pembantu Rekapitulasi
SKRD
2SPJ
Ditandatangani1oleh PenggunaSKPD/
AnggaranSKRD
1 1 1 11 2 BKU Buku Buku SPJ
Penerimaan Pembantu Rekapitulasi
12
16
PIHAK KETIGA/ WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI
14
1 1
SKPD/ TBPSKRD
T T
MenyiapkanUang &
Menyetorkan
Uang
3
17
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU2 3 6
2SKPD/SKRD
T
MencocokkanSKPD/SKRD
dguang
diterima
Membuat
TBP
21
TBP
T
4
MembuatSTS&
menyetorka
nuangyangditerima
setiaphari
Uang
21
STS
5
1STS
Mencatat pada BKUPenerimaan, &Buku Rekapitulasi
BKUPenerimaanPembantu
MembuatSPJPenerimaan
Pembant
untu
penerimaan 1bln,pali
ng lambat tgl 5 bln berikutnya
1 1 SPJBKU Buku Rekapitulasi PembantuPenerimaan Penerimaan HarianPembantu Pembantu
8
18
BANK
ST
S
5
21Uang
Mencocokkan STS
Tidak
Dikemba-
Cocok?
likan
Ya
MembuatNotaKredit
12
Uang Nota KreditSTS
T T
6 7
19
BENDAHARA PENERIMAAN
8
BKUPenerimaanPembantu
Diteliti,Dicocokkan &Ditandatangani
Tidak Dikem-
Coc
ok?
balikan
Ya
Mer
ekapitulasi BKU,
Buku RekapitulasiPenerimaan HarianPembantu & SPJ
Pembantu
SPJ Pembantu 1 1BKU Buku RekapitulasiPenerimaan Penerimaan HarianPembantu Pembantu
T T
Membuat SPJ Penerimaan untuk
penerimaan 1 bln, paling lambat tgl 10 bln berikutnya
2 2 2 21 1 1 1
BKU BukuBuku SPJ
PenerimaanPembantu
Rekapitulasi
9
20
PPK-SKPD
Diverifikasi, Kesahih-an & KelengkapanBukti Penerimaan
Tida
k
Dikemba-
Cocok?
YaDitandatanganiPPK-SKPD
1 1 1 1 2BKU Buku Buku SPJ BKU BukuPenerimaan Pembantu Rekapitulasi Penerimaan Pembantu
1110
21
FUNGSI AKUNTANSI SKPD
10
2BKU BukuPenerimaan Pembantu
T
buku besar
Mencatat dibuku besarpembantu
Selesai
22
PPKD
12
BKUPenerimaan
PembandinganSPJ denganNota Kredit
Tidak Dikem-
Cocok? balikan
Ya
BKUPenerimaan
Membuat
SuratPengesahanSPJ
SuratPengesahanSPJ
Nota KreditRegis-ter Kas
T3
23
FUNGSI AKUNTANSI-SKPKD
14
1BKU BukuPenerimaan Pembantu
T
buku besar
Mencatat dibuku besarpembantu
Selesai
24
Permendagri13/2006 pasal 187 mengatur bahwa Penerimaan daerah dapat disetor langsung ke bank yang ditunjuk. Bank tersebut merupakan bank sehat yang ditunjuk secara resmi dengan keputusan kepala daerah.Penyetoran tersebut juga dapat dilakukan melalui Bank Lain, Badan, Lembaga
Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
3). Pendapatan Daerah Melalui Bank
Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain,
Badan, Lembaga Keua ngan, dan/atau
Kantor Pos
Pen
erimaan
daerah
dapat
disetor ke
rekening
kas
daerah
dengan
cara
disetor langsung ke bank,
badan, lembaga keuangan
dan/atau kantor pos.
Kepala daerah dapat
menunjuk bank, badan,
lembaga keuangan
dan/atau kantor pos yang
bertugas melaksanakan
tugas dan fungsi bendahara
penerimaan. Bank yang
ditunjuk tersebut
merupakan bank yang
sehat yang ditunjuk secara
resmi dengan keputusan
kepala daerah.
Badan, lembaga
keuangan, dan/atau kantor
pos menyetor seluruh uang
yang ditrimanya ke
rekening kas umum daerah
paling lama 1 hari kerja
terhitung sejak uang
tersebut diterima. Bank,
badan, lembaga keuangan
atau kantor pos
mempertanggungjawabkan
seluruh uang kas yang
diterimanya kepada kepala
daerah melalui PPKD.
FUNGSI/PIHAK YANG
TERKAIT
Fungsi/Pihak yangterkait dalam Prosedur Pene
rimaan, Penyetoran Kas, dan Pencatatan dalam Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan,
lembaga keuangan dan/atau kantor posadalah:
1.Kepa
laSKPD/Peng
guna Anggaran
2. Bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
3. Bendahara
Penerimaan
4.PPK-
SKPD
5.PPK
D
6.Fun
gsiAkuntansidiSatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerah(SKPKD0
7.Fu
ngsi Akuntansi di
Pejabat Penatausaan Keuangan-Satuan Kerja PerangkatDaerah (PPK-SKPD).
D
alam
Prosed
ur
Peneri
maan
Pendap
atan
Daerah
melalui
bank
pemeri
ntah
yang
ditunju
k, bank
lain,
badan,
lembag
a
keuang
an
dan/at
au
kantor
pos,
fungsi/
pihak
yang
terkait
adalah:
1. Kepala SKPD/Pe
ngguna Anggaran
D
ala
m
pro
sed
ur
keg
iat
an
ini,
Ke
pal
a
SK
PD
ber
fun
gsi
/
ber
we
na
ng
unt
uk:
1.
e
n
er
bi
tk
a
n
S
u
r
at
K
et
et
a
p
a
n
P
aj
a
k
D
a
er
a
h
(
S
K
P
D
d
a
n
S
u
ta
p
a
n
R
et
ri
b
u
s
i
D
a
e
D
).
25
2. Menandatangani SPJ yang berasal dari PPK-
SKPD yang selanjutnya SPJ tersebut
diserahkan kepada PPKD.
2. Bank yang ditunjuk, Bank Lain, Badan,
Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos
Dalam prosedur kegiatan ini, Bank yang
ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan,
dan/atau Kantor Pos untuk:
1. Menerima sekaligus mencocokkan uang yang
disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi sesuai
dengan yang tertera pada SKPD/SKRD.
2. Menerbitkan Slip Setoran/ Bukti Lain yang
sah dan Nota Kredit.
3. Menyerahkan Slip Setoran/ Bukti Lain yang
Sah kepada wajib pajak/Retribusi dan Nota
Kredit kepada BUD.
4. Menyerahkan SKPD/SKRD yang berasal dari
wajib pajak/retribusi kepada Bendahara
Penerimaan.
3. Bendahara Penerimaan
Dalam prosedur kegiatan ini, Bendahara
Penerimaan berfungsi/ berwenang untuk:
1. Mencocokkan SKPD/SKRD yang berasal dari
Kepala SKPD/ Pengguna anggaran dengan
SKPD/SKRD dari bank.
2. Mencatat penerimaan pada Buku Kas Umum
(BKU), Buku Rekapitulasi dan Buku
Pembantu.
3. Membuat SPJ untuk penerimaan 1 bulan,
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
26
4. PPK-SKPD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk:
1. Memverifikasi, mengevaluasi, dan
mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban
yang berasal dari Bendahara Penerimaan.
Apabila dinyatakan tidak cocok maka
dikembalikan lagi kepada Bendahara
Penerimaan.
2. Menandatangani Laporan
Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan
cocok.
5. PPKD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/
berwenang untuk:
1. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari
Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank.
Apabila tidak sesuai maka dikembalikan
kepada Kepala SKPD.
2. Membuat Surat Pengesahan SPJ yang
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.
6. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).
Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi-
SKPKD berfungsi/ berwenang untuk:
1. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang
diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2. Memposting rekening pendapatan ke dalam
Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
27
7. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan
Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD).
Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi
SKPD berfungsi/ berwenang untuk:
1. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang
diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2. Memposting rekening pendapatan ke dalam
Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalam prosedur peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat KetetapanRetribusi Daerah (SKRD)
2. Slip Setoran/ BuktiLain yang Sah
3. Nota Kredit Bank
D
okumen
yang
digunak
an
dalam
prosedu
r
penerim
an,
penyeto
ran kas
dan
pencatat
an pada
Sub
Sistem
Penerim
aan
Pendapa
tan Asli
Daerah
melalui
bank
pemerintah yang
ditunjuk, bank lain,
badan, lembaga
keuangan dan/atau
kantor pos adalah:
1. Surat Ketetapan
Pajak Daerah
(SKPD)/ Surat
Ketetapan
Retribusi
(SKRD).
Dokumen ini
digunakan sebagai
pedoman bagi
wajib
pajak/retribusi
dalam menentukan
jumlah rupiah yang
wajib disetor
kepada bank
pemerintah yang
ditunjuk, bank lain,
badan, lembaga
keuangan dan/atau
kantor pos.
2. Slip Setoran/
Bukti Lain yang
Sah. Dokumen ini
diterbitkan oleh
bank, lembaga
keuangan, badan
atau kantor pos
sebagai bukti bahwa
wajib
paja
k/ret
ribus
i
telah
men
yetor
seju
mlah
uang
ke
bank, lembaga
keuangan, badan
atau kantor pos.
3. Nota Kredit
Bank. Bank
menggunakan
dokuman ini untuk
memberitahukan
adanya transfer ke
rekening kas
daerah.
28
Catatan yang digunakan dalam proses penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah:
1. Buku KasUmum
2. BukuRekapitulasiPenerimaan Harian
CATATAN YANG DIGUNAKAN
Catatan yang digunakan dalam
prosedur penerimaan, penyetoran kas
dan pencatatan pada Sub Sistem
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
melalui bank pemerintah yang ditunjuk,
bank lain, badan, lembaga
3. BukuPembantuRincianObyek
4. Buku JurnalPenerimaan Kaskeuangan dan/atau
kantor pos adalah: 5. Buku Besar
6. Buku Besar Pembantu
1. Buku
Kas
Umum,
merupaka
n catatan
untuk
merekapitul
asi
penerimaan
(dan
pengeluaran
) kas harian
y
a
n
g
d
i
lakukan
oleh
Bendah
ara
Peneri
maan.
2. Buku Rekap
itulasiPenerimaanHarian.
Merup
akan
catatan
yang
digunaka
n oleh
Bendaha
ra
Penerim
aan
untuk
me
rek
api
tul
asi
pe
ner
imaa
n
dan
peny
etor
an
kas
yang
telah
dilakuk
an.
Buku
ini
nantiny
a
d
i
j
a
d
i
k
a
n
l
a
m
p
i
r
a
n
d
a
l
a
m
L
a
p
o
ran
Pertan
ggungj
awaba
n.
3. Buku
Pemb
antu
Per
Rinci
an
Obyek
,
merup
akan
catatan
yang
diguna
kan
oleh
Benda
hara
Peneri
maan
untuk
mencat
at
peneri
maan
kas
secara
detail
sesuai
dengan
obyekny
a
4. BukuJurnalPenerimaanKas,merupakan buku
yang
digunaka
n oleh
Fungsi
Akuntan
si di
Satuan
Kerja
Perangka
t Daerah
(SKPD)
dan
Satuan
Kerja
Pengelol
a
Keuanga
n Daerah
(SKPKD)
unt
uk
me
nc
ata
t
da
n
me
ng
gol
on
gk
an
tra
nsa
ksi
ata
u
kej
adi
an
ya
ng
me
ng
aki
bat
ka
n
terj
adin
ya
pene
rima
an
kas
dan
peny
etor
an
kas
ke
reke
ning
Kas
Daer
ah
berd
asar
kan
Lapo
ran
Pert
angg
ungj
awa
ban.
5. Buk
u
Bes
ar,
merupa
kan
buku
untuk
meringk
as
transak
si
penerim
aan kas
ke
dalam
rekenin
g yang
terkait
dengan
penerim
aan
Pendap
atan
Asli
Daerah,
yang
telah
dicatat
dalam
Jurnal
Peneri
maan
Kas.
29
Selain itu juga untuk meringkas penyetoran kas dari
Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah.
6. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan
akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci
dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dan penyetoran kas dari
Satuan Kerja ke rekening Kas Daerah, yang diringkas
dalam Buku Besar berdasarkan Rekap Setoran atau
bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam
buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian obyek
pendapatan (digit).
7. Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas,
merupakan buku PPKD yang digunakan untuk
mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas
daerah yang dikelola oleh PPKD.
DESKRIPSI PROSEDUR
Uraian kegiatan prosedur penerimaan,
penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang
ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau
kantor pos secara rinci adalah:
1. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen
tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1
disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi,
sedangkan lampiran 2 disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan.
2. Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi
Daerah disertai dengan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi
30
daerah. Pembayaran pajak/retribusi daerah
langsung ke bank pemerintah yang ditunjuk, bank
lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos.
3. Bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan,
lembaga keuangan dan/atau kantor pos
mencocokkan uang yang disetor oleh wajib pajak
dengan SKPD/SKRD. Kemudian membuat Slip
setoran/Bukti lain yang sah dan Nota Kredit. Slip
Setoran/Bukti lain yang sah diserahkan kepada
wajib pajak/wajib rertribusi, Nota Kredit kepada
BUD, sedangkan SKPD/SKRD diserahkan kepada
Bendahara Penerimaan.
4. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP
Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat pada
Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu (BKU),
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
5. Bendahara Penerimaan mencocokkan antara
SKPD/SKRD yang berasal dari Kepala
SKPD/Pengguna Anggaran dengan SKPD/SKRD
yang berasal dari bank.
6. Bendahara Penerimaan mencatat atas penerimaan
ke dalam BKU Penerimaan, Buku Pembantu, Buku
Rekapitulasi dan Menyusun SPJ atas penerimaan 1
(satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Dokumen tersebut dibuat rangkap 3,
Lampiran ketiga diarsip, sedangkan lampiran 1 dan
2 diserahkan kepada PPK-SKPD.
7. PPK-SKPD memverifikasi, mengevaluasi dan
mencocokkan BKU Penerimaan, Buku Pembantu,
Buku Rekapitulasi dan SPJ. Apabila cocok maka
ditandatangani, sebaliknya apabila tidak cocok maka
dikembalikan ke Bendahara Penerimaan.
31
8. PPK-SKPD menyerahkan lampiran 1 kepada Kepala
SKPD/Pengguna Anggaran, sedangkan lampiran 2
kepada Fungsi Akuntansi SKPD.
9. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menandatangani
SPJ yang diajukan oleh PPK-SKPD dan
menyerahkan kepada PPKD.
9. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit.
Apabila cocok maka PPKD membuat Surat
Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas.
Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada
PPK-SKPD. Sedangkan Nota Kredit diarsip.
Selanjutnya SPJ diserahkan kepada Fungsi
Akuntansi-SKPKD.
10. Fungsi Akuntansi – SKPKD mencatat Penerimaan
Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan
SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku
Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
11. Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas
ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ
yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku
Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
32
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KASSUB SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAHMELALUI BANK PEMERINTAH YANG DITUNJUK, BANK
LAIN, BADAN, LEMBAGA KEUANGAN,DAN/ATAU KANTOR POS
KEPALA SKPD/ PENGGUNA ANGGARAN
Mulai 8
Membuat1 1 1 1
BKU Buku Buku SPJSKPD/ Penerimaan Pembantu RekapitulasiSKRD
21 SPJ
SKPD/ DitandatanganiSKRD oleh Pengguna
Anggaran
1 2 1
1 1 1BKU Buku Buku SPJPenerimaan Pembantu Rekapitulasi
9
33
PIHAK KETIGA/ WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI
1 4
1
SKPD/ Slip setoran/SKRD Bukti lain yg
Sah
T
MenyetorkanUang
1SKPD/SKRD
Uang
3
34
BANK/ LEMBAGA KEUANGAN/ BADAN/ KANTOR POS
3
1SKPD/
Uang SKRD
1SKPD/ Slip setoran/ NotaSKRD Bukti lain yg Kredit
dari Bank Sah
6 4 5
35
PPKD
9
BKUPenerimaan
PembandinganSPJ denganNota Kredit
Tidak Dikem-
Cocok? balikan
Ya
BKUPenerimaan
Membuat
SuratPengesahanSPJ
SuratPengesahanSPJ
Nota KreditRegis-ter Kas
T0
36
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD/SKRD
Mencocokkan
SKPD/SKRD dg SKPD/
SKRDdr bank
Mencatat padaBKU, BukuRekapitulasi &Buku Pembantu
BKUPenerimaan
Membuat SPJ untuk penerimaan 1 bln, paling lambat tgl 10 bln b
erikutnya
1 2 1 22
12
1BKU Buku SPJ BukuPenerimaan Pembantu Rekapitulasi
7
37
PPK-SKPD
BKUPenerimaan
T
Tidak Dikemba-Cocok?
likan
YaDitandatanganiPPK-SKPD
BKUPenerimaan
2 2 2 2BKU Buku Buku SPJPenerimaan Pembantu Rekapitulasi
8 12
38
FUNGSI AKUNTANSI -SKPKD
11
1BKU BukuPenerimaan Pembantu
T
buku besar
Mencatat dibuku besarpembantu
Selesai
39
FUNGSI AKUNTANSI SKPD
12
2BKU BukuPenerimaan Pembantu
T
buku besar
Mencatat dibuku besarpembantu
Selesai
40