proses dismissal - wordpress.com...bila perlawanan (verzet) ditolak oleh majelis hakim yang...
TRANSCRIPT
-
SERI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Proses DismissalBagus Oktafian A
-
Pengertian
01
kaitan dengan Rapat Permusyawaratan
02
Perlawanan terhadap penetapan dismissal
03
Ius constituendum proses dismissal
04
-
Pengertian dan batasan Prosedur/Proses Dismissal
Seringkali diartikan “sebatas” rapat
permusyawaratan.
Pada dasarnya adalah prosedur penelitian yuridis yang dilakukan oleh
ketua pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan, apakah dapat
diterima dan diproses lebih lanjut atau dinyatakan tidak dapat diterima
karena tidak terpenuhinya pasal 62 UU Peratun
Dilakukan oleh ketua pengadilan karena majelis
hakim belum terbentuk, diputus dengan suatu
“penetapan”.
-
Perlawanan terhadap penetapan dismissal
A
B
Bila gugatan tidak lolos dismissal, maka gugatan “tidak dapat diterima”, shg
penggugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) dlm waktu 14 hari sejak ketua
pengadilan mengucapkan penetapan di hadapan kedua pihak
Bila perlawanan (verzet) ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, maka “tidak ada upaya hukum
yang dapat ditempuh oleh penggugat”. Sebab terhadap putusan perlawanan dismissal tidak tersedia
upaya hukum (untuk menjamin kepastian hukum agar tidak bolak balik diajukan lagi).
Perlawanan (verzet) tersebut akan diperiksa dan diputus oleh Majelis
Hakim yang ditunjuk ketua pengadilan dengan “acara singkat”.
Bila perlawanan (verzet) diterima, maka “penetapan” ketua pengadilan mengenai
tidak lolos dismissal “dibatalkan”, dan gugatan diperiksa dan diputus menurut acara
biasa.
-
Bagaimana bila
Penggugat ternyata masih
Tidak mau menerima
putusan penetapan
perlawanan
(verzet) itu?
-
Kaitan dengan Rapat Permusyawaratan
Rapat
Permusyawaratan yang
dimaksud pasal tersebut
adalah mekanisme yang
dapat digunakan oleh
ketua pengadilan
sebelum mengeluarkan
penetapan tidak lolos
dismissal untuk
“memanggil dan
mendengar keterangan
para pihak” sbg bahan
pertimbangan.
Pasal 62 UU Peratun
Rapat
PermusyawaratanParameter diterima atau tidaknya
gugatan sebagaimana dimaksud pasal
62 UU Peratun.
3
Bahkan ketua pengadilan dapat juga menunjuk seorang
hakim sebagai reporteur (judge reporteur) yg
memberikan laporan tertulis
1
Penetapan dismissal ditandatangani oleh ketua pengadilan
dan panitera
4
Istilah “rapat permusyawaratan” bukan
dimaksudkan pemerikasaan yang
dilakukan majelis hakim namun
bermakna ketua pengadilan dalam
melakukan penetapan dismissal dapat
memanggil para pihak
2
-
Putusan MK No.
113/PUU-XII/2014
Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) UU Peratun tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat
c e r m a t iU j i m a t e r i
-
Diharapkan harmonisasi antara hukum
acara TUN dengan hukum acara TUN
Khusus. Pasal 62 diperluas
cakupannya. Selain itu mekanisme
proses dismissal digunakan sebagai
sarana hukum untuk menguji
keputusan-keputusan Ketua
Pengadilan yang berdampak pada
pembatasan akses kepada proses
peradilan.
P R E S E N TAT I O N
AWESOME
Ius constituendum
-
THANK YOUSemoga sukses