prospektus penawaran umum terbatas iii hak … · dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk...

PR

OS

PEK

TUS

PEN

AW

AR

AN

UM

UM

TERB

ATAS

III HA

K M

EMES

AN

EFEK TER

LEBIH

DA

HU

LU P

T SM

AR

TFREN

TELECOM

TBK

TAH

UN

2018

PT SMARTFREN TELECOM TBK

Kantor Pusat:Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia Tel. (62-21) 5053 8888, Faks. (62-21) 315 6853 Situs web: www.smartfren.comE-mail: [email protected]

JADWALTanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 25 September 2018 Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD 16 – 30 November 2018Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran 2 November 2018 Periode Distribusi Saham Hasil HMETD 21 November – 4 Desember 2018Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh

HMETD 14 November 2018Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham

Tambahan 4 Desember 2018Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 9 November 2018 Tanggal Penjatahan Efek Tambahan 5 Desember 2018Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 12 November 2018 Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan 7 Desember 2018Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai 14 November 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 7 Desember 2018Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai 15 November 2018 Periode Perdagangan Waran Seri II

15 November 2018 - Pasar Reguler Dan Negosiasi 16 November 2018 – 16 November 2021Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia 16 November 2018 - Pasar Tunai 16 November 2018 – 19 November 2021Tanggal Perdagangan HMETD 16 – 30 November 2018 Periode Pelaksanaan Waran Seri II 16 Mei 2019 – 22 November 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SMARTFREN TELECOM TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SMARTFREN TELECOM TBKKegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa TelekomunikasiBerkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia Tel. (62-21) 5053 8888, Faks. (62-21) 315 6853

Situs web: www.smartfren.comE-mail: [email protected]

PENAWARAN UMUM TERBATAS III (“PUT III”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROANDALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham sehingga seluruhnya bernilai Rp6.740.881.556.600,- (enam triliun tujuh ratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 36.297.054.535 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah dari total jumlah saham setelah pelaksanaan HMETD dan pelaksanaan Waran Seri II ini merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2018 pukul 16.00 WIB mempunyai 13 (tiga belas) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Pada setiap 13 (tiga belas) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018. HMETD yang jika tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Waran Seri II adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 22 November 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Setiap Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri II ini tidak akan diperpanjang.Melalui surat pernyataan tertanggal 25 September 2018, PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”) selaku pemegang saham 31,13%, menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT III ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 25 September 2018, PT Global Nusa Data (“GND”) selaku pemegang saham 27,40% dan PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”) selaku pemegang saham 29,65% menyatakan akan melaksanakan HMETD dimana GND berkomitmen sebanyak 15.492.653.385 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) saham dan WIN berkomitmen sebanyak 16.764.965.981 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan

Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut dan jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 24.342.380.634 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru. Dalam hal penerbitan jumlah Saham Baru tidak mencapai 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) lembar, maka Perseroan tidak menerbitkan Saham Baru tersebut dan akan masuk dalam saham portepel Perseroan.Perseroan dalam melakukan PUT III ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 11 tertanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.

HMETD AKAN DICATATKAN DI BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 16 NOVEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 NOVEMBER 2018. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 16 NOVEMBER 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 30 NOVEMBER 2018, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN), DENGAN ASUMSI SELURUH SAHAM BARU DAN WARAN SERI II DALAM PUT III TELAH DILAKSANAKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. PERSEROAN MENGHADAPI PERSAINGAN KETAT DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, TERUTAMA DALAM HAL HARGA, JANGKAUAN DAN KUALITAS JARINGAN, BERBAGAI LAYANAN DAN FITUR YANG DITAWARKAN SERTA PELAYANAN KEPADA PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT III INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2018

PT Smartfren Telecom Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PUT III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 087/SFTbk-CS/IX/2018 pada tanggal 28 September 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan OJK No. 32/2015”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan OJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III menyatakan bukan merupakan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT III TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT III, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................i

DEFINISI DAN SINGKATAN .................................................................................................................iii

RINGKASAN ..........................................................................................................................................x

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III ..........................................................................................1Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan ................................2Riwayat Harga Saham .................................................................................................................6Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD...............................................................6Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak .............................................................6Perdagangan HMETD ..................................................................................................................7A. Keterangan Tentang HMETD ................................................................................................8B. Keterangan Tentang Waran Seri II ......................................................................................10

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...................17

III. PERNYATAAN UTANG ..............................................................................................................19

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .................................................................................32

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ............................................................361. Analisa Keuangan ...............................................................................................................362. Likuiditas .............................................................................................................................483. Solvabilitas ..........................................................................................................................484. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset ............................................................................495. Pinjaman yang Masih Terutang ...........................................................................................496. Sumber Pendanaan ............................................................................................................497. Belanja Modal .....................................................................................................................518. Perubahan Kebijakan Akuntansi .........................................................................................529. Perubahan Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya .....................................................52

VI. FAKTOR RISIKO .......................................................................................................................53A. Risiko Usaha yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak ........53B. Risiko yang Berhubungan Dengan Saham .........................................................................58C. Manajemen Risiko ...............................................................................................................61

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...............64

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................65

1. Riwayat Singkat Perseroan .................................................................................................652. Kegiatan Usaha ...................................................................................................................653. Susunan Kepemilikan Saham Perseroan ...........................................................................664. Perizinan Perseroan ............................................................................................................665. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....67

ii

6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan ..........................................................................727. Keterangan Mengenai Entitas Anak Perseroan ..................................................................788. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak .....................................................................................................799. Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga ...........................................................7910. Perjanjian Penting Entitas Anak ..........................................................................................8111. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Lisensi, Waralaba dan Konsesi .................................8412. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................8513. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan ...................................8714. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi ......................................................................................8715. Aset Tetap Perseroan ..........................................................................................................8816. Asuransi ..............................................................................................................................8817. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak .....................................................................91

IX. EKUITAS ....................................................................................................................................96

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ...............................................................................................................98

XI. PERPAJAKAN ...........................................................................................................................99

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA ......................................................................101

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ...................................................105

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .......................................................................................1071. Pemesan yang Berhak ......................................................................................................1072. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD ......................................................................................1073. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD ...................................................................1084. Pemesanan Saham Tambahan .........................................................................................1095. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan .............................................................. 1106. Persyaratan Pembayaran ................................................................................................. 1107. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ......................................................... 1108. Pembatalan Pemesanan Saham ...................................................................................... 1119. Pengembalian Uang Pemesanan ..................................................................................... 11110. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan ke Rekening Efek ... 11111. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan ........................................................ 11212. Pengalihan HMETD .......................................................................................................... 112

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA .................................................................................................................................. 113

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi” : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu: • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau

komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu)

atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; • hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PUT III, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.

“Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“Bapepam-LK” berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi-fungsi Bapepam-LK telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

“BEI” atau “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia”

: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya di mana efek dicatatkan.

“BNRI” : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

“BTS” : berarti Base Transceiver Station.

iv

“C-BEST” : berarti Central Depository – Book Entry Settlement System, sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

“DPS” : berarti Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

“Efek” : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivasi Efek.

“Entitas Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

“Entitas Asosiasi” : berarti suatu perusahaan di mana perusahaan induk memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dengan jumlah kepemilikan saham antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk.

“FPPST” : berarti Formulir Permohonan Pembelian Saham Tambahan.

“Grup” : berarti Perseroan dan Entitas Anak.

“Harga Pelaksanaan” : berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT III untuk melaksanakan HMETD-nya yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

“Hari Bursa” : berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“IAPI” : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

“KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

“Kustodian” : berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

v

“Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia / Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing / Badan Asing baik yang bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

“Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pasar Modal” : berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

“Pembeli Siaga” : berarti PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas yang akan membeli Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD, sampai sebanyak-banyaknya 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT III. PT Sinarmas Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru terlebih dahulu hingga sebanyak-banyaknya 12.171.190.317 (dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas) Saham Baru. Apabila setelah itu jumlah Saham Baru yang dikeluarkan belum mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru, maka PT BCA Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru hingga sebanyak-banyaknya 12.171.190.317 (dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas) Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT III mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.

“Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Pemegang Saham” : berarti pihak yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:a) Daftar Pemegang Saham Perseroanb) Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank

Kustodian.

“Pemerintah” : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Penawaran Umum Terbatas III” atau “PUT III”

: berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan memberikan HMETD.

“Penitipan Kolektif” berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

vi

“Peraturan KSEI” : berarti Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.

“Peraturan No. VIII.G.12” : berarti Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

“Peraturan No. IX.E.1” : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

“Peraturan No. IX.E.2” : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

“Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 374 Tahun 2014, Tambahan No. 5644.

“Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 375 Tahun 2014, Tambahan No. 5645.

“Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 376 Tahun 2014, Tambahan No. 5646.

“Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 377 Tahun 2014, Tambahan No. 5647.

“Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 305 Tahun 2015, Tambahan No. 5779.

“Peraturan OJK No. 32/2015” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 307 Tahun 2015, Tambahan No. 5781.

“Peraturan OJK No. 33/2015” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 308 Tahun 2015, Tambahan No. 5782.

vii

“Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 406 Tahun 2015, Tambahan No. 5824.

“Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 407 Tahun 2015, Tambahan No. 5825.

“Periode Perdagangan” : berarti periode di mana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

“Perjanjian Pembeli Siaga” : berarti akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 16 tertanggal 25 September 2018, antara Perseroan dan SMS juncto Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembeli Siaga No. 16 tertanggal 23 Oktober 2018, antara Perseroan, SMS dan BCAS, semuanya dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II”

: berarti akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II No. 15 tertanggal 25 September 2018 juncto Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II No. 15 tertanggal 23 Oktober 2018, semuanya dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.

“Pernyataan Penerbitan Waran Seri II”

: berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 14 tertanggal 25 September 2018 juncto Addendum dan Pernyataan Kembali atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 14 tertanggal 23 Oktober 2018, semuanya dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.

“Perseroan” : berarti PT Smartfren Telecom Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Pihak Berelasi” : berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Entitas Anak (entitas pelapor) :a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi

dengan entitas pelapor jika orang tersebut :1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas

pelapor;2. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas

induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok

usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

2. Satu entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau Entitas Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitias lain tersebut adalah anggotanya).

viii

3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari entitas ketiga.

5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010.

“Prospektus” : berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.

“Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek, dan Situs Web Perseroan.

“PSAK” : berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

“Rp” atau “Rupiah” : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.

“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

“RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

“Saham Baru” : berarti Saham Biasa Atas Nama Seri C yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT III.

“Saham Biasa Atas Nama” : berarti saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.

“Saham Lama” : berarti Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”

: berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT III yaitu sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) Saham Baru.

ix

“Sertifikat Bukti HMETD” : berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

“UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“USD” : berarti mata uang resmi negara Amerika Serikat.

“UUPT” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

x

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena angka pembulatan tersebut.

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Mobile-8 Telecom” No. 11, tanggal 2 Desember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002, tanggal 16 Desember 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 0285/BH.09.05/II/2003, tanggal 6 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1772, Berita Negara Republik Indonesia No. 18, tanggal 3 Maret 2003.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 25 September 2018, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya antara lain persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal dasar Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020004.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127461.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 September 2018.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112, tanggal 22 Juni 2015, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0950962, tanggal 13 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3532794.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 13 Juli 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 dan TBN No. 1782/L tanggal 27 November 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 30 Mei 2018, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013207.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0083499.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018, yaitu berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.

Kegiatan Usaha Penunjang:a. menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia;b. menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas

pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung voice services, data/image dan jasa-jasa komersial mobile lainnya;

c. merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.

xi

d. memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas impor atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut;

e. mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;

f. menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;

g. menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (e-money) baik dengan media kartu prabayar (pre-paid) maupun kartu pasca bayar (post-paid card); dan

h. menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (domestic and international money remittance services).

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Nominal % Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp 2.000,-) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000,-) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 Saham Seri C (nilai nominal Rp100,-) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11 Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 Portepel Saham Seri A - - Saham Seri B 1.873.384.983 1.873.384.983.000 Saham Seri C 444.054.733.486 44.405.473.348.600 Total Portepel 445.928.118.469 46.278.858.331.600

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak Kegiatan Usaha Lokasi Persentase Kepemilikan

Tahun Kepemilikan

Status Operasional

Kepemilikan LangsungPT Smart Telecom (“Smartel”) Telekomunikasi Jakarta 99,9% 2011 BeroperasiKepemilikan Tidak LangsungPT Distribusi Sentra Jaya (“DSJ”)* Perdagangan

UmumJakarta 100,0% 2014 Beroperasi

PT Eka Karya Sentosa (“EKS”)** Perdagangan Umum

Tangerang 100,0% 2017 Tidak Beroperasi

Keterangan:*) Kepemilikan saham Perseroan atas DSJ sebanyak 1 lembar saham.**) Kepemilikan saham DSJ atas EKS sebanyak 1 lembar saham.

xii

PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Keterangan Singkat Tentang HMETD

Jumlah saham yang akan dikeluarkan : Sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 lembarJumlah dana yang akan diterima : Sebanyak-banyaknya Rp6.740.881.556.600Harga Pelaksanaan saham : Rp100,- per sahamRasio Saham Lama : HMETD : 20 : 13Maksimum dilusi kepemilikan apabila seluruh HMETD dilaksanakan

: 39,4%

Keterangan Singkat Tentang Waran Seri II

Jumlah Waran Seri II yang akan dikeluarkan : Sebanyak-banyaknya 36.297.054.535 lembarJumlah dana yang akan diterima Sebanyak-banyaknya Rp3.629.705.453.500Harga Pelaksanaan Waran Seri II : Rp100,-Saham hasil pelaksanaan HMETD : Waran Seri II

: 13 : 7

Maksimum dilusi kepemilikan apabila seluruh HMETD dan Waran Seri II dilaksanakan

: 50,0%

Pada tanggal 25 September 2018, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Rencana Perseroan untuk melakukan PUT III kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 36.297.054.535 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima) Waran Seri II yang menyertai Saham Baru dalam rangka PUT III.

ii. Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp27.770.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp63.000.000.000.000,00 (enam puluh tiga triliun Rupiah).

iii. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.iv. Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Melalui surat pernyataan tertanggal 25 September 2018, PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”) selaku pemegang saham 31,13%, menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT III ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 25 September 2018, PT Global Nusa Data (“GND”) selaku pemegang saham 27,40% dan PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”) selaku pemegang saham 29,65% menyatakan akan melaksanakan HMETD dimana GND berkomitmen sebanyak 15.492.653.385 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) saham dan WIN berkomitmen sebanyak 16.764.965.981 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan

xiii

atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut dan jumlah Saham Baru yang telah diambilbagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerbitkan efek bersifat ekuitas dalam bentuk Obligasi Wajib Konversi II (“OWK II”) dan Obligasi Wajib Konversi III (“OWK III”) dengan nilai Rp10.200.000.000.000 yang belum dikonversi menjadi saham.

Pada tanggal 30 September 2018, pemegang OWK II adalah PT Global Nusa Data, Cascade Gold Limited, PT Nusantara Indah Cemerlang, Great Vanguard International Limited, PT Dian Ciptamas Agung, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan PT Wahana Inti Nusantara sedangkan pemegang OWK III adalah PT Andalan Satria Permai, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, Boquete Group S.A dan PT Surya Timur Alam Raya.

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma, dengan asumsi bahwa:1. GND dan WIN melaksanakan HMETD sesuai dengan komitmennya;2. BMT tidak melaksanakan HMETD yang menjadi bagiannya;3. Pemegang saham Perseroan yang lain melaksanakan HMETD sesuai porsinya masing-masing;

dan4. PT Sinarmas Sekuritas (Pembeli Siaga) akan melaksanakan komitmennya terlebih dahulu

sebanyak-banyaknya 12.171.190.317 Saham Baru kemudian sisanya PT BCA Sekuritas (Pembeli Siaga) melaksanakan sebanyak-banyaknya 4.207.032.999 Saham Baru hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.

Keterangan Sebelum Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD

Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp2.000) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 1.011.793.622 2.023.587.244.000Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 6.793.548.068 6.793.548.068.000Saham Seri C (nilai nominal Rp100) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 541.828.646.880 54.182.864.688.000Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 549.633.988.570 63.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,63Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,77PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,69PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,89Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,72Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 42.672.653.385 4.267.265.338.500 26,62PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 31.180.000.000 3.118.000.000.000 19,45

xiv


Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 46.088.619.752 4.608.861.975.200 28,75Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73 18.054.416.941 1.805.441.694.100 11,26Pembeli Siaga- PT Sinarmas Sekuritas - - 0,00 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59- PT BCA Sekuritas - - 0,00 4.207.032.999 420.703.299.900 2,62Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 160.305.870.101 22.381.141.668.400 100,00

Portepel Saham Seri A - - - -Saham Seri B 1.873.384.983 1.873.384.983.000 1.873.384.983 1.873.384.983.000Saham Seri C 444.054.733.486 44.405.473.348.600 387.454.733.486 38.745.473.348.600Total Portepel 445.928.118.469 46.278.858.331.600 389.328.118.469 40.618.858.331.600

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma, dengan asumsi bahwa:1. GND dan WIN melaksanakan HMETD sesuai dengan komitmennya;2. BMT tidak melaksanakan HMETD yang menjadi bagiannya; 3. Pemegang saham Perseroan yang lain tidak melaksanakan HMETD sesuai porsinya masing-

masing; dan4. Pembeli Siaga melaksanakan komitmennya hingga Saham Baru yang dikeluarkan dalam

Penawaran Umum Terbatas III mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.


Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp2.000) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 1.011.793.622 2.023.587.244.000Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 6.793.548.068 6.793.548.068.000Saham Seri C (nilai nominal Rp100) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 541.828.646.880 54.182.864.688.000Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 549.633.988.570 63.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,63Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,77PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,69PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,89Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,72Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 42.672.653.385 4.267.265.338.500 26,62PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 31.180.000.000 3.118.000.000.000 19,45PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 46.088.619.752 4.608.861.975.200 28,75Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73 10.090.259.623 1.009.025.962.300 6,29Pembeli Siaga- PT Sinarmas Sekuritas - - 0,00 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59- PT BCA Sekuritas - - 0,00 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 160.305.870.101 22.381.141.668.400 100,00


xv

Berikut ini struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III, dengan asumsi:1. PUT III terlaksana dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan 56.600.000.000 (lima puluh enam

miliar enam ratus juta) Saham Baru; dan2. Waran Seri II telah dilaksanakan sejumlah 30.476.923.076 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh

puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) sebagai hasil pelaksanaan HMETD dengan jumlah sesuai angka 1.

Keterangan Setelah Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II

Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp2.000) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 1.011.793.622 2.023.587.244.000Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 6.793.548.068 6.793.548.068.000Saham Seri C (nilai nominal Rp100) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 541.828.646.880 54.182.864.688.000Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 549.633.988.570 63.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,63 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,53Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,77 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,65PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,69 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,58PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,89 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,75Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,72 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,60Saham Seri C PT Global Nusa Data 42.672.653.385 4.267.265.338.500 26,62 42.672.653.385 4.267.265.338.500 22,37PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 19,45 31.180.000.000 3.118.000.000.000 16,34PT Wahana Inti Nusantara 46.088.619.752 4.608.861.975.200 28,75 46.088.619.752 4.608.861.975.200 24,16Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 6,29 10.090.259.623 1.009.025.962.300 5,29Pembeli Siaga- PT Sinarmas Sekuritas 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59 12.171.190.317 1.217.119.031.700 6,38- PT BCA Sekuritas 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59 12.171.190.317 1.217.119.031.700 6,38Pelaksanaan Waran Seri II - - 0,00 30.476.923.076 3.047.692.307.600 15,97Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

160.305.870.101 22.381.141.668.400 100,00 190.782.793.177 25.428.833.976.000 100,00


Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT III ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT III kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 84% akan digunakan untuk pembayaran utang; dan2. Sekitar 16% akan digunakan untuk modal kerja.

xvi

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri II, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut menyajikan ringkasan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Ikhtisar data keuangan penting yang lengkap dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, melalui laporannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)30 Juni 31 Desember

2018 2017 2016Jumlah Aset 24.099.086 24.114.500 22.807.139 Jumlah Liabilitas 16.484.907 14.869.630 16.937.857Jumlah Ekuitas 7.614.179 9.244.870 5.869.282

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)Periode enam bulan yang

berakhir pada tanggal 30 JuniTahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember2018 2017* 2017 2016

Jumlah Pendapatan Penjualan 2.543.106 2.142.060 4.668.496 3.637.386Jumlah Beban Usaha 3.904.105 3.067.627 6.921.695 5.619.973Beban Lain-Lain - Bersih (510.462) (207.169) (524.444) (491.886)Rugi Periode Berjalan (1.649.710) (1.166.305) (3.022.736) (1.974.434)Jumlah Rugi Komprehensif (1.630.691) (1.166.305) (3.024.921) (1.979.255)

* Tidak diaudit

RASIO-RASIO PENTING

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember

2018 2017 2016Rasio Keuangan (%)Return on Assets n/a (12,53) (8,66)Return on Equity n/a (32,70) (33,64)

Rasio Keuangan (x)Rasio Lancar 0,21 0,40 0,45Rasio Liabilitas terhadap Aset 0,68 0,62 0,74Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 2,17 1,61 2,89

xvii

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usaha, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian usaha Perseroan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan sedapat mungkin berupaya untuk mengantisipasi dan mempersiapkan penanganan atas risiko-risiko tersebut, sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

Risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan dan Entitas Anak

1. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat dari operator telekomunikasi lainnya di Indonesia.2. Apabila Smartel lalai memenuhi kewajiban pinjamannya, kelalaian mana menimbulkan hak

bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi gadai atas saham-saham Smartel, yang apabila dilaksanakannya maka Perseroan akan kehilangan hak atas saham-saham Smartel.

3. Perseroan memiliki pinjaman dan liabilitas kepada pihak ketiga yang substansial.4. Perseroan mengeluarkan belanja modal yang signifikan dalam kegiatan usahanya dan Perseroan

mungkin tidak bisa mendapatkan sumber pendanaan eksternal untuk mendanai rencana belanja modal tersebut.

5. Kegagalan dalam kelangsungan operasi jaringan Perseroan, sistem–sistem utama tertentu, atau titik interkoneksi (“gateway”) ke jaringan penyelenggara lainnya dan jaringan internet internasional dan domestik dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

6. Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya dan karenanya kegiatan usaha Perseroan tergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga.

7. Perseroan bergerak dalam industri yang diatur ketat serta iklim hukum dan peraturan-peraturan yang sedang mengalami pembaharuan. Pembaharuan dan perubahan peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

8. Perseroan beroperasi di tengah industri telekomunikasi yang mengalami perubahan teknologi yang cepat.

9. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berpengaruh secara negatif dan material terhadap kondisi kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

10. Perseroan memiliki sejarah kerugian dan dapat mengalami kerugian lagi di masa depan.11. Jika Perseroan tidak mampu merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi tenaga terlatih,

kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif dan material. Risiko yang berhubungan dengan saham

1. Harga perdagangan saham dapat berfluktuasi secara signifikan sehingga nilai pasar investasi pada saham dapat turut berfluktuasi karena ketidakstabilan pasar modal Indonesia.

2. Nilai pasar investasi pada saham dapat berfluktuasi karena ketidakstabilan pasar modal Indonesia.3. Kondisi ekonomi yang melemah dapat menyebabkan turunnya pendapatan dan penjualan

Perseroan, dan karenanya harga saham Perseroan.4. Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dapat berdampak signifikan

terhadap harga perdagangan saham Perseroan.5. Hak para pemegang saham Perseroan yang berencana untuk menggunakan hak mereka dalam

penawaran HMETD oleh Perseroan dapat terbatas, yang dapat menyebabkan kepemilikan saham mereka terdilusi.

6. Hukum Indonesia dapat berbeda dengan hukum yang berlaku di wilayah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.

7. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja.

Keterangan lebih lengkap mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko.

xviii

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka PUT III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya, termasuk hak untuk menerima dividen yang mungkin dibagikan setelah PUT III ini.

Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan, manajemen Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam DPS, yang memuat nama pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mulai tahun buku 2022, di mana pada saat itu diperkirakan bahwa Perseroan telah memperoleh saldo laba, sehingga dapat membagikan dividen sesuai dengan ketentuan UUPT. Kebijakan dividen yang diusulkan adalah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan.

PEMESANAN TAMBAHAN DAN SISA SAHAM

Apabila Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai agen pelaksanaan PUT III Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT III dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

1

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham sehingga seluruhnya bernilai Rp6.740.881.556.600,- (enam triliun tujuh ratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 36.297.054.535 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah dari total jumlah saham setelah pelaksanaan HMETD dan pelaksanaan Waran Seri II ini merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2018 pukul 16.00 WIB mempunyai 13 (tiga belas) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Pada setiap 13 (tiga belas) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018. HMETD yang jika tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Waran Seri II adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 22 November 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Setiap Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri II ini tidak akan diperpanjang. Melalui surat pernyataan tertanggal 25 September 2018, PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”) selaku pemegang saham 31,13%, menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT III ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 25 September 2018, PT Global Nusa Data (“GND”) selaku pemegang saham 27,40% dan PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”) selaku pemegang saham 29,65% menyatakan akan melaksanakan HMETD dimana GND berkomitmen sebanyak 15.492.653.385 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) saham dan WIN berkomitmen sebanyak 16.764.965.981 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu). Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut dan jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 24.342.380.634 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru. Dalam hal penerbitan jumlah Saham Baru tidak mencapai 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) lembar, maka Perseroan tidak menerbitkan Saham Baru tersebut dan akan masuk dalam saham portepel Perseroan.Perseroan dalam melakukan PUT III ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 11 tertanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat. Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT III ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 50% (lima puluh persen) dengan asumsi seluruh HMETD dan Waran Seri II dilaksanakan.

PT SMARTFREN TELECOM TBKKegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa TelekomunikasiBerkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia Tel. (62-21) 5053 8888, Faks. (62-21) 315 6853

Situs web: www.smartfren.com, E-mail: [email protected]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. PERSEROAN MENGHADAPI PERSAINGAN KETAT DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, TERUTAMA DALAM HAL HARGA, JANGKAUAN DAN KUALITAS JARINGAN, BERBAGAI LAYANAN DAN FITUR YANG DITAWARKAN SERTA PELAYANAN KEPADA PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH. DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

2

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Nominal % Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp 2.000,-) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000,-) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 Saham Seri C (nilai nominal Rp100,-) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A

Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 Saham Seri B

PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11

Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 Portepel Saham Seri A - - Saham Seri B 1.873.384.983 1.873.384.983.000 Saham Seri C 444.054.733.486 44.405.473.348.600 Total Portepel 445.928.118.469 46.278.858.331.600

Pada tanggal 25 September 2018, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: i. Rencana Perseroan untuk melakukan PUT III kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan

HMETD sebanyak-banyaknya 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 36.297.054.535 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima) Waran Seri II yang menyertai Saham Baru dalam rangka PUT III.

ii. Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp27.770.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp63.000.000.000.000,00 (enam puluh tiga triliun Rupiah).

iii. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.iv. Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerbitkan efek bersifat ekuitas dalam bentuk Obligasi Wajib Konversi II (“OWK II”) dan Obligasi Wajib Konversi III (“OWK III”) dengan nilai Rp10.200.000.000.000 yang belum dikonversi menjadi saham.

3

Pada tanggal 30 September 2018, pemegang OWK II adalah PT Global Nusa Data, Cascade Gold Limited, PT Nusantara Indah Cemerlang, Great Vanguard International Limited, PT Dian Ciptamas Agung, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan PT Wahana Inti Nusantara sedangkan pemegang OWK III adalah PT Andalan Satria Permai, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, Boquete Group S.A dan PT Surya Timur Alam Raya.

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma, dengan asumsi bahwa:1. GND dan WIN melaksanakan HMETD sesuai dengan komitmennya;2. BMT tidak melaksanakan HMETD yang menjadi bagiannya;3. Pemegang saham Perseroan yang lain melaksanakan HMETD sesuai porsinya masing-masing;

dan4. PT Sinarmas Sekuritas (Pembeli Siaga) akan melaksanakan komitmennya terlebih dahulu

sebanyak-banyaknya 12.171.190.317 Saham Baru kemudian sisanya PT BCA Sekuritas (Pembeli Siaga) melaksanakan sebanyak-banyaknya 4.207.032.999 Saham Baru hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.


Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp2.000) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 1.011.793.622 2.023.587.244.000Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 6.793.548.068 6.793.548.068.000Saham Seri C (nilai nominal Rp100) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 541.828.646.880 54.182.864.688.000Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 549.633.988.570 63.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,63Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,77PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,69PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,89Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,72Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 42.672.653.385 4.267.265.338.500 26,62PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 31.180.000.000 3.118.000.000.000 19,45PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 46.088.619.752 4.608.861.975.200 28,75Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73 18.054.416.941 1.805.441.694.100 11,26Pembeli Siaga- PT Sinarmas Sekuritas - - 0,00 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59- PT BCA Sekuritas - - 0,00 4.207.032.999 420.703.299.900 2,62Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 160.305.870.101 22.381.141.668.400 100,00


4

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma, dengan asumsi bahwa:1. GND dan WIN melaksanakan HMETD sesuai dengan komitmennya;2. BMT tidak melaksanakan HMETD yang menjadi bagiannya; 3. Pemegang saham Perseroan yang lain tidak melaksanakan HMETD sesuai porsinya masing-

masing; dan4. Pembeli Siaga melaksanakan komitmennya hingga Saham Baru yang dikeluarkan dalam

Penawaran Umum Terbatas III mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.


Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp2.000) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 1.011.793.622 2.023.587.244.000Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 6.793.548.068 6.793.548.068.000Saham Seri C (nilai nominal Rp100) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 541.828.646.880 54.182.864.688.000Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 549.633.988.570 63.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,63Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,77PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,69PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,89Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,72Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 42.672.653.385 4.267.265.338.500 26,62PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 31.180.000.000 3.118.000.000.000 19,45PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 46.088.619.752 4.608.861.975.200 28,75Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73 10.090.259.623 1.009.025.962.300 6,29Pembeli Siaga- PT Sinarmas Sekuritas - - 0,00 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59- PT BCA Sekuritas - - 0,00 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 160.305.870.101 22.381.141.668.400 100,00


5

Berikut ini struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III, dengan asumsi:1. PUT III terlaksana dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan 56.600.000.000 (lima puluh enam

miliar enam ratus juta) Saham Baru; dan2. Waran Seri II telah dilaksanakan sejumlah 30.476.923.076 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh

puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) sebagai hasil pelaksanaan HMETD dengan jumlah sesuai angka 1.

Keterangan Setelah Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II

Jumlah Saham Nominal % Jumlah Saham Nominal %Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp2.000) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 1.011.793.622 2.023.587.244.000Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 6.793.548.068 6.793.548.068.000Saham Seri C (nilai nominal Rp100) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 541.828.646.880 54.182.864.688.000Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 549.633.988.570 63.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,63 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,53Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,77 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,65PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,69 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,58PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,89 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,75Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,72 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,60Saham Seri C PT Global Nusa Data 42.672.653.385 4.267.265.338.500 26,62 42.672.653.385 4.267.265.338.500 22,37PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 19,45 31.180.000.000 3.118.000.000.000 16,34PT Wahana Inti Nusantara 46.088.619.752 4.608.861.975.200 28,75 46.088.619.752 4.608.861.975.200 24,16Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 6,29 10.090.259.623 1.009.025.962.300 5,29Pembeli Siaga- PT Sinarmas Sekuritas 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59 12.171.190.317 1.217.119.031.700 6,38- PT BCA Sekuritas 12.171.190.317 1.217.119.031.700 7,59 12.171.190.317 1.217.119.031.700 6,38Pelaksanaan Waran Seri II - - 0,00 30.476.923.076 3.047.692.307.600 15,97Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 160.305.870.101 22.381.141.668.400 100,00 190.782.793.177 25.428.833.976.000 100,00


Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT III ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

6

RIWAYAT HARGA SAHAM

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga penutupan perdagangan terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK:

Bulan Tertinggi Terendah VolumeAgustus 2018 178 104 2.674.510.700

Juli 2018 183 69 2.511.375.900 Juni 2018 100 71 518.189.200 Mei 2018 139 56 2.470.570.500 April 2018 77 50 695.864.800 Maret 2018 50 50 1.276.700

Februari 2018 50 50 747.700 Januari 2018 50 50 6.450.900

Desember 2017 50 50 529.100 November 2017 52 50 5.046.000 Oktober 2017 50 50 3.826.900

September 2017 50 50 444.200 Agustus 2017 50 50 411.100

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 16 November 2018 hingga tanggal 30 November 2018 dengan membawa:- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi

anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

KRITERIA PENERIMA DAN PEMEGANG HMETD YANG BERHAK

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:- Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD

atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.- Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan

tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

7

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham, yaitu tanggal 14 November 2018.

PERDAGANGAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.

Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.

Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan

permohonan tersebut.- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di

dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI.

Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari

bank tempat menyetorkan pembayaran.- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran

Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri

dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik

maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:1) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;

2) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

8

Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

A. KETERANGAN TENTANG HMETD

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) Saham Baru atau maksimum sebesar 42,07% (empat dua koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III dengan nilai nominal Rp100,- (seratus) per saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 November 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 13 (tiga belas) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pelaksanaan HMETD hanya dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap:i. Modalii. Tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

• Penerima HMETD yang Berhak

Penerima HMETD yang berhak adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada 14 November 2018 pukul 16.00 WIB.

9

• Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau

- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

• Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wiliayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

• Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

• Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.

10

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

• Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham : RpaHarga saham yang ditawarkan dalam PUT III : RprJumlah saham yang beredar sebelum PUT III : AJumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III : RJumlah saham yang beredar setelah PUT III : A+R

(Rpa x A) + (Rpr x R) = RpX(A+R)

Dengan demikian, nilai HMETD adalah = RpX - Rpr

• Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apaun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

• Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

• Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

B. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 36.297.054.535 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima) diberikan kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma sebagai bagian yang yang tak terpisahkan (melekat) dari sebanyak-banyaknya 67.408.815.566 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam) saham biasa atas nama dari hasil pelaksanaan HMETD, berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

11

Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri II yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Keterangan mengenai Waran Seri II dibawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE selaku Pengelola Administrasi Waran Seri II pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

a. Waran Seri II berarti Surat Kolektif Waran Seri II atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;

b. Surat Kolektif Waran Seri II berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri II, dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, Pemegang Waran Seri II dan jumlah Waran Seri II serta keterangan lain yang dianggap perlu;

c. Pelaksanaan Waran Seri II berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri II;

d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri II, dan sebagai Harga Pelaksanaan awal ditentukan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Terhadap Harga Pelaksanaan awal tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam angka 8 di bawah;

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri II, dan merupakan saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

f. Tanggal Jatuh Tempo yang juga merupakan Jangka Waktu Waran Seri II berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri II, yaitu tanggal 22 November 2021.

2. Hak Atas Waran Seri II

Setiap 13 (tiga belas) saham biasa atas nama yang diperoleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dalam rangka PUT III baik yang merupakan hasil pelaksanaan HMETD maupun yang dibeli oleh Pembeli Siaga yang melaksanakan haknya, memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau harga lain sesuai dengan penyesuaian yang dilakukan Perseroan terhadap Harga Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

Hak atas Waran Seri II untuk pertama kalinya melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui PUT III. Waran Seri II yang diterbitkan adalah Waran Seri II atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama periode perdagangan Waran Seri II. Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri II untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II.

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri II, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran.

12

Pemegang Waran Seri II berhak melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II. Setiap Waran Seri II Yang Belum Dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

3. Bentuk

Waran Seri II dapat diterbitkan dalam bentuk warkat. Apabila tidak diterbitkan dalam bentuk warkat, maka akan didistribusikan dalam bentuk elektronik. Pemegang Waran Seri II wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri II yang didistribusikan oleh Perseroan.

4. Jangka Waktu Waran Seri II

Jangka waktu Waran Seri II adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di BEI, yaitu sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan 16 November 2021.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri II, yaitu sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2021.

6. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

b. Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan di kantor pusat BAE.c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri II yang bermaksud melaksanakan Waran

Seri II menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada BAE. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri II dengan memperhatikan ketentuan KSEI.Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh PemegangWaran Seri II kepada Perseroan Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, BAE wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh BAE tidak dapat ditarik kembali.e. Pemegang Waran Seri II yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu

Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham.f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah BAE menerima Dokumen Pelaksanaan, BAE akan

melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri II dalam Daftar Pemegang Waran Seri II.Pada Hari Kerja berikutnya, BAE meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds), dan Perseroan memberikan persetujuan kepada BAE mengenai hal-hal tersebut di atas.

g. Dalam 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, BAE memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri II mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah BAE menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri II dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada BAE dan BAE wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri II.

h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

13

Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri II yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri II, maka atas Surat Kolektif Waran Seri II terlebih dahulu harus diadakan pemecahan dan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri II tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan. BAE selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri II baru atas nama Pemegang Waran Seri II dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri II yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

i. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.

j. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham baru dan pencatatan Saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek.

k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri II sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BAE mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri II (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sejak penberitahuan sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri II tersebut masih belum dilaksanakan maka Waran Seri II tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

7. Rekening Pembayaran Pelaksanaan Waran Seri II

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening sebagai berikut:

Bank SinarmasKantor Cabang Tanah Abang, JakartaAtas nama: PT Smartfren Telecom Tbk

No.Rekening: 0021213373

Apabila terjadi perubahan rekening maka Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

8. Penyesuaian Jumlah Waran Seri II

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri II:

Perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Jumlah Waran Seri II Baru = Harga nominal baru setiap saham x AHarga nominal lama setiap saham

A = Jumlah awal Waran Seri II yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

14

9. Pengalihan Hak Atas Waran Seri II

a. Hak atas Waran Seri II dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian Pemegang Waran Seri II.

b. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, BAE tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri II kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II telah dipenuhi.Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun pewarisan akibat kematian Pemegang Waran Seri II atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri II beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada BAE yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri II, permohonan tersebut harus diberitahukan kepada Perseroan.

d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila BAE telah menerima dokumen peralihan dengan lengkap dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

e. BAE bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri II yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh BAE dan BAE menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

f. Dalam hal satu Waran Seri II karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang maka kepada orang atau pihak yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri II bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri II.Sebelum BAE menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, BAE atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II sebagai satu satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri II.

g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri II dilakukan oleh BAE yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran Seri II berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

h. Peralihan hak atas Waran Seri II mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri II.

i. Untuk Waran Seri II yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

10. Penggantian Waran Seri II

a. Jika Surat Kolektif Waran Seri II rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada BAE, BAE akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri II baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri II yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri II yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

b. Jika BAE menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri II maka BAE wajib memberikan alas an penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri II secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

15

c. Jika Surat Kolektif Waran Seri II hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri II tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri II yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh BAE serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.

d. Perseroan atau BAE berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.

e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri II tersebut.

f. Asli Surat Kolektif Waran Seri II yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II maka setiap Waran Seri II yang belum

dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.h. Perseroan melalui BAE berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK

mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak.i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri II dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku

untuk penggantian surat saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

11. Pengelola Administrasi Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk BAE sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri II yaitu:

PT Sinartama GunitaPlaza Sinarmas Land, Tower I Lantai 9Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350

Telp. (021) 3922332Faks. (021) 3923003

Pengelola Administrasi Waran Seri II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri II demi kepentingan Perseroan.

12. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri II diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

13. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri II, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri II, yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri II;

b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri II dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional atau 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran lokal, selambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan penerbitan Waran Seri II, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri II, tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri II, dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

16

c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri II, harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

14. Hukum Yang Berlaku

Penerbitan Waran Seri II ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT III INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI, KECUALI EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG TELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN.

17

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil PUT III kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 84% akan digunakan untuk pembayaran utang, dengan detail sebagai berikut:

a. Pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan

Nama Kreditur : Niven Holdings LimitedPerjanjian Pinjaman : Loan Agreement tertanggal 8 Juni 2017Saldo Pinjaman Terutang : USD274.400.000Saldo Pinjaman Terutang setelah Pembayaran : NihilSifat Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasiTingkat Bunga : LIBOR 3 bulan + Margin tertentuJatuh Tempo : 8 Juni 2020Penggunaan Dana Pinjaman : Pembayaran pinjaman/kewajiban.

b. Pinjaman yang dimiliki oleh PT Smart Telecom (“Smartel”)

Nama Kreditur : China Development Bank CorporationPerjanjian Pinjaman : USD 350 million Buyer’s Credit Facility tertanggal

29 Juni 2011Saldo Pinjaman Terutang : USD69.958.160Saldo Pinjaman Terutang setelah Pembayaran : USD34.979.080Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasiTingkat Bunga : LIBOR 6 bulan + Margin tertentuJatuh Tempo : 20 November 2018Penggunaan Dana Pinjaman : Belanja modal


30 Juni 2015Saldo Pinjaman Terutang : USD288.410.247Saldo Pinjaman Terutang setelah Pembayaran : USD273.989.734Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasiTingkat Bunga : LIBOR 6 bulan + Margin tertentuJatuh Tempo : 20 November 2018Penggunaan Dana Pinjaman : Belanja modal


13 Mei 2016Saldo Pinjaman Terutang : USD101.123.574Saldo Pinjaman Terutang setelah Pembayaran : USD48.462.456Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasiTingkat Bunga : LIBOR 6 bulan + Margin tertentuJatuh Tempo : 3 Desember 2018, 2 Januari 2019Penggunaan Dana Pinjaman : Pembelian telepon genggam dan/atau wireless

router

18

2. Sisanya sekitar 16% akan digunakan modal kerja untuk Perseroan dan/atau Smartel (Entitas Anak).

Bentuk penyaluran dana yang akan dilakukan Perseroan kepada Entitas Anak adalah dalam bentuk ekuitas atau tambahan setoran modal.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri II, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Smartel (Entitas Anak).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT III diperkirakan berjumlah sekitar 0,098% dari total dana yang diperoleh dari PUT III. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

• Biaya jasa penasihat keuangan sekitar 0,050%• Biaya jasa kantor akuntan publik sekitar 0,015%• Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,014%• Biaya notaris sekitar 0,002% • Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan saham di BEI, biaya Pernyataan Pendaftaran ke

OJK, biaya audit penjatahan, Biro Administrasi Efek, Kantor Jasa Penilai Publik, Actuary) sebesar 0,017%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT III ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT III ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana pengunaan dana yang diperoleh dari PUT III ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PUT III yang belum direalisasikan sesuai rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PUT III, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas II kepada Pemegang Saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dipergunakan seluruhnya. Adapun laporan penggunaan dana atas Penawaran Umum Terbatas II tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. 088/SFTbk-CS/IX/2012 tanggal 13 April 2012.

19

III. PERNYATAAN UTANG

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, melalui laporannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati, liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 seluruhnya berjumlah Rp16.484.907 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)30 Juni

2018LiabilitasLiabilitas LancarUtang usaha dan utang lain-lain

Pihak berelasi 95Pihak ketiga 1.453.770

Utang pajak 19.620Beban akrual 1.603.409Pendapatan diterima dimuka 131.988Uang muka pelanggan 112.996Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Utang pinjaman 3.674.522Liabilitas sewa pembiayaan 287.602Utang obligasi 109.846

Jumlah Liabilitas Lancar 7.393.848Liabilitas Tidak LancarBagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo

dalam waktu satu tahun:Utang pinjaman 5.223.672Liabilitas sewa pembiayaan 1.281.193Utang obligasi 906.731

Liabilitas derivatif 712.117Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 161.859Liabilitas tidak lancar lainnya 805.487Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 9.091.059Jumlah Liabilitas 16.484.907

20

Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018.

a. Utang Usaha dan Utang Lain-Lain

Pada 30 Juni 2018, Perseroan memiliki utang usaha dan utang lain-lain sebesar Rp1.453.865 juta yang dibagi berdasarkan pemasok dan mata uang sebagai berikut:

Berdasarkan Pemasok

(dalam jutaan Rupiah)

KeteranganPada Tanggal30 Juni 2018

Pihak berelasiKontraktor dan pemasok 95

Pihak ketigaOperator dalam negeri 14.916Kontraktor dan pemasok 1.428.796Penyedia konten 10.058

Jumlah pihak ketiga 1.453.770Jumlah Utang Usaha dan Utang Lain-Lain 1.453.865

Berdasarkan Mata Uang



Rupiah 390.070Dolar Amerika Serikat 1.063.339Dolar Singapore 440Dolar Hongkong 12Dolar Australia 4Jumlah Utang Usaha dan Utang Lain-Lain 1.453.865

b. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki utang pajak penghasilan sebesar Rp19.620 juta yang terdiri dari:



Pajak penghasilanPasal 4(2) 2.637Pasal 21 4.633Pasal 23 7.003Pasal 26 5.347

Jumlah 19.620

21

c. Beban Akrual

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah beban akrual yang dimiliki Perseroan sebesar Rp1.603.409 juta yang terdiri dari:


Keterangan Pada Tanggal30 Juni 2018

Biaya operasional 764.615Sewa 608.663Bunga dan beban keuangan lainnya 81.346Penggunaan frekuensi 79.734Pembalian persediaan 68.426Lain-lain 625Jumlah 1.603.409

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan pendapatan atas penjualan voucher pulsa isi ulang prabayar yang belum digunakan dan belum kadaluarsa. Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp131.988 juta.



Saldo awal 86.870Penambahan 2.550.346Pengurangan (2.505.228)Saldo Akhir 131.988

e. Uang Muka Jangka Panjang

Akun ini sebagian besar merupakan uang muka Smartel kepada ZTE Corporation, PT ZTE Indonesia, Nokia Solutions and Networks OY dan PT Nokia Solutions and Networks untuk pengadaan atau konstruksi aset tetap yang akan direklasifikasi ke akun aset tetap terkait pada saat aset tetap tersebut diterima atau setelah konstruksi aset tetap telah mencapai tahap persentase penyelesaian tertentu. Enam puluh lima persen (65%), tujuh puluh satu persen (71%) dan lima puluh empat persen (54%) dari jumlah uang muka kepada pemasok dan kontraktor, dibiayai oleh China Development Bank masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Berdasarkan Master Agreement, Smartel mempunyai hak untuk mengembalikan peralatan telekomunikasi dan/atau step in rights dan mendapatkan pembayaran penuh atas uang muka yang telah dibayarkan jika para pemasok tidak memenuhi kriteria penyelesaian yang telah disepakati di Master Agreement.

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah uang muka jangka panjang yang dimiliki Perseroan sebesar Rp112.996 juta.

f. Utang Pinjaman

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah utang pinjaman Perseroan sebesar Rp8.898.194 juta, yang terdiri dari:



China Development Bank 7.328.158Niven Holdings Limited 1.570.036Jumlah 8.898.194Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 3.674.522Bagian jangka panjang 5.223.672

22

i. China Development Bank Corporation (CDB)

Fasilitas Kredit Modal Kerja Fase II

Pada tanggal 13 Mei 2016, PT Smart Telecom (Smartel), Entitas Anak, telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan China Development Bank Corporation (“CDB”) sebagai pemberi pinjaman, sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dibayar pada bulan ke-24 setelah tanggal utilisasi.

Perjanjian kredit ini akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian telepon genggam atau peralatan telekomunikasi nirkabel. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan seluruh kas di bank yang dimiliki Distra, dan corporate guarantee dari Perseroan, Distra dan PT Sinar MasTunggal dan sebagian saham perusahaan kelompok usaha Sinarmas.

Pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017, Smartel telah melakukan penarikan sebesar USD199.996.532 atau setara dengan Rp2.880.750.043.759 dan Rp2.709.553.015.761 dan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD130.998.969 atau setara dengan Rp1.760.102.148.425 atas pinjaman ini.

Pembayaran pokok pinjaman telah dilakukan mulai tahun 2018 dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 telah dibayarkan sebesar USD40.009.248 sehingga saldo terutang pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 menjadi sebesar USD159.987.284 atau setara dengan Rp2.304.456.834.559, USD199.996.532 atau setara dengan Rp2.709.553.015.761 dan USD130.998.969 atau setara dengan Rp1.760.102.148.425 atas pinjaman ini.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya. Suku bunga efektif rata-rata untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 sebesar 5,27% dan 4,75% dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar, 4,83% dan 4,46%.

Smartel, Entitas Anak, mengadakan perjanjian jaminan kas dengan CDB terkait dengan Kredit Modal Kerja Fase II ini dimana dana yang dijaminkan dalam akun jaminan kas ini minimal sebesar 10 persen dari total modal kredit yang terutang. Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, jaminan kas masing-masing sebesar Rp202.417.263.156, Rp173.307.434.882 dan nihil termasuk dalam akun aset lancar lain-lain dan sebesar Rp97.885.264.155, Rp71.438.919.940 dan Rp171.924.069.311 termasuk dalam akun aset lain-lain.

Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2019. Bagian jatuh tempo yang kurang dari 12 bulan adalah sebesar USD159.987.284 atau setara dengan Rp2.304.456.834.559.

Fasilitas Kredit Pembelian Fase III

Pada tanggal 30 Juni 2015, PT Smart Telecom (Smartel), entitas anak, menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase III sebesar USD300.000.000 dimana Smartel sebagai peminjam, China Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman, arranger dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Smartel telah melakukan penarikan masing-masing sebesar USD288.410.247 atau setara dengan Rp4.154.261.196.780, USD259.381.593 atau setara dengan Rp3.514.101.821.015 dan USD173.614.478 atau setara dengan Rp2.332.684.131.379. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal Smartel.

Pinjaman ini dibayar dengan sebelas (11) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu tiga puluh enam (36) bulan atas pembayaran pokok dan akan jatuh tempo ditahun 2023.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya, kecuali untuk pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2023. Suku bunga efektif rata-rata untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 5,02% dan 4,47% dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 4,55% dan 4,18%.

23

Fasilitas Kredit Pembelian Fase II

Pada tanggal 29 Juni 2011, PT Smart Telecom (Smartel), entitas anak, menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase II sebesar USD350.000.000 dimana Smartel sebagai peminjam, China Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman, arranger dan agen, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai agen sekuritas. Pada tanggal 28 September 2015, terdapat perjanjian amandemen untuk perubahan agen sekuritas menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sampai dengan 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Smartel telah melakukan penarikan sebesar USD349.790.772 Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal Smartel. Pinjaman ini dibayar dengan sebelas (11) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu tiga puluh enam (36) bulan atas pembayaran pokok dan akan jatuh tempo di tahun 2019.

Pembayaran pokok pinjaman sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar USD279.832.622, USD 244.853.542 dan USD 157.405.848 sehingga saldo terutang pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing menjadi sebesar USD69.958.130 atau setara dengan Rp1.007.676.910.716, USD104.937.210 atau setara dengan Rp1.421.689.326.420 dan USD192.384.925 atau setara dengan Rp2.584.883.665.948.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya, kecuali untuk pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo tanggal 29 Juni 2019. Suku bunga efektif rata-rata untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 4,62% dan 4,11% dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 4,18% dan 3,64%.

Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2019. Bagian jatuh tempo yang kurang dari 12 bulan adalah sebesar USD69.422.273 atau setara dengan Rp999.598.087.756.

Smartel harus memperoleh persetujuan dari CDB apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi perusahaan, merger, de-merger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis perusahaan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek. Terdapat persyaratan pendahuluan bagi Smartel untuk menjual, mengalihkan dan melepaskan aset perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, mendistribusikan dividen, menukar modal saham atau menerbitkan saham baru kepada pihak lain.

Persyaratan pendahuluan untuk pembagian dividen yang terdapat dalam Perjanjian tersebut antara lain:a. Smartel tidak berada dalam kondisi default;b. 50% dari jumlah pokok terhutang telah dibayar kembali;c. Smartel telah memenuhi persyaratan jumlah dana yang harus disediakan dalam periode

berikutnya (periode pembayaran adalah setiap 6 bulan);d. Smartel telah memenuhi Debt Service Coverage Ratio sebesar minimum 1,5:1,0; dan e. Nilai pembagian dividen tidak melebihi 60% dari laba bersih tahun buku sebelumnya.

Fasilitas kredit pembelian fase II dan III dijamin dengan saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi dan PT Wahana Inti Nusantara, akta fidusiari pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini, piutang usaha, seluruh kas di bank yang dimiliki Smartel, sebagian saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), corporate guarantee dari PT Sinar Mas Tunggal, dan sebagian saham perusahaan kelompok usaha Sinarmas.

Bagian bunga yang dibebankan ke laba rugi atas seluruh fasilitas pinjaman di atas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar USD7.188.456 atau setara dengan Rp102.958.770.567 dan USD6.884.017 atau setara dengan Rp91.275.182.829 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar USD16.540.611 atau setara dengan Rp223.271.428.187 dan USD9.177.020 atau setara dengan Rp121.613.837.610.

24

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, biaya transaksi dari seluruh fasilitas pinjaman yang tidak di amortisasi masing-masing sebesar USD9.597.135 atau setara dengan Rp138.237.126.832, USD11.111.807 atau setara dengan Rp150.542.755.817 dan USD10.891.708 atau setara dengan Rp146.340.987.158.

Berdasarkan fasilitas kredit di atas Smartel harus menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dengan nilai minimum 1,5. Bila tidak terpenuhi, pemegang saham Smartel diwajibkan untuk memberikan penambahan modal. Smartel juga harus menjaga Debt to Asset Ratio dibawah 67%.

Pada tanggal 30 Juni 2018 DSCR Smartel adalah sebesar 2,3 dan Debt to Asset Ratio adalah sebesar 40%.

ii) Niven Holdings Limited

Pada tanggal 8 Juni 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Niven Holdings Limited, pihak ketiga, sebagai pemberi pinjaman, sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman sebesar USD30.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu tiga puluh enam (36) bulan dan dikenakan suku bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap enam (6) bulan.

Perjanjian kredit ini akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan dan entitas anak, serta memelihara likuiditas operasional/modal kerja. Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Wahana Inti Nusantara.

Pada tanggal 16 Juni 2017, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar USD 20.275.000. Pada tanggal 24 November 2017, pinjaman ini telah dilunasi.

Pada tanggal 8 Maret 2018, Perseroan telah memperbaharui Perjanjian tersebut, dimana jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi USD 350.000.000.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar USD 109.000.000.

Bunga yang dibebankan ke laba rugi atas pinjaman diatas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar USD516.451 atau setara dengan Rp7.195.703.481 dan USD15.982 atau setara dengan Rp212.333.531 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar USD 159.438 atau setara dengan Rp2.164.848.757.

g. Utang Obligasi

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah utang obligasi Perseroan sebesar Rp1.016.577 juta, yang terdiri dari:



Global Notes - USD 100 juta 1.016.577Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 109.846Bagian jangka panjang 906.731

i) Guaranteed Senior Notes - USD 100 juta

Pada tanggal 15 Agustus 2007, Mobile-8 Telecom Finance Company B.V. (Mobile-8 B.V.), Entitas anak, yang telah dilikuidasi pada akhir Desember 2015, menerbitkan 11,25% Guaranteed Senior Notes (Notes) sebesar USD 100 juta, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2013. Notes ini tercatat di Bursa Efek Singapura.

25

Dalam rangka penerbitan Notes ini, Deutsche Bank Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai wali amanat dan agen penjamin. Notes ini ditawarkan pada nilai nominal dengan suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun. Bunga Notes dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September dimulai sejak 1 Maret 2008.

Setiap saat pada atau setelah tanggal 15 Agustus 2010, Mobile-8 B.V. dapat menebus Notes, secara keseluruhan atau sebagian, pada harga tebusan yang sama dengan persentase dari nilai pokok yang telah ditetapkan, ditambah bunga yang belum dibayar, jika ada, pada tanggal tebusan, jika ditebus selama masa 12 bulan sejak tanggal 15 Agustus dari tahun berikut: tahun 2010 sebesar 105,625%, tahun 2011 sebesar 102,813% dan tahun 2012 dan seterusnya sebesar 100%. Setiap saat sebelum tanggal 15 Agustus 2010, Mobile-8 B.V. mempunyai opsi untuk menebus Notes, secara keseluruhan tetapi tidak secara sebagian, dengan harga tebusan 100% dari nilai pokok Notes, ditambah premi yang berlaku saat itu, dan bunga yang belum dibayar, jika ada, pada saat tanggal tebusan.

Selain itu, setiap saat sebelum 15 Agustus 2010, Mobile-8 B.V. dapat menebus sampai dengan 35% dari nilai pokok Notes, ditambah dengan bunga yang belum dibayar, jika ada, pada saat tanggal tebusan; asalkan setidaknya 65% dari nilai pokok agregat Notes yang diterbitkan pada tanggal penerbitan awal, tetap beredar setelah tebusan tersebut dan tebusan tersebut dilakukan dalam 60 hari setelah penutupan penawaran saham di masa datang.

Hasil penerbitan Notes digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman dan bunga yang belum dibayar dari fasilitas Lehman Commercial Paper Inc. dengan jumlah USD 71.600.000 dan untuk pembelian perlengkapan jaringan serta untuk tujuan umum Perseroan.

Perseroan dan Mobile-8 B.V. diwajibkan untuk memenuhi persyaratan umum dan keuangan tertentu.

Notes ini dijamin oleh Perseroan dan Mobile-8 B.V. dimana Perseroan menjaminkan sahamnya di Mobile-8 B.V. dan Mobile-8 B.V. mengalihkan seluruh haknya atas pinjaman antar Perseroan. Pinjaman antar Perseroan dibuat pada tanggal penerbitan Notes merupakan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat yang diberikan oleh Mobile-8 B.V. kepada Perseroan sebesar jumlah yang sama dengan penerimaan Mobile-8 B.V. dari penawaran Notes sesuai dengan perjanjian pinjaman antar Perseroan awal yang dibuat antara Mobile-8 B.V. dan Perseroan.

Pada saat penerbitan, Notes ini telah memperoleh peringkat “B” dan “B2” masing-masing dari Standard & Poor’s Rating Grup (Standard & Poor’s), yang merupakan divisi dari Mc Graw-Hill Companies Inc, dan dari Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s), agen pemeringkat efek.

Pada bulan Februari 2009 dan Juni 2010, Standard & Poor’s dan Moody’s tidak lagi memberikan peringkat terhadap Notes tersebut.

ii) Restrukturisasi Guaranteed Senior Notes

Pada tanggal 24 Juni 2011, restrukturisasi Guaranteed Senior Notes menjadi Global Notes telah selesai dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a) PT Smartfren Telecom Tbk menerbitkan Global Notes sebesar USD 100.000.000 untuk menggantikan Guaranteed Senior Notes yang sebelumnya diterbitkan oleh Mobile-8 Telecom Finance Company B.V.

b) Global Notes memiliki jangka waktu selama lima belas (15) tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2025.

c) Pembayaran bunga Global Notes akan jatuh tempo tengah tahunan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember dengan suku bunga sebagai berikut: i. 1% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2015ii. 1,5% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2020iii. 2% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2025

26

d) Global Notes dapat ditarik kembali selama sepuluh (10) kali cicilan tahunan, masing-masing sebesar USD10.000.000 mulai 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2025 ditambahkan dengan premi sebesar 25%.

e) Perseroan memiliki opsi untuk melunasi Global Notes, pada setiap tanggal pelunasan, dengan menyerahkan saham berdasarkan harga konversi yang berlaku.

f) Perseroan disyaratkan untuk memenuhi beberapa batasan umum dan keuangan, yaitu: (1) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (2) mempertahankan kegiatan usahanya; (3) pengelolaan dan penutupan asuransi atas aset Perseroan; (4) pembayaran pajak yang tepat waktu; (5) penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada pemegang obligasi.

g) Perseroan memiliki kewajiban membayar biaya restrukturisasi masing-masing sebesar USD12.000.000 pada tanggal 31 Desember 2026 dan 31 Desember 2027, yang secara opsional dapat juga dibayarkan dengan menggunakan saham Perseroan.

Penerbitan Global Notes untuk mengganti Guaranteed Senior Notes menghasilkan modifikasi substansial terhadap persyaratan liabilitas keuangan yang ada sehingga dicatat sebagai pelunasan atas liabilitas keuangan yang ada dan pengakuan atas liabilitas keuangan yang baru.

Pada tanggal 13 Desember 2016, restrukturisasi Global Notes telah selesai dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:a) Tanggal jatuh tempo menjadi 31 Desember 2028.b) Suku bunga Global Notes sebagai berikut: i. 1,5% per tahun dari dan termasuk 31 Desember

2016 sampai dengan termasuk tahun 2020. ii. 2% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2028

c) Global Notes dapat ditarik kembali selama sepuluh (10) kali cicilan tahunan, masing-masing sebesar USD10.000.000 mulai 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2028.

d) Kewajiban membayar biaya restrukturisasi masing-masing sebesar USD12.000.000 diganti menjadi tanggal 31 Desember 2029 dan 31 Desember 2030.

Opsi konversi yang melekat pada Global Notes diakui sebagai derivatif yang terpisah dan diukur pada nilai wajar dan disajikan sebagai “Liabilitas derivatif” pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Perbedaan antara nilai wajar Global Notes dan nilai wajar opsi konversi merupakan komponen liabilitas keuangan dari Global Notes. Komponen liabilitas keuangan diukur pada biaya amortisasi dan disajikan pada “Utang Obligasi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi amortisasi Global Notes pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar USD46.515.163 (setara dengan Rp670.004.404.100), USD43.037.662 (setara dengan Rp583.074.242.943) dan USD36.688.779 (setara dengan Rp492.950.433.504).

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, nilai wajar opsi konversi masing-masing adalah sebesar USD49.438.806 (setara dengan Rp712.116.556.550), USD 48.207.363 (setara dengan Rp653.113.348.501) dan USD50.816.777 (setara dengan Rp682.774.216.737). Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar opsi konversi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar (Rp59.003.208.049) dan (Rp4.867.387.164) dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp29.660.868.236 dan (Rp22.948.978.039) serta disajikan sebagai “Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar opsi konversi” pada laba rugi.

Nilai wajar opsi konversi pada tanggal 30 Juni 2018 ditentukan berdasarkan metode valuasi Black-Scholes, oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen.

27

Ukuran-ukuran signifikan yang digunakan dalam model valuasi opsi pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan30 Juni 31 Desember

2018 2017 2016Hasil dividen 0% 0% 0%Volatilitas yang diharapkan 51% 25% 50%Rata-rata suku bunga bebas risiko 4,16% 2,91% 3,23%Harga saham pada tanggal penilaian (per saham) Rp76 Rp50 Rp53

Pada tanggal penerbitan, Perseroan mengakui biaya restrukturisasi pada nilai wajar sebesar USD4.326.106 (setara dengan Rp37.191.535.714) dan dicatat sebagai “Liabilitas Tidak Lancar Lainnya”. Amortisasi biaya restrukturisasi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar USD360.547 (setara dengan Rp4.993.763.483) dan USD331.441 (setara dengan Rp4.417.932.002) dan untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar USD677.129 (setara dengan Rp9.073.058.700) dan USD703.537 (setara dengan Rp9.367.551.968) dan disajikan sebagai “Beban bunga dan keuangan lainnya” pada laba rugi.

h. Liabilitas Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 30 Juni 2018, nilai liabilitas sewa pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp1.568.795 juta yang terdiri dari:



PT Inti Bangun Sejahtera 1.460.127PT Profesional Telekomunikasi Indonesia 37.039PT Tower Bersama 27.164PT Komet Konsorsium 20.098PT Solusindo Kreasi Pratama 16.424Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar) 7.943Jumlah 1.568.795

Pada tanggal 31 Oktober 2015, Grup telah menyelesaikan transaksi penjualan perangkat dan transmisi telekomunikasi dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) dan menerima hasil penjualan sebesar Rp600.000.000.000. Grup mulai menyewa kembali aset tersebut pada tanggal 1 November 2015 dengan jangka waktu 5 tahun. Transaksi sewa-balik ini memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada bulan Maret 2015, Perseroan dan IBS mengadakan perjanjian sewa perangkat dan transmisi telekomunikasi senilai Rp90.000.000.000, terhitung sejak April 2015. Perjanjian Sewa ini berlaku untuk jangka waktu sewa 10 tahun. Berdasarkan perjanjian amandemen tertanggal 2 Mei 2017, apabila Perseroan melakukan pembayaran biaya sewa secara sekaligus (Lump Sum) selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2017, maka biaya sewa yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp78.000.000.000. Biaya sewa tersebut telah dilunasi pada tanggal 29 September 2017.

Grup mengadakan perjanjian sewa dengan beberapa penyedia menara pemancar (lessor) untuk jangka waktu 11 -14 tahun. Grup mempunyai opsi untuk memperpanjang selama 10 tahun. Kewajiban Grup atas sewa pembiayaan ini dijamin dengan hak kepemilikan lessor atas menara pemancar yang disewa.

Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa pembiayaan terutama adalah:a. Masa sewa aset antara 5-14 tahun dan dapat diperpanjang;b. Grup harus membayar tagihan sewa tepat waktu sesuai yang tertera di perjanjian;c. Pembatalan sewa sebelum berakhirnya masa sewa oleh Grup mengakibatkan timbulnya kewajiban

uang sewa terhadap masa sewa yang belum dinikmati Grup;

28

d. Grup harus memperbaiki kerusakan pada menara yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Grup; dan

e. Grup harus mengasuransikan peralatan telekomunikasi yang terpasang pada menara telekomunikasi.

i. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah liabilitas tidak lancar lainnya yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp805.487 juta, yang terdiri dari:



PT Bakrie Telecom Tbk 447.179Samsung Electronics Co., Ltd 126.755Biaya restrukturisasi obligasi 126.015Laba hari ke-1 ditangguhkan 52.821PT Samsung Electronics Indonesia 33.129Keuntungan tangguhan transaksi jual dan sewa balik 19.588Jumlah 805.487

PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

Entitas Anak

Samsung Electronics Co., Ltd. (“SEC”), PT Samsung Telecommunication Indonesia (“STIN”) dan PT Samsung Electronics Indonesia (“SEIN”)

Pada tanggal 6 Oktober 2010, Smartel, entitas anak, SEC dan STIN menandatangani Master Agreement sehubungan dengan desain, teknik pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian, persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi terpadu nasional CDMA2000 1x, EV-DO Rev. A dan EV-DO Rev. B dengan nilai kontrak sebesar USD 83.930.000.

Pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi peningkatan nilai kontrak menjadi USD 103.481.418 yang telah disetujui terkait dengan penambahan kapasitas pelanggan.

Pada tanggal 1 Januari 2015, Smartel, entitas anak, SEC, STIN dan SEIN menandatangani Perjanjian Novasi sehubungan dengan Perjanjian Induk tanggal 6 Oktober 2010, dimana SEC dan STIN bermaksud mendapat persetujuan dari Smartel untuk dapat melakukan pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan dokumen kontrak dari STIN kepada SEIN.

Pada tanggal 30 Oktober 2017, Smartel, SEC dan SEIN menandatangani perjanjian penyelesaian dimana para pihak menyetujui nilai yang disepakati akan dibayarkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagai penyelesaian penuh dan akhir. Objek perjanjian berupa kesepakatan perdamaian sehubungan dengan adanya gugatan perdata atas Master Agreement tanggal 6 Oktober 2010. Total jumlah yang harus dibayar Smartel kepada Samsung adalah sebesar USD35.000.000. Jangka waktu tidak diatur namun Smartel wajib melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian, dimana jadwal pembayaran terakhir adalah pada tanggal 31 Desember 2019. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Hong Kong International Arbitration Centre (“HKIAC”) dengan menggunakan HKIAC Arbitration Rules.

29

ZTE Corporation

Pada tanggal 4 Juni 2010, Smartel dan ZTE Corporation menandatangani:

• Master Agreement sehubungan dengan desain, teknik pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian, persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi terpadu nasional CDMA2000 1X, EV-DO Rev. A and EV-DO Rev. B dengan nilai kontrak sebesar USD 293.929.220.

• Master Agreement sehubungan dengan desain, teknik pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian, persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan Business Support System (BSS) and Value Added Services (VAS) Platform untuk jaringan telekomunikasi terpadu nasional CDMA2000 1X, EV-DO Rev. A and EV-DO Rev. B dengan nilai kontrak sebesar USD 42.000.000.

Pada tanggal 20 Desember 2014, Perseroan, ZTE Corporation dan PT ZTE Indonesia menandatangani Master Agreement sehubungan dengan desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (upgrade), pengujian, integrasi, commissioning, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia dengan nilai kontrak USD 401.977.596 dan pada tanggal 1 Februari 2018 untuk keperluan ekspansi jaringan dengan nilai kontrak USD 280.796.362. Perjanjian berlaku sejak 20 Desember 2014 hingga Para Pihak membebaskan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan pada Negara Inggris.

Nokia Solutions and Networks Oy (Nokia Oy) dan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia (PT Nokia)

Pada tanggal 8 Desember 2014, Smartel, entitas anak, Nokia OY dan PT Nokia menandatangani Master Agreement sehubungan dengan desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (upgrade), pengujian, integrasi, commissioning, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia dengan nilai kontrak sebesar USD 383.584.706 dengan jangka waktu pembayaran dalam 3 tahun setelah tagihan diterima oleh Smartel dan maksimal jatuh tempo 7 Desember 2018 dan dikenakan suku bunga LIBOR ditambah margin tertentu. Perjanjian berlaku sejak 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal dimana Para Pihak telah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Hong Kong International Arbitration Centre dengan menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules.

PT Bakrie Telecom Tbk

Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perseroan dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mengadakan perjanjian penggabungan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terkait dengan Keputusan KOMINFO No.932 tahun 2014 mengenai persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio milik BTEL kepada Perseroan, dan selanjutnya diikuti dengan perjanjian sewa jaringan telekomunikasi milik Perseroan. Pengalihan tersebut menyebabkan Perseroan harus membayar kompensasi kepada BTEL berupa saham Perseroan dan membayar utang BHP BTEL kepada KOMINFO yang akan jatuh tempo 5 tahun sejak perjanjian penggabungan kegiatan usaha. Perseroan telah mengakui perolehan frekuensi miliki BTEL sebagai aset tak berwujud. Atas kompensasi dalam kas yang akan dibayarkan setelah 5 tahun, Perseroan mengakui utang kepada BTEL yang diakui sebagai “Liabilitas Tidak Lancar Lainnya” dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Laba hari ke-1 ditangguhkan diakui sebesar Rp159.708.401.487. Amortisasi laba hari ke-1 ditangguhkan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 diakui sebesar Rp17.005.843.997, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 diakui masing-masing sebesar Rp31.864.643.642 dan Rp29.507.821.030.

Dalam perjanjian sewa jaringan telekomunikasi, BTEL menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh Perseroan pada pita frekuensi 800 Mhz, sebesar 1 (satu) kanal, dengan biaya sewa sebesar Rp30.000.000.000 per bulan untuk jangka waktu sewa tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

30

Berdasarkan amandemen perjanjian tertanggal 24 April 2015, biaya sewa disepakati menjadi Rp27.000.000.000 per bulan, terhitung sejak Mei 2015.

Pada tanggal 15 November 2015, perjanjian sewa jaringan telekomunikasi tersebut telah diakhiri.

Pada tanggal 4 Desember 2015 dan 22 Desember 2015, Perseroan dan BTEL menandatangani perjanjian sewa menyewa jaringan telekomunikasi (CDMA) dan amandemennya dimana BTEL menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh Perseroan pada pita frekuensi 800 Mhz, untuk pelayanan voice dan SMS, di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat, dengan biaya sewa sebesar Rp27.000.000.000 per bulan, dimulai pada 1 Januari 2016, untuk jangka waktu sewa tiga bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PT IBM Indonesia (“IBM”) dan PT Binareka Tatamandiri (“Binareka”)

Pada tanggal 18 Mei 2016, Perseroan, IBM dan Binareka menandatangani perjanjian gabungan untuk penyediaan Customer Experience Management System Solution (“CEMS”) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.911.448.434 untuk layanan yang disediakan sampai tanggal 31 Mei 2021. Apabila terjadi sengketa atas Perjanjian ini maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Lain-Lain

a. Grup sebagai operator telekomunikasi mempunyai kewajiban kepada pemerintah sebagai berikut:• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/2009, setiap operator

telekomunikasi dikenakan BHP Jastel sebesar 0,5% dari pendapatan telekomunikasi.• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/2009 mengenai kontribusi

kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, setiap operator telekomunikasi dikenakan biaya Pelayanan Universal Telekomunikasi sebesar 1,25% dari pendapatan telekomunikasi.

• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/2009, setiap operator telekomunikasi dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio Jastel berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Grup menandatangani persetujuan roaming internasional dengan provider jasa telekomunikasi di beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, Canada, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Jepang, Vietnam, Brunei, dan Saudi Arabia.

c. Grup mengadakan perjanjian pembangunan/penyediaan dan penyewaan menara pemancar dengan 50 menara pemancar (pemasok). Jangka waktu perjanjian sewa berkisar antara 10 - 14 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun. Harga sewa menara pemancar bervariasi tergantung pada ketinggian dan lokasi menara pemancar.

d. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan TelekomunikasiGrup menandatangani perjanjian kerjasama interkoneksi jaringan dengan beberapa operator, yaitu perjanjian kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata Tbk dan PT lndosat Tbk. Perjanjian ini menjelaskan tentang tarif interkoneksi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, proses settlement, rekonsiliasi atas penagihan dan sanksi.

e. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan KontenGrup menandatangani perjanjian kerja sama dengan beberapa pihak penyedia konten. Tarif yang dibebankan ke pelanggan bervariasi tergantung pada layanan konten dan durasi waktu yang dipakai. Pembagian keuntungan bervariasi mulai dari 6% sampai dengan 70% menjadi bagian Grup. Keuntungan dihitung berdasarkan tarif setelah dikurangi beban.

Jangka waktu perjanjian dua belas (12) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis selama dua belas (12) bulan apabila tidak ada pemberitahuan tertulis untuk memutuskan perjanjian dari salah satu pihak.

Litigasi & Kontinjensi

a. Berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perkara No. 26/KPPU-L/2007 sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai penetapan tarif pesan singkat (SMS), yaitu sebagai berikut:

31

- Bahwa KPPU telah memberikan laporan Pemeriksaan Perkara No. 26/KPPU-L/2007, yang menyimpulkan PT Mobile-8 Telecom Tbk terbukti melanggar pasal 5 UU No. 5/1999.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2008, perkara aquo telah diputus oleh KPPU, dengan putusan yaitu:• PT Mobile-8 Telecom Tbk terbukti melanggar pasal 5 Undang-undang No 5 tahun 1999.• PT Mobile-8 Telecom Tbk dikenakan denda sebesar Rp5.000.000.000 dan dituduh

mengakibatkan kerugian konsumen periode tahun 2004 sampai dengan 2007 sebesar Rp52.300.000.000.

Perseroan telah mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut yang terdaftar dalam register perkara No. 03/KPPU/2008/PN.JKT.PST. Pada tanggal 27 April 2015, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menerima seluruh permohonan keberatan Perseroan dan membatalkan putusan KPPU.

Pada tanggal 31 Juli 2015, Perseroan menerima relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari pihak KPPU (Pemohon Kasasi).

Pada tanggal 26 Oktober 2015, Perseroan mendaftarkan kontra memori kasasi pihak Termohon Kasasi V dengan No. tanda terima No. 52/Srt.Pdt.Kas/2015/P.N.Jkt.Pst Jo No 03/KPPU/2008/P.N.Jkt.Pst. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perseroan masih menunggu relaas pemberitahuan resmi mengenai pemberitahuan isi putusan perkara kasasi tersebut.

b. Perseroan telah menerima surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dari Direktorat Jendral Pajak dengan No. PEMB.BP-41/PJ.05/2016 tanggal 20 Juni 2016 terkait dengan penerbitan faktur pajak tahun 2007 dan 2008 dimana pada saat itu Perseroan masih menggunakan nama PT Mobile-8 Telecom Tbk.

Pada tanggal 25 Juli 2017, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan No. SR-410/PJ.05/2017, yang menetapkan bahwa penyidikan atas nama PT Smartfren Telecom Tbk telah dihentikan penyidikannya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN MELIHAT KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, MANAJEMEN PERSEROAN BERKEYAKINAN SANGGUP MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI.

32

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, melalui laporannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati.


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


Keterangan 30 Juni 31 Desember2018 2017 2016

AsetAset LancarKas dan setara kas 239.670 441.501 210.329Piutang usaha

Pihak berelasi 534 740 8.324Pihak ketiga 193.076 104.982 133.394

Piutang lain-lainPihak berelasi 531 384 905Pihak ketiga 39.594 93.562 209.943

Persediaan 198.843 382.345 293.794Pajak dibayar dimuka 148.682 246.165 263.328Biaya dibayar dimuka 492.540 1.064.206 1.186.379Aset lancar lain-lain 263.395 236.370 12.269Jumlah Aset Lancar 1.576.865 2.570.255 2.318.665Aset Tidak LancarAset pajak tangguhan - bersih 1.939.743 1.724.332 1.968.696Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 15.626.461 15.020.325 12.668.491Aset tak berwujud lainnya - setelah dikurangi amortisasi 2.481.159 2.638.261 1.957.881Goodwill 901.765 901.765 901.765Uang muka jangka panjang 1.416.042 1.103.784 2.658.116Biaya dibayar dimuka jangka panjang 32.652 33.572 35.134Aset lain-lain 124.399 122.206 298.391Jumlah Aset Tidak Lancar 22.522.221 21.544.245 20.488.474Jumlah Aset 24.099.086 24.114.500 22.807.139Liabilitas dan EkuitasLiabilitasLiabilitas LancarUtang usaha dan utang lain-lain

Pihak berelasi 95 43 235Pihak ketiga 1.453.770 1.373.171 1.314.450

Utang pajak 19.620 18.273 29.347Beban akrual 1.603.410 1.580.734 1.472.838Pendapatan diterima dimuka 131.988 86.870 63.863Uang muka pelanggan 112.995 101 .987 136.732

33



Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:Utang pinjaman 3.674.522 2.831.495 1.116.951Liabilitas sewa pembiayaan 287.602 321.435 287.242Utang obligasi 109.846 97.195 702.606

Jumlah Liabilitas Lancar 7.393.848 6.411.202 5.124.263Liabilitas Tidak LancarBagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - setelah dikurangi

bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:Utang pinjaman 5.223.672 4.663.306 7.577.574Liabilitas sewa pembiayaan 1.281.193 1.371.759 1.405.805Utang obligasi 906.732 811.857 730.929

Liabilitas derivatif 712.117 653.113 682.774Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 161.859 170.584 144.649Liabilitas tidak lancar lainnya 805.487 787.809 1.271.863Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 9.091.059 8.458.428 11.813.594Jumlah Liabilitas 16.484.907 14.869.630 16.937.857EkuitasEkuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas

indukModal ditempatkan dan disetor 16.721.142 16.721.142 16.721.142Tambahan modal disetor - bersih 718.357 718.357 717.848Obligasi wajib konversi 10.200.000 10.200.000 3.800.000Saldo laba (defisit)

Ditentukan penggunaannya 100 100 100Tidak ditentukan penggunaannya (20.025.647) (18.395.050) (15.370.269)

Jumlah 7.613.952 9.244.549 5.868.821Kepentingan Non-Pengendali 227 321 461Jumlah Ekuitas 7.614.179 9.244.870 5.869.282Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 24.099.086 24.114.500 22.807.139

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN


KeteranganPeriode 6 bulan yang berakhir pada

tanggal 30 JuniTahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember2018 2017* 2017 2016

Pendapatan Usaha 2.543.106 2.142.060 4.668.496 3.637.386Beban Usaha

Penyusutan dan amortisasi 1.780.391 1.170.120 2.916.137 2.131.910Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomu-

nikasi1.444.113

1.310.775 2.734.371 2.404.963Penjualan dan pemasaran 303.099 239.341 579.761 440.681Karyawan 288.382 260.318 516.220 493.971Umum dan administrasi 88.120 87.073 175.206 148.448

Jumlah Beban Usaha 3.904.105 3.067.627 6.921.695 5.619.973Rugi Usaha (1.360.999) (925.567) (2.253.199) (1.982.587)

Penghasilan (Beban) Lain-LainKeuntungan penjualan dan penghapusan

aset tetap - bersih 7.030 6.648 18.148 12.963Penghasilan bunga 3.266 3.024 5.796 9.151Keuntungan (kerugian) dan perubahan nilai

wajar opsi konversi (59.003) (4.867) 29.661 (22.949)Keuntungan (kerugian) kurs mata uang

asing - bersih (207.212) 102.850 (45.932) 138.964Beban bunga dan keuangan lainnya (305.560) (310.435) (666.319) (562.231)Keuntungan penghapusan utang - - 159.240 -Lain-lain – bersih 51.017 (4.389) (25.038) (67.784)

Beban Lain-lain - Bersih (510.462) (207.169) (524.444) (491.886)Rugi Sebelum Pajak (1.871.461) (1.132.736) (2.777.643) (2.474.474)Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan 221.752 (33.569) (245.093) 500.039Rugi Periode Berjalan (1.649.710) (1.166.305) (3.022.736) (1.974.434)

34




31 Desember2018 2017* 2017 2016

Penghasilan (Rugi) Komprehensif LainPos yang tidak akan direklasifikasi ke aba rugi

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 25.359 - (2.914) (6.428)Pajak yang terkait penghasilan komprehen-

sif lain(6.340)

- 729 1.607Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Setelah Pajak 19.019 - (2.185) (4.821)Jumlah Rugi Komprehensif (1.630.691) (1.166.305) (3.024.921) (1.979.255)

Rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik Perusahaan (1.649.615) (1.166.266) (3.022.596) (1.974.325)Kepentingan Non-Pengendali (95) (39) (140) (109)

(1.649.710) (1.166.305) (3.022.736) (1.974.434)Jumlah rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik Perusahaan (1.630.597) (1.166.266) (3.024.781) (1.979.146)Kepentingan Non-Pengendali (93) (39) (140) (109)

(1.630.691) (1.166.305) (3.024.921) (1.979.255)Rugi Per Saham Dasar (8,02) (7,95) (19,77) (17,63)

Keterangan:*) Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN




31 Desember 2018 2017* 2017 2016

Arus Kas Dari Aktivitas OperasiPenerimaan kas dari pelanggan 2.535.988 2.080.566 4.825.974 3.999.933Penerimaan kas dari lainnya 0 509 509 0Pembayaran kas kepada karyawan (225.019) (212.072) (442.389) (398.696)Pembayaran kas kepada pemasok (2.568.122) (2.426.227) (4.882.511) (4.804.251)

Kas digunakan untuk operasi (257.154) (557.224) (498.417) (1.203.014)Penerimaan restitusi pajak 133.189 84.185 84.185 85.292Penerimaan bunga 3.718 2.997 5.341 9.217Pembayaran pajak penghasilan (6.700) (2.128) (2.337) (723)Pembayaran beban bunga dan keuangan (206.253) (342.089) (558.171) (589.766)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (333.200) (814.259) (969.398) (1.698.994)

Arus Kas Dari Aktivitas InvestasiHasil bersih penjualan aset tetap 109.510 103.125 406.356 441.428Perolehan aset tak berwujud (4.987) (938) (1.038.704) (147.882)Pembayaran bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap (147.143) (22.878) (159.343) (87.914)Perolehan aset tetap (314.789) (393.126) (881.746) (865.583)Pembayaran uang muka (516.011) (769.938) (1.290.511) (839.952)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (873.420) (1.083.755) (2.963.948) (1.499.903)

Arus Kas Dari Aktivitas PendanaanPenerimaan dari fasilitas pinjaman 1.929.298 2.077.669 2.782.506 3.649.903Pembayaran atas liabilitas sewa pembiayaan (169.583) (175.433) (336.504) (246.321)Pembayaran untuk fasilitas pinjaman (763.835) (848.274) (4.078.534) (1.092.259)Penerimaan dari penerbitan obligasi wajib konversi - 1.400.000 6.400.000 1.000.000Pembayaran untuk utang obligasi - (603.000) (603.000) -Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 995.880 1.850.962 4.164.468 3.311.323

35




31 Desember 2018 2017* 2017 2016

Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas (210.740) (47.052) 231.122 112.426Kas Dan Setara Kas Awal Periode 441.501 210.329 210.329 98.828Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 8.909 (301) 50 (925)Kas Dan Setara Kas Akhir Periode 239.670 162.977 441.501 210.329


RASIO-RASIO PENTING

KeteranganPeriode 6 bulan

yang berakhir pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 2017 2016Rasio Keuangan (%)Marjin Laba Periode Berjalan (64,9) (64,7) (54,3)Marjin Operasi (53,5) (48,2) (54,5)Marjin EBITDA 16,5 14,2 4,1Return on Assets n/a (12,5) (8,7)Return on Equity n/a) (32,7) (33,6)

Rasio Keuangan (x)Rasio Lancar 0,21 0,40 0,45Rasio Kas 0,03 0,07 0,04Rasio Liabilitas terhadap Aset 0,68 0,62 0,74Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 2,17 1,61 2,89

Rasio Pertumbuhan (%)Pendapatan Usaha 18,7 28,3 20,2 Rugi Usaha 47,0 13,6 49,0 Rugi Periode Berjalan 41,4 53,1 26,1 Jumlah Aset (0,1) 5,7 10,1Jumlah Liabilitas 10,9 (12,2) 22,2Jumlah Ekuitas (17,6) 57,5 (14,3)

Pemenuhan Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian KreditDebt Service Coverage Ratio (minimum 1,5 kali) 2,3 2,5 1,83Debt to Asset Ratio (maksimum 67%) 40 42,4 41,52

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

36

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini disusun berdasarkan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Investor harus membaca Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.


1. ANALISA KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, melalui laporannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena angka pembulatan tersebut.

37

1.1. Perkembangan Pendapatan Usaha, Beban Langsung dan Beban Usaha, serta Beban Umum dan Administrasi

1.1.1. Pendapatan Usaha

Tabel berikut ini menjelaskan pendapatan usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


KeteranganPeriode yang berakhir pada tanggal

30 JuniTahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2018 2017* 2017 2016

Jasa telekomunikasi Data 2.413.247 1.901.333 4.237.830 3.138.809Percakapan 59.810 112.239 229.408 258.631Pesan singkat (SMS) 18.311 74.079 117.343 120.594Abonemen 30.449 20.634 46.557 29.694Lain-lain 8.283 10.990 19.929 23.567Subjumlah 2.530.100 2.119.275 4.651.067 3.571.295

Jasa interkoneksiDomestik 13.006 22.276 17.421 64.502Jelajah Internasional - 9 8 1.589Subjumlah 13.006 22.785 17.429 66.091

JUMLAH PENDAPATAN USAHA 2.543.106 2.142.060 4.668.496 3.637.386 Keterangan:*) Tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp401.046 atau sebesar 18,7%, dari sebesar Rp2.142.060 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar Rp2.543.106 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan data yang berasal dari pelanggan ritel maupun korporat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tangga 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp1.031.110 juta atau sebesar 28,3%, dari sebesar Rp3.637.386 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp4.668.496 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama didorong dengan adanya peningkatan dari pendapatan data yang berasal dari pelanggan ritel maupun korporat.

38

1.1.2. Beban Usaha

Tabel berikut ini menjelaskan beban langsung dan beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


KeteranganPeriode 6 bulan yang berakhir

pada tanggal 30 JuniTahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember2018 2017* 2017 2016

BEBAN USAHAPenyusutan dan amortisasi 1.780.391 1.170.120 2.916.137 2.131.910Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 1.444.113 1.310.775 2.734.371 2.404.963Penjualan dan pemasaran 303.099 239.341 579.761 440.681Karyawan 288.382 260.318 516.220 493.971Umum dan administrasi 88.120 87.073 175.206 148.448JUMLAH BEBAN USAHA 3.904.105 3.067.627 6.921.695 5.619.973


Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp836.478 juta atau sebesar 27,3%, dari sebesar Rp3.067.627 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar Rp3.904.105 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp610.271 juta dari Rp1.170.120 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.780.391 juta pada tahun 2018, (ii) kenaikan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp133.338 juta dari Rp1.310.775 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.444.113 juta pada tahun 2018 serta (iii) kenaikan biaya penjualan dan pemasaran sebesar Rp63.758 juta dari Rp239.341 juta pada tahun 2017 menjadi Rp303.099 juta pada tahun 2018.

Peningkatan beban penyusutan dan amortisasi terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi beban tangguhan atas biaya perolehan pelanggan sebesar Rp670.335 juta dari Rp339.129 juta pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi Rp1.009.464 juta pada tanggal 30 Juni 2018.

Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh (i) peningkatan beban sewa tempat untuk stasiun pengendali dan infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp74.740 juta dari Rp496.832 juta pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi Rp571.572 juta pada tanggal 30 Juni 2018, (ii) peningkatan beban penggunaan frekuensi sebesar Rp32.454 juta dari Rp588.823 juta pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi Rp621.277 juta pada tanggal 30 Juni 2018, serta (iii) peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp11.344 juta dari Rp13.136 juta pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi Rp24.480 juta pada tanggal 30 Juni 2018.

Peningkatan biaya penjualan dan pemasaran terutama disebabkan oleh (i) peningkatan biaya iklan dan promosi sebesar Rp33.310 juta dari Rp141.235 juta pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi Rp174.545 juta pada tanggal 30 Juni 2018, serta (ii) peningkatan beban distribusi untuk kartu dan biaya voucher sebesar Rp32.599 juta dari Rp66.406 pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi Rp99.005 juta pada tanggal 30 Juni 2018.


Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp1.301.722 juta atau sebesar 23,1%, dari sebesar Rp5.619.973 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp6.921.695 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama

39

disebabkan oleh (i) kenaikan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp784.227 juta dari Rp2.131.910 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp2.916.137 juta pada tahun 2017, (ii) kenaikan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp329.408 juta dari Rp2.404.963 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp2.734.371 juta pada tahun 2017 serta (iii) kenaikan biaya penjualan dan pemasaran sebesar Rp139.080 juta dari Rp440.681 juta pada tahun 2016 menjadi Rp579.761 juta pada tahun 2017.

Beban Penyusutan dan Amortisasi meningkat sebesar Rp784.227 juta dari Rp2.131.910 juta pada tahun 2016 menjadi Rp2.916.137 juta pada tahun 2017. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya (i) beban penyusutan aset tetap sebesar Rp314.541 juta dan (ii) kenaikan amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp469.686 juta yang terutama disebabkan karena beban amortisasi aset tak berwujud berupa penambahan biaya perolehan pelanggan di tahun 2017. Peningkatan beban penyusutan aset tetap disebabkan terutama oleh adanya penambahan aset infrastruktur telekomunikasi selama tahun 2017 yang berdampak adanya peningkatan beban penyusutan aset infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp275.906 juta.

Pada tahun 2017, beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp329.409 juta dari Rp2.404.963 juta pada tahun 2016 menjadi Rp2.734.372 juta pada tahun 2017. Peningkatan terutama disebabkan oleh (i) naiknya beban penggunaan frekuensi sebesar Rp313.018 juta dari Rp874.081 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 1.187.099 juta pada tahun 2017 dan (ii) peningkatan beban sewa ruang untuk stasiun pengendali dan infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp172.898 juta dari Rp 873.862 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1.046.760 juta pada tahun 2017.

Beban Penjualan dan Pemasaran meningkat sebesar Rp139.080 juta dari Rp440.681 juta pada tahun 2016 menjadi Rp579.761 juta pada tahun 2017. Peningkatan terutama disebabkan oleh naiknya beban distribusi untuk kartu dan biaya voucher.

1.1.3. Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Tabel berikut menjelaskan penghasilan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:




tanggal 31 Desember 2018 2017* 2017 2016

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAINKeuntungan penjualan dan penghapusan aset

tetap - bersih 7.030 6.648 18.148 12.963Penghasilan bunga 3.266 3.024 5.796 9.151Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar

opsi konversi (59.003) (4.867) 29.661 (22.949)Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing -

bersih (207.212) 102.850 (45.932) 138.964Beban bunga dan keuangan lainnya (305.560) (310.435) (666.319) (562.231)Keuntungan penghapusan utang - - 159.240 -Lain-lain - bersih 51.017 (4.389) (25.038) (67.784)

Beban Lain-lain - Bersih (510.462) (207.169) (524.444) (491.886)Keterangan:*) Tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp303.293 juta atau sebesar 146,4%, dari sebesar Rp207.169 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar Rp510.462 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan

40

ini terutama disebabkan karena keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing –bersih dimana pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018, Perseroan mengalami kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp207.212 juta, sementara pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017, Perseroan mendapatkan keuntungan kurs mata uang asing sebesar Rp102.850 juta.


Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp32.558 juta atau sebesar 6,6%, dari sebesar Rp491.886 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp524.444 juta pada tahun 2017.

Peningkatan ini terutama disebabkan (i) efek keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing sebesar Rp184.896 juta dimana pada tahun 2017, Perseroan mengalami kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp45.932 juta, sementara pada tahun 2016, Perseroan mendapatkan keuntungan kurs mata uang asing sebesar Rp138.964 juta, (ii) peningkatan beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp104.088 juta dari Rp562.231 juta pada tahun 2016 menjadi Rp666.319 juta pada tahun 2017, (iii) adanya keuntungan penghapusan utang pada tahun 2017 sebesar Rp159.240 juta, (iv) efek keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar konversi sebesar Rp52.610 juta, dimana pada tahun 2017, Perseroan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai wajar opsi konversi sebesar Rp29.661 juta sementara pada tahun 2016, Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp22.949 juta, serta (v) penurunan kerugian lain-lain bersih sebesar Rp42.746 juta dari Rp67.784 juta pada tahun 2016 menjadi Rp25.038 juta pada tahun 2017.

1.1.4. Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Penghasilan pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp255.320 juta atau sebesar 761%, dari beban pajak tangguhan sebesar Rp33.569 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp221.751 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan efek penghasilan pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal sebesar Rp320.311 juta dari beban pajak tangguhan sebesar Rp68.714 juta pada 30 Juni 2017 menjadi pengasilan pajak tangguhan sebesar Rp251.597 juta pada 30 Juni 2018.


Beban pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp745.132 juta atau sebesar -149%, dari penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp500.039 juta pada tahun 2016 menjadi beban pajak tangguhan sebesar Rp245.093 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan penurunan penghasilan atas kompensasi rugi fiskal sebesar Rp679.443 juta dari penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp391.193 juta pada 31 Desember 2016 menjadi beban pajak tangguhan sebesar Rp288.250 juta pada 31 Desember 2017.

41

1.2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

1.2.1. Aset

Tabel berikut ini menjelaskan posisi aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:



2018 2017 2016AsetAset LancarKas dan setara kas 239.670 441.501 210.329Piutang usaha

Pihak berelasi 534 740 8.324Pihak ketiga 193.076 104.982 133.394

Piutang lain-lainPihak berelasi 531 384 905Pihak ketiga 39.594 93.562 209.943

Persediaan 198.843 382.345 293.794Pajak dibayar dimuka 148.682 246.165 263.328Biaya dibayar dimuka 492.540 1.064.206 1.186.379Aset lancar lain-lain 263.395 236.370 12.269Jumlah Aset Lancar 1.576.865 2.570.255 2.318.665Aset Tidak LancarAset pajak tangguhan - bersih 1.939.743 1.724.332 1.968.696Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 15.626.461 15.020.325 12.668.491Aset tak berwujud lainnya - setelah dikurangi amortisasi 2.481.159 2.638.261 1.957.881Goodwill 901.765 901.765 901.765Uang muka jangka panjang 1.416.042 1.103.784 2.658.116Biaya dibayar dimuka jangka panjang 32.652 33.572 35.134Aset lain-lain 124.399 122.206 298.391Jumlah Aset Tidak Lancar 22.522.221 21.544.245 20.488.474Jumlah Aset 24.099.086 24.114.500 22.807.139

Aset Lancar

Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp993.390 juta dari Rp2.570.255 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp1.576.865 juta pada tanggal 30 Juni 2018. Penurunan terutama berasal dari (i) penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp571.666 juta terutama untuk biaya dibayar dimuka atas pembayaran penggunaan spektrum frekuensi radio, (ii) penurunan kas dan setara kas sebesar Rp201.831 juta, dan (iii) penurunan persediaan sebesar Rp183.502 juta.

Aset Lancar meningkat sebesar Rp251.590 juta dari Rp2.318.665 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp2.570.255 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan terutama berasal dari: (i) peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp231.172 juta, (ii) peningkatan aset lancar lain-lain sebesar Rp224.101 juta karena adanya reklasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya dari aset lain-lain tidak lancar sebesar Rp192.666 juta, (iii) peningkatan persediaan sebesar Rp88.551 juta, (iv) penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp122.173 juta terutama untuk biaya dibayar dimuka atas pembayaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan (v) penurunan piutang lain-lain sebesar Rp116.902 juta.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar meningkat sebesar Rp977.976 juta dari Rp21.544.245 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp22.522.221 juta pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan terutama berasal dari: (i) kenaikan aset tetap sebesar Rp606.136 juta dikarenakan peningkatan aset tetap berupa aset dalam konstruksi - peralatan jaringan terutama akibat reklasifikasi dari uang muka jangka panjang, (ii) peningkatan uang muka jangka panjang sebesar Rp312.258 juta terutama atas uang muka perluasan jaringan, (iii) peningkatan aset pajak tangguhan sebesar Rp215.411 juta (iv) penurunan Biaya dibayar

42

dimuka jangka panjang sebesar Rp920 juta terutama karena reklasifikasi ke aset dalam konstruksi, dan (v) penurunan aset takberwujud sebesar Rp157.102 juta yang terutama dikarenakan penurunan biaya perolehan pelanggan.

Aset Tidak Lancar meningkat sebesar Rp1.055.771 juta dari Rp20.488.474 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp21.544.245 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan terutama berasal dari: (i) kenaikan aset tetap sebesar Rp2.351.834 juta dikarenakan peningkatan aset tetap atas aset dalam konstruksi - peralatan jaringan terutama akibat reklasifikasi dari uang muka jangka panjang, (ii) kenaikan aset takberwujud sebesar Rp680.380 juta yang terutama dikarenakan peningkatan biaya perolehan pelanggan, (iii) penurunan uang muka jangka panjang sebesar Rp1.554.332 juta terutama karena reklasifikasi ke aset dalam konstruksi, (iv) penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp244.364 juta terutama karena penghentian pengakuan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal dan (v) penurunan aset lain-lain sebesar Rp176.185 juta terutama karena adanya reklasifikasi ke aset lancar lain-lain.

a) Piutang Usaha

Tabel berikut ini menjelaskan posisi piutang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:



2018 2017 2016Pihak ketigaPelanggan pasca bayar 56.654 86.801 67.762Perusahaan bisnis lokal 171.452 61.675 106.887Operator dalam negeri 2.779 2.064 1.871Operator luar negeri 1.690 1.286 1.293Jumlah 232.576 151.826 177.813Cadangan kerugian penurunan nilai (39.500) (46.844) (44.418)Bersih 193.076 104.983 133.394Pihak berelasi 534 740 8.324Jumlah 193.610 105.722 141.719

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah dan USD.

Tabel berikut ini menjelaskan piutang usaha Perseroan yang dianalisis berdasarkan umur piutang:



2018 2017 2016Belum jatuh tempo 147.142 89.513 129.2981 - 30 hari 6.585 7.644 4.88631 - 60 hari 30.135 4.076 3.04361 - 90 hari 2.449 2.167 1.74191 - 120 hari 4.263 1.481 1.038Lebih dari 120 hari 42.536 47.685 46.131Jumlah 233.110 152.566 186.137Cadangan kerugian penurunan nilai (39.500) (46.844) (44.419)Piutang Usaha Bersih 193.610 105.722 141.718

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, piutang usaha Entitas anak sebelum eliminasi digunakan sebagai jaminan atas perolehan pinjaman dari China Development Bank masing-masing sebesar Rp921.041 juta, Rp526.880 juta dan Rp334.231 juta.

Jumlah piutang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp87.888 juta atau sebesar 83% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp105.722 juta menjadi sebesar Rp193.610 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha kategori Perusahaan bisnis lokal sebesar Rp109.571 juta.

43

Jumlah piutang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp35.996 juta atau sebesar 25% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp141.718 juta menjadi sebesar Rp105.722 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha kategori Perusahaan bisnis lokal Rp52.796 juta.

b) Piutang Lain-lain

Jumlah piutang lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar Rp53.820 juta atau sebesar 57% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp93.945 juta menjadi sebesar Rp40.125 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran piutang dari perusahaan bisnis lokal.

Jumlah piutang lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017

mengalami penurunan sebesar Rp116.902 juta atau sebesar 55% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp210.848 juta menjadi sebesar Rp93.946 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencadangan atas piutang tak tertagih sebesar Rp162.084 juta.

c) Pajak Dibayar di Muka

Tabel berikut ini menjelaskan posisi pajak dibayar di muka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:


Keterangan30 Juni Pada tanggal 31 Desember

2018 2017 2016Pajak penghasilan

Pasal 22 5.698 2.201 936Pasal 23 639 531 164Pasal 28A

2017 3.268 - -2016 111 1.072 -2015 - - 15.6272014 - - 72

Pajak pertambahan nilai - bersih 138.965 242.361 246.530Jumlah Pajak Dibayar di Muka 148.681 246.165 263.328

Jumlah pajak dibayar di muka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar Rp97.483 juta atau sebesar 40% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp246.165 juta menjadi sebesar Rp148.682 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Pajak pertambahan nilai Rp103.396 juta karena adanya penerimaan restitusi sesuai SKPLB untuk masa pajak tahun 2016 Smartel, Entitas Anak sebesar Rp132.715 juta.

Tidak ada penurunan signifikan pada pajak dibayar di muka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2017 di bandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.

d) Persediaan

Jumlah persediaan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar Rp183.502 juta atau sebesar 48% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp382.345 juta menjadi sebesar Rp198.843 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan atas telepon genggam dan aksesoris sebesar Rp201.987 juta dan peningkatan atas kartu perdana dan voucher isi ulang sebesar Rp11.415 juta.

44

Jumlah persediaan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp88.551 juta atau sebesar 30,14% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp293.794 juta menjadi sebesar Rp382.345 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan atas telepon genggam dan aksesoris sebesar Rp79.769 juta.

e) Biaya Dibayar di Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang

Tabel berikut ini menjelaskan posisi biaya dibayar di muka dan biaya dibayar di muka jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:



2018 2017 2016Jangka Pendek 492.540 1.064.206 1.186.379Jangka Panjang 32.652 33.572 35.134Jumlah 525.192 1.097.778 1.221.513

Jumlah biaya dibayar di muka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar Rp572.586 juta atau sebesar 52% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp1.097.778 juta menjadi sebesar Rp525.192 juta. Penurunan ini terutama pada biaya dibayar dimuka atas penggunaan spektrum frekuensi radio sebesar Rp577.165 juta karena amortisasi di tahun 2018.

Tidak ada penurunan signifikan pada biaya dibayar di muka dan biaya dibayar di muka jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2017 di bandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.

f) Aset lancar lain-lain

Tidak ada peningkatan signifikan pada asset lancar lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah asset lancar lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp224.101 juta atau sebesar 1.827% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp12.268 juta menjadi sebesar Rp236.370 juta. Peningkatan ini terutama karena adanya reklasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya dari aset lain-lain sebesar Rp192.666 juta di tahun 2017.

g) Aset tetap

Tidak ada peningkatan signifikan pada aset tetap konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2018 di bandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah aset tetap konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp2.351.834 juta atau sebesar 19% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp12.668.491 juta menjadi sebesar Rp15.020.325 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset dalam penyelesaian infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp2.805.048 juta terutama karena adanya reklasifikasi dari uang muka jangka panjang di 2017.

h) Uang muka jangka panjang

Jumlah uang muka jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp312.255 juta atau sebesar 28% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp1.103.784 juta menjadi sebesar Rp1.416.039 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran uang muka kepada ZTE

45

Corporation, PT ZTE Indonesia, Nokia Solutions and Networks OY dan PT Nokia Solutions and Networks untuk pengadaan atau konstruksi aset tetap.

Jumlah uang muka jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.554.332 juta atau sebesar 58% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.859.646 juta menjadi sebesar Rp1.103.784 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi uang muka ke akun aset tetap terkait pada konstruksi aset tetap yang telah mencapai tahap persentase penyelesaian tertentu.

i) Aset Tak Berwujud Lainnya

Tidak ada penurunan signifikan Aset Tak Berwujud Lainnya konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2018 di bandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp680.380 juta atau sebesar 35% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.957.881 juta menjadi sebesar Rp2.638.261 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas biaya perolehan pelanggan bersih sebesar Rp728.829 juta.

j) Aset Lain-lain

Tidak ada peningkatan signifikan Aset Lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2018 di bandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah aset Lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp176.185 juta atau sebesar 59% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp298.391 juta menjadi sebesar Rp122.206 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas yang dibatasi penggunaannya Rp113.805 juta karena reklasifikasi ke aset lancar lain-lain sebesar Rp192.666 juta.

1.2.2. Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:



2018 2017 2016Liabilitas

Liabilitas Lancar

Utang usaha dan utang lain-lainPihak berelasi 95 43 235Pihak ketiga 1.453.770 1.373.171 1.314.449

Utang pajak 19.620 18.273 29.347Beban akrual 1.603.409 1.580.734 1.472.838Pendapatan diterima dimuka 131.988 86.870 63.863Uang muka pelanggan 112.996 101 .986 136.732Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Utang pinjaman 3.674.522 2.831.495 1.116.951Liabilitas sewa pembiayaan 287.602 321.435 287.242Utang obligasi 109.846 97.195 702.606

Jumlah Liabilitas Lancar 7.393.848 6.411.202 5.124.263

46



2018 2017 2016Liabilitas Tidak LancarBagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - setelah dikurangi

bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:Utang pinjaman 5.223.672 4.663.306 7.577.574Liabilitas sewa pembiayaan 1.281.193 1.371.759 1.405.805Utang obligasi 906.731 811.857 730.929

Liabilitas derivatif 712.117 653.113 682.774Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 161.859 170.584 144.649Liabilitas tidak lancar lainnya 805.487 787.809 1.271.863Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 9.091.059 8.458.428 11.813.594Jumlah Liabilitas 16.484.907 14.869.630 16.937.857

Liabilitas Lancar meningkat sebesar Rp982.646 juta dari Rp6.411.202 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp7.393.848 juta pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan terutama disebabkan karena: (i) kenaikan Utang pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp843.027 juta, (ii) kenaikan utang usaha dan utang lain-lain sebesar Rp80.703 juta.

Liabilitas Tidak Lancar mengalami peningkatan sebesar Rp632.631 juta dari Rp8.458.428 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp9.091.059 juta pada tanggal 30 Juni 2018. Penurunan terutama berasal dari: (i) peningkatan utang pinjaman sebesar Rp560.366 juta, (ii) peningkatan utang obligasi sebesar Rp94.874 juta, terutama karena peningkatan atas selisih kurs dari utang obligasi USD, (iii) peningkatan Liabilitas derivatif sebesar Rp59.004 juta, yang terutama disebabkan karena selisih kurs, (iv) penurunan liabilitas sewa pembiayaan sebesar Rp90.566 juta.

Liabilitas Lancar meningkat sebesar Rp1.286.940 juta dari Rp5.124.263 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp6.411.203 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan terutama disebabkan karena: (i) kenaikan utang pinjaman sebesar Rp1.714.544 juta, (ii) kenaikan beban akrual sebesar Rp107.896 juta, (iii) penurunan utang obligasi sebesar Rp605.411 juta karena pembayaran utang obligasi IDR sebesar Rp603.000 juta.

Liabilitas Tidak Lancar mengalami penurunan sebesar Rp3.355.166 juta dari Rp11.813.594 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp8.458.428 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan terutama berasal dari: (i) penurunan utang pinjaman sebesar Rp2.914.268 juta, (ii) penurunan liabilitas tidak lancar lainnya sebesar Rp484.054 juta terutama dikarenakan reklasifikasi ke utang usaha dan utang lain-lain untuk utang kepada Nokia yang akan jatuh tempo di 2018.

Utang Pinjaman

Tabel berikut ini menjelaskan posisi pinjaman jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:



2018 2017 2016Utang PinjamanChina Development Bank 7.328.158 7.494.801 6.531.329Niven Holding Limited 1.570.036Equimark Investment Holding Ltd - - 2.163.196Jumlah 8.898.194 7.494.801 8.694.525Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 3.674.522 2.831.495 1.116.951Bagian jangka panjang 5.223.672 4.663.306 7.577.574

Jumlah utang pinjaman konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1.403.393 juta atau sebesar 19% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp7.494.801 juta menjadi sebesar Rp8.898.194 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya utang pinjaman dari Niven Holding Limited sebesar Rp1.570.036 juta.

47

Jumlah utang pinjaman konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.199.724 juta atau sebesar 14% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp8.694.525 juta menjadi sebesar Rp7.494.801 juta. Penurunan ini terutama disebabkan pelunasan utang pinjaman dari Equimark Investment Holding Ltd.

1.2.3. Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:



Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal ditempatkan dan disetor: 16.721.142 16.721.142 16.721.142Tambahan modal disetor - bersih 718.357 718.357 717.848Obligasi wajib konversi 10.200.000 10.200.000 3.800.000Saldo laba (defisit)


Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 7.613.952 9.244.549 5.868.821

Kepentingan nonpengendali 227 321 461Jumlah Ekuitas 7.614.179 9.244.870 5.869.282

Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.630.691 juta dari Rp9.244.870 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp7.614.179 juta pada tanggal 30 Juni 2018. Penurunan terutama disebabkan karena penurunan yang disebabkan oleh kenaikan saldo defisit.

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp3.375.588 juta dari Rp5.869.282 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp9.244.870 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan terutama disebabkan karena penerbitan obligasi wajib konversi sebesar Rp6.400.000 juta dan penurunan yang disebabkan oleh kenaikan saldo defisit sebesar Rp3.024.781 juta.

1.3. Segmen Operasi

Perseroan dan Entitas Anak menjalankan dan mengelola usahanya dalam satu segmen yaitu menyediakan jasa selular dan jasa jaringan telekomunikasi untuk para pelanggannya. Berikut ini informasi pendapatan usaha konsolidasian berdasarkan segmen operasi yang dibagi dalam pasar geografis untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:


pada tanggal 30 JuniTahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember2018 2017* 2017 2016

Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi 1.083.781 873.312 2.014.619 1.477.894Jawa Timur 404.760 372.094 809.537 656.957Jawa Tengah 346.855 299.064 624.964 550.186Sumatera 313.011 242.203 479.757 323.945Jawa Barat 222.834 202.080 429.740 385.162Sulawesi 84.660 83.300 157.185 125.649Bali 49.889 40.369 93.170 84.581Kalimantan 37.316 29.638 59.523 33.012Jumlah 2.543.106 2.142.060 4.668.496 3.637.386

Keterangan:*) Tidak audit

Berdasarkan tabel di atas, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi memberikan kontribusi pendapatan usaha Perseroan yang paling tinggi dengan jumlah kontribusi sebesar 42,6% jika dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Apabila dibandingkan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

48

dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi mengalami peningkatan sebesar Rp210.469 juta atau sebesar 24,1%. Selanjutnya, wilayah Sumatera mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp70.808 juta atau sebesar 29,2% jika disbandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

2. LIKUIDITAS

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang diukur dengan 2 (dua) cara, yaitu: (i) rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek; dan (ii) rasio kas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:


2018 2017 2016Rasio Lancar (x) 0,21 0,40 0,45 Rasio Kas (x) 0,03 0,07 0,04

Sumber likuiditas utama Perseroan dan Entitas Anak selama ini adalah arus kas yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan, yang terutama terdiri dari penerimaan jasa layanan data, percakapan, pesan singkat, abonemen dan lain-lain, dan penerimaan fasilitas pinjaman.

Selain sumber likuiditas utama, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki likuiditas eksternal. Tabel di bawah ini menyajikan rincian likuiditas eksternal dan fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam USD)Keterangan Kreditur Jenis Fasilitas Jumlah

Smartel China Development Bank Corporation, China Fasilitas Kredit Pembelian 11.589.753Perseroan Niven Holdings Limited Fasilitas Pinjaman 241.000.000

Perseroan menilai bahwa sumber likuiditas dan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak memadai untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari secara berkesinambungan. Jika Perseroan menilai sumber likuiditas dan modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan berusaha mencari pinjaman dan sumber dana dari ekuitas.

3. SOLVABILITAS

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset).

Tabel di bawah ini menunjukkan solvabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:


2018 2017 2016Solvabilitas Ekuitas (x) 2,17 1,61 2,89Solvabilitas Aset (x) 0,68 0,62 0,74Rasio Gearing Bersih (x) 154,73 110,09 218,9Rasio EBITDA/Jumlah Utang Berbunga (x) 3,65 6,57 1,26

Pada tanggal 30 Juni 2018, solvabilitas ekuitas Perseroan adalah sebesar 2,17 kali, solvabilitas aset sebesar 0,68 kali, rasio gearing bersih sebesar 154,73 kali, dan rasio EBITDA terhadap jumlah utang berbunga adalah sebesar 3,65 kali.

49

4. IMBAL HASIL EKUITAS DAN IMBAL HASIL ASET

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity, “ROE”) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan ekuitas. Imbal Hasil Aset (Return on Asset, “ROA”) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan aset.

Tabel di bawah ini menunjukkan ROE dan ROA Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:


2018 2017 2016Return on Equity (%) n/a (32,7) (33,6)Return on Asset (%) n/a (12,5) (8,7)

5. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman yang masih terutang sejumlah Rp11.483.566 juta, dengan rincian sebesar Rp1.568.795 terutang dalam bentuk liabilitas sewa pembiayaan, sebesar Rp8.898.194 juta terutang dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan sebesar Rp1.016.577 juta terutang dalam bentuk utang obligasi.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pinjaman yang masih terutang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 berdasarkan jatuh temponya:

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan Kurang dari 1 (satu) tahun Lebih dari 1 (satu) tahunLiabilitas sewa pembiayaan 287.602 1.281.193Pinjaman jangka panjang 3.674.522 5.223.672Utang obligasi 109.846 906.731

Bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang telah diungkapkan secara detil di Bab Pernyataan Utang.

Sampai dengan 30 Juni 2018 Manajemen Perseroan telah melakukan analisa atas risiko fluktuasi perubahan mata uang asing yang berdampak pada laporan keuangan. Berdasarkan analisa tersebut Manajemen berpendapat bahwa liabilitas dalam USD yang diperoleh saat ini masih menguntungkan karena:a. Bunga pinjaman USD yang didapat oleh Perseroan jauh lebih kecil daripada pinjaman dalam

rupiah.b. Jangka waktu pinjaman yang didapat Perseroan dapat mencapai 8 tahun. Selain itu, selama perekonomian Indonesia masih dapat bertumbuh positif, Manajemen berpendapat belum perlu dilakukan hedging dalam USD.

Perseroan juga akan berupaya agar pinjaman-pinjaman di masa mendatang akan menggunakan suku bunga tetap.

6. SUMBER PENDANAAN

Arus kas masuk bagi Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari aktivitas operasi. Kebutuhan utama Perseroan dan Entitas Anak akan likuiditas adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan untuk membayar pinjaman yang telah jatuh tempo. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan arus kas Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017:

50




tanggal 31 Desember2018 2017* 2017 2016

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi (333.200) (814.259) (969.398) (1.698.994)Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi (873.419) (1.083.755) (2.963.948) (1.499.903)Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 995.879 1.850.962 4.164.468 3.311.323Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (210.740) (47.052) 231.122 112.426Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 441.501 210.329 210.329 98.828Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 8.909 (301) 50 (925)Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 239.670 162.977 441.501 210.329


Perseroan dan Entitas Anak secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, dan terus menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk memperoleh tambahan dana, seperti pinjaman dari bank atau pendanaan melalui ekuitas.

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar Rp481.059 juta jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh: (i) kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp455.421 juta, (ii) kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp141.895 juta dan (iii) penurunan pembayaran beban bunga dan keuangan sebesar Rp135.836 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desemser 2017 mengalami penurunan sebesar Rp729.596 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 penurunan ini terutama disebabkan oleh: (i) kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp826.040 juta, (ii) penurunan pembayaran beban bunga dan keuangan sebesar Rp31.596 juta, (iii) kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp78.260 juta, dan (iv) kenaikan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp43.692 juta.

Pada periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok.

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi

Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp210.336 juta jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh: (i) penurunan pembayaran uang muka sebesar Rp253.927 juta, (ii) Penurunan atas perolehan aset tetap sebesar Rp78.337 juta, dan (iii) kenaikan pembayaran bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp124.265 juta.

Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.464.045 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebagian besar disebabkan oleh: (i) kenaikan kas yang digunakan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp890.822 juta dan (ii) kenaikan pembayaran uang muka yang terutama digunakan untuk pembelian peralatan infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp450.560 juta.

Pada periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017, arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembayaran uang muka dan perolehan asset tetap.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembayaran uang muka dan perolehan asset tak berwujud.

51

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016, arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka dan perolehan asset tetap

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Penurunan atas kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp855.083 juta jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 terutama disebabkan oleh: (i) penurunan atas penerimaan dari penerbitan obligasi wajib konversi kas diperoleh dari penerbitan obligasi wajib konversi sebesar Rp1.400.000 juta dan (ii) Pembayaran untuk utang obligasi sebesar Rp603.000 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017.

Kenaikan atas kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp853.654 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 terutama disebabkan oleh: (i) peningkatan kas diperoleh dari penerbitan obligasi wajib konversi sebesar Rp5.400.000 juta, (ii) peningkatan pembayaran untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp2.986.274 juta, (iii) penurunan penerimaan dari fasilitas pinjaman sebesar Rp867.397 juta, (iv) peningkatan pembayaran untuk utang obligasi sebesar Rp603.000 juta dan (v) peningkatan pembayaran atas liabilitas sewa pembiayaan sebesar Rp90.183 juta.

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan fasilitas pinjaman.

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan fasilitas pinjaman dan penerimaan dari penerbitan obligasi wajib konversi.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari penerbitan obligasi wajib konversi dan penerimaan fasilitas pinjaman serta digunakan untuk pembayaran fasilitas pinjaman.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari fasilitas pinjaman dan penerbitan obligasi wajib konversi serta digunakan untuk pembayaran fasilitas pinjaman.

Secara umum, Perseroan akan mengalami kenaikan penjualan (aktivasi pelanggan) pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. 7. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk perolehan aset tetap. Belanja modal untuk periode enam bulan tahun yang berakhir 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.483.739, Rp4.717.251 juta dan Rp1.785.799 juta. Tabel di bawah ini menjelaskan perolehan aset tetap Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016:

(dalam jutaan Rupiah)Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 2017 2016Tanah - - 17 Infrastruktur telekomunikasi 1.401.458 4.285.808 1.613.674Bangunan dan prasarana 854 6.966 45.302Kendaraan 829 - 2.856Peralatan kantor 1.021 4.030 10.199Peralatan penunjang lainnya 34.393 78.250 49.033Aset sewa pembiayaan Infrastruktur telekomunikasi 45.184 342.197 64.718Jumlah Perolehan Aset Tetap 1.483.739 4.717.251 1.785.799

52

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki komitmen belanja modal yang signifikan dengan keterangan sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian Tujuan Pihak PO Terbit Per 30 Juni 2018 Sumber Dana

20 Desember 2014 dan diperbaharui pada tanggal 1 Februari 2018

Desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (upgrade), pengujian, integrasi, commissioning, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia

Perseroan, ZTE Corporation dan PT ZTE Indonesia

USD427,8 juta Kas internal Perseroan dan fasilitas pinjaman dari bank dengan denominasi mata uang USD.

8 Desember 2014 Desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (upgrade), pengujian, integrasi, commissioning, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia

Smartel, Nokia OY dan PT Nokia

USD197,1 juta Kas internal Perseroan dan fasilitas pembiayaan dari vendor

8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini merupakan beberapa perubahan kebijakan atau standar akuntansi keuangan terbaru:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No.2, Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan.

2. PSAK No. 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.

Tidak tedapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dari penerapan PSAK tersebut.

9. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan Pemerintah, seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan dan Entitas

Anak;b. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti perubahan tingkat upah minimum regional atau upah minimum

provinsi, dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan dan Entitas Anak.

53

VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Adapun risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini, yang telah disusun berdasarkan bobotnya dari yang terbesar, antara lain:

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat dari operator telekomunikasi lainnya di Indonesia.

Perseroan menghadapi persaingan ketat dalam industri telekomunikasi di Indonesia, terutama dalam hal harga, jangkauan dan kualitas jaringan, berbagai layanan dan fitur yang ditawarkan serta pelayanan kepada pelanggan. Jasa selular Perseroan bersaing dengan selular yang dominan di Indonesia, seperti PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia.

Perseroan juga menghadapi persaingan ketat dalam layanan mobile broadband yang merupakan kontribusi pendapatan yang signifikan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dimana selain operator telekomunikasi yang sudah disebutkan diatas, Perseroan juga menghadapi persaingan dari penyedia layanan internet lainnya.

Pemerintah mungkin masih akan memberikan ijin baru kepada perusahaan lainnya di masa mendatang, yang akan meningkatkan intensitas persaingan dengan Perseroan. Beberapa pesaing Perseroan lebih besar dibandingkan Perseroan dan memiliki sumber daya keuangan, teknis, pemasaran dan lainnya untuk menghadapi perkembangan yang kompetitif dalam industri telekomunikasi selular yang lebih besar dari Perseroan, dan mungkin menikmati skala ekonomi yang lebih baik serta menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Perseroan, sehingga berdampak negatif terhadap pendapatan, pertumbuhan dan profitabilitas Perseroan.

Persaingan yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, imbal hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Sejak tahun 2008, Perseroan telah gagal dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan mengalami penurunan jumlah pelanggan yang signifikan, yang selanjutnya memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, imbal hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dapat bersaing lebih lanjut secara efektif di pasar untuk jasa telekomunikasi selular atau bahwa tingkat persaingan yang ada saat ini dan di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Apabila Smartel lalai memenuhi kewajiban pinjamannya, kelalaian mana menimbulkan hak bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi gadai atas saham-saham Smartel, yang apabila dilaksanakannya maka Perseroan akan kehilangan hak atas saham-saham Smartel.

Pada tanggal 29 Juni 2011, Smartel menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase II sebesar USD350.000.000 dengan China Development Bank Corporation sebagai arranger dan pemberi pinjaman serta PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai agen jaminan. Pinjaman ini dijamin dengan seluruh saham Smartel yang dimiliki oleh para pemegang saham kecuali PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), akta transfer fidusia untuk semua aset yang dibeli dengan menggunakan fasilitas pinjaman ini, piutang usaha, persediaan, pengalihan atas seluruh kas milik Smartel dan saham PT Global Nusa Data dan PT Prima Mas Abadi serta corporate guarantee dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS). Berdasarkan Perjanjian Perubahan tanggal 22 Februari 2010, corporate guarantee dari DSS kemudian digantikan dengan corporate guarantee dari PT Sinar Mas Tunggal dan saham

54

DSS yang dimiliki oleh PT Sinar Mas Tunggal. Pada tanggal 28 September 2015, terdapat perjanjian amandemen untuk perubahan agen sekuritas menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Smartel menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase III sebesar USD300.000.000 dengan China Development Bank Corporation sebagai arranger dan pemberi pinjaman, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas. Perjanjian ini memiliki syarat-syarat yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

Berdasarkan perjanjian, Smartel harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari CDB untuk menjaminkan aset yang dimiliki Smartel, melakukan restrukturisasi Smartel, merger, de-merger, akusisi, perubahan bisnis dan penambahan investasi yang tidak sesuai dengan bidang usaha Smartel, Smartel juga memiliki beberapa persyaratan pendahuluan tertentu untuk menjual, memindahkan, menghapus aset Smartel, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, membagikan dividen, menarik modal atau menerbitkan saham baru ke pihak lain.

Smartel harus menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 1,5. Apabila tidak tercapai maka pemegang saham harus menambah modal. Smartel juga harus menjaga Debt to Assets Ratio sebesar 70% untuk tahun 2008 dan tahun-tahun berikutnya. Selain itu setiap perubahan dalam kepemilikan saham milik Smartel harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari CDB.

Apabila Smartel lalai atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit tersebut, kelalaian mana menimbulkan hak bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi gadai atas saham-saham Smartel, yang apabila dilaksanakannya maka Perseroan akan kehilangan hak atas saham-saham Smartel.

3. Perseroan memiliki pinjaman dan liabilitas kepada pihak ketiga yang substansial.

Sebagai akibat dari besarnya nilai pinjaman dan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya, Perseroan akan membutuhkan arus kas yang substansial untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar dari arus kas operasional Perseroan tidak akan dapat digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, pinjaman yang besar tersebut juga akan membawa konsekuensi sebagai berikut:

- Risiko Perseroan secara umum terhadap kondisi ekonomi yang negatif dapat meningkat;- Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dan jika Perseroan gagal

untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, risiko gagal bayar dapat terjadi;- Kegagalan dalam memenuhi covenant yang tercantum dalam instrumen utang Perseroan atau

risiko gagal bayar dari instrumen tersebut dapat mengarah pada percepatan pelunasan atas seluruh nilai pinjaman yang tersisa;

- Kepatuhan Perseroan terhadap provisi dari instrumen utang Perseroan mungkin tidak dapat diawasi oleh Perseroan secara keseluruhan;

- Persyaratan keuangan dan covenant lainnya pada instrumen utang Perseroan membatasi tambahan jumlah dana yang dapat dipinjam oleh Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan penjualan aset;

- Fleksibilitas Perseroan dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam industri mungkin terbatas;- Perseroan akan menjadi sensitif terhadap fluktuasi nilai Rupiah terhadap USD dan mata uang asing

lainnya karena porsi signifikan dari pinjaman Perseroan dan biaya modal berada dalam denominasi USD, sedangkan pendapatan Perseroan sebagian besar menggunakan denominasi Rupiah;

- Sebagai akibat dari pelaksanaan klausul mengenai cross default pada perjanjian utang Perseroan, kegagalan pada salah satu perjanjian utang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar pada perjanjian utang lainnya;

- Pinjaman Perseroan saat ini dapat mengakibatkan adanya risiko kenaikan suku bunga;- Perseroan mungkin diwajibkan untuk mencadangkan porsi yang substansial dari arus kas operasi

untuk pembayaran pinjaman, dan karenanya menurunkan kemampuan arus kas Perseroan untuk keperluan modal kerja, belanja modal dan kegiatan korporasi secara umum lainnya; dan

- Fleksibilitas Perseroan dalam merencanakan atau menanggapi perubahan dalam industri mungkin terbatas dan menempatkan Perseroan pada kondisi yang tidak mampu bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya yang tidak menggunakan utang dalam jumlah besar.

55

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa nilai pinjaman yang substansial dan pembatasan-pembatasan tersebut tidak berdampak material dan negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk mendanai kegiatan operasional dan kebutuhan modal di masa mendatang atau untuk melakukan kegiatan usaha lainnya, atau bila tidak, berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk mengatur utang Perseroan saat ini dan utang Perseroan pada masa mendatang akan bergantung pada kinerja Perseroan di masa mendatang, yang pada akhirnya, bergantung pada keberhasilan pelaksanaan strategi Perseroan dan pada kondisi keuangan Perseroan, persaingan, peraturan, teknis dan faktor-faktor lainnya, kondisi ekonomi pada umumnya, tarif dan permintaan atas jasa Perseroan, serta faktor-faktor lainnya yang spesifik dalam industri telekomunikasi, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa arus kas operasi akan mencukupi, atau bahwa investasi serta pendanaan tambahan akan tersedia, yang memampukan Perseroan untuk memenuhi pembayaran liabilitas Perseroan.

4. Perseroan mengeluarkan belanja modal yang signifikan dalam kegiatan usahanya dan Perseroan mungkin tidak bisa mendapatkan sumber pendanaan eksternal untuk mendanai rencana belanja modal tersebut.

Perseroan mengeluarkan belanja modal yang substansial dalam kegiatan usahanya, termasuk perluasan jaringan dan pengembangan layanan dan produk Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rencana-rencana proyek tersebut dan apakah proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan atau apakah Perseroan mampu memperoleh pendanaan untuk keperluan belanja modalnya.

Kemampuan Perseroan mendapatkan sumber pendanaan eksternal pada masa mendatang dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan tergantung kepada beberapa faktor, antara lain:• Kondisi operasional, keuangan dan arus kas Perseroan di masa yang akan datang;• Kondisi perekonomian Indonesia;• Kebijakan Pemerintah terkait pinjaman dalam bentuk mata uang asing;• Jumlah modal yang bisa diperoleh perusahaan telekomunikasi Indonesia lainnya dari pasar modal

luar negeri;• Tingkat suku bunga, ketersediaan sumber pendanaan untuk industri telekomunikasi dan kondisi

pasar keuangan; dan• Risiko investasi di Indonesia.

Bila Perseroan tidak berhasil mendapatkan sumber pendanaan yang cukup, atau tidak berhasil mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang secara komersial dapat diterima oleh Perseroan atau tidak memiliki sumber pendanaan internal yang cukup, maka Perseroan mungkin harus membatalkan atau menunda beberapa rencana belanja modal Perseroan.

5. Kegagalan dalam kelangsungan operasi jaringan Perseroan, sistem–sistem utama tertentu, atau titik interkoneksi (“gateway”) ke jaringan penyelenggara lainnya dan jaringan internet internasional dan domestik dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan bergantung secara signifikan terhadap kelangsungan operasi jaringan telekomunikasi Perseroan untuk terus memberikan layanan. Selain itu, Perseroan juga bergantung pada interkoneksi ke jaringan dari operator telekomunikasi lainnya untuk melakukan sambungan telepon dari pelanggan Perseroan ke pelanggan fixed line/fixed wireless dan pelanggan operator selular lainnya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jika karena sebab apapun, pengelolaan dan sistem interkoneksi mengalami gangguan dari pihak manapun, yang diakibatkan kegagalan para pihak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai perjanjian interkoneksi yang telah disepakati bersama, atau dengan alasan apapun,satu atau lebih layanan Perseroan dapat mengalami gangguan. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas layanan Perseroan, meningkatnya churn rate pelanggan atau naiknya biaya interkoneksi Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

56

Perseroan juga tergantung pada sistem teknologi informasi dan sistem-sistem lainnya, seperti sistem tagihan dan sistem layanan dan hubungan pelanggan, untuk menunjang kegiatan usaha secara keseluruhan. Sistem jaringan, sistem informasi teknologi, infrastruktur penunjang dan sistem-sistem milik pihak lain dapat mengalami gangguan yang dapat disebabkan oleh beragam faktor seperti gempa bumi, kebakaran, gangguan listrik, kegagalan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, kegagalan transmisi atau faktor-faktor lainnya. Gangguan-gangguan di atas, baik disebabkan oleh bencana alam atau teknis operasional, dapat memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang ada, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

6. Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya dan karenanya kegiatan usaha Perseroan tergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga seperti pemilik menara, pemasok perangkat telekomunikasi, dan pemilik bandwidth. Apabila terjadi gangguan dalam layanan dari pihak-pihak ketiga tersebut seperti gangguan operasional menara telekomunikasi tertentu, keterlambatan pengiriman dan pemasangan perangkat telekomunikasi atau putusnya sambungan komunikasi, layanan Perseroan kepada pelanggan akan mengalami gangguan.

7. Perseroan bergerak dalam industri yang diatur ketat serta iklim hukum dan peraturan-peraturan yang sedang mengalami pembaharuan. Pembaharuan dan perubahan peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Industri telekomunikasi Indonesia diatur dengan ketat dan terdapat sejumlah ketidakpastian sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam industri telekomunikasi ini, khususnya UU Telekomunikasi yang mengatur mengenai reformasi industri termasuk liberalisasi industri telekomunikasi dan pemberian kesempatan untuk masuknya pemain baru serta perubahan struktur persaingan dalam industri. Pada tahun-tahun belakangan ini, kompleksitas dan perubahan isi peraturan telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, dengan berjalannya reformasi industri telekomunikasi di Indonesia, pesaing lain, termasuk yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dari Perseroan, dapat memasuki sektor telekomunikasi dan bersaing dengan Perseroan dalam penyediaan layanan telekomunikasi nirkabel.

• Perijinan. Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk jenis jasa telekomunikasi selular dan penggunaan spektrum frekuensi yang telah dialokasikan. Pelanggaran atas syarat dan kondisi dalam ijin tersebut atau kegagalan untuk menaati peraturan yang terkait dapat mengakibatkan pengenaan denda terhadap Perseroan atau pencabutan ijin oleh Pemerintah. Pemerintah telah menyesuaikan ijin regional yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan dahulu dan pada bulan Mei 2007, memberikan Perseroan ijin untuk mengoperasikan jasa selular di seluruh Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah juga memberikan ijin akses telepon selular yang memungkinkan Perseroan untuk membangun jaringan fixed wireless access (“FWA”). Perseroan juga memperoleh ijin pengoperasian VoIP dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan Oktober 2005. Seluruh ijin usaha Perseroan tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan memperhatikan kepatuhan Perseroan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kementerian Komunikasi dan Informatika, secara berkala, melakukan evaluasi secara menyeluruh setiap tahun atas kepatuhan para operator atas peraturan-peraturan yang berlaku. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat meminta perubahan atas syarat-syarat dan kondisi atas perijinan Perseroan dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Sehubungan dengan ini, pada bulan April dan Mei 2007, Pemerintah meminta Perseroan dan Perseroan telah setuju untuk, secara sukarela menyerahkan sekitar 5 MHz spektrum radio, yang merupakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kanal dengan jangkauan nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan hampir seluruh frekuensi selular yang tersedia yaitu 450, 800, 900, 1800, 1900, 2100 dan 2300 MHz. Namun, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak akan akan ada tambahan frekuensi lagi di masa yang akan datang yang akan diberikan pada pesaing baru atau penyelenggara yang ada sekarang, atau bahwa Pemerintah tidak akan mengubah alokasi

57

spektrum yang sudah ada. Adanya pemberian spektrum baru, penarikan kembali spektrum yang sudah ada atau perubahan yang tidak menguntungkan atas syarat dan kondisi pada lisensi Perseroan (termasuk biaya perijinan), dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

• Tarif. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan pengawas utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia, dan melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (“BRTI”) bertanggungjawab untuk menentukan dan mengubah kebijakan tarif di industri telekomunikasi. Tarif minimum Perseroan untuk seluruh jasa layanan ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan tinjauan dan penyesuaian secara berkala. Seluruh penyedia jasa layanan dasar telepon yang menggunakan jaringan selular diwajibkan untuk menyampaikan kepada BRTI rencana untuk melakukan penyesuaian tarifnya. Setiap perubahan penyesuaian dari operator yang dominan harus memperoleh persetujuan dari BRTI. Operator disebut sebagai operator yang dominan bila operator tersebut mengontrol minimum 25% dari total pendapatan usaha yang diperoleh seluruh operator di segmen jasa yang sama. Melalui pengawasan terhadap skema tarif pada operator yang dominan, Pemerintah secara tidak langsung melakukan kontrol atas tarif yang diterapkan oleh para operator. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa tarif yang berlaku saat ini tidak akan naik atau turun di masa mendatang. Oleh karena sebagian besar pendapatan usaha Perseroan tergantung pada tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu, maka kebijakan menyangkut perubahan tarif akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

• Menara. Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah, melalui keputusan bersama dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika and Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) mengimplementasikan kewajiban penggunaan menara secara bersama-sama antara operator. Kewajiban ini telah diimplementasikan sebelumnya di wilayah DKI Jakarta berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Namun, melalui kesepakatan bersama tersebut, kewajiban penggunaan menara bersama telah diimplementasikan di seluruh daerah.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa adanya perubahan peraturan Pemerintah lainnya, serta penambahan atau interpretasi dari peraturan dan perundangan yang berlaku, atau penerapan peraturan dan perundangan tambahan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

8. Perseroan beroperasi di tengah industri telekomunikasi yang mengalami perubahan teknologi yang cepat.

Karakteristik industri telekomunikasi adalah adanya perubahan teknologi secara cepat dan tingginya permintaan konsumen akan produk dan layanan baru. Perkembangan teknologi juga memperpendek siklus produk dan memfasilitasi pengembangan produk baru yang menawarkan berbagai segmen telekomunikasi pada satu medium. Perkembangan teknologi baru dapat memicu perkembangan teknologi komunikasi nirkabel atau produk dan layanan alternatif yang melebihi kemampuan teknologi yang dihasilkan Perseroan.

9. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berpengaruh secara negatif dan material terhadap kondisi kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki eksposur yang cukup signifikan dalam mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat dalam bentuk antara lain liabilitas, belanja modal dan modal kerja. Walau sejak tahun 2010, nilai tukar Rupiah relatif stabil terhadap mata uang asing, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa nilai tukar Rupiah tidak akan mengalami fluktuasi yang signifikan di masa yang akan datang, yang dapat mempengaruhi secara negatif kondisi keuangan Perseroan.

10. Perseroan memiliki sejarah kerugian dan dapat mengalami kerugian lagi di masa depan.

Persaingan yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi Indonesia telah berdampak negatif terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan. Persaingan yang meningkat telah menghasilkan persaingan harga yang agresif di antara operator telekomunikasi. Selain itu, tertundanya ekspansi

58

Perseroan telah mengakibatkan kerugian yang material bagi Perseroan. Bila kondisi pasar dan usaha tidak membaik, Perseroan dapat mengalami kerugian lagi di masa mendatang. Perseroan perlu memperoleh tambahan pendapatan dan mengurangi biaya operasional untuk memperoleh keuntungan. Kemampuan Perseroan untuk mencapai profitabilitas yang stabil bergantung antara lain pada faktor-faktor berikut:

- Tingkat pertumbuhan pasar telekomunikasi nirkabel di Indonesia;- Daya saing layanan telekomunikasi nirkabel Perseroan;- Kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan-layanan baru sesuai permintaan pelanggan

dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah pelanggan, serta memanfaatkan skala ekonomi yang timbul dari adanya peningkatan jumlah pelanggan;

- Peraturan Pemerintah; dan- Kebijakan harga dari para pesaing.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh pendapatan atau laba kotor yang cukup, atau bahwa pertumbuhan Perseroan dan strategi bisnis lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan bahwa Perseroan dapat mencapai keuntungan yang stabil di masa depan.

11. Jika Perseroan tidak mampu merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi tenaga terlatih, kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif dan material.

Keberhasilan Perseroan sangat tergantung kepada kemampuan Perseroan untuk merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi tenaga terlatih. Pada saat ini, industri telekomunikasi Indonesia mengalami kekurangan tenaga terlatih, dan kekurangan ini masih mungkin terus berlanjut. Hal ini menyebabkan kompetisi dalam merekrut karyawan dengan keahlian tertentu semakin ketat. Ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Harga perdagangan saham dapat berfluktuasi secara signifikan sehingga nilai pasar investasi pada saham dapat turut berfluktuasi karena ketidakstabilan pasar modal Indonesia.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi ekuivalen nilai saham dalam mata uang asing di BEI. Fluktuasi tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh pemegang saham dalam mata uang asing setelah konversi (i) setiap dividen kas atau pembagian-pembagian lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham, dan (ii) setiap hasil yang dibayarkan dalam Rupiah dari setiap penjualan saham dalam perdagangan di pasar sekunder.

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan pasar modal dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahan-perusahan tersebut. Faktor-faktor berikut ini dapat, diantaranya, meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah PUT III:• persepsi para investor Perseroan dan Entitas Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap

investasi yang berhubungan dengan Indonesia;• perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak dengan yang diperkirakan

oleh para investor dan para analis;• perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas

mengenai Perseroan dan Entitas Anak, industri atau Indonesia;• perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri;• pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan;• kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham;• fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia;• perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum;

59

• perubahan dalam komitmen modal; dan• penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

2. Nilai pasar investasi pada saham dapat berfluktuasi karena ketidakstabilan pasar modal Indonesia.

Dibandingkan dengan pasar modal di Amerika Serikat dan negara lainnya, pasar modal Indonesia tergolong kurang likuid dan lebih tidak stabil serta memiliki standar pelaporan yang berbeda. Dengan demikian, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal negara lain, di mana BEI di masa lalu pernah mengalami fluktuasi harga efek tercatat yang substansial. BEI pernah mengalami masalah-masalah, yang apabila masalah-masalah tersebut atau sejenisnya terjadi atau terulang kembali, maka dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas dari efek perusahaan Indonesia, termasuk saham. Masalah-masalah yang pernah terjadi tersebut meliputi penutupan bursa sementara, wanprestasi pialang, keterlambatan penyelesaian transaksi dan pemboman gedung BEI. Selain itu, badan pengawas BEI dari waktu ke waktu mengenakan pembatasan terhadap perdagangan di efek-efek tertentu, pembatasan terhadap pergerakan harga dan persyaratan margin.

Secara umum, peraturan yang mengatur dan pemantauan pasar modal Indonesia, aktivitas para investor, pialang dan pihak lainnya cenderung lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (‘‘OECD’’) yang pasar modalnya cenderung lebih tidak bergejolak daripada pasar modal Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa informasi publik tentang perusahaan-perusahaan Indonesia di negara-negara OECD kurang tersedia daripada informasi perusahaan publik yang biasanya tersedia di negara-negara OECD tersebut dan terdapat kemungkinan adanya likuiditas yang berbeda daripada yang dialami para investor di pasar modal negara-negara OECD. Faktor-faktor ini dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham.

3. Kondisi ekonomi yang melemah dapat menyebabkan turunnya pendapatan dan penjualan Perseroan, dan karenanya harga saham Perseroan.

Pembangunan ekonomi yang negatif, seperti meningkatnya fiskal, defisit perdagangan, atau wanprestasi terhadap utang nasional dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

4. Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dapat berdampak signifikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan.

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

5. Hak para pemegang saham Perseroan yang berencana untuk menggunakan hak mereka dalam penawaran HMETD oleh Perseroan dapat terbatas, yang dapat menyebabkan kepemilikan saham mereka terdilusi.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015, suatu perusahaan tercatat harus menawarkan kepada setiap pemegang sahamnya HMETD untuk membeli saham dan membayar untuk jumlah saham secara proporsional untuk menjaga persentase kepemilikan mereka sebelum adanya penerbitan saham.

Sepanjang Perseroan menawarkan kepada para pemegang saham HMETD untuk membeli saham atau dengan mendistribusikan saham kepada para pemegang saham Perseroan, seorang pemegang saham mungkin tidak dapat melaksanakan hak yang melekat pada saham tersebut kecuali undang-undang pasar modal di wilayah pemegang saham tersebut berada dipatuhi. Ketika Perseroan melakukan penawaran atau sejenisnya atas saham, Perseroan akan mengevaluasi biaya-biaya dan

60

potensi kewajiban-kewajiban yang timbul terkait dengan perluasan dan kemampuan Perseroan untuk memperluas penawaran-penawaran tersebut ke wilayah selain Indonesia. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak memperluas penawaran-penawaran tersebut karena ketidakmampuan Perseroan untuk mematuhi persyaratan undang-undang pasar modal di wilayah-wilayah tersebut atau karena tidak ada pembebasan dari persyaratan pendaftaran yang tersedia, dalam hal para pemegang saham di wilayah-wilayah tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak memesan terlebih dahulu atau penawaran sejenisnya sehingga kepemilikan saham mereka menjadi terdilusi. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjamin para pembeli saham bahwa mereka akan dapat menjaga porsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Penawaran HMETD secara umum memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham dengan potongan harga yang menarik terhadap harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat menyebabkan para pemegang saham mengalami kerugian ekonomi material.

6. Hukum Indonesia dapat berbeda dengan hukum yang berlaku di wilayah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan persyaratan pencatatan di BEI. Secara khusus, pelaksanaan dan tata cara RUPS akan terus diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Prosedur dan periode pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan RUPS dan kemampuan pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS tersebut, dapat berbeda dengan tata cara yang berlaku di wilayah di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS, berdasarkan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) hari bursa setelah pengumuman RUPS dikeluarkan atau tanggal pencatatan (record date), terlepas bahwa pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah record date namun sebelum RUPS. Selain itu, investor yang membeli saham setelah record date namun sebelum tanggal RUPS tidak berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.

Oleh karena itu, investor potensial perlu mencatat bahwa investor harus tunduk pada prosedur dan hak yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan RUPS yang berbeda dengan wilayah lainnya.

7. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja

Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada laba, kondisi keuangan, ketentuan klaim, persyaratan dan ketersediaan kas, dan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit Perseroan dan faktor-faktor lain. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

Selain itu, sebagai perusahaan induk, Perseroan bergantung pada kegiatan dan pendapatan Entitas Anak. Entitas Anak tertentu telah mengadakan perjanjian-perjanjian fasilitas yang dijaminkan oleh masing-masing hak lahan, persediaan dan piutang usaha, dan yang memuat pembatasan-pembatasan negatif dan keuangan tertentu. Di masa depan, Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pembiayaan sejenis yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya-biaya atau menghadapi kewajiban-kewajiban yang akan mengurangi atau mengeliminasi kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Selanjutnya, setiap dividen yang dibayarkan Perseroan akan dinyatakan dalam Rupiah, dan pemegang saham dapat mengkonversikan dividen dalam Rupiah tersebut ke dalam mata uang yang dengan nilai tukar yang tidak mendukung. Tidak ada jaminan bahwa jumlah dividen yang akan dibayarkan akan dapat diantisipasi dan dalam frekuensi yang tercantum dalam Prospektus ini. Setiap faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan Entitas Anak dalam membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan dan maka kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

61

C. MANAJEMEN RISIKO

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang dunia usaha, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

Penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerugian yang mengganggu kelangsungan usaha, akibat banyaknya ketidakpastian dan cepatnya perubahan lingkungan usaha, baik internal maupun eksternal. Pengelolaan manajemen risiko dilaksanakan melalui tata cara pengelolaan yang sistematis, terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Prosedur pelaksanaan manajemen risiko diawali dari proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin muncul dan menghambat proses operasional dan manajerial Perseroan. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko yang tercermin dalam implementasi manajemen risiko.

Untuk dapat mengelola risiko usaha dengan baik, kebijakan manajemen risiko harus dilaksanakan di setiap unit kerja Perseroan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas.2. Melakukan pengukuran tingkat/besarnya setiap risiko, dengan memperhitungkan besarnya dampak

dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko dan penyebab terjadinya risiko, sebagai dasar untuk

memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan.4. Menyusun rencana strategi pengendalian terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko

signifikan.5. Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang membahayakan kelangsungan hidup Perseroan.6. Melakukan pemantauan risiko secara berkesinambungan khususnya yang memiliki dampak cukup

signifikan terhadap kondisi Perseroan.

Dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris maupun Divisi Audit Internal dan Komite Audit selalu dilakukan pembahasan mengenai risiko usaha dan mitigasi risiko yang dapat dilaksanakan. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko usaha yang bersifat material dan berdampak terhadap kinerja Perseroan. Sebagai upaya mitigasi risiko, Perseroan meninjau secara rutin kebijakan hedge and control yang berlaku untuk setiap jenis risiko.

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Perseroan dan Entitas Anak, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan dan Entitas anak melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti:

RISIKO KEUANGAN

1. Risiko Suku Bunga Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen

keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan terhadap perubahan suku bunga pasar terkait pada utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, surat utang komersil dan utang obligasi jangka panjang, memiliki tingkat risiko yang sangat besar.

62

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari

instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Beratnya risiko ini secara dominan dapat ditoleransi. Eksposur Perseroan terhadap nilai tukar berasal dari pinjaman jangka pendek, utang lain-lain, beban akrual, utang pinjaman, liabilitas derivatif, utang obligasi dan liabilitas tidak lancar lainnya. Selain hal di atas, Perseroan memiliki eksposur mata uang transaksional. Eksposur tersebut timbul pada saat transaksi dilakukan dengan mata uang selain mata uang fungsional Perseroan.

3. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan,

klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

4. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko di saat posisi arus kas Perseroan menunjukkan tidak mencukupi

untuk menutupi kebutuhan nilai pengeluaran jangka pendek untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan likuiditas Perseroan timbul dari kebutuhan dalam membiayai investasi dan pengeluaran barang modal yang terkait dengan perluasan bisnis telekomunikasi. Seperti diketahui, bisnis ini memerlukan dukungan modal yang substansial untuk membangun serta memperluas infrastruktur selular dan jaringan data serta untuk mendanai operasional, khususnya pada tahap pengembangan jaringan.

Pada umumnya, dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank, penerbitan surat utang ataupun penerbitan ekuitas di pasar modal.

RISIKO INDUSTRI

1. Risiko Persaingan Usaha Industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat kompetitif dan tingkat persaingan dengan

operator lain semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perseroan telah mengambil langkah strategis untuk terus berinovasi menciptakan produk-produk dan layanan yang memiliki keunggulan bersaing dan dapat diterima oleh pelanggan.

2. Risiko Politik Peristiwa politik dan sosial yang kerap timbul dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik di

Indonesia. Ketidakstabilan hubungan antara negara, perselisihan antar partai politik dan kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa daerah merupakan risiko-risiko politik yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini berpotensi memberi dampak yang buruk bagi Perseroan.

Sebagai perusahaan yang mendorong program GCG, Perseroan meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk kepentingan bangsa yang dapat membantu untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menciptakan bangsa yang kuat dan bersatu.

63

3. Penurunan ARPU Tren penurunan ARPU (Average Revenue Per User) di dunia telekomunikasi bukanlah hal

yang baru. ARPU yang semakin turun disebabkan semakin tingginya persaingan antar operator telekomunikasi, terutama ARPU pada layanan suara dan SMS. Untuk mengantisipasi hal ini, Perseroan mengambil strategi untuk mengedepankan keunggulan bersaingnya pada layanan data yang relatif dapat memberikan ARPU lebih tinggi dari pada jenis layanan lain, seperti suara dan SMS.

4. Ketersediaan Kapasitas Jaringan Sebagai penyedia jasa telekomunikasi, Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan

kemampuan jaringan secara terus menerus. Pertumbuhan jumlah pelanggan haruslah diimbangi dengan ketersediaan kapasitas jaringan yang cukup. Perseroan senantiasa memonitor kapasitas jaringannya, dan menambahnya sesuai dengan kebutuhan. Perseroan juga terus meningkatkan kualitas serta memelihara secara intensif perangkat telekomunikasi yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Selain itu, Perseroan menyiapkan jalur pengganti (backup) untuk jalur utama atau backbone, baik untuk lalu lintas suara maupun data. Semua hal ini dilakukan secara menyeluruh dan preventif untuk meminimalkan frekuensi gangguan.

5. Perkembangan Teknologi Teknologi 4G LTE yang menjadi dasar teknologi Perseroan dalam melayani pelanggan merupakan

teknologi terkini untuk memberikan kualitas layanan terbaik. Perseroan saat ini merupakan operator yang memberikan layanan telekomunikasi dengan teknologi 4G LTE sepenuhnya. Perseroan menyadari bahwa di dunia telekomunikasi yang dinamis dan terus berkembang, teknologi akan terus berevolusi setiap saat. Perseroan berkomitmen untuk terus menyediakan layanan berkualitas dengan teknologi terkini.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO DI ATAS BERDASARKAN BOBOT DAMPAK RISIKO DARI YANG TERBESAR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

64

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Oktober 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal.

65

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Mobile-8 Telecom” No. 11, tanggal 2 Desember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) dengan Surat Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002, tanggal 16 Desember 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 0285/BH.09.05/II/2003, tanggal 6 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 18, tanggal 3 Maret 2003 dan Tambahan No. 1772.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 25 September 2018, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya antara lain persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal dasar Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020004.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127461.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 September 2018.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada tahun 2003. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112, tanggal 22 Juni 2015, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0950962, tanggal 13 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-3532794.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 13 Juli 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 dan TBN No. 1782/L tanggal 27 November 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 30 Mei 2018, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013207.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0083499.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 yaitu berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.

Kegiatan Usaha Penunjang:a. menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia;b. menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas

pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung voice services, data/image dan jasa-jasa komersial mobile lainnya;

c. merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.

d. memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas impor atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut;

66

e. mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;

f. menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;

g. menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (e-money) baik dengan media kartu prabayar (pre-paid) maupun kartu pasca bayar (post-paid card); dan

h. menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (domestic and international money remittance services).

3. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Nominal % Modal Dasar Saham Seri A (nilai nominal Rp 2.000,-) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp1.000,-) 6.793.548.068 6.793.548.068.000 Saham Seri C (nilai nominal Rp100,-) 541.828.646.880 54.182.864.688.000 Total Modal Dasar 549.633.988.570 63.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,98 Saham Seri B PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 1,19 PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 1,07 PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 1,37 Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 1,11 Saham Seri C PT Global Nusa Data 27.180.000.000 2.718.000.000.000 26,21 PT Bali Media Telekomunikasi 31.180.000.000 3.118.000.000.000 30,07 PT Wahana Inti Nusantara 29.323.653.771 2.932.365.377.100 28,28 Publik (masing-masing di bawah 5%) 10.090.259.623 1.009.025.962.300 9,73 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.705.870.101 16.721.141.668.400 100,00 Portepel Saham Seri A - - Saham Seri B 1.873.384.983 1.873.384.983.000 Saham Seri C 444.054.733.486 44.405.473.348.600 Total Portepel 445.928.118.469 46.278.858.331.600

4. PERIZINAN PERSEROAN

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

Perizinan Tanggal Berlaku Pihak BerwenangPrinsip Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten No.842 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014

17 September 2014 Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten No. 931 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014

5 November 2014 dan berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penetapan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 800 MHz No. 800 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014

12 September 2014 Menteri Komunikasi dan Informatika

67

Perizinan Tanggal Berlaku Pihak BerwenangPersetujuan Pengalihan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT Bakrie Telecom Tbk kepada Perseroan No. 932 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014

26 September 2014 Menteri Komunikasi dan Informatika

Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) No.881 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014

13 Oktober 2014 Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler No. 642 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015

18 Juni 2015 dan berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha

Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor Induk Berusaha No. 8120007881668 tanggal 16 Agustus 2018

16 Agustus 2018 dan berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 108/27.1BU.1/31.71.06.1005/-071.562/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017

24 Agustus 2017 sampai dengan 24 Agustus 2022

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.274.977.4-054.000

7 April 2008 Direktorat Jenderal Pajak

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00029/WPJ.07/KP.0803/2011 tanggal 1 April 2011

1 April 2011 Kantor Pelayanan Pajak perusahaan Masuk Bursa

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-00322/WPJ.07/KP.0803/2008 tanggal 1 April 2011

1 April 2011 Kantor Pelayanan Pajak perusahaan Masuk Bursa

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar No. 259/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 9 April 2018

9 April 2018 dan berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha

PLH Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.46.45134 tanggal 9 April 2018

9 April 2018 sampai dengan 6 Februari 2023

PLH Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Global Nusa Data (“GND”)

Riwayat Singkat

GND berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian GND No.20 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Keputusan No. C-27492.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 090315241468, tanggal 16 Januari 2004, di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 086/BH.09.03/I/2004 dan diumumkan dalam BNRI No.24 tanggal 23 Maret 2004 dan Tambahan No. 3033.

Anggaran dasar GND telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Sagam GND No. 01 tanggal 6 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang isinya sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan GND menjadi di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dengan No. AHU-0000483.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0002317.Ah.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 dan didaftarkan dalam BNRI No. 9 tanggal 31 Januari 2017 dan Tambahan 1716.

68

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan GND sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar GND yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-49757.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dibawah No. AHU-006321.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 58 dan TBN No. 5792/2010 tanggal 20 Juli 2010 yaitu berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GND dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa :- jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;- jasa computer hardware dan peripheral;- jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral;- jasa telekomunikasi umum;- jasa teknologi informasi dan internet content.

b. menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, antara lain tetapi tidak terbatas pada perdagangan komputer, alat elektronika, peralatan informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Siany Muliani

Direksi

Presiden Direktur : Marco Paul Iwan SumampouwDirektur : Antony Susilo Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan GND adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GND No. 31 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Lanwaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta mana telah memperoleh (i) Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dengan No. AHU-0947927.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3592586.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 dan diumumkan dalam BNRI dengan No. 13 tanggal 16 Februari 2016 dan Tambahan No. 2306, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0987739 tanggal 14 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No.AHU-3592586.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0987740 tanggal 14 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3592586.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 dan TBN No. 2306/2016 tanggal 16 Februari 2016, yaitu sebagai berikut:

69

No. Nama Pemegang Saham Jumlah SahamJumlah Nilai Nominal

Saham (Rp)@ Rp1.000,00

%

Modal Dasar 3.953.876.986 3.953.876.986.000Modal Ditempatkan1. PT Prima Mas Abadi 3.953.876.985 3.953.876.985.000 99,992. PT Kharisma Bangun Persada 1 1.000 0,01Jumlah Modal Disetor 3.953.876.986 3.953.876.986.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel - -

B. PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”)

Riwayat Singkat

BMT berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian BMT No. 21 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-27551.HT.01.01.TH 2003 tanggal 17 November 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 090315241472, tanggal 16 Januari 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 24 tanggal 23 Maret 2004.

Anggaran Dasar BMT telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BMT No. 21 tanggal 15 Desember 2016 yang isinya sehubungan dengan persetujuan perubahan Pasal 1 mengenai tempat kedudukan BMT menjadi di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan dari Menkumham dengan No. AHU-0024276.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0151008.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BMT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar BMT yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 4 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-10052.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0014904.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.10-6392 tanggal 18 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0019867.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 20018 yaitu berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa:- jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;- jasa komputer hardware dan peripheral;- jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral;- jasa telekomunikasi umum;- jasa teknologi informasi dan internet content.

b. menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, antara lain tetapi tidak terbatas pada perdagangan komputer, alat elektronika, peralatan informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan.

70

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Ho Suk Tjen

Direksi

Direktur Utama : Hendra Haksap SetijograhaDirektur : James Wewengkang Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan BMT adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BMT No. 32 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta mana telah memperoleh (i) Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dengan No. AHU-0947933.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 14 Desember 2015, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0987755 tanggal 14 Desember 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3592611.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 14 Desember 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 13 dan TBN No. 2137/2016 tanggal 16 Februari 2016, yaitu sebagai berikut:


Saham (Rp)@ Rp1.000,00

%

Modal Dasar 4.222.353.182 4.222.353.182.000Modal Ditempatkan1. PT Infinity Investama 4.222.353.181 4.222.353.181.000 99,992. PT Ascend Unity Capital 1 1.000 0,01Jumlah Modal Disetor 4.222.353.182 4.222.353.182.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel - -

C. PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”)

Riwayat Singkat

WIN berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian WIN No. 18 tanggal 31 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. C-24716 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. 090515154631 tanggal 19 September 2006, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 30 November 2007 dan Tambahan No. 11754.

Anggaran Dasar WIN telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham WIN No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Win terkait dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor WIN. Akta tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dengan No. AHU-0009274.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No.AHU-0053092.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017 dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0129904 tanggal 25 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No.AHU-0053092.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 16 Mei 2017 dan Tambahan No. 30477 (“Akta No.101/2017”).

71

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan WIN sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar WIN yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham WIN No. 65 tanggal 20 Juni 2008. Akta tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dengan No. AHU-39517.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0056906.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2009 dan Tambahan No. 26701, adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa, pertambangan, dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk import dan ekspor, dagang interinsuler dan lokal baik untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

b. menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk;

c. mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalanan-jalanan, pekerjaan dari beton, pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air leiding, gas telepon, pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak sebagai kontraktor umum;

d. mengusahakan industri berat/ringan termasuk makanan, elektronika serta memperdagangkan hasil-hasilnya;

e. bergerak dibidang jasa administrasi kecuali dibidang jasa hukum dan perpajakan;f. menjalankan usaha pertambangan meliputi penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping

dan pasir liat, serta usaha yang berhubungan dengan tambang non migas;g. menjalankan usaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gandi Sulistiyanto SoehermanKomisaris : Steve Kasmun

Direksi

Direktur Utama : Handra KarnadiDirektur : Willyson Tanuwijaya Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan WIN adalah sebagaimana tercantum pada Akta No.101/2017, yaitu sebagai berikut:


Saham (Rp)@ Rp100.000,00

%

Modal Dasar 61.498.008 6.149.800.800.000Modal Ditempatkan1. PT Sinarmas Tunggal 1 100.000 0,0000022. PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 61.498.007 6.149.800.700.000 99,999998Jumlah Modal Disetor 61.498.008 6.149.800.800.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel - - -

72

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Direksi Perseroan No. 07 tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0226255 tanggal 26 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0097222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 26 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0066223 tanggal 25 Juli 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0086317.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DireksiPresiden Direktur : Merza FachysDirektur : Antony SusiloDirektur : Marco Paul Iwan SumampouwDirektur : Djoko Tata IbrahimDirektur Independen : Shurish Subbramaniam

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman Komisaris Independen : DR. Ir. Deddy Saleh Komisaris Independen : Ir. Sarwono Kusumaatmadja Komisaris Independen : Reynold Manahan Batubara

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ir. Gandi Sulistiyanto SoehermanPresiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Februari 1960.

Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di Perseroan sejak tahun 2013. Selain itu, Beliau juga saat ini menjabat sebagai Managing Director di Sinarmas Group (sejak 2002 – sekarang), Komisaris di PT Simas Reinsurance Brokers (sejak 2004 – sekarang), Presiden Komisaris di PT Smart Telecom (sejak 2008 – sekarang), Presiden Komisaris di PT Berau Coal (sejak 2015 – sekarang), Presiden Komisaris di PT Berau Coal Energy Tbk (sejak 2015 – sekarang), dan Presiden Komisaris di PT Asuransi Simas Jiwa (sejak 2016 – sekarang), serta Ketua Umum Eka Tjipta Foundation (sejak 2006 – sekarang). Lulus dari Universitas Diponegoro Jurusan Pendidikan Ahli Mesin pada tahun 1982.

73

DR. Ir. Deddy SalehKomisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Kuningan pada tanggal 24 November 1952.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan sejak tahun 2013, dan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan sejak 2015. Selain itu, Beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PASPI (Palm Oil Strategic Policy Institute) (sejak 2013 – sekarang), Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) (sejak 2013 – sekarang), dan Indonesia Chief Negotiator untuk perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) (sejak 2016 – sekarang). Lulus dari Universitas Sriwijaya, Palembang dengan gelar Sarjana Ekonomi Pertanian pada tahun 1978, dan meraih gelar Doktor Ekonomi Pertanian (Cum Laude) dengan Spesialisasi Perdagangan Internasional dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991.

Ir. Sarwono KusumaatmadjaKomisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1943.

Menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (sejak 2015 – sekarang). Negarawan yang berpengalaman di layanan umum dan pemerintahan, aktif di berbagai kegiatan khususnya di bidang lingkungan hidup, pendidikan dan permasalahan sosial. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Kehutanan Negara (2012 – 2015), Komisaris Independen di PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (2012 – 2014), Komisaris Utama di PT Energy Management Indonesia (Persero) (2009 – 2012), Anggota DPD (2004 – 2009), Menteri Kelautan dan Perikanan RI (1999 – 2001), Menteri Lingkungan Hidup RI (1993 – 1998), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI (1988 – 1993), Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (1983 – 1988) dan Anggota DPR-RI (1971 – 1988). Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknik Bandung pada tahun 1974.

Reynold Manahan BatubaraKomisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada tanggal 4 Juni 1956.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan sejak tahun 2009, merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit di Perseroan sejak tahun 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko di PT Maybank Syariah Indonesia (sejak 2008 – sekarang), Komisaris di PT Paramitra Alfa Sekuritas (sejak 2009 – sekarang), Anggota Komite Audit di PT Atlas Resources Tbk (sejak 2012 – sekarang), Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk (sejak 2013 – sekarang), Anggota Komite Audit di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (sejak 2015 – sekarang) dan Anggote Integrated Good Governance Committee di BNP Paribas (sejak 2016 – sekarang). Lulus dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1983.

74

Direksi

Merza FachysPresiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 20 September 1956.

Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di Perseroan sejak tahun 2015. Profesional yang berkarir di bidang telekomunikasi dan pernah menjabat berbagai posisi di sektor telekomunikasi, termasuk sebagai Direktur Teknologi dan Jaringan di Perseroan (2011 – 2015), Presiden Direktur Perseroan (2009 – 2011), Direktur dan Chief Corporate Affairs Perseroan (2007 – 2009), dan General Manager dan Regional Account Manager PT Siemens Indonesia. Lulusan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980 dan Master of Business Administration dari IPMI Business School pada tahun 2006.

Antony SusiloDirektur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 1972.

Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di Perseroan sejak tahun 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Smart Telecom (sejak 2005 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Finance PT Excelcomindo Pratama (1997 – 2005), Supervisor di Arthur Andersen/Prasetio Utomo & Co. (1995 – 1997), dan Senior Staff di KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1993 – 1995). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1997.

Marco Paul Iwan SumampouwDirektur

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Maret 1965.

Beliau menjabat sebagai Direktur Sumberdaya Manusia di Perseroan sejak 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Smart Telecom (sejak 2007 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Administrasi di PT Natrindo Telepon Selular (2005 – 2007), Direktur SDM dan General Affair di Media Investor Online (2004 – 2007), HR & GA Function Head di PT Broadband Multimedia Tbk (2002 – 2005), dan Vice President – Human Resources Development and General Affairs di Auto Diesel Radiator Group (1999 – 2001). Meraih gelar Bachelor of Science dalam bidang Management and Economics dari Edgewood College and University of Wisconsin – Madison di tahun 1987, Master of Business Administration di bidang International Business dari University of Wisconsin – Madison di tahun 1988, dan Master of Science di bidang Human Resources and Organization Development dari Eastern Michigan University di tahun 1990.

75

Djoko Tata IbrahimDirektur

Warga Negara Indonesia, lahir di Teluk Betung pada tanggal 14 Agustus 1952.

Beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Penjualan di Perseroan sejak tahun 2018. Beliau bergabung sejak awal berdirinya Smartfren Telecom tahun 1995 sebagai Deputy CEO Commercial. Beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan besar seperti Johnson’s & Johnson’s dan Tigaraksa Satria. Beliau merupakan pendiri Intermas Tata Trading yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Goods Distribution. Lulus dari Universitas Atmajaya di bidang Ekonomi Perusahaan di tahun 1976.

Shurish SubbramaniamDirektur Independen

Warga Negara Malaysia, lahir di Pulau Pinang pada tanggal 19 Oktober 1972.

Beliau menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Jaringan di Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Technology Officer di webe digital (2016 – 2018), Chief Network Officer di PT Smartfren Telecom Tbk (2013 – 2016), Vice President Operations APAC di Ceragon Network (2013 – 2016), Technical Advisor Radio Access Network Operations di Digital Mobile Philippines Inc. (2006 – 2010), dan Network Performance Management Manager di Maxis Mobile Malaysia (1998 – 2006). Lulus dari Damansara Utama College, Malaysia, jurusan City & Guilds Part I, II & III, Telecommunications Engineering pada tahun 1992, dan meraih gelar Masters of Engineering, Electronic Telecommunication dari The University of Hull pada tahun 1996.

Komite Audit

Perseroan telah mengangkat Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan pada saat ini diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Di Luar Rapat tanggal 27 Mei 2016.

Anggota Komite Audit Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan (dua) orang Anggota, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Reynold Manahan Batubara Anggota : Andreas BahanaAnggota : Drs. Rusli Prakarsa

Berikut ini merupakan ringkasan riwayat singkat dari anggota Komite Audit Perseroan:

Reynold Manahan Batubara Ketua

Riwayat singkat dapat dilihat pada subbab 6. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Andreas BahanaAnggota

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak bulan Oktober 2006. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT LG ASTRA dan PT Graha Kartika Kencana (1990-1996), Pelaksana Proyek di PT Ciputra Development (1996-1998), serta Konsultan PT Optik Melawai Prima Jakarta (2003-2005). Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Listrik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972 dan gelar Master of Business Administration dari Prasetiya Mulya Institute of Management pada tahun 1986.

76

Rusli PrakarsaAnggota

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan Mei 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit di berbagai perusahaan, seperti Bank Sinarmas Tbk (sejak tahun 2015-sekarang), PT Bumi Serpong Damai Tbk (sejak tahun 2015-sekarang), PT Puradelta Lestari Tbk (sejak tahun 2015-sekarang), dan PT Duta Pertiwi Tbk (sejak tahun 2015-sekarang). Sebelumya, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bank Panin (1975-1999), Presiden Komisaris PT Bank International Indonesia (2000-2002), serta Ketua Tim Pengelola PT Bank International Indonesia (2002-2003). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1969. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Di Luar Rapat tanggal 4 Desember 2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah:

Ketua : DR. Ir. Deddy SalehAnggota : Handra KarnadiAnggota : Tan Tien Puk

Berikut ini merupakan ringkasan riwayat singkat dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

DR. Ir. Deddy Saleh Ketua

Riwayat singkat dapat dilihat pada subbab 6. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Handra Karnadi Anggota

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak bulan Desember 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT Smart Telecom (2006-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Karawang Tatabina Industrial Estate (2000-2009), Direktur PT Indowisata Makmur (2000-2012), Direktur PT Karawang Bukit Golf (2000-2012), Wakil Presiden Direktur PT Maligi Permata Industrial Estate (2003-2011), Wakil Presiden Direktur PT Harapan Anang Bakri & Sons (2003-2011), Komisaris PT Sumber Arusmulia (2003-2015), dan Komisaris Perseroan (2011-2015). Lulus dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1980.

Tan Tien Puk Anggota

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak bulan Desember 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Department Head Compensation & Benefit–Human Resources di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Department Head Operational, Compensation & Benefit – Human Resources di PT Bank Central Asia Tbk – Kantor Pusat (1986-2005).

Sekretaris Perusahaan

Guna memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah memperbaharui masa jabatan James Wewengkang selaku Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, berdasarkan SKD 005/SFTbk/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

77

Sekretaris Perusahaan beralamat di kantor pusat Perseroan, yaitu:

Jl. H. Agus Salim No. 45Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia

Tel. (62-21) 5053 8888Faks. (62-21) 315 6853

Situs web: www.smartfren.comE-mail: [email protected]

James Wewengkang Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Texas A&M University pada tahun 1996 dan gelar MBA dari University of Houston pada tahun 1998. Sebelumnya, bekerja di PT Smart Telecom sebagai Head of Corporate Finance and Budget pada tahun 2007-2012.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Thomas Hery Gunawan sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 14 Desember 2017. Berdasarkan Piagam Audit Internal tersebut, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas dari tata kelola (governance), proses manajemen risiko, sistem dari struktur internal control dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan Perseroan, yaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai

dengan kebijakan perusahaan;c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada

semua tingkat manajemen;e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan

dewan komisaris;f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah

disarankan;g. Bekerjasama dengan Komite Audit;h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;j. Internal audit memberikan pendapat independen atas berbagai macam sistem dan kegiatan

operasional di Perseroan. Penilaian independen dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan menelaah mengenai cukup dan efektif tidaknya pengendalian risiko. Audit Internal akan memberikan opini, analisis dan rekomendasi sehubungan dengan proses dan aktivitas departemen/anak perusahaan yang diperiksa;

k. Memberikan jasa konsultasi sehubungan dengan audit kepatuhan, sistem informasi, manajemen risiko dan laporan keuangan dengan mempertimbangkan sifat (nature) dan lingkup yang telah disetujui dengan departemen/anak perusahaan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian risiko tanpa Audit Internal mengambil alih tanggung jawab manajemen; dan

l. Melakukan pemantauan dan menindaklanjuti secara berkala kepada manajemen terkait atas temuan dan rekomendasi audit.

78

7. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

1. PT Smart Telecom

Kegiatan usaha : TelekomunikasiLokasi : JakartaPersentase kepemilikan : 99,9%Tahun kepemilikan : 2011Status operasional : BeroperasiPerizinan operasional : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 257/24.1PB./31.71/-

1.824.27/e/2017 tanggal 13 Juli 2017b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.792.185.9-092.000 tanggal

13 September 2005;c. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00170/WPJ.19/KP.0203/2012

tanggal 3 April 2012;d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 86/27.1BU.1/ 31.71.06.1005/-071.562/e/2017 tanggal 17 Juli 2017;e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00169/WPJ.19/

KP.0203/2012 tanggal 3 April 2012;f. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.46.56006 tanggal

25 Oktober 2017;g. Angka Pengenal Importir No. 090214043-P tanggal 14 April 2016;h. Penetapan Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Gengam

(Handheld) dan Komputer Tablet No. 04.IT-23.14.0025 tanggal 6 Februari 2017;

i. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio No. 1057/DJSDPPI.1/KOMINFO/10/2014 tanggal 15 Desember 2014; dan

j. Penetapan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler No. 1361 TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015.

2. PT Distribusi Sentra Jaya

Kegiatan usaha : Perdagangan UmumLokasi : JakartaPersentase kepemilikan : 100%Tahun kepemilikan : 2014Status operasional : BeroperasiPerizinan operasional : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 503/000109-BP2T/30-08/

PB/XI/2014 tanggal 26 November 2014;b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 70.861.537.2-411.000 tanggal

27 Agustus 2014;c. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-0175C/WPJ.08/KP.0303/2014

tanggal 27 Agustus 2014;d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/632/Kasi Ekbang

tanggal 20 Desember 2017;e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01751/WPJ.08/

KP.0303/2014 tanggal 25 November 2014;f. Tanda Daftar Perusahaan No. 30.08.1.46.07443 tanggal

26 November 2014;g. Angka Pengenal Importir – Produsen No. 280802168-P tanggal

13 April 2016;

79

h. Angka Pengenal Importir – Produsen No. 280802168-P tanggal 27 Agustus 2015;

i. Angka Pengenal Importir – Produsen No. 280802168-P tanggal 13 April 2016;

j. Izin Usaha Industri No. 530/04-BP2T/2015 tanggal 18 Agustus 2015;k. Tanda Registrasi Usaha Jasa Pertambangan Non Inti No. 3543/37.01/

DBT/2017 tanggal 5 Desember 2017;l. Nomor Identitas Kepabeanan No. 05.053766 tanggal 18 September

2015

3. PT Eka Karya Sentosa

Kegiatan usaha : Perdagangan UmumLokasi : TangerangPersentase kepemilikan : 100%Tahun kepemilikan : 2017Status operasional : Tidak beroperasiPerizinan operasional : Pada tanggal Prospektus ini, PT Eka Karya Sentosa belum menjalankan

kegiatan usaha dan sedang dalam proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018.

8. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, MASING-

MASING DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA MASING-MASING DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, kepailitan, hak kekayaan intelektual, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak, baik pada lembaga-lembaga peradilan, dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dan Rencana PUT III.

9. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

No. Perihal Uraian1. Pada tanggal 8 Juni 2017, Perseroan

telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Niven Holdings Limited sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian ini kemudian diamandemen pada tanggal 8 Maret 2018

Perjanjian fasilitas pinjaman sebesar USD350.000.000 berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan dikenakan suku bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap enam (6) bulan. Perjanjian kredit ini akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan dan entitas anak, serta memelihara likuiditas operasional/modal kerja. Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Wahana Inti Nusantara. Hukum yang berlaku adalah hukum negara Inggris dan Wales. Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan di Singapura. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

80

No. Perihal Uraian2. Pada tanggal 15 Agustus 2007, Mobile-8

Telecom Finance Company B.V. (Mobile-8 B.V.), entitas anak, yang telah dilikuidasi pada akhir Desember 2015, menerbitkan 11,25% Guaranteed Senior Notes (Notes) sebesar USD100.000.000, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2013. Notes ini tercatat di Bursa Efek Singapura. Pada tanggal 24 Juni 2011, telah dilakukan restrukturisasi Guaranteed Senior Notes menjadi Global Notes yang selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2016 telah dilakukan kembali perubahan pada beberapa ketentuan Global Notes tersebut

Perseroan menerbitkan Global Notes sebesar USD100.000.000 untuk menggantikan Guaranteed Senior Notes yang sebelumnya diterbitkan oleh Mobile-8 Telecom Finance Company B.V. Global Notes memiliki jangka waktu selama lima belas (15) tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2025.Pembayaran bunga Global Notes akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2028. Suku bunga Global Notes sebagai berikut: i. 1,5% per tahun dari dan termasuk 31 Desember 2016 sampai dengan termasuk tahun 2020. ii. 2% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2028. Global Notes dapat ditarik kembali selama 10 (sepuluh) kali cicilan tahunan, masing-masing sebesar USD10.000.000 mulai 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2028. Kewajiban membayar biaya restrukturisasi masing-masing sebesar USD12.000.000 diganti menjadi tanggal 31 Desember 2029 dan 31 Desember 2030. Perseroan disyaratkan untuk memenuhi beberapa batasan umum dan keuangan, yaitu (a) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, (b) mempertahankan kegiatan usahanya, (c) pengelolaan dan penutupan asuransi atas aset Perseroan, (d) pembayaran pajak yang tepat waktu, (e) penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada pemegang obligasi. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

3. Pada tanggal 22 Desember 2015, Perseroan dan PT Bakrie Telecom Tbk (“BTEL”) menandatangani Amandemen Atas Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi (CDMA) No. 088A/Commercial/Smartfren/AmdI-BTEL/XII/15 yang merupakan perubahan atas Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi (CDMA) No. 085/Commercial/Smartfren/PKS-BTEL/XII/15 tanggal 4 Desember 2015.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menyewakan jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh Perseroan pada pita frekuensi radio 800 MHz dengan teknologi CDMA 2000-1X, untuk pelayanan voice dan SMS, di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat sebesar 1 (satu) kanal (carrier) untuk digunakan oleh BTEL dalam menjalankan kegiatan usahanya selaku penyelenggara jasa telekomunikasi. Jangka waktu sewa akan berakhir secara otomatis ketika Perseroan tidak lagi menggunakan/mengoperasikan jaringan dengan teknologi CDMA 2000-1X pada satu atau lebih dari area jaringan tersebut. Berdasarkan Perjanjian ini, BTEL wajib membayar uang sewa setiap bulannya sebesar Rp29.700.000.000 termasuk PPN. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sewa sebesar Rp 27.000.000.000 per bulan, dimulai pada 1 Januari 2016. Apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak terdapat pembatasan di dalam Perjanjian ini untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan rencana penggunaan dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

4. Pada tanggal 4 Desember 2015, Perseroan dan PT Bakrie Telecom Tbk (“BTEL”) menandatangani Perjanjian Penyelesaian Tagihan No. 1089/BTEL-PKS/SMARTFREN/XII/2015.

Perseroan dan BTEL telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 110/Legal/Smartfren/PKS-BTEL/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 020/Legal/Smartfren/Amd-Btel/IV/15 tanggal 24 April 2015. Bahwa sampai dengan tanggal 15 November 2015, BTEL masih belum melunasi pembayaran uang sewa sebesar Rp161.067.426.235, maka perjanjian ini telah diakhiri per tanggal 15 November 2015. Namun demikian BTEL berkenan untuk menyelesaikan tunggakan uang sewa. Per tanggal 27 November 2015, BTEL telah melakukan pembayaran sebesar Rp8.100.000.000 sehingga BTEL masih memiliki kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda sebesar Rp173.487.922.861. Apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perjanjian ini tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. Tidak terdapat pembatasan di dalam Perjanjian ini untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan rencana penggunaan dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

81

No. Perihal Uraian5. Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perseroan

dan PT Bakrie Telecom Tbk (“BTEL”) menandatangani Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 932 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz BTEL kepada Perseroan, telah ditetapkan persetujuan pengalihan izin penggunaan pita spectrum frekuensi radio pada frekuensi radio 800 MHz kepada Perseraon. Sehubungan dengan ini Perseroan dan BTEL sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sepakat untuk melakukan penggabungan kegiatan usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih sehat dan efisien.

Berdasarkan Perjanjian ini, BTEL akan memperoleh kompensasi berupa saham Perseroan sebanyak 1.000.000.000 saham yang dapat berupa saham Seri A, Seri B dan Seri C, dan Perseroan akan memberikan dan menyerahkan kontribusi Perseroan untuk digunakan sebagai pembayaran biaya frekuensi terhutang. Apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perjanjian sewa jaringan telekomunikasi, BTEL menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh Perseroan pada pita frekuensi 800 Mhz, sebesar 1 (satu) kanal, dengan biaya sewa sebesar Rp30.000.000.000,00 per bulan untuk jangka waktu sewa tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan amandemen perjanjian tertanggal 24 April 2015, biaya sewa disepakati menjadi Rp27.000.000.000,00 per bulan, terhitung sejak Mei 2015.

Tidak terdapat pembatasan di dalam Perjanjian ini untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan rencana penggunaan dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

6. Pada tanggal 18 Mei 2016, Perseroan, PT IBM Indonesia (“IBM”) dan PT Binareka Tatamandiri (“Binareka”) menandatangani perjanjian gabungan untuk penyediaan Customer Experience Management System Solution (“CEMS”) yang terakhir kali diamandemen dengan Addendum Terhadap Perjanjian Gabungan dengan No. 026/Procurement/SMARTFREN/PKS-IBM-Binareka/V/2016 and 750332 tanggal 22 Juni 2016.

Berdasarkan Perjanjian ini Perseroan ingin membeli perangkat dari Binareka yang merupakan penjual kembali resmi IBM di wilayah Indonesia, sebagai hasil pengadaan perangkat tersebut, Perseroan ingin membeli layanan tambahan dari IBM untuk implementasi Deep Packet Inspection (DPI) dengan kecepatan sampai dengan 190 Gbps dan Subscription and Support (S&S). Selanjutnya perseroan menunjuk PT Bintang Timur Persada sebagai agen pembelian untuk menerbitkan pesanan pembelian untuk perangkat dan melakukan seluruh pembayaran kepada Binareka.

Perjanjian ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp75.911.448.434 untuk layanan yang disediakan sampai tanggal 31 Mei 2021. Apabila terjadi sengketa atas Perjanjian ini maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tidak terdapat pembatasan di dalam Perjanjian ini untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan rencana penggunaan dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

10. PERJANJIAN PENTING ENTITAS ANAK

No. Perihal Uraian1. Pada tanggal 13 Mei 2016, Smartel sebagai

debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan China Development Bank Corporation (CDB) sebagai pemberi pinjaman.

Perjanjian Fasilitas Kredit sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dibayar pada bulan ke-24 setelah tanggal utilisasi. Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya. Perjanjian kredit ini akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian telepon genggam atau peralatan telekomunikasi nirkabel. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan seluruh kas di bank yang dimiliki Distra, dan corporate guarantee dari Perseroan, Distra dan PT Sinar MasTunggal dan sebagian saham perusahaan kelompok usaha Sinarmas. Smartel harus memperoleh persetujuan dari CDB apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi perusahaan, merger, de-merger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis perusahaan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek. Terdapat persyaratan pendahuluan bagi Smartel untuk menjual, mengalihkan dan melepaskan aset perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, mendistribusikan dividen, menukar modal saham atau menerbitkan saham baru kepada pihak lain. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di London Court of International Arbitration. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

82

No. Perihal Uraian2. Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian tanggal

29 Juni 2011 yang kemudian diamandemen dan dinyatakan kembali tanggal 18 Juli 2011 dan diamandemen kembali tanggal 27 Juni 2014, antara Smartel sebagai debitur, China Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman, arranger dan agen, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai agen sekuritas yang kemudian diamandemen pada tanggal 28 September 2015 dengan perubahan agen sekuritas menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian sebesar USD350.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya, kecuali untuk pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo tanggal 29 Juni 2019. Fasilitas kredit pembelian ini dijamin dengan saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi dan PT Wahana Inti Nusantara, akta fidusia pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini, piutang usaha, seluruh kas di bank yang dimiliki Smartel, sebagian saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk , corporate guarantee dari PT Sinar Mas Tunggal, dan sebagian saham perusahaan kelompok usaha Sinarmas. Smartel harus memperoleh persetujuan dari China Development Bank apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi perusahaan, merger, de-merger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis perusahaan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Inggris. Tidak terdapat negative covenants terkait pembagian deviden yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase II sebesar USD350.000.000 pada tanggal 29 Juni 2011 dimana Smartel sebagai peminjam dan China Development Bank Corporation (CDB) sebagai pemberi pinjaman. Hal ini disebabkan hingga saat ini Smartel masih mengalami rugi periode berjalan dan saldo defisit pada tanggal 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp980.960 juta dan Rp8.405.756 juta, sehingga Smartel tidak dapat melakukan pembagian deviden pada tahun 2018. Selain itu, perjanjian kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2019, sehingga di tahun 2019 tidak terdapat pembatasan.

3. Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian tanggal 30 Juni 2015 antara Smartel sebagai debitur dan China Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman, arranger dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas.

Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian sebesar USD300.000.000. Pinjaman ini dibayar dengan 11 (sebelas) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atas pembayaran pokok dan akan jatuh tempo ditahun 2023. Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya, kecuali untuk pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2023. Fasilitas kredit pembelian ini dijamin dengan saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi dan PT Wahana Inti Nusantara, akta fidusia pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini, piutang usaha, seluruh kas di bank yang dimiliki Smartel, sebagian saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, corporate guarantee dari PT Sinar Mas Tunggal, dan sebagian saham perusahaan kelompok usaha Sinarmas. Smartel harus memperoleh persetujuan dari China Development Bank apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi perusahaan, merger, de-merger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis perusahaan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Inggris. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

4. Master Agreement with respect to the design, engineering, supply, construction, installation, testing, Commissioning, operation and maintenance of a Campaign Management System (CMS) within the BSS & VAS Platform No. MA-BSSVAS-CMS-01/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 antara Smartel dan ZTESOFT Singapore Technology Pte Ltd

Objek perjanjian ini yaitu Campaign Management System (CMS) dengan turnkey basis, yang terintegrasi dengan platform BSS & VAS. Nilai perjanjian fase pertama sebesar USD2.772.821 dan fase kedua USD329.608. Perjanjian berlaku sejak 10 Agustus 2012 hingga Para Pihak membebaskan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan pada Negara Inggris. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

83

No. Perihal Uraian5. Master Agreement with respect to the design,

supply, installation, upgrading, testing integration, commissioning, optimization, warranty, spares and support of a LTE and LTE-A network in Indonesia No. MA-LTE NETWORK-01/ZTE/XI/2014 tanggal 20 Desember 2014 antara Smartel dan ZTE Corporation

Objek perjanjian yaitu jaringan LTE dan LTE-A. Nilai perjanjian yaitu USD401.977.596. Pada tanggal 1 Februari 2018, untuk keperluan ekspansi jaringan, Para Pihak menandatangani perjanjian dengan nilai kontrak USD280.796.362. Perjanjian berlaku sejak 20 Desember 2014 hingga Para Pihak membebaskan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan pada Negara Inggris. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

6. Master Agreement No. MA-LTE NETWORK-01/XI/2014 tanggal 8 Desember 2014 antara Smartel dan Nokia Solutions and Networks Oy dan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia

Objek perjanjian yaitu jaringan dengan frekuensi sebesar 850 Mhz dan/atau peralatan yang dibuat untuk Jaringan 850 tersebut dan jaringan dengan frekuensi sebesar 2300 Mhz. Nilai Perjanjian yaitu USD383.584.706. Perjanjian berlaku sejak 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal dimana Para Pihak telah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Hong Kong International Arbitration Centre dengan menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

7. Settlement Agreement tanggal 30 Oktober 2017 antara Smartel dan Samsung Electronics Co. Ltd dan PT Samsung Electronics Indonesia

Objek perjanjian berupa kesepakatan perdamaian sehubungan dengan adanya gugatan perdata atas Master Agreement tanggal 6 Oktober 2010. Total jumlah yang harus dibayar Smartel kepada Samsung adalah sebesar USD35.000.000. Jangka waktu tidak diatur namun Smartel wajib melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian, dimana jadwal pembayaran terakhir adalah pada tanggal 31 Desember 2019. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Hong Kong International Arbitration Centre (“HKIAC”) dengan menggunakan HKIAC Arbitration Rules. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

8. Perjanjian Kerjasama Co-Branding No. 045/Commercial/SMART/PKS-Mobile-8/I/10 tanggal 11 Januari 2010 antara Smartel dan PT Mobile-8 Telecom Tbk.

Objek perjanjian berupa kesepakatan melakukan kerjasama untuk menggunakan merek dagang dan logo “SmartFren” pada produk dan/atau pemasaran (iklan) dan/atau promosi. Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia. Tidak terdapat pembatasan/ larangan/persyaratan di dalam Perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PUT III maupun menggunakan dana hasil PUT III sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

84

11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK LISENSI, WARALABA DAN KONSESI

A. Merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menkumham

No

Sertifikat Merek

EtiketKelas

Barang/Jasa

Warna Jangka Waktu Pemilik Merek

Nomor Permohonan/ Tanggal Penerimaan

Permohonan

Nomor Pendaftaran/Tanggal Pendaftaran

1. J002008029398/12 Agustus 2008

IDM000250602/2 Juni 2010

Penyebutan Merek:E-VO+LOGO

38 Merah, Biru, Putih

Berdasarkan Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar, merek berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2028.

Perseroan

2. J002008029396/12 Agustus 2008

IDM000250600/2 Juni 2010

Penyebutan Merek:MOBI MOBILE B R O A D B A N D INTERNET

38 Merah, Orange, Abu-abu

Berdasarkan Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar, merek berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2028.

Perseroan

3. J00200802140/11 Juni 2008

IDM000240949/15 Maret 2010

Penyebutan Merek:BOLA HOLIC

38 Biru, Kuning, Jingga, Putih, Emas, Perak

Berdasarkan Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar, merek berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2028.

Perseroan

4. D002011003342/27 Januari 2011

IDM0000360206/11 Juli 2012

Penyebutan Merek:Smartfren Live Smart

06 Abu-abu muda, Merah, Kuning

Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021

PT Smart Telecom

85

B. Merek yang dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menkumham

NoNomor Permohonan/ Tanggal Penerimaan

PermohonanEtiket

Kelas Barang/

JasaWarna Pemilik Merek

1. JID2017022480/ 19 Mei 2017

Penyebutan Merek:b-Live

38 Biru, Merah, Orange, Kuning, Hijau, Hitam

Perseroan

12. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (“SDM”) merupakan aset terpenting bagi Perseroan, dengan perannya sebagai brain capital yang menentukan arah perkembangan Perseroan, di mana kualitas SDM menjadi sebuah variabel yang sangat penting. Perseroan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan-karyawannya dan juga mengutamakan kesetaraan kesempatan yang berbasis kompetensi dan kepatutan serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku di Perseroan. Berbagai fasilitas dan sarana kesejahteraan yang diberikan Perseroan antara lain:a. Gaji yang kompetitif. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional dari

Departemen Tenaga Kerja. Selain itu terdapat Tunjangan Hari Raya.b. BPJS Ketenagakerjaan.c. Tunjangan Pengobatan.d. Tunjangan Telekomunikasi.e. Fasilitas/tunjangan kendaraan untuk level tertentu.

Pada tanggal 30 Juni 2018, SDM Perseroan dan Entitas Anak berjumlah 2.233 orang. Tabel-tabel berikut ini menyajikan komposisi sumber daya manusia Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan kategori masing-masing:

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Jabatan30 Juni 31 Desember

2018 2017Direktur 14 16Wakil Direktur Senior/Wakil Direktur 71 69Manajer Senior 156 313Manajer 479 331Supervisor & Staf 1.513 1.384Jumlah 2.233 2.113

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan30 Juni 31 Desember

2018 2017Pasca Sarjana 130 140Sarjana 1.776 1.543Diploma 303 397SMA & sederajat 24 33Jumlah 2.233 2.113

86

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia

Usia30 Juni 31 Desember

2018 201720-30 456 48431-40 1.084 1.03841-50 596 517>50 97 74Jumlah 2.233 2.113

Perseroan secara aktif berupaya untuk merekrut karyawan yang memiliki kompetensi. Strategi yang digunakan dalam perekrutan karyawan pada dasarnya menggunakan metode yaitu Employee Referral, iklan, Internal Opportunity System serta Campus Recruitment. Sementara itu, sebagai komitmen Perseroan untuk menggali potensi internal, Internal Promotion juga merupakan salah satu metode yang cukup baik untuk memperoleh kemampuan unggul dari dalam Perseroan melalui mekanisme penilaian karyawan. Perseroan memberikan penekanan yang besar terhadap pendidikan seperti pelatihan dan pengembangan karyawan. Perseroan mengirim karyawan pada berbagai tipe program pelatihan internal dan eksternal serta kursus yang mencakup program-program seperti penjualan dan teknis, meliputi kursus kepemimpinan dan program cross training. Perseroan juga mengembangkan kemampuan karyawan seperti Smartfren Ambassador dan customer service dengan program pelatihan dan pengembangan serta sistem jenjang karir. Perseroan juga menghargai kemampuan karyawan dan memiliki program pengembangan manajemen untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan serta keahlian dari para karyawan.

Perseroan menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan sebagai berikut :1. Integritas2. Sikap positif3. Komitmen4. Perbaikan yang berkelanjutan5. Inovatif6. Loyal.

87

13. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Hubungan kepemilikan saham antara Perseroan, Pemegang Saham Perseroan, dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat dari diagram di bawah ini:

Keterangan:*) Kepemilikan saham Perseroan atas DSJ sebanyak 1 lembar saham.**) Kepemilikan saham DSJ atas EKS sebanyak 1 lembar saham.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas anak melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak terafiliasi tertentu. Sifat dari hubungan Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak terafiliasi Sifat dari hubungan Sifat dari transaksi

PT Bank Sinarmas Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Jasa

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Jasa dan Produk Telekomunikasi

PT Duta Pertiwi Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian Jasa

PT Asuransi Jiwa Sinarmas Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian Jasa

PT Asuransi Sinarmas Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian Jasa

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Produk Telekomunikasi

PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Produk Telekomunikasi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian Jasa dan Penjualan Produk Telekomunikasi

88

Pihak-pihak terafiliasi Sifat dari hubungan Sifat dari transaksi

PT Bumi Serpong Damai Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian dan Penjualan Jasa

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Jasa, Pemegang Obligasi Wajib Konversi

PT Arara Abadi Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Barang

PT Sinarmas Teladan Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian Jasa

PT Sinarmas Sekuritas Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Barang dan Jasa

PT Sinarmas Multifinance Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Jasa

PT Mora Quatro Multimedia Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Jasa

PT Global Pay Indonesia Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Pembelian Jasa Keuangan

PT The Univenus Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Barang dan Jasa

PT Oki Pulp & Paper Mills Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Barang

PT Ivo Mas Tunggal Kesamaan pemegang saham tidak langsung

Penjualan Jasa dan Produk Telekomunikasi

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

KeteranganPersentase terhadap total aset atau total liabilitas

30 Juni 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016Kas dan setara kas 0,64% 0,04% 0,10%Piutang usaha 0,00% 0,00% 0,04%Piutang lain-lain 0,00% 0,00% 0,00%Utang usaha dan utang lain-lain 0,00% 0,00% 0,00%

KeteranganPersentase terhadap pendapatan usaha

30 Juni 2018 30 Juni 2017* 31 Desember 2017 31 Desember 2016Pendapatan usaha 0,64% 0,68% 0,59% 0,84%Beban usaha 0,02% 0,03% 0,03% 0,04%Pendapatan lain-lain 0,07% 0,06% 0,08% 0,80%


15. ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 105 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 62.359 m2.

16. ASURANSI

No. Polis Asuransi Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu1. Polis Standar Asuransi

Gempa Bumi Indonesia No. 2010010518000426 tanggal 24 Mei 2018

PT Asuransi Asoka Mas

a. Bangunan (melebihi 3 lantai) berlokasi di Jalan Pahlawan Seribu CBD Lot 12A Serpong, Tangerang Selatan, Banten

b. Bangunan (melebihi 3 lantai) berlokasi di Wisma BII Surabaya Lantai 5, Jalan Pemuda No. 60-70, Surabaya, Jawa Timur

USD11.992.459,21

USD5.156.308,69

31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

89

No. Polis Asuransi Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu2. Polis Standar Asuransi

Gempa Bumi Indonesia No. 2010010518000357 tanggal 16 Mei 2018


112 (seratus dua belas) Gerai Smartfren yang berlokasi di regional Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan Kalimantan

Rp302.422.581.988,25 31 Maret 2018 s.d.

31 Maret 2019

3. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 2010010518000368 tanggal 17 Mei 2018


22 (dua puluh dua) Bangunan (melebihi 3 lantai) yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, Muja Muju, Yogyakarta, Semarang, Jawa Tengah, Badung, Bali, Jember, Madiun, Jawa Timur, Malang, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Bogor, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Banten, Menteng, Jakarta Pusat, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Batam, Kepulauan Riau, Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau, Bandar Lampung, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Manado, Sulawesi Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan, Cirebon, Jawa Barat, dan Bandung, Jawa Barat

Rp302.422.581.988,25 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

4. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 2010010518000459 tanggal 1 Juni 2018


31 (tiga puluh satu) Bangunan Non-BTS yang berlokasi di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Batam, Kepulauan Riau, Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau, Bandar Lampung, Lampung, Palembang dan Plaju, Sumatera Selatan, Manado, Sulawesi Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan, Jambi, Bogor, Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Badung, Bali, Surabaya, Jawa Timur, Manado, Sulawesi Utara, Karawang, Jawa Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Cideng, Jakarta Pusat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Rp107.012.500,00 31 Maret 2018s.d

31 Maret 2019

90

No. Polis Asuransi Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu5. Polis Standar

Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor No. 58.400.2018.00018 tanggal 3 Mei 2018

PT Asuransi Sinar Mas

20 (dua puluh) Kendaraan jenis Sepeda Motor dengan merek Honda Fit X New, Supra Fit DB

Rp96.850.000,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

6. Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.400.2018.00081 tanggal 11 Mei 2018

PT Asuransi Sinar Mas

122 (seratus dua puluh dua) Kendaraan jenis Mobil dengan merek Toyota Avanza, Fortuner, Innova, Camry, Alphard, Corolla Altis, Honda CRV, Isuzu Panther, Daihatsu Xenia, Granmax, dan Mitsubishi Colt Diesel Truck

Rp23.240.000.000,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

7. Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.400.2018.00077 tanggal 30 April 2018

PT Asuransi Sinarmas

22 (dua puluh dua) Kendaraan jenis Mobil dengan merek Daihatsu Ayla, Granmax, dan Toyota Avanza, Dyna

Rp2.105.000.000,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

8. Polis Standar Kendaraan Bermotor No. dengan invoice 58.400.2018.00017 tanggal 3 Mei 2018


6 (enam) Kendaraan jenis Sepeda Motor dengan Merek Honda Mega Pro, Supra Fit, dan Supra X

Rp26.100.000,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

9. Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.400.2018.0008 tanggal 4 Mei 2018


276 (dua ratus tujuh puluh enam) Kendaraan jenis Mobil dengan Merek: Honda CRV, City, Toyota Avanza, Kijang Innova, Fortuner, Vios, CorollaToyota Avanza, Daihatsu Xenia, Ayla, Grand Max, Isuzu Panther, Nissan Stage, Ford suruhnya, Ranger Double, Mitsubishi Colt Diesel, L300

Rp25.270.000.000,00 31 Maret 2018s.d

31 Maret 2019

10. Polis semua risiko harta benda No. 2010011018000222 tanggal 6 Juni 2018


22 (dua puluh dua) aset non BTS yang berlokasi di Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Karanganyar, Kaliwates, Malang, Madiun, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Makassar

Rp218.887.550.000,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

11. Polis semua risiko harta benda No. 2010011018000153 tanggal 16 Mei 2018


112 (seratus dua belas) Galeri yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan

Rp302.422.581.988,25 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

91

No. Polis Asuransi Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu12. Polis semua risiko

harta benda No. 2010011018000164 tanggal 17 Mei 2018


23 (dua puluh tiga) objek yang berlokasi di Karanganyar, Yogyakarta, Semarang, Bali, Jember, Madiun, Malang, Surabaya, Tangerang Selatan, Jakarta, Aceh, Batam, Padang, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Manado, Banjarmasin, Makassar, Cirebon, Bandung,

Rp461.819.529.428,40 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019



31 (tiga puluh satu) objek yang berlokasi di Aceh, Batam, Padang, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Manado, Banjarmasin, Makassasar, Medan, Lampung, Palembang, Jambi, Bogor, Bandung, Klayan, Semarang, Lombok, Anganlaka, Rungkut, Tuban, Sumberrejo, Manado, Karawang, Kalimantan Barat, Jakarta

Rp107.012.500.000,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019



2 (dua) perangkat yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur

Rp17.148.768,00 31 Maret 2018s.d.

31 Maret 2019

17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah operator seluler berbasis teknologi 4G LTE dengan jangkauan terluas di Indonesia. Layanan 4G LTE adalah layanan teknologi jaringan nirkabel generasi ke-empat (4G) yang telah diadopsi oleh mayoritas operator GSM dan CDMA di seluruh dunia. Teknologi ini menjadikan operator tidak lagi membedakan jaringan GSM ataupun CDMA, melainkan sudah menjadi satu kesatuan jaringan 4G LTE.

Perseroan telah meluncurkan layanan 4G LTE Advanced secara komersial di bulan Agustus 2015 dengan menggunakan dua teknologi sekaligus, yaitu teknologi FDD dan TDD di frekuensi 850 MHz dan 2300 MHz. Terobosan ini menjadikan Perseroan sebagai satu-satunya operator yang menerapkan jaringan 4G LTE hybrid yang pertama dan terluas di Indonesia. Untuk mendukung ekosistem layanan 4G LTE Perseroan, smartphone Andromax 4G LTE dan wireless router atau MiFi 4G LTE telah diluncurkan di tahun yang sama.

Untuk memperluas layanan dan jangkauan layanan, Perseroan senantiasa memperkuat permodalan yang didukung penuh oleh Pemegang Saham Perseroan. Per 30 Juni 2018, mayoritas saham Perseroan dimiliki oleh PT Bali Media Telekomunikasi (31,1%), diikuti PT Wahana Inti Nusantara (29,7%), PT Global Nusa Data (27,4%), dan sisanya dimiliki oleh publik (11,8%).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Jasa selular. Perseroan menawarkan rangkaian komprehensif produk-produk layanan data, layanan pesan singkat dan layanan suara, termasuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) 4G LTE kepada sekitar 9,5 juta pelanggan selular di seluruh Indonesia, per tanggal 30 Juni 2018.

92

b. Jasa telekomunikasi tetap. Perseroan adalah penyedia jasa telekomunikasi tetap nirkabel (fixed wireless) di Indonesia. Layanan jasa ini ditujukan untuk pelanggan korporasi dan/atau tersedia di area-area tertentu.

c. Jasa Sambungan Langsung Internasional melalui Voice over Internet Protocol (VoIP). Pengguna layanan ini dapat melakukan panggilan internasional melalui SLI 01033 dan SLI 01068.

Perseroan merupakan salah satu operator yang memiliki jangkauan terluas di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki sekitar 15.958 BTS dan jangkauan jaringan 4G LTE Perseroan tersebar di Aceh, Balikpapan, Bandar Lampung, Bandung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Bantul, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bireun, Blitar, Bogor, Brastagi, Bukit Tinggi, Ciamis, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Dumai, Duri, Garut, Gresik, Jakarta, Jember, Kediri, Kota Baru, Kota Bumi, Kotamubago, Kudus, Lahat, Lhoksomawe, Madiun, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Martapura, Mataram, Medan, Metro, Padang, Padang Panjang, Pagar Alam, Palembang, Palopo, Pandeglang, Pare Pare, Pariaman, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Ponorogo, Pontianak, Prahbumulih, Probolinggo, Purwakarta, Sabang, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Singkawang, Situbondo, Subang, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Surakarta, Tanggerang, Tanggerang Selatan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Temanggung, Tulungagung, Wonosari, Wonosobo dan Yogyakarta.

Berikut ini perkembangan jumlah pelanggan, BTS, Average Revenue Per User (ARPU), pendapatan dan EBITDA pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:


2018 2017 2016 2015Pelanggan

Pascabayar 180 182 200 189 Prabayar 9.345 11.344 10.865 10.840

BTS 15.958 14.795 16.621 15.140 ARPU (dalam ribuan Rupiah)

Pascabayar 48,6 75,4 82,4 90,2 Prabayar 41,5 33,9 27,2 20,6 Campuran 41,6 34,6 28,2 21,7

Pendapatan (dalam miliar Rupiah) 2.543 4.668 3.637 3.026 EBITDA (dalam miliar Rupiah) 427 663 149 209

B. Kondisi Perekonomian

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank dalam lima tahun terakhir juga bertumbuh stabil dikisaran 5% dan pada tahun 2017 mencapai posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu 5,07% yoy, cukup baik jika dibandingkan dengan negara di wilayah Asia lainnya. Hal ini menjadi modal yang cukup baik bagi para investor untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah Indonesia yang tergolong tinggi. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, ekonomi Indonesia juga termasuk yang kuat dan stabil terhadapgangguan dan guncangan dari krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki iklim investasi yang baik bagi investor domestik maupun asing untuk mengembangkan bisnisnya.

Sektor industri jasa juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di atas 5% yoy. Dapat diperhatikan pada grafik dibawah bahwa pertumbuhan industri jasa perusahaan dalam 5 tahun terakhir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

93

Sumber: bps.go.id

9.24%

6.32% 7.91%

9.81%

7.69%7.36%

8.44%

6.17%6.03%

5.56% 5.01%4.88% 5.03% 5.07%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jasa Perusahaan

GDP

Pertumbuhan GDP Indonesia 2011-2017

Menurut World Bank untuk ekspektasi tahun 2018 PDB rill akan terus bertumbuh hingga mencapai kisaran 5,3%. Sampai saat ini, konsumsi domestik yang kuat dan reformasi fiskal melalui restrukturisasi penggunaan anggaran pemerintah untuk sektor yang produktif, masih merupakan penyokong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan perekonomian domestik yang kondusif dan tingkat permintaan terhadap produk Perseroan yang masih tinggi, kedepannya Perseroan masih memiliki peluang untuk berkembang dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan juga kinerja keuangan, sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai.

C. Prospek Industri

Berdasarkan hasil survey 2017 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa, setara 54,68% dari total populasi penduduk di Indonesia sebanyak 262 juta jiwa. Nilai pengguna internet ini meningkat dengan CAGR sebesar 14,67% dari tahun 2012 hingga 2017. Pulau Jawa tercatat memiliki jumlah pengguna internet tertinggi, disusul oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua. Jika ditinjau per wilayah penetrasi, pengguna internet di pulau Jawa adalah sebesar 57,7%, Bali-Nusra sebesar 54,32%, Sumatera sebesar 47,20%, Kalimantan sebesar 72,19%, Sulawesi sebesar 46,70% dan Maluku-Papua sebesar 41,98%. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat peluang perluasan pangsa pasar di daerah-daerah yang masih belum terjangkau di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet tersebut meningkat terutama pada tahun 2014 hingga 2016 yang juga terlihat dari hasil survey tahun awal penggunaan internet sebesar 37,12%.

Sumber : Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017

6382 88.1

110.2132.7

143.26

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Pengguna Internet(dalam juta jiwa)

Juta

Jiw

a

Secara garis besar, perekonomian tahun 2018 mendapatkan prakiraan yang optimis dan diproyeksikan terus meningkat baik secara global maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan hal ini akan berpengaruh pada dunia usaha.

94

Pada era digitalisasi ini, penggunaan internet pada berbagai dunia usaha dan sektor juga semakin berkembang dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pada bidang ekonomi, internet berfungsi untuk pencarian harga, membantu pekerjaan, informasi membeli, beli dan jual online, pencarian kerja, serta transaksi perbankan. Pada bidang layanan publik, internet juga berfungsi untuk pencarian informasi peraturan dan perundang-undangan, informasi administrasi, pendaftaran KTP/SIM/Passpor/BPJS, laporan pajak dan laporan pengaduan. Di bidang edukasi, internet dapat dimanfaatkan untuk perolehan artikel, video tutorial, berbagi artikel dan video edukasi, kursus online serta daftar sekolah. Di bidang gaya hidup, internet digunakan untuk sosial media, mengunduh musik, video, film, mencari berita, entertainment, serta bermain game online. Di bidang sosial, politik dan kesehatan internet berfungsi dalam pencarian berita lingkungan, sosial dan kesehatan, pencarian informasi agama, berita politik dan berkegiatan amal, serta konsultasi dengan ahli kesehatan.

Dengan jumlah pengguna ponsel dan penetrasi internet yang akan terus bertambah mengingat pentingnya penggunaan internet, serta koneksi 4G yang akan semakin diterima oleh pasar, kami yakin bisnis layanan data akan bertumbuh dengan kuat. Keberpihakan pemerintah terhadap era digitalisasi, antara lain ditandai oleh pencanangan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar Asia Tenggara, peluncuran peta jalan perdagangan elektronik, dan paket kebijakan ekonomi yang mendukung UMKM serta perusahaan rintisan, tentunya akan mendorong akses digital di seluruh Indonesia dan hal ini pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan digital.

Pengguna ponsel, penetrasi internet, penerima layanan data dan pengguna koneksi 4G akan terus bertumbuh dalam tahun-tahun ke depan. Hal ini diyakini akan dapat banyak membantu pertumbuhan serta perjalanan Indonesia menuju ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

D. Strategi Pengembangan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Dalam mengembangkan usaha, Perseroan berfokus pada empat strategi utama, yakni strategi usaha, strategi pemasaran, strategi produk dan handset, dan strategi pengembangan infrastruktur.

Strategi Usaha

Pendapatan telah bertumbuh hampir 5 (lima) kali lipat sejak tahun 2011 dan EBITDA Perseroan tetap positif hingga saat ini, dengan marjin EBITDA mencapai 17% di semester I 2018. Sesuai dengan fokus Perseroan pada layanan Data, pertumbuhan layanan Data terus meningkat dan memiliki kontribusi hingga 95% dari total pendapatan Perseroan di semester I 2018. Dengan selesainya program migrasi pelanggan Perseroan dari CDMA ke 4G LTE di akhir tahun 2017, pelanggan 4G LTE Perseroan saat ini telah mencapai 9,5 juta pelanggan.

Produk dan paket unggulan, seperti paket Smartplan, Data dan VAS serta paket internet unlimited hadir di tahun 2018 untuk memanjakan pelanggan Perseroan dengan layanan Data yang unggul dan inovatif. Paket bundling melalui promo pembelian handset OMH maupun Andromax disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, terutama pada layanan Data, agar loyalitas pelanggan dapat terjaga dan terus meningkat.

Strategi Pemasaran

Dengan mengikuti pertumbuhan tren digital di Indonesia, Perseroan terus meningkatkan strategi pemasaran yang berbasis digital dari tahun ke tahun. Kampanye dan promosi melalui sosial media menjadi strategi penetrasi yang sangat efektif. Beragam informasi tersedia pada media sosial Perseroan, yaitu melalui Smartfren Community yang mendapat respon sangat positif di mata pelanggan dengan jumlah respon dan aktivitas interaktif yang terus meningkat. Beberapa pencapaian dalam media sosial Perseroan seperti: 3 juta fans pada akun Facebook, 700 ribu follower pada akun Twitter, 81 ribu follower pada akun Instagram dan lebih dari 50 ribu subscribers pada channel Youtube Perseroan. Hal ini tentu saja merupakan pencapaian yang positif bagi Perseroan karena terhubungnya komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan masyarakat.

95

Selain penetrasi digital yang dilakukan, kegiatan promosi melalui beragam media pemasaran, seperti brosur, iklan, SMS, website, dan billboard juga tetap dilakukan sepanjang tahun 2018. Jaringan distribusi Perseroan melalui jaringan tradisional dan modern, bahkan melalui e-commerce, juga terus ditingkatkan dengan tujuan menyebarkan produk dan layanan ke seluruh wilayah cakupan layanan Perseroan.

Strategi Produk dan Handset

Di awal tahun 2018, Perseroan kembali meluncurkan paket perdana untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, yaitu kartu perdana 4G Now dan 4G Now+. Dengan kartu ini, pelanggan memiliki kebebasan dalam memilih kuota internet di jaringan 4G LTE sesuai kebutuhan pelanggan. Kehadiran produk ini menjadi bukti bahwa jaringan internet 4G LTE Perseroan dapat diakses oleh smartphone 4G LTE apapun yang digunakan.

Tahun 2017 juga merupakan tahun yang membanggakan bagi Perseroan dengan kerja sama yang dilakukan antara Perseroan dengan Apple melalui produk smartphone premiumnya, yaitu iPhone, sebagai official telco partner di Indonesia. Hal ini berlanjut ke tahun 2018, dimana Perseroan melakukan kerjasama dengan Samsung melalui produk smartphone Galaxy Series, termasuk seri premium Galaxy S9, S9+ dan Galaxy Note 9. Penunjukan ini merupakan pembuktian dari kualitas jaringan 4G LTE Perseroan yang baik dan stabil. Selain kerja sama yang dilakukan dengan iPhone dan Samsung, Perseroan juga telah melengkapi jajaran Open Market Handset (OMH) dengan smartphone dari vendor global lainnya, seperti Blackberry, Nokia, Motorola dan lainnya.

Strategi Pengembangan Infrastruktur

Perseroan menggunakan teknologi “Carrier Aggregation” yang telah diterapkan dalam teknologi 4G LTE Advanced untuk memberikan layanan 4G LTE yang optimal dan lebih baik. Ditambah dengan teknologi 4G LTE yang berjalan di dua frekuensi sekaligus, yaitu di 800 MHz (FDD) dan 2300 MHz (TDD), Perseroan berhasil mengakomodasi layanan 4G LTE dengan keunggulan pada coverage wilayah yang dijangkau dengan frekuensi 800 MHz dan juga kapasitas besar yang dimiliki oleh frekuensi 2300 MHz. Layanan 4G LTE Perseroan menjadi lebih baik dan semakin diakui oleh pelanggan.

Hingga 30 Juni 2018, Perseroan kembali berfokus pada pengembangan jaringan 4G LTE dengan menyediakan 15.958 BTS 4G LTE yang mencapai lebih dari 200 kota di Indonesia. Sebagai salah satu operator dengan cakupan jaringan 4G LTE yang terluas di Indonesia, Perseroan berhasil menyelimuti sebagian besar wilayah Jawa-Bali dan kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan jaringan 4G LTE. Sejalan dengan investasi jaringan 4G LTE yang terus dilakukan serta meningkatnya konsumsi layanan Data oleh pelanggan Perseroan, jumlah trafik layanan Data meningkat pesat hampir dua (2) kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Prospek Usaha

Perseroan berkomitmen untuk terus melanjutkan srategi yang berfokus pada layanan Data melalui pengembangan jaringan 4G LTE yang akan terus ditingkatkan, baik dari segi kapasitas maupun cakupan jaringan, peningkatan kerja sama handset OMH untuk menarik minat pelanggan yang ada maupun pelanggan baru, serta peluncuran produk-produk unggulan dalam layanan Data yang berdaya saing dan memberi kepuasan bagi pelanggan Perseroan. Ekosistem digital yang telah hadir akan diprediksi semakin berkembang dan layanan-layanan pendukung, seperti aplikasi dan lainnya, menjadi vital bagi pertumbuhan ekosistem. Perseroan ingin mengambil bagian dalam proses pengembangan ekosistem digital tersebut melalui layanan VAS yang saat ini masih dalam tahap perkembangan dan akan terus bertumbuh.

96

IX. EKUITAS

Tabel ekuitas berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian melalui laporannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati.



2018 2017 2016EkuitasEkuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas

indukModal ditempatkan dan disetor 16.721.142 16.721.142 16.721.142Tambahan modal disetor - bersih 718.357 718.357 717.848Obligasi wajib konversi 10.200.000 10.200.000 3.800.000Saldo laba (defisit)


Jumlah 7.666.142 9.244.549 5.868.821Kepentingan Non-Pengendali 227 321 461Jumlah Ekuitas 7.614.179 9.244.870 5.869.282

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel berikut ini struktur HMETD dan Waran Seri II yang dilaksanakan oleh Perseroan:

A. HMETD

Jumlah saham : 67.408.815.566Total dana hasil HMETD setelahDikurangi biaya-biaya emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.734.275.492.675Nilai Nominal : Rp100,-Harga Pelaksanaan : Rp100,-Rasio konversi : 20:13

B. Waran Seri II

Jumlah saham : 36.297.054.535Total dana hasil HMETD setelahDikurangi biaya-biaya emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.629.705.453.500Nilai Nominal : Rp100,-Harga Pelaksanaan : Rp100,-Rasio konversi : 13:7

97

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dengan basis proforma pada tanggal 30 Juni 2018 dengan asumsi semua HMETD dan Waran Seri II yang ditawarkan, dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 30 Juni 2018:


Keterangan 30 Juni2018

Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan Waran Seri II

Proforma Ekuitas 30 Juni 2018

EkuitasEkuitas yang dapat diatribusikan kepa-

da pemilik entitas indukModal ditempatkan dan disetor 16.721.142 6.740.882 3.629.705 27.091.729Tambahan modal disetor - bersih 718.357 (6.606)* - 711.751Obligasi wajib konversi 10.200.000 10.200.000Saldo laba (defisit)

Ditentukan penggunaannya 100 100Tidak ditentukan penggunaannya (20.025.647) (20.025.647)

Jumlah 7.613.952 6.734.275 3.629.705 17.977.933Kepentingan Non-Pengendali 227 - - 227Jumlah Ekuitas 7.614.179 6.734.275 3.629.705 17.978.160

Keterangan:*) Perkiraan Biaya Emisi

98

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka PUT III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya, termasuk hak untuk menerima dividen yang mungkin dibagikan setelah PUT III ini.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan, manajemen Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam DPS, yang memuat nama pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mulai tahun buku 2022, di mana pada saat itu diperkirakan bahwa Perseroan telah memperoleh saldo laba, sehingga dapat membagikan dividen sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Kebijakan dividen yang diusulkan adalah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik terkait dengan pembagian dividen yang terdapat pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

99

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 jo. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak

Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No.36 tahun 2008.

4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

5. Berdasarkan Pasar 17.2.c Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

100

Sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea meterai. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

CALON PEMESAN HMETD DALAM PUT III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT III INI.

101

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga.

Pokok-pokok yang diatur berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara lain adalah sebagai berikut:

Pihak : PT Smartfren Telecom Tbk (Perseroan)PT Sinarmas Sekuritas (Pembeli Siaga)PT BCA Sekuritas (Pembeli Siaga)

Obyek Perjanjian : Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk melakukan pembelian seluruh Sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 16 tanggal 25 September 2018 juncto Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembeli Siaga No. 16 tanggal 23 Oktober 2018, dengan syarat dan ketentuan Akta Perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Porsi Pembeli Siaga : Pembeli Siaga akan membeli Saham Baru yang tidak diambilbagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD, sampai sebanyak-banyaknya 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT III. PT Sinarmas Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru terlebih dahulu hingga sebanyak-banyaknya 12.171.190.317 (dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas) Saham Baru. Apabila setelah itu jumlah Saham Baru yang dikeluarkan belum mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru, maka PT BCA Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru hingga sebanyak-banyaknya 12.171.190.317 (dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas) Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT III mencapai 56.600.000.000 (lima puluh enam miliar enam ratus juta) Saham Baru.

Sumber Dana : Kas internal dan/atau pinjaman.

Jangka Waktu : Sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perjanjian dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:a. segala kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah

terpenuhi dengan baik atau salah satu persyaratan dinyatakan dalam Pasal 4 Akta Perjanjian gagal dipenuhi oleh Perseroan dan tidak dikesampingkan oleh pembeli Siaga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS;

b. Apabila untuk alasan apapun, Saham Perseroan dihentikan dari perdagangan, atau dihapuskan dari pencatatan (delisting) oleh BEI, OJK atau suatu badan pengawas yang menerbitkan peraturan yang mengakibatkan pelarangan pencatatan atau perdagangan HMETD atau saham baru;

c. Jika pernyataan dan jaminan dari Perseroan tidak benar dan ditemukan tidak akurat atau menyesatkan atau melanggar pada saat Tanggal Pernyataan; atau

102

d. Jika pelanggaran terjadi kepada kewajiban Perseroan dalam Akta Perjanjian.

Ketentuan Pembeli Siaga : a. Pembeli Siaga wajib membayar kepada Perseroan pada tanggal pembayaran sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham Baru yang dibeli Pembeli Siaga;

b. Penawaran Umum Terbatas III telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

c. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubung dengan Penawaran Umum Terbatas III telah dinyatakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang akan diterbitkan oleh OJK;

d. Pembeli Siaga menyanggupi kepada Perseroan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian adalah benar dan akurat, dan Pembeli siaga akan bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Pembeli Siaga.

A. Keterangan Singkat PT Sinarmas Sekuritas (“SMS”)

Riwayat Singkat

SMS didirikan dengan nama PT Sinarmas Ekagraha Money Changer berdasarkan Akta No. 234 tanggal 23 Juni 1988 dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Tambahan Berita Negara RI No. 67 tanggal 22 Agustus 1989. Anggaran Dasar SMS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sekuritas No. 1 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah diterima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217988 tanggal 3 Juli 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0085171.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 3 Juli 2018.

PT Sinarmas SekuritasSinarmas Land Plaza, Menara 3 Lantai 5

Jl. M.H Thamrin No. 51Jakarta 10350 – Indonesia

Telepon : (021) 392 5550, Faksimili : (021) 392 5540Website : www.sinarmassekuritas.co.id

Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMS sampai diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra WidjajaKomisaris : Kokarjadi ChandraKomisaris : Kurniawan Udjaja

Direksi

Direktur Utama : Hermawan HoesenDirektur : SuherliDirektur : Fendy SutantoDirektur : Jeffrosenberg Chen LimDirektur : Kerry Rusli

103

Hubungan Afiliasi

Terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan SMS yaitu kesamaan pemegang saham tidak langsung.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan SMS sampai diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

KeteranganNilai Nominal Rp1000 per saham

Jumlah Saham(Lembar)

Jumlah Nilai Nominal(Rupiah) %

Modal Dasar 550.000.000 550.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :

PT Sinarmas Multiartha TbkPT Asuransi Sinarmas

142.699.0001.000

142.699.000.0001.000.000

99,999%0,001%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 142.700.000 142.700.000.000 100%Jumlah Modal Saham dalam Protepel 407.300.000 407.300.000.000

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha SMS adalah dalam bidang perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi.

B. Keterangan Singkat PT BCA Sekuritas (“BCAS”)

Riwayat Singkat

BCAS berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, pada tanggal 22 Mei 1990 dengan nama “PT Dinamika Usahajaya” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.101, tanggal 7 Mei 1990, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.02-2905 HT.01.01.Th.90, tanggal 22 Mei 1990; didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.603/1390, tanggal 28 Mei 1990; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 10 Juli 1990, Tambahan No.2404.

BCAS mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni dengan urutan sebagai berikut:

1. dari bernama “PT Dinamika Usahajaya” menjadi bernama “PT Dinamika Sekuritas” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.80, tanggal 19 Januari 1998, dibuat oleh Drs. Trisasono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

2. dari bernama “PT Dinamika Sekuritas” menjadi bernama “PT Dinamika Usahajaya” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.22, tanggal 29 November 2002, dibuat oleh Yati Kusnoviati Hermen, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.C-26816 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 November 2003, dan terdaftar di dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.12/2004, tanggal 5 Februari 2004; dan

3. perubahan nama terakhir, yaitu dari bernama “PT Dinamika Usahajaya” menjadi bernama “PT BCA Sekuritas” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.5, tanggal 2 Oktober 2012, yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-54329.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 Oktober 2012; didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No.AHU-0092057.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012; dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan No.61127.

104

Anggaran dasar BCAS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33, tanggal 7 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan 4 ayat (2) anggaran dasar, sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-45460, tanggal 31 Oktober 2013; terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100930.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013; dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28, tanggal 8 April 2014, Tambahan No. 4304/L (“Akta No. 33/2013”).

Pengurusan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58, tanggal 20 Februari 2018, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0079148 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 22 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025727.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BCA Sekuritas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dharwin YuwonoKomisaris Independen : Ir. Hendra Iskandar Lubis

Direksi

Direktur Utama : Mardi Henko SutantoDirektur : Imelda Arismunandar

Hubungan Afiliasi

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BCAS.

Struktur Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan BCA Sekuritas adalah berdasarkan Akta No. 33/2013 dan susunan pemegang saham BCA Sekuritas adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 129, tanggal 25 Agustus 2017, dibuat di hadapan Doktor Irawaran Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0166776, tanggal 29 Agustus 2017, terdaftar di dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0107177.AH.01.11.TAHUN 2017, adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Jumlah Saham Nilai Nominal(Rp) %

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Bank Central Asia Tbk 346.500 346.500.000.000 90,00Ir. Chandra Adisusanto 38.500 38.500.000.000 10,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 385.000 385.000.000.000 100,00Saham dalam Portepel 115.000 115.000.000.000

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BCAS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BCA Sekuritas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

105

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

Intiland Tower, Lantai 7Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32Jakarta 10220

No. STTD : 173/BL/STTD.AP/2011Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik IndonesiaNo. Asosiasi : 1699Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 157/VI/2018/GA/JM/MSId tertanggal 25 Juni 2018 dan No.350/IX/2018/JM/MSId tanggal 25 Juni 2018.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT III ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dari estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, Lantai 7Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126Jakarta 10220

No. STTD : 145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Iwan Setiawan

Keanggotaan Asosiasi : Anggota HKHPM No. 200924Pedoman Kerja : Peraturan OJK No. 32/2015 dan Keputusan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Perseroan No. 067A/SFTbk-CS/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penunjukkan Konsultan Hukum.

106

Fungsi utama Konsultan Hukum dalam rangka PUT III ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT III ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT III ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.HJl. Alaydrus No. 16 A, Jakarta Pusat

No. STTD : S-906/PM.22/2018

Fungsi utama Notaris dalam rangka PUT III ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan PUT III, antara lain membuat Berita Acara RUPSLB, perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan serta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dalam PUT III.

Biro Administrasi Efek

: PT Sinartama Gunita

Plaza Sinarmas Land, Tower I Lantai 9Jl. M.H. Thamrin No. 51Jakarta 10350

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek IndonesiaNo. Asosiasi : ABI/IX/2008-007

Fungsi utama BAE dalam rangka PUT III ini sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Sinartama Gunita yang mempunyai kesamaan pemegang saham tidak langsung dengan Perseroan.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

107

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT III, Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pengelola pelaksanaan administrasi saham PUT III Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Smartfren Telecom Tbk No. 13 tertanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 November 2018 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan Harga Pelaksanaan setiap saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama akan mendapatkan 13 (tiga belas) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 14 November 2018 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

2. DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 15 November 2018. Prospektus Final, FPPST dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 16 November 2018 hingga 30 November 2018 dengan membawa:a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi

anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

108

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 16 November 2018 hingga 30 November 2018.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:(i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan

permohonan tersebut;(ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di

dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;(ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

dari bank tempat menyetorkan pembayaran;(iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran

Dasar dan lampiran susunanDireksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);

(iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

(v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 16 November 2018 hingga 30 November 2018 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

109

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 30 November 2018.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang

sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);

b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan

dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar

dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari

bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 2018 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

110

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi

jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT III.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT III harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

Keterangan Rekening Mata Uang Rupiah Keterangan Rekening Mata Uang USDBank Sinarmas

Kantor Cabang Tanah Abang, JakartaAtas nama: PT Smartfren Telecom Tbk

No.Rekening: 0021213373

Bank SinarmasKantor Cabang Thamrin, Jakarta

Atas nama: PT Smartfren Telecom TbkNo.Rekening: 0046695119

Swiftcode: SBJKIDJA

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (in good funds) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 4 Desember 2018.

Dalam hal pembayaran dilakukan menggunakan mata uang USD, maka kurs yang digunakan adalah JISDOR 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Perdagangan HMETD.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

111

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat

pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT III yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Desember 2018. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 7 Desember 2018 hanya bisa dilakukan di:


Telp. (021) 3922332Faks. (021) 3923003

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT III sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (refund).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

112

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja dan jam kerja (Senin - Jumat) mulai tanggal 21 November 2018 hingga 4 Desember 2018. Pengambilan dilakukan di BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); ataub. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau

Pengurus yang masih berlaku;c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermeterai Rp6.000 (enam ribu rupiah)

dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

12. PENGALIHAN HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT III ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 16 November 2018 hingga 30 November 2018 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 39,4% (tiga puluh sembilan koma empat persen) apabila seluruh HMETD dalam PUT III dilaksanakan, dan maksimum 50,0% (lima puluh persen) apabila seluruh HMETD dan Waran Seri II dilaksanakan.

113

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT III ini sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT III, yaitu tanggal 15 November 2018. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 21 November 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri di BAE Perseroan:


Telp. (021) 3922332Faks. (021) 3923003

Apabila sampai dengan tanggal 30 November 2018 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 November 2018 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan sampai dengan tanggal 30 November 2018 tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

prospektus penawaran umum terbatas iii hak … · dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk...

Documents