prosudur beracara
DESCRIPTION
prosudur beracaraTRANSCRIPT
Pasal 31 Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.
(1) Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.(2) Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1) dibentuk: a. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai ahwal al-syakhsiyah dan muamalah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. b. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
SUMBER BERLAKU KUHAP DLM
UU N0. 11 Thn 2006
Study kewenangan (competentie) lembaga peradilan di indo ada 3 hal
Political will pemerintahDasar yuridis kewenanganBatas-batas kewenangan; sep. asas
personalitas keislaman, teritorial
• UUD 1945
• PP no.45 th 1957/Masya selain jawa• UU NO. 7 TH 1989
• UU NO.4 THN 2004/kekuasaan kehakiman• uu. No. 3 thn 2006
• Undang-undang Nomor 44 tahun 1999
• Kepres 11 th 2003. ttg mahkamah syar’iyah• Undang-undang Nomor 11 tahun 2006)
•Qanun Nomor 10 tahun 2002. peradilan syariat Islam
04/12/23 uu. 4 thn 2004 psl 10
Eksistensi peradilan indonesia › Peradilan Umum;› Peradilan Agama;› Peradilan Militer; dan› Peradilan Tata Usaha Negara Psl tsb sama Uu no. 14 th 1970 kec.penambahan dl psl
15 uu no.4 th 2004.(2). Peradilan syariat islam merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan p.a. sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dlm lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum
PENGERTIAN UMUM-Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan-Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.-Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.-Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan-Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Istilah dalam qanun Mahkamah : Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/
Kota dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi ( tingkat banding )
Wilayatul Hisbah : Lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar
Jarimah : Perbuatan terlarang yang diancam dengan ‘uqubat qishash-diat, hudud dan ta’zir
‘uqubat : Ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah qishash-diat, hudud dan ta’zir.
Kew. Masya. Dlm UU. No.7 th 1989. psl. 49
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus perkara tk.l antara orang islam;
a. Perkawinanb. Kewarisan,wasiat dan hibahc. Wakaf dan sadakah
Psl 49 Qanun No. 10 thn 2002 ttg peradilan syari’at islam.
Ahwal al-syakhshiyah; Mu’amalah; dan Jinayah
Psl. 49 qanun No. 10 th 2002. Ahwal al syaksiah; diatur dlm uu no. 7 th
1989 Muamalat; perikatan dan kebendaan, seperti;
jual beli, hutang piutang, qiradh/permodalan, wakilah(kuasa, ihyatul mawat (buka lahan), perbankan , ijarah ,takaful,perburuhan, wakaf,hibah, sadaqah dan hibah.
Jinayah;a. hudud; zina dan qadhaf,
mencuri/merampok,khamar,murtad.b. Qishas/diat; pembunuhan, penganiayanyaanc. Takzir ; selain hudud dan qishas; sep. judi,
penipuan,pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat dan puasa fardhu.
Kedudukan Masya. Dlm kepres 11 th 2003 ps. 1;
Seluruh Peng. Agama.Yang ada di NAD diubah menjadi mahkamah syar’iyah (mis.lsm,pidi dsb)
Peng. Agama Prov. diubah menjadi Masya prop.
Kewenangan masya dlm uu no. 11 tahun 2006 psl. 128
Perd. Syariat islam bagian dari peradilan nasional yang dilakukan oleh masya tanpa pengaruh siapapun.
Masya bagi yg beragama islam Masya berwenang menadili ahwalus
alsyaksiah, muamalat, jinayah berdasarkan islam
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam qanun aceh.
Psl 132. uu no.11 th 2006Hkm acara masya diatur dalam qanun
acehSbl hukum acara qanun aceh dibentuk
berlaku; - mengenai hukum keluarga dan
muamalah berlaku hukum acara peng. Agama/hir./r.bg,
-hukum jinayah berlaku hukum acara pengadilan negeri
uu no. 3 th 2006 kewe. Masyapsl. 49
Pengadilan bertugas dan berwenang ;
a.Perkawinan b. waris c. wasiatd. hibahe. wakaf. f. F. zakat.
g. infaq h. shadaqah. Dan Ilmu ekonomi Syari,ah
Jarimah menurut perspektif Syari’at
Jarimah hudud, diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yg sdh tertentu dan hak allah yg tidak mempunyai hak terendah atau tertinggi yg tidak boleh digunakan oleh siapapun.
Jarimah qishas-diat; ada pembunuhan sengaja dan tidak sengaja
Jarimah takzir, syariat tidak menetapkan hukuman tertentu bagi setiap jarimah takzir, syariat menetapkan sebagian dari jarimah takzirmis. Riba, mengkhianati amanah, memaki,suap, sedangkan lain diserahkan kepada ulilamri sikon masya.
Istlah jarimah ialah perbuatan pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum.
04/12/23
pasal 5 ;setiap orng dilarang mengkosumsi minuman khamar dan sejenisnya
Qanun 12 th 2003 ttg khamar.ps. 26.
Setiap orng melanggar ketentuan dlm psl 5 diancam dng hukumn hudud 40 kali cambuk
Pelangagaran trhadap larangan dl psl. 5 adalah jarimah hudud
Qanun 13 thn 2003 ttg maisir; Setiap org yg melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksuddlm psl 5, diancam dgn uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali;
Setiap orng atau badan hukum atau badan usaha non intasi pemerintah yg melanmggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 7 diancam dengan uqubaat atau denda 35 juta, plng sedikit 15 jut.
Pelanggaran psl 5.6. dan 7 adalah jarimah takzir.
psl. 6, larangn memberikan fasilitas
Qanun 14 thn 2003 ttg. Khalwat psl 22
Setiap orang yg melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam psl .4 diancam dng uqubat takzir berupa dicambuk paling tinggi 9 kali, paling rendah 3 kali/ atau denda banyak 10jut, paling sedikit 2.500.000,-
Setiap orang yg melanggar ketentuan sbagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dng uqubat takzir berupa kurungan palinga lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan dan/atau denda palinga banyak 15 juta, paling sedikit 5 juta
Pelanggaran dalam psl 5 dan 6 adalah jarimah takzir.
-Adanya perbuatan bersunyi-sunyi-Dilakukan oleh dua orang mukallaf atau lebih-Berlainan jenis kelamin-Mereka bukan muhrim-Antara mereka tidak ada ikatan perkawinan
Unsur-unsur khalwat
Penyelidik(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
dalam qanun No. 14 th 2003 pasal 17
Penyidik/ KUHAP pSL 5Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;i. mengadakan penghentian penyidikan;j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Arti Penahanan. Psl. 1 butir 2 KUHAPPenahanan adalah penempatan
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakm dengan penetapannya. Dalam hal serta menurut caraa yang di atur dalam Undang-Undang ini.
Penahanan. Psl. 20• (1)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik
atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
• (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
• (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
PERPANJANGAN TAHANAN
Penyidik
20 hari
Pen. Umum
20 hari
Pen. Umum
Pem. Sidang
20 hari
30 hari
KPN
30 hari
KPN
60 hari
Jeni
s pe
naha
nan
Pasal 22
Jenis penahananJenis penahanan dapat berupa:a.penahanan rumah tahanan negara;b.penahanan rumah;c.penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau
rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan.
Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima darijumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah Iamanya waktu penahanan.
Perintah penahanan/penahanan lanjutan
Pasa
l 21
Penuntut
umum
Pelimpahan berkas
Surat dakwaan.psl.
142
Tuntutan. Psl 137
Unsur srt dakwaan;
-Indentitas lk- uraian lkp,
cermat, waktu,tempat
. Psl 142
Peralihan tahanan Psl. 23 KUHAPPenyidik, Penuntut Umum, Hakim berwenang
untuk mengalihkan jenis penahanan yang satau kepada penahanan yang lain.
Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusan disampaikan pada tersangka/terdakwa/ keluarganya.
Catatan: UU tidak mengatur tentang peralihan tahanan.
PENUNTUTAN : Dilakukan Oleh :
Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) yang ada pada Kejaksaan Negeri setempat.
( pasal 39 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan )
Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. .
Menerima dan memeriksa berkas dari penyidik.•Mengadakan pra penuntutan.•Menahan dan memberi perpanjangan penahanan.•Membuat surat dakwaan.•Melimpahkan perkara ke Mahkamah.•Menyampaikan surat panggilan sidang kpd terdakwa•Melaksanakan penuntutan•Melaksanakan putusan dan penetapan hakim (eksekusi).•Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku.
Surat dakwaanSurat Dakwaan. Psl. 143-144 Kuhap.Penuntut umum melimpahkan perkara ke P.N/Masya
disertai surat dakwaan.Surat dakwaan berisi: Indentitas dan uraian dengan jelas,
cermat dan lengkap disertai dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana. Tidak terpenuhi unsur tersebut bisa batal demi hukum
Surat dakwaan disampaikan pada semua yang terkait.Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sbl
pengadilan menetpkan hari sidang.
Surat dakwaan hanya dapat diperbaiki satu kali, 7 hari sebelum hari sidang dan menyampaikan pada tersangka, penasehat hukum, penyidik.
FUNGSI SURAT DAKWAANBagi Penuntut Umum : sebagai dasar
pelimpahan perkara, dasar pembuktian, dasar tuntutan, dasar upaya hukum.
Bagi Hakim; sebagai dasar pemeriksaan, dasar pertimbangan, dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa
Bagi Terdakwa/Penasehat hukum; sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.
Unsur Surat Dakwaan
Syarat Formil :Nama lengkapTempat lahrUmur dan tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan
Syarat Materil : Uraian cermat ttg tindak pidana;Uraian jelasUraian yang lengkapWaktu/tempus delctieTempat tindak pidana dilakuan/locus delictie
Contoh bentuk surat
dakwaan
1)Tunggal, penuntut umum hanya mendakwakan satu tindak pidana saja; cth psl 362 tentang pencurian.
2)Subsidiaritas, Penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan beberapa tindak pidana secara berlapis yang dimulai dari tindak pidana yang paling berat ancaman pidananya. akan tetapi di dalam pembuktian hanya satu saja dakwaan yang dibuktikan sesuai dengan urutannya. Lazimnya bentuk subsidiaritas ini disusun dengan Primair dan subsidiar;
3)Alternatif, penyusunan dakwaan dalam bentuk ini hampir mirip dengan bentuk subsidiaritas, Penuntut umum ragu tindak pidana yang akan terbukti, apakah pencurian atau penadah, ataupun penuntut umum ragu , peraturan hukum pidana yang mana aan diterapan oleh hakim menurut fakta dipersidangan.
4)Kumulatif, dalam bentuk ini ada beberapa tindak pidana yang didakwakan mis. Pencurian dan membawa senjta api tanpa izin yang berwajib. Dakwaan disusun I dan II, pembuktian sendiri-sendiri.
BENTUK SURAT-SURAT DAKWAAN
Langkah-langkah sbl pemeriksaan persidangan.Ketua P.N. setelah menerima
berkas(wewenangnya) menunjuk Majelis oleh ketua Majelis menetapkan hari sidang.
Ket. Majelis memerintahkan Jaksa untuk pemanggilan terdakwa dan saksi (psl 152)
Dalam pemeriksaan di persidangan ketua majelis memimpin jalnnya sidang dalam bahasa dimengerti oleh terdakwa/saksi
Sidang dinyatakan Terbuka untuk umum, kecuali perkara susila, anak-anak.(batal demi hukum)
Anak belum 7 tahun tidak diperkenankan masuk ruang sidang.
Jenis Pemeriksaan
Perkara kejahatan dan pelanggaran tid
termasuk pasal 25, pembuktian dan
penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Psl. 203
Yaitu tindak pidana ringan kurungan
paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500.
psl. 205
Pidana
ringanPereriksaan lalu
lintas
Kuhap tidak memberi batasan tentang
Proses pemerisaan perkara pidana/jinayah
Pembukaan
sidang oleh
hakim ketua
Indentitas terdakwa
Pembacaan
srt dawa
an
Eksepsi
penasehat
hukum
Brg bukti/pemeriksa
an terdakw
a
Tuntutan
Replik
Putusan hakim
Putusan
eksepsi
Jawaban
tuntutan
Duplik
Alat bukti:1.Ket.saksi2.kt. Ahli3.Surat4. Petunjuk5.Ket.terdakwa
Jarimah
Jar. hudud
Jar.Qishas-diat
Jar.Tazir
1. Zina2. Qazf3. Pencur
i4. Syurb.5. Hiraba
h6. Riddah7. baghy
u
@Bentuk & jenis tlh ada dlm nas.
@Hukuman balasan yg sebanding, yg tdk ada maaf dari ahli waris.@diat, ganti rugi kpd korban/keluarga korban.
Takzir dlm
perbuatan maksatPer.
Menganggu kept. umum
Atas perbuatan makruf
*Abd. Qadir Audah, jenis perapan hukum takzir, adalah : hukum bunuh, hukuman dera, penjara, pengasingan, salib, peringatan keras,,pengucilan,celaan, pengumuman putusan, denda. Pemcatan dari jabatan, hak tdk diangkat mjd pejabat, penytaan harta.
* Dalam Qanun Aceh; Cambuk, penjaraa atau kurungan, denda