provinsi daerah khusus ibukota jakarta tahun 2019 fileprovinsi daerah khusus ibukota jakarta tahun...
TRANSCRIPT
Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
Tahun 2019
BUKU STATISTIK
Dinas KomunikasiInformatika, dan StatistikProvinsi DKI Jakarta
Tim Penyusun
Editor
Pengolah Data
Design Grafis
Pengarah Atika Nur Rahmania
Penanggung JawabHerlinda Harmaini
Nur Izzudin Ardika Iman Satria Hepy Dinawati
Dwi Puspita Sari Adhitya Akbar Suryani Putri Khoirun Nisa
Eko Wahyudi Ahmad Fauzi
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 v
Buku Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 merupakan salah satu media diseminasi statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data dan Informasi yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil kompilasi data statistik sektoral dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik dan instansi lain sampai dengan tahun 2018.
Buku ini membahas data statistik sektoral dan analisis deskriptif yang mencakup data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum dan keamanan, serta data insidensial seperti bencana alam dan penyakit menular. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data statistik sektoral yang disajikan.
Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, semoga buku ini dapat memberikan manfaat.
Jakarta, Mei 2019Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Atika Nur RahmaniaNIP. 197204061998032006
KATA PENGANTAR
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 vii
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I. DATA UMUM
1.1 Geografi
1.2 Pemerintahan
1.3 Demografi
BAB II. SOSIAL dan BUDAYA
2.1 Kesehatan
2.2 Pendidikan
2.3 Kebudayaan Nasional
2.4 Kesejahteraan Sosial
2.5 Agama
BAB III. SUMBER DAYA ALAM
3.1 Pertanian
3.2 Perikanan
3.3 Peternakan
3.4 Pertambangan dan Energi
3.5 Lingkungan Hidup
BAB IV. INFRASTRUKTUR
4.1 Perumahan dan Pemukiman
4.2 Pariwisata
4.3 Pos
4.4 Telekomunikasi dan Informatika
4.5 Perhubungan dan Transportasi
=
=
DAFTAR ISI
v
vii
1
3
6
15
18
22
23
32
39
43
48
52
53
69
73
78
79
82
K
Bab 1. Data Umum (Geografi, Pemerintahan, dan Demografi)viii
BAB V. EKONOMI dan KEUANGAN DAERAH
5.1 Industri
5.2 Perdagangan
5.3 Perbankan
5.4 Ekspor Impor
5.5 Produk Domestik Regional Bruto
5.6 Inflasi
5.7 APBD dan Realisasi
BAB VI. POLITIK, HUKUM, dan KEAMANAN
6.1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
6.2 Hukum 6.3 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BAB VII. INSIDENSIAL
7.1 Bencana Alam
7.2 Penyakit Menular
95
97
100
104
108
110
113
119
122
123
131
135
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 xi
Kepulauan Seribu = 8,70Jakarta Barat = 129,54Jakarta Selatan = 141,27Jakarta Pusat = 48,13Jakarta Timur = 188,03Jakarta Utara = 146,66Total = 662,33Luas lautan = 6.977,5 Km²
Luas WilayahKabupaten/Kota DKI Jakarta (Km²)
Batas WilayahKota DKI Jakarta
Sebelah Selatan = Kota Depok
Sebelah Timur = Provinsi Jawa Barat
Sebelah Barat = Provinsi Banten
Sebelah Utara = Laut Jawa
Selatan
Barat Timur
Utara
Kelembaban, Temperatur , Curah Hujan dan Hari Hujandi DKI Jakarta Tahun 2018
Desember
Kelembaban UdaraRata - rata (%)
Temperatur UdaraRata - rata (%)
Curah Hujan(mm) Hari Hujan
75,0 28,9 45,5 16,0
GeografiProvinsi DKI Jakarta
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 1
Bab IDATA UMUM
1.1 Geografi
1.1.1 Keadaan Geografi
Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6o 12’ LS dan 106o 48’ BT dengan ketinggian tujuh meter di atas permukaan laut. Provinsi ini terbagi menjadi lima kota dan satu kabupaten administrasi yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dengan luas total wilayah 662,33 km2.
Luas Daerah (Km2) Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2017
200
129,54
48,13
141,27
188,03
146,66
8,7
150
100
50
0Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Utara Kepulauan Seribu
Sumber: Biro Tata Pemerintahan
Di antara enam kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 188,03 km2 atau 28,39% dari total wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan luas terkecil, hanya 8,7 km2 atau 1,31% dari total luas wilayah di Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, batas wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
1.1.2 Iklim
Temperatur Udara Rata-rata (oC) Provinsi DKI Jakarta dari Lokasi Stasiun MeterologiMaritim dan Stasiun Meteorologi Kemayoran Tahun 2018
30,0
27,927,5
28,228,829,0 29,0
29,7 29,729,1 29,1
28,7 28,729,529,028,528,027,527,026,526,0
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
K
Bab 1. Data Umum (Geografi, Pemerintahan, dan Demografi)2
Temperatur udara di Provinsi DKI Jakarta diukur dari dua lokasi titik yang berbeda yaitu lokasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok dan Stasiun Meteorologi Kemayoran. Pada tahun 2018, rata-rata temperatur udara sebesar 28,8oC, dengan temperatur udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Oktober yaitu 29,7oC, sedangkan temperatur udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 27,5oC.
Kelembaban Udara Rata-Rata (oC) Provinsi DKI Jakarta dari Lokasi Stasiun MeterologiMaritim dan Stasiun Meteorologi Kemayoran Tahun 2018
76,6
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
81,778,9
77,1
73,1 74,2
69,6 70,068,6
71,5
75,9 75,0
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kelembaban udara rata-rata di Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 adalah 74,4% dengan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 81,7% dan terendah pada bulan September yaitu 68,6%.
Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Rata-rata Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta di Lokasi Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun Meteorologi Kemayoran Tahun 2018
30,0
250
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
500
450400
350300
250200150100
500
Januari Februari Maret April
Curah Hujan Rata-rata Rata-rata Hari Hujan
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
186,5
21,524,0
457,8
20,0
25,45 16,3
7,25 39,4
44,6586,6
166,3
48,9
14,5
6,04,5
1,0 1,0
5,06,0
12,0
14,5
243,5
174,45
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Curah hujan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah 125,1 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 457,8 mm dan terendah pada bulan Juli sebesar 7,25 mm.
Banyaknya rata-rata hari hujan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2018 adalah 10 hari/bulan dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari sebanyak 24 hari dan terendah pada bulan Juli dan Agustus yaitu hanya 1 hari.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 3
1.2 Pemerintahan
1.2.1 Wilayah Administrasi
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
70
26
10 10 8
65 65
44
60
50
40
30
20
10
0Kepulauan Seribu Jakarta Selatan
Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan
Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
8
56
6
31
Sumber: Biro Tata Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta mempunyai total keseluruhan 44 kecamatan dan 267 kelurahan yang tersebar pada enam wilayah kabupaten/kota administrasi. Dari enam kabupaten/kota administrasi tersebut, Kota Jakarta Timur dan Jakarta Selatan mempunyai kecamatan dan kelurahan terbanyak dengan jumlah 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Sedangkan, kabupaten Kepulauan Seribu adalah wilayah dengan jumlah kecamatan dan kelurahan paling sedikit dengan jumlah dua kecamatan dan enam kelurahan.
1.2.2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Jumlah PNS dan CPNS per Desember 2018 Menurut Jenis Kelamin
40.000
30.705
Laki-laki Perempuan
34.72835.000
30.00025.00020.00015.00010.000
5.0000
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 65.433 orang dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 30.705 orang dan perempuan 34.728 orang.
K
Bab 1. Data Umum (Geografi, Pemerintahan, dan Demografi)4
Jumlah PNS dan CPNS per Desember 2018 Menurut Golongan
35.000
705
11.544
32.915
20.269
30.00025.00020.00015.00010.000
5.0000
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah PNS dan CPNS terbanyak pada golongan III yakni 32.915 orang atau sebesar 50,30%.
Jumlah PNS dan CPNS per Desember 2018 Menurut Status Pegawai
70.000
2.816
62.61760.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.0000
CPNS PNS
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Berdasarkan status pegawai, jumlah PNS sebanyak 62.617 orang atau sebesar 95,70%, sedangkan jumlah CPNS sebanyak 2.816 orang atau sebesar 4,30%.
Jumlah PNS dan CPNS per Desember 2017-2018 Menurut Wilayah
18.00016.00014.000
12.00010.000
8.0006.000
4.000
2.0000
Provinsi
10.116 7.933 7.570 10.568 14.057 18.389 907
9.582 7.449 7.21920172018 9.995 13.175 17.124 888
Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kepulauan Seribu
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah.
Berdasarkan wilayah, Jakarta Timur mempunyai jumlah PNS tertinggi dari tahun 2017-2018, sedangkan jumlah PNS terendah berada di Kepulauan Seribu.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 5
Rekapitulasi Jumlah PNS dan CPNS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2018
74.000
72.00070.00068.00066.00064.00062.00060.000
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember73.215 72.997 72.673 72.372 72.022 71.627 71.680 72.061 71.868 71.530 71.577 71.223
71.789 71.728 71.462 71.459 71.078 70.687 70.406 69.973 69.999 70.169 69.810 69.540
69.126 68.825 68.522 68.200 67.814 67.394 67.031 66.627 66.166 65.826 65.772 65.431
2016
20172018
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah PNS di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2018 mengalami penurunan di setiap tahunnya berdasarkan rekapitulasi jumlah PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
Jumlah Guru PNS dan CPNS per Desember 2018 Menurut Golongan
18.00016.00014.00012.00010.000
8.0006.0004.0002.000 210
1.714
15.12916.490
0
20.000
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Berdasarkan golongan, jumlah guru PNS tertinggi terdapat pada golongan IV sebanyak 16.490 orang dan yang terendah pada golongan I sebanyak 210 orang.
Jumlah Guru PNS dan CPNS per Desember 2018 Menurut Status Pegawai
40.000
30.000
20.000
10.000
0CPNS PNS
2.777
30.766
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah.
Di tahun 2018, guru yang berstatus PNS sebanyak 30.766 orang atau sebesar 91,72% sedangkan guru berstatus CPNS sebanyak 2.777 orang atau sebesar 8,28% dari total pegawai.
K
K
Bab 1. Data Umum (Geografi, Pemerintahan, dan Demografi)6
Jumlah Guru PNS dan CPNS per Desember 2018 Menurut Jenis Kelamin
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0Laki-laki Perempuan
11.195
22.348
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Guru perempuan adalah 22.348 orang atau 66,62% dari total Guru. Sedangkan jumlah Guru laki-laki adalah 11.195 orang atau 33,38%. Jumlah Guru perempuan dua kali lipat lebih banyak dari jumlah Guru laki-laki.
1.3 Demografi
1.3.1 Kependudukan
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin
6.000.000 5.230.298 5.113.7205.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0Laki-laki Perempuan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tercatat hingga akhir tahun 2018, jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang teregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 10.344.018 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.230.298 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 5.113.720 jiwa yang seluruhnya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rentang Usia
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 >750
Laki-laki Perempuan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jika dihitung dari rentang usia penduduk WNI di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018, rentang usia 35–39 tahun mempunyai persentase tertinggi untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Persentase tersebut masing-masing sebesar 9,89% untuk laki-laki dan 10,15% untuk perempuan dengan jumlah masing-masing sebanyak 517.686 jiwa dan 518.858 jiwa. Sedangkan, kelompok usia diatas 75 tahun memiliki persentase terendah untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Persentase tersebut masing-masing sebesar 1,06% untuk laki-laki dan 1,36% untuk perempuan dengan jumlah masing-masing sebanyak 55.618 jiwa dan 69.791 jiwa.
2.139 2.4822.891
1.661
Jumlah WNA Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2016-2018
WNA Laki-laki
2016
4.000
3.000
2.000
1.000
02017 2018
WNA Perempuan
Jumlah WNI Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2016-2018
2016
5.300.000
5.200.000
5.100.000
5.00.000
4.90.0002017 2018
WNI Laki-laki WNI Perempuan
5.165.058
5.027.828
5.216.683
5.088.7255.230.298
5.113.720
1.148 1.420
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam kurun waktu 2016 - 2018, jumlah penduduk wajib KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) berjenis kelamin laki-laki dan perempuan selalu mengalami peningkatan.
Dalam kurun waktu tersebut, terjadi kenaikan jumlah penduduk WNI di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,46% atau sebanyak 151.132 jiwa. Sementara persentase jumlah WNA di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 27,79% atau sebanyak 1.265 jiwa.
K
Bab 1. Data Umum (Geografi, Pemerintahan, dan Demografi)8
Distribusi WNI dan WNA di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2018
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
WNI WNI WNIWNA WNA WNA
25.535
2.923.502
1.134.96127.041
1.706.2762.317.1812.184.2642.935.685 2.946.594
2.189.0152.326.721
1.715.5811.138.516
27.591
2.146.804
2.304.0021.695.2911.097.752
Kepulauan SeribuJakarta PusatJakarta Utara
Jakarta BaratJakarta SelatanJakarta Timur
633
724407
1280243 273
1549
541819
720 7691010537
1904
332
0 0 0
0
2016 2017 2018
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dari enam wilayah kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur mempunyai jumlah penduduk WNI tertinggi dari tahun 2016 - 2018. Pada tahun 2018, jumlah penduduk WNI di Jakarta Timur sebanyak 2.946.594 jiwa. Jumlah ini naik sebesar 0,78% atau sebanyak 23.092 jiwa dari tahun 2016–2018. Sedangkan, jumlah WNA terbanyak terdapat di Jakarta Selatan. Di tahun 2018, terdapat 1.904 jiwa WNA yang bermukim di kota tersebut. Peningkatan persentase penduduk WNA di Jakarta Selatan cukup signifikan dari tahun 2016–2018 dengan jumlah kenaikan sebesar 23,09% atau sebanyak 624 jiwa.
Kepulauan Seribu yang merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah WNI dan WNA terendah. Dari tahun 2016–2018 tidak ada WNA yang berdomisili di kabupaten ini. Sedangkan, jumlah WNI berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2016, jumlah WNI sebanyak 25.535 jiwa lalu mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 5,57% atau sebanyak 1,506 jiwa. Dari tahun 2017 – 2018 terjadi kenaikan sebanyak 550 jiwa.
Presentase WNI dan WNA di Provinsi DKI Jakarta 2018
0,04
WNIWNA
99,96
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 9
Di tahun 2018, WNI berkontribusi sebesar 99,96% dari total penduduk di Provinsi DKI Jakarta dan sisanya 0.04% merupakan WNA.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI JakartaTahun 2018
Wajib KTP Laki-laki
5.000.0003.843.277 3.806.0754.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0Wajib KTP Perempuan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk DKI Jakarta wajib KTP di tahun 2018 adalah 73,95% dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang terbagi menjadi 3.843.277 laki-laki dan 3.806.075 perempuan.
Penduduk Wajib KTP Menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jakarta Timur 1.080.4071.088.490
814.709814.942
868.678883.872
620.900630.112
412.270416.567
9.1119.294
0 200.000 400.000
Wajib KTP Perempuan Wajib KTP Laki-laki
600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
Jakarta Selatan
Jakarta Barat
Jakarta Utara
Jakarta Pusat
Kepulauan Seribu
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jakarta Timur merupakan kota dengan jumlah penduduk wajib KTP tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 2.168.897 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 1.088.490 jiwa dan perempuan sebesar 1.080.407 jiwa. Sedangkan, Kepulauan Seribu merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk wajib KTP terendah yakni sebesar 18.405 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.294 jiwa dan 9.111 jiwa.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 13
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)PB
Persentase Penduduk Miskin/Tingkat Kemiskinan (P0)
September2015
3,613,75 3,78
3,55
September2018
September2017
September2016
Indeks KedalamanKemiskinan (P1)
September2018
September2017
September2016
September2015
0,2740,433
0,6120,503
Indeks KeparahanKemiskinan (P2)
September2018
September2017
September2016
September2015
0,0440,075
0,1490,107
Persentase Penduduk Miskin,P1, P2, Gini RasioBulan September(2015 - 2018)
Gini RasioSeptember
0,421
September2015
0,397
September2016
0,409
September2017
0,390
September2018
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 15
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)PB
Bab IISOSIAL dan BUDAYA
2.I Kesehatan
2.1.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta 2014-2017
Rumah Sakit
2014 159
159
187
187
36
36
29
29
44
44
44
44
301
301
296
296
77,9
77,9
76,8
120,3
175
175
175
175
437,1
439
437,2
438,4
2015
2016
2017
RumahSakit/Rumah
Bersalin
Puskesmas Kecamatan
Puskesmas Kelurahan
BalaiPengobatanUmum (x10)
Laboratorium Posyandu (x10)
450400350300250200150100
500
Sumber: Dinas Kesehatan
Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus memperbaiki dan menambah jumlah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, rumah sakit dan sarana keafirmasian. Fasilitas kesehatan yang terus meningkat adalah rumah sakit, balai pengobatan umum, dan posyandu. Dalam periode 2014–2017, jumlah rumah sakit bertambah sebanyak 28 rumah sakit menjadi 187 rumah sakit. Begitupun dengan balai pengobatan umum yang jumlahnya sudah mencapai 1.203 di tahun 2017.
Selain itu, jumlah posyandu sudah mencapai 4.384 posyandu yang tersebar di enam wilayah kabupaten/kota administrasi DKI Jakarta. Sedangkan untuk puskesmas kecamatan dan laboratorium, jumlahnya sama dari tahun 2014, yakni masing-masing 44 dan 175. Setiap kecamatan di DKI Jakarta sudah memiliki satu puskesmas kecamatan.
Sementara itu, jumlah puskesmas kelurahan mengalami penurunan dikarenakan beberapa puskesmas berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D. Pembangunan RSUD kelas D dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien dari puskesmas yang lebih dekat dan cepat, sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit Kelas C atau B.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)16
2.1.2 Rasio Dokter per 2500 Penduduk
Rasio Dokter Per 2500 Penduduk, 2017
1,63
0,41
1,97
0,20
1,80
0,31
Umum
Dokter Dokter Gigi
Spesialis Total
Sumber: Dinas Kesehatan
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, jumlah dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud adalah dokter yang bekerja di puskesmas dan di rumah sakit, belum termasuk yang bekerja di klinik. Sedangkan, untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis hanya ada di rumah sakit, sementara di puskesmas memang tidak ada.
Pada tahun 2017, rasio dokter umum dan spesialis per 2.500 penduduk DKI Jakarta adalah 1,8. Artinya 1 dokter melayani 1.390 penduduk. Maka layanan dokter ini sudah memenuhi standar WHO. Adapun standar ideal WHO adalah satu dokter melayani 2.500 penduduk. Jika dibandingkan per kategori dokter, rasio dokter spesialis lebih tinggi dibandingkan dokter umum, yakni 1 dokter umum untuk 1.535 penduduk, sedangkan 1 dokter spesialis untuk 1.271 penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa SDM untuk dokter umum dan spesialis sudah memenuhi standar WHO.
Namun, tidak untuk layanan dokter gigi, rasio dokter gigi per 2.500 penduduk masih sangat rendah. Rasio dokter gigi masih di bawah satu, artinya DKI Jakarta masih kekurangan SDM untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
2.1.3 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran
2016
JAKPUS JAKUT JAKBAR JAKSEL JAKTIM KEP.SERIBU DKI JAKARTA
2017 2018
12
10
8
6
4
2
0
Sumber: Dinas Kesehatan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 17
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)PB
Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan jumlah bayi yang meninggal dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. AKB di DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2016 tercatat ada empat bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran. Kemudian, pada tahun 2017 AKB hanya dua bayi per 1000 kelahiran. Hingga pada tahun 2018 hanya satu bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran.
Jika dirinci menurut kota/kabupaten, maka kota dengan AKB dibawah AKB DKI Jakarta adalah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Artinya, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sudah lebih baik dari rata-rata DKI Jakarta. Sedangkan, kota dengan AKB di atas AKB DKI Jakarta adalah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.
Pada tahun 2017 dan 2018, Kepulauan Seribu memiliki AKB tertinggi dibanding lima kota lainnya, dimana ada 10 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran di tahun 2017, namun angka ini menurun pada tahun 2018 yakni ada enam bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran.
Secara keseluruhan, rata-rata AKB tiap kabupaten/kota selalu menurun dalam tiga tahun terakhir, kecuali Jakarta Selatan. Pada tahun 2016, jumlah bayi meninggal sebanyak dua dari 1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 0.436 di tahun 2017, lalu naik menjadi satu bayi dari 1000 kelahiran pada tahun 2018.
Salah satu penyebab AKB ini menurun adalah meningkatnya beberapa indikator kesehatan maternal. Indikator ini seperti cakupan kunjungan ibu hamil K4 (kontak minimal empat kali selama masa kehamilan), cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan bayi, dan cakupan imunisasi dasar lengkap.
Tabel 2.1 Indikator Kesehatan Maternal
Indikator 2016 2017 2018
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 96.99% 98.28% 98.78%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
97.27% 98.32% 98.54%
Cakupan kunjungan bayi 98.03% 99.59% 99.90%
Cakupan imunisasi dasar lengkap 100.72% 95.14% 98.64%
Sumber: Dinas Kesehatan
Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa kesehatan maternal di DKI Jakarta sudah sangat baik. Ke-empat indikator tersebut terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata semua indikator mencapai angka 98,35% dalam tiga tahun terakhir. Cakupan kunjungan ibu hamil sampai tahun 2018 sudah mencapai 98,78%, selanjutnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai 98,54%. Artinya, 98,54% ibu yang melahirkan di DKI Jakarta sudah dibantu oleh tenaga medis. Cakupan kunjungan bayi pun sudah mencapai 99,9%. Selain itu, sebanyak 98,64% bayi sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, hanya 1,36% yang belum mendapatkannya. Pada tahun 2016, jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap melebihi jumlah bayi yang lahir pada tahun itu, hal ini menyebabkan cakupan imunisasi dasar lengkap melebihi 100%.
K
K
2.2 Pendidikan
2.2.1 Fasilitas dan Tenaga Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Capaian kualitas pendidikan ini juga dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan yang tersedia.
Sekolah (x10) Siswa (x1000)Guru (x100) Rasio Guru dan Siswa
Jumlah Sekolah, Tenaga Pendidik, Siswa, dan RasioGuru-Siswa, 2018
900
SD SMP SMA SMK
800700600500400300200100
0
245,2
107,1
381 364
185 171111
57,9
219103
48,9
818
2018
15
20 20
15
10
5
0
25
Sumber: Dinas Pendidikan
Pada jenjang pendidikan SD untuk tahun ajaran 2017/2018 terdapat 2.452 sekolah, dengan 818.000 siswa, 38.100 guru, dan rasio guru dan siswa yakni 20. Artinya rata-rata seorang guru SD di DKI Jakarta mengajar 20 murid. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka beban guru semakin sedikit. Untuk jenjang pendidikan SMP rata-rata seorang guru mengajar 18 murid, dan di jenjang pendidikan SMA 15 murid. Kecuali untuk jenjang pendidikan SMK seorang guru mengajar 20 murid, hal ini bisa disebabkan karena jenjang pendidikan SMK lebih banyak praktek mandiri dibanding di SMA.
Rasio Siswa/Rombongan Belajar, 2018
SD
3135 35 32
29242523
SMP
Swasta Negeri
SMA SMK
Sumber: Dinas Pendidikan
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)18
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 19
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)PB
Rasio siswa per rombongan belajar untuk tingkat SD hingga SMK menurut jenis sekolah menunjukkan bahwa rasio siswa per rombongan belajar sekolah swasta untuk setiap jenjang pendidikan selalu lebih tinggi dibanding sekolah negeri.
Pada Pasal 24 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tertulis bahwa jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik;
SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik;
SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik;
SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik.
Sekolah swasta di DKI Jakarta sudah sesuai dengan aturan Permendikbud, namun tidak untuk sekolah negeri di jenjang pendidikan SD dan SMP, di mana jumlah siswa lebih tiga orang dari kondisi ideal.
2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun, tetapi telah masuk SD.
Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.
APK Menurut Jenjang Pendidikan
APK SD/MI/ PK-A APK SMP/Mts/ Pk-B APK SMA/MA/SMK/ Pk-C
APK SD/MI/ PK-A
APK SMP/Mts/ Pk-B
APK SMA/MA/SMK/ Pk-C
2014
104,64103,90
85,41
104,82109,01
86,54
104,55108,01
91,36
103,99108,19
97,25
104,97105,40103,69
2015 2016 2017 2018
110,00105,00100,00
95,0090,0085,0080,00
Sumber: Dinas Pendidikan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)20
Rata-rata APK untuk setiap jenjang pendidikan di DKI Jakarta bersifat fluktuatif, kecuali untuk jenjang pendidikan SMA yang meningkat setiap tahunnya. Untuk APK SD/MI, rata-rata terdapat 4% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD. Dalam tiga tahun (2015- 2017) nilai APK SMP/MTs merupakan yang paling tinggi dari jenjang pendidikan lainnya. Rata-rata dalam tiga tahun tersebut terdapat 8,4% penduduk yang tidak berusia 13- 15 tahun yang bersekolah di SMP.
2.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.
Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.
APM Menurut Jenjang Pendidikan
APM SD/MI/Pk-A
APM SD/MI/Pk-A
APM SMP/Mts./Pk-B
APM SMP/Mts./Pk-B
APM SMA/MA/SMK/Pk-C
APM SMA/MA/SMK/Pk-C
2014
100,0095,0090,0085,0080,0075,0070,0065,0060,00
95,43 95,5493,5264,32 67,91
95,8095,38 96,15
84,7971,87 76,83
96,0683,2794,66
63,53
2015 2016 2017 2018
Sumber: Dinas Pendidikan
Pada jenjang pendidikan SD dan SMA, persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dari tahun 2015 sampai 2018 persentasenya selalu turun. SMA merupakan jenjang pendidikan dengan nilai APK terendah. Artinya, masih banyak penduduk usia sekolah di DKI Jakarta yang belum mendapatkan pendidikan hingga SMA, padahal pemerintah sudah mewajibkan program belajar 12 tahun.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 21
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)PB
2.2.4 Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)
Kartu Jakarta Pintar Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2018, KJP Plus merupakan peningkatan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). Perbedaan antara KJP dan KJP Plus adalah: KJP Plus bisa digunakan untuk diskon belanja pendidikan, gratis masuk Ancol, belanja enam jenis pangan murah, dapat ditarik tunai, dan peningkatan alokasi dana yang diterima siswa perbulannya.
Jumlah Penerima KJP
2017 2018
Tahap I Tahap II
805.015
905.919
778.058792.495
Sumber: Dinas Pendidikan
Pada tahun 2018, jumlah penerima KJP Plus meningkat dibanding pada tahun sebelumnya. Adapun total penerima KJP pada tahun 2017 adalah 1.570.553 siswa, dan tahun 2018 sebesar 1.710.934 siswa. Jumlah ini naik 8,94% dari tahun 2017.
Alokasi Bulanan KJP Plus
Rp.800.000,00Rp.700.000,00
Rp.600.000,00
Rp.500.000,00
Rp.400.000,00
Rp.300.000,00
Rp.200.000,00Rp.100.000,00
Rp-SD/MI
Negeri 2017 Negeri 2018 Swasta 2017 Swasta 2018
SMP/MTs SMA/MA SMK PKBM A PKBM B PKBM C
Sumber: Dinas Pendidikan
Pada tahun 2017, besaran alokasi bulanan yang diterima untuk tiap jenjang pendidikan berbeda. Untuk tingkat SD/MI, dan PKBM A/B/C penerima KJP mendapat bantuan sebesar Rp210.000/bulan, tingkat SMP/MTs sebesar Rp260.000/bulan, tingkat SMA/MA sebesar Rp375.000/bulan, dan SMK sebesar Rp390.000/bulan. Sedangkan, alokasi bulanan untuk siswa yang bersekolah di swasta berbeda dengan negeri. Siswa sekolah swasta mendapat tambahan alokasi dana untuk SPP yakni sebesar Rp130.000/bulan untuk tingkat SD/MI, Rp170.000/bulan untuk tingkat SMP/MTs, Rp290.000/bulan untuk tingkat SMA/MA, dan Rp240.000/bulan untuk tingkat SMK.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 23
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)22
Alokasi bulanan untuk penerima KJP Plus di tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat SD/MI dan SMP/Mts naik sebesar Rp40.000/bulan, tingkat SMA/MA naik sebesar Rp45.000/bulan, tingkat SMK naik sebesar Rp60.000/bulan, dan PKBM A/B/C naik sebesar 90.000/bulan.
2.3 Kebudayaan Nasional
Jumlah Event di DKI Jakarta
600
325
169
530
500
400
300
200
100
02016 2017 2018
184
100
7455
30
Pameran Festival Musik Atraksi Budaya
5 Event Terbanyak di Tahun 2018
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pada tahun 2017, jumlah event yang diadakan di DKI Jakarta turun 48% dari tahun sebelumnya. Namun, tahun 2018 banyak event yang diadakan di DKI Jakarta. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena event pameran yang mencapai 184 event. Dimana jumlah ini lebih banyak dari total event yang diadakan pada tahun 2017.
Ada lima event terbanyak yang diadakan pada tahun 2018, yakni pameran sebanyak 184 event, festival 100 event, musik 74 event, atraksi 55 event, dan budaya 30 event.
Event yang Rutin Diadakan dalam Tiga Tahun Terakhir
Atraksi Budaya Edukasi Fashion Festival Kuliner Musik Pameran Sport Talkshow
2016
200180160140
120100
80604020
0
2017 2018
1714
5537
1830
1026
2 26 1
55
100
16 191 1
59
37
74
108
184
33
10 10 122 21
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 23
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)22
Berikut 10 event yang rutin diadakan dari tahun 2016 hingga 2018, yakni atraksi, budaya, edukasi, fashion, festival, kuliner, musik, pameran, sport, dan talkshow. Dibanding tahun 2017, hampir semua event tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018, kecuali untuk event edukasi. Sedangkan, jika dibandingkan dengan tahun 2016, event yang mengalami penurunan adalah budaya, edukasi, fashion, dan talkshow.
Tiga Event Terbanyak di DKI Jakarta, 2015-2018
171
350
300
250
200
150
100
50
0Festival Musik Pameran
170
325
Budaya Kesenian Tradisional Sport
Jumlah Event Tradisional dan Sport di DKI Jakarta, 2016-2018
37
18
30
3
10 10
2016 2017 2018
2
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Selama tahun 2018, ada tiga event terbanyak yang diadakan di DKI Jakarta, yakni festival, musik, dan pameran. Ketiga event tersebut ternyata juga rutin diadakan dalam tiga tahun terakhir. Namun, untuk kegiatan yang berhubungan dengan event tradisional masih sangat kurang, seperti event budaya dimana pada tahun 2018 hanya ada 30 event, sementara kesenian tradisional hanya ada di tahun 2017, sedangkan di tahun 2018 sudah tidak diadakan lagi. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat kurang tertarik dengan event-event yang berbau budaya tersebut. Sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap budaya tradisional khususnya Betawi. Disamping itu, event seperti olahraga juga masih sedikit, bahkan di tahun 2017 hanya ada dua event.
2.4 Kesejahteraan Sosial
2.4.1 Kemiskinan
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah. Sebagai permasalahan global, pengurangan penduduk miskin merupakan tujuan bersama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2018 yang menguraikan tujuan global Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), disebutkan bahwa tujuan pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 25
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)24
2.4.1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2012-September 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan perekonomian menjadi cerminan keberhasilan pembangunan nasional. Indikator yang paling dekat dalam merefleksikan keberhasilan pembangunan nasional bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Selain kemacetan dan banjir, kemiskinan juga merupakan masalah utama yang menjadi pusat perhatian pemerintah DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di DKI Jakarta turun 1% melalui agenda “The Magic One Percent”. Berdasarkan Susenas Maret 2012-September 2018, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada September 2018, angka kemiskinan sama dengan Maret 2013 yakni sebesar 3,55%. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah selama periode tersebut. Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2018 berjumlah 372.260 orang atau turun 20.870 orang dari September 2017.
Tren Kemiskinan Menurut Kota/Kabupatendi DKI Jakarta Tahun 2018
120 14
2,88
63,38
91,38
33,19
86,4295,86100 12
80 10
608
406
204
020
Kep. Seribu
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Persentase Penduduk Miskin
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
11,98
2,83 3,14 3,59 3,39
5,35
Sumber: Badan Pusat Statistik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 25
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)24
Berdasarkan Susenas Maret 2018, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Jakarta Utara yaitu sebanyak 95,86 ribu orang dengan persentase penduduk miskin 5,35%. Sementara wilayah Jakarta Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak hanya 3,14% dari penduduknya yang dikategorikan penduduk miskin. Sedangkan, jumlah penduduk miskin yang paling sedikit ada di wilayah Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 2,88 ribu orang. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin di wilayah Kepulauan Seribu merupakan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya yaitu sebesar 11,98%. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Kepulauan Seribu sangat sedikit dibandingkan wilayah lainnya yaitu hanya sekitar 0,3% dari jumlah penduduk DKI Jakarta.
2.4.1.2 Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, Maret 2015 - September 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan ukuran untuk melihat tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini berdasarkan metode yang digunakan Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka kemiskinan. Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 Kkal per kapita per hari. GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, GK adalah sejumlah uang untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 Kkal per hari dan keperluan mendasar bukan makanan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama periode Maret 2015-September 2018, GK di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan yang dialami dengan GK makanan maupun non makanan. Terhitung pada Maret 2015, GK sebesar 487.388 rupiah per kapita per bulan dan terus meningkat mencapai 607.778 rupiah per kapita per bulan di September 2018. Rata-rata pertumbuhan GK di DKI Jakarta sebesar 3,72% setiap tahunnya. Sedangkan, rata-rata pertumbuhan GK makanan dan non makanan masing-masing sebesar 3,62% dan 2,47%.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 27
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)26
BerasDaging Ayam
Rokok KretekTelur AyamLainnyaMie Instant
Distribusi Garis Kemiskinan Maret 2018 (%)
Garis Kemiskinan MakananGaris Kemiskinan Non-Makanan
33,54
66,46
Distribusi Garis Kemiskinan Makanan (%)
3,99 6,49 7,63
15,89
42,28
23,72
PerumahanBensin
ListrikPendidikanLainnyaAngkut
Distribusi Garis Kemiskinan Non-Makanan (%)
25,4335,48
17,611,68
4,19
5,62
Sumber: Badan Pusat Statistik
Dengan memperhatikan komponen GK, terlihat bahwa peranan komoditas makanan lebih besar dibandingkan peranan non makanan, dengan nilai persentase sebesar 66,46%. Beras merupakan bahan makanan paling utama dengan menyumbang 23,72% terhadap Garis Kemiskinan. Kebutuhan terbesar kedua setelah beras yaitu rokok kretek dengan kontribusi 15,89%. Sedangkan pada kebutuhan non makanan, perumahan dan listrik merupakan kebutuhan terbesar bagi penduduk miskin dengan kontribusi 35,48% dan 17,6%.
2.4.1.3 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi DKI Jakarta
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi DKI Jakarta
Mar2012
Sept2012
Sept2013
Sept2014
Sept2015
Sept2016
Sept2017
Sept2018
Mar2013
Mar2014
Mar2015
Mar2016
Mar2017
Mar2018
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
0,5000,560
0,629
0,388 0,387
0,6000,517
0,274
0,457 0,4330,488
0,612
0,514 0,503
0,1070,1060,149
0,0970,0750,0830,044
0,1040,1310,0690,073
0,1690,1500,130
Sumber: Badan Pusat Statistik
Selain melihat Garis Kemiskinan untuk mengukur tingkat kemiskinan, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga perlu diperhatikan. Mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya dengan memperkecil persentase penduduk miskin, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 27
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)26
Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Selama periode Maret 2012-September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami fluktuasi. Kenaikan paling signifikan untuk P1 terjadi pada September 2014 yaitu sebesar 0,213 poin, sedangkan penurunan paling signifikan terjadi pada September 2015 yaitu 0,243 poin. Sementara, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2018 sebesar 0.503, jumlah ini turun 0,011 poin dari Maret 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan lebih stabil daripada Indeks Kedalaman Kemiskinan. Artinya, pengeluaran di antara penduduk miskin tidak berbeda jauh.
Kep.Seribu Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
800.000 1,8680.167
580.080
490.331 512.689502.152
1,6
1,4
1,2
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-Jakarta Barat Jakarta Utara
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks KeparahanKemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota DKI Jakarta, Maret 2018
576.713
17
0,42
P1 P2
0,29
0,05
0,36
0,06
0,77
0,25
0,55
0,14
0,83
0,18
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jika dilihat menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta, garis kemiskinan yang tertinggi berada di Jakarta Selatan yaitu sebesar 680.167 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Jakarta Selatan merupakan yang terendah. Sementara itu, garis kemiskinan terendah berada di Jakarta barat yaitu sebesar 490.331 rupiah per kapita per bulan. Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya dengan indeks masing-masing 1,7 dan 0,42.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 29
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)28
2.4.1.4 Distribusi Pendapatan Penduduk (Gini Ratio)
Sumber: Badan Pusat Statistik
Gini Rasio merupakan indikator hasil perhitungan statistik yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan tren grafik di atas dapat dilihat bahwa selama periode Maret 2012-September 2018, Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta selalu lebih tinggi dari rata-rata nasional kecuali pada September 2013.
Selama periode Maret 2012-September 2018, Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan. Penurunan terbesar selama periode tersebut yaitu pada September 2013 sebesar 0,029 poin. Sedangkan, kenaikan terbesar pada Maret 2014 sebesar 0,027 poin. Sementara, Gini Ratio pada September 2018 sebesar 0,39. Angka ini merupakan yang terendah selama periode Maret 2012-September 2018.
Selama periode Maret 2012-September 2018, Gini Ratio nasional juga terus mengalami penurunan setiap periodenya dengan nilai Gini Ratio pada September 2018 sebesar 0,384.
2.4.2 Ketenagakerjaan
2.4.2.1 Struktur Ketenagakerjaan DKI Jakarta
Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena ketenagakerjaan tidak hanya berpengaruh pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.
Untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan bidang ketenagakerjaan yang telah dicapai di suatu wilayah, dapat menggunakan beberapa indikator ketenagakerjaan seperti penduduk usia kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan jumlah pengangguran.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 29
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)28
Tabel 2.2 Struktur Ketenagakerjaan DKI Jakarta
Status Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2016 (000) Agustus 2017 (000) Agustus 2018 (000)
Penduduk Usia Kerja 7 739.89 7 836.40 7 884.02
Angkatan Kerja (AK) 5 178.84 4 856.12 5 041.62
Bekerja 4 861.83 4 509.17 4 726.78
Pengangguran 317 346.95 314.84
Bukan Angkatan Kerja 2 561.05 2 980.29 2 842.40
Sekolah 650.64 879.52 696.36
Mengurus Rumah Tangga 1 604.98 1 734.21 1 723.01
Lainnya 305.42 366.56 423.03
Sumber: Badan Pusat Statistik
Secara keseluruhan struktur ketenagakerjaan di DKI Jakarta disajikan pada tabel 2.2 Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia diatas 15 tahun. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha. Penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.
Dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk usia kerja selalu mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus tahun 2016, jumlah penduduk usia kerja mencapai 7,73 juta. Kemudian meningkat hingga satu juta di tahun 2017, dan di tahun 2018 meningkat sebesar 47.620 orang.
Sumber: Badan Pusat Statistik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 31
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)30
Gambaran indikator ketenagakerjaan DKI Jakarta tahun 2018 menurut kota/kabupaten administrasi disajikan dalam jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, tingkat partipisasi angkatan kerja, dan pengangguran terbuka. Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di Jakarta Timur sebanyak 1,25 juta orang, disusul oleh Jakarta Barat sebanyak 1,14 juta orang, Jakarta Selatan 1,05 juta orang, dan Jakarta Pusat 432 ribu orang. Sementara itu jumlah penduduk bekerja terendah terdapat di Kepulauan Seribu sebanyak 9,4 ribu orang.
Jakarta Utara memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi, sedangkan yang terendah ada di Kepulauan Seribu. Jakarta Selatan menempati urutan kedua dalam TPAK, namun tidak untuk TPT yang hanya menempati urutan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Jakarta Selatan terserap dengan baik (jumlah penduduk yang bekerja tinggi).
2.4.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka
7,14%
6,24%6,12%
2016 2017 2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
62,82%
61,97%
63,95%
2016 2017 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja.
Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2017 terjadi penurunan partisipasi angkatan kerja sebesar 0,85 poin. Kemudian naik pada tahun 2018 sebesar 1,98 poin.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. Berbeda dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, pada tahun 2017 justru terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka yakni naik sebesar 1,02 poin dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,9 poin dari tahun sebelumnya.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 31
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)30
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen)
SD Ke Bawah SMP SMA Umum SMA Kejuruan Diploma I/II/III Universitas
2017
4,13
7,27,97 8,09
10,869,65
6,56
4,81 4,76 4,81
2,75
5,01
2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
Menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pengangguran disemua jenjang pendidikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kecuali jenjang pendidikan SMA Umum dan Universitas. Penurunan TPT tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan SMP sebesar 2,91 poin.
TPT tertinggi menurut jenjang pendidikan adalah SMA kejuruan, sementara TPT terendah adalah tingkat pendidikan SD ke bawah.
2.4.2.3 Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
UMP DKI Jakarta 2013-2018
2013
2.200.0002.441.000
2.700.000
3.355.750 3.648.035
3.100.000
2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UMP DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dalam enam tahun terakhir. Rata-rata kenaikan setiap tahunnya adalah 11%. Kenaikan UMP tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 15%. Tahun 2018, UMP di DKI Jakarta mencapai Rp3.648.035 yang naik sebesar 9% dari tahun sebelumnya.
2.5 Agama
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Kab/Kota Administrasi, 2017
20001800160014001200
1000800600400200
0Kepulauan
SeribuJakarta Selatan
Masjid Mushola Kristen Katholik Pura/Kuil Vihara
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
13 29
748
1285
1676 4 510 23
1051
1741
276
11
435505
210
8 10 42
507
1297
241
11 1142 8499
455
912
204
Sumber: Kanwil Kementerian Agama
Sarana ibadah terbanyak yang ada di DKI Jakarta adalah mushola dengan total 5.769 mushola, kemudian masjid sebanyak 3.209, gereja kristen 1.098, gereja katholik 45, pura/kuil 29, dan vihara 301. Sarana ibadah tersebut tersebar di enam wilayah yang ada di DKI Jakarta, kecuali gereja, pura/kuil, dan vihara tidak ada di Kepulauan Seribu. Jakarta Timur merupakan kota dengan jumlah sarana ibadah terbanyak. Hal ini disebabkan karena memang jumlah penduduk terbanyak ada di Jakarta Timur. Jakarta Barat memiliki jumlah vihara terbanyak yakni 142 vihara. Jakarta Pusat memiliki jumlah pura terbanyak yakni 10 pura.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 33
K
Bab 2. Sosial & Budaya (Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kesejahteraan Sosial, dan Agama)PBK
33K
KepulauanSeribu
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
Jumlah Juru Penerang Agama Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2017
Juru Penerang Agama Dai Mubaligh Ulama
20 5 11122
701
31243
801
43 40 29 2711099
653
164
1.853
1.033
Sumber: Kanwil Kementerian Agama
Pada tahun 2017, Jakarta Timur memiliki jumlah juru penerang agama dan ulama terbanyak dibanding enam kota lainnya yakni masing-masing 243 dan 164 orang. Sementara itu, Jakarta Pusat memiliki jumlah dai mubaligh terbanyak yakni 1.853 orang. Adapun kota yang memiliki jumlah juru penerang agama yang paling sedikit adalah Kepulauan Seribu, yakni 20 juru penerang agama, lima dai mubaligh, dan 11 ulama.
K
33
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 37
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)PBK
Buku Tahunan Pusat Pelayanan Statistik 2019 37
Baik Sedang Tidak sehat Sangat tidak sehat Berbahaya Tidak ada data
DKI 3
208
88
64
5
DKI 2
236
8342
4DKI 1
117
208
28 120 0 0 00 0
0 00 0 0DKI 5
206
43
116
DKI 4
263
21 3
78
Sepanjang tahun 2018 kualitas udara di wilayah DKI Jakarta cukup mengkhawatirkan karena hari dengan kualitas udara tidak sehat bertambah di beberapa wilayah bahkan ada hari
dengan kategori sangat tidak sehat.
Keterangan lokasi:
DKI 1 : Bundaran HI, Jakarta PusatDKI 2 : Kelapa Gading, Jakarta PusatDKI 3 : Jagakarsa, Jakarta SelatanDKI 4 : Lubang Buaya, Jakarta TimurDKI 5 : Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Tingkat Pencemaran UdaraDi Wilayah DKI Jakarta
Januari-November Tahun 2018
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 39
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)PB
Bab IIISUMBER DAYA ALAM
3.1 Pertanian
3.1.1 Tanaman Pangan
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 -2017
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Luas Panen Padi Sawah (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
6,00
5,90
5,80
5,705,605,50
5,40
5,30
5,20
5,10
5,002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
787,11002,3
4238
53426361
7541
1744
9516
189717232015
1104411164
11371400
5,54 5,52
5,82 10268
5,89
5,39
5,59
5,335,38
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Tanaman pangan dalam publikasi ini meliputi tanaman padi sawah yang terdiri dari tanaman jagung, ketela pohon dan kacang tanah.
Sektor agrikultur (pertanian, kehutanan dan perikanan) merupakan salah satu sektor yang menyumbang nilai PDRB di DKI Jakarta. Namun kontribusi sektor agrikultur masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya, bahkan setiap tahunnya semakin menurun. Pada tahun 2018, kontribusi sektor agrikultur pada triwulan III hanya sebesar 0,08% dengan nilai tambah sebesar Rp539 Miliar. Walaupun hanya berkontribusi kecil, sektor ini masih memiliki potensi besar. Salah satunya adalah urban farming (pertanian perkotaan) yang menciptakan lingkungan hijau untuk keseimbangan ekosistem lingkungan terutama pada subsektor tanaman pangan.
DKI Jakarta sebagai pusat kota dengan gedung-gedung tinggi ternyata masih memberikan lahan untuk ditanami tanaman pangan seperti padi. Meskipun selama periode tahun 2010–2017 luas panen padi sawah mengalami penurunan, namun rata-rata produktivitasnya masih di atas 5,3 ton per hektar. Pada tahun 2010, luas panen padi sawah sebesar 2.015 hektar dan dengan seiring waktu terus menurun hingga 787,1 hektar pada tahun 2017. Penurunan luas panen padi sawah membuat hasil produksi juga ikut turun selama periode 2010–2017. Sedangkan, untuk produktivitas padi sawah, tahun 2010 merupakan tahun dengan produktivitas terbesar yaitu 5,54 ton per hektar. Sementara, pada tahun 2017 produktivitas padi sawah sebanyak 5,38 ton per hektar dengan produksi sebanyak 4.238 ton.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)40K
40
Persentase Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan, 2017
Irigasi Non Irigasi
17%
83%
Luas Lahan Sawah MenurutKabupaten/Kota (Ha), 2017
Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Utara
500
74 96,5
414400300200100
0
Sumber: Badan Pusat Statistik
Lokasi lahan sawah di DKI Jakarta hanya terdapat di tiga wilayah yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, sedangkan Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat tidak memiliki lahan sawah. Berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta memiliki 83% lahan sawah dengan pengairan irigasi. Lahan sawah dengan pengairan irigasi terbesar berada di wilayah Jakarta Utara dengan luas 414 hektar. Di wilayah Jakarta Utara memang tidak ada sawah dengan pengairan selain irigasi. Sedangkan, luas lahan sawah terbesar untuk pengairan non irigasi berada di wilayah Jakarta Barat dengan luas 96,5 hektar. Di Jakarta Barat memang tidak memiliki sawah dengan pengairan selain non irigasi.
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di DKI Jakarta 2017
3000 5,40
5,39
5,39
5,38
5,38
5,37
5,37
5,36
2500
2000
1500
1000
500
0Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Utara
Produktivitas (ton/ha)Produktivitas (ton)Luas Panen (ha)
5,37
68365
1097
203,7
2776
515,4
5,38
5,39
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan tahun 2017, Jakarta Utara memiliki lahan sawah terbesar sehingga produksi padi sawah juga memiliki jumlah terbanyak dari wilayah lainnya. Produksi padi sawah di Jakarta Utara yaitu 2.776 ton dengan produktivitas sebesar 5,39 ton per hektar.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 41
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)PB
3.1.2 Hortikultural
Sumber: Badan Pusat Statistik
Selain tanaman pangan, subsektor lainnya yang berkembang di DKI Jakarta adalah hortikultural yang meliputi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias. Selama periode 2010–2017, jumlah produksi terbesar tanaman sayuran yaitu pada tahun 2012 meskipun pada tahun tersebut luas panen sayuran paling kecil dibandingkan tahun lainnya. Hal ini membuat produktivitas pada tahun tersebut meningkat tajam. Peningkatan produksi ini didominasi oleh produksi kangkung dengan jumlah 49.469 ton atau naik 521% dari tahun 2011. Sementara, produktivitas sayuran selama periode 2013–2017 cenderung meningkat dengan jumlah produksi sebesar 12.085 ton di tahun 2017.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Tanaman sayuran dalam publikasi ini meliputi bayam, kangkung, ketimun, kacang panjang, petsai dan lainnya. Namun, jumlah produksi ketimun dan kacang panjang memiliki persentase di bawah satu persen sehingga tidak dimasukkan dalam diagram di atas.
Wilayah Jakarta Timur memiliki luas panen sayuran terbesar yaitu 958 hektar atau 59% dari total luas panen sayuran. Luas panen sayuran terbesar yaitu pada jenis sayuran kangkung sebesar 751 hektar. Hal ini membuat jumlah produksi kangkung sangat tinggi yaitu 48% atau sebanyak 58.246 kuintal.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 43
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)42
Jumlah Produksi Buah-buahan (kuintal) di Provinsi DKI Jakarta, 2010-2017
126.061
2010
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.0000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
135.107
241.130
361.029
111.341 86.379
134.027
432.741
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah produksi buah-buahan di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010–2017 mengalami fluktuasi. Jumlah produksi buah-buahan terbesar yaitu pada tahun 2012 dengan jumlah 432.741 kuintal. Sedangkan, pada tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah produksi buah-buahan terendah yaitu hanya 86.379 kuintal. Sementara, pada tahun 2017 jumlah produksi buah-buahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 134.027 kuintal.
Produksi Buah-buahan Menurut Jenis, 2017
5% Mangga
DurianJerukPisangPepayaJambu Air
Sukun
14%
45%
0,3%33%
3%
Produksi Buah-buahan Menurut Kabupaten/Kota, 2017
Kepulauan Seribu
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
17%
48%
17%
9% 8%
1%
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Wilayah Jakarta Timur memiliki jumlah produksi buah-buahan terbesar yaitu 64.436 kuintal atau 48% dari total jumlah produksi buah-buahan di DKI Jakarta. Jumlah ini didominasi oleh produksi buah pisang sebanyak 36.671 kuintal. Sedangkan, Jakarta Pusat memiliki produksi buah-buahan terendah yaitu hanya 1.363 kuintal atau 1% dari total produksi buah-buahan.
Jenis tanaman buah-buahan yang memiliki produksi terbesar di DKI Jakarta adalah mangga yaitu sebesar 60.002 kuintal atau 33%. Sementara, buah jeruk merupakan buah yang memiliki jumlah produksi paling rendah dibandingkan lainnya yaitu hanya 0,3% dari total produksi buah-buahan.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 43
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)42
3.2 Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan DKI Jakarta, 2012-2018
350.000,00 9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
5.784,236.970,63
7.959,29
5.069,23
219.835,00
2012 2013
Produksi Perikanan tangkap (ton) Produksi Perikanan Budidaya (ton)
2014 2015 2016 2017 2018
209.743,10 225.355,30289.214,10
143.143,30 135.619,00 103.305,87
4.836,364.368,50 3.812,20
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Selain subsektor pertanian tanaman pangan, di DKI Jakarta juga memiliki potensi pada subsektor perikanan. Perikanan dalam publikasi ini meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (laut, tambak dan kolam).
Berdasarkan grafik di atas, selama periode 2012–2015 produksi ikan tangkap dan budidaya secara garis besar mengalami peningkatan, terutama di tahun 2015 yang meningkat secara signifikan. Terhitung di tahun 2012, jumlah produksi ikan sebesar 225.620,30 ton meningkat menjadi 297.173,40 ton di tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 produksi ikan tangkap maupun budidaya mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2017 produksi ikan sebesar 139.987 ton atau turun 38% dari tahun 2012. Rata-rata 97% jumlah produksi ikan di DKI Jakarta berasal dari produksi ikan tangkap, terutama dari wilayah Jakarta Utara.
Persentase Pencapaian Terget Produksi Perikanan,2012-2016
2012
140%120%100%
80%60%40%20%
0%2013 2014 2015 2016
100% 92,28% 97,19% 120,33%61,46%
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 45
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)44
Berdasarkan target daerah produksi perikanan di DKI Jakarta, selama periode 2012–2016 rata-rata persentase pencapaian target produksi perikanan sangat baik yaitu sebesar 94%. Namun di tahun 2016 mengalami penurunan produksi ikan yang cukup signifikan sehingga pencapaian produksi ikan tidak memenuhi target yaitu hanya 61,46%.
Nilai Produksi Perikanan (Miliar Rupiah), 2012-2018
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00 2.862
3.519
4.464
6.192
3.5663.378
2.8332000,00
1000,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180,00
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Nilai produksi perikanan selama periode 2012–2015 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 nilai produksi perikanan tangkap maupun budidaya sebesar 2.862 Miliar rupiah dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 yang mencapai 6.192 Miliar rupiah.
Namun mulai tahun 2016, nilai produksi perikanan mengalami penurunan. Pada tahun 2018 nilai produksi perikanan sebesar 2.833 Miliar rupiah, nilai ini turun 16,1% dibanding tahun sebelumnya atau hanya 45,8% dari nilai produksi di tahun 2015.
Tabel 3.1 Jumlah Produksi Ikan (ton) dan Nilai Produksi Ikan (M, Rp) Menurut Wilayah Kabupaten/Kota, 2017
Kabuaten/Kota
Hasil Perikanan Persentase
Jumlah Produksi Ikan (ton)
Nilai Produksi Ikan (M,Rp)
Jumlah Produksi Ikan (ton)
Nilai Produksi Ikan (M,Rp)
Kepulauan Seribu 1.270,56 23,19 0,69% 0,91%
Jakarta Selatan 270,17 6,28 0,19% 0,19%
Jakarta Timur 548,96 12,98 0,38% 0,39%
Jakarta Pusat 2,17 0,05 0,001% 0,002%
Jakarta Barat 235,56 3,96 0,12% 0,17%
Jakarta Utara 137.660,07 3.331,48 98,62% 98,34%
Total 139.987,50 3.377,93 100,00% 100,00%
Sumber: Badan Pusat Statistik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 45
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)44
Jumlah produksi ikan terbesar di tahun 2017 berasal dari wilayah Jakarta Utara yaitu sebanyak 137.660 ton atau sekitar 98% dari total produksi dengan nilai produksi 3,331 Triliun rupiah. Jumlah produksi ikan terbesar kedua yaitu berasal dari wilayah Kepulauan Seribu dengan jumlah dan nilai produksi ikan masing-masing yaitu 1.270,56 ton dan 23,19 Miliar rupiah.
Pencapaian Target Konsumsi Ikan, 2012-2016
118,93% 125,19%
32,95
25,01
29,53
32,55
2012
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/tahun) Target Daerah Pencapaian Target Konsumsi Ikan
2013 2014 2015 2016
25,09
31,31
36,00
34,00
32,00
30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
34,0633,0133,52 33,52106,54%
97,08%103,18%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
Berdasarkan tren di atas, jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta per kapita cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2012–2016 bahkan melampaui target daerah. Terhitung pada tahun 2012 jumlah konsumsi ikan 31,31 kg/kapita meningkat hingga 34,06 kg/kapita pada tahun 2016.
Rata-rata persentase pencapaian target konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta sangat baik yaitu sebesar 110,18%. Artinya, selama periode tahun 2012–2016 konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta mencapai target melebihi 100% kecuali di tahun 2015 yang tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan target daerah.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi DKI Jakarta
140 9080706050403020100
120
100
80
60
4038
51
74,5
57,14
2012
Jumlah Kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemda
Jumlah kelompok nelayan
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
2013 2014 2015
78,65
40
70 7089 85
120
20
0
70,8
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 47
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)46
Selama periode 2012–2015 jumlah kelompok nelayan yang tercatat oleh Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018 terus bertambah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 33%. Oleh karena itu, Pemda DKI Jakarta juga meningkatkan jumlah kelompok nelayan untuk dibina atau kelompok yang mendapat bantuan dari Pemda. Pada tahun 2012 jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan yaitu 38 kelompok dan meningkat terus hingga 85 kelompok di tahun 2015.
Berdasarkan perbandingan dengan jumlah kelompok nelayan DKI Jakarta tiap tahunnya, cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan. Meskipun selama periode tahun 2012–2015 jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari Pemda mengalami peningkatan, tetapi persentase cakupan bina kelompok mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya terutama pada tahun 2015 yang meningkat sangat signifikan sehingga cakupan bina kelompok mengalami penurunan dari tahun 2014. Sementara, pada tahun 2016 tidak ada nelayan yang dibina oleh Pemda DKI Jakarta.
Volume Ekspor Hasil Perikanan (Ton) Yang Melalui LaboratoriumPengujian Mutu Hasil Perikanan (LPMHP), 2012-2017
200.000
150.000
100.000
50.000
02012 2013 2014 2015 2016 2017
60.563 57.391 58.00093.108
142.205
179.967
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2017, volume ekspor hasil perikanan cenderung mengalami peningkatan terutama dari tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27% per tahun.
Peningkatan volume ekspor hasil perikanan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu naik 61% dari tahun sebelumnya. Namun, sempat terjadi penurunan volume ekspor pada tahun 2013 sebanyak 5%.
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Juta USD) Yang MelaluiLaboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPMHP), 2012-2017
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,002012 2013 2014 2015 2016 2017
462,51 425,93 431,61675,62
1.666,62
1.139,15
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 47
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)46
Nilai ekspor perikanan Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012–2016 namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan selama periode 2012–2017 yaitu sebesar 33% per tahun. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu pada tahun 2016 dengan nilai 1.667 juta USD atau naik sebesar 147% dari tahun sebelumnya.
Jika diperhatikan, meskipun volume ekspor hasil perikanan di tahun 2017 meningkat, namun nilai ekspornya mengalami penurunan. Hal ini berarti harga ekspor hasil perikanan mengalami penurunan yang drastis. Nilai ekspor pada tahun 2017 sebesar 1.139 juta USD atau turun 32% dari tahun 2016.
Volume Ekspor dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan yang Melalui LaboratoriumPengujian Mutu Hasil Perikanan (LPMHP) Menurut Negara Tujuan, 2017
50.000,00 90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
23,9% 7,1%
12,1%
8,2%
1,1%
3,8%
18,7%
0,4%0,7%
0,1% 0,1% 0,4%0,5%
1,3%
0,5%
Cina Jepang Amerika Serikat
Taiwan Korea Selatan Singapura Perancis Belgia
Volume Ekspor Nilai Ekspor
1,9%
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, negara tujuan ekspor hasil perikanan yang tercatat yaitu Singapura, Jepang, Australia, Hongkong, Saudi Arabia, Belanda, Belgia, Korea Selatan, Jerman, Perancis, Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Cina, dan lainnya.
Volume ekspor hasil perikanan terbesar dikirim ke Cina yaitu sebesar 43.005 ton atau 24% dari total volume ekspor hasil perikanan. Volume ekspor hasil perikanan terbesar berikutnya dikirim ke Jepang, Amerika Serikat dan Taiwan. Sedangkan, pada nilai ekspor hasil perikanan yang terbesar yaitu ke Jepang dengan nilai 80,49 juta USD atau 7% dari total nilai ekspor hasil perikanan dan terbesar berikutnya yaitu ke Cina. Nilai ekspor terbesar setelah Cina dan Jepang cenderung mengikuti tren volume ekspor hasil perikanan.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)48K
48
3.3 Peternakan
Luas Tempat Usaha Peternakan (M2) Tahun 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Sapi Potong Sapi Perah Ayam Kerbau Kambing/Domba Itik
825
5055.
270
4.49
94.
830
16.0
1016
.006
14.0
6815
.434
15.6
00
928
1.92
03.
952
2.03
23.
248
14.8
70
42.9
7642
.208
38.9
2834
.577
30.3
52
33.7
2817
.504
14.2
88 21.9
36 27.6
80
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jenis ternak yang terdapat di DKI Jakarta meliputi sapi potong, sapi perah, ayam, kerbau, kambing/domba dan itik. Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa selama periode 2013–2017 tren luas tempat usaha peternakan di DKI Jakarta cenderung semakin menurun. Terutama luas tempat usaha untuk jenis ternak sapi perah yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Terhitung pada tahun 2013 luas tempat usaha ternak sapi perah 42.976 m2 dan tahun 2017 sebesar 30.352 m2.
Luas tempat usaha ternak itik dan kerbau juga pernah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luas tempat usaha ternak itik tahun 2016 sebesar 504,6 m2 atau turun sekitar 90% dari tahun 2015. Sedangkan, luas tempat usaha ternak kerbau sejak tahun 2015 semakin menurun hingga tahun 2017. Luas tempat usaha kerbau tahun 2017 sebesar 928 m2 atau turun 52% dari tahun sebelumnya.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 49
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)PBK
49
Sejak tahun 2014, ternak ayam sudah tidak memiliki luas tempat usaha atau tidak tercatat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Berbeda dengan ternak sapi potong dan kambing/domba yang cenderung mengalami peningkatan terutama di tahun 2017. Terhitung pada tahun 2017, luas tempat usaha sapi potong dan kambing masing-masing yaitu 27.680 m2 dan 16.010 m2.
Luas Tempat Usaha Peternakan (M2) Menurut Kabupaten/KotaTahun, 2017
800
6.46
580
3.55
2
1437
640
7.48
8
408
416
3.62
6
6.65
6
3.75
1
14.4
489.
984
321
25 268
268
15.4
88
Kepulauan Seribu
Jakarta Selatan
Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing/Domba Itik
Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Tempat usaha sapi perah terbesar ada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk jenis sapi potong dan kerbau terdapat tempat usaha di setiap wilayah DKI Jakarta kecuali di kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Tempat usaha ternak itik hanya tercatat di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara dengan luas 25 m2 dan 800 m2. Wilayah Kepulauan Seribu hanya memiliki tempat usaha untuk jenis kambing/domba dan itik.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)50K
50
20172016201520142013
Populasi Ternak (Ekor) Tahun 2013-2017
Itik/Itik ManilaDombaKambingKudaKerbauSapi PerahSapi Potong
2.10
81.
165
905
1.37
11.
730
2.68
62.
638
2.43
32.
411
1.89
7
203
257
247
120
58 184
107
96 290
313
6.67
65.
506
5.68
85.
739
4.53
7
1.17
42.
211
2.18
02.
267
2.13
4
2.52
326
.358
22.4
9524
.111
4.12
5
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Sejalan dengan luas tempat usaha yang cenderung mengalami penurunan, populasi ternak di DKI Jakarta juga cenderung menurun terutama pada tahun 2016 yang turun 61% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan oleh populasi ternak pada setiap jenis mengalami penurunan kecuali ternak kuda yang cenderung meningkat. Pada tahun 2013 populasi kuda sebanyak 184 ekor lalu menjadi 313 ekor di tahun 2017 atau naik 70% dari tahun 2013.
Tren populasi pada jenis sapi potong, kerbau, kambing, dan domba mengalami fluktuasi. Hal ini berbeda dengan populasi ternak sapi perah yang memang setiap tahunnya mengalami penurunan. Terhitung jumlah populasi sapi perah sebanyak 2.686 ekor pada tahun 2013 lalu turun menjadi 1.897 ekor di tahun 2017. Sementara, untuk ternak itik/itik manila pernah mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2016 dengan penurunan sekitar 90% dari tahun 2015.
Selama periode 2013–2017 ternak yang populasinya terbanyak setiap tahunnya dibandingkan ternak lainnya yaitu kambing dan itik/itik manila. Populasi ternak kambing sebanyak 4.537 ekor dan itik/itik manila sebanyak 4.125 ekor di tahun 2017. Sedangkan, jenis ternak yang populasinya paling sedikit setiap tahunnya yaitu kerbau dengan jumlah populasi hanya 58 ekor di tahun 2017.
Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kabupaten/Kota, 2017
134
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 000 000
624 90
3
871.
266
297 41
6 1.01
613 86
1.02
348
8
26 170 46
8
40 115 36
723
2
222
251.
577
1.11
74.
000
5
Kepulauan Seribu
Jakarta Selatan
Itik/Itik ManilaDombaKambingKudaKerbauSapi PerahSapi Potong
Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 51
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)PBK
51
Berdasarkan diagram di atas populasi ternak menurut kabupaten/kota sesuai dengan tren pada diagram luas tempat usaha peternakan menurut kabupaten/kota DKI Jakarta. Jenis ternak yang paling banyak diusahakan di DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah sapi perah dan itik/itik manila. Terhitung populasi ternak sapi perah tahun 2017 sebanyak 1.897 ekor dengan populasi ternak sapi perah tertinggi ada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara itu, populasi ternak itik/itik manila pada tahun 2017 mencapai 4.125 ekor.
Rata-rata di setiap wilayah DKI Jakarta memiliki populasi ternak kambing dan yang terbesar ada di Jakarta Utara yaitu sebesar 1.577 ekor. Selain itu populasi ternak terbesar untuk jenis ternak domba dan itik/itik manila juga ada di Jakarta Utara yaitu sebesar 1.117 ekor dan 4.000 ekor. Sedangkan, di wilayah Kepulauan Seribu hanya memiliki populasi ternak untuk kambing dan itik dengan jumlah ternak masing-masing yaitu 134 ekor dan 125 ekor.
Jumlah Peternak, Sapi Perah, Produksi Susu dan Distributor, 2011-2017
3.000 5.600.000
5.400.000
5.200.000
5.000.000
4.800.000
4.600.000
4.400.000
4.200.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500 135
2.728 2.775 2.686 2.6382.433 2.411
1.897
2017201620152014201320122011
Jumlah Peternak (orang)Jumlah Peternak (orang) Jumlah Sapi Perah (ekor) Produksi Susu (lt)
115 133 113 115 111 770
5.342.9605.439.000
5.264.5605.170.480
5.102.480
4.725.5604.780.440
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Berdasarkan diagram di atas, selama periode 2011–2017 jumlah peternak sapi perah cenderung mengalami penurunan sehingga jumlah sapi perah yang diternak dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Hal ini membuat produksi susu di DKI Jakarta ikut mengalami penurunan. Terhitung pada tahun 2011 produksi susu sapi yaitu 5.342.960 liter, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 4.780.440 liter atau turun 11% dari tahun 2011.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 53
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)52
3.4 Pertambangan dan Energi
3.4.1 Listrik
Jumlah Pelanggan Listrik PLN (juta) di DKI Jakarta dan Indonesia, 2013-2017
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
4,484,80
5,17
4,00 4,2154,00
2013
DKI Jakarta Indonesia
2014 2015 2016 2017
57,4961,17 64,28
68,07
Sumber: Perusahaan Listrik Negara
DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, sehingga pembangunan gedung-gedung tinggi untuk perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan dan berbagai bangunan lainnya meningkat pesat setiap tahunnya. Bangunan-bangunan ini membutuhkan listrik baik untuk penerangan maupun sumber energi, yang membuat kebutuhan dan konsumsi listrik di DKI Jakarta sangat tinggi.
Berdasarkan data Perusahaan Listrik Negara (PLN), jumlah pelanggan listrik selama periode 2013–2017 di Indonesia mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 5,96% tiap tahunnya. Sementara, di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 22%. Walaupun tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah pelanggan yaitu mencapai 4,2 juta pelanggan dengan jumlah daya yang terjual mencapai 2.634 juta kwh, namun jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan jumlah pelanggan di tahun 2013-2015.
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Terjual Menurut Jenis Pelanggan, 2017
3.856,24 1.063,27
962,72
352,93
126,66279,03
Sosial Rumah Tangga
Jumlah Pelanggan (ribu) Jumlah Daya (GwH) Terjual
PerkantoranIndustriUsaha Lainnya
6,27100,1640,30 14,31 9,23
0,000
200,000
100,000
600,000
800,000
1.000,000
1.200,0004.500,00
4.000,00
3.500,003.000,00
2.500,002.000,00
1.500,001.000,00
500,000,00 31,85
Sumber: Perusahaan Listrik Negara
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 53
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)52
Berdasarkan data PT PLN, jenis pelanggan listrik digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu sosial, rumah tangga, usaha/bisnis, industri, perkantoran/pemerintahan dan lainnya. Kelompok rumah tangga merupakan jumlah pelanggan listrik terbesar di DKI Jakarta yaitu 3.856.239 pelanggan atau 92% dari total jumlah pelanggan listrik di DKI Jakarta. Konsumsi listrik kelompok rumah tangga juga merupakan yang terbesar yaitu sebesar 1.063 juta kwh. Kelompok pelanggan listrik terbesar kedua adalah kelompok usaha sebanyak 279.028 pelanggan dengan jumlah konsumsi listrik sebesar 962 juta kwh.
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Terjual Pada Cabang Rumah Tangga Menurut Rentang Daya, 2017
800,00700,00
600,00
500,00
400,00300,00
200,00
100,00
0,00
4.000,00
3.500,00
3.000,002.500,00
2.000,001.500,00
1.000,00
500,00
0,00
693,68
199,39 170,20
450-2200VA > 2,2 kVA - 5500VA 6600 VA
312,25
3.442,25
101,74
Jumlah Daya (GwH) Terjual Jumlah Pelanggan (ribu)
Sumber: Perusahaan Listrik Negara
Kelompok rumah tangga merupakan jumlah pelanggan listrik terbesar terutama pada rentang daya antara 450 – 2200 VA yakni sebesar 3.442.239 pelanggan atau 82% dari total pelanggan listrik di DKI Jakarta dengan rentang daya sebanyak 693,68 juta kwh.
3.5 Lingkungan Hidup
3.5.1 Air Bersih
Jumlah Pelanggan, Produksi dan Kubikasi Air Terjual Perusahaan Air Minum (PAM), 2013-2017
860,00850,00840,00
830,00820,00810,00800,00790,00780,00
Pelanggan (ribu) Produksi (juta m3) Kubikasi Air Terjual (juta m3)
770,002013 2014 2015 2016 2017
537,02 548,19
320,88 330,50
830,86
341,160
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
560,38 594,18851,16
613,25839,39
337,14
813,36314,32
803,60
Sumber: Perusahaan Air Minum Jaya
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 55
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)54
Seperti halnya listrik, air bersih juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di DKI Jakarta. Kebutuhan air bersih warga Jakarta dipasok oleh PAM Jaya yang bermitra dengan PT Palyja dan PT Aetra. Pelayanan air bersih untuk warga Jakarta dibagi menjadi dua wilayah yakni wilayah barat yang dilayani oleh PT Palyja dan wilayah timur yang dilayani PT Aetra.
Seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan air minum membuat jumlah pelanggan air bersih dari PAM (Perusahaan Air Minum) terus bertambah. Hal ini dapat dilihat bahwa selama periode 2013–2017 pelanggan air bersih terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah pelanggan air bersih yang meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi dan kubikasi air yang terjual oleh PAM. Terhitung pada tahun 2017 jumlah pelanggan air bersih sebanyak 851.155 pelanggan dengan jumlah produksi dan kubikasi air yang terjual masing-masing sebesar 613,25 juta m3 dan 341,6 juta m3. Artinya, setiap satu pelanggan PAM rata-rata menghabiskan 401,3 m3 selama tahun 2017.
Kubikasi Air Terjual (juta m3) Nilai (Miliar Rupiah)
Kubikasi Air yang Disalurkan/Terjual dan Nilai Rupiah, 2013-2017
345337,14
341,60
330,50
320,88
314,32
2.7002.6502.6002.5502.5002.4502.4002.3502.3002.2502.200
340335330325
320315
310305300
2013 2014 2015 2016 2017
2.422,60
2.373,14
2.479,62
2.554,79
2.635,72
Sumber: Perusahaan Air Minum Jaya
Kubikasi air yang disalurkan atau terjual oleh PAM di DKI Jakarta pada setiap tahunnya terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2%. Hal ini membuat nilai rupiah yang didapat oleh PAM juga terus meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014. Terhitung pada tahun 2013 nilai rupiah yang didapatkan PAM sebanyak 2,4 Triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 2,37 Triliun rupiah atau turun sekitar 2%. Meskipun begitu pada tahun 2015 dan seterusnya nilai rupiah yang didapat oleh PAM terus mengalami peningkatan kembali hingga 3 sampai 4%. Nilai rupiah dari air yang terjual oleh PAM pada tahun 2017 sebanyak 2,63 Triliun rupiah.
Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Minum (PAM) Menurut Jenis Pelanggan, 2017
Sosial
6627 3326 133 820
Non Niaga Niaga Industri Khusus/Rumah Susun
Lain-lain
800.000
600.000
400.000
200.000
0
720.406
119.843
Sumber: Perusahaan Air Minum Jaya
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 55
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)54
Berdasarkan data PAM Jaya DKI Jakarta kelompok non niaga merupakan jumlah pelanggan air bersih terbesar di DKI Jakarta yaitu sebesar 720.406 pelanggan atau sekitar 85% dari total pelanggan air bersih di DKI Jakarta. Jumlah pelanggan air bersih terbesar selanjutnya yaitu kelompok niaga dengan jumlah pelanggan sebesar 119.843 pelanggan.
Jumlah Pelanggan Menurut Kelompok Non Niaga, 2017
800.000700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.000
0Rumah Tangga Kedutaan/Konsulat Instansi Pemerintah
717.048
100 3.258
Sumber: Perusahaan Air Minum Jaya
Dalam kelompok non niaga rumah tangga merupakan jumlah pelanggan air bersih terbesar yaitu sebesar 717.048 pelanggan atau 84,24% dari total pelanggan kelompok non niaga.
Jumlah Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan, 2017
2.000.000200
180160140
120
100
80
6040
200
1.800.000
1.600.0001.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000600.000
400.000200.000
189,211.085.305,18 799.463 408.657 217.545 39.619 85.126
Rumah Tempat Tinggal
Perusahaan Toko & Industri
Hotel/Obyek Wisata
Instansi Pemerintah
Badan Sosial dan Rumah
SakitLain-lain
Volume (Juta m3)
Volume (Juta m3)
Nilai (Juta Rupiah)
Nilai (Juta Rupiah)
Banyaknya Pelanggan
Banyaknya Pelanggan
717.048 119.788 1.437 4.164 1.715 7.003
72 33 23 10 16
0
Sumber: Perusahaan Air Minum Jaya
Volume air yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum terbanyak pada tahun 2017 yaitu kepada pelanggan rumah tempat tinggal, ini sesuai dengan jumlah pelanggan air bersih pada kelompok rumah tangga yang juga terbanyak di DKI Jakarta. Volume air yang disalurkan PAM kepada rumah tempat tinggal hingga 189,21 juta m3 atau sekitar 55% dari total volume air yang disalurkan di DKI Jakarta. Hal ini membuat nilai rupiah yang didapat PAM dari kelompok rumah tempat tinggal juga terbanyak yaitu sebesar 1,08 Triliun rupiah atau 41%.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 57
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)56
Meskipun jumlah pelanggan instansi pemerintah lebih banyak 65% dari jumlah pelanggan hotel/obyek wisata, namun jumlah volume air yang disalurkan kepada kelompok pelanggan hotel/obyek wisata lebih banyak yaitu sebesar 33 juta m3. Sehingga nilai rupiah yang didapat juga jauh lebih banyak yaitu sebanyak 408,65 Miliar rupiah.
3.5.2 Kebersihan
Jumlah Truk Sampah, 2013-2017
2000
1500
1000
500
02013 2014 2015 2016 2017
1.692
1.749
1.496971801
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Sebagai upaya terciptanya lingkungan bersih dan sehat untuk masyarakat DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan lingkungan DKI Jakarta salah satunya yaitu truk sampah. Jumlah truk sampah selama periode 2013–2017 cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 yang turun sekitar 4% dari tahun sebelumnya. Rata-rata peningkatan jumlah truk sampah sebesar 22%. Pada tahun 2016, jumlah truk sampah yang disediakan Pemda DKI Jakarta sebanyak 1.755 truk, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebanyak 1.694 truk.
Jumlah Truk Sampah Menurut Lokasi, 2017
Jakarta Selatan
400310
356
264302 315
18
94
6
350300250200150100
500
Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara DKI Jakarta KepulauanSeribu
UPK BadanAir
Unit PengelolaSampahTerpadu
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan) Jumlah truk sampah terbanyak yang disediakan Provinsi DKI Jakarta yaitu di wilayah Jakarta Timur dengan jumlah 356 truk sampah. Sedangkan, jumlah truk sampah di Kepulauan Seribu hanya enam truk sampah.
27
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 57
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)56
Tabel 3.2 Tempat Pembuangan Sampah Sementara Menurut Jenis TPS/ Fasilitas Pengumpul Sampah Sementara di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2018
Kota Administrasi
Jenis TPSJumlah
TPS PersentaseBak Beton Dipo Pool
GerobakPool
KontainerTPS/TPS
3R
Jakarta Utara 44 13 58 31 11 157 14%
Jakarta Barat 19 20 107 66 6 218 20%
Jakarta Timur 130 26 101 110 29 396 36%
Jakarta Selatan 24 23 57 78 10 192 17%
Jakarta Pusat 27 12 73 28 12 152 14%
Jumlah 244 94 396 313 68 1115 100%
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah Sementara Menurut JenisTPS/Fasilitas Pengumpul Sampah Sementara, 2018
Bak Beton Dipo Pool Gerobak Pool Kontainer TPS/TPS 3R
68
313396
94
244
500
400
300
200
100
0
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Sebelum sampah masyarakat DKI Jakarta di angkut truk sampah untuk didistribusikan ke tempat pembuangan akhir atau ke tempat penglolaan sampah lainnya, sampah tersebut di tampung terlebih dahulu ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup status lahan TPS tidak hanya milik Pemda DKI, tetapi ada beberapa milik perusahaan swasta dan milik warga pribadi. Tercatat pada tahun 2018, terdapat 1.115 TPS di DKI Jakarta. Sebanyak 36% dari jumlah tersebut ada di wilayah Jakarta Timur dan ini merupakan jumlah TPS terbanyak dari wilayah lainnya.
Terdapat lima Jenis TPS atau fasilitas pengumpul sampah sementara dalam publikasi ini yaitu bak beton, dipo, pool gerobak, pool konteiner dan TPS/TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle). Jumlah TPS di DKI Jakarta didominasi oleh pool gerobak dan pool konteiner yaitu masing-masing sebanyak 396 dan 313 TPS. Di setiap wilayah DKI Jakarta, jumlah pool gerobak merupakan jumlah terbanyak dibandingkan jenis TPS lainnya. Sedangkan jenis TPS yang paling sedikit yaitu TPS 3R dengan jumlah 68 TPS.
100%
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 59
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)58
Timbangan Sampah (ton/hari) yang Masuk ke TPST Bantargebang Menurut Bulan, 2017
8000,007000,006000,005000,004000,003000,002000,001000,00
0,00
Januari
FebruariMaret
April MeiJuni Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
6.53
4,77
6.61
0,78
6.43
1,20
6.46
2,82
6.88
1,19
6.13
7,33
7.03
7,94
7.08
4,18
7.11
0,56
7.01
6,35
7.07
3,20
7.05
1,44
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembungan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang setiap bulannya mengalami fluktuasi. Sampah terbanyak terjadi pada bulan September yakni sebesar 7.110,56 ton/hari. Sedangkan yang paling sedikit terjadi pada bulan Juni yakni sebesar 6.137,33 ton/hari.
Timbangan Sampah (ton/hari) yang Masuk ke TPST BantargebangMenurut Instansi Asal Kendaraan, 2017
Kepulauan Seribu 155,97
1.044,91
1.582,98
1.362,43
870,46
1.294,94
190,59
69,11
217,02
Jakarta Utara
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
UPK Badan Air
Dinas Lingkungan Hidup
Business to Busisness (B2B)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Sampah yang masuk ke TPST Bantargebang berasal dari sembilan kendaraan instansi yang ada di wilayah DKI Jakarta yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, UPK Badan Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan Business to business (B2B). Dari sembilan kendaraan tersebut, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan sampah terbanyak yang masuk ke TPST Bantargebang setiap harinya yakni sebesar 1.582,98 ton/hari. Sedangkan, sampah yang dibawa oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah yang paling sedikit yakni 69,11 ton/hari. Jika dilihat berdasarkan enam wilayah yang ada di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan jumlah sampah paling sedikit yang masuk ke TPST Bantargebang yakni sebanyak 155,97 ton/hari.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 59
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)58
3.5.3 Pencemaran Udara
3.5.3.1 Uji Emisi Kendaraan
Total Uji Emisi Kendaraan, 2017
6.000
3.339 3.105
424
5.1585.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0Februari Maret April Mei
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan hasil uji emisi kendaraan yang diadakan pada bulan Februari hingga Maret 2017 total kendaraan yang diuji sebanyak 12.026 kendaraan. Bulan Mei merupakan uji emisi kendaraan terbanyak yaitu 5.158 kendaraan, sedangkan yang paling sedikit ada di bulan April hanya 424 kendaraan.
Persentase Hasil Uji Emisi Kendaraan, 2017
Februari
7,79%
15,01% 11,08% 12,89%
92,21%
84,99% 88,92% 87,11%
Maret
Lulus Tidak Lulus
April Mei
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 61
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)60
Berdasarkan hasil uji emisi kendaraan tahun 2017, rata-rata kendaraan yang lulus yakni 88,31%, sementara 11,69% kendaraan tersebut tidak lulus. Persentase kendaraan yang lulus uji emisi terbesar ada di bulan Februari yang sudah diatas 90%. Sementara tiga bulan lainnya rata-rata masih sekitar 87%.
Hasil Uji Emisi Kendaraan Menurut Bahan Bakar, 2017
Bensin
Lulus Tidak Lulus
Solar
8.634
1.954
1.171
267
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Kendaraan yang berbahan bakar bensin lebih banyak dilakukan uji emisi dibanding yang berbahan bakar solar, yakni masing-masing sebanyak 8.901 dan 3.125 kendaraan. Dari 8.901 kendaraan berbahan bakar bensin sebanyak 8.634 atau 97% nya sudah dinyatakan lulus uji emisi, sedangkan 3% nya tidak lulus uji emisi. Untuk kendaraan berbahan bakar solar dari 3.125 kendaraan yang diuji hanya 62,53%yang dinyatakan lulus uji emisi, sementara 37,47% nya belum lulus uji emisi.
3.5.3.2 Indeks Standar Pencemaran Udara
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) mobile untuk memantau kulitas udara setiap harinya di lima titik tempat yang dinamakan dengan DKI1, DKI2, DKI3, DKI4 dan DKI5. Lima lokasi ini mewakili lima wilayah DKI Jakarta. Berikut keterangan lokasi berdasarkan lima titik tempat tersebut:
1. DKI1: Bundaran HI, Jakarta Pusat2. DKI2: Kelapa Gading, Jakarta Utara3. DKI3: Jagakarsa, Jakarta Selatan4. DKI4: Lubang Buaya, Jakarta Timur5. DKI5: Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Alat pemantau ini akan menghasilkan data untuk parameter senyawa pencemar seperti Partikel Debu (PM10), Karbon Monooksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), dan Ozon Permukaan (O3). Data tersebut selanjutnya diolah server yang berada di UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Dinas Lingkungan Hidup dan diinformasikan sebagai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Berikut ini tabel ISPU berdasarkan tingkat pencemaran udara dan dampak kesehatan bagi manusia.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 61
K
Bab 3. Sumber Daya Alam (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan & Energi, dan Lingkungan Hidup)60
ISPU Tingkat Pencemaran Udara Dampak Kesehatan
0–50 BaikTingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika
51–100 SedangKualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitive dan nilai estetika
101–199 Tidak SehatTingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitive atau bias menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
200–299 Sangat Tidak SehatTingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
300–500 BerbahayaTingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi
Sumber: kualitasudara.menlhk.go.id
Jumlah Hari Dalam Kategori Tingkat Pencemaran Udara DiWilayah DKI Jakarta (Januari-Desember Tahun 2017)
DKI 1 DKI 2 DKI 3 DKI 4 DKI 5
Baik Sedang Tidak sehat Sangat tidak sehat Berbahaya Tidak ada data
117
208 23
6
208
263
206
28
12
0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
83
42
4
88
64
5
43
21
3
78
116
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup yang diambil dari data.jakarta.go.id, sepanjang tahun 2017 kualitas udara di wilayah DKI Jakarta cukup baik dengan rata-rata 225 hari dalam kategori sedang dan rata-rata 97 hari dalam kategori baik di tingkat pencemaran udara. Meskipun begitu, kategori tidak sehat yang dialami udara DKI Jakarta cukup tinggi. Jumlah hari terbanyak dengan kulitas udara tidak sehat ada di wilayah DKI3 yaitu selama 64 hari.
Tabel 3.3 Indeks Standar Pencemaran Udara DKI Jakarta (Januari-Desember Tahun 2017)
Wilayah Tanggal Max ISPU Critical (parameter ISPU) Kategori critical
DKI1 11/11/2017 150 O3 tidak sehat
DKI2 9/08/2017 153 O3 tidak sehat
DKI3 27/05/2017 164 O3 tidak sehat
DKI4 17/11/2017 126 O3 tidak sehat
DKI5 20/10/2017 168 O3 tidak sehat
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Dalam kategori tidak sehat, nilai ISPU tertinggi ada di DKI5 dengan indeks 168 dan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017.
Jumlah Hari Dalam Kategori Tingkat Pencemaran Udara DiWilayah DKI Jakarata (Januari-November Tahun 2018)
Baik Sedang Tidak Sehat
DKI 1
156
162
5 0 0 11
49
165
106
10 0 4
4120
578
0 010 10
4127
8
5 25 0 2
1916
4
124
00
DKI 2 DKI 3 DKI 4 DKI 5
Sangat Tidak Sehat Berbahaya Tidak ada data
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Sepanjang tahun 2018 kualitas udara di wilayah DKI Jakarta cukup mengkhawatirkan karena hari dengan kualitas udara tidak sehat bertambah di beberapa wilayah bahkan ada hari dengan kategori sangat tidak sehat. Di DKI2 dan DKI3, jumlah hari dengan kualitas udara tidak sehat betambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 106 dan 78 hari. Sementara DKI5 memiliki jumlah hari terbanyak dengan kulitas udara tidak sehat yaitu selama 164 hari. Selain itu, DKI5 juga memiliki hari terbanyak dengan kualitas udara sangat tidak sehat yaitu selama 19 hari.
K62
Tabel 3.4 Indeks Standar Pencemaran Udara DKI Jakarta (Januari-November Tahun 2018)
Wilayah Tanggal Max ISPU Critical (parameter ISPU) Kategori critical
DKI1 20/03/2018 133 O3 tidak sehat
DKI2 16/11/2018 234 O3 sangat tidak sehat
DKI3 10/06/2018 181 O3 tidak sehat
DKI4 28/07/2018 118 O3 tidak sehat
DKI5 28/07/2018 234 O3 sangat tidak sehat
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Dalam kategori sangat tidak sehat, nilai ISPU tertinggi ada di DKI2 dan DKI5 dengan indeks yang sama yaitu 234 dan terjadi masing-masing pada tanggal 16 November 2018 dan 28 Juli 2018.
K
63
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 65
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)PBK
65
B��04
I������������
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 67
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)PB
Jumlah Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jumlah Pembangunan Rumah oleh Perum Perumnas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2017
INFRASTRUKTURJumlah Pembangunan Perumahan dan Jalan Tol di Provinsi DKI Jakarta
404.862
437.784
246.313320.862
293.464
Jakarta Selatan
Jakarta Timur Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
Panjang Jalan (Meter) di Provinsi DKI JakartaTahun 2017
2
0
3
5
13
Pembangunan rumah oleh perum perumnas di DKI Jakarta mengalami �uktuasi dalam kurun waktu 10 tahun terhitung dari tahun 2007–2017
2008
500
0
1.000
1.5002.000
2.500
3.0003.500
915
2.939
710448
210662 715
1.148
1.933
1.232
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172007
35
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 69
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)PB
Bab IVINFRASTRUKTUR
4.1 Perumahan dan Pemukiman
Jumlah Pembangunan Rumah Oleh Perum Perumnas di Provinsi DKI JakartaTahun 2007-2017
3.500
3.000
915
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2.939
448210
662 7151.148
1.933
1.232
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
710
35
Sumber: Perum Perumnas
Pembangunan rumah oleh Perum Perumnas di DKI Jakarta mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 10 tahun terhitung dari tahun 2007–2017. Pada tahun 2009, terjadi pembangunan yang sangat signifikan yakni sebanyak 2.939 rumah, jumlah ini meningkat 2.024 rumah dibanding tahun sebelumnya.
Jumlah Pembangunan Rumah Oleh Perum Perumnas di JabodetabekTahun 2007-2017
3.026
4.5304.040
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.360
6.194
1.148
223
1.441
368791952
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
Sumber: Perum Perumnas
Jumlah pembangunan rumah oleh Perum Perumnas di wilayah Jabodetabek tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebanyak 6.194 rumah. Jumlah ini naik sebesar 53,3% dari tahun sebelumnya.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)70
Jumlah Pembangunan Rumah oleh Perumnas di Setiap Kota Jabodetabek Tahun 2007-2017
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0200735865250
200891512250
20092.939
205
62
2010710230
708
2011448
00
700
2012210
08
150
2013662100
029
2014715525
0120
20151.1482.061687634
2016 20171.2324.940
1.933 924
01183
022
Jakarta
Jakarta Depok Tanggerang Bekasi
DepokTanggerang
Bekasi
Sumber: Perum Perumnas
Dalam kurun waktu 2007–2017, rata-rata pembangunan rumah oleh Perum Perumnas terbanyak pada DKI Jakarta, yakni sebanyak 995 rumah/tahun, disusul oleh Bogor dan Depok sebanyak 790 rumah/tahun. Sedangkan Bekasi dan Tangerang masing-masing 333 dan 71 rumah/tahun. Pembangunan di wilayah Tangerang memang paling jarang dilaksanakan.
Jumlah Rumah Susun Sederhana Menurut Lokasi di Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
20
18
16
14
12
10
8
6
4
22
0
19
9 9
6
Sumber: Perum Perumnas Selain mengelola pembangunan rumah di kota Jabodetabek, Perum Perumnas juga membangun rumah susun sederhana di setiap wilayah kabupaten/kota DKI Jakarta. Pada tahun 2017, terdapat total 88 lokasi pembangunan rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Lokasi pembangunan terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan jumlah lokasi pembangunan sebanyak 19 lokasi dan lokasi pembangunan terendah terdapat di Jakarta Selatan dengan jumlah lokasi pembangunan sebanyak dua lokasi.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 71
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)PB
Jumlah Rumah Susun Sederhana Menurut Jumlah Unit di KotaAdministrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Jakarta Selatan
9.000
8.0007.000
6.0005.000
4.0003.000
3.0001.000 440
2.786 2.465
6.428
0Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
8.456
Sumber: Perum Perumnas
Di tahun yang sama, Jakarta Timur juga menduduki posisi tertinggi untuk jumlah rumah susun sederhana menurut jumlah unit dan blok, sedangkan Jakarta Selatan mempunyai jumlah unit dan blok terendah dibandingkan dengan kota administrasi lainnya. Jumlah rumah susun sederhana menurut unit dan blok di Jakarta Timur sebanyak 8.456 unit dan 195 blok.
Jumlah Rumah Susun Sederhana Menurut Jumlah Blok di KotaAdministrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Jakarta Selatan
100 89
6
80
60
40
20
0Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
21
61
18
Sumber: Perum Perumnas
Adapun jumlah rumah susun sederhana menurut unit dan blok di Jakarta Selatan sebanyak 440 unit dan enam blok.
Jumlah Rumah Susun Sederhana Menurut Jumlah Tower diKota Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
6
5
4
3
2
1
0
2
3
5
1
Sumber: Perum Perumnas
K72
Berdasarkan jumlah tower rumah susun sederhana, Jakarta Barat mempunyai jumlah tower terbanyak dengan lima tower, sedangkan Jakarta Selatan tidak mempunyai tower yang merupakan jumlah tower terendah.
Jakarta Pusat
Jumlah Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI JakartaTahun 2018
18
0
68
2
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jumlah Tower Pada Rumah Susun Sewa di ProvinsiDKI Jakarta Tahun 2018
21
11
16
0 0
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Rumah susun di wilayah DKI Jakarta selain dibangun oleh Perum Perumnas, juga ada yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta salah satunya rumah susun sewa (rusunawa). Jumlah rusunawa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta di tahun 2018 terbanyak berada di Jakarta Timur dengan jumlah rusunawa sebanyak 18 buah. Sedangkan, Jakarta Selatan tidak mempunyai rusunawa.
Dari sebanyak 34 rusunawa yang dibangun oleh Perum Perumnas, Jakarta Utara mempunyai jumlah tower terbanyak dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya yaitu sebanyak 21 .
Jumlah Blok Pada Rumah Susun Sewadi DKI Jakarta Tahun 2018
62
18
78
06
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jumlah Unit Pada Rumah Susun Sewadi DKI Jakarta Tahun 2018
11.437
4.435
11.072
538 0
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Di tahun yang sama, Jakarta Timur juga mempunyai jumlah blok dan unit terbanyak yaitu sebanyak 73 blok dan 7.370 unit. Jumlah blok dan unit terbanyak berikutnya yaitu Jakarta Utara yaitu sebanyak 62 blok dan 6.425 unit.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 73
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)PB
2015 2016 2017
Indikator Perumahan di DKI Jakarta Pada Tahun 2015-2017
120
100
80
60
40
20
0
2015 99,8599,7899,70 94,76
93,71 44,18 99,94 84,98 80,53 93,1497,9993,00
81,4183,69
85,2286,09
99,4599,8
42,5248,02
95,76
Lantai selain tanah
Dinding (tembok)
Atao (kayu/sirap, beton,
genteng)
Fasilitas penerangan
(listrik)
Fasilitas air minum
Jamban (milik sendiri)
Tempat pembuangan
akhir tinja (tangki septik)
20162017
Sumber: Badan Pusat Statistik
Indikator perumahan di DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi tujuh karakteristik yang meliputi lantai selain tanah, dinding (tembok), atap (kayu/sirap, beton, genteng), fasilitas penerangan (listrik), fasilitas air minum, jamban (milik sendiri), dan tempat pembuangan akhir tinja (tangki septik).
Dari ketujuh karakteristik di atas, kategori fasilitas air minum dan jamban (milik sendiri) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, lima karakteristik lainnya mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2015–2017.
4.2 Pariwisata
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2014-2018 ke DKI Jakarta
2.319.295 2.377.226 2.512.0052.658.055
2.811.956
2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta terus meningkat. Terjadi kenaikan sebesar 21,24% atau sebesar 492.661 orang dalam kurun waktu tersebut, dengan rata-rata kenaikan per tahunnya mencapai 4,94%.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 75
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)74
Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2014-2018 ke DKI Jakarta
2014 2015 2016 2017 2018
34.192.57735.464.110
31.645.33330.512.989
26.994.509
Sumber: Badan Pusat Statistik
Dalam kurun waktu yang sama, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke DKI Jakarta tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 35.464.110 orang. Telah terjadi peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 31,38% dengan rata-rata kenaikan pertahun 9,6%. Namun, terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar 3,59% atau sekitar 1.271.533 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke DKI Jakarta.
Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Unggulan di DKI Jakarta 2013-2017
26.122.718 26.461.93329.848.339 31.080.070
32.384.985
2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata unggulan di DKI Jakarta dari tahun 2013–2017 selalu mengalami peningkatan hingga mencapai 39,8 juta pengunjung pada tahun 2017, jumlah ini meningkat 1,2% dari tahun sebelumnya.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 75
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)74
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Terdapat delapan lokasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan di DKI Jakarta dari tahun 2013 sampai dengan 2017 meliputi Taman Impian Jaya Ancol, TMII, Ragunan, Monumen Nasional, Museum Nasional, Museum Satria Mandala, Museum Sejarah Jakarta, dan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Taman Impian Jaya Ancol adalah lokasi wisata yang mempunyai pengunjung terbanyak dari tahun 2013–2017. Di tahun 2017, total wisatawan yang mengunjungi tempat ini sebanyak 19.261.212 wisatawan. Sedangkan, Museum Satria Mandala adalah lokasi wisata yang kurang diminati oleh wisatawan, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah pengunjung selama periode 2013–2017.
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, data diolah
Pada tahun 2017, Taman Impian Jaya Ancol menduduki peringkat pertama dengan jumlah wisatawan tertinggi sebanyak 32.387.002 wisatawan atau sebesar 59,47% dari total wisatawan. Sedangkan, Museum Satria Mandala, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Museum Nasional menduduki posisi tiga terbawah dengan persentase kurang dari 1%.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 77
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)76
2015 2016
Jumlah Hotel di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2016
Kepulauan Seribu
250
200
150
100
50
0
23 26
58 5931 37
192175
82 8154 59
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Sumber: Badan Pusat Statistik
Selain jumlah wisatawan yang berkunjung di DKI Jakarta, hotel sebagai sarana akomodasi para wisatawan juga harus perlu diperhatikan perkembangannya. Jumlah hotel di DKI Jakarta dari tahun 2015–2016 mengalami penurunan yaitu dari 440 hotel menjadi 437 hotel.
Secara umum terjadi penurunan persentase hotel di DKI Jakarta sebesar 0,68% dari tahun 2015 ke tahun 2016 terutama di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Penurunan jumlah hotel di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak satu hotel dan 17 hotel.
Jumlah Kamar di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2016
Kepulauan Seribu
25.000
646
7.834
23.380
2.144
8.146
5.513
405
8.047
2.415
23.594
7.8185.825
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Sumber: Badan Pusat Statistik
Walaupun terjadi penurunan sebanyak 18 hotel pada tahun 2015–2016, jumlah kamar dan tempat tidur di DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 0,93% dan 1,9%.
Secara umum terjadi kenaikan persentase jumlah kamar di DKI Jakarta, kecuali di dua kota yaitu Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Di Kepulauan Seribu terjadi penurunan jumlah kamar sebesar 37,31% atau sebanyak 241 kamar. Selain itu, di Jakarta Barat mengalami penurunan jumlah kamar sebesar 4,03% atau sebanyak 328 kamar.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 77
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)76
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sama seperti jumlah kamar di DKI Jakarta yang mengalami kenaikan, jumlah tempat tidur juga mengalami peningkatan sebesar 1,86% atau sebanyak 1.236 buah pada tahun 2015–2016. Namun, di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat mengalami penurunan tempat tidur masing-masing sebesar 15,42% dan 2,13%.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Persentase tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya menurut jenis hotel mengalami fluktuasi disetiap bulannya di tahun 2017. Untuk klasifikasi kamar hotel dan akomodasi bintang 1, 2 dan 3 mengalami persentase tertinggi di bulan Agustus masing-masing sebesar 86,97%, 81,25%, dan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 79
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)78
87,62%. Namun, untuk klasifikasi kamar hotel dan akomodasi bintang 4 dan 5 mengalami persentase tertinggi di bulan September masing-masing sebesar 66,17% dan 78,83%. Dari kelima klasifikasi kamar hotel dan akomodasi, klasifikasi bintang 3 mempunyai persentase tertinggi di tahun 2017.
Pada tahun 2017, persentase tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi di Provinsi DKI Jakarta untuk klasifikasi bintang 4 menduduki persentase terendah sebesar 52,26%.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke DKI Jakarta dan Indonesia 2009-2017
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
1.451.9146.323.730 7.002.944 7.649.731 8.044.462 8.802.129 9.435.411 10.406.75 11.519.27 14.039.79
1.892.866 2.003.944 2.125.513 2.313.742 2.319.295 2.377.226 2.512.005 2.658.055
2.000.000
DKI JakartaIndonesia
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kunjungan wisatawan mancanegara yang datang baik ke Provinsi DKI Jakarta maupun Indonesia selalu meningkat di setiap tahunnya dari tahun 2009–2017. Pada tahun 2010 persentase jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 27,03% dari total keseluruhan wisatawan yang datang ke Indonesia.
Selama periode 2013–2017, jumlah wisatawan di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari wisatawan lokal dan mancanegara selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah wisatawan sebanyak 39.808.080 wisatawan atau naik 25,12% dari tahun 2013.
4.3 Pos
Jumlah Kantor Pos di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jakarta Pusat
350
254290
198178
108
1
300
250
200
150
100
50
0Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Utara Kepulauan Seribu
Sumber: Pos Indonesia
Kantor pos yang ada di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 1.029 kantor yang tersebar di enam wilayah DKI Jakarta. Kantor pos terbanyak ada di Jakarta Barat yakni 290 kantor, dan yang paling sedikit ada di Kepulauan Seribu yakni hanya satu kantor.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 79
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)78
4.4 Telekomunikasi dan Informatika
Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Tahun 2014-2017
90,00
66,61
35,64
74,32
41,98
76,96
47,22
85,70
57,33
2014 2015 2016 2017
DKI Jakarta Indonesia
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Sumber: Badan Pusat Statistik
Selama periode 2014–2017, Provinsi DKI Jakarta mempunyai jumlah persentase rumah tangga pengakses internet tertinggi dibandingkan dengan semua provinsi di Indonesia. Jumlah rumah tangga pengakses internet meningkat disetiap tahunnya dari tahun 2014–2017. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi kenaikan persentase pengguna internet di DKI Jakarta sebesar 22,28%.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internetdalam 3 Bulan Terakhir di Provinsi DKI Jakarta dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Laki-laki Perempuan
57,563,7970
60
50
40
30
20
10
0
Sumber: Badan Pusat Statistik
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi di Indonesia yang mengakses internet di tahun 2015–2017. Di tahun 2017, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengakses internet berdasarkan jenis kelamin masing-masing 63,79% atau sebanyak 2.477.612 laki-laki dan 57,5% atau 2.249.228 perempuan. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak mengakses internet dibandingkan dengan penduduk perempuan.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 81
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)80
5.000.000
3.567.8003.870.912
4.726.840
2015 2016 2017
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Usia 15 Tahun Keatas Yang MengaksesInternet dalam 3 Bulan Terakhir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jumlah penduduk DKI Jakarta yang mengakses internet tahun 2015–2017 meningkat setiap tahunnya. Persentase kenaikan dalam periode tersebut sebesar 32,49% atau sebanyak 1.159.040 pengakses internet.
5.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
7.102.009 7.079.620 7.277.863
2015 2016 2017
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Usia 5 Tahun Keatas Yang MemilikiInternet dalam 3 Bulan Terakhir di Provinsi DKI Telepon Seluler Tahun 2015-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta juga menduduki peringkat pertama di Indonesia untuk persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler dari tahun 2015–2017. Jumlah penduduk yang memiliki telepon seluler meningkat sebesar 2,42% atau sebanyak 175.854 orang.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 81
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)80
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Usia 5 Tahun Keatas Yang Memiliki TeleponSeluler Tahun 2015-2017 Berdasarkan Jenis Kelamin
Perempuan 3.486.931
3.790.933
3.386.172
3.693.448
3.373.489
3.728.520
3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 3.900.000
Perempuan
Perempuan
Tahu
n
2017
2016
2015
Laki-Laki
Laki-Laki
Laki-Laki
Sumber: Badan Pusat Statistik
Di tahun 2017, terdapat 80,09% laki-laki dan 73,88% perempuan dengan usia diatas 5 tahun yang memiliki telepon seluler. Dari persentase tersebut, sebanyak 3.790.933 laki-laki dan 3.486.931 perempuan yang memiliki telepon seluler.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menguasai Telepon Tetap Kabel di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2014-2017
2014
20,00 18,78
5,54
18,36
4,01 3,49 3,23
15,4614,58
18,00
16,0014,0012,00
10,00
8,006,00
4,002,000,00
2015 2016 2017
DKI Jakarta Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase penduduk yang memiliki telepon tetap kabel dan komputer tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dari tahun 2014–2017. Persentase jumlah rumah tangga dengan kepemilikan telepon kabel tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 18,78%. Persentase ini selalu diatas rata-rata Indonesia dari tahun 2014–2017.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 83
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)82
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menguasai Komputer di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2017
34,51 36,95 35,66 35,40
19,1119,1418,7117,30
2014
DKI Jakarta Indonesia
40,00
30,00
20,00
10,00
0,002015 2016 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sama halnya dengan kepemilikan telepon kabel, persentase kepemilikan komputer di DKI Jakarta juga merupakan yang tertinggi di Indonesia. Tahun 2015 persentasenya mencapai 36,95%, angka ini merupakan persentase tertinggi dalam kurun waktu 2014–2017. Dalam hal kepemilikan komputer, DKI Jakarta juga memiliki persentase diatas rata-rata Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2017, dimana tahun 2015 merupakan selisih persentase tertinggi yakni sebesar 18,24 poin.
4.5 Perhubungan dan Transportasi
404.862500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
437.784
246.313320.862
293.464
Sumber: Dinas Bina Marga
DKI Jakarta mempunyai total panjang jalan sebesar 1.703.285 meter. Jakarta Timur adalah kota yang memiliki jalan terpanjang dengan panjang 437,784 meter. Sedangkan, jalan terpendek ada di Jakarta Pusat dengan panjang 246.313 meter.
Luas Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
8.000.000
6.000.000
4.000.000
4.705.6886.161.785
3.783.466 3.862.776 4.065.980
2.000.000
0Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Sumber: Dinas Bina Marga
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 83
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)82
Sama halnya dengan total panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur juga memiliki luas jalan terbesar yaitu sebesar 6.161.785 m2, sedangkan yang terendah di Jakarta Pusat dengan luas 3.783.466 m2. Sementara, total luas jalan di DKI Jakarta sebesar 22.579.695 m2.
Flyover Terpanjang Menurut Nama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Flyover Akses Terminal Pulo Gebang
Flyover Daan Mogot (Pesing)
Simpang Susun Semanggi
Jalan Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak-Elevated Tanpa UP)
Jalan Layang Kapt. Tendean-Blok M-Cileduk
100009000800070006000500040003000
1.316,60
1.552,00
1.622,00
1.641,72
9.383,10
200010000
Sumber: Dinas Bina Marga
Dari semua jenis jalan di Provinsi DKI Jakarta, underpass dan flyover merupakan jalan yang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan ini merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas di ibukota DKI Jakarta.
Flyover terpanjang di DKI Jakarta pada tahun 2018 terletak pada Jalan Layang Kapten Tendean-Blok M-Cileduk dengan panjang 9.383,1 meter. Selain itu, terdapat empat flyover terpanjang lainnya yaitu Jalan Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak-Elevated Tanpa UP), Simpang Susun Semanggi, Daan Mogot (Pesing), dan Akses Terminal Pulo Gebang dengan panjang masing-masing 1.641,72 meter, 1.622 meter, 1.552 meter, dan 1.316,6 meter.
Flyover Terpendek Menurut Nama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jalan Kampung Melayu-Tanah Abang (Paket On/Off Ramp Cassablanca Timur)
Jembatan Layang Mampang
Jalan Kampung Melayu-Tanah Abang (Paket Mas Mansyur Barat)
Jembatan Layang Kiapang (Slipi Jaya)
Jembatan Layang Tomang (Jl.Raya Tomang)
0 50 100 150 200 250 300 350
222,35
240,00
276,92
285,00
287,13
Sumber: Dinas Bina Marga
Sedangkan, lokasi Jembatan Layang Tomang mempunyai flyover terpendek dan luas terkecil dibandingkan dengan lokasi lainnya dengan panjang 222,35 meter dan luas 2.201 m2.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 85
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)84
Flyover Terlebar Menurut Nama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Simpang Tidak SebidangBintaro Permai-Rel KA 20,00
22,00
29,70
31,73
0 50 100 150
132,11
Jembatan Layang Ks. Tubun(Jatibaru)
Pasar Pagi
Jembatan Layang PramukaStage 2
Jembatan Layang Latuharhari(Sisi Barat)
Flyover Lebar Terkecil Menurut Nama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jalan Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak-Elevated
Tanpa UP)8,75
8,50
8,50
7,10
0 2 4 6 8 10
Jembatan Layang PramukaStage 2
Flyover Akses Terminal Pulo Gebang
Jembatan Layang Tendean-Gattot Subroto
Sumber: Dinas Bina Marga
Flyover terlebar di DKI Jakarta dimiliki oleh Jembatan Layang Latuharhari (Sisi Barat) dengan lebar 132,11 meter. Lalu, diikuti oleh Jembatan Layang Pramuka Stage 2, Pasar Pagi, Jembatan Layang Ks. Tubun (Jatibaru) dan Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA. Sedangkan, flyover terkecil dimiliki oleh Jembatan Layang Tendean-Gatot Subroto dengan lebar sebesar 7,1 meter.
Flyover Terluas Menurut Nama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jembatan Layang Pramuka Stage 2 17.152,00
18.846,43
20.000,00
20.132,11
10.3174,86
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Jalan Kampung Melayu-Tanah Abang (Paket On/OffRamp Cassablanca Timur)
Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA
Jembatan Layang Jembatan Dua
Jembatan Layang Latuharhari (Sisi Barat)
Sumber: Dinas Bina Marga
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)84
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 85
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)84
Selain memiliki flyover terlebar di DKI Jakarta, Jembatan Layang Latuharhari (Sisi Barat) juga memiliki luas terbesar yakni 103.174,86 m2. Kemudian, diikuti oleh Jembatan Dua, Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA, Jalan Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jembatan Layang Pramuka Stage 2.
Underpass Terpanjang Menurut Nama diProvinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Underpass Senen 601,7
672
705
724,4
827
0 200 400 600 800 1000
Underpass Matraman-Salemba
Underpass Pasar MingguTerowongan di
Panjaitan/Gembrong
Underpass Mampang-Kuningan
Underpass Terpendek Menurut Nama diProvinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Underpass Jamblang 300
239,5
191,4
155
50,85
0 100 200 300 400
Underpass Pramuka
Underpass Ciputat-Pasar Jum'at
Terowonngan Manggarai
Terowonngan Dukuh Atas
Sumber: Dinas Bina Marga
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 85
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 87
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)86
Sementara itu, underpass terpanjang di DKI Jakarta ada di Mampang-Kuningan yaitu 827 meter. Lalu, diikuti oleh Terowongan DI Panjaitan/Gembrong, underpass Pasar Minggu, underpass Matraman-Salemba dan underpass Senen. Sedangkan, underpass terpendek ada di Terowongan Dukuh Atas dengan panjang 50,85 meter.
Sumber: Dinas Bina Marga
Selain termasuk dalam lima besar underpass terpanjang, underpass Pasar Minggu juga merupakan yang terlebar di DKI Jakarta yaitu sebesar 22,8 meter. Sedangkan, underpass dengan lebar terkecil ada di underpass Tomang dengan lebar 7,15 meter.
Sumber: Dinas Bina Marga
Underpass Mampang-Kuningan yang memiliki panjang terbesar ternyata juga merupakan underpass terluas yaitu sebesar 15.215 m2. Sedangkan, Terowongan Dukuh Atas yang memiliki panjang terpendek juga merupakan underpass dengan luas terkecil yaitu hanya sebesar 1.032,25 m2.
Sumber: Dinas Perhubungan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 87
K
Bab 4. Infrastruktur (Perumahan & Pemukiman, Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika, dan Perhubungan & Transportasi)86
Selain membangun prasarana underpass dan flyover sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan sarana alat transpotasi Transjakarta Busway bagi penduduk DKI Jakarta. Pada tahun 2017, ada 1.179 jumlah bus Transjakarta yang beroperasi. Perusahaan dengan jumlah kendaraaan transjakarta terbanyak adalah Perum PPD dengan total 494 bus, sedangkan PT Eka Sari Lorena adalah perusahaan yang memiliki jumlah kendaraan transjakarta terendah di tahun 2017 dengan total 47 bus.
Sumber: PT. Trans Jakarta
Pada tahun 2017, bus Transjakarta telah melayani sebanyak 144.868.949 penumpang yang terbagi dalam 13 rute. Rute Blok M–Kota merupakan rute dengan jumlah penumpang terbanyak yakni 24.870.678 orang atau sebesar 17,17% dari total penumpang di tahun 2017. Sedangkan, jumlah penumpang paling sedikit sepanjang tahun 2017 yaitu pada rute Ciledug-Tendean dengan jumlah penumpang 1.357.719 orang.
Sumber: PT. Trans Jakarta
Pada tahun 2017 , jumlah pendapatan Transjakarta sebesar Rp445.427.622.500. Rute Blok M-Kota sebagai penghasil pendapatan tertinggi dengan persentase sebesar 18,34% dengan jumlah Rp81.700.926.500.
Jumlah Penumpang Transjakarta 2017-2018
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
144.868.949
187.946.602
2017 20180
Sumber: PT. Trans Jakarta
Pada tahun 2017–2018 terjadi kenaikan jumlah penumpang dari sebesar 22,92% atau sebanyak 43.077.653 penumpang.
Jumlah Penerbitan STNK Menurut Bulan dan Statusnya Tahun 2016
Januari
140.000
120.000100.000
80.00060.00040.00020.000
0Februari
Status Kendaraan Baru Status Balik Nama Status Pindah Daerah Status Hilang/Salinan
Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumber: Badan Pusat Statistik
Penerbitan STNK dikategorikan pada empat status yaitu kendaraan baru, balik nama, pindah daerah, dan hilang atau salinan. Sepanjang tahun 2016, status penerbitan STNK dengan ketegori kendaraan baru menempati peringkat tertinggi. Status penerbitan STNK untuk kendaraan baru dan hilang atau salinan memiliki jumlah tertinggi di bulan Juni dengan jumlah masing-masing 133.214 dan 11.030 STNK. Sedangkan, penerbitan STNK dengan status balik nama dan pindah daerah tertinggi terjadi pada bulan November dengan jumlah masing-masing 44.544 dan 39.482 STNK.
K
88
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 89
140.000 119.699 115.052 115.833 118.175 110.189
133.214
76.591
131.894121.869 120.432 120.920 116.982
120.000100.000
80.00060.00040.00020.000
0Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Penerbitan STNK Kendaraan Baru di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jumlah penerbitan STNK untuk status kendaraan baru di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2016 memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan 3 status lainnya. Rata-rata penerbitan STNK dengan status ini di tahun 2016 sebesar 116.737 STNK dengan jumlah tertinggi pada bulan Juni sebesar 133.214 STNK.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 93
PERTUMBUHAN EKONOMI
INFLASI DKI Jakarta
2018201720162015
3,30 %
2,37 %
3,72 %3,27 %
6,22%6,17%
5,85%
5,60%2016 2017 2018
5,70%
5,80%
5,90%
6,30%
Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 6,17%, turun 0,05 poin dari tahun 2017.
6,00%
6,10%
6,20%
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 95
Bab V EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
5.1 Industri
IBS (Industri Besar dan Sedang) DKI Jakarta
2018Y on YQ to Q
21,4
17,59
3,141,24
4,073,90
0,90
6,933,89
-1,7
25
20
15
10
5
0
-5
5,665,38
IBS (Industri Besar dan Sedang) Nasional
IMK (Industri Mikro dan Kecil) DKI Jakarta
IMK (Industri Mikro dan Kecil) Nasional
Persentase Pertumbuhan Industri DKI Jakarta dan Nasional 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
Industri secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Mikro Kecil (IMK). Pertumbuhan IBS DKI Jakarta pada Triwulan IV (Q4) 2018 tumbuh negatif sebesar -1,7% dibandingkan dengan Triwulan III (Q3) 2018 (Q to Q). Sementara itu, IBS Nasional tumbuh sebesar 0,90%, atau unggul 2,60 poin dibandingkan dengan IBS DKI Jakarta. Secara year-on-year (Y on Y), IBS DKI Jakarta tumbuh sebesar 3,89%, hanya selisih 0,01 poin dengan IBS Nasional yang tumbuh sebesar 3,90%. Secara tahunan, IBS DKI Jakarta tumbuh sebesar 6,93%, unggul 2,86 poin dari pertumbuhan IBS Nasional.
Dalam pertumbuhan IMK, DKI Jakarta cukup unggul jauh dari Nasional. Secara Q to Q, IMK DKI Jakarta tumbuh sebesar 3,14%, sedangkan IMK Nasional hanya 1,24%. Sementara IMK DKI Jakarta unggul 12,21 poin dengan pertumbuhan 17,59% (Y on Y), dan secara tahunan unggul 15,74 poin dengan pertumbuhan 21,4%.
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)96
Sumber: Badan Pusat Statistik
Dalam Industri Besar Sedang (IBS), Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman menjadi industri dengan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 9,78%, disusul oleh Industri Tekstil sebesar 9,5% dan Industri Peralatan Listrik sebesar 9,41%. Sedangkan, pertumbuhan terendah di antaranya berasal dari Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki tumbuh negatif sebesar -9,9%, Industri Barang Galian Bukan Logam tumbuh negatif sebesar -8,4%, serta Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional tumbuh negatif sebesar -5,73%.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Dalam Industri Mikro dan Kecil (IMK), Industri Minuman menjadi industri dengan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 44,17%, disusul oleh Industri Kayu dan Barang dari Kayu sebesar 36,87% serta Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 34,35%. Sedangkan pertumbuhan terendah di antaranya berasal dari Industri Alat Angkutan Lainnya tumbuh negatif sebesar -40,62%, Industri Kulit, barang dari Kulit dan Alas Kaki tumbuh negatif sebesar -8,77%, serta Industri Barang Galian Bukan Logam tumbuh negatif sebesar -7,69%.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 97
5.2 Perdagangan
5.2.1 Harga Pangan Jakarta
Sumber: Biro Perekonomian, data diolah
Ketersediaan dan kestabilan harga pangan merupakan hal yang sangat penting. Di tahun 2018, harga rata-rata Daging Sapi Has (paha belakang) mencapai Rp123.300/kg, sedangkan Daging Sapi Murni (semur) mencapai Rp117.200/kg; Cabai Merah Besar mencapai Rp44.300/kg; Ayam Broiler mencapai Rp35.000/ekor; Bawang Merah dan Bawang Putih masing-masing Rp30.700/kg dan Rp30.600/kg. Sedangkan, beras IR I mencapai Rp11.700/kg.
Sumber: Biro Perekonomian, data diolah
Sepanjang tahun 2018, beras Setra merupakan jenis beras termahal, dengan harga rata-rata Rp12.493/kg. Harga tertinggi berada di bulan Februari sebesar Rp12.820/kg, sedangkan harga terendah berada di bulan Desember sebesar Rp12.355/kg. Beras IR I mencapai harga tertinggi di bulan Februari sebesar Rp11.952/kg dan harga terendah di bulan Juli sebesar Rp11.596/kg, dengan harga rata-rata Rp11.710/kg. Beras IR II dan IR III juga mengalami harga tertinggi di bulan Februari, dengan harga rata-rata masing-masing sebesar Rp10.764/kg dan Rp9.552/kg.
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)98
Sumber: Biro Perekonomian, data diolah
Dari segi kestabilan harga, Gas LPG 3 Kg merupakan yang paling stabil. Selama kurun waktu 2018, harga terendah nya Rp20.438 di bulan Juli dan harga tertinggi nya Rp20.682 di bulan Januari, hanya selisih Rp244 atau 1,2% dari harga rata-rata tahunan. Sedangkan, bahan makanan yang paling tidak stabil harganya di tahun 2018 adalah Cabai Rawit Merah dengan tingkat penyimpangan 65,8% dari harga rata-rata, dengan harga terendah Rp32.881 dan harga tertinggi Rp62.059 atau 1,8 kali dari harga terendahnya.
Sumber: infopangan.jakarta.go.id, data diolah
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 99
Dalam periode September–Desember 2018, harga rata-rata Daging Sapi Has di wilayah Jakarta Utara mencapai Rp128.073/kg, harga ini merupakan harga rata-rata tertinggi di wilayah DKI Jakarta, sedangkan harga rata-rata terendah berada di wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp119.896/kg. Selisih harga ini mencapai Rp8.177.
Harga rata-rata tertinggi Cabai Merah Besar dalam periode yang sama berada di Jakarta Selatan sebesar Rp38.489/kg, sedangkan harga rata-rata terendahnya berada di Jakarta Pusat sebesar Rp35.653/kg. Harga rata-rata tertinggi Ayam Broiler berada di Jakarta Selatan sebesar Rp36.461/ekor, sedangkan harga rata-rata terendahnya berada di Jakarta Pusat sebesar Rp33.336/ekor.
Dari kelima harga bahan makanan tersebut, tingkat fluktuasi harga terbesar terjadi pada Ayam Broiler sebesar 9,0%, lalu beras IR I 8,6%, Cabai Merah Besar 7,7%, Daging Sapi Has 6,6%, dan yang terendah Telur Ayam Ras dengan tingkat fluktuasi harga 3,5%.
5.2.2 Stok Beras
Pemasukan dan Pengeluaran Stok Beras 2018 (Ribu Ton)
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00Jan
85,56 94,78 95,51 87,34 96,40 53,28 99,55 77,41 75,15 82,38 75,52 69,90
97,88 86,17 88,11 84,52 96,87 58,78 94,50 74,78 73,84 77,26 71,79 70,86
Pemasukan
Pengeluaran
Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des
Sumber: foodstation.co.id, data diolah
Sepanjang tahun 2018, terdapat pemasukan stok beras sebanyak 992.822 ton, sedangkan pengeluaran stok beras sebanyak 975.406 ton. Artinya, masih terdapat surplus pemasukan beras sebanyak 17.416 ton. Pada bulan Juni, pemasukan dan pengeluaran beras berada di titik terendah, hal ini disebabkan momen bulan Ramadhan (puasa) dan lebaran. Pada bulan Juli, pemasukan dan pengeluaran beras meningkat kembali, bahkan pemasukan beras tertinggi terjadi di bulan ini, sedangkan pengeluaran beras tertinggi terjadi di bulan Januari.
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)100
Stok Beras Periode Tiap Akhir Bulan 2018 (Ribu Ton)
60,00
23,0
31,6
39,041,8 41,4
35,940,9 49,5 44,9
50,053,7 52,7
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Jan Feb Mar Apr May Jun Juli Aug Sep Oct Nov Des0,00
Sumber: foodstation.co.id
Dengan melihat stok awal, stok beras DKI Jakarta di Pasar Induk Beras Cipinang cenderung mengalami tren naik. Di tahun 2018, per tanggal 31 Januari, stok beras masih menyisakan 22.997 ton, sedangkan per tanggal 31 Desember stok beras melonjak menjadi 52.741 ton atau meningkat 129%. Kenaikan tertinggi terjadi di bulan Februari yaitu sebanyak 8.617 ton atau naik 37,5% dibanding bulan Januari. Namun, pada bulan Mei, Juni, dan Desember mengalami penurunan, terutama pada bulan Juni yaitu sebanyak 5.496 ton atau turun 13,3% dibanding bulan Mei.
5.3 Perbankan
5.3.1 Perbankan DKI Jakarta Secara Umum
Jumlah Kantor Bank Menurut Jenis Bank 2018
Bank Syariah 279
335
3.772
0 500 1000 15002000 25003000 3500 4000
Bank Umum Bukan Devisa
Bank Umum Devisa
Jumlah Bank Menurut Jenis Bank 2018
17
44
Bank Umum Devisa
Bank Umum Bukan Devisa
Bank Syariah
7
Sumber: Bank Indonesia
Terdapat total 68 bank dan 4.386 kantor bank di DKI Jakarta pada tahun 2018. Menurut jenisnya, bank terbagi menjadi 3, yakni Bank Umum Devisa, Bank Umum Bukan Devisa, dan Bank Syariah. Bank Umum Devisa berjumlah 44 bank dengan 3.772 kantor bank, jumlah ini mencakup 65% jumlah bank dan 86% jumlah kantor bank di DKI Jakarta. Bank Umum Bukan Devisa berjumlah 17 bank dengan 335 kantor bank, sedangkan Bank Syariah berjumlah 7 bank dengan 279 kantor bank.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 101
Tabel 5.1 Jumlah Bank dan Kantor Bank Menurut Jenis Bank, 2018
Jenis Bank Kelompok Bank Jml Bank Jml Kantor
Bank Umum Devisa
Bank Pemerintah 4 1.629
Bank Pembangunan Daerah 1 149
Bank Swasta Nasional 25 1.741
Bank Swasta Asing 14 253
Jumlah Bank Umum Devisa 44 3.772
Bank Umum Bukan Devisa Bank Swasta Nasional 17 335
Bank Syariah Bank Syariah 7 279
TOTAL 68 4.386
Sumber: Bank Indonesia
Tabel 5.2 Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status dan Kelompok, 2018
Status KantorKelompok Bank
Pemerintah Pembangunan Daerah Swasta Asing Total
Kantor Pusat 4 1 42 14 61
Kantor Cabang 103 16 243 42 404
Cabang Pembantu 827 30 1.563 91 2.511
Kantor Kas 695 102 238 106 1.141
Total 1.629 149 2.086 253 4.117
Sumber: Bank Indonesia
Berdasarkan status kantor, terdapat total 61 kantor pusat, 404 kantor cabang, 2.511 kantor cabang pembantu, dan 1.141 kantor kas. Sebagian besar kantor bank tersebut merupakan milik swasta nasional dan pemerintah.
Posisi Simpan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing di Bank Umum dan BPR 2016-2018 (Juta Rupiah)
3.000.000.000
Total SimpananSimpanan Berjangka TabunganGiro
2.328.226.590
2016
2016
2017
2017
2018
2018
678.337.712
731.637.641
764.475.417 1.342.244.433
1.284.708.162
1.222.941.329 426.947.549
457.107.318
482.073.253
2.473.453.122
2.588.793.103
2.500.000.0002.000.000.0001.500.000.0001.000.000.000
500.000.0000
Sumber: Bank Indonesia
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)102
Total simpanan masyarakat yang terdiri dari uang Rupiah dan Valuta Asing di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sampai dengan Desember 2018 berjumlah 2.588 Triliun Rupiah, meningkat 4,7% dibandingkan tahun 2017. Total simpanan tersebut terdiri atas Giro, Simpanan Berjangka dan Tabungan. Simpanan Berjangka berkontribusi sebesar 51,8% dari total simpanan atau sebanyak 1.342 Triliun, berikutnya ada Giro yang berkontribusi sebesar 29,5% atau sebanyak 764 Triliun Rupiah, lalu Tabungan dengan proporsi 18,6% atau sebanyak 482 Triliun Rupiah.
Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum2016-2018 (Juta Rupiah)
180.000.000160.000.000140.000.000120.000.000100.000.000
80.000.00060.000.00040.000.00020.000.000
125.278.879 10.631.090 18.438.179 96.209.610
107.968.603
118.316.978
20.964.351
23.564.549
12.992.548
11.133.491
141.925.501
153.014.417
0
2016 2017 2018
201620172018
Sumber: Bank Indonesia
Posisi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberikan Bank Umum per Desember 2018 mencapai 153 Triliun Rupiah atau meningkat 7,8% dari tahun 2017, namun pertumbuhan ini tidak sebesar pertumbuhan tahun 2017 yang mencapai 13,3%. Kredit tersebut disalurkan kepada Usaha Menengah sebanyak 118,3 Triliun Rupiah atau 77,3%, Usaha Kecil mendapat 23,5 Triliun Rupiah atau 15,4%, sedangkan Usaha Mikro mendapat 11,1 Triliun Rupiah atau 7,3%. Kredit yang diberikan untuk usaha kecil dan menengah masing-masing meningkat 12,4% dan 9,6%, namun lain halnya dengan kredit untuk usaha mikro yang turun 14,3%, walaupun masih meningkat 4,7% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Pemberian kredit kepada UMKM ini diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas industri terkait.
5.3.2 Bank DKI
Jumlah Bank DKI menurut Jenis 2017-2018
Konvensional Syariah
2017 2018
300250
232275
20 20
200150100
50
0
Sumber: Bank DKI
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 103
Jumlah kantor cabang Bank DKI per 31 Desember 2018 mencapai 295 cabang, meliputi 275 cabang konvensional dan 20 cabang syariah. Sepanjang tahun 2018, telah bertambah sebanyak 43 kantor cabang konvensional.
Jumlah Bank DKI Menurut Wilayah, 2018
Luar Jabodetabek
Jakarta Utara
Jakarta timur
Jakarta Selatan
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Syariah Konvensional
448
40
70
67
37
13
2
8
4
1
1
Sumber: Bank DKI
Bank DKI cabang konvensional terbanyak berada di Jakarta Timur dengan 70 kantor cabang, sedangkan cabang syariah terbanyak berada di Jakarta Selatan dengan 8 kantor cabang.
Kredit Pembiayaan Bank DKI 2016-2018(Miliar Rupiah)
40.000
24.871 27.132
34.700
2016 2017 2018
35.00030.00025.00020.00015.00010.000
5.000-
Kredit Pembiayaan Bank DKI Menurut Jenis 2018
Komersial & Korporasi
Konsumen
Syariah
Mikro dan Usaha Kecil
Fasilitas Kesejahteraan Karyawan
46%
33%
16%4%
1%
Sumber: Bank DKI
Kredit pembiayaaan yang diberikan oleh Bank DKI di tahun 2018 sebesar 34,7 Triliun Rupiah atau tumbuh sebesar 27,9%. Pertumbuhan ini mencapai 3 kali lipat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017. Sebanyak 46% dari pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan komersial dan korporasi, 33% untuk konsumen, 16% pada sektor Syariah, 4% untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan 1% sisanya untuk Fasilitas Kesejahteraan Karyawan.
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)104
5.4 Ekspor Impor
5.4.1 Ekspor dan Impor Melalui DKI Jakarta
Ekspor dan Impor Melalui DKI Jakarta 2010-2018(Miliar USD)
Ekspor Impor
2010
120,0
100,080,060,0
40,0
20,0
-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
70,1
36,1 32,5
88,996,9
39,648,1
90,1 84,671,1
48,1 46,4 46,0 51,7 54,5
93,9
71,481,8
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sebagai salah satu unsur ekonomi makro, ekspor dan impor memainkan peranan penting dalam kestabilan ekonomi, khususnya harga-harga, tidak terkecuali di wilayah ibukota DKI Jakarta. Pada tahun 2018, nilai ekspor melalui DKI Jakarta mencapai 54,5 Miliar USD yang merupakan nilai ekspor tertinggi sejak 1999 atau naik 5,5% dari tahun 2017. Sedangkan, nilai impor mencapai 93,9 Miliar USD yang merupakan nilai impor tertinggi kedua sejak 1999 atau naik 14,9% dari tahun 2017. Impor tertinggi pernah dicapai di tahun 2012 dengan nilai 96,9 Miliar USD.
Neraca Perdagangan DKI Jakarta 2010-2018(Miliar USD)
0,0
- 10,0
- 20,0
- 30,0
- 40,0
- 50,0- 60,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018- 70,0
-34,0
-56,3 -57,3
-42,0-36,5
-24,7 -25,4-30,1
-39,4
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah
Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan impor, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan yaitu nilai ekspor lebih tinggi dari impor dan sebaliknya untuk neraca negatif.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 105
Pada tahun 2018, neraca perdagangan bernilai -39,4 Miliar USD. Artinya, nilai impor lebih tinggi 39,4 Miliar USD dari ekspor. Neraca perdagangan melalui DKI Jakarta berada di titik terendahnya pada tahun 2012 dengan nilai -57,3 Miliar USD. Neraca perdagangan pernah bernilai positif di tahun 1999, 2000, 2002, dan terakhir 2003.
5.4.2 Kontribusi Produk DKI Jakarta Terhadap Ekspor Melalui DKI Jakarta
Persentase Ekspor Produk DKI Jakarta 2018
Jan
19,5%19,0%18,5%18,0%17,5%17,0%16,5%16,0%
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des
17,3%
17,9%
19,0% 18,8% 18,5%
19,1%
18,0%18,3%
17,6%
18,5%18,2% 18,0%
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah
Di tahun 2018, nilai ekspor melalui DKI Jakarta mencapai 54,5 Miliar USD, sementara nilai ekspor produk DKI Jakarta mencapai 9,9 Miliar USD atau berkontribusi sebesar 18,3%. Kontribusi produk DKI tertinggi dicapai di bulan Juni dengan 19,1%, sedangkan terendah di bulan Januari dengan 17,3%. Berdasarkan pelabuhan angkut, sebanyak 88% Ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok dan 12% melalui bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan kelompok barang utama, sektor migas hanya menyumbang 0,12%, sedangkan non-migas 99,88%.
5.4.3 Ekspor dan Import Melalui DKI Jakarta Menurut Komoditas
Ekspor Melalui DKI Jakarta 2017(Nilai dalam Juta USD)
10 Komoditas Utama Lainnya
17.266 33,4%
34.428 66.6%
Impor Melalui DKI Jakarta 2017(Nilai dalam Juta USD)
10 Komoditas Utama Lainnya
52.111 63,7%
29.652 36,3%
Sumber: Badan Pusat Statistik
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)106
Pada 2017, 10 komoditas utama ekspor DKI Jakarta berkontribusi sebesar 67% terhadap total ekspor DKI Jakarta. Tidak berbeda jauh, 10 komoditas utama impor DKI Jakarta juga turut berkontribusi sebesar 64% dari total impor.
Kesepuluh komoditas utama ekspor dan impor sebagai berikut:
10 Komoditas Utama Ekspor 2017 (Juta USD)
Ikan dan Udang
1.000- 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Plastik dan Barang dari Plastik
Perhiasan/Permata
Pakaian Jadi Bukan Rajutan
Karet dan Barang dari Karet
Barang Rajutan
Alas Kaki
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik
Mesin/Peralatan Listrik
Kendaraan dan Bagiannya
1.337
1.859
2.452
2.899
3.031
3.117
4.232
4.256
5.009
6.238
10 Komoditas Utama Impor 2017 (Juta USD)
Berbagai Produk Kimia
Karet dan Barang dari Karet
Bahan Bakar Mineral
Perangkat Optik
Bahan Kimia Organik
Besi dan Baja
Plastik dan Barang dari Plastik
Kendaraan dan Bagiannya
Mesin/Peralatan Listrik
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik
2.000- 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
1.432
1.460
1.894
2.156
2.254
4.705
4.958
5.967
12.747
14.538
Sumber: Badan Pusat Statistik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 107
5.4.4 Ekspor Melalui DKI Jakarta Menurut Negara Tujuan
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pada tahun 2017, berdasarkan benua, sebanyak 60% ekspor DKI Jakarta dikirim ke Asia, 22% ke Amerika, 13% ke Eropa, 3% ke Australia dan Oceania, dan 2% sisanya ke Afrika. Sedangkan, ekspor DKI berdasarkan negara, USA menduduki peringkat pertama dengan 17,16%, diikuti dengan Jepang 9,01% dan Tiongkok 7,74%, kemudian disusul oleh negara-negara tetangga seperti Filipina 6,66%, Thailand 5,84%, dan Singapura 5,13%.
5.4.5 Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Negara Asal
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pada tahun 2017, berdasarkan benua, sebanyak 78% impor DKI Jakarta dikirim dari Asia, 11% dari Eropa, 7% dari Amerika, 3% dari Australia dan Oceania, dan 1% sisanya dari Afrika. Sedangkan, berdasarkan negara, Tiongkok menjadi negara pengimpor terbesar bagi DKI Jakarta dengan 26,48%, diikuti dengan Jepang 14,92%, Thailand 7,83%, Korea 6,62%, dan Singapura 6,08%.
EROPA13%
ASIA60%
AMERIKA22% AFRIKA
2%
AUSTRALIA & OCEANIA3%
AMERIKA7%
ASIA78%
AFRIKA1%
EROPA11%
AUSTRALIA & OCEANIA3%
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)108
5.5 Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.
Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2010.
3.000,00
2.159,07
2016 2017 2018
2.365,36
PDRB ADHB (Triliun Rupiah) PDRB ADHK (Triliun Rupiah)
2.599,17
1.539,921.635,37 1.736,20
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
-
PDRB ADHB dan ADHK
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan ADHB dan ADHK selalu positif. Sampai dengan akhir 2018, PDRB ADHB DKI Jakarta mencapai 2.599 Triliun Rupiah, sedangkan PDRB ADHK mencapai 1.736 Triliun Rupiah.
Pertumbuhan Ekonomi
2016
6,30%
6,20%
6,10%
6,00%
5,90%
5,80%
5,70%
5,60%2017 2018
5,85%
6,22%6,17%
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 6,17%, turun 0,05 poin dari tahun 2017.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 109
210,08
228,00
248,31260,00
PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)
250,00
240,00
230,00
220,00
210,00
200,00
190,002016 2017 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
PDRB per Kapita atau disebut juga dengan Pendapatan per Kapita menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (biasanya dalam periode 1 tahun). PDRB per Kapita dihitung berdasarkan PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai Rp248,31 Juta/tahun. Artinya, rata-rata pendapatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp248,31 Juta/tahun atau Rp20,69 Juta/bulan, naik 8,9% dari tahun 2017.
Kontribusi 10 Sektor Utama PDRB 2018
9,6%
Top 10
Lainnya
90,4%
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah
Berdasarkan PDRB ADHK, pada tahun 2018, 10 sektor utama berkontribusi sebesar 90,4%, sedangkan lainnya 9,6%. Hal ini tidak berbeda jauh dengan perbandingan kontribusi di tahun 2017, di mana 10 sektor utama berkontribusi sebesar 90,6%, sedangkan lainnya 9,4%.
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)110
10 Sektor Utama PDRB ADHK 2018 (Triliun Rupiah)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Jasa Pendidikan 81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Real Estate
Jasa Perusahaan
Jasa Keuangan dan Asuransi
Informasi dan Komunikasi
Konstruksi
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil
68
86
112
139
184
189
216
220
276
0 100 200 300
Sumber: Badan Pusat Statistik
Berikut ini merupakan 10 sektor utama PDRB ADHK tahun 2018. Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor memiliki kontribusi terbesar dengan 15,9% atau Rp 276 Triliun. Diikuti oleh Industri Pengolahan 12,7%, Konstruksi 12,4%, Informasi dan Komunikasi 10,9% serta Jasa Keuangan dan Asuransi 10,6% dan lainnya.
5.6 Inflasi
5.6.1 Inflasi Tahunan
Inflasi Tahunan DKI Jakarta
2014 2015 2016 2017 2018
8,95
3,302,37
3,72 3,27
Sumber: Badan Pusat Statistik
Inflasi adalah kenaikan harga-harga, diukur berdasarkan pertumbuhan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan tahun dasar dan periode yang sama. Inflasi DKI Jakarta 2018 mencapai 3,27% atau lebih rendah 0,45 poin dari tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2014 yang bernilai 8,95% merupakan inflasi terbesar sejak 2009.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 111
5.6.2 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Sumber: Badan Pusat Statistik
Faktor utama inflasi tahun 2018 adalah meningkatnya harga Makanan Jadi, Rokok, dan Tembakau sebesar 4,96%. lalu disusul oleh inflasi Bahan Makanan (4,72%), Sandang (4,63%), dan Perumahan (2,99%). Bila dibandingkan dengan tahun 2017, inflasi Makanan Jadi, Rokok, dan Tembakau tetap nomor satu yakni sebesar 5,06%. Kemudian disusul oleh Sandang (4,98%), Transportasi dan Komunikasi (4,69%), serta Perumahan (3,54%).
5.6.3 Inflasi 2018 per Bulan
Inflasi Per Bulan DKI Jakarta 2018
Jan
0,430,37
0,09
0,450,48
0,26
0,06
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des
0,03
0,28 0,30
0,60
-0,13
Sumber: Badan Pusat Statistik
Inflasi terbesar pada bulan Desember 2018 disebabkan oleh kelompok pengeluaran Bahan Makanan 1,83%, hal ini terutama disebabkan tingginya inflasi pada sub Kelompok Telur, Susu dan Hasil Olahannya yaitu sebesar 4,56%. Sebaliknya, DKI Jakarta pernah mengalami deflasi pada bulan September 2018 yakni sebesar -0,13%.
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)112
5.6.4 Indeks Harga Konsumen
Sumber: Badan Pusat Statistik
Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan IHK mengacu pada tahun dasar, dengan rumus IHK = (Pn/Po)x100 Di mana, Pn = Harga sekarang dan Po = Harga pada tahun dasar.
Mulai Januari 2014 menggunakan tahun dasar baru 2012 (2012 = 100), di mana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007. IHK 2018 adalah 135,25. Artinya, pada tahun 2018 telah mengalami inflasi sebesar 35,25% bila diukur dari tahun 2012.
5.6.5 IHK Menurut Kelompok Pengeluaran
IHK Menurut Kelompok Pengeluaran
160
145,
8
153,
03
148,
47
155,
48
123,
54
129,
26
128,
92
132,
77
123,
36
126,
55
110,
85
113,
07
126,
23
127,
95
Makanan Jadi,Minuman,Rokok dan Tembakau
Pendidikan,Rekreasi dan
Olahraga
Transportasidan
Komunikasi
BahanMakanan
Sandang Perumahan Kesehatan
140
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 113
Pertumbuhan IHK menyebabkan inflasi. Indeks makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tahun 2018 sebesar 153,03, sedangkan tahun 2017 sebesar 145,80 sehingga mengalami inflasi 4,96%. Indeks bahan makanan tahun 2018 sebesar 155,48, sedangkan tahun 2017 sebesar 148,47 sehingga mengalami inflasi 4,72%.
5.6.6 IHK 2018 per Bulan
Indeks Harga Konsumen 2018 Per Bulan
Mei
132,82133,46
133,81 133,85 133,68134,05
134,45
135,25
Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des
Sumber: Badan Pusat Statistik
Secara bulanan di tahun 2018, IHK mengalami tren naik, artinya inflasi terus terjadi, kecuali pada bulan September di mana terjadi penurunan 0,17 poin dari bulan sebelumnya, artinya pada bulan September terjadi deflasi.
5.7 APBD dan Realisasi
70,00
60,4459,00
62,47
43,03 46,9250,72
64,82
53,78
44,21
Anggaran dan Realisasi 2015-2017
TRIL
IUN
RU
PIA
H
Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-2015 20172016
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah
Anggaran pendapatan DKI Jakarta di tahun 2018 mencapai 66,03 Triliun Rupiah atau naik sebesar 5,7% dibanding anggaran tahun 2017. Total pendapatan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2017
K
Bab 5. Ekonomi (Industri, Perdagangan, dan Perbankan)114
mencapai Rp64,82 Triliun atau telah memenuhi target dari anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut meningkat 20,5% dari pendapatan tahun 2016 yakni Rp53,78 Triliun. Dibanding tahun 2015 dan 2016, hanya tahun 2017 yang telah memenuhi target pendapatan.
Persentase Belanja Daerah dan Sisa 2015-2017
Belanja Daerah Sisa
2015
0% 10%
78,2% 21,8%
12,8%
2,7%
87,2%
97,3%
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2017
2016
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah
Dari Rp64,82 Triliun pendapatan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2017, sebanyak Rp50,72 Triliun atau 78,2% telah dibelanjakan. Persentase pembelanjaan ini menurun dari tahun 2016 dan 2015 seiring dengan bertambahnya pendapatan.
Distribusi Realisasi Pendapatan 2017
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan TransferPendapatan Lain-lain yang sah
3,0%
67,7%
29,3%
Belanja Operasi Belanja ModalBelanja Tak Terduga
Distribusi Realisasi Belanja Daerah 2017
78,19%
21,78%
0,03%
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sebanyak 67,7% pendapatan Pemprov DKI Jakarta tahun 2017 berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang Sah. Sebanyak 29,3% lainnya berasal dari Pendapatan Transfer yang merupakan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang sebagian besar merupakan Dana Bagi Hasil Pajak, serta 3% sisanya dari Pendapatan Lain-lain yang Sah.
Sedangkan 78,19% belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dll; sebanyak 21,78% untuk Belanja Modal yang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dll. Sedangkan, Belanja Tak Terduga hanya 0,03% dari distribusi Belanja Daerah.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 115
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)PB
B��06
P������, H����, D�� K�������
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 117
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)PB
Jumlah Permasalahan yang DisampaikanDelegasi MasyarakatKepada DPRD
JumlahKeputusanDPRD
Tahun PeraturanDaerah
KeputusanDewan
PrakarsaDewan
KajianHukum
2014 18 37 1 0 562015 5 42 0 0 472016 6 51 0 0 572017 6 82 1 0 89
Total
Tahun2014
18 Permasalahan
Tahun2016
65 PermasalahanTahun2015
22 Permasalahan
Tahun2017
49 Permasalahan
HUKUM
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 119
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)PB
Bab VIPOLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
6.1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
6.1.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politikdan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, Periode 2014-2019
20
15
10
5
0
18
10
52 2 1 0 0 0 0
10 10 109 9 96 5
PDI-P Gerindra Demokrat-PAN PKS PPP Hanura Golkar PKB Nasdem
Sumber: Sekretariat DPRD
Pada periode 2014-2019, jumlah kursi DPRD DKI Jakarta mengalami penambahan dari 94 kursi menjadi 106 kursi. Jumlah ini sudah sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, anggota DPRD Provinsi maksimal 100 orang untuk kota yang memiliki penduduk antara 9-10 juta jiwa. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia diberikan kuota lebih sebanyak 25% dari ketentuan DPRD provinsi lainnya untuk jumlah anggota DPRD.
Sekitar 81% jumlah anggota DPRD DKI Jakarta merupakan anggota yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah anggota terbanyak berasal dari fraksi partai PDI-P dengan jumlah anggota laki-laki 18 orang dan perempuan 10 orang. Jumlah anggota terbanyak berikutnya yaitu dari fraksi Gerindra dan PKS dengan jumlah masing – masing 15 anggota dan 12 anggota.
6.1.2 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dalam tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi. Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 121
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)120
(4) wawancara mendalam. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori dalam skala 0 sampai 100, yakni “baik” untuk indeks > 80, “sedang” untuk indeks 60–80, dan “buruk” untuk indeks < 60.
Perkembangan IDI Provinsi DKI Jakarta, 2009-2017
100
2009 2010
DKI Jakarta Indonesia
73,9177,44 77,81 77,72
71,18
84,70 85,32
70,85
84,73
72,1170,0972,0273,04
63,7262,6365,4863,17
67,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
80
60
40
20
0
Buru
kSe
dang
Baik
Sumber: Badan Pusat Statistik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,88 poin dari tahun 2016 dengan indeks mencapai 84,73. Peningkatan ini merupakan yang terbesar sepanjang periode tahun 2009–2017. Capaian kinerja demokrasi tersebut sudah berada pada kategori “baik”. Sedangkan, penurunan indeks terbesar ada di tahun 2016 sebesar 14,47 poin dengan indeks 70,85.
Selama periode 2009–2017, capaian kinerja demokrasi Provinsi DKI Jakarta tiga kali masuk dalam kategori “baik”, yakni pada tahun 2014, 2015 dan 2017. Indeks tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan angka mencapai 85,32, sedangkan indeks terendah ada di tahun 2016 dengan angka 70,85. Sementara, kinerja demokrasi secara nasional sepanjang periode tersebut belum pernah masuk dalam kategori “baik” dan selalu berada di bawah DKI Jakarta.
Perlu dipahami bahwa IDI nasional merupakan rerata dari capaian setiap provinsi. Dengan demikian, capaian sesungguhnya dari provinsi-provinsi di Indonesia tentu ada yang lebih buruk (di bawah rata-rata) dan ada yang lebih “baik” (di atas rata-rata) dari gambaran nasional ini.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 121
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)120
Indeks Demokrasi Indonesia pada Empat Provinsi Teratas, 2017
Bangka Belitung
80,1181,06
83,6184,73
Kalimantan Utara DI Yogyakarta DKI Jakarta
Baik
Sumber: Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas
Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas terkait Indeks Demokrasi Indonesia 2017, DKI Jakarta meraih indeks tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Terdapat empat provinsi yang mencapai kinerja demokrasi dalam kategori “baik” yaitu DKI Jakarta (84,73 poin), DI Yogyakarta (83,61 poin), Kalimantan Utara (81,06 poin), dan Kepulauan Bangka Belitung (80,11 poin). Di luar keempat provinsi ini, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “sedang”
Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi DKI Jakarta, 2009-2017
91,65 92,46 93,50
52,20
86,09
92,30 89,9488,11
74,69
91,7283,26
87,12
67,54
56,19 58,3262,52
55,08
73,94
63,19
80,8683,19
88,81 88,7292,97
89,64
81,11
87,73
100
Buru
kSe
dang
Baik90
80
70
60
50
402009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kebebasan Sipil Hak-hak Politik Lembaga Demokrasi
Sumber: Badan Pusat Statistik
Angka IDI Provinsi DKI Jakarta 2017 yang mencapai 84,73 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai indeks tiga aspek yaitu Kebebasan Sipil yang bernilai 87,73; Hak-hak Politik yang bernilai 80,86; dan Lembaga Demokrasi yang bernilai 87,12.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 123
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)122
Selama periode 2009–2017, aspek Kebebaasan Sipil merupakan aspek yang menyumbang kontribusi paling besar dalam IDI dibandingkan aspek lainnya. Selama periode tersebut, aspek ini selalu mencapai kondisi demokrasi dalam kategori “baik”. Selain itu, aspek Lembaga Demokrasi juga hanya di tahun 2013 dan 2016 yang capaian kinerja demokrasinya dalam kategori “sedang”, lainnya dalam kategori “baik”. Sedangkan, aspek Hak-hak Politik hanya di tahun 2015 dan 2017 yang capaian kinerja demokrasinya dalam kategori “baik”, bahkan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013 capaian kinerja demokrasinya dalam kategori “buruk”.
6.2 Hukum
Jumlah Permasalahan yang Disampaikan Delegasi Masyarakat Kepada DPRD, 2013-2017
2013
70605040302010
02014 2015 2016 2017
49
65
221831
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jumlah Permasalahan Yang Disampaikan Delegasi MasyarakatKepada DPRD Menurut Jenis Permasalahan, 2013-2017
Pasar/Pedagang Kaki Lima
2013 2014 2015 2016 2017
121415
30
24
13
8
222222
64 333 3 3 3
1111
6766 555
Pertanahan dan Tempat TinggalTenaga Kerja Perjudian, Narkoba dan Tempat MaksiatPembangunan Transportasi
Lain-lainPemerintahan dan Politik Sumber: Badan Pusat Statistik
Berdasarkan data Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, jumlah permasalahan terbanyak yang disampaikan delegasi masyarakat kepada DPRD yaitu sebanyak 65 laporan pada tahun 2016. Jumlah ini didominasi oleh permasalahan pertanahan dan tempat tinggal dengan jumlah 30 laporan. Sedangkan, pada tahun 2013 dan 2015 jumlah permasalahan terbanyak yaitu terkait pemerintahan dan politik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 123
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)122
dengan jumlah masing-masing yaitu 13 dan 24. Sementara, pada tahun 2017 jumlah permasalahan terbanyak terkait pertanahan dan tempat tinggal serta pemerintahan dan politik dengan jumlah masing-masing 14 dan 12 laporan.
Jumlah Keputusan DPRD Menurut Jenisnya 2013-2017
2013
Peraturan Daerah Keputusan Dewan Prakarsa Dewan
13
50
18
3742
51
82
1
2014 2015 2016 2017
1 05 6 6
0 1
Sumber: Badan Pusat Statistik
Keputusan DPRD yang dimaksud dalam buku ini yaitu peraturan daerah, keputusan dewan, prakarsa dewan dan kajian hukum. Namun, selama periode 2013–2017 tidak ada keputusan DPRD terkait kajian hukum sehingga tidak dimasukkan dalam bagan di atas. Keputusan dewan merupakan keputusan DPRD terbanyak pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah keputusan DPRD sebanyak 89 keputusan yang mencakup 82 Keputusan Dewan, 6 Peraturan Daerah dan 1 Prakarsa Dewan.
6.3 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Kamtibmas Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2017
2500
53
1.858
Kep. Seribu Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
1.561 1.6211.990
1.5642000
1500
1000
500
0
Sumber: Badan Pusat Statistik
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 PB
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)124K
124
Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Kamtibmas Menurut Jenis DanKabupaten/Kota Administrasi, 2017
Pembunuhan
Kep. Seribu
48 1617
1 349
539
492
345
165
117 24
516 37 10 8214
142
3315
3 198
7491
2
309
1.25
1
72 63 86121
662 4 9
111 21
7 392 50
713
588453317212337
130
323
237
5980 646 731
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Perkosaan Penganiayaan Berat PengerusakanPenipuanPencurian Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian Biasa NarkotikaPencurian dengan PemberatanPencurian Kendaraan Bermotor
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jenis kejahatan/pelanggaran kamtibmas yang tercatat dalam Polda Metro Jaya DKI Jakarta sebanyak 18 jenis kejahatan yaitu pembunuhan, perkosaan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penculikan, pembakaran dengan sengaja, pengrusakan, pencurian dengan pemberatan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga, penipuan, penadahan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, narkotika, obat keras, dan demonstrasi. Namun, untuk pelanggaran yang berjumlah kosong maupun di bawah 10 tidak dimasukkan dalam laporan ini seperti penganiayaan ringan, pembakaran dengan sengaja, demonstrasi, penculikan, pencurian dalam keluarga, penadahan dan obat keras.
Jumlah pelanggaran kamtibmas di DKI Jakarta selama periode 2017 sebanyak 8.647 pelanggaran. Pelanggaran narkotika merupakan pelanggaran terbanyak di setiap wilayah dengan jumlah 3.749 atau sekitar 43% dari seluruh pelanggaran di DKI Jakarta. Kejahatan terbanyak berikutnya yaitu penipuan dan pencurian dengan pemberatan dengan jumlah masing-masing sebanyak 1.522 dan 1.077.Sedangkan Jakarta barat merupakan wilayah dengan jumlah pelanggaran kamtibmas terbanyak dengan jumlah 1.990. Jumlah ini didominasi oleh pelanggaran atas narkotika dengan jumlah 1.251 atau 63% dari jumlah pelanggaran di Jakarta Barat. Bahkan jumlah pelanggaran narkotika di Jakarta Barat merupakan jumlah terbanyak di antara wilayah lainnya.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 125
K
Bab 6. Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik Dalam Negri dan Pengawasan, Hukum, dan Keamanan dan ketertiban)PBK
125
Jumlah Kantor Polisi Menurut Wilayah KepolisianDan Kabupaten/Kota Administrasi, 2017
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
181
663515
743
587500
69
1.2981.431
1.0191.122
808
Polres/Resta Polres/Sekta/Pospol
Kep. Seribu Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara
Sumber: Badan Pusat Statistik
Berdasarkan data Polda Metro Jaya DKI Jakarta jumlah kantor polres maupun polsek di DKI Jakarta sebanyak 12.125 kantor. Jumlah kantor polsek di setiap wilayah DKI Jakarta memiliki jumlah terbanyak dibandingkan jumlah kantor polres kecuali di wilayah Kepulauan Seribu. Jumlah kantor polsek terbanyak ada di wilayah Jakarta Timur dengan jumlah 1.431 kantor polisi. Sedangkan, jumlah kantor polres terbanyak ada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 743 kantor polisi.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 129
Kebencanaan di DKI Jakarta, 2018
BENCANA 2018
Sepanjang tahun 2018, total kejadian bencana yang terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.074 yang bersifat fluktuatif setiap bulannya
Kebakaran
Banjir
Konflik Sosial
Kejadian Luar Biasa
Tanah Longsor
Puting Beliung
Pohon Tumbang692
46
23
10
249
46
8
160
8979 78 81 84
68 7691
7284
157
115140
120
100
80
60
40
20
0
JanuariFebruari
MaretApril Mei
Juni JuliAgustus
SeptemberOktober
November
Desember
Kebencanaan DKI Jakarta Menurut Jenisnya, 2018
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 131
Bab VIIINSIDENSIAL
7.1 Bencana Alam
160
8979 78 81 84
68 7691
7284
157
115140
120
100
80
60
40
20
0
JanuariFebruari
MaretApril Mei
Juni JuliAgustus
SeptemberOktober
November
Desember
Jumlah Kebencanaan di DKI Jakarta, 2018
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sepanjang tahun 2018, total kejadian bencana yang terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.074 yang bersifat fluktuatif setiap bulannya. Kejadian bencana tertinggi terjadi pada bulan November dengan jumlah 157 kejadian. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut memang terjadi banjir dan puting beliung terbanyak dibanding bulan lainnya. Sedangkan kejadian bencana terendah terjadi pada bulan Juni yakni sebanyak 68 kejadian.
Kebencanaan DKI Jakarta Menurut Jenisnya, 2018
Kebakaran (692) Tanah Longsor (8)
Puting Beliung (10)
Pohon Tumbang (249)
Banjir (46)
Konflik Sosial (23)
Kejadian Luar Biasa (46)
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
K
Bab 7. Insidensial (Bencana Alam dan Penyakit Menular)132
Jika dilihat berdasarkan jenisnya, sepanjang tahun 2018 kejadian bencana terbanyak adalah kebakaran yakni 692 kejadian, kemudian pohon tumbang 249 kejadian , banjir 46 kejadian, kejadian luar biasa 46 kejadian, konflik sosial 23 kejadian, tanah longsor 8 kejadian, dan puting beliung 10 kejadian. Artinya sebesar 64,43% bencana yang terjadi di DKI Jakarta adalah kebakaran, selanjutnya pohon tumbang sebesar 23,18% yang disebabkan karena puting beliung sebesar 0,93%, kemudian ada banjir dan longsor sebesar 4,28%.
Kejadian Bencana Menurut Bulan, 2018
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Juli
Juni
Mei
April
Maret
Februari
Januari
Kebakaran
Konflik Sosial Pohon Tumbang
Tanah Longsor Banjir Puting Beliung
Kejadian Luar Biasa
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
54
59
59
65
61
79
65
63
57
42
43
45 7 1
1
1
1
1
1
1 1
8
7
12
82
3
33
32 449
3
3
2
2
11 4
5 2
4
4
6
10 9 3
2
2
4 6
453
3
2 20
24
30 6
6
6
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sepanjang tahun 2018, setiap bulannya bencana yang paling banyak terjadi di DKI Jakarta adalah kebakaran, dan pohon tumbang. Rata-rata kebakaran terjadi sebanyak 57 kali setiap bulannya. Kebakaran terbanyak terjadi pada bulan Agustus sebanyak 79 kejadian. Kemungkinan hal ini disebabkan karena dari bulan Juli hingga Agustus merupakan musim kemarau (dilihat dari tidak ada kejadian banjir pada bulan tersebut). Tanah longsor selama tahun 2018 terjadi pada bulan Februari, Maret, Mei, Oktober, dan November. Kejadian longsor terbanyak terjadi pada bulan November, yakni sebanyak tiga kali. Longsor ini salah satunya bisa disebabkan oleh banjir. Sepanjang tahun 2018, banjir terjadi hampir setiap bulannya kecuali dari bulan Juni hingga September. Banjir terbanyak terjadi pada bulan November dan Desember, masing-masing tujuh dan sembilan kejadian. Tahun 2018, bencana puting beliung terjadi pada bulan Januari sebanyak satu kejadian, Februari sebanyak dua kejadian, dan Oktober hingga Desember, masing-masing dua dan tiga kejadian. Kejadian pohon tumbang di DKI Jakarta cukup banyak. Selama tahun 2018 selalu ada pohon yang tumbang setiap bulannya. Kejadian pohon tumbang terbanyak terjadi pada bulan November yakni sebanyak 82 pohon, dan yang terendah pada bulan Juni hanya sebanyak tiga pohon. Selain bencana alam, di DKI Jakarta juga terjadi bencana seperti konflik sosial dan kejadian luar biasa seperti kapal terbakar, orang tenggelam, atau bangunan roboh. Selama tahun 2018, terjadi sebanyak 23 konflik sosial, dimana konflik terbanyak terjadi pada bulan Mei yakni 10 kejadian. Untuk kejadian luar biasa, rata-rata terjadi sebanyak empat kejadian setiap bulannya.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 133
Total RW Terdampak Banjir, 2018
Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Utara
106100
139
176
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dari 46 kejadian banjir di DKI Jakarta pada tahun 2018, total RW yang terkena dampak banjir berjumlah 368 RW yang tersebar dalam lima wilayah kota. RW yang banyak terkena banjir adalah Jakarta Timur sebanyak 139 RW. Kemudian ada di Jakarta Barat sebanyak 106 RW, Jakarta Selatan sebanyak 100 RW, dan Jakarta Utara sebanyak 17 RW. Sedangkan, RW yang terkena banjir paling sedikit adalah Jakarta Pusat hanya enam RW.
Ketinggian Air Akibat Banjir, 2018
Min Max Rata-rata
300
44
2
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dari 46 kejadian banjir tersebut, rata-rata banjir di DKI Jakarta memiliki ketinggian 44 cm. Adapun ketinggian air maksimum adalah 300 cm atau tiga meter, sedangkan ketinggian terendah adalah dua cm. Untuk ketinggian air diatas satu meter tersebar di dua wilayah DKI Jakarta yakni di Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Ketinggian air tertinggi ini paling banyak terjadi pada bulan Februari.
K
Bab 7. Insidensial (Bencana Alam dan Penyakit Menular)134
Penyebab Kebakaran, 2018
2%2%
Kompor Gas Pembakaran SampahTabung GasKorsleting Listrik
LainnyaPuntung rokokPercikan Api/Las
3%3%
71%
11%
8%
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik yakni sebesar 71%, kemudian 11% disebabkan karena tabung gas, 3% karena kompor gas serta pembakaran sampah, 2% karena percikan api/las serta puntung rokok. Sementara 8% disebabkan oleh beberapa hal seperti anak kecil yang bermain api, dupa ibadah, obat bakar nyamuk, sengaja dibakar orang, dan masih dalam investigasi.
Tempat Kejadian Kebakaran, 2018
Rumah Makan 2,62%
2,91%
3,49%
4,51%
4,80%
57,27%
Kontrakan
Gedung
Gudang
Ruko
Rumah Tinggal
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan tempat kejadian, kebakaran paling banyak terjadi di rumah tinggal yakni sebesar 57,27%, selanjutnya 4,80% terjadi di ruko, 4,51% terjadi di gudang, 3,49% terjadi di gedung, 2,91% terjadi di kontrakan, 2,62% terjadi di rumah makan, dan sisanya sebanyak 24,42% tersebut terjadi di bengkel, kios, pabrik, toko, warung, lapak, rumah bedeng, apartemen, mall, dll.
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 135
Persentase Jumlah Kerugian Akibat Kebakaran, 2018
0,29%
10,32%
37,50%
48,98%
0,00%
>5 m
1-5 M
50 jt-0,99 M
<50 jt
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kerugian akibat kebakaran tertinggi dengan jumlah kurang dari 50 juta sebesar 48,98%, selanjutnya 50 juta-0,99 Miliar sebesar 37,50%, 1-5 Miliar sebesar 10,32%, dan >5 M sebesar 0,29%, sedangkan sisanya 2,91% masih dalam pendataan. Pada kerugian dengan jumlah <50 juta hingga 1-5 Miliar paling banyak terjadi di rumah tinggal yang disebabkan oleh korsleting listrik. Sementara untuk kerugian di atas 5 Miliar terjadi di pabrik dan gudang yang disebabkan oleh percikan api/las.
7.2 Penyakit Menular
Jumlah Penderita Penyakit Menular
30000 18.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000-
25000
20000
15000
10000
5000
2015
Total Laki-laki Perempuan
2016 20170
Sumber: Dinas Kesehatan
Jumlah penderita penyakit menular yang terjadi di DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah penyakit menular meningkat tajam hingga mencapai 26.000 orang, dibandingkan dengan tahun 2015 yang masih 1.300 orang. Peningkatan ini terjadi salah satunya disebabkan karena penderita mulai sadar untuk melaporkan dirinya ke rumah sakit agar mendapat pertolongan.
K
Bab 7. Insidensial (Bencana Alam dan Penyakit Menular)136
Penderita penyakit menular pada tahun 2015 dan 2016 lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Namun, pada tahun 2017, jumlah penderita perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki yakni 59,24% perempuan dan 40,76% laki-laki.
Jumlah Penderita Penyakit Menular Menurut Usia
≤ 4 Tahun 5 - 14 Tahun
18.253
33483 961
6.084
2.1071.308425135 28 35 107 4661 256 874
2.23246
15 - 19 Tahun 20 - 24 Tahun 25 - 49 Tahun
2015 2016 2017
≥ 50 Tahun
Sumber: Dinas Kesehatan
Selama periode 2015–2017 jumlah penderita penyakit menular terbanyak adalah usia 20-49 tahun yakni sebanyak 29.806 orang atau sebesar 89,31%. Usia tersebut adalah usia produktif dimana masih besar kemungkinan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan kelompok umur, penderita penyakit menular terbanyak berada pada rentang usia 25 hingga 49 tahun, yakni berjumlah 21.359 orang. Selanjutnya pada usia 20-24 tahun yang berjumlah 8.447 orang. Tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit menular menurut kelompok umur. Peningkatan yang signifikan terjadi pada kelompok umur 25 hingga 49 tahun.
Jumlah Penderita Penyakit Menular Menurut Jenisnya
HIV AIDS SYPHILIS
1.115 1.715
6.610
116
19.638
3.4791026000
2015 2016 2017
Laki-lakiPerempuan
HIV
27%
73%
Laki-lakiPerempuan
AIDS
83%
17%
Laki-lakiPerempuan
SYPHILIS
67%
33%
Sumber: Dinas Kesehatan
KBuku Statistk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2019 137
Berdasarkan jenis penyakit menular, jumlah penyakit menular terbanyak dari 2015–2017 adalah Syphilis, kemudian HIV dan AIDS. Jumlah penderita penyakit Syphilis mencapai 23.219 orang selama 2015–2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yang naik hampir lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Tidak ada penderita penyakit AIDS di tahun 2016. Hal ini bisa disebabkan karena memang tidak ada penderita yang melapor ke rumah sakit sehingga tidak terdata oleh Dinas Kesehatan. Menurut jenis kelamin, jumlah penderita penyakit HIV dan AIDS terbanyak adalah laki-laki, yakni masing-masing 73% dan 83%. Namun, untuk penyakit Syphilis jumlah penderita terbanyak adalah perempuan, yakni sebesar 67%.
K
137