provinsi jawa barat - mcapsumedang.files.wordpress.com · pemberdayaan masyarakat, ... usaha kantor...
TRANSCRIPT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, bahwa untuk pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Serta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 245);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor
9); 16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014
Nomor 60);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KESATU : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, struktur
organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumedang pada tanggal
BUPATI SUMEDANG,
ADE IRAWAN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
SUSUNAN KEANGGOTAANAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
I. Pembina : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang.
II. Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
: 1. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten
Sumedang. 2. Asisten Pemerintahan Setda
Kabupaten Sumedang
3. Staf Ahli IV. PPID : Asisten Administrasi Setda
Kabupaten Sumedang. V. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang
VI. Bidang Pendukung :
a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setda Kabupaten Sumedang b. Bidang Pengolah Data
dan Klasifikasi Informasi
: Kepala Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang
c. Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi
: Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sumedang d. Sekretariat : Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Setda Kabupaten Sumedang
VII. PPID Pembantu : 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bagian Rapat Perundang-undangan dan
Hubungan Masyarakat pada
Sekretariat DPRD 3. Sekretaris Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang
4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
5. Sekretaris Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang
6. Sekretaris Dinas Ciptakarya, Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Sumedang 7. Sekretaris Dinas
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sumedang
8. Sekretaris Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan
Pertanahan Kabupaten Sumedang
9. Sekretaris Dinas
kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sumedang 10. Sekretaris Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
11. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Sumedang
12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
13. Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten
Sumedang 14. Sekretaris dInas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sumedang 15. Sekretaris Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sumedang 16. Sekretaris Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumedang
17. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Sumedang
18. Sekretaris Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sumedang
19. Sekretaris Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
20. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
21. Sekretaris Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
22. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Sumedang 23. Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Sumedang
24. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang 25. Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
26. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Ketahanan
Pangan Kabupaten Sumedang
27. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang
28. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumedang
29. Kepala Bagian Humas pada PDAM Tirta Medal
Sumedang 30. Sekretaris Kecamatan
Sumedang Selatan 31. Sekretaris Kecamatan
Sumedang Utara 32. Sekretaris Kecamatan
Jatinangor
33. Sekretaris Kecamatan Tanjungsari
34. Sekretaris Kecamatan Sukasari
35. Sekretaris Kecamatan Cimanggung
36. Sekretaris Kecamatan
Pamulihan 37. Sekretaris Kecamatan
Rancakalong 38. Sekretaris Kecamatan
Ganeas
39. Sekretaris Kecamatan
Situraja 40. Sekretaris Kecamatan
Cisitu 41. Sekretaris Kecamatan
Darmaraja 42. Sekretaris Kecamatan
Wado 43. Sekretaris Kecamatan
Cibugel
44. Sekretaris Kecamatan Jatinunggal
45. Sekretaris Kecamatan Cimalaka
46. Sekretaris Kecamatan Cisarua
47. Sekretaris Kecamatan
Tanjungkerta 48. Sekretaris Kecamatan
Tanjungmedar 49. Sekretaris Kecamatan
Surian 50. Sekretaris Kecamatan
Buahdua
51. Sekretaris Kecamatan Conggeang
52. Sekretaris Kecamatan Paseh
53. Sekretaris Kecamatan Tomo
54. Sekretaris Kecamatan
Ujungjaya 55. Sekretaris Kecamatan
Jatigede 56. Sekretaris Kelurahan Kota
Kulon Kecamatan Sumedang Selatan
57. Sekretaris Kelurahan Kota
Kaler Kecamatan Sumedang Utara
58. Sekretaris Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang
Utara 59. Sekretaris Kelurahan Talun
Kecamatan Sumedang
Utara 60. Sekretaris Kelurahan Regol
Wetan Kecamatan Sumedang Selatan
61. Sekretaris Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang
Selatan 62. Sekretaris Kelurahan
Pasangrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan.
VIII. Pejabat Fungsional/Petugas
Informasi
: Pejabat Kehumasan
SKPD/Pranata Humas Arsiparis, Pustakawan
B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG I. Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang. b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
c. pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan
informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
II. Pengarah mempunyai tugas : a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan
layanan informasi dan dokumentasi; b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait
dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
III. Pengarah mempunyai fungsi :
a. mengarahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
b. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
d. sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Kabupaten
Sumedang dalam sengketa informasi publik; dan e. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat
penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.
IV. Tim Pertimbangan mempunyai tugas utama : a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang
belum diatur dalam Peraturan ini.
V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai
mempunyai tugas : a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpunan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi palayanan informasi kepada publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
VI. PPID Pembantu dan/atau Pejabat Funsional atau petugas
informasi mempunyai tugas utama : a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima; e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data
lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
f. PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional atau petugas informasi ditetapkan oleh Kepala SKPD.
VII. Pejabat Fungsional/Petugas Informasi mempunyai tugas utama :
a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan
dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsi
pelayanan prima; e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data
untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik;
dan f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi
(soft/hard copy) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.
VII. Bidang Pendukung Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah
a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola
informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi,
bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan
mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas
melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
d. Sekretaris PPID, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung
tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
BUPATI SUMEDANG,
ADE IRAWAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR :
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BUPATI SUMEDANG,
ADE IRAWAN
PENGARAH/ATASAN PPID
Sekretaris Daerah
PPID
Asisten Administrasi
Setda Kab.Sumedang
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI
INFORMASI
Kepala Bagian Humas dan Protokol
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI
INFORMASI
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
BIDANG PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI
Kepala Bagian Hukum
PPID PEMBANTU
PEMBINA
1. Bupati 2. Wakil Bupati
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
INFORMASI
1.Asisten Pemerintahan
2.Asisten Pembangunan
3.Asisten Administrasi 4.Para Staf Ahli
5.Para Kepala SKPD
SEKRETARIS
Kepala Dishubkominfo
Bagian Hukum
SEKRETARIAT
Tim Fasilitasi Layanan PPID
Kabupaten Sumedang
LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR :
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG STRUKTUR PPID PEMBANTU ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEMERINTAH DAERAH
BUPATI SUMEDANG,
ADE IRAWAN
KEPALA SKPD
Atasan PPID SKPD
PPID SKPD
Sekretaris/Kabag/ Kasubag
SEKRETARIS
Kasubag/Kabag/
Kasubag
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI
INFORMASI
Pejabat Struktural/
Fungsional/Staf yang ditunjuk Kepala SKPD
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI
INFORMASI
Pejabat Struktural/
Fungsional/Staf yang ditunjuk Kepala SKPD
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Pejabat Struktural/
Fungsional/Staf yang
ditunjuk Kepala SKPD
ANGGOTA
Pejabat Struktural/
Fungsional/Staf yang ditunjuk Kepala SKPD
