pt bank harda internasional tbk - bankbhi.co.idbankbhi.co.id/bhi/cache/doc/pro/prospektus ri bbhi...

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

: 30 Agustus 2017 Tanggal Distribusi Bukti HMETD : 3 Juli 2018

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran : 8 Juni 2018 Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 4 Juli 2018 Tanggal Mulai Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)

Periode Perdagangan HMETD : 4 - 10 Juli 2018

Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 27 Juni 2018 Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD

: 4 - 10 Juli 2018

Pasar Tunai : 2 Juli 2018 Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 6 - 12 Juli 2018 Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)

Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 12 Juli 2018

Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 28 Juni 2018 Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan : 13 Juli 2018

Pasar Tunai : 3 Juli 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan : 17 Juli 2018 Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham yang berhak atas HMETD

: 2 Juli 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Bank Harda Internasional Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia:

Jaringan Pelayanan 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

Kantor Pusat: Asean Tower Lantai 2-3

Jl. K.H. Samanhudi No. 10 Jakarta 10710

Indonesia Tel: +62 21 384 1178

Fax : +62 21 384 1022, 385 1023 Email: [email protected] Website: www.bankbhi.co.id

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-sebanyaknya 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PMHEMTD I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHEMTD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHEMTD I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp100.375.000.000,00 (seratus milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK N0. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Hakimputra Perkasa, berdasarkan surat tertanggal 24 April 2018 menyatakan untuk mengambil sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan nilai sebesar Rp.13,5 miliar atau sejumlah 67.500.000 saham dengan mengkonversi uang muka setoran modal yang telah dicatat Perseroan per tanggal 27 Maret 2017. Sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETDnya dan mengajukan pesanan saham tambahan. Bilamana seluruh pemesanan saham tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham maka saham termaksud tidak dikeluarkan dari portepel.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHEMTD I INI SESUAI DENGAN PORSI HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 11,11% (SEBELAS KOMA SEBELAS PERSEN).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2018

PMHEMTD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 8 JUNI 2018.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 4 - 10 JULI 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 6 - 12 JULI 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 12 JULI 2018 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK SECARA NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM DAN HMETD PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM DAN HMETD PERSEROAN AKAN MENJADI KURANG AKTIF DAN LIKUID .

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHEMTD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

i

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHEMTD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 056/BHI.OJK/IV/2018 pada tanggal 25 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015“), yang salah satu dokumen persyaratannya adalah Prospektus, yang isi dan bentuknya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015“) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PMHEMTD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHEMTD I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus

ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29/1999”) yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 (“UU Perbankan”) bahwa:

i. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan

ii. Sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh PT Hakim Putera Perkasa, tidak dicatatkan di BEI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI berjumlah 40.150.000 (empat puluh juta seratus lima puluh ribu) saham. Berdasarkan DPS tanggal 27 April 2018 kepemilikan PT Hakim Putera Perkasa pada Perseroan tercatat sebesar 75,14%. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHEMTD I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PMHEMTD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHEMTD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA ATAU MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMEN HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN OLEH ORANG TERSEBUT TIDAK SAH. SETIAP PIHAK YANG MENERIMA PROSPEKTUS ATAU MEMESAN ATAU MEMBELI HMETD DENGAN DEMIKIAN DIANGGAP TELAH MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

ii

DAFTAR ISI

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ........................................................................................................................................ 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .................................................................................................................... 8 III. PERNYATAAN UTANG .................................................................................................................................... 10 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ........................................................................................................ 15 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ................................................................................... 19 VI. RISIKO USAHA ................................................................................................................................................ 39 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...................................... 43 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA

KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ................................................................................................ 44

A. Keterangan Tentang Perseroan ............................................................................................................. 44 B. Tata Kelola Perusahaan ......................................................................................................................... 49 C. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................................... 53 D. Keterangan Tentang Entitas Anak .......................................................................................................... 55 E. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .............................................................................. 55 F. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Afiliasi ............................................................................................. 65 G. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASASI PERSEROAN .......................................................... 66 H. Aset Tetap .............................................................................................................................................. 66 I. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan ............................................................................................... 67

1. Umum ........................................................................................................................................... 67 2. Kegiatan Usaha ............................................................................................................................. 69 3. Keunggulan Kompetitif .................................................................................................................. 74 4. Strategi Usaha .............................................................................................................................. 74 5. Persaingan Usaha dan Pengembangan Bisnis ............................................................................. 75 6. Prospek Usaha .............................................................................................................................. 76 7. Kegiatan Pemasaran ..................................................................................................................... 76 8. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) .................................................................................................. 77 9. Manajemen Risiko ......................................................................................................................... 77 10. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat ......................................................................................... 80 11. Penerapan APU & PPT bagi Bank Umum .................................................................................... 81 12. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) .............................................................. 81 13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ............................................................................................ 82

IX. EKUITAS ........................................................................................................................................................... 83 X. KEBIJAKAN DIVIDEN ...................................................................................................................................... 84 XI. PERPAJAKAN .................................................................................................................................................. 85 XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM......... 88 XIII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN TATA CARA PEMESANAN

SAHAM ............................................................................................................................................................. 90 XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ..................... 96 XV. INFORMASI TAMBAHAN ................................................................................................................................. 97

iii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi : berarti pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak

tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung,

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun

tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Aset Produktif : berarti penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit,

surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), dan tagihan derivative.

Aset Non Produktif : berarti aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain

dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan suspense account.

ALCO : berarti Assets and Liabilities Committee yaitu komite yang merupakan kumpulan

dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

ATM : berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik

yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

ATMR : berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR.

Agen Penjualan : berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran

Umum Perdana baik untuk penawaran-penawaran yang bersifat domestik atau internasional, selainpara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.

Anggota Bursa : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM. BAE : berarti Biro Administrasi Efek yaitu Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

iv

Bapepam dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan

penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI atau Bursa Efek : berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

BI Rate : berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank

Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter yang di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.

BMPK : berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum

penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.

BNRI : berarti Berita Negara Republik Indonesia. BOPO : berarti Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio total

beban operasional dibagi total pendapatan operasional. CAR : berarti Capital Adequacy Ratio yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang

dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.

CAGR : berarti Compounded Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan majemuk per

tahun. C-BEST : Central Depository-Book Entry Settlement System, sistem penyelenggaraan jasa

Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer

CKPN : berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila

nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Daftar Pemegang Saham (DPS)

: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Efek : berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal.

v

Efektif : Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif Dalam hal:

- OJK tidak meminta perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu

45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran

atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan

Pendaftaran,

- Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan

memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan

Entitas Asosiasi : berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan,

namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee.

ESA : berarti singkatan dari Employee Stock Allocation atau Program Penjatahan Saham

Manajemen dan Karyawan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan

: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan adalah formulir permohonan yang disampaikan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.

GWM : berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh

bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Harga Pelaksanaan : berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam

PMHEMTD I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham

Hari Bank : berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia

menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. Hari Bursa : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek

menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa

kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.

Hari Kerja : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

HMETD : berarti hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang

saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2015

Komite Audit : berarti komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

KSEI : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan,

yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

vi

Kustodian : berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

LFR : berarti singkatan dari Loan to Funding Ratio, yaitu rasio jumlah kredit yang

diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Masyarakat : berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun

warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. NIM : berarti Net Interest Margin yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan

pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif. NPL : berarti Non-Performing Loan, yaitu kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas

kurang lancar, diragukan dan macet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.

Pemegang HMETD : berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD. Pemegang Rekening : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang

meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham : berarti setiap pemegang saham yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan

diadministrasikan dalam: • Daftar Pemegang Saham; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek

Pemegang Saham Utama : berarti setiap pihak yan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemerintah : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHEMTD I

: berarti penawaran umum sebanyak-sebanyaknya 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PMHEMTD I, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan SBHMETD dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan.

Penitipan Kolektif : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang

kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.

vii

Peraturan KSEI : berarti Peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa

Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/ atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.

Peraturan No. VIII.G.12 : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April

2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus

Peraturan No. IX.A.7 : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30

Desember 2011 tentang tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum

Peraturan No. IX.E.1 : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25

Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28

Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Peraturan OJK No. 30/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember

2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 305 Tahun 2015, Tambahan No. 5779.

Peraturan OJK No. 32/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember

2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 374 Tahun 2014, Tambahan No. 5644.

Peraturan OJK No. 32/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16

Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 307 Tahun 2015, Tambahan No. 5781.

Peraturan OJK No. 33/2014 : berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 375 Tahun 2014, Tambahan No. 5645.

Peraturan OJK No. 33/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 308 Tahun 2015, Tambahan No. 5782.

Pernyataan Pendaftaran : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK

No.32/2015 yang paling sedikit terdiri dari (i) surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK No.32/2015, (ii) Prospektus, dan (iii) dokumen lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut.

Perseroan : Berarti PT Bank Harda Internasional, Tbk., berkedudukan di Kotamadya Jakarta

Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Afiliasi : berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

viii

PP No. 29 : berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang

Pembelian Saham Bank Umum. PPAP : berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, yaitu cadangan

yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif.

Prinsip Akuntansi : berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.

Prospektus : berarti prospektus ini, sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 33/ 2015. Prospektus Ringkas : berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan

diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

PSAK : berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Rekening Efek : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang

saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.

Rupiah atau Rp : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia. ROA : berarti Return on Assets atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan

antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.

ROE : berarti Return on Equity atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan

antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

RUPS : berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar Perseroan. RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Saham Baru : berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam

PMHEMTD I dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). Saham Lama : berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor

penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

ix

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

: berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHEMTD I yaitu sebanyak-banyaknya 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru.

SBHMETD : berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu

surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

SBI : berarti Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

SKS : berarti Surat Kolektif Saham, yaitu surat bukti kepemilikan saham sejumlah yang

tercantum pada surat itu yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham apabila pemegang saham tidak melakukan penitipan atas sahamnya pada Penitipan Kolektif KSEI.

Tanggal Efektif : berarti tanggal dimana OJK memberikan surat pernyataan efektifnya atas

Pernyataan Pendaftaran PMHEMTD I. Tanggal Pencatatan di BEI : berarti tanggal pencatatan HMETD PMHEMTD I yaitu tanggal 9 Maret 2017. UKM : berarti Usaha Kecil dan Menengah. UMKM : berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM

: berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.

UU Perbankan : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UUPT : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 serta peraturan pelaksanaannya.

x

RINGKASAN PROSPEKTUS Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut. 1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Harda Griya berdasarkan Akta Pendirian No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang,dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Jo Akta Perubahan No. 181 Tanggal 16 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-895. HT.01.01.TH.93 tanggal 10 Februari 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 127/A/PT./HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 12 Februari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tanggal 27 Maret 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1316. Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalamakta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Anggaran Dasar tesebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui antara lain untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan disesuaikan dengan peraturan dalam pasar modal dan untuk mengubah status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 Tanggal 18 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0107190 tanggal 13 Desember 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148436.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus.

xi

2. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan Perseroan merupakan Bank umum swasta yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993 berdasarkan akte No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito. Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama Bank Arta Griya yang kemudian berubah menjadi Bank Harda Griya pada tanggal 16 Januari 1993. Selanjutnya Perseroan merubah namanya menjadi Bank Harda Internasional pada tanggal 10 Desember 1996 dan menggunakan nama tersebut hingga saat ini Perseroan berfokus pada penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komersial terutama pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, penyediaan makan dan minum, perantara keuangan, dan properti. Perseroan juga melengkapi produk dan layanannya dengan pinjaman atau kredit bagi perusahaan dan perorangan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik bersumber dari menguatnya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan stimulus fiskal. Sementara itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan harga komoditas yang masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1 - 5,5%. Dari sisi perbankan, Bank Indonesia memperkirakan rata-rata pertumbuhan kredit pada tahun 2018 sebesar 12 - 14%. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya.

3. Izin-izin Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin sebagai berikut: - Izin sebagai bank umum - Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Bank Indonesia kepada Perseroan sebagai penerbit Kartu

ATM - Izin usaha sebagai pedagang valuta asing (money changer )

4. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per 27 April 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100,- per saham

% Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1. PT Hakimputra Perkasa 3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 2. Masyarakat (dibawah 5%) 998.039.000 99.803.900.000 24,86

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 4.015.000.000 401.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 5.985.000.000 598.500.000.000

5. Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu I

Jenis Penawaran : HMETD

Periode Perdagangan HMETD : 4 – 10 Juli 2018

Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD

: 4 – 10 Juli 2018

Jumlah Saham : Sebanyak-banyaknya 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu)

Total Dana Hasil PMHEMTD I : sebanyak-banyaknya Rp100.375.000.000,00 (seratus milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

xii

Nilai Nominal : Rp100,00 (seratus Rupiah)

Harga Pelaksanaan : Rp200,00 (dua ratus Rupiah)

Rasio Konversi : 8 (delapan) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD

Dilusi Kepemilikan : Maksimal 11,11% (sebelas koma sebelas persen)

Persentase Saham Hasil PMHEMTD I Dengan Modal Disetor Setelah PMHEMTD I

: Maksimal 11,11% (sebelas koma sebelas persen)

Pencatatan : BEI

Perseroan menawarkan sebanyak-sebanyaknya 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PMHEMTD I, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PMHEMTD I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHEMTD I ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHEMTD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Sebelum PMHEMTD I Setelah PMHEMTD I


%


% Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Jumlah Saham


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000


1. PT Hakimputra Perkasa

3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 3.394.081.125 339.048.112.500 75,14

2. Masyarakat* 998.039.000 99.803.900.000 24,86 1.122.793.875 112.279.387.500 24,86

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

4.015.000.000 401.500.000.000 100,00 4.516.875.000 451.687.500.000 100,00

Saham Dalam Portepel

5.985.000.000 598.500.000.000 5.483.125.000 548.312.500.000

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini seluruhnya tidak diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD lainnya selain Pemegang Saham Utama Perseroan , maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHEMTD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan



%



Jumlah Saham


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000



3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 3.394.081.125 339.048.112.500 77,28

2. Masyarakat* 998.039.000 99.803.900.000 24,86 998.039.000 99.803.900.000 22,72


4.015.000.000 401.500.000.000 100,00 4.392.120.125 439.212.012.500 100,00


5.985.000.000 598.500.000.000 5.483.125.000 548.312.500.000


Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan. Perseroan akan mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel dalam PMHEMTD I ini pada BEI. Keterangan selengkapnya mengenai PMHEMTD I dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini. 6. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHEMTD I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHEMTD I, akan digunakan untuk mencapai posisi permodalan minimal sebesar Rp.1 (satu) Triliun sehingga Perseroan dapat dikategorikan sebagai Bank BUKU 2, yang selanjutnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Perseroan.

xiii

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHEMTD I dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini. 7. Risiko Usaha Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan 1. Risiko Kredit Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan 1. Risiko Pasar; 2. Risiko Likuiditas; 3. Risiko Operasional; 4. Risiko Hukum; 5. Risiko Reputasi; 6. Risiko Stratejik; Risiko Umum 1. Risiko Perekonomian Domestik dan Dunia 2. Risiko Kepatuhan 3. Risiko Kebijakan Pemerintah 4. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Dan Hmetd Perseroan 1. Kurang Aktifnya Perdagangan Saham dan HMETD Perseroan di Bursa; 2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak

melaksanakan HMETD; 3. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi; 4. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada bab VI dalam Prospektus ini. 8. Kinerja Keuangan Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang didasarkan pada Untuk Audit tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sedangkan audit tahun 2016 diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang keduanya ditandatangani oleh Desman PL Tobing, dengan pendapat Tanpa Modifikasian.

xiv

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaanRupiah)

Keterangan Pada Tanggal 31 Desember

2017 2016

Jumlah Aset 2.458.824 2.058.463 Jumlah Liabilitas 2.018.490 1.676.655 Jumlah Ekuitas 440.333 381.808

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam jutaanRupiah)

Keterangan 31 Desember

2017 2016

Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan bunga 212.854 215.914 Beban bunga (115.393) (121.423) Pendapatan Bunga - bersih 97.460 94.491

Pendapatan operasional lainnya 16.036 10.091 Pembentukan cadangan kerugian nilai aset keuangan dan aset non-keuangan

(1.843) (11.092)

Beban operasional lainnya (97.528) (85.278) Laba (Rugi) Operasional - Bersih 14.126 8.212 Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih

1.171 2.667

Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak

15.297 10.879

Manfaat (Beban) pajak- bersih (4.935) (3.792) Laba periode berjalan 10.362 7.087 Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain setelah Pajak

(1.711) (1.462)

Jumlah Penghasilan Komprehensif periode/ tahun berjalan setelah pajak

8.651 5.625

Rasio Keuangan Penting Perseroan

Keterangan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31

Desember

2017 2016 Permodalan (%)

KPMM (memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional) 19,63 21,73

Kualitas Aset (%)

Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif 2,64 2,20

Non performing loan - Kotor 3,18 2,83

Non performing loan - Bersih 2,39 1,90 Rentabilitas (%)

Return on Asset (ROA) 0,69 0,53

Return on Equity (ROE) 2,74 2,11

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 93,84 96,37

Net Interest Margin (NIM) 5,24 5,41

Likuiditas (%)

Loan to Funding Ratio (LFR)* 99,74 89,04 Kepatuhan

a. Persentase Pelanggaran BMPK

1) Pihak Berelasi - -

2) Pihak Ketiga - -

b. Persentase Pelampauan BMPK


2) Pihak Ketiga - - GWM (%)**

a. Primer - -

b. Sekunder - -

xv

9. Kebijakan Dividen Perseroan Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PMHEMTD I ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PMHEMTD I, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan Tahun 2018, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih, dimulai tahun 2018 berdasarkan laba bersih tahun buku 2017. Semenjak Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan pada tahun 2015, Perseroan sampai dengan saat ini belum pernah membagikan Dividen.

Tidak ada negative covenant yang membatasi Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini. 10. Persyaratan Pemesanan Pembelian Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai Agen Pelaksanaan PMHEMTD I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 20 tanggal 20 April 2018 dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH, Notaris di Jakarta. Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PMHEMTD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

1

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Perseroan menawarkan sebanyak-sebanyaknya 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PMHEMTD I, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PMHEMTD I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHEMTD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHEMTD I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp100.375.000.000,00 (seratus milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja sejak 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 6 Juli 2018. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 12 Juli 2018 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Hakimputra Perkasa, berdasarkan surat tertanggal 24 April 2018 menyatakan untuk mengambil sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan nilai sebesar Rp.13,5 miliar atau sejumlah 67.500.000 saham dengan mengkonversi uang muka setoran modal yang telah dicatat Perseroan per tanggal 27 Maret 2017. Sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETDnya dan mengajukan pesanan saham tambahan. Bilamana seluruh pemesanan saham tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham maka saham termaksud tidak dikeluarkan dari portepel.


Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

Kantor Pusat:

Asean Tower Lantai 2-3 Jl. K.H. Samanhudi No. 10 Jakarta 10710 Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (ROUND DOWN). SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN

KE DALAM REKENING PERSEROAN.

2

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2018 berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan yang dikeluarkan oleh Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000


1. PT Hakimputra Perkasa 3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 2. Masyarakat* 998.039.000 99.803.900.000 24,86


4.015.000.000 401.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 5.985.000.000 598.500.000.000 *) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Saham yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini seluruhnya berasal dari portepel. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Setelah PMHEMTD I

Pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Hakimputra Perkasa, berdasarkan surat tertanggal 24 April 2018 menyatakan untuk mengambil sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan nilai sebesar Rp.13,5 miliar atau sejumlah 67.500.000 saham dengan mengkonversi uang muka setoran modal yang telah dicatat Perseroan per tanggal 27 Maret 2017. Seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHEMTD I ini setelah konversi uang muka setoran modal dan dilaksanakannya HMETD oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHEMTD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan



%



Jumlah Saham


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000



3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 3.394.081.125 339.048.112.500 75,14

2. Masyarakat* 998.039.000 99.803.900.000 24,86 1.122.793.875 112.279.387.500 24,86


4.015.000.000 401.500.000.000 100,00 4.516.875.000 451.687.500.000 100,00


5.985.000.000 598.500.000.000 5.483.125.000 548.312.500.000


Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini seluruhnya tidak diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD lainnya selain Pemegang Saham Utama Perseroan , maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHEMTD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan



%



Jumlah Saham


Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000



3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 3.394.081.125 339.048.112.500 77,28

4. Masyarakat* 998.039.000 99.803.900.000 24,86 998.039.000 99.803.900.000 22,72


4.015.000.000 401.500.000.000 100,00 4.392.120.125 439.212.012.500 100,00


5.985.000.000 598.500.000.000 5.483.125.000 548.312.500.000


3

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD lainnya selain Pemegang Saham Utama Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan. Perseroan akan mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel dalam PMHEMTD I ini pada BEI. Pemegang Saham Lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHEMTD I ini dapat menjual HMETD tersebut kepada pihak lain dari tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015. Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen). Pada tanggal 30 Agustus 2017, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD untuk menawarkan dan

menjual sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) Saham Baru.

Selanjutnya, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD serta menyatakan hasil peningkatan modal tersebut dalam suatu akta notaris, setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

2. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Selanjutnya, RUPSLB melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD, serta menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham PMHMETD I dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah: A. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 2 Juli 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 3 Juli 2018 dengan membawa:

a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

B. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

4

a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang

memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai

dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 10 Juli 2018. C. Perdagangan HMETD Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan

permohonan tersebut. ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia

di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap. ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening

Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi

Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum). iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah)

dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk

elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :

5

• Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.

• Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 BBWI). Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

D. Bentuk Dari HMETD Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai dari tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018. F. Nilai HMETD a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari

HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:

6

- Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan Saham yang mengandung HMETD

(Cum HMETD) = RpC

- Harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (Exercise Price) = RpE

- Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru,

maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

- Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak

mengandung HMETD adalah: (RpC × L)+ (RpE × B)

(L + B)= RpN

- Nilai HMETD adalah: RpC - RpN

G. Pecahan HMETD Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. I. Lain-lain Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD harus bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari peralihan HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi BAE Perseroan untuk PMHEMTD I ini.

Historis Kinerja Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia Berikut adalah kinerja harga saham Peseroan selama 12 bulan terakhir:

Tanggal Open High Low Close Volume

03/04/2018 178 179 176 176 678.600

01/03/2018 208 212 198 199 4.621.900

01/02/2018 170 170 151 152 5.127.600

02/01/2018 106 114 106 111 286.300

04/12/2017 128 128 122 123 1.928.500

01/11/2017 143 143 139 139 771.400

02/10/2017 153 157 148 149 1.743.400

04/09/2017 153 155 146 146 1.677.100

01/08/2017 234 234 224 226 2.455.100

03/07/2017 276 288 276 280 3.557.600

02/06/2017 204 204 199 202 1.342.700

7

02/05/2017 182 208 172 188 9.950.400

03/04/2017 84 86 83 83 592.200

Keterangan Mengenai Penghentian Perdagangan Saham Perseroan

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan mengalami 1 (satu) kali penghentian sementara, berdasarkan

Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia Nomor Peng-SPT-0018/BEI.WAS/105-2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal

Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan dalam rangka cooling down. Kemudian, PT Bursa Efek

Indonesia telah membuka kembali penghentian sementara (suspense) perdagangan saham Perseroan di Pasar

Reguler dan Pasar Tunai pada sesi I perdagangan pada tanggal 15 Mei 2017.

Pencatatan Saham Perseroan Di Bursa Efek Indonesia

Dengan memperhatikan bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya

berjumlah sebanyak 501.875.000 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa

atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang

ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya

(dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen).

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 PP No. 29/1999 dimana bank hanya dapat mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah

saham bank yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang

tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum

Indonesia, dalam hal ini 1% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut

berjumlah 45.168.750 (empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh)

saham yang dimiliki oleh PT Hakim Putera Perkasa.

Dengan Asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, maka jumlah saham yang akan dicatatkan oleh

Perseroan di BEI menjadi sebanyak 4.471.706.250 (empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh

ratus enam ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 99,00% (Sembilan puluh sembilan persen)

dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD ini.

Atas saham Perseroan Terdapat pembatasan jumlah saham yang boleh dimiliki oleh pihak tertentu

berdasarkan Peraturan OJK NOMOR 56/POJK.03/2016 tentang kepemilikan saham Bank Umum.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHEMTD I INI, PERSEROAN BERENCANA MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM

PMHEMTD I INI.

8

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHEMTD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHEMTD I, akan digunakan untuk mencapai posisi permodalan minimal sebesar Rp.1 (satu) Triliun sehingga Perseroan dapat dikategorikan sebagai Bank BUKU 2, yang selanjutnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHEMTD I ini dalam setiap RUPS tahunan dan melaporkan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulanan, sampai dengan seluruh dana hasil PMHEMTD II telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No.30/2015”). Apabila dana hasil PMHEMTD I belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PMHEMTD I tersebut akan tunduk pada ketentuan POJK No.30/2015. Dalam hal penggunaan dana Perseroan merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam hal penggunaan dana Perseroan merupakan transaksi material, maka hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHEMTD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya yang harus disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Pelaksanaan penggunaan dana hasil PMHEMTD I ini akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal. Dalam hal terdapat dana hasi Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh sebesar 4%-7,75%. Tidak ada hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut akan ditempatkan. Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHEMTD I adalah sekitar 2,85% dari nilai PMHEMTD I yang terdiri dari: - Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,2% yang terdiri dari biaya:

a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,9% b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,2% c. Jasa Notaris sekitar 0,1%

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,1%; - Biaya Jasa Penasihat keuangan sekitar 0,6% - Biaya Lain-lain sebesar 0,95% yang terdiri dari biaya:

a. Biaya Pencatatan (OJK, BEI dan KSEI) sekitar 0,25%; b. Biaya lain-lain yang meliputi biaya biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya publikasi

panggilan koran, RUPS dan Informasi ringkas HMETD, dan lain-lain sekitar 0,7%. Adapun laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terakhir yang sebelumnya telah dilakukan Perseroan adalah pada saat Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. 152/BHI.OJK/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi belum habis digunakan seluruhnya sesuai

9

dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan.

10

III. PERNYATAAN UTANG Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 2.018.490 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (yang ditandatangani oleh Desman PL Tobing, SE, AK, CPA,), akuntan publik independen, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian.

Perincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 disajikan di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah

Liabilitas segera 32.169

Simpanan nasabah

Pihak berelasi 13.615

Pihak ketiga 1.729.117

Jumlah simpanan nasabah 1.742.732

Simpanan dari Bank lain


Pihak ketiga 200.847

Jumlah simpanan dari Bank lain 203.109

Utang pajak 2.880

Pendapatan diterima dimuka 7.278

Bunga yang masih harus dibayar 6.447

Liabilitas imbalan pasca-kerja 22.032

Liabilitas lain-lain 1.844

TOTAL LIABILITAS 2.018.490

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut: 1. Simpanan Nasabah Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo simpanan nasabah yang seluruhnya dalam Rupiah sebesar Rp 1.742.732 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah

Giro 155.359

Tabungan 115.661

Deposito berjangka 1.471.712

Jumlah Simpanan Nasabah 1.742.732

1.1 Giro

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo giro sebesar Rp 155.359 juta yang terdiri dari:


Giro Jumlah



Jumlah Giro 155.359


Giro Jumlah



Jumlah Giro 155.359

c. Kisaran tingkat bunga jasa giro dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar

2,50% per tahun.

11

d. Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat giro yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan

1.2 Tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo tabungan sebesar Rp 115.661 juta yang terdiri dari:


Tabungan Jumlah



Jumlah Tabungan 115.661

e. Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat tabungan yang diblokir atau dijadikan jaminan

atas kredit yang diberikan. f. Kisaran tingkat bunga jasa tabungan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2017 adalah

sebesar 2,75% per tahun.

1.3 Deposito Berjangka

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo deposito berjangka sebesar Rp 1.471.712 juta yang terdiri dari:


Deposito Berjangka Jumlah


Pihak ketiga 1.462.785

Jumlah Deposito Berjangka 1.471.712

Berdasarkan periode deposito berjangka:


Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

< 1 bulan - 23.700 23.700

1 bulan 4.879 1.049.437 1.054.316

3 bulan 3.592 267.771 271.363

6 bulan 456 40.158 40.614

12 bulan - 81.719 81.719

Jumlah 8.927 1.462.785 1.471.712

g. Pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat Rp 242.828.000.000 Deposito Berjangka yang

diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan.

2. Simpanan dari Bank Lain Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo simpanan dari bank lain yang seluruhnya dalam Rupiah sebesar Rp 203.109 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah

Pihak berelasi

Giro 1.263

Deposito 1.000

Jumlah pihak berelasi 2.263

Pihak ketiga

Giro 39.252

12


Keterangan Jumlah

Deposito 141.594

Call money 20.000

Jumlah pihak ketiga 200.846

Jumlah Simpanan dari Bank Lain 203.109

3. Utang Pajak Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo utang pajak sebesar Rp 2.880 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah

Pajak penghasilan:

Pasal 4 (2) 2.019

Pasal 21 842

Pasal 23 19

Jumlah 2.880

4. Bunga Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desembr 2017, Perseroan mencatatkan saldo bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp6.447 juta yang merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan nasabah dan bank lain.

5. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 22.032 juta. Perseroan telah melakukan pencadangan imbalan pasti pasca-kerja atas pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian terhadap karyawan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat Diskonto : 6,79%

Tingkat Kenaikan Gaji Per-Tahun : 5,00%

Tingkat Kematian : TMI – 2011 dengan perbaikan

Tingkat pengunduran diri : 0,10% (usia ≤ 29 tahun)

0,05% (usia 30-39 tahun)

0,03% (usia 40-44 tahun)

0,02% (usia 45-49 tahun)

0,01% (usia 50-54 tahun)

Usia Pensiun Normal : 55 tahun

6. Liabilitas Lain-lain Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas lain-lain sebesar Rp 1.844 juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah

Safe Deposit Box 972

Lain-lain 872

13

Jumlah 1.844

7. Komitmen dan Kontinjensi Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi bersih sebesar (Rp 151.667) juta dengan rincian sebagai berikut:


Keterangan Jumlah

Komitmen

Liabilitas Komitmen

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (228.967)

Liabilitas komitmen - bersih (228.967)

Kontinjensi

Tagihan kontinjensi

Pendapatan bunga dalam penyelesaian 10.022

Jumlah tagihan kontinjensi 10.022

Liabilitas kontinjensi

Bank garansi yang diberikan (250)

Jumlah liabilitas kontijensi (250)

Tagihan (liabilitas) kontinjensi - bersih 9.772

Kredit Hapus Buku 67.078

Jumlah komitmen dan kontinjensi - bersih (152.117)

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN

DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS‐LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI.

14

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJAJIAN KREDIT

YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK

USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN

USAHA PERSEROAN

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA

PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN

TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

15

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang didasarkan pada Untuk Audit tahun 2017 diaudit Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sedangkan audit tahun 2016 diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang keduanya ditandatangani oleh Desman PL Tobing, opini Tanpa Modifikasian. Laporan Posisi Keuangan



2017 2016

Aset

Kas 14.984 14.326

Giro pada Bank Indonesia 86.306 99.901

Giro pada bank lain 11.848 14.240

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain 221.686 234.945

Efek-efek 123.692 109.476

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - 37.602

Kredit yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Pihak berelasi 30.668 24.727

Pihak ketiga 1.687.289 1.354.416

Jumlah Kredit yang diberikan - bersih 1.717.957 1.379.143

Pendapatan bunga yang masih akan diterima 17.845 16.887

Pajak dibayar dimuka - -

Biaya dibayar dimuka 16.099 6.371

Uang muka 50.313 -

Aset tetap - bersih 32.682 31.745

Aset pajak tangguhan - bersih 7.013 11.377

Aset tak berwujud - bersih 4.759 5.727

Aset lain-lain - bersih 153.640 96.724

JUMLAH ASET 2.458.824 2.058.463

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas

Liabilitas segera 32.169 10.510

Simpanan nasabah


Pihak ketiga 1.729.117 1.548.130

Jumlah 1.742.732 1.568.478

Simpanan dari bank lain


Pihak ketiga 200.847 68.670

Jumlah 203.109 70.880

Utang pajak 2.880 1.907

Pendapatan diterima dimuka 7.278 407

Bunga yang masih harus dibayar 6.447 6.096

Liabilitas imbalan pasca-kerja 22.032 17.506

Libailitas lain-lain 1.844 871

JUMLAH LIABILITAS 2.018.490 1.676.655

Ekuitas

Modal saham 401.500 365.000

Tambahan modal disetor 15.906 16.230

Uang muka setoran modal 13.500 -

16

Surplus revaluasi aset tetap 22.629 22.777

Pengukuran kembali program atas imbalan pasti (53) 1.510

Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 2.000 2.000

Tidak ditentukan penggunaannya (15.148) (25.709)

JUMLAH EKUITAS 440.333 381.808

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.458.824 2.058.463

Laporan Laba Rugi Komprehensif


Keterangan

Tahun yang berakhir pada 31 Desember

2017 2016

Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga 212.854 215.914

Beban bunga (115.393) (121.423)

Pendapatan Bunga - bersih 97.460 94.491

Pendapatan operasional lainnya

Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih 23 60

Provisi dan komisi selain dari kredit - bersih 1.916 1.357

Pendapatan administrasi dan denda 9.054 5.323

Kerugian MTM - -

Penjualan efek-efek - 2.718

Lain-lain - bersih 5.043 633

Jumlah pendapatan operasional lainnya 16.036 10.091

Pemulihan (Pembentukan) cadangan kerugian Penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan

(1.843) (11.092)

Beban operasional lainnya

Umum dan administrasi (37.510) (32.735)

Tenaga kerja (60.018) (52.544)

Jumlah beban operasional lainnya (97.528) (85.278)

LABA OPERASIONAL - BERSIH 14.126 8.212

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH

Keuntungan penjualan aset tetap - bersih 4 8

Keuntungan (Kerugian) atas penjualan agunan yang diambil alih 1.167 278

Lainnya - bersih 0 2.381

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH 1.171 2.667

LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK 15.297 10.879

Manfaat (beban) pajak (4.935) (3.792)

LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN 10.362 7.087

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang yang tidak akan direklasifikasi berikutnya ke laba rugi

Surplus Revaluasi Asset Tetap (149) (973)

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (1.563) (724)

Pajak atas penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba/rugi

- 235

JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

(1.711) (1.462)

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 8.651 5.625

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR 2,73 1,94

17

Laporan Arus Kas



2017 2016

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Pendapatan bunga yang diterima 211.896 220.502

Beban bunga yang dibayar (115.043) (122.279)

Pendapatan (beban) operasional lainnya 14.169 (762)

Laba selisih kurs - bersih 23 60

Beban tenaga kerja (57.575) (50.511)

Beban administrasi dan umum (35.074) (30.274)

Beban non-operasi - bersih 1.167 2.360

Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi

19.563 19.096

Penurunan (kenaikan) aset operasi:

Efek-efek (14.216) 70.689

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 37.602 (37.602)

Kredit yang diberikan (338.814) 75.304

Biaya dibayar dimuka (9.729) 1.543

Uang muka (50.312) -

Aset lain-lain (56.916) (44.284)

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:

Simpanan - -

Giro 39.685 (2.269)

Tabungan 5.994 7.367

Deposito berjangka 260.804 (38.637)

Utang pajak 973 (966)

Liabilitas lain-lain 29.503 6.193

Arus kas bersih digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas operasi

(75.863) 56.434

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Pembelian aset tetap (2.406) (195)

Penjualan aset tetap 4 13

Pembelian aset tak berwujud - (74)

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (2.402) (256)

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Penambahan modal disetor 36.500 -


Biaya atas penerbitan saham tanpa melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(324) -

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 49.676 -

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (28.589) 56.178

Kas dan setara kas awal tahun 363.412 307.234

Kas dan setara kas akhir tahun 334.823 363.412

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2017 2016 Permodalan (%)

KPMM (memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional)

19,60 21,73

Kualitas Aset (%)

Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif 2,64 2,20

Non performing loan - Kotor 3,18 2,83

Non performing loan - Bersih 2,39 1,90

18

Rentabilitas (%)

Return on Asset (ROA) 0,69 0,53

Return on Equity (ROE) 2,74 2,11

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 93,84 96,37

Net Interest Margin (NIM) 5,24 5,41 Likuiditas (%)

Loan to Funding Ratio (LFR)* 99,74 89,04

Kepatuhan

c. Persentase Pelanggaran BMPK


4) Pihak Ketiga - -

d. Persentase Pelampauan BMPK


4) Pihak Ketiga - - GWM (%)**

a. Primer - -

b. Sekunder - -

Keterangan: * Penyebab tingginya LFR Perseroan terutama diakibatkan oleh peningkatan jumlah penyaluran

pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah simpanan dari nasabah. Berdasarkan PBI No. 17/17/2015, disebutkan: Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target (92%) dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif (14%) maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki LFR sebesar 99,74%, lebih tinggi dari batas atas LFR 92%, namun Perseroan memiliki KPMM sebesar 19,63%, lebih tinggi dari KPMM insentif yang ditetapkan sebesar 14%, sehingga Perseroan masih memenuhi ketentuan PBI No. 17/17/2015 dan tidak perlu melakukan pemenuhan GWM LFR.

** Perseroan tidak memiliki GWM LFR

19

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, dan 2016beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada bab XVI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang

didasarkan pada Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 Untuk tahun 2017

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dan tahun 2016 diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, yang keduanya ditandatangani oleh Desman

PL Tobing, dengan opini Tanpa Modifikasian.

1. Umum Perseroan merupakan Bank Umum Swasta yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jatabek (10 KPO/Cabang/Capem), Surabaya (2 Cabang), Bandung (1 Cabang), Solo (1 Cabang), Pontianak (1 Cabang), Pekanbaru (1 Cabang) dan 2 Kantor Kas di daerah Tanah Abang dan Taman Palem. Fokus usaha Perseroan adalah di sektor komersial, dan ritel. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM dan komersial. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan Perseroan menghadapi faktor-faktor eksternal dan internal dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Faktor Eksternal Manajemen beranggapan bahwa faktor-faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi industri perbankan nasional itu sendiri.

Kondisi Perekonomian Indonesia dan Global Penyaluran kredit perbankan, sangat bergantung pada kondisi ekonomi, dan iklim usaha di Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dan kondusifitas iklim usaha, merupakan faktor yang sangat menentukan permintaan atas kredit dari pelaku usaha, maupun penyaluran kredit dari bank. Dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun dan iklim usaha yang tidak kondusif, baik permintaan dan penyaluran kredit perbankan disinyalir akan menurun. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut, pelaku usaha umumnya tidak mampu melakukan ekspansi usaha, sehingga pada akhirnya menurunkan permintaan atas kredit perbankan. Sedangkan penurunan penyaluran kredit perbankan pada kondisi tersebut, utamanya disebabkan oleh semakin tingginya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit untuk menghindari risiko gagal bayar dari krediturnya. Kinerja Perseroan utamanya akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan atas permintaan kredit maupun kemampuan Perseroan dalam menyalurkan kredit.

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengikuti berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK.Perubahan peraturan dan kebijakan dari otoritas inilah yang menjadi dasar atas perkembangan dari kondisi industri perbankan nasional. Ketentuan-

20

ketentuan seperti aturan dalam menjaga tingkat kecukupan modal, penyisihan atas aset-aset produktif dan non produktif, tingkat likuiditas dan tingkat rentabilitas, serta kebijakan BI rate, akan menentukan arah perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, dengan aturan likuiditas yang diperketat, Perseroan harus sangat memperhatikan jumlah kredit yang disalurkan, sehingga akan mempengaruhi ekspansi dari penyaluran kreditnya. Selain itu penentuan nilai BI rate juga sangat menentukan penentuan suku bunga pinjaman, maupun net interest margin Perseroan, dimana Perseroan juga harus tetap menjaga suku bunga produknya agar tetap kompetitif.

Sebagai Bank Umum non-devisa perubahan nilai tukar valuta asing hampir tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan utama Perseroan, dimana keuntungan/ kerugian transaksi mata uang asing lebih berpengaruh pada pendapatan operasional lainnya dari usaha money changer. Oleh karena hampir tidak terpengaruhya pendapatan Perseroan, maka Perseroan tidak menetapkan kebijakan lindung nilai dalam aktifitas operasional Perseroan.

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada pendapatan Perseroan, karena berdasarkan komposisinya, sebagian besar pendanaan Perseroan adalah simpanan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan penyaluran kredit Perseroan mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan secara konsisten menerapkan pengenaan suku bunga mengambang (floating rate) hampir di semua produk pinjaman dan simpanan, dengan tujuan agar dapat secara cepat dilakukan penyesuaian apabila perubahan tingkat suku bunga berpotensi mempengaruhi Net Interest Margin secara signifikan.

Faktor Internal Manajemen beranggapan bahwa faktor Internal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi Perbankan yang dimilikinya.

Kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi Perbankan

Perseroan secara terencana dan berkesinambungan selalu memusatkan perhatian dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan system informasi perbankannya. Melalui peningkatan kemampuan teknis dan manajerial karyawan, serta pengkinian sistem informasi perbankan, Perseroan berkeyakinan dapat meningkatan kualitas pelayanan, kompetensi produk yang diberikan, serta mampu melakukan ekspansi produk dan layanannya, sehingga Perseroan dapat mengantisipasi persaingan dan perkembangan usaha di masa depan.

3. Analisa Keuangan

3.1 Analisa Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.


Keterangan

Tahun yang berakhir pada 31 Desember

2017 2016

Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga 212.854 215.914

Beban bunga (115.393) (121.423)

Pendapatan Bunga - bersih 97.460 94.491

Pendapatan operasional lainnya




21

Kerugian MTM - -

Penjualan efek-efek - 2.718



Pemulihan (Pembentukan) cadangan kerugian Penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan

(1.843) (11.092)



Tenaga kerja (60.018) (52.544)


LABA OPERASIONAL - BERSIH 14.126 8.212

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH



Lainnya - bersih 0 2.381

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH 1.171 2.667

LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK 15.297 10.879

Manfaat (beban) pajak (4.935) (3.792)

LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN 10.362 7.087

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang yang tidak akan direklasifikasi berikutnya ke laba rugi

Surplus Revaluasi Asset Tetap (149) (973)

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (1.563) (724)

Pajak atas penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba/rugi

- 235

JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

(1.711) (1.462)

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 8.651 5.625

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR 2,73 1,94

Pendapatan Bunga Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan Giro pada Bank Indonesia dan bank lain. Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016:


Keterangan Tahun yang berakhir pada 31 Desember

2017 2016

Pendapatan bunga terdiri dari:

Kredit yang diberikan 188.994 190.312

Efek-efek 11.892 14.437

Penempatan pada Bank Indonesia 6.991 6.661

Penempatan pada bank lain 4.977 4.503

Total Pendapatan Bunga 212.854 215.914

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan bunga pada tahun 2017 menurun sebesar Rp3.060 juta atau sebesar 1,42% menjadi Rp212.854 juta dari Rp215.915 juta pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pada efek-efek dan berkurangnya penyaluran kredit.

22

Beban Bunga Beban bunga terutama timbul dari bunga atas deposito berjangka di samping beban bunga yang berasal dari jasa simpanan nasabah, premi penjaminan Pemerintah, dan simpanan dari bank lain. Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016:



2017 2016

Beban bunga terdiri dari:

Deposito berjangka 105.787 110.768

Giro 3.258 3.836

Tabungan 3.189 3.459

Premi penjaminan simpanan 3.122 3.348

Call money 38 12

Total Beban Bunga 115.393 121.423

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban bunga pada tahun 2017 menurun sebesar Rp6.030 juta atau sebesar 4,97% menjadi Rp 115.393 juta dari Rp121.423 juta di tahun 2016. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena penurunan beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp4.908 juta atau sebesar 4,50% dari Rp105.787 juta pada tahun 2017 menjadi Rp110.768 juta pada tahun 2016. Pendapatan Bunga - bersih Komponen penting dari pendapatan atau beban yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan terutama adalah pendapatan bunga dan beban bunga, mengingat kinerja kegiatan usaha Perseroan sebagai Bank utamanya terpengaruh dari marjin bunga bersih. Pendapatan bunga bersih atau marjin bunga bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Penurunan pendapatan bunga lebih kecil daripada penurunan pada beban bunga, sehingga

pendapatan bunga bersih selama tahun 2017 meningkat sebesar Rp2.969 juta atau 3,14% menjadi sebesar Rp97.460 juta dari sebesar Rp94.491 juta pada tahun 2016, selain itu rasio marjin bunga bersih juga meningkat dari 43,76% pada tahun 2016 menjadi 45,79% pada tahun 2017.

23

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Beban Bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016


Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016


Pendapatan Operasional Lainnya Tabel berikut merupakan pendapatan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016:



2017 2016




Kerugian MTM - -

Keuntungan penjualan efek-efek - 2.718



-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

31 Des 2016 31 Des 2017

215.914 212.854

121.423 115.393

Pendapatan bunga Beban bunga

93.000

93.500

94.000

94.500

95.000

95.500

96.000

96.500

97.000

97.500

31 Des 2016 31 Des 2017

94.491

97.460

24

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp5.945 juta atau sebesar 58,92% menjadi sebesar Rp16.036 juta pada tahun 2017 dari Rp10.091 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain-lain bersih dari pembayaran kredit macet yang telah dihapus pada periode sebelumnya, dan pendapatan administrasi dan denda. Beban Operasional Lainnya



2017 2016



Tenaga kerja (60.018) (52.544)


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp12.249 juta atau 14,36% dari Rp85.278 juta pada tahun 2016 menjadi Rp97.528 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar Rp4.775 juta atau sebesar 14,59% dan meningkatnya beban tenaga kerja sebesar Rp7.474 juta atau sebesar 14,22%. Laba (Rugi) Operasional Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba operasional Perseroan meningkat sebesar Rp5.914 juta atau sebesar 72,02% dari Rp8.212 juta pada tahun 2016 menjadi Rp14.126 juta pada tahun 2017. Peningkatan laba operasional disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan operasional lainnya, serta penurunan biaya pencadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan (Beban) Non Operasional


Keterangan Tahun yang berakhir 31 Desember

2017 2016



Lainnya - bersih - 2.381

Pendapatan (Beban) non operasional bersih 1.171 2.667

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan non operasional Perseroan menurun sebesar Rp1.496 juta atau sebesar 56,09% dari Rp2.667 juta pada tahun 2016 menjadi Rp1.171 juta pada tahun 2017. Penurunan pendapatan non operasional ini disebabkan pada periode sebelumnya terdapat pendapatan berupa imbalan bunga atas pengembalian pajak sebesar Rp2.381 juta.

25

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp3.275 juta atau sebesar 46,22% dari Rp7.087 juta pada tahun 2016 menjadi Rp10.362 juta pada tahun 2017. Peningkatan laba tahun berjalan seiring dengan peningkatan pada pendapatan bunga bersih, pendapatan operasional selain bunga, dan penurunan biaya cadangan kerugian penurunan nilai.

Grafik Pertumbuhan Laba Operasional dan Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)

Komponen penting dari pendapatan atau beban yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan terutama adalah pendapatan bunga dan beban bunga, mengingat kinerja laba tahun berjalan Perseroan utamanya terpengaruh dari marjin bunga bersih.

3.2 Analisa Laporan Posisi Keuangan Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2017:



2017 2016

Jumlah Aset 2.458.824 2.058.463

Jumlah Liabilitas 2.018.490 1.676.655

Jumlah Ekuitas 440.333 381.808

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

31 Des 2016 31 Des 2017

8.212

14.126

7.087

10.362

Laba operasional Laba tahun berjalan

26

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016


3.2.1 Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:



2017 2016

Aset

Kas 14.984 14.326

Giro pada Bank Indonesia 86.306 99.901

Giro pada bank lain 11.848 14.240

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain 221.686 234.945

Efek-efek 123.692 109.476

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - 37.602

Kredit yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai


Pihak ketiga 1.687.289 1.354.416

Jumlah Kredit yang diberikan - bersih 1.717.957 1.379.143

Pendapatan bunga yang masih akan diterima 17.845 16.887

Pajak dibayar dimuka - -

Biaya dibayar dimuka 16.099 6.371

Uang muka 50.313 -

Aset tetap - bersih 32.682 31.745

Aset pajak tangguhan - bersih 7.013 11.377

Aset tak berwujud - bersih 4.759 5.727

Aset lain-lain - bersih 153.640 96.724

Jumlah Aset 2.458.824 2.058.463

Jumlah Aset Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp400.361 juta atau 19,45% menjadi Rp2.458.824 juta dari Rp2.058.463 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada jumlah kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp338.814 juta atau sebesar 24,57%, munculnya uang muka jaminan atas pengambilalalihan

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

31 Des 2016 31 Des 2017

2.058.463

2.458.824

1.676.655

2.018.490

381.808 440.333

Aset Liabilitas Ekuitas

27

jaminan utang sebesar Rp50.313 juta dan adanya peningkatan pada aset lain-lain – bersih (berupa asset yang diambilalih) sebesar Rp56.917 juta atau sebesar 58,84%.

Giro pada bank lain


Keterangan Pada tanggal 31 Desember

2017 2016

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.824 5.546

PT Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)

4.020 729

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.049 839

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 986 315

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 689 430

PT Bank Central Asia Tbk 269 6.376

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

11 5

Jumlah 11.848 14.240

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Giro pada bank lain menurun sebesar Rp2.392 juta atau sebesar 16,80% menjadi Rp11.848 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp14.240 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya giro pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar 95,79%. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain menurun sebesar Rp13.260 juta atau sebesar 5,64% menjadi Rp221.686 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp234.945 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya menurunnya Bank Indonesia Deposit Facility dan Bank Indonesia Term Deposit sebesar 26,30%. Kredit yang diberikan


Keterangan Pada tanggal 31 Desember

2017 2016

Pihak Berelasi

Modal kerja 26.394 19.773,8

Investasi 1.387 2.111

Konsumsi 2.934 2.876

Jumlah pihak berelasi 30.715 24.761

Cadangan kerugian penurunan nilai (47) (34)

Jumlah pihak berelasi-bersih 30.668 24.727

Pihak Ketiga

Modal kerja 1.218.229 941.150

Investasi 391.046 325.028

Konsumsi 99.107 107.526

Karyawan

Jumlah pihak ketiga 1.708.382 1.373.704

Cadangan kerugian penurunan nilai (21.093) (19.288)

Jumlah pihak ketiga-bersih 1.687.289 1.354.416

Jumlah 1.717.957 1.379.143

28

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Kredit yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp338.814 juta atau sebesar 24,57% menjadi Rp1.717.957 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp1.379.143 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada kredit modal kerja pihak ketiga sebesar Rp277.078 juta atau sebesar 29,44%, peningkatan pada kredit investasi pihak ketiga sebesar Rp66.019 juta atau sebesar 20,31% dan peningkatan pada kredit modal kerja pihak berelasi sebesar Rp6.620 juta atau sebesar 33,48%. 3.2.2 Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang pada 2 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:



2017 2016

Liabilitas

Liabilitas segera 32.169 10.510

Simpanan nasabah


Pihak ketiga 1.729.117 1.548.130

Jumlah 1.742.732 1.568.478



Pihak ketiga 200.847 68.670

Jumlah 203.109 70.880

Utang pajak 2.880 1.907

Pendapatan diterima dimuka 7.278 407

Bunga yang masih harus dibayar 6.447 6.096

Liabilitas imbalan pasca-kerja 22.032 17.506

Libailitas lain-lain 1.844 871

Jumlah Liabilitas 2.018.490 1.676.655

Jumlah Liabilitas Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp341.836 juta atau 20,39% menjadi Rp2.018.490 juta dari Rp1.676.655 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada simpanan nasabah sebesar Rp174.255 juta atau sebesar 11,1%, peningkatan pada simpanan dari bank lain sebesar Rp132.229 juta atau sebesar 186,55%, dan peningkatan pada liabilitas segera sebesar Rp21.659 juta atau sebesar 206,08%. Simpanan nasabah



2017 2016

Giro 155.359 130.798

Tabungan 115.661 109.667

Deposito berjangka 1.471.712 1.328.013

Jumlah 1.742.732 1.568.478

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Simpanan nasabah meningkat sebesar Rp174.255 juta atau sebesar 11,11% menjadi Rp1.742.732 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp1.568.478 juta pada tanggal 31

29

Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada deposito berjangka sebesar Rp143.699 juta atau sebesar 10,82% dan peningkatan pada giro sebesar Rp24.561 juta atau sebesar 18,78%.




2017 2016

Pihak Berelasi

Giro 1.263 2.210

Deposito 1.000 -

Jumlah Pihak Berelasi 2.263 2.210

Pihak Ketiga

Giro 39.252 23.180

Deposito 141.595 45.490

Call money 20.000 -

Jumlah Pihak Ketiga 200.847 68.670

Jumlah 203.109 70.880

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Simpanan pada bank lain meningkat sebesar Rp132.229 juta atau sebesar 186,55% menjadi Rp203.109 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp70.880 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya simpanan dari bank lain dari pihak ketiga terutama deposito pihak ketiga sebesar 211,27%. Tingkat suku bunga dan perubahannya akan berpengaruh terhadap nilai total liabilitas Perseroan, namun Perseroan beranggapan bahwa hal tersebut tidak akan memiliki pengaruh signifikan dalam kemampuan Perseroan untuk mengembalikan pinjaman. Liabilitas Perseroan selaku Bank, utamanya terdiri dari simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, dimana Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian besaran suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan berdasarkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk tetap mendapatkan selisih marjin yang kompetitif dan cukup bagi Perseroan untuk memenuhi kewajibannya. Saat ini Perseroan tidak memiliki utang/ pinjaman, selain dana pihak ketiga, sehingga besaran tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan Terdapat pengakuan bunga terutang untuk simpanan nasabah yang belum jatuh tempo, sebesar Rp6.447 juta, Perseroan juga telah melakukan pencatatan bunga terutang sesuai dengan PSAK yaitu dengan metode accrual basis. 3.2.3 Perkembangan Pengelolaan Ekuitas



2017 2016

Modal saham 401.500 365.000

Tambahan modal disetor 15.906 16.230


Surplus revaluasi aset tetap 22.629 22.777

Pengukuran kembali program atas imbalan pasti (53) 1.510

Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 2.000 2.000

Tidak ditentukan penggunaannya (15.148) (25.709)

Jumlah Ekuitas 440.333 381.808

30

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp58.525 juta atau 15,33% menjadi Rp440.333 juta dari Rp381.808 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan Ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal saham Perseroan sebesar Rp36.500 juta atau sebesar 10,00% yang merupakan hasil penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

3.3 Rasio-rasio Penting Perseroan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum atau rasio kecukupan modal (“CAR”) sebesar 8,00% dan Perseroan telah berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, maka Bank wajib melakukan proses Internal Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”) Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Hasil penilaian self assessment terhadap profil risiko Bank mendapatkan peringkat komposit 2 (low to moderate) sehingga Bank wajib menyediakan modal minimum antara 9% sampai dengan 10%. Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia:


2017 2016

Rasio kecukupan modal (CAR) 19,60% 21,73%

ROA 0,69% 0,53%

ROE 2,74% 2,11%

NIM 5,24% 5,41%

NPL – kotor 3,18% 2,83%

NPL – bersih 2,39% 1,90%

BOPO 93,84% 96,37%

LFR 99,74% 89,04%

Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

5,00% 3,99%

Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif 2,64% 2,20%

GWM utama Rupiah 6,55% 6,55%

GWM sekunder Rupiah 5,28% 8,25%

GWM valuta asing - -

Posisi Devisa Neto (PDN) - -

3.3.1 Permodalan

Berdasarkan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012, maka Bank wajib menyediakan CAR dan ICAAP untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan 31 Desember

31

2017 2016

Modal inti 386.823 338.105

Modal pelengkap 14.682 11.469

Jumlah modal inti dan pelengkap 401.505 349.574

Jumlah aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan mempertimbangkan risiko Kredit, Pasar dan Operasional

2.045.653 1.609.011

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mempertimbangkan risiko Kredit, Pasar dan Operasional

19,63% 21,73%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan 10% - 11%

3.3.2 Kualitas Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI. Dalam penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian. Tabel berikut menggambarkan kualitas aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



2017 % 2016 %

Lancar 1.916.538 91,42 1.601.446 89,23

Dalam perhatian khusus 124.424 5,94 153.723 8,57

Kurang lancar 2.519 0.12 215 0,01

Diragukan 1.581 0,08 1.809 0,10

Macet 51.260 2,45 37.534 2,09

Jumlah - kotor 2.096.322 100,00 1.794.727 100,00

Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai

(21.140) (19.322)

Jumlah - bersih 2.075.182 1.775.405

3.3.3 Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan

tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata‐rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga ‐ bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

a. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing‐masing sebesar 0,69% dan 0,53%. Rasio ini mengalami peningkatan diakibatkan perbaikan kinerja dan laba Perseroan sejalan dengan pertumbuhan kredit.

b. ROE Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing‐masing sebesar 2,74% dan 2,11%. Rasio ini mengalami peningkatan diakibatkan perbaikan kinerja dan laba Perseroan sejalan dengan pertumbuhan kredit.

c. NIM Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing‐masing sebesar 5,24% dan 5,41%. Rasio ini mulai menunjukkan penurunan seiring dengan penurunan suku bunga kredit dan suku bunga acuan BI.

32

d. Rasio BOPO Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing‐masing sebesar 93,84% dan 96,37%. Rasio ini mengalami penurunan diakibatkan peningkatan pendapatan Operasional dan penurunan biaya cadangan kerugian penurunan nilai.

3.3.4 Likuiditas

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LFR untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar 99,74% dan 89,04%. Rasio LFR selalu dijaga oleh Perseroan sebagai upaya Perseroan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara LFR - nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang efektif dan efisien. Tabel berikut menggambarkan LFR Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


2017 2016

Jumlah kredit yang diberikan* 1.739.097 1.398.464

DPK** 1.742.732 1.568.478

LFR 99,74% 89,04%

Batas minimum LFR menurut ketentuan Bank Indonesia (untuk rasio baik)

80% - 92%

Catatan: * tidak termasuk kredit pada bank lain ** tidak termasuk simpanan pada bank lain

Penyebab tingginya LFR Perseroan terutama diakibatkan oleh penurunan dana pihak ketiga yang ditempatkan di Perseroan. Berdasarkan PBI No. 17/11/2015 dan SEBI No. 17/17/DKMP, disebutkan: Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target (92%) dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif (14%) maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah. Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki LFR sebesar 99,74%, lebih tinggi dari batas atas LFR 92%, namun Perseroan memiliki KPMM sebesar 19,60%, lebih tinggi dari KPMM insentif yang ditetapkan sebesar 14%, sehingga Perseroan masih memenuhi ketentuan PBI No. 17/11/2015 dan tidak perlu melakukan pemenuhan GWM LFR.

Sumber likuiditas internal Perseroan terutama diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan. Sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari dana pihak ketiga (simpanan nasabah). Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, potensi simpanan nasabah dan dana hasil PMHMETD, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasional dan pendanaan Perseroan. Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

3.3.5 Giro Wajib Minimum (“GWM”) Bank Indonesia menentukan bahwa bank - bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun

33

dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan PBI No. 19/6/PBI/2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia no.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing, GWM primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017. Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp86.306 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp99.901 juta. Selama ini Perseroan selalu memenuhi GWM atas DPK yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


2017 2016

GWM utama Rupiah 6,55% 6,55%

GWM sekunder Rupiah 5,28% 8,25%

Perseroan tidak memiliki GWM dalam valuta asing.

3.4 Analisa Laporan Arus Kas Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


Keterangan Tahun yang berakhir 31 Desember

2017 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas operasi

(75.863) 56.434

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (2.402) (256)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 49.676 -

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas (28.589) 56.178

Saldo awal kas dan setara kas 363.412 307.234

Saldo akhir kas dan setara kas 334.823 363.412

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pada 31 Desember 2017, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp75.863 juta yang utamanya diperoleh dari Kredit yang diberikan dan kenaikan aset lain-lain berupa AYDA (agunan yang diambilalih), seiring dengan sedang terjadinya peningkatan kredit bermasalah akibat memburuknya iklim usaha dari para debitur. Pada 31 Desember 2017 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp2.402 juta yang utamanya digunakan untuk pembelian aset tetap. Pada 31 Desember 2017, arus kas bersih yang diperoleh aktivitas pendanaan sebesar Rp49.676 juta merupakan tambahan modal disetor dari penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, dimana hal tersebut sesuai dengan komitmen Pemegang Saham Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan guna ekspansi usaha di kemudian hari dan menyesuaikan dengan strategi Perseroan untuk meningkat ke kelompok buku 2. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pada 31 Desember 2016, arus kas bersih yang yang digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp56.434 juta yang utamanya digunakan untuk pembelian surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan kelebihan likuiditas yang dimiliki pada tahun tersebut.

34

Pada 31 Desember 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp256 juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap dan aset tetap tak berwujud. 3.5 Kepatuhan (Compliance)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah oleh PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, BMPK merupakan persentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 20% dari modal bank, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25%, sedangkan untuk penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank. Perseroan senantiasa menjaga posisi BMPK agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 30 September 2015, kredit yang dimiliki Perseroan tidak melampaui ketentuan maksimum BMPK yang ditetapkan.

3.6 Pangsa Pasar Perseroan

Sebagai Bank dengan Modal Inti sampai dengan 1 Trilyun, Pangsa Pasar Perseroan dalam industri dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bank Umum Swasta Nasional Non-devisa

(dalam Persentase)

2017 2016

Asset 2,79 2,79

Kredit 2,93 2,79

DPK 2,67 2,82

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017, diolah oleh Perseroan

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, pangsa pasar Perseroan stabil di kisaran rata-rata 2,7% terhadap total pangsa pasar Bank Umum Swasta nasional Non-Devisa.

4. Manajemen Risiko Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan menyadari bahwa manajemen risiko merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktivitas dalam industri perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance). Untuk menanggapi hal tersebut maka Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi terkini. Dan pada akhirnya, memberikan manfaat bagi Perseroan berupa peningkatan kinerja dan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat. Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut: a. Risiko Aset dan Liabilitas

35

Manajemen Aset/Liabilitas adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan, dalam mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Direksi Perseroan dalam memelihara struktur neraca yang kuat, Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) yang diketuai oleh Direktur Utama (merangkap anggota), dengan anggota lainnya terdiri dari 2 (dua) orang direktur, Kepala Divisi Treasuri, Kepala Divisi Kredit dan Marketing, Kepala Divisi Operasional, Pimpinan Kantor Pusat Operasional, Pimpinan Cabang, dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko. ALCO bertanggung jawab untuk mengevaluasi, mengusulkan, dan menetapkan strategi pendanaan dan investasi Perseroan. Ruang lingkup ALCO adalah mengelola risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, dan risiko nilai tukar valuta asing; meminimalkan biaya pendanaan serta mempertahankan likuiditas pada saat yang bersamaan; dan mengoptimalkan perolehan pendapatan bunga Perseroan dengan mengalokasikan dana pada aset produktif secara hati-hati. Proses pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan dimulai dengan pengkajian parameter ekonomi yang mempengaruhi Bank, yang umumnya terdiri dari tingkat inflasi, likuiditas pasar, yield curve, nilai tukar valuta asing terhadap rupiah, dan faktor makro ekonomi lainnya. Kajian tersebut oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dilaporkan kepada Asset and Liability Committee (ALCO). ALCO kemudian akan menentukan strategi bisnis dalam penetapan tingkat bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi, kebijakan dan pengalokasian dana, evaluasi kewajiban- kewajiban Perseroan, pemantauan laba Perseroan yang telah dicapai serta memonitor posisi likuiditas.

b. Risiko Kredit Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi liabilitasnya. Perseroan melakukan pengelolaan risiko kredit dengan menyusun strategi dan kerangka kerja serta menjalankan upaya mitigasi risiko atas aspek bisnis perkreditan, UMKM, komersial, maupun konsumsi, penempatan antar Bank serta pembelian surat berharga. Untuk menjaga agar kualitas kredit Perseroan tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Retail, Komersial, dan Konsumsi) maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Sistem pengukuran profil risiko debitur, prosedur, sistem manajemen risiko, system data base dan organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan penekanan kepada penerapan prinsip “empat mata” (four eyes principle) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit. Perseroan juga membentuk Komite Kredit untuk membantu Direksi Perseroan mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenangnya melalui Rapat Komite Kredit atau Surat Edaran Direksi. Fungsi pokok Komite Kredit adalah: 1) Memastikan bahwa seluruh aspek telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat sesuai

dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank; 2) Memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak melanggar prinsip kehati-hatian; 3) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan

analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh Calon Debitur; 4) Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit setelah memperoleh

informasi yang cukup dari pengusul; dan 5) Memberikan persyaratan tertentu (jika dipandang perlu) sebagai salah satu bentuk mitigasi

risiko kredit yang mungkin akan timbul. Perseroan telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis stress testing secara berkala terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil stress testing tersebut. Stress testing bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “stressful condition” sehingga Bank dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “contingency plan”. Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Perseroan sangat memperhatikan hal-hal yang meliputi sumber daya manusia yang sadar risiko, proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang

36

oleh Komite Kredit, tata cara, kriteria dan alat ukur risiko yang jelas, administrasi dan dokumentasi yang lengkap serta pengawasan kredit secara berkesinambungan terhadap kualitas kredit yang diberikan, monitoring atas debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kualitas kreditnya tidak menjadi Non Performing Loans (NPL) melakukan penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah, melakukan kaji ulang dan mengevaluasi indikator aspek risiko dan kepatuhan untuk mengevaluasi penerapan four eyes principles, mengintensifkan rapat komite pemutus kredit untuk pemberian kredit dengan plafon besar, dan secara konsisten memantau kredit dalam rangka ekspansi kredit yang sehat dan berkualitas. Pada tahun 2017, pemberian kredit kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait masih dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko Perseroan berada pada peringkat 2 (dua).

c. Risiko Pasar

Risiko pasar (market risk) merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang merugikan Perseroan.

Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari potofolio aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga Pemantauan atas eksposur Perseroan terhadap risiko pasar dilakukan oleh Asset and Liability Committee (ALCO) dengan melakukan kontrol (Asset and Liability Management (ALMA)) atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko. Pada tanggal 31 Desember 2017, profil risiko pasar Perseroan berada pada peringkat 2 (dua).

d. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas muncul sebagai akibat dari mismatch struktur aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi liabilitas kepada nasabah atau counterpart yang jatuh tempo dengan menjaga dan mempertahankan jumlah aset likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, penyediaan dana dalam rangka pemberian kredit, pemenuhan kebutuhan likuiditas operasional dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah liabilitas yang jatuh tempo. Pengelolaan likuiditas Perseroan dilakukan dengan mengalokasikan penempatan dana pada Cadangan Utama (Primary Reserve), Cadangan Sekunder (Secondary Reserve), dan Cadangan Tertier (Tertiary Reserve) sesuai dengan kriteria dan limit yang ditetapkan. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Treasuri. Perseroan melakukan pengukuran risiko likuiditas dengan menggunakan perkiraan arus kas, maturity profile, dan rasio likuiditas. Dalam pengukuran tersebut juga dilakukan stress testing untuk rangka mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi tekanan likuiditas pada kondisi pasar yang tidak normal. Untuk mengantisipasi meningkatnya risiko likuiditas, upaya pengelolaan secondary reserve Perseroan dilaksanakan dengan lebih hati-hati sejalan dengan kondisi Loan to Funding Ratio (LFR) sehingga kondisi likuiditas secara keseluruhan dapat tetap terjaga dan terkendali. Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko likuiditas Perseroan berada pada peringkat 3 (tiga).

e. Risiko Operasional

37

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal (kebijakan dan sistem dan prosedur), kesalahan sistem, kesalahan manusia, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Untuk meminimalisasi risiko operasional pada setiap aktivitas fungsional, maka Perseroan menyusun kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang ditujukan untuk memantau secara intensif kerugian risiko operasional pada seluruh aspek operasional Bank. Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko operasional Perseroan berada pada peringkat 2 (dua). Penerapan Risk and Control Self Assessment (RCSA) pada seluruh satuan kerja Perseroan ditujukan untuk membantu satuan kerja sebagai langkah pertahanan awal (first line of defense) dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independent risiko operasional pada aktivitas fungsionalnya, melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan atau rencana tindak lanjut kedepan. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagai second line of defense bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan pengimplementasian kebijakan/prosedur, pengawasan, pengkajian, dan melakukan pemantauan proses manajemen risiko sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko dengan mendukung satuan kerja operasional dalam mengembangkan kepedulian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dengan memanfaatkan hasil penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan proses dan kecukupan pengendalian internal dalam penerapan risiko yang dilakukan oleh satuan kerja audit internal (SKAI).

f. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan akibat Perseroan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal. Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan pengkajian dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku meliputi tindakan: h. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan

usaha bank; i. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, tindakan mengelola risiko kepatuhan

dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bagi bank umum;

j. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko kepatuhan Perseroan berada pada peringkat 2 (dua).

g. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain berupa tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Perseroan mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum melalui:

k. Peninjauan secara berkala dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum;

l. Pengembangan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi secara berkelanjutan.

Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko hukum Perseroan berada pada peringkat 2 (dua).

h. Risiko Reputasi

38

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (disclosure requirement), keluhan nasabah terhadap pelayanan Perseroan, perilaku karyawan Perseroan dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Perseroan serta seluruh aktivitas perbankan Perseroan. Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko reputasi Perseroan berada pada peringkat 2 (dua).

i. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan rencana bisnis yang tidak tetap atau kurang responsifnya Persreoan terhadap perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan secara kolektif dan komprehensif oleh manajemen Perseroan dan Komite-komite yang telah dibentuk serta memantau realisasi rencana strategis dengan membandingkan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang akan diambil masih dalam batas toleransi.

Untuk periode 31 Desember 2017, profil risiko startejik Perseroan berada pada peringkat 3 (tiga).

Kejadian/ Transaksi yang Tidak Normal Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit Akuntan yang dicantumkan dalam Prospektus.

39

VI. RISIKO USAHA Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan

seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko‐risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat

mengalami penurunan akibat risiko‐ risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP

KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit Risiko kredit timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya serta kewajiban keuangan lainnya yang timbul akibat pemberian kredit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian atau kelemahan analisa dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati‐hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Sebagian besar penyaluran kredit Perseroan dikucurkan ke segmen usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan komersial, dimana 4 sektor terbesar yang dibiayai Perseroan selama 3 tahun terakhir di antaranya, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, dan Properti. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah (non performing loan) yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk sebagai akibat dari berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti perubahan kondisi ekonomi baik mikro maupun makro yang memburuk. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK

LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi variabel pasar, diantaranya suku bunga. Risiko suku bunga tersebut berasal dari aktivitas trading book, serta risiko yang timbul akibat dari posisi neraca dan posisi rekening administratif yang terakomodasi dalam konsep Banking Book. Perubahan tingkat bunga yang terjadi secara signifikan dapat berdampak pada penurunan nilai aktiva ataupun peningkatan beban Perseroan. Jika hal ini memiliki nilai yang material, maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. 2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat mismatch struktur aktiva dan kewajiban, atau ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari

40

aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank Risiko Likuiditas dapat bersumber dari:

Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid

Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana yang secara kontraktual berjangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang secara kontraktual memiliki jangka waktu relative panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan. 3. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain dapat disebabkan Sistem, Proses, dan Sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, kesalahan manusia, selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat menggangu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Perseroan 4. Risiko Hukum

Risiko hukum timbul disebabkan oleh kelemahan sistim hukum/perikatan atau yuridis dan/atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan peraturan atau hukum yang jelas dan/atau adanya kelemahan dalam pembuatan kontrak, klaim atau agunan. Risiko hukum dapat timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan Perseroan. 5. Risiko Reputasi

Penyebab risiko reputasi adalah adanya pemberitaan negatif terkait dengan aktivitas bisnis atau persepsi negatif mengenai Perseroan. Risiko reputasi dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah, maupun pemberitaan negatif mengenai Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah yang berdampak pada citra Perseroan dan dapat menurunkan jumlah nasabah yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan. 6. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang kurang tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Ketidakmampuan dalam mewujudkan strategi usaha dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dapat berakibat pada kurangnya daya saing relatif Perseroan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

41

C. RISIKO UMUM 1. Risiko Perekonomian Domestik dan Dunia.

Industri Perbankan pada umumnya rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik, dan dunia secara keseluruhan. Jika perkembangan indikator perekonomian baik domestic dan dunia buruk, seperti perlambatan ekonomi, tingginya inflasi, fluktuasi tingkat suku bunga, akan dapat mempengaruhi tingkat saving masyarakat dan ekspansi Perusahaan yang membutuhkan pendanaan dari Bank. Dalam hal terdapat ketidak jelasan perekonomian Domestik dan Dunia berlangsung dalam jangka panjang maka akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. 2. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul Risiko kepatuhan dapat muncul sebagai akibat kegagalan dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha Perseroan. 3. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah dalam kapasitasnya menjaga stabilitas moneter seringkali melakukan kebijakan penyesuaian suku bunga, dimana hal tersebut akan dapat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan. Pada jalur suku bunga, perubahan suku bunga acuan akan mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga acuan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Dalam hal suku bunga acuan dinaikkan sehingga menjadikan suku bunga pinjaman relatif tinggi, maka terdapat risiko berkurangnya pinjaman pada Perseroan, dan sebaliknya apabila suku bunga acuan diturunkan sehinggan menjadikan suku bunga simpanan relatif rendah, maka terdapat risiko berkurangnya dana nasabah yang disimpan di Perseroan.

4. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Tuntutan hukum dan sengketa dapat terjadi sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha Perseroan. Tuntutan dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek Entitas Anak.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM DAN HMETD PERSEROAN

1. Kurang Aktifnya Perdagangan Saham dan HMETD Perseroan di Bursa

42

Mengingat jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham dan HMETD Perseroan akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD Pemegang saham Perseroan yang menolak atau tidak melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham Perseroan

3. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.

Harga saham Perseroan dalam perdagangan di Bursa dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk: - Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang

diharapkan oleh investor dan analis; - Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia; - Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan; - Penambahan atau pemberhentian personil kunci; - Keterlibatan Perseroan dalam litigasi; - Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia; - Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

4. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

43

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 21 Mei 2018 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (yang ditandatangani oleh Desman PL Tobing, SE, AK, CPA,), akuntan publik independen, yang menyatakan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

44

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan Tentang Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Harda Griya berdasarkan Akta Pendirian No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang,dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Jo Akta Perubahan No. 181 Tanggal 16 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-895. HT.01.01.TH.93 tanggal 10 Februari 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 127/A/PT./HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 12 Februari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tanggal 27 Maret 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1316.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah berdasarakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0163943 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102852.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dengan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Non HMETD”). Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Jakarta Pusat

1. Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0163943 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102852.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas

10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-

masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/

Disetor Penuh : Rp.401.500.000.000,00 (empat ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah)

yang terbagi atas 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham,

dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus

Rupiah).

Sesuai dengan struktur permodalan diatas, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

45

Keterangan Ninai Nominal Rp100,- Setiap Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Hakimputra Perkasa 3.016.961.000 301.696.100.000 75,14 2. Masyarakat 998.039.000 99.803.900.000 24,86 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.015.000.000 401.500.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 5.985.000.000 598.500.000.000

Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Hubungan dengan Perseroan

1 PT Hakimputra Perkasa Perusahaan Investasi yang bergerak dalam penyertaan usaha pada anak perusahaan

Pemegang Saham

2. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 Tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0145965 tanggal 14 Juni 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076539.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama/ Independen : Bernardus Dwibyantoro Komisaris : Novita Hakim Komisaris Independen : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo

Direksi

Direktur Utama (PLT) : Barlian Halim Direktur Operasional : David Fisher Kusnadi Direktur Kepatuhan : Harry Abbas Direktur : Yohanes Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Direksi dan Komisaris Perseroan, baik dalam kapasitasnya selaku Direksi, Komisaris maupun pribadi masing-masing menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak terlibat perkara, baik secara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Perburuhan dan Kepailitan pada Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Tata Usaha

50% 20% 10% 10% 10%

75,14% 24,86%

73,00%

98,00%

Masyarakat (dibawah 5%) PT Hakimputra Perkasa

46

Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

2. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 3. Cakap melakukan Perbuatan Hukum; 4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit; b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama

menjabat: 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan

Publik.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas telah disetujui oleh memperoleh surat Fit and Proper dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam surat dari sebagai berikut:

1. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-61/D.03/2016 tanggal 1 April 2016 yang menyetujui pengangkatan Barlian Halim sebagai Direktur Utama;

2. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-89/PB.12/2016 tanggal 9 November 2016 yang menyetujui pengangkatan Harry Abas sebagai Direktur Kepatuhan;

3. Surat Bank Indonesia No. 14/154/GBI/DPIP/Rahasia yang menyetujui pengangkatan Bernadus Dwibyantoro sebagai Komisaris Utama Independen;

4. Surat Bank Indonesia No. 9/104/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Agustus 2007 yang menyetujui pengangkatan Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo sebagai Komisaris Independen.

5. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-13-/PB.12/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang menyetujui pengangkatan Yohanes sebagai Direktur;

6. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-47/PB.12/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang menyetujui pengangkatan Novita Hakim sebagai Komisaris;

7. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.12/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang menyetujui pengangkatan David Fisher Kusnadi sebagai Direktur;

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

47

Dewan Komisaris Bernardus Dwibyantoro

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1981. Mendapatkan gelar Master of Business Administration di Sekolah Tinggi

Manajemen (IPPM) pada tahun 1989 dan mengikuti program BSMR level eksekutif pada tahun 2005. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Brent Asset Management (2011-2012), Komisaris Utama PT Leyand International Tbk (2008-2012), Komisaris PT Bumi Kencana Indah (2009-2011), Advisor PT Trigana Air Service (2006-2009), Wakil Direktur Utama PT Bank Kesawan Tbk (2000-2005), Direktur Kredit, Pemasaran dan Perencanaan PT Bank Aryapanduarta Tbk (1994-1999), Pimpinan Cabang Utama, Kepala Urusan Kredit dan Pemasaran Kantor Pusat, Kepala Urusan Penyehatan dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat PT Bank Umum Nasional Tbk (1983-1994).

Novita Hakim Komisaris

Kelahiran Jakarta 9 Mei 1974 menyelesaikan pendidikan formal Strata I bidang Bussines Administration di University Southern California (1995) dan Strata II di bidang yang sama di Loyola Marymount University (1996). Mengawali karir sebagai Komisaris di PT Varia Interperkasa (VIP) (1997-sekarang); Komisaris PT Varia Intra Finance (VIP) (1997-Sekarang); Komisaris PT Putra Hakim Perkasa (HPP) (1997-2014); Direktur Utama PT Redialindo Mandiri (RM) (1998-Sekarang), Komisaris PT Asean Motor Internasional (AMI) (2001-Sekarang); Komisaris Utama PT BPR Varia Centralarta (2002-2015); dan Komisaris PT Asia Putra Perkasa (2008-Sekarang). Bergabung di Bank Harda Internasional Tbk sejak 21 September 2016.

Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1970. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2008. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur HRD PT KMK Plastic di Cikarang (2005-2007), Management Consultant PT Indonesia Mitora Internasional (2001-2008), Presiden Direkur PT Indocitra Finance (1997-2001), Wakil Direktur Utama PT Bogor Ventura (1996-1997), Business Development Director PT Mayatex (1995-1996), General Manager PT Deraya Air Service (1990-1992), General Manager Finance & Accouting PT Nutricia Indonesia (1988-1990), Instruktur Manajemen Accounting & Keuangan Yayasan Manajemen Prasetya Mulia (1983-

1985), Partner di Kantor Akuntan Publik drs. R.Sudaryatmo & Rekan (1975-2010), PT Private Development Finance Company of Indonesia (1973-1982), Staf Pengawasan Intern Bank Ekspor Impor Indonesia (1970-1973), Staf Pembukuan PT All Indonesian Enterprises (Allient) (1964-1971).

48

Direksi Barlian Halim

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1987. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2015. Sejak 2006 – 2015 berkarir di Danaman, terakhir menjabat sebagai Operation Risk Management Head - SEMM (Oktober 2012 – November 2015), sebelumnya sebagai Kepala Divisi Accounting Payment & Head CREM (April 2009 – Oktober 2012), Kepala Payment Centre, (April 2008 – April 2009), Branches & Head Office Control Head (Oktober 2006 – April 2008). Sejak tahun 2000 – 2006 menjabat sebagai Credit Division Head (Pejabat Eksekutif) di Bank Mayora Kantor Pusat Jakarta. Sebelumnya berkarir di Bank BCA kantor Pusat Jakarta sejak 1993 - 2000 dengan jabatan terakhir Audit Head. Sebelumnya berkarir di Bank BHS, sejak 1991-1993 dengan jabatan terakhir Audit Supervisor

Harry Abbas Direktur Kepatuhan

Kelahiran Jakarta 25 Desember 1966, menyelesaikan pendidikan formal di Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) bidang Manajemen Tata Perkantoran (1989). Memulai karirnya di perbankan sebagai Clerck di PT. Korea Exchance Bank Danamon (1994-1995), Senior Clerck PT Bank IBJ Indonesia (1995-2001), Senior Officer PT Bank Mizuho Indonesia (2001-2009), Head of Compliance Department (Pejabat Eksekutif) PT Bank ICBC Indonesia (2009-2016). Bergabung di Bank Harda Internasional Tbk sejak 21 September 2016.

David Fisher Kusnadi Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Mendapat gelar Sarjana di bidang Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995. Mengawali karirnya di PT Asuransi Wahana Tata bagian klaim (1990-1995). Selanjutnya menjadi pimpinan di PT Bank Central Asia Tbk KCP Pasar Baru Tangerang (1995-1999); Selanjutnya menjadi pimpinan KCP Mangga dua pada Bank Putra Multikarsa (1999-2000); Pimpinan KCP Muara Karang dan KCP RS Pantai Indah Kapuk pada PT Bank Danpac Tbk (2000-2005); Pimpinan KPO PT Bank Multicorp Tbk (2005-2008); Area Manager di PT Bank Windu Kentjana Tbk (2008-2016). Sejak Desember 2016 bergabung sebagai Direktur Perseroan.

49

Yohanes Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2000. Mengawali karirnya di Lippo Bank Cabang Kedoya sebagai supervisor operasional (1991-1994). Selanjutnya menjadi internal audit Lippo Bank Regional Daan Mogot (1994-1997); Account officer Lippo Bank Cabang Pluit (1997-1998); Cash officer manager Lippo Bank Cabang Atmajaya Pluit (1998-2000); Operation manager Bank Danpac Head Office Jakarta (2000-2004); Branch Manager Bank Century Cabang Kuningan (2004-2007); Regional head Bank Multicor Jakarta (2007-1008); Branch Support and Network Head PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk (2008-2010); Operation division head PT Bank China Construction Indonesia Tbk (2010-2017). Sejak 2017 bergabung sebagai Direktur Operasional Perseroan

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan:

Nama Perseroan PT Hakimputra Perkasa

Dewan Komisaris Bernardus Dwibyantoro KU - Novita Hakim K - Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo KI - Direksi Barlian Halim DU - David Fisher Kusnadi DB - Harry Abbas DK - Yohanes DO -

Keterangan: KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama K : Komisaris DO : Direktur Operasional KI : Komisaris Independen DK : Direktur Kepatuhan DB : Direktur Bisnis B. Tata Kelola Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0307/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 2 Juni Agustus 2016 dengan menunjuk Barlian Halim sebagai Direktur Kepatuhan Utama merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan. Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau perusahaan Publik tanggal 18 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroa;

penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

50

penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Alamat Corporate Secretary : Asean Tower Lantai 3, Jl. K.H Samanhudi No. 10 Jakarta Telp : 021-384 1178 Faks : 021-384 1022 E-mail : [email protected] Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan telah memiliki Piagam Komite Audit dan Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut: Ketua : Bernardus Dwibyantoro Anggota : Ignatius Sri Mulyanto Anggota : Slamet Agus Pramono

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

2. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa

5. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal

6. Menelaah terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik Satuan Kerja Audit Internal Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap (Strategic Bussiness Partner) untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan. Perseroan menempatkan Saudara Wan Maraden Sinaga sebagai Kepala Satuan Kerja Audit. Berikut adalah fungsi dan kerja Unit Audit Internal:

1. Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis asuransi melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan proaktif;

2. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Perusahaan;

51

3. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);

4. Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (risk management) dan pengendalian internal perseroan agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan perseroan dalam rangka mewujudkan perusahaan asuransi yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya dapat terpenuhi.

Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

Tugas Satuan Kerja Audit Intern:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Internal dan sistem manajemen risiko

sesuai dengan kebijakan perusahaan.

c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,

operasional, sumber daya mannusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada

semua tingkat manajemen.

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris.

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah

disarankan

g. Bekerjasama dengan komite audit

h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern 1. Memiliki kewenangan didalam akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan,

pegawai, asset dan kekayaan atau kepemilikan Perusahaan yang berkaitan dengan penugasan auditnya.

2. Menguji, memeriksa, dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen Perseroan, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (asset, kewajiban, modal, perhitungan laba/rugi, kontijensi dan komitmen) serta sumber daya manusia.

3. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit yang diambil oleh Auditee.

4. Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan obyek audit.

5. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern Perseroan.

6. Menetapkan competency profile dan key performance indicator Audit Intern dalam rekrutmen/seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang dilakukan terus menerus (continous improvement).

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (risk based audit) Komite Pemantau Risiko Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pemantauan Risiko Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah terakhir oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

52

Governance bagi Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan dengan No. 006/SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris dalam menilai pelaksanaan penerapan manajemen risiko di Perseroan yang mencakup antara lain:

i. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan kegiatan pelaksanaannya;

ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Susunan anggota komite pemantau risiko adalah sebagai berikut: Ketua merangkap anggota : Bernardus Dwibyantoro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.

007/SK-DIR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 Anggota : Slamet Agus Pramono berdasarkan Surat Keputusan Direksi

No.019/SK-DIR/IV/2015 tanggal 9 April 2015 Ignatius Sri Mulyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.045/SK-DIR/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014

Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 34/POJK.04/2014”) berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan 031/SK-DIR/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015. Adapun tugas dan tanggung jawa komite remunerasi dan nominasi, antara lain: a. terkait dengan fungsi Nominasi:

1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan

kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. terkait dengan fungsi Remunerasi: 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

struktur Remunerasi;

kebijakan atas Remunerasi; dan

besaran atas Remunerasi; 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi

yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo berdasarkan Surat

Keputusan Direksi No. 024/SK-DIR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Anggota : Rachman Hakim berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.

024/SK-DIR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Mariawati Tjitradinata berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.

046/SK-DIR/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.

53

C. Sumber Daya Manusia

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

31 Desember

Jenjang Pendidikan 2017 2016 2015

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

S2 dan S3 11 3,67 9 2,89 9 2,91

S1 171 57,00 185 59,49 169 54,69

Diploma 3 45 15,00 44 14,15 40 12,94

SLTA atau sederajat 73 24,33 73 23,47 89 28,80

<SLTA - - - 2 0,65

Total 300 100,00 311 100,00 309 100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

31 Desember

Jenjang Manajemen 2017 2016 2015


Direktur 4 1,33 3 0,97 3 0,97

Manager 59 19,67 66 21,22 64 20,71

Supervisor 15 5,00 14 4,50 16 5,18

Staff 222 74,00 228 73,31 226 73,14

Total 300 100,00 311 100,00 309 100,00

Komposisi Karyawan Menurut Usia

31 Desember

Usia 2017 2016 2015


> 50 th 32 10,67 22 7,07 21 6,80

41 – 50 th 99 33,00 104 33,44 102 33,01

31 – 40 th 102 24,00 98 31,51 91 29,45

26 – 30 th 51 17,00 57 18,33 95 30,74

< 25 th 16 5,33 30 9,65 - -

Total 300 100,00 311 100,00 309 100,00

Komposisi Karyawan Menurut Status

31 Desember

Kewarganegaraan 2017 2016 2015


Tetap 298 99,33 309 99,36 306 99,03

Tidak Tetap 2 0,67 2 0,64 3 0,97

Total 300 100,00 311 100,00 309 100,00

Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan Kesejahteraan Karyawan Perseroan memberikan beberapa fasilitas penunjang bagi kegiatan operasional karyawan, antara lain:

No. Fasilitas Level Manajemen

1. Motor dinas Messenger

54

2. Mobil dinas Direktur dan Manajer

3. Telepon genggam Direktur dan Manajer

4. Pakaian seragam Teller dan Customer Service

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

• Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya (minimal satu bulan gaji); • Pemberian bonus tahunan untuk karyawan; • Pemberian insentif akhir tahun bagi karyawan sesuai dengan penilaian kinerja tahunan; • Penyediaan fasilitas asuransi kesehatan bagi Karyawan yang meliputi fasilitas rawat inap; • Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui BPJS dan Aviva yang meliputi jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian; dan melahirkan bagi karyawati dan istri karyawan;

• Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan atau istri atau anak karyawan atau orangtua yang meninggal dunia;

• Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan atau anak karyawan yang menikah; • Pemberian tunjangan kesehatan mata bagi karyawan yang menggunakan kacamata; • Pemberian tunjangan kesehatan gigi bagi karyawan; • Pemberian tunjangan perjalanan dinas bagi karyawan yang ditugaskan; • Pemberian fasilitas pinjaman karyawan; • Pemberian tunjangan transportasi/ bensin pada Karyawan; • Pemberian tunjangan pada Teller.

Dalam pemberian upah kepada karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional yang telah ditetapkan di masing-masing daerah dimana Perseroan mempekerjakan karyawannya. Pengembangan dan Pelatihan Karyawan Perseroan menaruh perhatian khusus pada sumber daya manusianya sebagai aset yang menentukan kinerja dan pertumbuhannya, oleh karena itu Perseroan senantiasa mengadakan program pelatihan dan pengembangan baik rutin maupun non-rutin. Hal tersebut dibuktikan dengan sepanjang tahun 2017 Perseroan telah beberapa kali mengadakan dan/atau mengirimkan perwakilannya pada program pelatihan dan pengembangan baik yang diselenggarakan dari pihak internal. Berikut adalah beberapa contoh program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2017:

No. Program pelatihan dan pengembangan

Peserta Waktu Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan / Penyelenggara

1. In-house training: Building High Performance Team

Perwakilan seluruh divisi dari seluruh cabang

21 – 23 Maret 2017

Bogor

2. In-house training: Introduction Training

Perwakilan Front Liner dari seluruh

cabang

16 Agustus 2017 Kantor pusat

3. Effectiveness & Productivity Leadership – Leadership Forum

Pimpinan Cabang dan Pejabat

Eksekutif

8 – 9 September 2017

Bogor

4. Pelatihan Operasional Bank Tim Support Operasional Bank

13 - 15 Oktober 2017

Bogor

Serikat Pekerja Perseroan memiliki serikat pekerja dengan nama Serikat Karyawan PT Bank Harda Internasional (SEKAR-BHI) dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tanda bukti pencatatan No. 1924/-1.834.3 tanggal 28 Desember 2012.

55

Struktur Organisasi Perseroan Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

D. Keterangan Tentang Entitas Anak

Bahwa sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki penyertaan maupun investasi ekuitas pada perusahaan lain.

E. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat Pernyataan Direksi, Perseroan, pemegang saham maupun direksi dan komisaris secara pribadi, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan/mempengaruhi bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi di hadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial, serta Pengadilan lainnya (Pajak) serta tidak sedang dalam keadaan disomasi dari pihak lain dan/atau diberikan peringatan dan/atau dalam keadaan sengketa apapun yang mana atas hal tersebut dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan di kemudian hari.

E. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sehubungan dengan kegiatan usahanya Perseroan telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga antara lain adalah: Perjanjian pemberian kredit sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan diantaranya sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit (2) No 11 tanggal 27 Februari 2017 antara PT Bank Harda Internasional

sebagai Bank dan PT Equity Finance Indonesia sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Sheila Ersan Sugito SH., MKn., Notaris di Tangerang. Fasilitas : Pinjaman Aksep Menurun sebesar Rp. 8.000.000.000,- Jangka Waktu : Selama 33 bulan, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017

BOARD OF COMMISSIONER

PRESIDENT DIRECTOR

OPERATION & CREDIT

RISK DIRECTORBUSINESS DIRECTOR COMPLIANCE DIRECTOR

*) MARKETING

DIVISIONOPERATIONS

DIVISION

INFO. TECHNOLOGY

DIVISIONHUMAN RESOURCES

DIVISION

Commercial Funding

& Lending BusinessSoftware

Development

H/W &

Network Comm.

IT Operations &

Help Desk

Legal & Credit

Admin Support

- AUDIT COMMITTEE

- RISK OVERSIGHT MONITORING

COMMITTEE

- REMUNERATION & NOMINATION

COMMITTEE

- ASSET & LIABILITY COMMITTEE

- CREDIT POLICY COMMITTEE

- LOAN COMMITTEE

- RISK MANAGEMENT COMMITTEE

- STRATEGIC PLANNING & BUDGETING COMMITTEE

- HUMAN RESOURCES COMMITTEE

- INFO. TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

INTERNAL AUDIT

Compliance

Corporate Legal Credit Quality Control

& Monitoring

Recruitment &

Selection

Appraisal

System &

Procedures

Training &

Development

Risk

Management

*) TREASURY

DIVISION

Dealing Room

Treasury

Operation

Product Dev.

Promotion, & SQ

Remedial &

Asset Recovery Central Processing

Loan Admin.

Center

Credit Risk

& Review

Opr. Help Desk &

Call Center

CREDIT DIVISIONFINANCE, PLANNING

& CONTROL DIV.

Accounting & Tax

Banking Operation

ControlGeneral

Affairs

Cash & ATM

Center

Payroll and

HR Admin.

Application

Maintenance

Reporting CenterRetail Funding &

Lending Business

CBS Liason Officer

Central Bank Reporting

OJK / Bapepam

Reporting

Clearing Settlement

( BI-RTGS, SKN )

Back Office ( Sundries )

PT. BANK HARDA INTERNASIONALSTRUKTUR ORGANISASI

TAHUN 2016

BRANCHES

Date : 15 Juli 2016

Revisi : 0

Corporate Secretary

*) Untuk Treasury Division dan Marketing Division sementara sebelum ada Business Director

ada di bawah supervisi langsung President Director SUB BRANCHES

56

Bunga : 13,5 % pa Kewajiban Debitur :

1. Membayar bunga dan utang pokok 2. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan ruang lingkup usaha 3. Memberitahukan kepada Bank apabila ada perkara 4. Memberitahukan kepada Bank selambat lambatnya 7 hari kerja apabila

terjadi perubahan pengurus 5. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank apabila Debitur akan

melakukan perubahan pemegang saham.

Pembatasan Kepada Debitur :

1. Menjual harta kekayaan Debitur dan/atau memberikan jaminan 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin 3. Memperoleh pinjaman dari pihak lain 4. Melakukan merger, akuisisi 5. Membayar deviden dan/atau membayar pinjaman kepada para pemegang

saham 6. Meminjam atau menjaminkan barang yang sedang dijaminkan 7. Melakukan perubahan pemegang saham 8. Melakukan perubahan susunan pengurus 9. Mengajukan permohonan pailit 10. Melakukan likuidasi baik Debitur atau penjamin

Domisili Hukum: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

2. Akta Perjanjian Kredit No 32 tanggal 25 Agustus 2014 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dan PT Perdana Maju Utama sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Hasannusi SH Notaris di Tangerang.

Fasilitas : Pinjaman dengan Angsuran sebesar Rp. 15.000.000.000,- Jangka Waktu :

a. Tahap 1 sebesar Rp.8.000.000.000,- selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014;

b. Tahap 2 selama 60 bulan, dan sudah harus dibayar lunas padas 25 Agustus 2019.

Suku Bunga : 14 % pa Kewajiban Debitur :

1. Membayar utang bunga dan pokok 2. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan ruang lingkup usaha 3. Debitur wajib menyerahkan Surat Pengosongan yang ditandatangani oleh

penyewa apabila jaminan disewakan 4. Memberitahukan kepada Bank apabila ada perkara


1. Menjual harta kekayaan Debitur dan/atau memberikan jaminan 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin 3. Memperoleh pinjaman dari pihak lain 4. Meminjam atau menjaminkan barang yang sedang dijaminkan 5. Menyewakan jaminan

57

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

3. Akta Perjanjian Kredit No 16 tanggal 20 Juli 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dan Tuan Sutiono sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH Notaris di Jakarta Fasilitas : PRK sebesar Rp. 2.000.000.000,- Jangka Waktu : 12 bulan, sampai dengan 20 Juli 2018






Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

4. Akta Perjanjian Kredit No 17 tanggal 20 Juli 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dan Tuan Sutiono sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH Notaris di Jakarta. Fasilitas : Pinjaman Dengan Angsuran sebesar Rp. 3.500.000.000,- Jangka Waktu : 96 bulan, sampai dengan 20 Juli 2025







5. Akta Perjanjian Kredit No 18 tanggal 20 Juli 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dan Tuan Sutiono sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH Notaris di Jakarta.

58

Fasilitas : Pinjaman dengan Angsuran (2) sebesar Rp. 7.500.000.000,- Jangka Waktu :

1. Tahap I selama 96 bulan, sampai dengan 20 Juli 2025; 2. Tahap 2 selama 94 bulan, sampai dengan 2 Juli 2025







6. Akta Perjanjian Kredit No 16 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Anna Wong SH Notaris di Jakarta antara antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dan CV Tosa Hidayah sebagai Debitur. Fasilitas : Pinjaman Modal Kerja Angsuran sebesar Rp. 2.500.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 18 November 2019 Suku Bunga : 14 % pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Depok di Depok.

7. Akta Perjanjian Kredit No 30 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dihadapan Sheila Ersan Sugito SH Notaris di Tangerang Selatan antara antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dan Tuan Albeth Tirta Yahya sebagai Debitur.

Fasilitas : Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp. 4.800.000.000,-

59

Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 27 April 2022 Suku Bunga : 13,5 % pa Kewajiban Debitur :






8. Akta Perjanjian Kredit No 15 tanggal 17 Maret 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Tuan Fery Wijaya Kurniawan sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH Notaris di Jakarta. Fasilitas : KPR sebesar Rp. 1.250.000.000,- Jangka Waktu : 120 bulan, sampai dengan 17 Maret 2027 Suku Bunga : 13,75 % pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negerai Jakarta Utara di Jakarta

9. Akta Perjanjian Kredit No 14 tanggal 7 April 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Ika Mazia Priyanti sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Sheila Ersan Sugito SH MKn., Notaris di Tangerang. Fasilitas : Pinjaman Modal Kerja Angsuran sebesar Rp. 1.750.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 7 April 2022 Suku Bunga : 14 % pa Kewajiban Debitur :

1. Membayar utang bunga dan pokok 2. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan ruang lingkup usaha

60

3. Debitur wajib menyerahkan Surat Pengosongan yang ditandatangani oleh penyewa apabila jaminan disewakan

4. Memberitahukan kepada Bank apabila ada perkara




10. Akta Perjanjian Kredit No 24 tanggal 21 Juni 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Ika Mazia Priyanti sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Sheila Ersan Sugito SH MKn., Notaris di Tangerang. Fasilitas : Pinjaman Modal Kerja Angsuran sebesar Rp. 250.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 21 Juni 2022 Suku Bunga : 15 % pa Kewajiban Debitur :






11. Akta Perjanjian Kredit No 21 tanggal 26 Mei 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Ivan Prasetya sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH MKn., Notaris di Jakarta. Fasilitas : Pinjaman dengan Angsuran sebesar Rp. 500.000.000,- Jangka Waktu : 36 bulan, sampai dengan 26 Mei 2020 Suku Bunga : 12,75 % pa Kewajiban Debitur :




61



12. Akta Perjanjian Kredit No 16 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Suginto sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH MKn., Notaris di Jakarta. Fasilitas : PRK sebesar Rp. 2.000.000.000,- Jangka Waktu : 12 bulan, sampai 9 juni 2018 Suku Bunga : 13,5% pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta

13. Perjanjian Kredit No 007/PK/KPO/KRA/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Agus Karya sebagai Debitur yang dibuat dibawah tangan dan meterai cukup. Fasilitas : Kredit Refinancing Angsuran sebesar Rp. 350.000.000,- Jangka Waktu : 120 bulan, sampai dengan 24 Agustus 2027 Suku Bunga : 10% pa Kewajiban Debitur :


penyewa apabila jaminan disewakan 4. Memberitahukan kepada Bank apabila ada perkara 5. Melunasi Kartu Kredit BCA dan BNI


1. Menjual harta kekayaan Debitur dan/atau memberikan jaminan 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin 3. Memperoleh pinjaman dari pihak lain

62

4. Meminjam atau menjaminkan barang yang sedang dijaminkan 5. Menyewakan jaminan

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Kota Depok di Depok.

14. Perjanjian Kredit No 009/PK/TA/PRK/IX/2017 tanggal 6 September 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Andre Utama Thio sebagai Debitur yang dibuat dibawah tangan dan meterai cukup. Fasilitas : PRK sebesaar Rp. 300.000.000,- Jangka Waktu : 12 bulan, sampai dengan 6 Agustus 2018 Suku Bunga : TD+1,5% pa Kewajiban Debitur :






15. Perjanjian Kredit No 004/PK/MK/KPR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Efendi sebagai Debitur yang dibuat dibawah tangan dan meterai cukup. Fasilitas : KPR, sebesar Rp.250.000.000,- Jangka Waktu : 120 bulan, 2 Juni 2027 Suku Bunga : 13% pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.

63

16. Perjanjian Kredit No 002/PK/JTN/KPR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Endah Murdiati sebagai Debitur yang dibuat dibawah tangan dan meterai cukup.

Fasilitas : KPR, sebesar Rp.500.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 25 Juli 2022 Suku Bunga : 13,5% pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Kota Bekasi di Bekasi

17. Akta Perjanjian Kredit No 13 tanggal 14 Februari 2017 antara PT Bank Harda Internasional

sebagai Bank dengan Irmawaty sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH MKn., Notaris di Jakarta

Fasilitas : KPR, sebesar Rp.700.000.000,- Jangka Waktu : 96 bulan, sampai 14 Februari 2025 Suku Bunga : 13,5% pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta

18. Akta Perjanjian Kredit No 30 tanggal 24 Agustus 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Kwee Lily sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Anna Wong SH MKn., Notaris di Jakarta.

64

Fasilitas : Pinjaman Modal Kerja Angsuran sebesar Rp. 800.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 24 Agustus 2022 Suku Bunga : 14% pa Kewajiban Debitur :






19. Perjanjian Kredit No 001/PK/MK/KRA/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 antara PT Bank Harda Internasional sebagai Bank dengan Paula Helmond Intani sebagai Debitur yang dibuat dibawah tangan dan meterai cukup.

Fasilitas : Kredit Refinancng Angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- Jangka Waktu : 120 bulan, sampai dengan 17 Maret 2027 Suku Bunga : 14% pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Kota Bekasi di Bekasi.

20. Perjanjian Kredit No 001/PK/TNA/KRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 antara PT Bank

Harda Internasional sebagai Bank dengan Toto Munandar sebagai Debitur yang dibuat dibawah tangan dan meterai cukup. Fasilitas : Kredit Refinancing Angsuran Rp. 500.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan, sampai dengan 13 Januari 2022 Suku Bunga : 13,5 % pa Kewajiban Debitur :

1. Membayar utang bunga dan pokok

65

2. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan ruang lingkup usaha 3. Debitur wajib menyerahkan Surat Pengosongan yang ditandatangani oleh




Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

F. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sehubungan dengan kegiatan Perseroan telah menandatangai Perjanjian-perjanjian dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit No 1 tanggal 6 Agustus 2014 antara PT Bank Harda Internasional

sebagai Bank dan Ny. Leny Hakim sebagai Debitur yang dibuat dihadapan Hasannusi SH Notaris di Tangerang.

Fasilitas : Pinjaman dengan Angsuran sebesar Rp. 3.400.000.000,- Jangka Waktu : 60 bulan terhitung sejak 6 Agustus 2014 Suku Bunga : 15 % pa Kewajiban Debitur :





Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Tangerang

2. Akta Perjanjian Kredit No 103 tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita SH., Notaris di Jakarta antara PT Alter Abadi Tbk., sebagai Debitur dan PT Bank Harda Internasional Tbk., sebagai Bank dan PT Kaolindo Sakti Perkasa Tbk., dan PT Nipsea Martapura sebagai Penjamin 1 dan Tuan Rachman Hakim sebagai Penjamin 2

Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran untuk modal kerja sebesar Rp.15.000.000.000,- Jangka Waktu : Terhitung sejak 29 Mei 2017 sampai 29 Mei 2018 Bunga : 13 % pa Kewajiban Debitur :

66

1. Membayar bunga dan/atau pokok hutang 2. Wajib melakukan pengikatan jaminan 3. Memberikan ijin kepada Bank untuk memasuki tempat atau bangunan

dimana barang jaminan berada 4. Memberitahukan kepada Bank apabila terjadi perubahan ruang lingkup

usaha 5. Menyerahkan laporan keuangan terhitung sejak tahun 2017 6. Menyampaikan kepada Bank apabila terjadi proses perkara 7. Selama perjanjian berlangsung wajib menutup asuransi melalui Bank


1. Menjual harta kekayaan Debitur dan/atau memberikan jaminan 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin 3. Memperoleh pinjaman dari pihak lain 4. Melakukan merger, akuisisi 5. Membayar deviden dan/atau membayar pinjaman kepada para pemegang

saham 6. Meminjam atau menjaminkan barang yang sedang dijaminkan 7. Melakukan perubahan pemegang saham 8. Melakukan perubahan susunan pengurus 9. Mengajukan permohonan pailit 10. Melakukan likuidasi baik Debitur atau penjamin

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Tanjung Pandan di Belitung

G. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASASI PERSEROAN H. Aset Tetap Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2017, dengan nilai buku sebesar Rp32.682 juta: Tanah Yang dimiliki dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

No HGB/Desa Tanggal

Dikeluarkan Sertifikat

Luas (M2 )

Lokasi Tanggal

Berakhir Hak

Gambar Situasi/ Surat Ukur

No Tanggal

Hak Guna Bangunan No.535,

Kotamadya Surabaya

29 Agustus 1994

116 m2

Jl. Rajawali, Kelurahan Krembangan Selatan,

Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, propinsi

Jawa Timur

17 Oktober 2030

361/1994 5 Agustus

1994

Hak Guna Bangunan No.1483, Kota Jakarta Barat

7 Agustus 1991

80 m2

Jl.KH. Mohamad Mansyur No.120, Kecamatan Tambora,

Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

26 Oktober 2027

34/1991 12 juli 1991

Hak Guna Bangunan No.566, Kotamadya Jakarta

Utara

11 April 2006 100 m2

Jl. Pluit Karang No. 26 Blok CC-5-s Kav.No. 44, Kelurahan Pluit,

Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara,

Propinsi DKI Jakarta

25 Agustus 2027

04821/pluit/2005

10 Oktober 2006

Hak Guna Bangunan No.1576,

Kotamadya Tangerang

25 Maret 1997 168 m2 Desa Cimone, Kecamatan

Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa barat

26 Februari 2036

2209/1997 25 maret

1997

Bangunan Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 6 bidang tanah yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan ijin pemakaian tanah, sebagai berikut:

67

No. Kantor Cabang Lokasi Jangka Waktu Status

1 Panglima Polim Ruko Grand Panglima Polim Kaveling No. 19, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan Luas 90 M2

25 tahun, berlaku sampai dengan 29

Mei 2027

Akta Pengoperan Hak No. 14 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat dihadapan notaris Nany Angkasa, S.H., notaris di Tangerang. Ruko ini dengan status dikuasai.

2 Tangerang Desa Cimone, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa barat. Dengan luas 168 M2

20 tahun, berlaku sejak tanggal 24 November 1997

sampai dengan 6 Februari 2036

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1576 atas Akta Jual Beli No659/119/tangerang tanggal 24 November 1997 di buat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tangerang

3 Surabaya Rajawali Di Jl Rajawali, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, propinsi Jawa Timur. Dengan Luas tanah 116 M2

20 tahun, berlaku sampai dengan 17

Oktober 2030

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 535 atas Akta Jual Beli No. 121/2004 tanggal 11 Agustus 2004 di buat oleh Ariyani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya

4 Jembatan Lima Jalan KH. Mohamad Mansyur No. 120, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Dengan Luas 80 M2

20 (dua puluh) tahun, berlaku sampai

dengan 26 Oktober 2027

sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1483 atas Akta Jual Beli No. 5/Tambora/1997 tanggal 30 Mei 1997 di buat oleh paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta

5 Muara Karang Jalan Pluit Karang No. 26 Blok CC-5-s Kav. No. 44, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta. Dengan Luas 100 M2

20 (dua puluh) tahun, berlaku sampai

dengan 25 Agustus 2027

sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2002 tanggal 25 Februari 2002 di buat oleh Inggraini Yamin, S.H., PPAT di Jakarta

6 Kantor Kas Tanah abang

Jalan Fachrudin 36 Blok A No. 16-17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan Luas 25,21 M2

20 (dua puluh tahun) berlaku sampai

dengan 9 Agustus 2033

Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha No. 065666 tanggal 21 September 2017 yang dikeluarkan oleh PD Pasar Jaya, Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha No. 01.01.15764 berlaku sampai dengan 1 Oktober 2018.

Kendaraan Bermotor

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 22 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 21 unit roda dua, dan 1 unit roda 4 I. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan 1. Umum Perseroan merupakan Bank umum swasta yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993 berdasarkan akte No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito. Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama Bank Arta Griya yang kemudian berubah menjadi Bank Harda Griya pada tanggal 16 Januari 1993. Selanjutnya Perseroan merubah namanya menjadi Bank Harda Internasional pada tanggal 10 Desember 1996 dan menggunakan nama tersebut hingga saat ini.

68

Perseroan berfokus pada penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komersial terutama pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, dan properti. Perseroan juga melengkapi produk dan layanannya dengan pinjaman atau kredit bagi perusahaan dan perorangan. Perseroan resmi beroperasi pada tanggal 10 Oktober 1994 dengan kantor pusatnya saat itu di Jl. Pinangsia III No. 27, Jakarta. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis Perseroan, pada bulan Agustus 1995, kantor Pusat Perseroan berpindah lokasi ke Grand Boutique Centre Blok B No. 3-4, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Utara 14430. Pada tahun 1996 Perseroan mulai melakukan ekspansi di daerah Jakarta dengan membuka 3 Cabang Pembantu, yaitu cabang pembantu Fatmawati, Kelapa Gading, dan Tanah Abang. Selanjutnya pada tahun 1997, Perseroan kembali menambah 4 cabang pembantu di Jakarta, yakni Daan Mogot, Muara Karang, Jembatan Lima, dan Jatinegara. Baru pada tahun 2002, Perseroan mulai berekspansi ke luar daerah Jakarta dengan membuka cabang di kota Surabaya, diikuti dengan pembukaan cabang Bandung pada tahun 2003, Solo dan Pontianak pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 Perseroan kembali berekspansi dengan membuka 4 cabang, yakni Tangerang, Surabaya - Rajawali, dan Pekanbaru, serta cabang pembantu Bekasi. Demi semakin meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun efektifitas kerja karyawan, pada tanggal 10 Desember 2007, Kantor Pusat Operasional dan Non Operasional berpindah lokasi ke Asean Tower Lt. 1, 2 & 3 Jl. K.H. Samanhudi No. 10 – Jakarta Pusat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia. Berikut adalah Tabel jaringan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Perseroan:

No. Perijinan Kota Lokasi

1. Kantor Pusat Jakarta Asean Tower Lantai 2-3, Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Jakarta 10710

2. Kantor Pusat Operasional

Jakarta Asean Tower Lantai 1, Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Jakarta 10710

3. Kantor Kas Jakarta - Cengkareng

Komplek Taman Palem Lestari Blok E9/1 Cengkareng, Jakarta Barat 11730

4. Kantor Kas Jakarta - Tanah Abang

Pasar Tanah Abang Blok A Lt. Basement I Los F No.83, Jakarta Pusat 10250

5. Kantor Cabang Pembantu

Jakarta - Panglima

Polim

Grand Panglima Polim Kav. 19 Jl. Panglima Polim Raya Jakarta Selatan 12130


Jakarta - Kelapa Gading

Jl. Boulevard Barat Komplek Ruko Inkopal Blok C No. 30 Kelapa Gading,

7. Kantor Cabang Jakarta - Tanah Abang

Jl. Fachrudin 36 Blok A No.16-17 Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat 10250


Jakarta - Gajah Mada

Jl. Lindeteves Trade Center Jl. Hayam Wuruk No. 127 Lantai GF2 Blok RA I/68 dan Blok C 30/8, Jakarta Barat


Jakarta - Pluit Jl. Pluit Karang Raya No.26 Blok CC 5 Selatan Kav.44 , Jakarta 14440


Jakarta – Jembatan

Lima

Jl. K.H. Moh. Mansyur No.120D Jembatan Lima, Jakarta 11210


Jakarta – Jatinegara

Jl. Otista Raya No. 40-A, Jakarta Timur

69


Bekasi Jl. Cut Mutia Blok A No.4 Ruko Pusat Mega , Bekasi Timur

13. Kantor Cabang Tangerang Jl. Merdeka, Plaza Merdeka Mas C1-2 Cimone , Tangerang 15114

14. Kantor Cabang Surabaya Komplek Pertokoan RMI Jl. Bratang Binangun Blok J3 Surabaya 60284

15. Kantor Cabang Surabaya – Rajawali

Jl. Rajawali No.49M Surabaya Utara

16. Kantor Cabang Bandung Jl. Jend. Sudirman No.91C Capitol Plaza, Bandung

17. Kantor Cabang Solo Jl. Gatot Subroto No.190 A-B , Solo

18. Kantor Cabang Pontianak Jl. Imam Bonjol No.567 , Pontianak

19. Kantor Cabang Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No.68E-F Pekanbaru - Riau

2. Kegiatan Usaha Perseroan menyediakan berbagai produk dan jasa layanan perbankan baik berupa simpanan maupun pinjaman. Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya seperti safe deposit box (SDB), dan money changer. Produk-produk perbankan yang ditawarkan Perseroan, antara lain: 2.1. Penghimpunan Dana Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui pembangunan jaringan distribusi berupa jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk menjangkau calon nasabah di daerah-daerah potensial. Perseroan telah meluncurkan beberapa produk guna menghimpun dana masyarakat, antara lain:

a) Tabungan Saat ini Perseroan memiliki tiga jenis produk tabungan, yang masing-masing berupa simpanan uang tunai pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Masing-masing jenis tabungan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda disesusaikan dengan kebutuhan para nasabah.

Ketiga produk tabungan Perseroan, antara lain:

Tabungan Harda Tabungan khusus bagi nasabah yang menginginkan kepraktisan, suku bunga tinggi sejak awal pembukaan rekening dan adanya ketidakterbatasan dalam penarikan tunai serta mutasi rekening dalam bentuk rekening koran.

Tabungan Super Tabungan dengan sistem bunga berjenjang yang progresif dan kompetitif melalui buku tabungan, sehingga terdapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bunga yang lebih besar.

Tabunganku Tabungan perorangan dengan persyaratan yang mudah, setoran yang ringan, serta bebas biaya administrasi bulanan, sehingga mudah terjangkau oleh semua kalangan. Namun, tidak dilengkapi fasilitas kartu ATM.

b) Giro

Giro adalah rekening yang digunakan oleh para pengusaha untuk menampung hasil transaksi maupun sebagai media penyimpanan dana sementara yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usahanya.

70

Perseroan menawarkan dua produk Giro yang memiliki karakteristik tersendiri, antara lain:

Giro Rekening Giro yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang memiliki keunggulan perhitungan jasa giro dilakukan secara progresif sesuai dengan jumlah saldo, dimana untuk perorangan dapat dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM.

Giro Maxima Giro yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha yang menginginkan bunga setinggi bunga deposito tetapi sefleksibel tabungan.

c) Deposito

Simpanan yang sifatnya lebih permanen dibanding simpanan dalam bentuk tabungan karena sifat penempatannya sesuai dengan kesepakatan antara deposan sebagai penyimpan dana dengan Bank. Terdapat dua jenis produk deposito, antara lain:

Deposito on Call Produk deposito dengan jangka waktu penempatan di bawah 1 bulan dengan nilai nominal minimal RP500 juta dimana suku bunganya mengikuti kondisi Pasar Uang Interbank Money Market.

Deposito Berjangka Produk deposito berjangka dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dan memberi jaminan keamanan dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan, dengan penempatan minimal Rp5 juta.

Tabel berikut menujukkan perkembangan penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan 31 Desember

2017 2016 2015

Giro 155.359 130.798 138.370

Tabungan 115.661 109.667 102.300

Deposito 1.471.712 1.328.013 1.353.523

Total 1.742.732 1.568.478 1.594.192

Mayoritas DPK adalah dalam bentuk deposito. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito merupakan yang terbesar antara lain disebabkan produk ini memberikan pendapatan bunga bagi nasabah yang lebih besar dibanding produk Perseroan lainnya.

2.2. Penyaluran Dana Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit. Perseroan telah meluncurkan berbagai macam produk penyaluran dana ke masyarakat sebagai berikut:

1) Kredit Modal Kerja a. Pinjaman Aksep

Merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang bersifat Insidentil dan tidak terlampau fluktuatif yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan peberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank.

b. Pinjaman Rekening Koran

71

Merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang sifatnya sangat fluktuatif, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank.

2) Kredit Investasi a. Pinjaman dengan Angsuran

Merupakan kredit investasi jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai investasi yang pelunasannya diharapkan berasal dari hasil investasi tersebut atau untuk refinancing/leaseback.

b. Kredit Investasi Kendaraan Bermotor Merupakan kredit investasi jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha (investasi) atau untuk tujuan komersial/ disewakan (rental) dimana pelunasan kredit diharapkan berasal dari hasil investasi tersebut.

3) Kredit Konsumer:

a. Kredit Pemilikan Rumah Merupakan kredit konsumtif jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti residential baru atau bekas untuk dipergunakan sendiri.

b. Kredit Pemilikan Mobil

Merupakan kredit konsumtif jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Kredit Multi Fungsi Merupakan kredit konsumsi jangka menengah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dana pemohon kredit seperti kebutuhan modal kerja, investasi ataupun untuk kebutuhan konsumsi lainnya dan pemberiannya tanpa harus adanya agunan.

4) Kredit Lainnya

a. Bank Garansi Jaminan dalam bentuk warkat atau surat yang diterbitkan oleh Bank, dimana Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada penerima jaminan apabila dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat yang telah ditetapkan pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban (wan prestasi).

Tabel berikut menujukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015.



2017 % 2016 % 2015 %

Giro pada Bank Indonesia

86.306 3,99 99.901 5,33 120.675 6,26

Giro pada Bank Lain 11.848 0,55 14.240 0,76 2.112 0,11

Penempatan pada BI & Bank Lain

221.686 10,26 234.945 12,53 171.253 8,88

Efek-efek 123.692 5,72 109.476 5,84 180.165 9,34

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

- - 37.602 2,01 - -

Kredit yang diberikan - bersih

1.717.957 79,48 1.379.143 73,54 1.454.447 75,41

Jumlah 2.161.488 100,00 1.875.306 100,00 1.928.652 100,00

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan berfokus pada penyaluran kredit UMKM dan komersial pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, properti, dan penyediaan akomodasi, makan, dan minum. Demikian juga di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM.

72

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi:

Sektor Ekonomi

31 Desember

2017 2016 2015

Nilai % Nilai % Nilai %

Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan

77.402 4,45 3.822 0,27 2.962 0,20

Perikanan 19.681 1,13 6.130 0,44 9.199 0,61

Pertambangan Dan Penggalian

44.910 2,58 18.157 1,30 21.353 1,42

Industri Pengolahan 217.850 12,53 137.395 9,82 147.266 9,78

Listrik, Gas dan Air 3.062 0,18 - 0,00 269 0,02

Konstruksi 10.831 0,62 16.407 1,17 44.842 2,98

Perdagangan Besar Dan Eceran

771.591 44,37 662.662 47,39 730.611 48,53

Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum

179.124 10,30 85.912 6,14 119.673 7,95

Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi

17.721 1,02 26.325 1,88 26.616 1,77

Perantara Keuangan 115.465 6,64 182.629 13,06 147.660 9,81

Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan

129.688 7,46 119.559 8,55 110.300 7,33

Jasa Pendidikan 18.830 1,08 5.787 0,41 1.133 0,08

Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial

1.684 0,10 4.529 0,32 3.046 0,20

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan

29.215 1,68 18.748 1,34 9.857 0,65

Lainnya 102.041 5,87 110.402 7,89 130.547 8,67

Sub-jumlah 1.739.097 100,00 1.398.464 100,00 1.505.335 100,00

Cadangan kerugian penurunan nilai

(21.140) (19.322) (50.887)

Jumlah kredit bersih 1.717.957 1.379.143 1.454.447

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan Jangka Waktu:

Jangka Waktu

31 Desember

2017 2016 2015

Nilai % Nilai % Nilai %

Sampai dengan 1 tahun 781.386 44,93 616.646 44,09 677.193 44,99

Lebih dari 1 - 2 tahun 122.061 7,02 77.626 5,55 57.528 3,82

Lebih dari 2 - 5 tahun 409.759 23,56 416.628 29,79 475.164 31,56

Lebih dari 5 tahun 425.892 24,49 287.565 20,56 295.449 19,63

Jumlah 1.739.097 100,00 1.398.464 100,00 1.505.434 100,00


(21.140) (19.322) (50.887)

Jumlah Kredit yang diberikan - bersih

1.717.957 1.379.143 1.454.447

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan Jenis Kredit:

Jenis

31 Desember

2017 2016 2015

nilai % nilai % Nilai %

Modal Kerja 1.244.622 71,57 960.924 68,71 940.069 62,45

Investasi 392.434 22,56 327.139 23,39 434.775 28,88

Konsumsi 102.041 5,87 110.402 7,90 130.490 8,67

Jumlah 1.739.097 100,00 1.398.464 100,00 1.505.335 100,00


(21.140) (19.322) (50.887)

73

Jumlah kredit - bersih

1.717.957 1.379.143 1.454.447

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang, 2.3. Kebijakan dalam Pemberian dan Pengawasan Kredit Kebijakan Perseroan dalam Proses Pemberian dan Pengawasan Kredit adalah sebagai berikut: 1) Account Officer: bertugas menerima permohonan kredit, dan selanjutnya mengumpulkan data

pemohon untuk keperluan pengecekan di BI dan permohonan penilaian agunan. Selain itu juga bertugas untuk menyiapkan Proposal Permohonan kredit (PPK) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK).

2) Credit Appraisal & Investigation Department: bertugas untuk memeriksa data pemohon di BI, dan melakukan proses penilaian agunan baik secara internal maupun melalui pihak eksternal (KJPP).

3) Credit Reviewer & Credit Support Division: bertugas mereview PPK dan MAK, untuk selanjutnya mengajukan pengujian kepatuhan dari Direktur Kepatuhan untuk sejumlah pinjaman yang melebihi Rp 5 Miliar.

4) Komite Kredit: bertugas untuk melakukan pembahasan proposal kredit dan memutuskan persetujuan atas jenis dan jumlah kredit yang akan diberikan.

5) Dewan Komisaris: untuk sejumlah pinjaman dengan nilai Rp 5 milyar ke atas wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris.

6) Credit Legal & Admin: bertugas membuat Syarat dan Ketentuan Kredit (SKK) sesuai keputusan kredit komite, menerbitkan Memorándum Internal Disbursement (MID) serta surat penawaran kepada calon nasabah yang permohonan kreditnya telah disetujui, untuk selanjutnya dilakukan pengikatan perjanjian kredit melalui Notaris.

7) Credit Quality Monitoring: bertugas menerbitkan Kartu Pusat Data Kredit, memantau pembayaran pinjaman, meberikan peringatan dan menindaklanjuti penyimpangan serta persyaratan kredit.

2.4. Produk dan Jasa Lainnya

Selain produk-produk kredit & tabungan, Perseroan juga menyediakan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

a) ATM (dengan jaringan ALTO) Fasilitas ATM dengan jaringan ALTO yang ditujukan untuk memberi kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, baik tarik tunai, informasi saldo maupun transfer antar rekening Bank anggota ALTO secara online melalui jaringan ATM ALTO selama 24 jam termasuk transaksi dengan jaringan-jaringan ATM lainnya, seperti ATM Bersama dan ATM Prima. ALTO memiliki jaringan lebih dari 1.000 jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

b) Safe Deposit Box Fasilitas untuk memberikan jaminan keamanan bagi nasabah untuk penyimpanan barang-barang berharganya.

c) Authorized Money Changer Fasilitas untuk perdagangan jual-beli mata uang asing/ valas.

74

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

a) Dukungan Pemegang saham dan grup usaha yang solid. Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham utama yang ditunjukkan melalui dukungan permodalan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan-penambahan modal disetor yang dilakukan selama ini. Selain itu dukungan network dari pemegang saham yang bergerak pada sektor riil juga membuka akses bagi Perseroan untuk memperluas penyaluran kreditnya.

b) Perseroan memiliki Kualitas aset yang baik

Perseroan memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/ CAR) pada 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 21,08%. Rasio CAR tersebut masih lebih tinggi dari persyaratan yang ditetapkan OJK yaitu sebesar 8%.

Dari sisi penyaluran kredit, Perseroan memiliki rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) pada 3 tahun terakhir rata rata sebesar 2,75%. Dengan nilai NPL yang masih dibawah 3%, hal tersebut mengindikasikan kualitas aset dan pengelolaan risiko kredit yang baik dari Perseroan.

c) Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari Media Bonafide dan terpercaya

Kinerja Perseroan telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pihak ketiga, antara lain, Info Bank Award pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan Golden Throphy pada tahun 2005 sebagai Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan selama lima tahun berturut-turut dari Majalah Infobank. Pada tahun 2012, Perseroan memperoleh penghargaan sebagai Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangannya dari Majalah Infobank. Terakhir pada tahun 2017 Perseroan memperoleh penghargaan “Most Reputable Companies Banking Sector with Core Banking Below Rp1 T” pada Corporate Reputation Award 2017.

d) Manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidangnya

Perseroan memiliki manajemen yang profesional dan berpengalaman selama puluhan tahun di bidang industri perbankan. Hal tersebut memberikan Perseroan pemahaman lebih tentang seluk beluk kegiatan usaha dan industri perbankan agar dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan dalam persaingan di industri ini.

e) Basis Pelanggan yang loyal

Berdasarkan data yang dianalisa oleh Perseroan, terlihat bahwa Perseroan memiliki basis pelanggan yang loyal, yang salah satunya ditunjukkan dengan indikator tingkat perpanjangan deposito mencapai 90%.

f) Perseroan memiliki sistem teknologi Informasi yang maju dan modern

Dengan pembaharuan sistem teknologi informasi (core banking system Temenos T-24) yang diaplikasikan oleh Perseroan sejak 2014, Perseroan telah mampu untuk mengembangkan produk dan kinerja usaha perbankannya, serta mengantisipasi perkembangan perbankan modern.

4. Strategi Usaha Menyusun kebijakan target pasar yang tepat Perseroan akan meninjau ulang target pasar, segmentasi, dan risk appetite nya sehingga sesuai dengan kompetensi dan peluang yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berencana akan melakukan repositioning business dengan berfokus pada segmen Retail dan Commercial.

75

Memperkuat struktur permodalan Guna mendukung perkembangan bisnis, pemenuhan regulasi, serta menjaga tingkat kepercayaan public, Perseroan beranggapan bahwa struktur permodalan yang kuat mermiliki peran yang sangat strategis. Untuk itu Perseroan berusaha memperkuat permodalan dengan cara penyetoran modal tambahan dari Pemegang Saham dan strategi peningkatan modal lainnya melalui IPO dan PMHEMTD. Selain itu Perseroan juga akan terus menjaga rasio-rasio efisiensi agar meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba ditahan Perseroan. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Perseroan yang Maju dan Modern Dengan pengimplementasian core banking system dari eBank ke Temenos diharapkan dapat mendukung Perseroan untuk lebih mumpuni dan mampu menjawab tantangan bisnis di masa depan. Pengembangan teknologi ini akan meningkatkan kemampuan Bank dari sisi pengendalian, kecepatan transaksi (real time response) dan transaksi, akurasi, integrated process, pengelolaan data nasabah dan pengelolaan MIS. Selain itu dengan perubahan teknologi ini maka pengembangan fitur produk akan menjadi lebih flexible. Teknologi yang efisien dan terintegrasi memungkinkan Bank untuk tumbuh dan melakukan pengembangan bisnis yang hampir tidak terbatas demi peningkatan kualitas pelayanan dan efesiensi kegiatan operasionalnya. Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Perseroan berkeyakinan SDM merupakan modal utama Bank dalam mencapai kemajuan usaha yang berkesinambungan. Untuk itu, manajemen SDM yang baik dan berkualitas menjadi kebutuhan mutlak. Terlebih di tengah persaingan yang semakin ketat, SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bisnis. Upaya pengembangan pengetahuan karyawan selalu disesuaikan dengan rencana dan strategi Perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kredit, pemasaran dan operasi, risk management serta kepemimpinan. Peningkatan Sistem Pengendalian Perseroan Fungsi sistem pengendalian akan dikembangkan melalui kerjasama dari 3 (tiga) unit yang saling mendukung yaitu SKAI, SKMR, dan Kepatuhan. Termasuk didalamnya adalah peran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko pada tingkat organ Komisaris yang berdasarkan Governance Control System (GCG). Prinsip GCG akan terus dijunjung tinggi oleh setiap organ Perseroan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan GCG baik yang sudah ditetapkan oleh kebijakan internal Perseroan ataupun ketentuan-ketentuan lainnya. 5. Persaingan Usaha dan Pengembangan Bisnis Berdasarkan data Bank Indonesia bulan Desember 2017, pangsa pasar Perseroan terhadap total pangsa pasar Bank Umum Swasta Nasional Non-devisa berdasarkan Nilai Aset, Kredit, dan DPK berturut-turut adalah 2,79%, 2,93%, dan 2,67%. Perseroan berfokus pada penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komersial terutama pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, properti, dan penyediaan akomodasi, makan, dan minum. Guna mengantisipasi persaingan dan meningkatkan hasil kegiatan usaha, Perseroan melakukan strategi Pengembangan Bisnis sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas tenaga Marketing 2. Pengembangan kredit secara cepat, efisien, aman, dan kompetitif 3. Pengembangan Dana Pihak Ketiga yang bersifat low cost funding (berupa giro dan tabungan) 4. Peningkatan Brand awareness dengan melakukan positioning dan branding merk dan logo

Perseroan 5. Pengembangan kompetensi Karyawan 6. Pemanfaatan Teknologi sebagai penunjang berbagai akifitas perbankan seperti diantaranya

transaksi electronic banking.

76

6. Prospek Usaha Prospek Makroekonomi Kinerja Makroekonomi indonesia pada triwulan IV 2017, relatif lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimana perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,08%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 5,02%. Inflasi tahun 2017 juga terjaga pada posisi 3,61%. Untuk tahun 2018 diperkirakan tingkat inflasi berada pada level 3,35%, hal yang mendorong terjaganya laju inflasi 2018 antara lain penurunan harga barang yang diatur pemerintah, tersedianya barang dan jasa yang mencukupi, dan distribusi yang lancar. Pada triwulan I 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, perkiraan pertumbuhan sekitar 5,11%. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2018 ini sendiri yaitu membaiknya perekonomian dunia, pemingkatan pengeluaran pemerintah atau fiskal, peningkatan daya beli masyarakat, dan investasi domestik dan asing. Prospek Industri Tercatat sampai dengan akhir tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07% (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh semakin membaiknya konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah yang ditandai oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, indikator investasi juga bertumbuh dengan pesat sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi perizinan hingga memperbaiki indikator dalam berusaha. Sepanjang tahun 2017, Bank Indonesia (BI) melakukan berbagai upaya untuk dapat menjaga kinerja perbankan menuju ke arah pertumbuhan yang positif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di bulan Agustus dan September. Hal ini berdampak positif terhadap kinerja perbankan sehingga berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 8,1% (yoy) pada akhir tahun 2017. Realisasi pertumbuhan ini sejalan dengan proyeksi BI yang memperkirakan pertumbuhan kredit pada kisaran 8-10%. Pada triwulan IV 2017 sendiri saja, pertumbuhan kredit baru meningkat sebesar 94,3%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yaitu 77,9%. Hal ini juga dikarenakan lebih longgarnya kebijakan penyaluran kredit pada triwulan IV 2017 dan adanya penurunan suku bunga kredit. Akan tetapi, perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, terlihat dari persentase jumlah permohonan kredit yang tidak disetujui oleh bank yaitu sebesar 21,7%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yaitu 18,1%. Pertumbuhan kredit secara tahunan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pembiayaan korporasi maupun individu. Adapun kredit konsumsi dan kredit modal kerja dinilai menjadi penopang pertumbuhan kredit. Di sisi lain, perbankan di Indonesia terus menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja intermediasi yang berada pada level yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha yang ditandai oleh nilai Rasio CAR perbankan berada pada level di atas 20%. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik bersumber dari menguatnya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan stimulus fiskal. Sementara itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan harga komoditas yang masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1 - 5,5%. Dari sisi perbankan, Bank Indonesia memperkirakan rata-rata pertumbuhan kredit pada tahun 2018 sebesar 12 - 14%. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya. 7. Kegiatan Pemasaran Aktivitas Pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan umumnya berfokus pada upaya-upaya penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit. Aktivitas pemasaran dimulai dengan penyediaan produk dan program pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk

77

penyimpanan dan investasi dana yang aman maupun kebutuhan kredit yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Perseroan juga memberikan kemudahan layanan melalui kerjasama dengan para mitra usaha, bekerjasama dalam jaringan ATM ALTO untuk memudahkan penarikan uang tunai secara cepat, serta sarana pembayaran dan transfer yang efisien untuk meningkatkan layanan terhadap nasabah. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan menambah portofolio DPK dari Perseroan. Perseroan memandang bahwa pengembangan jaringan kantor adalah bagian dari pemasaran dan pengembangan layanan. Dengan semakin tersebarnya lokasi kantor, masyarakat semakin mengetahui eksistensi Perseroan dan lebih memudahkan nasabah bertransaksi. Perseroan memandang perlunya lokasi-lokasi jaringan kantor Perseroan untuk selalu berada di daerah pusat perdagangan atau area pemukiman dengan kondisi penduduk yang memiliki tingkat kebutuhan layanan perbankan yang tinggi serta sesuai dengan sasaran nasabah Perseroan. Penambahan lokasi kantor di masa mendatang baik di dalam maupun di luar kota Jakarta dilakukan secara selektif mengikuti kebutuhan jaringan usaha para nasabah dan relasinya maupun sesuai dengan rencana bisnis Perseroan jangka panjang. Untuk saat ini, kegiatan pemasaran Perseroan dalam mengembangkan jaringan kantor berorientasi pada Pulau Jawa, terutama provinsi DKI Jakarta. Ke depannya Perseroan akan berencana melakukan perluasan jaringan ke daerah-daerah yang memiliki potensi pertumbuhan usaha yang menjanjikan, termasuk potensi untuk melakukan branchless banking. 8. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan telah menggunakan merek “Bank Harda Internasional” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 10 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1473. HT.01.04.TH.97 tanggal 4 Maret 1997, dan telah didaftarkan pada kantor Daftar Perusahaan Kakandepperindag Kodya Jakarta Utara No. 445/BH.09.01/IX/97 tanggal 25 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 Tanggal 17 Februari 1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1076. Sampai dengan saat ini merek “Bank Harda Internasional” yang digunakan oleh Perseroan, sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan No. IDM000078033 dengan tanggal pendaftaran Merek 19 Juni 2006 dan diberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan 27 Oktober 2004. Perseroan telah melakukan proses perpanjangan terhadap merek tersebut dengan adanya Surat Permintaan Pendaftaran Merek pada tanggal 7 April 2015. 9. Manajemen Risiko Sejalan dengan SE No.13/23/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka Perseroan mengelola risikonya menjadi 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko ikuiditas,risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic dan risiko kepatuhan. Kedelapan risiko ini dilaporkan sebagai profil risiko Perseroan dan menjadi salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tertanggal 25 Oktober2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan sudah disampaikan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Organisasi Manajemen Risiko Perseroan dalam mengelola usahanya selalu berhadapan dengan berbagai risiko, baik risiko dari dalam sendiri maupun dari luar yangdiluar kendali Perseroan; dimulai dari proses bisnis dan akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan. Dalam mengelola risiko, Perseroan membuat berbagai perhitungan yang terukur dan dapat dikendalikan secara terencana serta menerapkan sistem manajemen risiko yang berhubungan dengan aktivitas fungsional dan kompleksitas bisnis.

78

Proses pelaksanaan Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang efektif dilakukan Perseroan dengan mengoptimalkan peran Komite Manajemen Risiko, dimana strategi manajemen risiko Perseroan ditetapkan dalam rapat Komite Manajemen Risiko, dengan keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari seluruh Direksi dan para Kepala Divisi. Komite Manajemen Risiko mempunyai tanggung jawab dalam mengkaji eksposur risiko, penetapan limit risiko dan memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Selain itu Satuan Kerja Manajemen Risiko bertugas memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dan melakukan pengkajian, pemantauan profil risiko bank serta melaporkannya secara berkala ke Bank Indonesia. Untuk membudayakan budaya risiko pada seluruh unit kerja, maka implementasinya dilakukan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang positif di Perseroan dengan membuat strategi risiko yang didefinisikan secara baik pada struktur Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite-Komite yang telah terbentuk, dan bekerja aktif sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, wewenang dan jenjang pendelegasian operasional yang jelas dan transparan serta sejalan dengan tata kelola yang dibentuk bank. Proses dan Penilaian Risiko Proses dan penilaian manajemen risiko Perseroan dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dimana setiap unit kerja menghadapi risiko yang melekat pada produk serta transaksi berdasarkan aktivitas fungsional yang ada, namun demikian proses pada setiap unit kerja yang bersangkutan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan serta dilaksanakan secara konsisten. Tugas Utama Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan dan menguji pengukuran serta pelaporan risiko. Penetapan Kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses rapat Komite Manajemen Risiko dan persetujuan oleh Direksi. Secara periodik Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Evaluasi atau kaji ulang Risiko kepada Direksi, dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Bank Indonesia yang sejalan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga melakukan assessment risiko yang berasal dari unit kerja yang ada termasuk unit kerja operasional atas seluruh produk dan aktivitas baru. Pengelolaan Risiko Sesuai dengan pedoman Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko, maka Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan mencakup sebagai berikut:

1) Risiko Kredit Perseroan dalam mengelola risiko kredit mengacu kepada strategi perkreditan yang ditetapkan dan menjalankan strategi yang dimaksud melalui mitigasi risiko atas aspek bisnis perkreditan usaha kecil dan menengah serta korporasi maupun penempatan antar Bank serta pembelian surat berharga. Strategi dan mitigasi risiko yang dimaksud adalah menyeimbangkan ekspansi penempatan dana/kredit yang dilakukan dengan tersedianya kecukupan modal untuk menutup risiko kredit atau mengelola tingkat rasio Aktiva Produktif Bermasalah yang tetap terjaga pada tingkat yang dapat dikendalikan oleh Perseroan. Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan melalui Laporan profil risiko kredit dan review secara periodik memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi kondisi aktiva produktif khususnya kualitas perkreditan. Dalam memberikan masukan Satuan Kerja Manajemen Risiko bersifat independen terhadap kegiatan bisnis, termasuk juga kondisi eksposur risiko kredit yang dinilai signifikan terhadap kelangsungan kinerja Perseroan.

2) Risiko Pasar Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, risiko pasar yang dikelola Perseroan adalah risiko suku bunga dari aktivitas trading book,demikian juga yang timbul akibat dari posisi neraca dan posisi rekening administratif yang terakomodasi dalam konsep Banking Book.

79

Pengelolaan Risiko Pasar pada Trading Book dilakukan dengan mengukur risiko spesifik dan risiko umum yang terdampak suku bunga, sedangkan Banking Book difokuskan pada upaya pengelolaan sensitivitas pada risiko suku bunga. Risiko suku bunga yang berasal dari perbedaan atas tanggal penyesuaian harga (repricing gap) untuk aktiva dan kewajiban Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Risiko suku bunga juga muncul akibat adanya perbedaan penetapan harga, yaitu penetapan suku bunga tetap (fixed rate) atau suku bunga mengambang (floating rate) antara sumber dan penggunaan dana.

Pengukuran risiko suku bunga dilaksanakan dengan menggunakan interest rate risk model dengan metodologi repricing profile gap,sehingga dapat diketahui pergerakan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan bunga bersih. Dalam rangka memitigasi risiko suku bunga, penempatan dana pada aktiva produktif dilaksanakan lebih selektif pada portofolio yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan dilakukan dengan mereview suku bunga sisi aktiva dan kewajiban secara periodik.

3) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas muncul secara alamiah sebagai akibat dari mismatch struktur aktiva dan kewajiban Perseroan. Dalam mengelola risiko ini, Perseroan melakukan alokasi penempatan dana pada Cadangan Utama (Primary Reserve) dan Cadangan Sekunder (Secondary Reserve)yang sesuai dengan kriteria dan limit Loan to Deposit Ratio yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko likuiditas, Perseoan memiliki Kebijakan Contingency Funding Plan, yang memperlihatkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, guna senantiasa dapat tetap memenuhi kewajiban keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, menjaga kelangsungan proses bisnis dalam kondisi yang terburuk, serta turut menjaga stabilitas perbankan nasional. Perseroan melakukan pengukuran risiko likuiditas dengan menggunakan perkiraan arus kas dan maturity profile serta melakukan akses pasar dengan aset yang marketable. Dalam pengukuran tersebut juga dilakukan stress test dalam rangka mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi tekanan likuiditas pada kondisi pasar yang tidak normal.

4) Risiko Operasional Perseroan dalam mengelola risiko operasional senantiasa berhubungan dengan cakupan penggunaan teknologi informasi guna menunjang aktivitas jasa dan produk dalam rangka mendukung kelancaran seluruh aktivitas operasional Perseroan. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko operasional secara lebih baik, Perseroan melaksanakan Operational Risk Event System, suatu sistem pelaporan untuk mendapatkan data kejadian yang mengandung risiko di dalam aktifitas kegiatan operasional sehari-hari Perseroan. Dengan demikian Perseroan dapat mengidentifikasi dan melakukan record sebagai data base dalam hal menetapkan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali.

5) Risiko Hukum Risiko hukum timbul disebabkan oleh kelemahan sistim hukum/perikatan atau yuridis dan/atau oleh adanya gugatan hukum,ketiadaan peraturan atau hukum yang jelas dan/atau adanya kelemahan dalam pembuatan kontrak, klaim atau agunan. Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha dengan pihak ketiga sudah dibuatkan dasar aturannya dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum. Pengelolaan risiko hukum di Perseroan dilakukan pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan faktor risikonya. Terkait dengan perkreditan dilaksanakan oleh unit kerja legal kredit, dan untuk litigasi dilaksanakan oleh unit kerja restrukturisasi.

6) Risiko Reputasi Penyebab risiko reputasi adalah adanya pemberitaan negatif terkait dengan aktivitas bisnis atau persepsi negatif mengenai Perseroan. Dalam rangka menjaga pemberitaan dan persepsi negatif, Perseroan menerima keluhan yang disampaikan nasabah di front office untuk disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengelolanya dengan melakukan komunikasi

80

yang baik guna menghindari pemberiataan di media massa. Perseroan merespon keluhan nasabah dengan baik melalui penanganan keluhan nasabah dan memberikan pelayanan terbaik atas produk dan jasa perbankan yang ditawarkan.

7) Risiko Strategis Risiko strategis timbul disebabkan karena adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang kurang tepat,pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Dalam mengelola risiko strategis, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, dan memitigasi risiko-risiko yang berhubungan dengan keputusan strategis yang kurang efektif dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal. Manajemen Perseroan berpedoman pada “grand strategi”atau corporate plan yang ditetapkan dan dijewantahkan ke dalam rencana bisnis/bisnis plan untuk diimplementasikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Perseroan juga mengimplementasikan sistem anggaran yang sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan dan dievaluasi secara periodik berdasarkan realisasinya. Ke depannya, Perseroan akan menempatkan Biro Direksi untuk membuat Perencanaan Strategis guna mengkoordinir dan memantau program pengembangan dan perencanaan bisnis Perseroan.

8) Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan dapat muncul sebagai akibat kegagalan dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dikelola dengan melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan seluruh aktivitas fungsional terhadap implementasiketentuan yang dimaksud. Keberhasilan dalam mengelola risiko kepatuhan disyaratkan dengan adanya pemahaman dan pengetahuan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berlaku. Ketentuan lain yang dimaksud adalah kebijakan dan prosedur internal, standar atau kode etik serta adanya budaya kepatuhan dari atas ke bawah yang dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik dalam aktivitas keseharian kerja. Dalam melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan diukur melalui frekuensi dan besarnya denda yang dikenakan kepada Perseroan, teguran dan sanksi dari Bank Indonesia serta penilaian atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dijalankan Perseroan.

10. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank. Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 yang pelaksanaannya diatur dalam SE BI No.13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang bertujuan agar penilaian yang dihasilkan dapat menyeluruh dan sistematis. Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

NO

31 Des 2017

FAKTOR – FAKTOR PENILAIAN Peringkat

1 Profil risiko 3

2 Good corporate governance 2

3 Rentabilitas 3

81

4 Permodalan 2

PERINGKAT TKB BERDASARKAN RISIKO 2

Berdasarkan hasil penilaian self assessment oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 31 Desember 2017, Peringkat Komposit Perseroan pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan secara umum Sehat dan dinilai mampu mengatasi pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan terjadi dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, yang dapat dilihat dari peringkat penilaian faktor profil risiko, faktor penerapan GCG, faktor permodalan yang secara umum baik, demikian juga faktor rentabilitas berada pada kategori baik. 11. Penerapan APU & PPT bagi Bank Umum

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

dilakukan berdasarkan Undang‐undang No.8 Tahun 2010 dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum. Penerapan Program APU dan PPT wajib dilaksanakan dengan menerapkan proses Customer Due Diligence (“CDD”) termasuk proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi yang dilakukan nasabah. Potensi risiko bisnis perbankan semakin meningkat dengan semakin kompleksnya variasi produk dan jasa perbankan yang didukung oleh tehnologi informasi canggih. Potensi bank dimanfaatkan oleh pihak – pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga semakin meningkat pula akhir – akhir ini. Kondisi ini mendorong bank untuk serius meningkatkan kualitas penerapan manajemen risikonya terutama yang berkaitan dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Perseroan telah mengantisipasi hal tersebut dengan melaksanakan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan internal lain, secara berhati - hati. Langkah yang ditempuh adalah memaksimumkan fungsi pengawasan Pengurus Bank untuk memastikan bahwa program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bisa berjalan baik dan didukung oleh kebijakan dan prosedur tertulis yang telah sesuai dengan aturan BI dan prinsip – prinsip yang berlaku umum. Manajemen juga menyadari perlunya sistem pengendalian intern yang efektif yang memaparkan dengan jelas batasan wewenang dan tanggung jawab dari satuan kerja terkait serta peran pemeriksaan SKAI. Selain itu diupayakan adanya suatu sistem informasi manajemen yang bisa mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif tentang semua transaksi keuangan bank. Termasuk memilah antara transaksi yang suspicious dengan yang non suspicious . Dan yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM yang ada dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 12. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman kepada Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh Perseroan tunduk kepada PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta SEBI No. 5/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No.001/SK-KOMDIR/BHI/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, mengenai Pelaksanaan GCG di Perseroan. Pelaksanaan GCG Perseroan merupakan bentuk Tata Kelola Bank yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain: 1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan

relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;

82

2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;

4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan

5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah berusahan semaksimal mungkin untuk melakasanakan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dengan keberadaan Komisaris Independen dan pihak-pihak independen yang dibentuk, diharapkan dapat menciptakan check and balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya, serta melindungi kepentingan stakeholders khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. 13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan meyakini, sebuah perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan, dalam melaksanakan aktivitasnya berusaha senantiasa mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian terhadap dampak sosial dan masyarakat, dilakukan Perseroan melalui kegiatan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility (”CSR”)). Adapun kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan antara lain:

a. Tahun 2015

- Kegiatan Buka Puasa Bersama dan pemberian santunan pada anak yatim/piatu dan Yayasan Pendidikan Islam "Daarussa'adah" Ma'had Qur'an dan Dirosat Islamiyah Insan Mulia pada 15 Juni 2015.

b. Tahun 2016

- Kegiatan Donor Darah di banking hall kantor Pusat Perseroan pada 28 Maret 2016 - Perayaan Paskah bersama anak jalanan dan terlantar yang dikelola oleh Yayasan Griya Asih

pada 22 April 2016 - Kegiatan Buka Puasa bersama anak yatim/piatu yang dikelola oleh yayasan Maqdis dan

Rumah Qur’an Al’Hijrah pada 15 Juni 2016 Perayaan Natal bersama anak jalanan dan terlantar yang dikelola oleh Yayasan Griya Asih

pada 16 Desember 2016

c. Tahun 2017

- Kegiatan Donor Darah di banking hall kantor Pusat Perseroan pada 25 Januari 2017 dan 29 Nopember 2017

- Berbagi Kasih kepada Yayasan Bhakti Luhur 3 Mei 2017 - Buka puasa bersama Yayasan Amal Wanita 15 Juni 2017 - Bantuan Masjid Al Wustho dalam rangka tahun baru Islam 25 September 2017 - Berbagi Kasih bersama yayasan Kasih Bunda Sejati 17 Oktober 2017

83

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan laporan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 yang didasarkan pada Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (yang ditandatangani oleh Desman PL Tobing, SE, AK, CPA,), akuntan publik independen, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian.



2017 2016

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk: Modal ditempatkan dan disetor penuh 401.500 365.000 Tambahan modal disetor 15.906 16.230 Uang muka setoran modal 13.500 - Surplus revaluasi aset tetap 22.629 22.777 Pengukuran kembali program atas imbalan pasti (53) 1.510 Saldo Laba Ditentukan penggunaannya 2.000 2.000 Tidak ditentukan penggunaannya (15.148) (25.709) Total Ekuitas 440.333 381.808

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus. Tabel Proforma Ekuitas Tabel berikut ini mengilustrasikan posisi ekuitas pro forma (tidak diaudit) Perseroan per 31 Desember 2017 jika seluruh saham baru yang ditawarkan dari PMHEMTD I ini dibeli seluruhnya per 31 Desember 2017, dengan asumsi saham baru ini memiliki harga pelaksanaan sebesar Rp200 per saham baru dan telah memperhitungkan biaya emisi.


Uraian

Modal saham

ditempatkan dan disetor

penuh

Tambahan Modal

Disetor / Agio

Uang Muka

Setoran Modal

Surplus revaluasi

aset tetap

Pengukuran kembali program

atas imbalan pasti

Saldo Laba

Total Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017

Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2017 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut : 401.500 15.906 13.500 22.629 (53) (13.148) 440.333

Perubahan ekuitas atas Penerbitan 501.875.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 dan nilai pelaksanaan Rp200 per lembar saham 50.187 47.187 - - - - 97.375

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017 setelah PMHEMTD I kepada pemegang saham dilaksanakan 451.687 64.906 13.500 22.629 (53) (13.148) 537.708

84

X. KEBIJAKAN DIVIDEN Para pemegang saham baru yang berasal dari PMHEMTD I ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kas dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan Tahun 2018, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih, dimulai tahun 2018 berdasarkan laba bersih tahun buku 2017. Keputusan dalam penetapan rasio pembayaran dividen kas akan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan

- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang. Semenjak Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan pada tahun 2015, Perseroan sampai dengan saat ini belum pernah membagikan Dividen. TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

85

XI. PERPAJAKAN A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau; 2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:

Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;

86

Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;

Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajakterdaftar sebagai Wajib Pajak;

sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

87

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2017, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2018 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHEMTD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHEMTD I INI.

88

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : Kanaka Puradiredja, Suhartono Office Park Tower Lt 18, Jl. TB. Simatupang No. 18 Pasar

Minggu, Jakarta 12520

Akuntan publik : Desman PL Tobing, CPA No. STTD : 24/BL/STTD-AP/2007 Tanggal STTD : 23 Januari 2007 Asosiasi profesi : Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang terbitkan oleh IAPI

dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK, ISAK, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam – LK/OJK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Law Firm Pulomas Officepark Building II, 3rd floor Suite 01-02

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Jakarta 13210

No. STTD : 361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 No. Anggota HKHPM : No.200125, atas nama Teddy Ardhika Wardana, S.H.,

LL.M Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar

Modal, lampiran keputusan HKHPM No. CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Notaris Edward S. Wiryomartani, S.H.Mkn Jl. Kopi 15

89

Jakarta Barat 11230

No. STTD : 45/BL/STTD-N/2008 tertanggal 25 Maret 2008 Asosiai Profesi : Ikatan Notaris Indonesia Pedoman Kerja : Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam PHMETD antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan PMHMETD, antara lain perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Agen Pelaksana oleh BAE.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp : 021 350 8077 Fax : 021 350 8078

No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka PMHMETD ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham tambahan (FPPST) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham. BAE melakukan proses penjatahan atas pemesanan saham tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan PMHMETD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

90

XIII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHEMTD I, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHEMTD I Perseroan No. 20 tanggal 20 April 2018, yang dibuat di hadapan Edward Wiryomartani, SH, Notaris di Jakarta. Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I adalah sebagai berikut: 1. Pemesanan yang Berhak

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, para pemegang saham berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada PMHEMTD I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 8 (delapan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Pemesan yang berhak untuk membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan

didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota BEI (“Anggota Bursa”) atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI (“Bank Kustodian”) selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scriptless dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 3 Juli 2018. Para pemegang saham wajib untuk menunjukan fotokopi dan kartu tanda pengenal asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

91

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat

mengajukan permohonan tersebut. 2) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di

dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan. Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan yang berada di:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120

Telp : 021 350 8077, Fax : 021 350 8078 serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap; 2) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

dari bank tempat menyetorkan pembayaran; 3) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran

Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum); 4) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri

dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan

5) Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Adminstrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

c. Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya yang berlaku ditambah Pajak Pertambahan Nilai.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS.

92

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB). Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Saham Tambahan Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus ratus) lembar saham atau kelipatannya. 1) Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham

hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;

2) Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS

Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Instruksi pelaksanaan asli (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-

BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);

b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

3) Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan

saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk script, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

93

b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 13 Juli 2018 sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak

melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; atau

2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

3) Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHEMTD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank Harda Internasional

Rekening Perantara dana Right Issue

a.n PT Bank Harda Internasional Tbk Kantor Pusat Samanhudi

No. Rekening: IDR1748000010001

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 12 Juli 2018.

94

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHEMTD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: 1) Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-

syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus; 2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 13 Juli 2018. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 tidak akan disertai bunga. Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan). Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan

95

baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat dibambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHEMTD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan.

96

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHEMTD I ini melalui Website Perseroan. 1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD

akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 2 Juli 2018 pada jam 16:00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya selama waktu dan hari kerja sejak tanggal 3 Juli 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE:

PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2

Jakarta 10120 Telp : 021 350 8077, Fax : 021 350 8078

Apabila pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

97

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan Prospektus ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:


Asean Tower Lantai 2-3 Jl. K.H. Samanhudi No.10

Jakarta 10710 Telp: 021 384 1178

Fax: 021 384 1022, 385 1023

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120

Telp : 021 350 8077 Fax : 021 350 8078

pt bank harda internasional tbk - bankbhi.co.idbankbhi.co.id/bhi/cache/doc/pro/prospektus ri bbhi...

Documents