pt bumi resources tbk... · 2018. 1. 29. · pt bumi resources tbk penawaran umum terbatas v pt...

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 7 Februari 2017 Distribusi HMETD: 13 Juli 2017

Tanggal Efektif: 22 Juni 2017 Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa 14 Juli 2017

Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak Periode Perdagangan HMETD 14 – 20 Juli 2017

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di: Periode Pelaksanaan HMETD 14 – 20 Juli 2017

Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Juli 2017 Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan 24 Juli 2017

Pasar Tunai 12 Juli 2017 Saham Tambahan

Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di: Tanggal Penjatahan 25 Juli 2017

Pasar Reguler dan Negosiasi 10 Juli 2017 Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan 18 – 24 Juli 2017

Pasar Tunai 13 Juli 2017 HMETD secara Elektronik

Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (Recording Date)

12 Juli 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan yang Tidak Memperoleh Penjatahan

27 Juli 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BUMI RESOURCES TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BUMI ResourceS Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA Minyak, Gas Bumi, Pertambangan dan Mineral

KANTOR Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower, Lt 12

Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia Telp: (62-21) 5794 2080

Faksimili: (62-21) 5794 2070 E-mail: [email protected]

Website: www.bumiresources.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS V (“PUT V”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (selanjutnya disebut “HMETD”) SEBANYAK 28.749.536.197 (DUA PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH

SEMBILAN JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) SAHAM BIASA SERI B ATAU SEBESAR 38,59% (TIGA PULUH DELAPAN KOMA LIMA SEMBILAN PERSEN) SETELAH PUT V DENGAN NILAI NOMINAL RP100 (SERATUS RUPIAH) SETIAP SAHAM; dan

PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI YANG DIBERI NAMA OBLIGASI WAJIB KONVERSI (selanjutnya disebut “OWK”) SEBANYAK 8.457.165.000.000 (DELAPAN TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA) UNIT OWK DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP 8.457.165.000.000 (DELAPAN TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS ENAM

PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Setiap Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB,

- Setiap pemilik 1034 saham akan memperoleh 1000 (seribu) HMETD Seri A dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri A berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp26.626.531.284.320 (dua puluh enam triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah); dan

- Setiap pemilik 1000 saham akan memperoleh 284.494 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD Seri B dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

Melalui surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2017, Long Haul Holdings Ltd. selaku pemegang saham utama Perseroan (“Pemegang Saham Utama” atau “PSU”) menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dan tidak berencana untuk mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT V ini

OWK berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. OWK wajib dikonversikan menjadi Saham Biasa Seri B dengan rincian: (1) pada tahun pertama dan tahun kedua, Harga Konversi sebesar 30% premium atas Rp926,16; (2) pada tahun ke tiga, Harga Konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari: (i) Rp 926,16 (ii) 40% premium atas harga rata-rata saham Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 3; (3) pada tahun ke empat, Harga Konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari: (i) Rp 926,16 (ii) 40% premium atas harga rata-rata saham Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 4; (4) pada tahun ke lima, Harga Konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari: (i) Rp 926,16 (ii) 25% premium atas harga rata-rata saham Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 5; (5) pada tahun ke enam, Harga Konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari: (i) Rp 926,16 (ii) 25% premium atas harga rata-rata saham Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 6; (6) pada tahun ke tujuh, Harga Konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari: (i) Rp 926,16 (ii) 25% premium atas harga rata-rata saham Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 7; (7) pada Tanggal Jatuh Tempo OWK, seluruh OWK yang masih tertunggak wajib dikonversikan dengan Harga Konversi yang merupakan harga rata-rata saham Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK. Informasi lebih rinci mengenai harga, waktu, dan mekanisme konversi dapat dilihat di Bab I.2 tentang Obligasi Wajib Konversi.

Periode dimana OWK wajib dikonversikan menjadi Saham Biasa Seri B adalah pada saat Tanggal Jatuh Tempo OWK. Konversi dari OWK menjadi Saham Biasa Seri B dapat dilakukan sejak tanggal emisi hingga sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK. OWK menawarkan tingkat bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun. Pembayaran bunga atas OWK dilakukan berdasarkan kas yang masih tersedia setelah Perseroan selesai melakukan urutan pembayaran dengan prinsip Cash Waterfall sebagaimana dirinci pada Bab III. (3) L dalam prospektus ini atau dikapitalisasi dan dibayarkan tunai pada Tanggal Jatuh Tempo OWK. OWK dapat dialihkan namun tidak dicatatkan dalam Bursa Efek Indonesia. Informasi lebih rinci terkait dengan OWK dapat dilihat pada Bab I. (2). Saham hasil konversi OWK akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Jika Saham Baru dan OWK yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Penjatahan pemesanan Saham Baru dan OWK Tambahan akan dilakukan secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang berhak yang meminta penambahan Saham Baru dan OWK berdasarkan harga pesanan, dan pecahan saham dan OWK dari hasil penjatahan pembelian saham dan OWK tambahan akan dibulatkan ke bawah. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka Saham Baru yang tersisa akan diambil bagian oleh (i) PT Danatama Kapital Investama sesuai dengan porsinya secara tunai, (ii) PT Samuel International sesuai dengan porsinya melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan yaitu sebesar Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) untuk setiap pelaksanaan Saham Baru, dan sisa OWK akan diambil bagian oleh Innovate Capital Pte. Ltd. melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan yaitu sebesar Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK. Saham Baru dan Saham Hasil Konversi OWK ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PUT V MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA TANG GAL 7 FEBRUARI 2017 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK YANG DIKELUARKAN PADA TANGGAL 22 JUNI 2017

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDA K KURANG DARI 5 HARI KERJA MULAI TANGGAL 14 JULI 2017 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2017. PENCATATAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 14 JULI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 JULI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU DAN OWK YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI DILUSI ATAS KEPEMILIKANNYA DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN 50,84% (LIMA PULUH KOMA DELAPAN EMPAT PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD SAHAM DAN KONVERSI OWK.

- HAK PEMEGANG OWK ADALAH SAMA DENGAN HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, NAMUN LEBIH TINGGI DARI HAK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

- OWK INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN JAMINAN UMUM SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU. - OWK TIDAK DAPAT DIUANGKAN DALAM BENTUK TUNAI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA BATUBARA YANG AKAN BERPENGARUH NEGATIF PADA KINERJA PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT V INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (ROUND DOWN), SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT MENJADI MILIK PERSEROAN DAN WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MO DAL INDONESIA.

PEMBELI SIAGA

PT Samuel International, PT Danatama Kapital Investama, dan Innovate Capital Pte. Ltd.

KONSULTAN KEUANGAN AJCapital Advisory dan Danatama Makmur Sekuritas

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2017

PT BUMI RESOURCES TBK

PENAWARAN UMUM TERBATAS V

PT Bumi Resources Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 125/BR-BOD/IV/17 tertanggal 17 April 2017 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan HMETD (selanjutnya disebut PUT V kepada OJK di Jakarta pada tanggal 17 April 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 (“POJK No.32/2015”) tanggal 22 Desember 2015 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2015 (“POJK No.33/2015”) tanggal 16 Desember 2015 mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PUT V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan PUT V ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut dalam PUT V ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dalam penyusunan prospektus ini, AJCapital Advisory dan Danatama Makmur Sekuritas selaku konsultan keuangan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama mereka dalam prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PUT V INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.



3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3

RINGKASAN 14

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V 31

1. UMUM 31 2. OBLIGASI WAJIB KONVERSI 36 3. KETERANGAN TENTANG HMETD 40 4. ANALISA DAMPAK KEUANGAN SETELAH PUT V 43

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V 44

III. PERNYATAAN UTANG 57

1. Liabilitas Jangka Pendek 57 2. Liabilitas Jangka Panjang 60 3. Ringkasan Perjanjian Perdamaian Perseroan 74 4. Komitmen dan Kontijensi 81 5. Kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap Perseroan 82

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 85

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian 85 2. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian 86 3. Arus Kas 87 4. Rasio-Rasio Penting 88 5. Opini wajar dengan pengecualian pada Laporan Keuangan Perseroan tahun

2015 89

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 92

1. Umum 92 2. Tinjauan Umum dan Prospek Usaha 92 3. Tinjauan Bisnis 93 4. Aspek Pemasaran 98 5. Tinjauan Keuangan 100 6. Pembatasan terhadap Kemampuan Anak Perusahaan untuk Mengalihkan Dana

kepada Perseroan 107 7. Risiko Suku Bunga Tidak Tetap 107 8. Perolehan Barang Modal 108 9. Pajak Pertambahan Nilai 108 10. Mitigasi 108 11. Mata Uang Asing 109 12. Kontribusi 109 13. Perubahan PSAK Penting 109 14. Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan Laporan Keuangan 110

VI. FAKTOR RISIKO 112

1. Risiko Utama 112 2. Risiko Usaha yang Bersifat Material 112 3. Risiko Umum 129 4. Risiko Keuangan & Lainnya 138

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 140

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 142

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 142 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN

PROSPEK USAHA 252



4

IX. EKUITAS 287

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 289

XI. PERPAJAKAN 290

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA DAN/ATAU CALON PENGENDALI PERSEROAN 292

1. PT Samuel International 292 2. PT Danatama Kapital Investama 293 3. Innovate Capital Pte. Ltd. 295

XIII. KETERANGAN TENTANG PERWALIAMANATAN 297

1. Riwayat Singkat 297 2. Permodalan 298 3. Pengurusan dan Pengawasan 298 4. Kegiatan Usaha 299 5. Kantor Cabang 301 6. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Wali Amanat 301 7. Kewajiban dan Hak Wali Amanat 301 8. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Wali Amanat 303 9. Kuasa Pemegang OWK kepada Wali Amanat 305 10. Rapat Umum Pemegang OWK (RUPO) 305 11. Laporan Keuangan Wali Amanat 309

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN 314

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 316

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA 321



5

DEFINISI DAN SINGKATAN

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Anak Perusahaan Penjamin : Anak Perusahaan milik PT Bumi Resources Tbk yang dijaminkan oleh Perseroan

ARI : PT Alphard Resources International

Arutmin CBM : PT Arutmin CBM

Arutmin : PT Arutmin Indonesia

AS : Amerika Serikat

AS$ : Dolar Amerika Serikat

AWP : PT Artha Widya Persada

BAE : Biro Administrasi Efek

Bank Kustodian : Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bcm/t : Bank Cubic Meter per Ton

BEI : Bursa Efek Indonesia

Biaya Penasehat : Biaya Penasehat Hukum dan Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan biaya akrual yang belum dibayar kepada Monitoring Accountant untuk pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan jasa yang disetujui.

Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar

BMH : PT Buana Minera Harvest

BMR : PT Bintan Minera Resource

BPS : Badan Pusat Statistik

BRI : Bumi Resources Investment

BRJ : Bumi Resources Japan Company Limited

BRMS : PT Bumi Resources Minerals Tbk

Bumi Capital : Bumi Capital Pte. Ltd.

Bumi Investment : Bumi Investment Pte. Ltd

Bumi Konversi : Konversi utang sebesar AS$ 1.811.924.522,26 menjadi Saham Biasa Seri B milik PT Bumi Resources Tbk berdasarkan putusan pengadilan atas Perkara No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Bumi Netherlands : Bumi Netherlands B.V.

Bumi : PT Bumi Resources Tbk

Bunga OWK : Sebesar 6% (enam persen) per tahun, dibayarkan sesuai dengan ketentuan Cash Waterfall sebagaimana dirinci pada Bab I.2.(B)

Cal/gram : Kalori/gram

Calipso : Calipso Investment Pte. Ltd

Capex : Investasi barang modal

Cash Waterfall : Adalah prinsip pembayaran berjenjang dengan urutan prioritas, yang urutan prioritasnya dideskripsikan pada Bab III. bagian 3 butir L prospektus ini.



6

Castleford : Castleford Investment Holdings Ltd. 2013 dimana perjanjiannya telah diperbarui tertanggal 30 Desember 2014

CDB : China Development Bank

CIC : China Investment Corporation

CJN : PT Citra Jaya Nurcahya

Contingent Value Rights : Kontijensi yang diterbitkan kepada Tranche A dan B, secara prorata:

a. Bumi akan menerbitkan contingent value rights yang dapat diperdagangkan ("Contingent Value Rights") dengan nilai nosional AS$100.000.000 (“Nilai Nosional”) kepada kreditor New Senior Secured Facility dan New 2021 Notes sesuai dengan proporsi utang mereka terhadap Utang New Senior Secured.

b. Contingent Value Rights akan jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal penerbitan Contingent Value Rights (“Tenor”).

c. Dalam hal rata-rata Harga Acuan lebih tinggi dari AS$70/mt selama periode 18 bulan berturut-turut sejak Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian, Bumi harus melunasi Nilai Nosional tersebut secara tunai. Jika Contingent Value Right tersebut sudah mendapat pemicu untuk pelunasan, jumlah terutang dari Bumi akan dibayar sesuai dengan Cash Waterfall. Sepanjang tidak dibayarkan seluruhnya pada tanggal pembayaran yang terkait atau pada Tanggal Transfer Bulanan, hal ini bukan merupakan pelanggaran atau Wanprestasi berdasarkan Contingent Value Rights atau lainnya, dan bagian yang belum dibayar dari nilai yang terutang dari Bumi akan tertunggak, jatuh tempo, dan harus dibayar pada Tanggal Transfer Bulanan berikutnya, sesuai dengan Cash Waterfall.

Convertible Bonds : Obligasi Konversi Berjamin

CPM : PT Citra Palu Minerals

CPS : PT Citra Prima Sejati

CS : Credit Suisse (untuk definisi CS1 dan CS2 mohon mengacu pada definisi yang ada pada putusan pengadilan atas Perkara No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

CSR : Corporate Social Responsibility

DEWA : PT Darma Henwa

DHE : DH Energy

Dilusi : Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan persentase kepemilikan

DPM : PT Dairi Prima Mineral

DPS : Daftar Pemegang Saham

DSRA : Debt Service Reserve Account

Ebury : Ebury International Pte. Ltd

Enercoal : Enercoal Resource Pte. Ltd



7

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

FBS : PT Fajar Bumi Sakti

FOB : Freight on Board

Forerunner : Forerunner International PTE. LTD

Formulir Pemesanan Pembelian

: Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Gallo : Gallo Oil (Jersey) Ltd.

GAR : Gross air-received

GM : PT Gorontalo Minerals

GR : PT Green Resources

GRI : Global Reporting Initiative

Grup : PT Bumi Resources Tbk dan seluruh anak perusahaannya (baik secara langsung atau tidak langsung dimiliki Bumi, dan baik seluruh atau sebagian dimiliki Bumi).

GW : Gain & Win Pte. Ltd

Ha : Hektar

Harga Konversi : Suatu nilai yang membagi jumlah pokok OWK pada saat itu untuk mendapatkan jumlah Saham Hasil Konversi yang harus diterbitkan sebagaimana diatur pada Bab III. 3 (L)

Harga Pelaksanaan : Harga pembelian Saham Baru Seri B dan/atau harga pembelian OWK terkait PUT V

Harga Referensi : Rp926,16 sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian

Hari Perdagangan : Hari dimana Bursa Efek Indonesia buka untuk kegiatan transaksi perdagangan efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari Bursa Efek Indonesia tersebut.

Herald : Herald Resources Pty. Ltd

HMETD Seri A : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham dimana setiap pemilik 1034 saham akan memperoleh 1000 (seribu) HMETD Seri A dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri A berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp26.626.531.284.320 (dua puluh enam triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);

HMETD Seri B : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas OWK dimana setiap pemilik 1000 saham akan memperoleh 284.494 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD Seri B dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Homologasi : Homologasi atau pengesahan oleh Majelis Hakim Perkara No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pada



8

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Perjanjian Perdamaian

HPHT : High Pressure High Temperature

Hukum Investasi 2007 : Hukum investasi yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Indonesia pada bulan April 2007

IAR : PT Indah Alam Raya

ICRL : IndoCoal Resources (Cayman) Limited

IDR : Indonesia Rupiah

IMC : International Minerals Company

Indo Kalsel : PT IndoCoal Kalsel Resources

Indo Kaltim : PT IndoCoal Kaltim Resources

Indocoal KPC : Indocoal KPC Resources (Cayman) Limited

Innovate Capital : Innovate Capital Pte. Ltd.

IUP : Izin Usaha Pertambangan

JORC : Joint Ore Reserves Committee

Kaltim CBM : PT Kaltim Prima CBM

KAP : Kantor Akuntan Publik

KBN : PT Kutai Bara Nusantara

Kcal : Kilo calories

KCL : Kalimantan Coal Limited

KK : Kontrak Karya

KKTB : Kontrak Karya Tambang Batubara

Knightley Business : Knightley Business Resources Pte. Ltd.

Knightley Seamgas : Knightley Seamgas Pte. Ltd

Komposisi Modal Saham : Komposisi Modal Saham berdasarkan PUT V

Konfirmasi Tertulis : Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI dan konfirmasi yang memberikan dasar bagi Pemegang OWK untuk memperoleh pembayaran Bunga OWK dan Saham Hasil Konversi dan hak-hak lain terkait dengan OWK.

Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)

: Surat konfirmasi kepemilikan OWK yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang OWK melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Konversi CFL : Utang Country Forest Limited sebesar AS$150.000.000.00 akan dikonversi menjadi kurang lebih 6.173.616.942 saham dalam Bumi (merupakan 16.86% dari total ekuitas Bumi) dialokasikan melalui penerbitan saham baru yang dilakukan pada 5 September 2014 berdasarkan Master Deed tanggal 8 Oktober 2013, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali tanggal 28 Januari 2014

KPC : PT Kaltim Prima Coal

Kreditor Bumi Konversi : Country Forest Limited 2009, Castleford Investment Holdings Ltd 2014, Axis Bank Limited 2011, Credit Suisse 2010 -2, Deutsche Bank 2011, UBS AG 2012, Pemegang Surat Berharga Bergaransi Senior II, Pemegang Surat Berharga Bergaransi Senior, Credit Suisse 1, Raiffeisen Bank



9

International, Pemegang Obligasi Konversi Berjamin, Kreditur Konkuren Konversi

Kreditor Konkuren Konversi : Profex Energy Pvt Ltd., Paradiso Resources Ltd., PT Simo Makmur, PT Samuel International, dan Hartman International Ltd.

Kreditor Konversi Mandatory Convertible Bond (Kreditor Konversi MCB)

: Country Forest Limited 2009, Castleford Investment Holdings Ltd 2014, Axis Bank Limited 2011, Credit Suisse 2010 -2, Deutsche Bank 2011, UBS AG 2012, Pemegang Surat Berharga Bergaransi Senior II, Pemegang Surat Berharga Bergaransi Senior, Credit Suisse 1, Raiffeisen Bank International, Pemegang Obligasi Konversi Berjamin, Kreditur Konkuren Konversi

Kreditur Konkuren : Kreditur konkuren dalam Perkara No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

KTS : PT Kutai Timur Sejahtera

LC : PT Lumbung Capital

Lemington : Lemington Investments Pte. Ltd

LIBOR : The London Interbank Offered Rate

Mandatory Convertible Bond : Instrumen obligasi yang dapat dikonversi sebelum tanggal jatuh temponya dan wajib dikonversi pada tanggal jatuh temponya, yang diterbitkan untuk menyelesaikan utang Perseroan sesuai Perjanjian Perdamaian

Mbcm : Million bank cubic meter

MBH Minera : PT MBH Minera Resource

MBH Mining : PT MBH Mining Resources

MBH : PT Mitra Bisnis Harvest

MC : PT Multi Capital

MCB : Mandatory Convertible Bond

MDB : PT Multi Daerah Bersaing

Menkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

mt : Metric ton (1000 kilogram). Juga disebutkan sebagai t (ton)

Mt : Mega ton (1.000.000 metric ton)

MW : Megawatt

New Senior Secured Facility dalam Utang New Senior Secured

: Utang New Senior Secured akan terdiri dari (i) fasilitas pinjaman Sindikasi baru (“New Senior Secured Facility”) dan (ii) Surat utang baru yang jatuh tempo pada 2021 (“New 2021 Notes”) yang pari passu satu sama lain, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian

NNT : PT Newmont Nusa Tenggara

Obligasi Konversi Berjamin : Obligasi yang diterbitkan melalui Enercoal Resources Pte. Ltd pada tanggal 5 Agustus 2009 dimana perusahaan sebagai Penjamin sebesar AS$375juta dengan suku bunga 9,25% dengan Credit Suisse Limited, Singapura, yang bertindak dengan Credit Suisse Limited, Singapura, yang bertindak sebagai agen tunggal



10

Obligasi Wajib Konversi : Obligasi Wajib Konversi dalam Penawaran Umum Terbatas V dimana Obligasi Wajib Konversi ini diterbitkan berdasarkan Hukum Indonesia

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

OWK : Obligasi Wajib Konversi

PC : Pendopo Coal Ltd

PEB : PT Pendopo Energi Batubara

Pemegang OWK : Pihak yang kepadanya diterbitkan OWK dan orang manapun yang memiliki hak atas OWK setelah tanggal efektif

Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, untuk dan atas nama Pemegang OWK dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan KSEI

Penerbit OWK : Perseroan

Peraturan Nomor: VI.C.3 : Peraturan Nomor: VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal -08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten

Peraturan Nomor: VI.C.4 : Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang

Peraturan Usaha Jasa Pertambangan

: Peraturan No. 24 Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan batubara

Perjanjian Perdamaian : Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Perseroan dengan para kreditor sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Perseroan dengan para kreditor atas rencana perdamaian tertanggal 9 November 2016 dengan perkara No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Perjanjian Perwaliamanatan : Perjanjian antara Perseroan dan PT Bank Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat OWK yang diterbitkan dalam PUT V ini sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Bumi Tahun 2017 Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bumi Resources Tbk No. 89 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara

Perseroan : PT Bumi Resources Tbk

Pinjaman CDB : China Development Bank

Pinjaman CFL : Utang sebesar US$1.900.000.000 yang diberikan berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat antara PT Bumi Resources Tbk. ("Bumi") dan Country Forest Limited ("CFL"), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China Investment Corporation Limited ("CIC") tanggal 18 September 2009, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 24 September 2009, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 28 Oktober 2009 dan sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 5 November 2009. ("Utang CIC")

PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara



11

PKPU : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Castleford Investment Holdings Ltd. terhadap Perseroan dalam perkara No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap

POJK No.32/2015 : Peraturan OJK mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

POJK No.33/2015 : Peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

PSAK 66 : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 66 menyebabkan mayoritas anak-anak perusahaan milik Perseroan yang sebelumnya dikonsolidasi tidak lagi dikonsolidasikan

PT : Perusahaan Terbuka

PUT V : Penawaran umum terbatas V kepada para pemegang saham perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) sebanyak 28.749.536.197 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh) Saham Biasa Seri B atau sebesar 38,59% (tiga puluh delapan koma lima puluh sembilan) setelah PUTV dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dan penerbitan obligasi wajib konversi yang diberi nama Obligasi Wajib Konversi (selanjutnya disebut “OWK”) sebanyak 8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta) dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless)

RBI : Raiffeisen Bank International

Rekening Biaya Overhead : Jumlah dana yang terdapat di dalam Overhead Cost Accoun akan diberlakukan oleh Bumi dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Pembayaran setiap bulannya biaya overhead Bumi sampai dengan jumlah aktual yang ditransfer ke Bumi berkenaan dengan Monthly Overhead Cost Amount (dimana tidak melebihi US$1.500.000) dan pembayaran Monthly Overhead Costs Amount (Shortfall) berdasarkan kepada Cash Waterfall bulan tersebut; dan (ii) Pembayaran setiap 3 (tiga) bulan atas biaya operasional Bumi sampai dengan total dari jumlah aktual yang ditransfer ke Bumi berkenaan dengan Monthly Additional Overhead Cost Amount untuk 3 (tiga) bulan tersebut.

Rekening Efek : Terkait perusahaan efek atau Bank Kustodian, rekening efek yang didaftarkan atas nama perusahaan atau Bank Kustodian tersebut pada KSEI dengan keterangan, antara lain, kepemilikan Efek tertentu dan/atau dana milik pedagang perantara atau kustodian tersebut atau yang diselenggarakan oleh pedagang perantara atau kustodian tersebut atas nama salah satu dari kliennya

Rp : Indonesia Rupiah



12

RUPO : Rapat Umum Para Pemegang OWK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilakukan pada tanggal 7 Februari 2017

Saham Baru : Saham Perseroan yang diterbitkan dari saham portepel Perseroan melalui PUT V ini yang merupakan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya

Saham Hasil Konversi : Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp100 setiap sahamnya yang dikeluarkan dari portfolio Perseroan sebagai hasil dari konversi atas OWK dan merupakan saham yang dibayar penuh yang telah dibayar oleh Perseroan yang merupakan bagian dari modal saham Perseroan dan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dengan hak yang dimiliki para pemegang saham yang lain dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI yang berlaku

SC : PT Sitrade Coal

Sertifikat Bukti : Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan, jika ada saham yang belum diambil, maka sisa saham akan diambil bagian oleh:

a. PT Samuel International sebagai pembeli siaga untuk jumlah hingga 28.465.258.788 lembar sebesar AS$1.991.993.985,26 yang ekuivalen dengan Rp26.363.246.295.048,50 atas dasar komitmen penuh (full commitment) pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp926,16 setiap saham.

b. PT Danatama Kapital Investama sebagai pembeli siaga untuk jumlah hingga 284.277.409 lembar sebesar AS$19.893.086 yang ekuivalen dengan Rp263.284.989.272 atas dasar komitmen penuh (full commitment) pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp926,16 setiap saham.

SHL : Sangatta Holdings Limited

SI : PT Seamgas Indonesia

SKS : Surat Kolektif Saham

SPM : PT Sarkea Prima Minerals

Susunan Pemegang Saham : Susunan pemegang saham PT Bumi Resources Tbk berdasarkan DPS tanggal 28 April 2017

Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian

: Tanggal dimana seluruh persyaratan pendahuluan terhadap restrukturisasi kewajiban Perseroan atas persyaratan dalam Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi telah dipenuhi atau dikesampingkan (sebagaimana mungkin terjadi), termasuk mendapatkan seluruh persetujuan yang mungkin dipersyaratkan dari kreditor yang telah ada dan semua persetujuan yang relevan lainnya, baik berdasarkan kepada proses pengadilan atau lainnya, termasuk namun tidak terbatas terhadap persetujuan dan perizinan sehubungan dengan pencatatan dan perdagangan seluruh saham yang akan diterbitkan di Bumi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi dan segala pertimbangan kepada para kreditor yang telah Ada



13

sebagaimana dimaksud dalam restructuring termsheet ini. Seluruh transaksi restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi harus terlaksana secara bersamaan atau tidak sama sekali dalam waktu 5 hari kerja dari Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian

Tanggal Jatuh Tempo MCB : 7 tahun dari tanggal MCB diterbitkan.

Tanggal Jatuh Tempo OWK : 7 tahun dari tanggal OWK diterbitkan.

Tansar : Tansar Gas Pte. Ltd

TM : Total Moisture

Tranche A : Skema pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan: - Jumlah pokok semula dari Tranche A berdasarkan New Senior Secured Facility harus setara dengan jumlah pokok semula dari Tranche B berdasarkan New Senior Secured Facility - Perseroan akan melakukan pembayaran di muka secara pro-rata atas Tranche A dan Series A sesuai dengan Cash Waterfall dan . Setiap sisa dari utang pokok (termasuk seluruh bunga yang dikapitalisasi (jika ada)) akan dibayar lunas pada tanggal jatuh tempo

Tranche B : Skema pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan: - Jumlah pokok semula dari Tranche B berdasarkan New Senior Secured Facility harus setara dengan jumlah pokok semula dari Tranche A berdasarkan New Senior Secured Facility. - Debitor akan melakukan pembayaran di muka secara pro-rata atas Tranche B dan Series B sesuai dengan Cash Waterfall dan Company Account Waterfall (sebagaimana didefinisikan di bawah). Setiap sisa dari utang pokok (termasuk seluruh bunga yang dikapitalisasi (jika ada)) akan dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo

UU 24/2009 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan yang diberlakukan pada bulan Juli 2009

UU 32/2009 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU 4/2009 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU PT : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

VMA : PT Visi Multi Artha

VWAP : Volume Weighted Average Price

Zurich : Zurich Assets International Ltd



14

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam prospektus ini. Informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang AS$ dan Rupiah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendahuluan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, SH, Notaris di Surabaya (“Akta Pendirian Perseroan”) dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 12 Desember 1973 berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/433/12, tanggal 12 Desember 1973

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 tanggal 23 Desember 2015 (“Akta 211/2015”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Akta 211/2015 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0991225 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3598157.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Sejumlah aktivitas (corporate actions) Perseroan berkaitan dengan pencatatan sahamnya di Bursa yang telah dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut :

Keterangan Tanggal Pencatatan

pada Bursa Jumlah Saham

Akumulasi Jumlah Saham

Penawaran Perdana 30 Juli 1990 10.000.000 10.000.000

Company Listing 18 Maret 1991 25.000.000 35.000.000

Penawaran Umum Terbatas I 30 Juli 1993 10.000.000 45.000.000

Stock Split 29 September 1997 45.000.000 90.000.000

Saham Bonus 30 September 1997 108.000.000 198.000.000

Penawaran Umum Terbatas II 24 November 1997 594.000.000 792.000.000

Penawaran Umum Terbatas III 26 Mei 2000 18.612.000.000 19.404.000.000

Non Pre-Emptive Right 5 Oktober 2010 1.369.400.000 20.773.400.000

Penawaran Umum Terbatas IV 30 Juni 2014 15.853.620.427 36.627.020.427

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan batubara (termasuk pertambangan dan penjualan batubara) dan eksplorasi minyak. Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower Lantai 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan total aset Perseroan tercatat sebesar AS$3.102.193.700. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 masing-masing tercatat sebesar AS$5.886.968.507 dan (AS$2.784.774.807). Nilai aset tersebut merupakan hasil konsolidasi dari seluruh anak perusahaan yang dimiliki Perseroan dalam menunjang penciptaan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan Akta 211/2015 dan DPS per tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal per 28 April 2017, adalah sebagai berikut:



15

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal Dasar – Nominal AS$0,07

Seri A (Nominal Rp500) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 6,82%

Seri B (Nominal Rp100) 283.633.000.000 28.363.300.000.000 93,18%

Total Modal Dasar 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Seri A (Nominal Rp500) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 56,72%

Seri B (Nominal Rp100) 15.853.620.427 1.585.362.042.700 68,23%

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00%

Susunan Pemegang Saham

Long Haul Holdings Ltd. 9.747.220.844 3.186.017.626.546 26,61%

PT Damar Reka Energi 2.300.000.000 751.787.679.620 6,28%

Masyarakat* 24.579.799.583 8.034.256.736.534 67,11%


Jumlah Saham dalam Portepel

Seri A (Nominal Rp500) - -

Seri B (Nominal Rp100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300

Total Saham dalam Portepel 267.779.379.573 26.777.937.957.300

* Para pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%, kecuali pemegang saham pendiri PUT V Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT V kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka (i) penerbitan HMETD sebanyak 28.749.536.197 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh) Saham Biasa Seri B bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan jumlah pokok sebesar AS$ 2.011.827.071 (dua miliar sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan Rp26.626.531.284.320 (dua puluh enam triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dan (ii) penerbitan OWK sebanyak 8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta) unit OWK dengan jumlah pokok sebesar AS$639.000.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di BEI.


A. Setiap pemilik 1034 (seribu tiga puluh empat) Saham akan memperoleh 1000 (seribu) HMETD Seri A. Di mana setiap 1 (satu) HMETD Seri A memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD; dan

B. Setiap pemilik 1000 saham akan memperoleh 284.494 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD Seri B dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

Melalui surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2017, Long Haul Holdings Ltd. selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dan tidak berencana untuk mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT V ini.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih ada sisa saham yang belum diambil, maka sisa saham akan diambil bagian oleh:

a. PT Samuel International sebagai Pembeli Siaga untuk jumlah hingga 28.465.258.788 lembar sebesar AS$1.991.993.985,26 yang ekuivalen dengan Rp26.363.246.295.048,50 atas dasar komitmen penuh (full commitment) melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp926,16 setiap saham.

b. PT Danatama Kapital Investama sebagai Pembeli Siaga untuk jumlah hingga 284.277.409 lembar sebesar AS$19.893.086 yang ekuivalen dengan Rp263.284.989.272 atas dasar komitmen penuh (full commitment) secara tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp926,16 setiap saham.



16

Saham hasil pelaksanaan HMTED yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.

Jika OWK HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD Seri B, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD Seri B lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian OWK Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih ada sisa OWK yang belum diambil, maka sisa OWK akan diambil bagian oleh Innovate Capital Pte. Ltd. atas komitmen penuh (full commitment) melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp1 setiap unit OWK. Saham Hasil Konversi OWK dicatatkan dan dapat diperdagangkan di BEI.

Proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V:

I. Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham apabila pemegang saham mengambil haknya dalam PUT V: a. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini

dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan kecuali PSU, serta (ii) tidak terjadi konversi OWK menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri A secara proforma adalah sebagai berikut:

Saham Rupiah % Saham Rupiah %

Modal Dasar

Seri A (Nilai Nominal Saham @Rp 500 per saham) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 6,82% 20.773.400.000 10.386.700.000.000 6,82%

Seri B (Nilai Nominal Saham @Rp 100 per saham) 283.633.000.000 28.363.300.000.000 93,18% 283.633.000.000 28.363.300.000.000 93,18%

Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%

Modal Ditempatkan dan Disetor



Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%


Long Haul Holdings Ltd 9.747.220.844 3.186.017.626.546 26,61% 9.747.220.844 3.186.017.626.546 14,91%

PT Damar Reka Energi 2.300.000.000 751.787.679.620 6,28% 4.105.332.033 932.320.882.928 6,28%

Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 24.579.799.583 8.034.256.736.534 67,11% 51.524.003.747 10.728.677.152.927 78,81%

Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%

Saham dalam Portepel

Seri A (Nominal Rp 500) - - - -

Seri B (Nominal Rp 100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300 239.029.843.376 23.902.984.337.600

KeteranganSebelum Pelaksanaan PUT V Setelah Pelaksanaan HMETD Seri A

b. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan seluruhnya menjadi saham Perseroan kecuali PSU serta (ii) seluruh HMETD Seri B yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan dikonversi seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri B secara proforma adalah sebagai berikut:



17


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%





Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 239.029.843.376 23.902.984.337.600 229.898.365.877 22.989.836.587.700

KeteranganSetelah Pelaksanaan HMETD Seri A Setelah Pelaksanaan HMETD Seri B

II. Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham apabila pemegang saham tidak mengambil haknya dan Pembeli Siaga menjalankan kewajibannya:

a. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini

tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya serta (ii) tidak terjadi konversi OWK menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri A secara proforma adalah sebagai berikut:


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%





PT Samuel International 28.465.258.788 2.846.525.878.800 43,54%

PT Danatama Kapital Investama 284.277.409 28.427.740.900 0,43%

Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300 239.029.843.376 23.902.984.337.600


b. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya serta (ii) seluruh HMETD Seri B yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya dan OWK dikonversi seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri B secara proforma adalah sebagai berikut:



18


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%





PT Samuel International 28.465.258.788 2.846.525.878.800 43,54% 28.465.258.788 2.846.525.878.800 38,20%

PT Danatama Kapital Investama 284.277.409 28.427.740.900 0,43% 284.277.409 28.427.740.900 0,38%

Innovate Capital Pte. Ltd. 9.131.477.499 913.147.749.900 12,26%

Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 239.029.843.376 23.902.984.337.600 229.898.365.877 22.989.836.587.700


Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah besar yaitu sebanyak-banyaknya 37.881.013.696 saham, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebesar 50,84%.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PUT V

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penerbitan Saham Baru dari PUT V ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa, dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan kewajiban utang terakumulasi sesuai dengan keputusan PKPU No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 28 November 2016 (“Perjanjian Perdamaian”) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Kewajiban

Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk Pembayaran Komisi, Biaya, Imbal Jasa, dan Beban Emisi Lainnya %

Alokasi (dalam AS$) (dalam Rp)

Pembayaran Komisi, Biaya, Imbal Jasa, dan Beban Emisi Lainnya (Floating & Other Costs)

19.893.085,70 263.284.989.271,66 0,75%

Kreditor

Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk Pelunasan Kewajiban Utang Terakumulasi %


Country Forest Limited 2009 749.183.207,83 9.915.439.755.630,05 28,26%

Credit Suisse 1 109.016.429,00 1.442.832.437.815,00 4,11%

Axis Bank Limited 2011 41.714.816,34 552.095.594.259,90 1,57%

Deutsche Bank 2011 40.373.493,93 534.343.192.163,55 1,52%

UBS AG 2012 43.371.238,25 574.018.338.238,75 1,64%

Raiffeisen Bank International 63.095.111,74 835.063.803.878,90 2,38%

Castleford Investment Holdings Ltd. 2014

51.150.361,81 676.975.038.555,35 2,46%

Credit Suisse 2010 - 2 88.554.210,71 1.172.014.978.746,85 4,31%

Pemegang Surat Berharga Bergaransi Senior

251.059.918,36 3.322.778.019.494,60 11,43%

Pemegang Surat Berharga Bergaransi Senior II

579.010.936,38 7.663.209.742.989,30 29,85%

Pemegang Obligasi Konversi 434.394.797,92 5.749.215.150.471,20 4,92%



19

Berjamin

Kreditor Konkuren Konversi 180.009.463,00 2.382.425.242.805,00

Hartman International Ltd. 103.087.500 1.364.363.062.500,00 3,89%

Profex Energy Pvt. Ltd. 6.000.000 79.410.000.000,00 0,23%

PT Simo Makmur 5.693.443 75.352.718.105,00 0,21%

Paradiso Resources Ltd. 64.003.800 847.090.293.000,00 2,41%

PT Samuel International 1.224.720 16.209.169.200,00 0,05%

Total Alokasi untuk Pelunasan Kewajiban Utang Terakumulasi

2.630.933.985,27 34.820.411.295.048,50

TOTAL 2.650.827.070,97 35.083.696.284.320,20 100,00%

Pelunasan kewajiban pembayaran utang dialokasikan kepada Kreditor Bumi Konversi dan Kreditor Mandatory Convertible Bond dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, dana yang diperoleh setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa, dan beban-beban emisi lainnya sebesar AS$ 19.893.085,70 yang ekuivalen dengan Rp 263.284.989.271,66 akan digunakan untuk Bumi Konversi sebesar AS$1.991.993.985,27 yang ekuivalen dengan Rp26.363.246.295.048,50 dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Kreditor

Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk Bumi Konversi % Alokasi

(dalam AS$) (dalam Rp)


Credit Suisse 1 91.756.083,16 1.214.391.760.622,60 4,61%


Deutsche Bank 2011 33.981.242,10 449.741.739.193,50 1,71%

UBS AG 2012 36.504.359,76 483.135.201.423,60 1,83%



51.150.361,81 676.975.038.555,35 2,57%

Credit Suisse 2010 - 2 74.533.605,59 986.452.269.983,65 3,74%


211.310.120,49 2.796.689.444.685,15 10,61%


487.337.331,78 6.449.909.586.108,30 24,47%

Pemegang Obligasi Konversi Berjamin

130.318.439,38 1.724.764.545.194,30 6,54%




PT Simo Makmur 5.693.443 75.352.718.105,00 0,29%



TOTAL 1.991.933.985,27 26.363.246.295.048,50 100,00%

b. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian mengenai Mandatory Convertible Bond, sebesar AS$639.000.000,00 yang ekuivalen dengan Rp8.457.165.000.000,00 dialokasikan sebagai berikut:

Kreditor Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk MCB

% Alokasi




20


Credit Suisse 1 17.260.345,84 228.440.677.192,40 2,70%


Deutsche Bank 2011 6.392.251,83 84.601.452.970,05 1,00%

UBS AG 2012 6.866.878,49 90.883.136.815,15 1,07%


Credit Suisse 2010 - 2 14.020.605,12 185.562.708.763,20 2,19%


39.749.797,87 526.088.574.809,45 6,22%


91.673.604,60 1.213.300.156.881,00 14,35%


304.076.358,54 4.024.450.605.276,90 47,59%

TOTAL 639.000.000,00 8.457.165.000.000,00 100,00%

Seluruh kreditor-kreditor yang disebutkan dalam butir a dan b di atas merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Jika pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETDnya, maka dana tunai yang terkumpul dari pelaksanaan HMETD Seri A dan Seri B tersebut akan digunakan untuk pembayaran dengan urutan sebagai berikut:

1. Komisi, biaya, imbal jasa, dan beban-beban emisi lainnya. 2. Apabila masih terdapat sisa dana setelah pembayaran butir 1 di atas, maka kelebihan dana

tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban utang Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Kelebihan dana hasil pelaksanaan HMETD Seri A akan digunakan untuk melunasi Kreditor Bumi Konversi sesuai dengan rincian di atas secara pro-rata.

ii. Kelebihan dana hasil pelaksanaan HMETD Seri B akan digunakan untuk melunasi Kreditor Mandatory Convertible Bond sesuai dengan rincian di atas secara pro-rata.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PUT V dapat dilihat di dalam Bab II. prospektus ini.

Sumber Daya dan Cadangan

PT Kaltim Prima Coal (“KPC”)

Sumber daya dan cadangan yang dimiliki KPC adalah sebagai berikut:

Area Sumber daya batubara (juta ton) Cadangan Batubara (juta ton)

Sangatta 7.573 783

Bengalon 1.528 210

Total 9.101 993

Sumber: Sumber daya & cadangan batubara per 31 Maret 2013 disesuaikan dengan produksi batubara hingga FY2016

PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”)

Sumber daya dan Cadangan batubara yang dimiliki Arutmin adalah sebagai berikut:

Area Sumber Daya Batubara (juta ton) Cadangan Batubara (juta ton)

Senakin 388 7

Satui 256 41

Batulicin 172 14

Mulia 674 18

Asam-asam 247 129

Sarongga 308 52

Others 203 7



21


Total 2.248 268

Sumber: Sumber daya & cadangan batubara per 30 Juni 2012 disesuaikan dengan produksi batubara hingga FY2016

PT Pendopo Energi Batubara (“PEB”)

Sumber daya dan cadangan yang dimiliki PEB adalah sebagai berikut:

Area 2013

Sumber daya batubara (juta ton)

Cadangan Batubara (juta ton)

Sigoyang 1.366 933 Benuang 945 272

Total 2.311 1.306

Sumber: Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves diterbitkan oleh PT Runge Indonesia, Maret 2012

Pendapatan Segmen Usaha

Berikut ini merupakan pendapatan segmen usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan 31 Desember (dalam ribuan AS$)

2016 2015 2014

Pendapatan

Penjualan batubara

1

- - 1.778

Lain-lain2 23.372 40.507 60.150

Total Pendapatan

23.372 40.507 61.928

Prospek Usaha

a. Kondisi Makro Ekonomi Global dan Indonesia

Sepanjang tahun 2016, perekonomian global masih belum dapat keluar dari tekanan. Hal ini antara lain dipicu oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa. Walaupun ekonomi AS mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan, namun belum cukup untuk mengimbangi lemahnya pertumbuhan ekonomi global, yang diperkirakan berada di bawah 3%, sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar 3,1%.

Adanya perlambatan ekonomi global ini terlihat dari aktivitas perdagangan dan tingkat konsumsi yang secara umum masih rendah. Hal ini tentunya mempengaruhi pergerakan harga komoditas energi dan pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Harga komoditas minyak dunia mulai tumbuh pada akhir tahun 2016, menyusul kesepakatan negara-negara pengekspor minyak mentah untuk mengurangi produksi minyak. Harga minyak sudah mulai membaik di level 40-50 AS$/barrel, namun belum stabil.

Di tengah situasi perekonomian global yang belum kondusif, perekonomian Indonesia ternyata terus tumbuh. Hal ini didukung oleh kebijakan makro ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat mampu bertahan pada tingkat yang positif sebesar 5,02%. Angka ini lebih tinggi dari 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88%. Tingkat inflasi dapat ditekan pada posisi relatif rendah, tercatat sebesar 3,02%, dan defisit transaksi dapat terjaga pada tingkat

1 Berdasarkan penjualan batubara dari KPC dan Arutmin. Berdasarkan PSAK 66, pendapatan KPC dan Arutmin di

tahun 2015 dan 2016 tidak dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan Auditan 2016.

2 Setelah berlakunya PSAK 66, pendapatan Perseroan yang dikonsolidasi di Laporan Keuangan Perseroan auditan

2016 merupakan management fee dari KPC, Ventura Bersama, dan jasa yang dilakukan oleh BRJ dan BRMS, entitas anak untuk memasarkan batubara.



22

yang stabil. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi perlambatan ekonomi nasional sebagai imbas dari pelemahan ekonomi dunia.

Berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan, pada kuartal 4 tahun 2016. Sektor pertambangan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan, walaupun belum terlalu menjanjikan. Namun demikian secara umum tahun 2016 masih merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri pertambangan.

Batubara masih merupakan salah satu sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menujukan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil (terutama batubara) akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga batubara terus menjadi sumber energi vital. Di tengah fluktuasi pasokan dah harga gas alam dunia, batubara tetap merupakan pilihan yang lebih menjanjikan. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara.

b. Kondisi Industri Pertambangan Batubara

Selain minyak dan gas bumi, batubara mengalami penurunan harga yang sangat berpengaruh bagi produsen yang berlangsung cukup lama. Pada awalnya, negara-negara produsen batubara merespon dengan anggapan penurunan harga tersebut akan bersifat sementara dan produksi akan pulih kembali dan berlanjut seperti biasa. Akan tetapi hingga tahun 2016, ternyata kondisi industri pertambangan batubara masih mengalami tekanan. Pada era booming batubara di tahun 2000-an, banyak perusahaan pertambangan baru yang didirikan di Indonesia sementara perusahaan-perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan yang sangat besar. Situasi kemudian menjadi bertambah sulit dengan terjadinya gejolak harga minyak mentah dunia.

Pada kuartal ke 4 tahun 2016, barulah permintaan batubara dunia mengalami peningkatan. Curah hujan yang tinggi di Indonesia dan gangguan pasokan di Afrika Selatan, Rusia dan Kolombia, ditengarai telah mengakibatkan beban pasar melonjak dan membuat harga batubara naik ke level empat tahun tertinggi. Pertumbuhan tahun ini sebagian besar juga dipicu oleh pertumbuhan di Tiongkok dan pasar berkembang di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada semester kedua tahun 2016, kebijakan batas produksi batubara tahunan Tiongkok mengakibatkan berkurangnya pasokan lokal dan meningkatkan permintaan terhadap impor. Peningkatan kebutuhan energi di negara-negara ini akan dapat dipenuhi oleh batubara sebagai sumber energi yang efisien dan handal. Sementara itu, karena prioritas Eropa kini mengarah kepada energi terbarukan dan gas sebagai alternatif batubara, maka permintaan batubara dari pasar Eropa cenderung menurun.

c. Prospek Pertambangan Batubara

Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level yang relatif tinggi tentunya memberikan harapan bagi penguatan kegiatan perekonomian di tahun-tahun mendatang, termasuk di sektor pertambangan.

Sementara itu, dengan tingkat produksi saat ini dan bila cadangan batubara baru tidak ditemukan, maka persediaan batubara global diperkirakan akan habis sekitar 112 tahun ke depan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, dengan tingkat produksi saat ini cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis dalam 83 tahun mendatang. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3.1 persen dari total cadangan batubara global terbukti. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Agar batubara tetap dapat menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan, maka diperlukan pembangunan pembangkit listrik baru yang bekerja dengan jenis teknologi batubara bersih, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Masa depan industri batubara dunia terletak pada teknologi batubara bersih tersebut. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara. Sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara, Indonesia diharapkan dapat terlibat secara aktif di dalam proses tersebut.

Kebijakan Pemerintah Indonesia sangat mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia telah meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi domestik sehingga batubara dapat mensuplai sekitar 30% dari bauran energi nasional pada tahun 2025.



23

Pemerintah Indonesia juga bermaksud untuk membatasi pengiriman seluruh bahan mentah, kecuali batubara, dan mewajibkan sektor pertambangan untuk menambahkan nilai pada produk sebelum pelaksanaan ekspor. Pada awalnya, rencana ini dibuat untuk melarang ekspor bahan mentah dari tahun 2014. Baru-baru ini, Pemerintah menyatakan akan bersikap lebih fleksibel untuk pelarangan ini dan mengungkapkan bahwa sebagian ekspor dapat dilanjutkan dengan syarat-syarat tertentu. Sektor batubara tidak akan terpengaruh oleh pelarangan ini sesuai dengan pernyataan Pemerintah pada tahun 2012, sehingga batubara dapat terus diekspor tanpa diolah terlebih dahulu. Strategi Usaha Sejak beberapa tahun terakhir Perseroan terus berupaya menjaga efisiensi biaya produksi dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dengan dengan mengkonsolidasikan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu strategi Perseroan dalam merespon kondisi pasar global batubara yang masih kurang kondusif di tahun-tahun ke depan.

Strategi Perusahaan Secara Umum

Secara umum, strategi usaha Perseroan untuk tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pada bisnis inti. Perseroan terus berupaya untuk memfokuskan usahanya dalam rangka mengoptimalkan output melalui pemanfaatan cadangan yang dimilikinya secara tepat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi biaya-biaya. Perseroan juga melakukan peningkatan kompetensinya pada bisnis inti untuk memastikan keberlangsungan operasional yang stabil dan aman. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan dengan menerapkan pinsip kehati-hatian dengan tujuan menjamin kerberlangsungan usaha jangka panjang.

2. Mengejar pertumbuhan usaha. Dengan mengejar pertumbuhan usaha pada sejumlah proyek tertentu yang lebih solid, serta meningkatan kualitas dan nilai cadangan yang dimilikinya saat ini, Perseroan berupaya untuk menjamin keberlangsungan usahanya di tahun-tahun mendatang.

3. Mempertahankan keuangan yang sehat Sepanjang tahun 2016, Perseroan terus berupaya menjaga arus kas yang sehat melalui berbagai cara, termasuk menegosiasikan berbagai ketentuan kontrak, meningkatkan efisiensi dan menjalankan program penguranan biaya di anak-anak perusahaan dan restrukturisasi utang secara global pada tingkat Perseroan.

Strategi Pengembangan Usaha

Berhadapan dengan kondisi perekonomian dan pasar batubara global yang masih tidak menentu, Perseroan, seperti kebanyakan perusahaan tambang lainnya, harus mampu mencari strategi pengembangan usaha yang tepat untuk mendukung keberlangsungan bisnisnya. Perseroan memaksimalkan penggunaan sumberdayanya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki setiap anak-anak perusahaannya saat ini. Perseroan juga melakukan strategi-strategi pengembangan usaha dari anak-anak perusahaannya belum berkembang seperti PT Pendopo Energi Batubara.

Sasaran Jangka Pendek

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Perseroan siap untuk melunasi utangnya melalui skema debt-to-equity swap. Dengan skema ini, Perseroan akan mengurangi jumlah utangnya sebesar AS$2,6miliar, menurunkan jumlah utang berbunga dan utang kepada vendor dari AS$4,2miliar menjadi AS$1,6miliar, setelah proses tersebut selesai.

Perseroan juga akan mengkonversi sisa utang sebesar AS$1,6miliar melalui 3 tranche berjangka waktu 5 tahun, dimana tranche A (AS$600juta) akan memiliki bunga sebesar 7,5%, tranche B (AS$600juta) 8%, dan tranche C (AS$406juta) 9%. Pembayaran untuk ketiga tranche akan menggunakan skema cash waterfall. Perseroan berharap bahwa penerbitan tranche tersebut dapat dilakukan dalam 1H17.

Perseroan mengharapkan harga batubara yang lebih tinggi di AS$60-70/ton, naik 112-117% dari tingkat harga pada 9M16 sebesar AS$40.1/ton. Selain itu, manajemen juga bertujuan untuk meningkatkan sikap dalam komunitas investasi melalui tata kelola perusahaan yang ditingkatkan dan gambar lebih baik secara keseluruhan perusahaan.

Dalam jangka menengah, Perseroan memiliki tujuan untuk membayar kembali utang secepat mungkin dan dengan hati-hati akan berupaya untuk mewujudkan potensi bisnis yang ada dan menciptakan proyek pengembangan lain untuk memasuki tahap commissioning. Hal ini merupakan bagian dari target Perseroan.



24

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dapat dikelompokkan menjadi dua segmen usaha, yakni segmen energi dan mineral dasar.

Untuk segmen energi, terlepas dari rendahnya harga saat ini, batubara masih memiliki potensi yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut, terlebih bila melihat posisi Perseroan sebagai produsen terbesar batubara di Indonesia sekaligus pemasok terbesar di pasar domestik dan internasional. Untuk itulah Perseroan bertekad meningkatkan kinerja berbagai aktivitas penambangan batubara.

Sedangkan untuk segmen mineral, Perseroan tengah memfokuskan upayanya pada pengembangan asset-aset logam, antara lain seng, timbal, tembaga dan emas serta mendorong mereka untuk memasuki tahap konstruksi.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor energi dan transportasi, Perseroan berupaya untuk mengembangkan proyek-proyek gas dan energi dalam jangka menengah.

Berkaitan dengan kondisi keuangan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan likuiditas dan keadaan keuangan yang sehat dan berkesinambungan melalui berbagai sinergi korporasi sesuai dengan yang direncanakan, demi menjaga dan memperkuat kondisi finansial di saat-saat yang penuh tantangan belakangan ini.

Ikhtisar Data Keuangan Tabel berikut di bawah ini merupakan ikthisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian yang ditandatangani oleh Hilda Ong.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian

ASET 31 Desember*

2015 2016

Aset Lancar

Kas dan Bank 8,487,609 2,809,707

Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya

12,630,014 12,516,615

Piutang Usaha Pihak Ketiga 923,899 -

Piutang Lain-lain Pihak Ketiga 515,435,994 512,067,392

Tagihan Pajak 236,092 9,742

Biaya dibayar dimuka 52,639 837,098

Kelompok Lepasan yang Diklasifikasikan Sebagai Dimiliki untuk Dijual

3,654,888 -

Aset Lancar Lainnya 541,041 906,666

Total Aset Lancar 541,962,176 529,147,220

Aset Tidak Lancar

Piutang Pihak Berelasi 49,303,313 34,712,879

Aset Pajak Tangguhan 25,859,977 155,500,571

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 1,381,209,131 971,751,255

Aset Tetap 226,265,069 224,267,330

Properti Pertambangan 581,385,625 578,954,482

Aset Eksplorasi dan Evaluasi 327,252,279 329,172,150

Tagihan Pajak Penghasilan 73,733,363 4,299,679

Aset Tidak Lancar Lainnya

Pihak Ketiga 184,656,826 271,739,635

Pihak Berelasi 2,648,499 2,648,499

Total Aset Tidak Lancar 2,852,314,082 2,573,046,480



25

TOTAL ASET 3,394,276,258 3,102,193,700

LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL 31 Desember*

2015 2016

LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL

Liabilitas Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek 220,780,034 190,961,331

Utang Usaha Pihak Ketiga 62,123,508 51,539,041

Utang Lain-lain Pihak Ketiga 272,326,767 287,609,558

Beban Akrual 746,188,931 31,180,423

Utang Pajak 193,919,951 202,881,301

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Pinjaman Jangka Panjang 3,603,813,463 94,268

Obligasi Konversi 375,000,000 -

Total Liabilitas Jangka Pendek 5,474,152,654 764,265,922

Liabilitas Jangka Panjang

Utang Pihak Berelasi 820,593,020 820,332,550

Liabilitas Imbalan Pascakerja 4,137,518 4,177,224

Obligasi Konversi - 434,394,797

Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Pinjaman Jangka Panjang 304,797 3,863,798,014

Total Liabilitas Jangka Panjang 825,035,335 5,122,702,585

Total Liabilitas 6,299,187,989 5,886,968,507

DEFISIENSI MODAL

Defisiensi Modal yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal Saham (Setara dengan USD0,07) Modal Dasar - 304.406.400.000 Lembar Saham pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Ditempatkan dan Disetor Penuh - 36.627.020.427 Lembar Saham pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1,614,650,269 1,614,650,269

Tambahan Modal Disetor - Bersih (672,000,931) (669,616,199)

Saham Treasuri (34,159,759) (34,159,759)

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak/Entitas Asosiasi

(27,756,685) (27,756,685)

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Ventura Bersama (306,833,020) (306,833,020)

Cadangan Modal Lainnya 7,571 (2,472,685)

Saldo Defisit (3,357,134,759) (3,289,442,356)

Total Defisiensi Modal yang Dapat Diatribusikan kepada (2,783,227,314) (2,715,630,435)



26

Pemilik Entitas Induk

Kepentingan Non-Pengendali (121,684,417) (69,144,372)

Defisiensi Modal - Bersih (2,904,911,731) (2,784,774,807)

TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL

3,394,276,258 3,102,193,700

*Setelah tahun 2014, angka pada laporan keuangan sudah dilakukan restatement berdasarkan PSAK No. 66

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian

(dalam AS$) 2015 2016 Perubahan

PENDAPATAN 40.506.538 23.372.429 (17.134.109)

BEBAN POKOK PENDAPATAN - -

LABA BRUTO 40.506.538 23.372.429 (17.134.109)

BEBAN USAHA 49.881.338 28.758.295 (21.123.043)

RUGI USAHA (9.374.800) (5.385.866) 3.988.934

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Bersih

43.651.741 84.252.792 40.601.051

Penghasilan Bunga 42.320.895 94.833 (42.226.062)

Beban Bunga dan Keuangan (453.223.802) (254.825.478) 198.398.324

Rugi Selisih Kurs - Bersih 504.176 5.105.233 4.601.057

Penurunan Nilai Aset (885.548.608) (51.833.849) 833.714.759

Rugi atas Penghapusan Piutang (522.550.839) - 522.550.839

Beban Amortisasi (599.479) - 599.479

Lain-lain - Bersih (255.743.910) 213.208.303 468.952.213

Beban Lain-lain - Bersih (2.031.189.826) (3.998.166) 2.027.191.660

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (2.040.564.626) (9.384.032) 2.031.180.594

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH

(144.915.861) 129.639.742 274.555.603

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (2.185.480.487) 120.255.710 2.305.736.197

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain

Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi

Bagian Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

2.082.454 (1.561.734) (3.644.188)

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja

353.702 (146.710) (500.412)

Pajak Penghasilan Terkait (915.138) 467.446 1.382.584

Neto 1.521.018 (1.240.998) (2.762.016)

Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan

(2.427.361) (1.262.520) 1.164.841

Rugi Komprehensif Lain Bersih - Setelah Pajak

(906.343) (2.503.518) (1.597.175)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(2.186.386.830) 117.752.192 2.304.139.022

Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:

Pemilik Entitas Induk (1.925.410.201) 67.692.403 1.993.102.604

Kepentingan Non-Pengendali (260.070.286) 52.563.307 312.633.593

(2.185.480.487) 120.255.710 2.305.736.197



27

Total Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:



(2.186.386.830) 117.752.192 2.304.139.022

LABA (RUGI) PER 1.000 SAHAM DASAR/DILUSIAN

(53,26) 1,87 55,13

EBITDA 135.017.268 271.226.030 136.208.762

* Setelah tahun 2014, angka pada laporan keuangan sudah dilakukan restatement berdasarkan PSAK No. 66.

Arus Kas

Keterangan (Dalam AS$) 2015 2016 Perubahan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari Pelanggan 11.582.639 24.296.328 12.713.689

Peneriman dari Penghasilan Bunga 141.793 94.833 (46.960)

Pembayaran kepada Pemasok. Karyawan dan Lain-lain (11.464.292) (54.105.466) (42.641.174)

Pembayaran Pajak Penghasilan (19.213.578) (19.591.424) (377.846)

Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan (12.931.726) (3.751.245) 9.180.481

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi (31.885.164) (53.056.974) (21.171.810)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kenaikan (Penurunan) Piutang Pihak Berelasi (2.441.035) 57.543.767 59.984.802

Penerimaan dari Penjualan Entitas Anak 67.850.000 20.540.712 (47.309.288)

Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap 85.911 9.939 (75.972)

Pembayaran Biaya Eksplorasi dan Evaluasi (4.690.413) (9.441.680) (4.751.267)

Pembayaran Biaya Proyek Unit Usaha (3.383.053) - 3.383.053

Pembayaran Biaya Properti Pertambangan (1.448.434) (2.498.756) (1.050.322)

Pembelian Aset Tetap (668.103) (21.534) 646.569

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi

55.304.873 66.132.448 10.827.575

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

(Penurunan) Kenaikan utang pihak berelasi 33.714.058 (260.470) (33.974.528)

Pembayaran atas pinjaman (55.330.025) (18.601.054) 36.728.971

Penarikan (penempatan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya

(53.930) 113.399 167.329

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (21.669.897) (18.748.125) 2.921.772

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK 1.749.812 (5.672.651) (7.422.463)

DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN BANK

(40.198) (5.251) 34.947

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN 6.777.995 8.487.609 1.709.614

KAS DAN BANK PADA AKHIR 8.487.609 2.809.707 (5.677.902)

TAHUN TERDIRI DARI:

Kas 89.406 312.024 222.618

Bank 8.398.203 2.497.683 (5.900.520)

Total 8.487.609 2.809.707 (5.677.902)

Rasio-Rasio Penting



28

Keterangan 31 Desember*

2015 2016

RASIO LIKUIDITAS

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 0,1 0,7

Aset Lancar setelah Dikurangi Persediaan/Liabilitas Jangka Pendek 0,1 0,7

RASIO LEVERAGE

Total Liabilitas Terhadap Total Aset 1,9 1,9

Laba Sebelum Beban Bunga dan Pajak terhadap Beban Bunga 0,0 0,0

Liabilitas terhadap Ekuitas (2,2) (2,1)

RASIO AKTIVITAS

Tingkat Perputaran Persediaan N/A N/A

Tingkat Perputaran Aset Tetap 0,2 0,1

Tingkat Perputaran Total Aset 0,0 0,0

RASIO PROFITABILITAS

Laba Bruto/Penjualan Neto 1,0 1,0

Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Total Aset (0,6) 0,0

Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Total Ekuiti 0,8 (0,0)

RASIO PERTUMBUHAN

Penjualan Neto -34,6% -42,3%

Laba Bruto -27,9% -42,3%

Laba Usaha 87,4% 42,6%

Laba Neto -387,4% 105,5%


Faktor Risiko

Faktor Risiko terbagi menjadi 4 kategori; (i) Risiko Utama, (ii) Risiko Usaha yang bersifat material, (iii) Risiko Umum, dan (iv) Risiko Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Risiko Utama

Harga batubara adalah siklis dan bergantung pada fluktuasi, dan penurunan signifikan dalam harga jual batubara dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Risiko Usaha yang Bersifat Material

Kerangka peraturan yang mengatur sektor sumber daya mineral dan industri pertambangan di Indonesia sedang mengalami perubahan yang signifikan, dan penafsiran hukum pertambangan dan pelaksanaan Pemerintahan daerah di Indonesia masih tidak pasti dan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek

Hukum Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dapat mempengaruhi konsesi pertambangan batubara, perizinan dan otorisasi dan operasional, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek

Pasar batubara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kami.

Jika industri batubara internasional mengalami kelebihan pasokan, hasil operasi bisa terpengaruh

Karakteristik batubara dapat menyulitkan pengguna batubara untuk memenuhi standar lingkungan yang terkait dengan pembakaran batubara dimana hal ini menyebabkan pelanggan kami beralih ke bahan bakar alternatif yang kemudian berdampak negatif terhadap volume penjualan kami

Operasi penambangan batubara kami bergantung pada kemampuan kami untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan persetujuan dan mempertahankan konsesi kami dari Pemerintah dan otoritas Pemerintah terkait lainnya

Fluktuasi harga bahan bakar, suku cadang (terutama ban) dan bahan peledak dan fluktuasi biaya kontraktor secara signifikan dapat berdampak pada biaya produksi batubara kami

Fluktuasi biaya transportasi dan gangguan dalam transportasi dapat mempengaruhi permintaan batubara dan meningkatkan persaingan dari produsen batubara di bagian lain di Asia dan dunia

Kami mungkin tidak berhasil mengembangkan operasi pertambangan non-batubara kami seperti yang direncanakan

Kami menghadapi persaingan dengan perusahaan tambang lainnya



29

Permintaan untuk produk batubara dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan untuk sumber energi alternatif dan terbarukan

Kami bergantung pada sejumlah kecil pelanggan

Sebagian besar operasi penambangan batubara kami dilakukan, dan akan terus dilakukan oleh kontraktor

Kami bergantung pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor batubara kami

Kami bergantung pada peralatan-peralatan, mesin-mesin utama untuk melaksanakan operasi pertambangan kami

Kami mungkin tidak mampu menghasilkan jumlah batubara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami, yang kemudian dapat merusak hubungan dengan pelanggan kami

Kami bergantung pada personil utama serta ketersediaan tenaga teknis yang berkualitas

Kegiatan penambangan secara inheren berbahaya dan dipengaruhi oleh gangguan tak terduga, yang bisa menyebabkan hasil operasi berfluktuasi selama periode fiskal

Perkiraan sumber daya batubara dan cadangan yang berasal dari perhitungan patokan menggunakan berbagai asumsi. Tidak ada jaminan bahwa jumlah, kualitas atau hasil yang diantisipasi, dapat dicapai

Kami memiliki reklamasi tambang dan kewajiban rehabilitasi berkelanjutan yang signifikan, serta biaya penutupan tambang.

Kami mungkin memiliki perbedaan pendapat dengan mitra strategis kami, China Investment Corp (“CIC”) dan Tata, yang dapat mempengaruhi bisnis kami

Cakupan asuransi kami tidak mencakup semua potensi kerugian

Kegiatan eksplorasi kami mungkin tidak menghasilkan sumber daya komersil yang layak

Risiko Umum

Hukum baru, aturan, peraturan, keputusan atau pengumuman oleh Pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan bisnis kami

Ketidakstabilan politik di Indonesia dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, yang kemudian dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek

Usaha pertambangan kami mungkin terpengaruh oleh publisitas negatif dari kelompok konsumen dan lingkungan yang akibatnya dapat mempengaruhi reputasi dan posisi keuangan Grup kami

Kami dapat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa atas kompensasi yang dibayarkan kepada pengguna lahan lainnya atau pemilik hak permukaan

Kami telah menyelesaikan jumlah pajak pertambahan nilai tertentu terhadap pembayaran royalti batubara kepada Pemerintah di bawah KKTB KPC dan Arutmin, dan tindakan kami terhadap jumlah terkait mungkin ditolak oleh Pemerintah

Kewajiban pajak KPC dan Arutmin bergantung pada putusan yang ditentukan oleh Pemerintah

Pembayaran pajak illegal atau tidak sah yang dilakukan oleh karyawan kami dapat menimbulkan kewajiban pajak baru

Operasi pertambangan batubara kami membuat kerugian lingkungan yang mahal dan sulit untuk dibenahi, dimana perubahan hukum dan peraturan lingkungan atau penafsiran atau pelaksanaannya, atau efek lingkungan yang tak terduga dari operasi kami, bisa mengharuskan kami untuk mengeluarkan biaya baru atau biaya tambahan

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global atau perkembangan bisnis dan keuangan yang merugikan dan mempengaruhi Pemegang Saham utama kami dapat mempengaruhi bisnis kami

Setiap wabah penyakit menular atau kekhawatiran terhadap wabah, atau masalah kesehatan masyarakat yang serius di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat memiliki efek buruk pada perekonomian negara-negara Asia tertentu dan mempengaruhi Grup kami

Ketidakstabilan sosial dan peningkatan otonomi daerah di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek

Aktivisme buruh dapat secara negatif mempengaruhi kami, pelanggan kami, kontraktor dan perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha

Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan dari KKTB KPC dan Arutmin, semua properti, pabrik dan peralatan yang kami beli untuk operasi pertambangan batubara kami menjadi milik Pemerintah dan, karena itu,



30

kreditor-kreditor mungkin tidak memperoleh manfaat dari aset-aset tersebut dalam kondisi kepailitan atau likuidasi

Fluktuasi tukar mata uang asing (misalnya AS$ vs Rupiah) dapat berdampak secara material dan negatif terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup

Kami dapat dikenakan risiko yang terkait dengan litigasi

Risiko Keuangan

Risiko kredit

Risiko likuiditas

Risiko valuta asing

Risiko harga ekuitas

Risiko tingkat bunga Kebijakan Dividen Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan hukum yang berlaku, Perseroan merencanakan untuk membagi dividen tunai kepada seluruh pemegang saham setiap tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain, dengan usulan kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada DPS maksimum 30% dari laba neto Perseroan bergantung pada persetujuan pemegang saham dan ketersediaan kas Perseroan.

Pemegang Saham baru dalam rangka PUT V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, termasuk hak atas dividen.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 1990, Perseroan telah membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Keterangan Tahun Buku Dividen Tunai per saham Jumlah Saham

Dividen Tunai 1991 50 35.000.000

Dividen Tunai 1992 50 35.000.000

Dividen Tunai 1993 50 45.000.000

Dividen Tunai 1998 5 792.000.000

Dividen Interim 2000 1 19.404.000.000

Dividen Final 2002 2,5 19.404.000.000

Dividen Interim 2005 5 19.404.000.000

Dividen Final 2005 10 19.404.000.000

Dividen Final 2006 16 19.404.000.000

Dividen Interim-1 2007 33 19.404.000.000

Dividen Interim-2 2007 33 19.404.000.000

Dividen Final 2007 45 19.404.000.000

Dividen Final 2008 50,6 19.404.000.000

Dividen Final 2009 27,68 19.404.000.000

Dividen Final 2010 41,78 20.773.400.000

Dividen Final 2011 14,31 20.773.400.000



31

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V

1. UMUM Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT V kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka (i) penerbitan HMETD sebanyak 28.749.536.197 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh) Saham Biasa Seri B bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan jumlah pokok sebesar AS$ 2.011.827.071 (dua miliar sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan Rp26.626.531.284.320 (dua puluh enam triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) dan (ii) penerbitan OWK sebanyak 8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta) unit OWK dengan jumlah pokok sebesar AS$639.000.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di BEI.


A. Setiap pemilik 1034 saham akan memperoleh 1000 (seribu) HMETD Seri A. Di mana setiap 1 (satu) HMETD Seri A memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD; dan

B. Setiap pemilik 1000 saham akan memperoleh 284.494 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD Seri B dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perseroan, CFL, BRMS, KCL, SHL dan Bumi Netherlands B.V. (Bumi Netherlands) menandatangani Master Deed untuk menyelesaikan sebagian dari sisa pokok pinjaman dengan CFL sebesar US$1,3miliar (“Utang CFL”) melalui serangkaian transaksi-transaksi utama. Namun demikian, pada tanggal 28 Januari 2014, Master Deed diubah dan dinyatakan kembali untuk merevisi transaksi utama tertentu (“Master Deed yang Diubah dan Dinyatakan Kembali”). Di dalam Master Deed yang Diubah dan Dinyatakan Kembali Tersebut, diantaranya telah disepakati bahwa Perseroan akan menawarkan kepada Nominator Bumi akan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan saham seri baru yang berbeda dari saham saat itu beredar ("Saham Bumi Seri B"), dan Nominator Bumi akan mengalihkan seluruh saham tersebut akhirnya ke CFL. Harga beli agregat untuk saham tersebut tidak akan melebihi US$150.000.000 seperti yang disepakati antara Bumi Netherlands dan CFL (“Konversi CFL”).

PT Karsa Daya Rekatama (melalui surat tertanggal 15 Agustus 2015), ditunjuk sebagai Nominator Bumi dan memegang saham baru tersebut untuk kemudian diserahkan kepada CFL secara bersamaan dengan saham BRMS.

Konversi CFL tersebut kemudian diubah menjadi penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu untuk mengatasi adanya 1 tahun periode lock-up yang melekat pada saham yang diterbitkan tanpa HMETD. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penerbitan saham baru pada Penawaran Umum Terbatas IV (“PUT IV”). PUT IV tersebut dinyatakan efektif oleh OJK melalui Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-332/D.04/2014 pada tanggal 30 Juni 2014.

Perseroan mengalami kegagalan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi senior dan obligasi konversi. Karenanya, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan melalui melalui laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2014, catatan 50ff, pada tanggal 24 November 2014, Perseroan melalui Bumi Capital Pte. Ltd., Bumi Investment Pte., Ltd., dan Enercoal Resources Pte., Ltd., mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Singapura, dan kemudian menerima, persetujuan moratorium atas Utang Berjamin US$300juta, Utang Berjamin US$700juta, dan Obligasi Konversi Berjamin US$375juta. Berdasarkan diskusi dengan CFL, disepakati bahwa penyelesaian Konversi CFL hanya dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian restrukturisasi utang.



32

Pada tanggal 25 April 2016, atas dasar permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dari salah satu kreditor Perseroan, Castleford Investment Holdings Ltd., Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan status PKPU kepada Perseroan. Status PKPU tersebut diakhiri setelah Perseroan dan para kreditor menyepakati Perjanjian Perdamaian yang, diantaranya, menetapkan penyelesaian Konversi CFL pada atau sebelum penyelesaian Konversi Bumi (sebagaimana didefinisikan pada Perjanjian Perdamaian, yang dilaksanakan oleh Perseroan melalui PUT V ini).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, PT Karsa Daya Rekatama belum menyelesaikan setoran modal terhadap saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 6.900.000.000 saham dalam rangka konversi utang CFL sebesar US$150.000.000, sehingga PT Karsa Daya Rekatama tidak memiliki hak untuk memperoleh HMETD dalam PUT V Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2017, Long Haul Holdings Ltd. selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dan tidak berencana untuk mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT V ini.

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.

PUT V Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPSLB pada tanggal 7 Februari 2017 yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 (”PUT V”), termasuk perubahan struktur permodalan sehubungan dengan PUT V serta kompensasi tagihan menjadi saham, satu dan lain sesuai dengan Informasi Kepada Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2016.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT V dan Obligasi Wajib Konversi.

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT V dan Obligasi Wajib Konversi tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

PT Bumi ResourceS Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Minyak, Gas Bumi, Pertambangan dan Mineral KANTOR

Rasuna Epicentrum Bakrie Tower, Lt 12

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia Telp: (62-21) 5794 2080

Faksimili: (62-21) 5794 2070 E-mail: [email protected]

Website: www.bumiresources.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA BATUBARA

Risiko usaha lainnya dapat dilihat dalam Bab V mengenai “Risiko Usaha” di dalam prospektus ini

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, SH, Notaris di Surabaya (“Akta Pendirian Perseroan”) dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 12 Desember 1973 berdasarkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/433/12, tanggal 12 Desember 1973.



33

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 tanggal 23 Desember 2015 (“Akta 211/2015”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Akta 211/2015 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0991225 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3598157.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Sebelum PUT V ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan Tanggal Pencatatan pada

Bursa Jumlah Saham Akumulasi Jumlah Saham

Penawaran Perdana 30 Juli 1990 10.000.000 10.000.000

Company Listing 18 Maret 1991 25.000.000 35.000.000

Penawaran Umum Terbatas I 30 Juli 1993 10.000.000 45.000.000

Stock Split 29 September 1997 45.000.000 90.000.000

Saham Bonus 30 September 1997 108.000.000 198.000.000

Penawaran Umum Terbatas II 24 November 1997 594.000.000 792.000.000

Penawaran Umum Terbatas III 26 Mei 2000 18.612.000.000 19.404.000.000

Non Pre-Emptive Right 5 Oktober 2010 1.369.400.000 20.773.400.000

Penawaran Umum Terbatas IV 30 Juni 2014 15.853.620.427 36.627.020.427

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal per 28 April 2017 adalah sebagai berikut:



Seri A (Nominal Rp500) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 6,82%

Seri B (Nominal Rp100) 283.633.000.000 28.363.300.000.000 93,18%



Seri A (Nominal Rp500) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 56,72%

Seri B (Nominal Rp100) 15.853.620.427 1.585.362.042.700 68,23%





Masyarakat* 24.579.799.583 8.034.256.736.534 67,11%




Seri B (Nominal Rp100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300


* Para pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%, kecuali pemegang saham pendiri Proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V:

I. Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham apabila pemegang saham mengambil haknya dalam PUT V: a. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini

dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan kecuali PSU, serta (ii) tidak terjadi konversi OWK menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri A secara proforma adalah sebagai berikut:



34


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%





Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300 239.029.843.376 23.902.984.337.600


b. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan seluruhnya menjadi saham Perseroan kecuali PSU serta (ii) seluruh HMETD Seri B yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan dikonversi seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri B secara proforma adalah sebagai berikut:


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%





Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 239.029.843.376 23.902.984.337.600 229.898.365.877 22.989.836.587.700


II. Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham apabila pemegang saham tidak mengambil haknya dan Pembeli Siaga menjalankan kewajibannya:

a. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini

tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya serta (ii) tidak terjadi konversi OWK menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri A secara proforma adalah sebagai berikut:



35


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%





PT Samuel International 28.465.258.788 2.846.525.878.800 43,54%

PT Danatama Kapital Investama 284.277.409 28.427.740.900 0,43%

Total 36.627.020.427 11.972.062.042.700 100,00% 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300 239.029.843.376 23.902.984.337.600


b. Dengan asumsi apabila (i) seluruh HMETD Seri A yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya serta (ii) seluruh HMETD Seri B yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya dan OWK dikonversi seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V sehubungan dengan HMETD Seri B secara proforma adalah sebagai berikut:


Modal Dasar



Total 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00% 304.406.400.000 38.750.000.000.000 100,00%




Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%





PT Samuel International 28.465.258.788 2.846.525.878.800 43,54% 28.465.258.788 2.846.525.878.800 38,20%

PT Danatama Kapital Investama 284.277.409 28.427.740.900 0,43% 284.277.409 28.427.740.900 0,38%

Innovate Capital Pte. Ltd. 9.131.477.499 913.147.749.900 12,26%

Total 65.376.556.624 14.847.015.662.400 100,00% 74.508.034.123 15.760.163.412.300 100,00%



Seri B (Nominal Rp 100) 239.029.843.376 23.902.984.337.600 229.898.365.877 22.989.836.587.700


Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT V ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 melalui BEI serta di luar Bursa. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka, HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 menjadi tidak berlaku lagi.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian



36

Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih ada sisa saham yang belum diambil, maka sisa saham akan diambil bagian oleh:

a. PT Samuel International sebagai Pembeli Siaga untuk jumlah hingga 28.465.258.788 lembar sebesar AS$1.991.993.985 yang ekuivalen dengan Rp26.363.246.295.048 atas dasar komitmen penuh (full commitment) melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp926,16 setiap saham.

b. PT Danatama Kapital Investama sebagai Pembeli Siaga untuk jumlah hingga 284.277.409 lembar sebesar AS$19.893.086 yang ekuivalen dengan Rp263.284.989.272 atas dasar komitmen penuh (full commitment) secara tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp926,16 setiap saham.

Jika OWK HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD Seri B, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD Seri B lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian OWK Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih ada sisa OWK yang belum diambil, maka sisa OWK akan diambil bagian oleh Innovate Capital Pte. Ltd. atas komitmen penuh (full commitment) melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga yang sama dengan harga PUT V Perseroan, yaitu sebesar Rp1 setiap unit OWK. Saham Hasil Konversi OWK dicatatkan dan dapat diperdagangkan di BEI.

Mengingat bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dan Saham Hasil Konversi OWK adalah dalam jumlah besar yaitu sebanyak-banyaknya 37.881.013.696 saham, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebesar 50.84%.

Nilai teoritis HMETD adalah Rp624,66 (enam ratus dua puluh empat koma enam enam Rupiah) dengan menggunakan asumsi harga penutupan saham pada tanggal 13 April 2017.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Perseroan memiliki rencana untuk menerbitkan saham baru sehubungan dengan Rencana Opsi Saham Manajemen dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif diperolehnya persetujuan OJK, selain saham yang diterbitkan dalam PUT V ini dan pelaksanaan hak Konversi OWK.

Rencana Opsi Saham Manajemen (Management Share Option Plan)

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, Perseroan juga akan menerbitkan saham kepada manajemen Bumi sebagai bagian dari rencana opsi saham manajemen yang akan diterbitkan dengan persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017.

2. OBLIGASI WAJIB KONVERSI

Perseroan akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) dengan nilai nominal AS$639.000.000 (“Nilai Nominal OWK”) yang akan dihitung dengan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal dikabulkannya PKPU Perseroan pada 25 April 2016 sebesar Rp. 13.235 per AS$1.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena konversi OWK kepada Pemegang OWK sehingga menjadi saham dengan sejumlah sebanyak-banyaknya 9.131.477.499 Saham Biasa Seri B dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Konversi sebesar Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



37

Keterangan

Proforma Ekuitas pada tanggal

31 Desember 2016 setelah

Penawaran Umum V

Perubahan yang

terjadi karena

konversi OWK

Proforma Ekuitas pada

tanggal 31 Desember 2016

setelah Konversi OWK

Modal Ditempatkan dan Disetor 1.827.396.837 67.572.933 1.894.969.770

Tambahan Modal Disetor (Agio) 1.098.809.761 558.257.277 1.657.067.038

Saham beredar yang diperoleh kembali (34.159.759) (34.159.759)

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan

assosiasi (27.756.685) (27.756.685)


Ventura Bersama (306.833.020) (306.833.020)

Cadangan modal lainnya (2.472.685) (2.472.685)

Saldo laba (defisit) (3.289.442.356) (3.289.442.356)

Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat

diatribusikan kepada pemilik entitas induk (734.457.907) 625.830.210 (108.627.696)

Kepentingan Nonpengendali (69.144.372) (69.144.372)

Defisiensi modal – neto (803.602.279) 625.830.210 (177.772.068)

*Menggunakan kurs Bank Indonesia yang tercantum dalam Laporan Keuangan Bumi 2016.

OWK diterbitkan dengan nilai sebesar Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dan ditawarkan dalam jumlah sebanyak 8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta) unit OWK yang akan jatuh tempo pada tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian.

OWK wajib dikonversikan menjadi Saham Biasa Seri B (1) dengan Harga Konversi sebesar Rp1.204 (seribu dua ratus empat Rupiah) pada tahun pertama dan tahun kedua, (2) dengan harga konversi mengambang namun tidak lebih tinggi dari Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) pada tahun ketiga hingga tahun ketujuh, dan (3) seluruh sisa OWK yang belum dikonversi pada harga mengambang pada Tanggal Jatuh Tempo OWK. Jika OWK dikonversikan dengan Harga Konversi di bawah Rp926,16, maka Perseroan harus menerbitkan saham baru atas persetujuan RUPS dan OJK.

Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai Obligasi Wajib Konversi:

A. Syarat Pembelian OWK

Para pemegang saham yang telah memperoleh HMETD Seri B, atau pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik HMETD Seri B yang terakhir yang diperoleh melalui pembelian HMETD Seri B dalam masa perdagangan HMETD Seri B yang dimulai dari tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 berhak untuk memesan OWK.

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah HMETD yang akan diperoleh oleh pemegang saham, dan jumlah OWK yang dapat dibeli oleh para pemegang HMETD:

Pemegang saham dengan jumlah saham: Jumlah HMETD yang berhak dibeli:

1034 saham biasa berhak atas 1000 HMETD Seri A dan 1000 saham biasa berhak atas 284.494 HMETD Seri B.

1000 HMETD merupakan HMETD seri A yang berhak untuk membeli Saham Baru, yaitu 1 (satu) HMETD Seri A berhak untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16

284.494 HMETD merupakan HMETD seri B dimana setiap 1 HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

B. Bunga

Sifat dan besarnya bunga OWK;



38

Bunga OWK yang akan diberikan Perseroan kepada Pemegang OWK adalah dengan jumlah yang tetap, yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun, dengan ketentuan OWK tidak akan lagi menghasilkan bunga apabila Pemegang OWK telah melakukan konversi.

Tanggal pembayaran bunga OWK: Bunga OWK wajib dibayarkan oleh Perseroan setiap bulan kepada Pemegang OWK. Jika tidak ada dana yang cukup dan karenanya bunga belum dibayarkan, hal ini tidak akan menyebabkan pelanggaran atau Wanprestasi berdasarkan ketentuan OWK dan bunga tersebut akan ditangguhkan dan dikapitalisasi tepat pada enam bulan dari tanggal pertama kali ditangguhkan.

Untuk menghindari keraguan, akrual bunga OWK tetap harus dibayarkan berdasarkan prinsip Cash Waterfall walaupun seluruh tunggakan Nilai Nominal OWK telah diselesaikan.

Pembayaran bunga atas OWK dilakukan berdasarkan kas yang masih tersedia setelah Perseroan selesai melakukan urutan pembayaran dengan prinsip Cash Waterfall sebagaimana dirinci pada Bab III. (3) L dalam Prospektus.

Bunga OWK yang dikapitalisasi dibayarkan tunai pada Tanggal Jatuh Tempo OWK.

C. Harga Konversi

Tahun 1 dan Tahun 2: 30% premium dari Harga Referensi.

Tahun 3: berdasarkan dari jumlah mana yang lebih rendah dari: o Harga Referensi; dan o 40% premium atas rata-rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari saham Bumi untuk

periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama Tahun 3. Nilai tukar, akan ditentukan dengan mengacu pada halaman Bloomberg “BFIX USDIDR” pada pukul 12:00 siang (waktu Jakarta) pada hari kerja terakhir sebelum hari Pertama Tahun 3, akan digunakan untuk mengkonversi jumlah rata-rata IDR VWAP ke AS$ VWAP.

Tahun 4: berdasarkan jumlah mana yang lebih rendah dari: o Harga Referensi; dan o 40% premium atas rata-rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari saham Bumi untuk

periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama Tahun 4. Nilai tukar, akan ditentukan dengan mengacu pada halaman Bloomberg “BFIX USDIDR” pada pukul 12:00 siang (waktu Jakarta) pada hari kerja terakhir sebelum hari Pertama Tahun 4, dan akan digunakan untuk mengkonversi jumlah rata-rata IDR VWAP ke AS$ VWAP.






periode 6 bulan berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama Tahun 7. Nilai tukar, akan ditentukan dengan mengacu pada halaman Bloomberg “BFIX USDIDR” pada pukul 12:00 siang (waktu Jakarta) pada hari kerja terakhir sebelum hari Pertama Tahun 7, dan akan digunakan untuk mengkonversi jumlah rata-rata IDR VWAP ke AS$ VWAP.

Tanggal Jatuh Tempo OWK: konversi wajib dari rata-rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari saham Bumi untuk periode 6 bulan berakhir pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK. Nilai tukar, akan ditentukan pada halaman Bloomberg “BFIX USDIDR” pada pukul 12:00 siang (waktu Jakarta) pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK, akan digunakan untuk mengkonversi jumlah rata-rata IDR VWAP ke AS$ VWAP.



39

D. Konversi OWK

Hak-hak konversi dapat dilakukan selama masa tenor OWK sesuai dengan Mekanisme Konversi di bawah dengan Harga Konversi yang berlaku. Kecuali sebelumnya sudah dikonversi, 100% dari Nilai Nominal OWK harus dikonversikan ke dalam saham biasa Bumi dengan Harga Konversi sesuai pada tanggal Jatuh Tempo OWK.

E. Mekanisme Konversi OWK

Sejak hari pertama Tahun 4 dan seterusnya, Pemegang OWK akan dapat menggunakan hak mereka untuk mengkonversi, sebagian atau seluruhnya, Nilai Nominal OWK dari kepemilikan OWK mereka menjadi saham biasa Bumi pada setiap hari kerja.

Sejak Tahun 1 ke Tahun 3 (termasuk), Pemegang OWK boleh mengeksekusi hak mereka untuk konversi, secara penuh maupun sebagian, Nilai Nominal OWK dari kepemilikan OWK mereka menjadi saham Biasa Bumi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

o Pada awal setiap tahun: Konversi Maksimum untuk tahun tersebut= Konversi yang dialokasi tetapi

belum dieksekusi + Pokok Konversi Baru Pokok Konversi Baru = 25% dari Jumlah Teruutang pada hari pertamaTahun

terkait. Alokasi Konversi Yang Belum Dieksekusi = AS$0 pada tanggal efektif OWK

dan setelah itu akan menjadi jumlah yang sama dengan jumlah dari bagian Pokok Konversi Baru untuk Tahun-Tahun sebelumnya yang belum dikonversi pada akhir Tahun terkait.

o Pada setiap Tanggal Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah) dalam setiap Tahun :

Pokok Konversi sampai suatu Tanggal Tersebut = Jumlah semua pokok dan akrual bunga yang dikonversi menjadi saham biasa di Bumi di Tahun tersebut sampai Tanggal Konversi tersebut.

Alokasi Konversi yang Tersedia= Konversi Maksimum untuk Tahun tersebut dikurangi Pokok yang telah dikonversi sampai saat itu.

o Pemegang akan dapat menggunakan hak mereka untuk mengkonversi seluruh Nilai Nominal OWK atas kepemilikan OWK menjadi saham biasa Bumi pada hari kerja ke 16 setelah setiap awal kuartal (“Tanggal Konversi”) dengan memberikan pemberitahuan konversi selama periode yang dimulai pada hari kerja pertama dari awal setiap kuartal dan berakhir pada hari kerja ke 15 di kuartal tersebut.

o Jika pada setiap Tanggal Konversi, Penerbit OWK menerima (atau telah menerima) pemberitahuan konversi untuk kuartal terkait yang jika secara agregat jumlahnya kurang dari Alokasi Konversi yang Tersedia, pemegang yang memberitahukan konversi untuk kuartal terkait akan menerima saham yang sesuai seluruh Nilai Nominal OWK yang mereka pilih untuk dikonversi.

o Jika pada setiap Tanggal Konversi, Penerbit OWK menerima (atau telah menerima) pemberitahuan konversi untuk kuartal terkait yang secara agregat lebih dari Alokasi Konversi yang Tersedia, Penerbit OWK wajib mendistribusikan Alokasi Konversi yang Tersedia kepada setiap pemegang yang memberi pemberitahuan konversi untuk kwartal tersebut dengan proporsi Nilai Nominal OWK yang pemegang tersebut pilih untuk konversi terhadap jumlah total dari Nilai Nominal OWK yang terutang sehubungan dengan pemberitahuan konversi yang telah diberikan untuk Penerbit OWK di kwartal terkait.

o Penyerahan Saham: Saham akan diterbitkan kepada Pemegang OWK yang telah melaksanakan hak konversinya, dalam 15 (lima belas) hari kerja setelah hari konversi terkait atau lebih sebagaimana ditentukan oleh peraturan pasar modal Indonesia atau peraturan lainnya yang berlaku (tapi tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS perusahaan dan otoritas pasar modal (jika diperlukan)).

F. Wanprestasi

Percepatan pelaksanaan dari OWK setelah terjadinya: (i) Wanprestasi karena tidak adanya pembayaran atas segala jumlah tertagih kepada Pemegang OWK yang mengeksekusi Opsi Jual Perusahaan atau Wanprestasi yang terjadi karena kegagalan dari Penerbit OWK menyerahkan saham Bumi kepada Pemegang OWK pada saat eksekusi hak konversi atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo OWK sesuai dengan ketentuan dari OWK (“Pembayaran OWK atau Wanprestasi atas Konversi”) hanya dapat dilakukan atas perintah dari sekurang-



40

kurangnya 35% pemegang Jumlah Pokok Terutang; dan (ii) Wanprestasi apapun selain Pembayaran OWK atau Wanprestasi atas Konversi yang hanya dapat dilakukan atas perintah sekurang-kurangnya 51% dari pemegang Jumlah Pokok Terutang.

Wanprestasi berdasarkan OWK akan sama pada pokoknya dengan wanprestasi berdasarkan dokumentasi yang ada untuk Convertible Bonds, dengan ketentuan, berkenaan dengan wanprestasi sebubungan dengan cross-default, wanprestasi hanya akan timbul jika setiap utang lainnya dari Penerbit OWK. Bumi atau Anak Perusahaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam dokumentasi yang telah ada untuk Convertible Bond) untuk atau berkenaan dengan dana yang dipinjam atau digalang/dikumpulkan (selain yang berkenaan dengan Intercompany Claim) telah dinyatakan oleh salah satu persyaratan kreditor, sehubungan dengan persyaratan dari dokumen sehubungan dengan utang itu, menjadi jatuh tempo lebih awal dan terutang sebelum jatuh tempo dengan alasan salah satu kegagalan atau wanprestasi (apapun digambarkan) dan jumlah keseluruhan dari utang yang relevan adalah setidaknya AS$25 juta (atau setara dalam mata uang lainnya).

Dalam hal terjadi percepatan pembayaran, Nilai Nominal OWK akan menjadi jatuh tempo dan harus dilunasi, bersama-sama dengan bunga yang dihitung tapi belum dibayar (jika ada) pada tanggal tersebut (sebagaimana diatur oleh ketentuan OWK dan tanpa mengurangi hak Pemegang OWK untuk melaksanakan hak-hak konversinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan OWK.

G. Hukum yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

H. Pilihan Sengketa

Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan, diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak.

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut (Masa Tenggang), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang- Undang Nomor: 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

3. KETERANGAN TENTANG HMETD Saham yang ditawarkan dalam PUT V ini adalah sebanyak-banyaknya 37.881.013.696 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp35.083.696.284.588 (tiga puluh lima triliun delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB,

- Setiap pemilik 1034 saham akan memperoleh 1000 (seribu) HMETD Seri A dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri A berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp26.626.531.284.320 (dua puluh enam triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah); dan

- Setiap pemilik 1000 saham akan memperoleh 284.494 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD Seri B dimana setiap 1 (satu) HMETD Seri B berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) setiap unit OWK dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit OWK atau seluruhnya berjumlah Rp8.457.165.000.000 (delapan triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat (scripless).

A. KETERANGAN TENTANG HMETD



41

Saham yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikian HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB

2. Perdagangan HMETD

HMETD dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017. Para Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa Efek (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di Bursa Efek) maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban Pemegang HMETD atau Calon Pemegang HMETD.

3. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang yang berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif kepada KSEI, maka HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Persuahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

Bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan HMETD-nya secara elektronik kepada KSEI, maka HMETD-nya ini akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat dipergunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Diasumsikan harga pasar per satu saham = Rp a

Harga saham PUT V = Rp r

Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT V = A

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT V = R

Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD =

= RpX

Harga HMETD per Saham = RpX – Rpr

5. Penggunaan HMETD

HMETD yang diterbitkan digunakan bagi Pemegang yang Berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan, HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan

(Rp a x A) + (Rp r x R)

(A + R)



42

dan HMETD hanya dapat diperjual-belikan dengan cara dititipkan secara kolektif kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

6. Pemecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

7. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang HMETD.

Kinerja Saham Perseroan di BEI dalam periode 12 bulan terakhir

Apr’16 Mei’16 Jun’16 Jul’16 Agt’16 Sep’16 Okt’16 Nov’16 Des’16 Jan’17 Feb’17 Mar’17

Harga Tertinggi (Rp) 50 50 90 50 68 68 246 322 310 520 505 376

Harga Terendah (Rp) 50 50 50 50 68 68 63 206 240 264 262 278

Total Volume Perdagangan (dalam ribuan) 114 138 147.491 - - - 267.669 330.236 71.147 210.223 196.699 94.912

Berikut informasi mengenai penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir di BEI

Saham Perseroan dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 11 Juni 2014 menunjuk terhadap keterbukaan informasi Perseroan No.: 238/BR-BOD/V/14 tanggal 22 Mei 2014 dan No.: 240/BR-BOD/V/14 tanggal 26 Mei 2014 yang telah disampaikan Perseroan melalui IDXnet terkait dengan jatuh tempo pembayaran kupon obligasi yang diterbitkan Bumi Capital Pte. Ltd. Perdagangan saham Perseroan kembali dibuka pada tanggal 12 Juni 2014 setelah Perseroan mengklarifikasi dan/atau memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Saham Perseroan dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 25 September 2014 dikarenakan: (i) belum disampaikannya laporan hasil penjatahan atas PUT IV sesuai dengan prospektus yang telah mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana dimaksud di atas dan (ii) penyampaian tanggapan yang belum lengkap/belum memadai atas permintaan penjelasan Bursa sebagai keterbukaan informasi kepada publik. Perdagangan saham Perseroan kembali dibuka pada tanggal 7 Oktober 2014 setelah Perseroan mengklarifikasi dan/atau memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Saham Perseroan dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 30 Juni 2016 sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), dalam rangka cooling down. Perdagangan saham Perseroan kembali dibuka pada tanggal 5 Oktober 2016 setelah Perseroan mengklarifikasi dan/atau memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Saham Perseroan dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 25 Oktober 2016 sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), dalam rangka cooling down. Perdagangan saham Perseroan kembali dibuka pada tanggal 26 Oktober 2016 setelah Perseroan mengklarifikasi semua ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.



43

4. ANALISA DAMPAK KEUANGAN SETELAH PUT V

PUT V akan mempengaruhi posisi keuangan Perseroan dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Liabilitas akan berkurang sebesar AS$2.396juta yang merupakan pengurangan utang yang dikonversi menjadi saham baru dan OWK yang diterbitkan dalam PUT V ini.

b. Ekuitas akan bertambah sebesar AS$2.396juta sebagai dampak dari dicatatnya OWK dan modal saham yang diterbitkan dalam PUT V.

Sebagai informasi tambahan terkait dengan restrukturisasi utang Perseroan kepada CFL, posisi keuangan Perseroan akan berubah dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Aset akan berkurang sebesar AS$150juta dari pengurangan piutang Perseroan dari PT Karsa Daya Rekatama dengan diselesaikannya transaksi Konversi CFL.

b. Liabilitas akan berkurang sebesar AS$150juta dari berkurangnya sebagian utang Perseroan kepada Country Forest Limited (CFL) dengan diselesaikannya Konversi CFL.



44

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penerbitan Saham Baru dari PUT V ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa, dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan kewajiban utang terakumulasi sesuai dengan keputusan PKPU No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 28 November 2016 (“Perjanjian Perdamaian”) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Kewajiban

Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk Pembayaran Komisi, Biaya, Imbal Jasa, dan Beban Emisi Lainnya %


Pembayaran Komisi, Biaya, Imbal Jasa, dan Beban Emisi Lainnya (Floating & Other Costs)

19.893.085,70 263.284.989.272,66 0,75%

Kreditor

Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk Pelunasan Kewajiban Utang Terakumulasi %



Credit Suisse 1 109.016.429,00 1.442.832.437.815,00 4,11%


Deutsche Bank 2011 40.373.493,93 534.343.192.163,55 1,52%

UBS AG 2012 43.371.238,25 574.018.338.238,75 1,64%

Raiffeisen Bank International

63.095.111,74 835.063.803.878,90 2,38%


51.150.361,81 676.975.038.555,35 2,46%

Credit Suisse 2010 - 2 88.554.210,71 1.172.014.978.746,85 4,31%


251.059.918,36 3.322.778.019.494,60 11,43%


579.010.936,38 7.663.209.742.989,30 29,85%


434.394.797,92 5.749.215.150.471,20 4,92%




PT Simo Makmur 5.693.443 75.352.718.105,00 0,21%



Total Alokasi untuk Pelunasan Kewajiban Utang Terakumulasi

2.630.933.985,27 34.820.411.295.048,50

TOTAL 2.650.827.070,97 35.083.696.284.320,20 100,00%

Pelunasan kewajiban pembayaran utang dialokasikan kepada Kreditor Bumi Konversi dan Kreditor Mandatory Convertible Bond dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, dana yang diperoleh setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa, dan beban-beban emisi lainnya sebesar AS$ 19.893.086 yang ekuivalen dengan Rp 263.284.989.271,66 akan digunakan untuk Bumi Konversi sebesar AS$1.991.993.985,26 yang ekuivalen dengan Rp26.363.246.295.048,50 dengan rincian alokasi sebagai berikut:



45

Kreditor

Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk Bumi Konversi % Alokasi



Credit Suisse 1 91.756.083,16 1.214.391.760.622,60 4,61%


Deutsche Bank 2011 33.981.242,10 449.741.739.193,50 1,71%

UBS AG 2012 36.504.359,76 483.135.201.423,60 1,83%



51.150.361,81 676.975.038.555,35 2,57%

Credit Suisse 2010 - 2 74.533.605,59 986.452.269.983,65 3,74%


211.310.120,49 2.796.689.444.685,15 10,61%


487.337.331,78 6.449.909.586.108,30 24,47%


130.318.439,38 1.724.764.545.194,30 6,54%




PT Simo Makmur 5.693.443 75.352.718.105,00 0,29%



TOTAL 1.991.933.985,27 26.363.246.295.048,50 100,00%

b. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian mengenai Mandatory Convertible Bond, sebesar AS$639.000.000,00 yang ekuivalen dengan Rp8.457.165.000.000,00 dialokasikan sebagai berikut:

Kreditor Porsi Dana Hasil PUT yang Dialokasikan Untuk MCB

% Alokasi



Credit Suisse 1 17.260.345,84 228.440.677.192,40 2,70%


Deutsche Bank 2011 6.392.251,83 84.601.452.970,05 1,00%

UBS AG 2012 6.866.878,49 90.883.136.815,15 1,07%


Credit Suisse 2010 - 2 14.020.605,12 185.562.708.763,20 2,19%


39.749.797,87 526.088.574.809,45 6,22%


91.673.604,60 1.213.300.156.881,00 14,35%


304.076.358,54 4.024.450.605.276,90 47,59%

TOTAL 639.000.000,00 8.457.165.000.000,00 100,00%

Seluruh kreditor-kreditor yang disebutkan dalam butir a dan b di atas merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Jika pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETDnya, maka dana tunai yang terkumpul dari pelaksanaan HMETD Seri A dan Seri B tersebut akan digunakan untuk pembayaran dengan urutan sebagai berikut:



46

1. Komisi, biaya, imbal jasa, dan beban-beban emisi lainnya. 2. Apabila masih terdapat sisa dana setelah pembayaran butir 1 di atas, maka kelebihan dana

tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban utang Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Kelebihan dana hasil pelaksanaan HMETD Seri A akan digunakan untuk melunasi Kreditor Bumi Konversi sesuai dengan rincian di atas secara pro-rata.

ii. Kelebihan dana hasil pelaksanaan HMETD Seri B akan digunakan untuk melunasi Kreditor Mandatory Convertible Bond sesuai dengan rincian di atas secara pro-rata.

Keterangan mengenai kreditor- kreditor di atas yang sesuai dengan Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut:

Pada 9 November 2016, kreditor-kreditor Perseroan yang telah diverifikasi melakukan pemungutan suara (voting) untuk menyetujui rencana penyelesaian yang diajukan oleh Bumi (“Perjanjian Perdamaian”). Pemungutan suara tersebut menghasilkan persetujuan dari 100% kreditor konkuren dan 99.84% kreditor separatis berdasarkan nilai kemudian suara yang mendukung Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan hasil dari pemungutan suara tersebut, Pengadilan Niaga mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut pada 28 November 2016.

Berikut adalah rincian alokasi penyelesaian utang para kreditor melalui instrumen-instrumen restrukturisasi sesuai dengan Perjanjian Perdamaian:

Utang yang

Direstrukturisasi

New Secured Facility

(Tranche A & B)Tranche C

Konversi Utang

menjadi MCBKonversi CFL Konversi Bumi

Kreditor Separatis

CIC 1,326,963,622 427,780,415 - 142,365,818 150,000,000 606,817,389

China Development Bank 600,611,528 193,622,375 406,989,153 - - -

Pemegang Surat

Berharga Bergaransi

Senior

370,500,000 119,440,082 - 39,749,798 - 211,310,120

Pemegang Surat

Berharga Bergaransi

Senior II

854,471,528 275,460,592 - 91,673,605 - 487,337,332

Credit Suisse 1 160,880,268 51,863,839 - 17,260,346 - 91,756,083

UBS Facility 64,004,816 20,633,577 - 6,866,878 - 36,504,360

Axis Bank Limited 2011 61,560,362 19,845,546 - 6,604,621 - 35,110,196

Deutsche Bank 2011 59,580,914 19,207,420 - 6,392,252 - 33,981,242

Raiffeisen Bank

International93,112,190 30,017,079 - 9,989,719 - 53,105,393

Credit Suisse 2010 - 2 130,683,286 42,129,075 - 14,020,605 - 74,533,606

Total Utang Separatis 3,722,368,515 1,200,000,000 406,989,153 334,923,641 150,000,000 1,630,455,721

Utang yang

Direstrukturisasi

New Secured Facility

(Tranche A & B)Tranche C

Konversi Utang

menjadi MCBKonversi CFL Konversi Bumi

Kreditor Konkuren

Castleford Investment

Holdings Ltd. 201451,150,362 51,150,362

Obligasi Konversi

Berjamin434,394,798 304,076,359 130,318,439

Kreditor Konkuren

Lainnya180,009,463 180,009,463

Total Utang Konkuren 665,554,623 - - 304,076,359 - 361,478,264

Total Utang 4,387,923,138 1,200,000,000 406,989,153 639,000,000 150,000,000 1,991,933,985

Di bawah ini adalah penjelasan lebih mendalam akan penyelesaian utang yang terdapat di dalam Perjanjian Perdamaian atas kreditor-kreditor yang utangnya merupakan tujuan penggunaan dana hasil PUT V:



47

A. Fasilitas Country Forest Limited 2009

Pada tanggal 18 September 2009, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”), PT Samuel Sekuritas Indonesia (sebagai “Arranger”), The Bank of New York Mellon (sebagai “Agen Administrasi dan Penjamin”) dan Country Forest Limited (sebagai “Kreditor”), entitas anak yang dimiliki seluruhnya oleh China Investment Corporation (CIC), menandatangani Perjanjian Pinjaman Berjangka Senior yang Dijamin dimana Country Forest Limited (CFL) setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan. (“Pinjaman CFL”) Pihak dalam Perjanjian:

Perseroan (sebagai “Debitor”)

Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”)

PT Samuel Sekuritas Indonesia (sebagai “Arranger”)

The Bank of New York Mellon (sebagai “Agen Administrasi dan Penjamin”)

CFL (sebagai “Kreditor”)

Objek Perjanjian: Pemberian dana pinjaman oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian: AS$1.900.000.000, yang terdiri dari:

Fasilitas Komitmen A : AS$600.000.000

Fasilitas Komitmen B : AS$600.000.000

Fasilitas Komitmen C : AS$700.000.000

Tujuan Pinjaman: Membayar saldo utang dari akuisisi tidak langsung atas kepemilikan saham di DEWA, PT Fajar Bumi Sakti (saat ini PT Kutai Bara Nusantara), PEB, pembayaran utang-utang Grup, dan modal kerja serta keperluan operasional umum perusahaan Bunga: 12% per tahun, dibayar bulanan Jatuh Tempo:

Fasilitas Komitmen A : tahun ke-4 sejak tanggal penarikan pinjaman

Fasilitas Komitmen B : tahun ke-5 sejak tanggal penarikan pinjaman

Fasilitas Komitmen C : tahun ke-6 sejak tanggal penarikan pinjaman

Cidera Janji : Pada tanggal jatuh tempo setiap fasilitas pinjaman atau tanggal pembayaran lainnya, Perusahaan harus melunasi:

Pokok kredit terutang beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.

Premi yang berlaku, yang jumlahnya dihitung pada tanggal pembayaran kembali untuk setiap

masing-masing pinjaman yang terkait, dengan 5% sebagai pilihan pertama untuk tanggal

pembayaran kembali atas pinjaman terkait, berkurang berdasarkan metode garis lurus hingga

nihil pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah terutang lainnya berdasarkan pinjaman terkait.

Jumlah keseluruhan, yaitu jumlah yang memberikan kepada pemberi pinjaman internal rate of

return sebesar 19% secara keseluruhan untuk pinjaman tersebut.

Pembatasan:

Perusahaan tidak mengizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan atau

melepaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau

Arutmin berdasarkan PKP2B.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk melakukan

pembayaran-pembayaran tertentu, yang meliputi diantaranya pengumuman atau pembayaran

dividen, pembelian, penebusan, pelepasan atau penebusan saham Perusahaan atau

Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan

telah dipenuhi.



48

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk menerbitkan

atau menjual saham Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries, kecuali dalam kondisi tertentu

atau rasio keuangan telah dipenuhi.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk secara langsung

atau tidak langsung, mengadakan, memperbaharui atau memperpanjang transaksi atau

perjanjian dengan beneficial holder yang memiliki 10% atau lebih saham Perusahaan atau

afiliasinya, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah terpenuhi.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk memberikan

gadai atas jaminan common security.

Perusahaan tidak dapat melakukan konsolidasi atau merger, menjual, menyerahkan,

mengalihkan, menyewakan atau bahkan melepaskan semua atau secara substansial

asetnya, kepada pihak lain, kecuali persyaratan tertentu dipenuhi.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk mengadakan

utang kecuali Perusahaan dapat memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu.

KPC, Arutmin dan ICRL tidak diizinkan untuk mengadakan utang kecuali dapat memenuhi

beberapa rasio keuangan tertentu.

Jaminan:

Penyerahan (assignment) hak penerimaan Perusahaan berdasarkan perjanjian distribusi kas

Pembebanan atas rekening penerimaan Dolar Amerika Serikat

Jaminan atas piutang dalam mata uang Rupiah Indonesia

Surat kuasa untuk menarik dana

Jaminan atas saham-saham KPC, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kalsel, IndoCoal Kaltim, dan para

penjamin (jaminan saham dan Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries) milik Perusahaan dan

Anak Perusahaan Penjamin

Pengalihan Pinjaman: Pada tanggal 5 November 2009, hak dan kewajiban Perseroan sebagai Debitor dalam Pinjaman CFL dialihkan ke Bumi Netherlands dimana Perusahaan bersama dengan Anak Perusahaan Penjamin masih menjamin kewajiban Bumi Netherlands berdasarkan Pinjaman CFL tersebut. Pinjaman CFL dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Bumi Netherlands atas bunga pinjaman yang jatuh tempo sejak September 2014. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

B. Surat Berharga Bergaransi Senior II

Pada tanggal 30 September 2010, Perseroan melalui Bumi Investment Pte. Ltd (sebagai “Penerbit”), menerbitkan 10,75% Surat Berharga Bergaransi Senior senilai AS$700juta yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2017 (“Surat Utang 2”) dengan Credit Suisse Limited, cabang Singapura, Deutsche Bank dan JPMorgan (S.E.A.) Limited sebagai Joint Lead Manager. Surat Utang dijamin oleh Grup, diantaranya Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner. Pihak dalam Perjanjian :

Bumi Investment (sebagai “Debitor/ Penerbit”)


Credit Suisse Limited, cabang Singapura, Deutsche Bank dan JPMorgan (S.E.A.) Limited

(sebagai Joint Lead Manager)

Objek Perjanjian: Penerbitan surat berharga bergaransi Nilai Perjanjian: AS$700.000.000

Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar utang jangka pendek JPMorgan Chase, Credit Suisse dan Bright Ventures serta untuk membayar penuh utang jangka



49

panjang Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, pembelian kembali sebagian dari 5% Obligasi Konversi Berjamin II senilai AS$300juta dan untuk membayar kembali utang lainnya. Bunga: 10,75% per tahun, yang akan terutang setiap 6 bulan. Jatuh Tempo: 6 Oktober 2017 Hak Penebusan:

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 6 Oktober 2014,

secara keseluruhan atau sebagian, pada harga penebusan yang setara dengan pokok kredit

ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, ditambah dengan premi.

Penebusan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 6 Oktober 2014 dapat dilakukan secara

keseluruhan atau sebagian pada harga penebusan setara dengan 105,375%, 102,6875%

dan 100% ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua

belas (12) bulan masing-masing dimulai pada tanggal 6 Oktober 2014, 6 Oktober 2015 dan 6

Oktober 2016 dan seterusnya.

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus 35% dari Surat Utang sebelum tanggal 6

Oktober 2014 dengan harga penebusan 110,75% dari pokok kredit ditambah dengan bunga

terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan dana dari penjualan satu atau lebih

penawaran saham Penerbit atau Perusahaan.

Pembatasan:

Perusahaan tidak diizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan atau

melepaskan, baik langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau Arutmin

berdasarkan PKP2B.

Perusahaan tidak diizinkan untuk mengganti bidang usaha utama.

Perusahaan dan entitas anak penjamin harus tetap menjaga kelangsungan usahanya.

Jaminan:

Penyerahan (assignment) hak penerimaan Perusahaan berdasarkan perjanjian distribusi kas




Jaminan atas saham-saham KPC, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kalsel, IndoCoal Kaltim, dan para

penjamin (jaminan saham dan Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries) milik Perusahaan dan

Anak Perusahaan Penjamin.

Pada tanggal 10 November 2014, Bumi Investment menerima surat dari Wali Amanat mengenai gagal bayar pembayaran bunga dan cross default pada Surat Utang 1. Bumi Investment mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 21 Mei 2015 untuk perpanjangan perlindungan utang selama 5 bulan, namun perpanjangan tersebut telah kadaluarsa. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

C. Surat Berharga Bergaransi Senior

Pada tanggal 13 November 2009, Perseroan (sebagai “Penjamin”), melalui Bumi Capital (sebagai “Penerbit”), menerbitkan 12% Surat Berharga Bergaransi Senior (“Surat Utang 1”) dengan Credit Suisse Limited, cabang Singapura, dan Deutsche Bank (sebagai Manajer). Surat Utang dijamin oleh Entitas Anak, diantaranya Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”). Pihak dalam Perjanjian:

Bumi Capital (sebagai “Debitor/ Penerbit”)


Credit Suisse Limited, cabang Singapura, dan Deutsche Bank (sebagai Manajer)



50

Objek Perjanjian : Penerbitan surat berharga bergaransi

Nilai Perjanjian: AS$300.000.000

Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang 1 akan digunakan untuk belanja modal awal dan pengeluaran untuk biaya eksplorasi dan pengembangan milik DPM, anak perusahaan, investasi dan perolehan mendatang atas perusahaan-perusahaan tambang lainnya, modal kerja dan keperluan operasional. Bunga: 12% per tahun, yang akan terutang setiap 6 bulan Jatuh Tempo: 10 November 2016 Hak Penebusan:

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 10 November

2013, secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian, pada harga penebusan yang setara

dengan pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada,

ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 13 November

2013 dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian pada harga penebusan setara

dengan 106%, 103% dan 100% ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar

untuk periode dua belas (12) bulan masing-masing dimulai pada tanggal 10 November 2013,

10 November 2014 dan 10 November 2015.


November 2013 dengan harga penebusan 112% dari pokok kredit ditambah dengan bunga

terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan hasil penjualan atas beberapa jenis

modal saham Perusahaan.

Pembatasan: Perseroan, Bumi Capital, dan beberapa anak perusahaan dibatasi untuk:

melakukan penambahan utang yang dapat mempengaruhi beberapa rasio keuangan tertentu,

melakukan pembayaran-pembayaran terbatas,

menerbitkan preferred stocks,

melakukan gadai,

menjual atau pelepasan aset,

merger atau konsolidasi,

melakukan transaksi jual dan sewa-balik,

melakukan transaksi dengan afiliasi

memulai lini usaha yang baru

Jaminan:

Penyerahan (assignment) hak penerimaan

Penyerahan (assignment) hak pinjaman antar-perusahaan


Jaminan atas rekening penerimaan Rupiah Indonesia


Subordination deed

Dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi aset Perusahaan

Pada tanggal 12 November 2014, Bumi Capital menerima surat dari Wali Amanat mengenai gagal bayar pembayaran bunga dan cross default untuk Surat Utang 1. Bumi Capital mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 21 Me 2015 untuk perpanjangan perlindungan utang selama 5 bulan, namun perpanjangan tersebut telah kadaluarsa. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.



51

D. Fasilitas Credit Suisse 1

Amandemen Perjanjian Kredit pada tanggal 9 Agustus 2013, antara Perseroan (sebagai “Peminjam”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”), Lembaga Keuangan (sebagai “Kreditor”) dan Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan Penjamin”). (”Pinjaman Credit Suisse”) Perjanjian ini sebelumnya tertanggal 19 Agustus 2010 dengan ketentuan bunga LIBOR + 11%. Pihak dalam Perjanjian:

Perseroan (sebagai “Debitor/ Penerbit”)


Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan Penjamin”)

Lembaga Keuangan (sebagai ”Kreditor”)

Objek Perjanjian : pemberian pinjaman dana oleh pihak ketiga

Nilai Perjanjian : AS$150.000.000

Tujuan Pinjaman: Dana yang diperoleh dari pinjaman hanya dapat digunakan oleh Enercoal Resources, untuk penebusan atas obligasi konversi dan pembayaran atas biaya transaksi. Bunga: LIBOR + 18% per tahun Jatuh Tempo: 7 November 2014 Pembatasan:

Perseroan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak

negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka

Perseroan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan.

Perseroan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang

menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan.

Perseroan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel, IndoCoal

Kaltim, Arutmin, KPC, SHL, KCL, Sitrade, Forerunner, ICRL.

Jaminan:






Subordination deed

Dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi asset perusahaan

Pinjaman ini dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Perseroan atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo masing-masing sejak bulan Februari 2014 dan September 2014. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

E. Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), dan Credit Suisse, cabang Singapura, (sebagai “Kreditor”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada Perseroan. (“Pinjaman Credit Suisse II”) Pihak dalam Perjanjian:



52



Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Kreditor”)



Bunga: LIBOR + 8% per tahun Jatuh Tempo: 12 Juni 2017 Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk reorganisasi KPC dan pembayaran klaim ke PT Kutai Timur Sejahtera (KTS).

Pinjaman ini dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran pokok dan bunga saat jatuh tempo.

F. Fasilitas Raiffeisen Bank International (RBI)

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), dan Raiffeisen Bank International (RBI), cabang Labuan, (sebagai “Kreditor”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan Perseroan pinjaman sebesar AS$80juta. (”Pinjaman RBI”) Pihak dalam Perjanjian:



RBI cabang Labuan (sebagai “Kreditor”)

Objek Perjanjian : pemberian pinjaman dana oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian : AS$80.000.000

Bunga: LIBOR + 8% per tahun Jatuh Tempo: 12 Juni 2017 Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk pembayaran klaim ke PT Kutai Timur Sejahtera (KTS). Pada tanggal 14 November 2014, Perseroan menerima pemberitahuan wanprestasi terkait dengan gagal bayar atas pembayaran bunga saat jatuh tempo.

G. Fasilitas UBS AG 2012 - 1

Pada tanggal 5 Maret 2012, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”), UBS AG, cabang London, (“Kreditor”) dan UBS AG, cabang Singapura, (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan Jaminan”) menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perseroan. (“Pinjaman UBS”) Pihak dalam Perjanjian:



UBS AG, cabang London (sebagai “Kreditor”)

UBS AG, cabang Singapura (sebagai ”Arranger, Agen Administrasi dan Jaminan”)



53


Bunga: LIBOR + 6% per tahun Jatuh Tempo: 5 Maret 2015 Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman jangka pendek sebesar AS$75juta dari UBS AG, cabang Singapura. Pembatasan: Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak

negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka Perseroan

harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan. Perseroan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang

menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan. Perseroan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel, IndoCoal


Jaminan:






Subordination deed

Dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi atas Perusahaan

Pada tanggal 1 Desember 2014 dan 11 Desember 2014, Perseroan menerima

pemberitahuan wanprestasi terkait dengan gagal bayar sejak bulan Maret 2014 atas

pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo. Pinjaman ini kemudian

direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

H. Fasilitas Axis Bank Limited 2011

Pada tanggal 4 Agustus 2011, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), dan Axis Bank Limited, cabang Hong Kong, (sebagai “Kreditor, Arranger, Agen Administrasi dan Penjamin”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan Perseroan fasilitas kredit sebesar AS$200juta. (”Pinjaman Axis”) Pihak dalam Perjanjian :



Axis Bank Limited, cabang Hong Kong (sebagai “Kreditor, Arranger, Agen Administrasi dan

Penjamin”)

Objek Perjanjian : pemberian pinjaman dana oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian : AS$200.000.000 Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi sebagian utang Perusahaan dari satu atau lebih fasilitas yang diberikan oleh Secured Creditor (seperti yang telah dinyatakan dalam Intercreditor Agreement) dan membayar beban transaksi. Bunga: LIBOR + 5,5% per tahun, yang dilunasi dalam 20 angsuran triwulanan



54

Jatuh Tempo: 4 Agustus 2016

Pembatasan:


melepaskan, baik langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau Arutmin

berdasarkan PKP2B.

Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel, IndoCoal


Pinjaman ini dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Perseroan atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo masing-masing sejak bulan Maret 2014 dan Oktober 2014. Pada tanggal 31 Desember 2016 pinjaman kepada Axis Bank telah berkurang dan menjadi sebesar AS$61juta. Pinjaman ini diselesaikan melalui mekanisme penjualan saham Leap Forward Resources Ltd. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

I. Fasilitas Deutsche Bank 2011

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan (sebagai “Debitor”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL, dan Forerunner (sebagai "Anak Perusahaan Penjamin"), Deutsche Bank AG, cabang Singapura, dan WestLB AG, cabang Singapura, (sebagai "Kreditor"), Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, (sebagai “Agen Administrasi”) dan DB Trustees (Hong Kong) Limited (sebagai “Agen Jaminan”) menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan. (”Pinjaman Deutsche Bank”) Pihak dalam Perjanjian:



Deutsche Bank AG, cabang Singapura, dan WestLB AG, cabang Singapura (sebagai

“Kreditor”)

Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong (sebagai ”Agen Administrasi”)

DB Trustees (Hong Kong) Limited (sebagai “Agen Jaminan”)

Objek Perjanjian: pemberian pinjaman dana oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian: AS$150.000.000

Bunga: LIBOR + 5% per tahun Jatuh Tempo: 6 Oktober 2014

Pembatasan : Perseroan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak

negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka

Perseroan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan. Perseroan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang

menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan. Perseroan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel, IndoCoal


Perseroan menerima pemberitahuan wanprestasi pada tanggal 16 April 2014 dan 3 Oktober 2014 karena gagal bayar atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

J. Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014

Pada tanggal 30 Desember 2014, Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) (sebagai “Kreditor”) dan Perseroan (sebagai “Debitor”) menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang. (“Pinjaman Castleford”)



55

Pihak dalam Perjanjian:


Castleford (sebagai “Kreditor”)


Bunga: LIBOR + 6,7% per tahun

Jatuh Tempo: 30 Desember 2015

Tujuan Perjanjian: Pinjaman ini terkait dengan penyerahan sebagian Fasilitas CDB sebesar AS$50juta kepada Castleford.

Pada tanggal 6 April 2016, Castleford mengajukan Petisi untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada tanggal 28 November 2016, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Castleford terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya, termasuk kreditor (1-11) di atas.

K. Obligasi Konversi Berjamin

Pada tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan (sebagai “Penjamin”) melalui Enercoal Resources Pte. Ltd. (Enercoal) (sebagai “Penerbit”), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menandatangani Perjanjian Pembelian berkaitan dengan Obligasi Konversi Berjamin sebesar AS$375juta dengan suku bunga 9,25% (“Obligasi Berjamin”) dengan Credit Suisse Limited, Singapura, yang bertindak sebagai Placement Agent tunggal.

Obligasi Berjamin ini, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2014, merupakan obligasi yang pada awalnya dapat dikonversi menjadi saham biasa Perusahaan dengan nilai Rp3.366,90 per saham. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi laba atau cadangan modal, distribusi modal, penawaran umum terbatas dan peristiwa lainnya yang mempunyai efek dilutif.

Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$434.394.797,92 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Obligasi Konversi Berjamin dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut

Hingga sebesar AS$130.318.439,38 (merupakan 30% dari Total Utang CB) akan dikonversi menjadi saham dalam Bumi berdasarkan penilaian dari AS$4,6miliar

Hingga sebesar AS$304.076.358,54 (merupakan 70% dari Total Utang Obligasi Konversi Berjamin) akan digantikan dengan Mandatory Convertible Bond dengan tenor 7 tahun

L. Kreditor Konkuren Konversi

Berikut adalah Kreditor Konkuren Konversi yang merupakan vendor Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Utang Kreditor Konkuren Konversi merupakan tagihan-tagihan vendor terhadap Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya yang tercatat sampai dengan tanggal putusan PKPU pada tanggal 25 April 2016 tanpa tingkat bunga dengan rincian sebagai berikut:

Kreditor Konkuren Konversi

Jumlah Utang (dalam AS$)

Jumlah Utang (dalam IDR) Penggunaan Pinjaman

Hartman International Ltd. 103.087.500 1.364.363.062.500,00 Terkait dengan restrukturisasi perusahaan

Profex Energy Pvt. Ltd. 6.000.000 79.410.000.000,00 Terkait dengan operasional anak perusahaan di Yaman

PT Simo Makmur 5.693.443 75.352.718.105,00 Terkait dengan operasional anak



56

perusahaan di Gorontalo

Paradiso Resources Ltd. 64.003.800 847.090.293.000,00

Terkait dengan biaya arranger atas pinjaman Perseroan dan konsultan keuangan

PT Samuel International 1.224.720 16.209.169.200,00 Terkait dengan biaya arranger atas pinjaman Perseroan

Perseroan menyatakan bahwa kreditor-kreditor yang telah disebutkan di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT V ini maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV (“PUT IV”). Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Perseroan No. 079/BR-BOD/IV/15 tanggal 20 April 2015 dan surat No. 021/BR-BOD/I/15 tanggal 26 Januari 2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Right Issue) PUT IV seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT IV tersebut telah digunakan untuk:

1. Sebesar AS$14juta setara dengan Rp 164miliar telah digunakan untuk modal kerja Perseroan meliputi biaya operasional dan pembayaran bunga.

2. Sebesar AS$150juta setara dengan Rp 1.725miliar telah digunakan untuk melakukan pelunasan sebagian fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation (“CIC”) melalui Country Forest Limited (“CFL”).

3. Sebesar AS$150juta atau setara dengan Rp1.725miliar telah digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh utang Perseroan kepada Castleford Investment Holdings Ltd. (“Castleford”).

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh POJK No. 33/2015 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,75% dari total nilai PUT V yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Konsultan Keuangan sekitar 0,06%. 2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,40% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan; Konsultan

Hukum; dan Notaris). 3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,20% (yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi

Efek). 4. Biaya Lain-Lain (percetakan, iklan, persiapan dan penyelenggaraan RUPSLB, audit penjatahan dan

lain-lain) sekitar 0,09%.



57

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, Perseroan dan anak perusahaan memiliki total liabilitas sebesar AS$5.886.968ribu dengan rincian adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016 (dalam ribuan AS$)

(Diaudit)

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman jangka pendek 190.961

Utang usaha

Pihak ketiga 51.539

Utang lain-lain Pihak ketiga 287.610

Beban masih harus dibayar 31.180

Utang pajak 202.881

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

94

Total Liabilitas Jangka Pendek 764.266

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi 820.332

Liabilitas imbalan pasti pascakerja 4.117

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pinjaman jangka panjang

3.863.798

Obligasi Konversi Berjamin 434.395

Total Liabilitas Jangka Panjang 5.122.702

TOTAL LIABILITAS 5.886.968

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

A. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$190.961ribu dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan (Dalam ribuan AS$)

(Diaudit)

Fasilitas Pinjaman Wexler 100.961 Fasilitas 1

st Financial 90.000

Total 190.961

Fasilitas Pinjaman Wexler

Berdasarkan Supplemental Agreement pada tanggal 28 Oktober 2016, Credit Suisse AG, Perseroan dan Wexler Capital Pte. Ltd (Wexler) sepakat untuk mengalihkan jumlah pinjaman BRMS sebesar AS$100.961.331 kepada Wexler. Pengalihan pinjaman mulai berlaku efektif tanggal 2 Desember 2016 dengan jangka waktu pinjaman selama 2 tahun dan tingkat bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Saldo fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar AS$100.961.331 dan Nihil.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dengan Wexler (Peminjam), adalah antara lain sebagai berikut:

- BRMS tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas aset-asetnya; - Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual aset yang disewagunausahakan pada atau

diperoleh kembali atau diperoleh melalui entitas anak Grup;



58

- Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual piutang dalam transaksi harian wajar - Terikat pada kesepakatan dimana memperoleh dana atau keuntungan dari bank, melakukan

perjumpaan utang atau membuat kombinasi dari akun dimaksud; atau

- Terikat pada kesepakatan yang mempunyai efek yang sama; - BRMS tidak diperbolehkan menjual aset-asetnya, kecuali penjualan pelepasan entitas; - BRMS tidak diperbolehkan untuk melakukan amalgamation, demerger, merger atau

reconstruction;

- BRMS tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dan uang muka yang melebihi AS$10.000.000 kepada pihak lain. Kecuali diperbolehkan oleh Peminjam

Fasilitas 1st

Financial

Pada tanggal 22 Juli 2016, 1st Financial Company Limited setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman

kepada BRMS sampai sejumlah AS$90.000.000 untuk keperluan kegiatan operasional Perseroan dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2017 dan tingkat bunga pinjaman sebesar 9% per tahun.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, adalah antara lain sebagai berikut:

- BRMS tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas aset-asetnya; - Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual aset yang disewagunausahakan pada atau

diperoleh kembali atau diperoleh melalui Entitas Anak Grup;

- Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual piutang dalam transaksi harian wajar; - Terikat pada kesepakatan dimana memperoleh dana atau keuntungan dari bank, melakukan

perjumpaan utang atau membuat kombinasi dari akun dimaksud; atau - Terikat pada kesepakatan yang mempunyai efek yang sama.

Selain itu, BRMS diwajibkan melakukan penjualan strategis sebagai berikut:

- 24% dari saham NNT tidak lebih dari 30 November 2016; - 49% dari saham Dairi tidak lebih dari 31 Januari 2017; - 31% dari saham Gorontalo tidak lebih dari 1 Maret 2017.

Fasilitas pinjaman Wexler dan 1st Financial tidak memiliki jaminan.

Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$51.539ribu dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan Dalam Ribuan AS$

(Diaudit)

Pihak ketiga

Dolar AS

PT Mineral Asia Tunggal 4.350

PT Balwana Atyasa Utama 5.133

PT Kamalan Apsara Jambuda 4.944

PT Bapra Asukaya Utama 1.353

PT Banata Artatama Buana 4.543

PT Minast Internasional Indonesia 4.399

PT Bapra Jambunada Kedaton 1.759

PT Cudaka Apsara Buana 4.240

PT Kedaton Jambunada Utama 3.775

PT Treedis 2.531

PT Kresindo Perdana 2.500

PT Abipraya Abirama Nuansa 1.629

PT Indodrill Indonesia 1.126

Lain-lain (masing-masing di bawah AS$1.000.000

3.940

SUBTOTAL 46.224

Euro

Holman Fenwick Willan LLP 242



59

Lain-lain (masing-masing di bawah AS$100.000) 2

SUBTOTAL 244

Dolar Australia

SRK Consulting 169


SUBTOTAL 505

Rupiah

PT Sumagud Sapta Sinar 1.573

PT Delta Mutiara Amarta 352

PT Provices Indonesia 338

PT Cakrawala Asia Perdana 246

CV Sasta 153

PT Rekso Quality Utama 139

Lain-lain (masing-masing di bawah AS$100.000) 1.761

SUBTOTAL 4.562

Mata Uang Lain-lain


TOTAL PIHAK KETIGA 51.539

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

B. Utang Lain-lain

Total Utang lain-lain per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$287.610ribu.


(diaudit)

Pihak ketiga

Dolar AS

Hartman International Pte. Ltd. 103.088

Paradiso Resources Ltd. 56.420

Lain-lain (masing-masing di bawah AS$5.000.000) 128.102

SUBTOTAL 287.610

Perseroan menyajikan utang lain-lain sebagai liabilitas jangka pendek dengan dasar restrukturisasi pinjaman melalui penawaran umum terbatas (Right issue), seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian sehingga penyelesaian dari utang lain-lain tersebut dalam jangka kurang dari 1 tahun.

C. Utang Pajak

Total Utang pajak per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$202.881ribu.


(diaudit)

Pajak Pertambahan Nilai 2.976

Pajak Penghasilan:

PPh 29 112.230

PPh 26 85.729

PPh 21 1.172

PPh 23 772

PPh 4(2) 2

TOTAL 202.881



60

D. Beban Akrual

Beban masih harus dibayar oleh Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$31.180ribu, dengan perincian sebagai berikut :


(diaudit)

Bunga 24.327

Gaji dan upah 1.495

Lain-lain 5.358

TOTAL 31.180

E. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$94ribu, yang merupakan pinjaman jangka panjang.

2. Liabilitas Jangka Panjang

A. Utang Pihak Berelasi

Total utang pihak berelasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$820.332ribu.


(diaudit)

Ventura bersama

PT Arutmin Indonesia

604.928 PT Arutmin Indonesia 604.928

IndoCoal Resources (Cayman) Limited

204.054

PT IndoCoal Kaltim Resources 39

Entitas afiliasi

PT Petromine Energy Trading 10.995

PT Dharma Henwa Tbk 318

TOTAL 820.334

Utang pihak berelasi merupakan utang tanpa dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran tetap. Perusahaan afiliasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan perusahaan, atau entitas yang memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian bersama atas perusahaan atau entitas dimana perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atau pengendalian bersama. Karena memiliki sifat hubungan tersebut, hal ini memungkinkan syarat dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi menjadi tidak sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

B. Liabilitas Imbalan Pasti Pasca Kerja

Analisis liabilitas imbalan pasti pasca kerja dalam laporan posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$4.177ribu sebagai berikut:


(diaudit)

Nilai kini liabilitas imbalan pasti 4.177

Liabilitas imbalan pasca kerja-neto 4.177

C. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$3.863.798ribu dengan perincian sebagai berikut:


(diaudit)

Pihak ketiga

Dolar AS Fasilitas Country Forest Limited 2009 1.326.964



61

Surat Berharga Bergaransi Senior II 854.472 Fasilitas China Development Bank 600.612 Surat Berharga Bergaransi Senior 370.500 Fasilitas Credit Suisse 1 160.880 Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2 130.683 Fasilitas Raiffeisen Bank International 93.112 Fasilitas Credit Suisse 2012* 90.000 Fasilitas UBS AG 2012 – 1 64.005 Fasilitas Axis Bank Limited 2011 61.560 Fasilitas Deutsche Bank 2011 59.581 Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014 51.150 Rupiah Fasilitas Bank Mualamat 228 Fasilitas Bank Bukopin 146

Total 3.863.893

Dikurangi: Bagian jangka pendek (94)

Bagian Jangka Panjang 3.863.799

*Diklasifikan sebagai pinjaman jangka pendek dalam laporan keuangan Perseroan 2016

Perseroan
















Cidera Janji:



62

Pada tanggal jatuh tempo setiap fasilitas pinjaman atau tanggal pembayaran lainnya, Perusahaan harus melunasi:


Premi yang berlaku, yang jumlahnya dihitung pada tanggal pembayaran kembali untuk

setiap masing-masing pinjaman yang terkait, dengan 5% sebagai pilihan pertama untuk

tanggal pembayaran kembali atas pinjaman terkait, berkurang berdasarkan metode

garis lurus hingga nihil pada tanggal jatuh tempo.


Jumlah keseluruhan, yaitu jumlah yang memberikan kepada pemberi pinjaman internal

rate of return sebesar 19% secara keseluruhan untuk pinjaman tersebut.

Pembatasan:

Perusahaan tidak mengizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan

atau melepaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan

KPC atau Arutmin berdasarkan PKP2B.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk

melakukan pembayaran-pembayaran tertentu, yang meliputi diantaranya pengumuman

atau pembayaran dividen, pembelian, penebusan, pelepasan atau penebusan saham

Perusahaan atau Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries, kecuali dalam kondisi tertentu

atau rasio keuangan telah dipenuhi.


menerbitkan atau menjual saham Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries, kecuali dalam

kondisi tertentu atau rasio keuangan telah dipenuhi.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk secara

langsung atau tidak langsung, mengadakan, memperbaharui atau memperpanjang

transaksi atau perjanjian dengan beneficial holder yang memiliki 10% atau lebih saham

Perusahaan atau afiliasinya, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah

terpenuhi.


memberikan gadai atas jaminan common security.





mengadakan utang kecuali Perusahaan dapat memenuhi beberapa rasio keuangan

tertentu.

KPC, Arutmin dan ICRL tidak diizinkan untuk mengadakan utang kecuali dapat

memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu.

Jaminan:

Penyerahan (assignment) hak penerimaan Perusahaan berdasarkan perjanjian

distribusi kas




Jaminan atas saham-saham KPC, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kalsel, IndoCoal Kaltim,

dan para penjamin (jaminan saham dan Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries) milik

Perusahaan dan Anak Perusahaan Penjamin

Pengalihan Pinjaman: Pada tanggal 5 November 2009, hak dan kewajiban Perseroan sebagai Debitor dalam Pinjaman CFL dialihkan ke Bumi Netherlands dimana Perusahaan bersama dengan Anak Perusahaan Penjamin masih menjamin kewajiban Bumi Netherlands berdasarkan Pinjaman CFL tersebut.



63

Pinjaman CFL dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Bumi Netherlands atas bunga pinjaman yang jatuh tempo sejak September 2014. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.





Credit Suisse Limited, cabang Singapura, Deutsche Bank dan JPMorgan (S.E.A.)

Limited (sebagai Joint Lead Manager)


Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar utang jangka pendek JPMorgan Chase, Credit Suisse dan Bright Ventures serta untuk membayar penuh utang jangka panjang Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, pembelian kembali sebagian dari 5% Obligasi Konversi Berjamin II senilai AS$300juta dan untuk membayar kembali utang lainnya. Bunga: 10,75% per tahun, yang akan terutang setiap 6 bulan. Jatuh Tempo: 6 Oktober 2017 Hak Penebusan:

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 6 Oktober

2014, secara keseluruhan atau sebagian, pada harga penebusan yang setara dengan

pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada,

ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 6

Oktober 2014 dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian pada harga

penebusan setara dengan 105,375%, 102,6875% dan 100% ditambah dengan bunga

terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua belas (12) bulan masing-masing

dimulai pada tanggal 6 Oktober 2014, 6 Oktober 2015 dan 6 Oktober 2016 dan

seterusnya.


Oktober 2014 dengan harga penebusan 110,75% dari pokok kredit ditambah dengan

bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan dana dari penjualan satu

atau lebih penawaran saham Penerbit atau Perusahaan.

Pembatasan:


melepaskan, baik langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau

Arutmin berdasarkan PKP2B.



Jaminan:


distribusi kas



64






Perusahaan dan Anak Perusahaan Penjamin.


C. Fasilitas China Development Bank

Pada tanggal 6 Februari 2012, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), China Development Bank Corporation (sebagai “Kreditor dan Arranger”), Bank of China Limited, cabang Jakarta (sebagai “Agen Administrasi”), mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan Perseroan fasilitas kredit sebesar AS$600juta. (”Pinjaman CDB”) Pihak dalam Perjanjian:



China Development Bank Corporation (sebagai “Kreditor” dan ”Arranger”)

Bank of China Limited, cabang Jakarta (sebagai ”Agen Administrasi”)



Bunga: LIBOR + 6,7% per tahun Jatuh Tempo: bulan ke 48 sejak tanggal penarikan dana Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk melunasi sebagian dari utang yang dimiliki oleh Perusahaan berdasarkan:

Fasilitas JPMorgan Chase Bank 2011 sebesar AS$200juta

Fasilitas Barclays Bank 2011 sebesar AS$200juta

Fasilitas Bank of America 2011 sebesar AS$200juta

pembayaran kepada Arranger atas biaya Arrangement (yang akan dikurangkan dari

penerimaan pinjaman tersebut)

pembayaran biaya transaksi lainnya

Pembatasan: Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan

dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka

Perseroan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan. Perseroan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak

yang menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan.

Perseroan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel, IndoCoal Kaltim, Arutmin, KPC, SHL, KCL, Sitrade, Forerunner, ICRL.

Jaminan:




65





Subordination deed

Dokumen penjaminan atas Perusahaan Batubara

Dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi asset Perusahaan

Pinjaman ini dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Perseroan atas pembayaran angsuran pokok saat jatuh tempo pada bulan Agustus 2014 dan bunganya saat jatuh tempo pada bulan Desember 2014. Pada tanggal 30 Desember 2014, fasilitas pinjaman sebesar AS$50juta dialihkan kepada Castleford Investment Holdings Ltd. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

D. Surat Berharga Bergaransi Senior








Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 10

November 2013, secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian, pada harga

penebusan yang setara dengan pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan

masih harus dibayar, jika ada, ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan

pada atau setelah tanggal 13 November 2013 dapat dilakukan secara keseluruhan atau

sebagian pada harga penebusan setara dengan 106%, 103% dan 100% ditambah

dengan bunga terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua belas (12) bulan

masing-masing dimulai pada tanggal 10 November 2013, 10 November 2014 dan 10

November 2015.


November 2013 dengan harga penebusan 112% dari pokok kredit ditambah dengan

bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan hasil penjualan atas

beberapa jenis modal saham Perusahaan.




66

melakukan penambahan utang yang dapat mempengaruhi beberapa rasio keuangan

tertentu,



melakukan gadai,






Jaminan:






Subordination deed



E. Fasilitas Credit Suisse 1




Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan

Penjamin”)




Tujuan Pinjaman: Dana yang diperoleh dari pinjaman hanya dapat digunakan oleh Enercoal Resources, untuk penebusan atas obligasi konversi dan pembayaran atas biaya transaksi. Bunga: LIBOR + 18% per tahun Jatuh Tempo: 7 November 2014 Pembatasan:

Perseroan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak

negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



67




menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan.

Perseroan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel,

IndoCoal Kaltim, Arutmin, KPC, SHL, KCL, Sitrade, Forerunner, ICRL.

Jaminan:






Subordination deed



F. Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2









G. Fasilitas Raiffeisen Bank International (RBI)

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), dan Raiffeisen Bank International (RBI), cabang Labuan, (sebagai “Kreditor”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan Perseroan pinjaman sebesar AS$80juta. (”Pinjaman RBI”) Pihak dalam Perjanjian:





68




H. Fasilitas Credit Suisse 2012

Pada tanggal 14 Juni 2012, BRMS dan Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai the “Financial Institutions, Pemberi Pinjaman, Arranger, Facility Agent, Security Agent dan Account Bank”), menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$100.000.000, yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan sejak penarikan dana dan dapat diperpanjang selama periode yang tidak melebihi tanggal 19 September 2013.

Bersama dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo, beberapa klausa telah diubah terutama terkait definisi jumlah pokok yang sekarang termasuk bunga masih harus dibayar, dan beberapa hal lainnya.

Hasil dari pinjaman ini setelah dikurangi (i) biaya-biaya transaksi; dan (ii) alokasi pembayaran minimum atau cadangan pembayaran utang, dapat digunakan oleh Perusahaan untuk pendanaan, sesuai dengan perjanjian pinjaman antara BRMS dan PT Dairi Prima Mineral (Dairi), aktivitas bisnis Dairi yang meliputi aktivitas bisnis normal termasuk, dan tidak terbatas pada, utang usaha dan utang lainnya Dairi serta pengeluaran Dairi sehubungan dengan pengembangan Area Tambang Dairi.

Credit Suisse AG telah memberikan beberapa kali persetujuan perpanjangan tanggal jatuh tempo terhadap fasilitas pinjaman ini, yang terakhir dengan Amended and Restated Credit Agreement tanggal 28 Oktober 2016. Nilai pinjaman ini sebesar AS$90.000.000. Sisa pinjaman sebesar AS$100,961,331 dialihkan kepada Wexler Capital Pte. Ltd.

Pinjaman ini telah menjadi efektif pada tanggal 2 Desember 2016 untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal efektifnya perjanjian yaitu pada tanggal 2 Desember 2018. Besarnya bunga pinjaman adalah 10% untuk 1 tahun pertama dan 15% untuk 1 tahun berikutnya. Kapitalisasi dilakukan pada 6 bulan pertama dan 3 bulan setelahnya.


BRMS tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas asetasetnya;

Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual aset yang disewagunausahakan pada

atau diperoleh kembali atau diperoleh melalui Entitas Anak Grup;

Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual piutang dalam transaksi harian wajar;

Terikat pada kesepakatan dimana memperoleh dana atau keuntungan dari bank,

melakukan perjumpaan hutang atau membuat kombinasi dari akun dimaksud; atau

Terikat pada kesepakatan yang mempunyai efek yang sama

I. Fasilitas UBS AG 2012 - 1

Pada tanggal 5 Maret 2012, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”), UBS AG, cabang London, (“Kreditor”) dan UBS AG, cabang Singapura, (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan Jaminan”) menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perseroan. (“Pinjaman UBS”)



69







Bunga: LIBOR + 6% per tahun Jatuh Tempo: 5 Maret 2015 Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman jangka pendek sebesar AS$75juta dari UBS AG, cabang Singapura. Pembatasan: Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan





Jaminan:






Subordination deed



pemberitahuan wanprestasi terkait dengan gagal bayar sejak bulan Maret 2014 atas

pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo. Pinjaman ini kemudian

direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

J. Fasilitas Axis Bank Limited 2011




Axis Bank Limited, cabang Hong Kong (sebagai “Kreditor, Arranger, Agen Administrasi

dan Penjamin”)




70

Nilai Perjanjian : AS$200.000.000 Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi sebagian utang Perusahaan dari satu atau lebih fasilitas yang diberikan oleh Secured Creditor (seperti yang telah dinyatakan dalam Intercreditor Agreement) dan membayar beban transaksi. Bunga: LIBOR + 5,5% per tahun, yang dilunasi dalam 20 angsuran triwulanan Jatuh Tempo: 4 Agustus 2016

Pembatasan:

Perusahaan tidak diizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan

atau melepaskan, baik langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC

atau Arutmin berdasarkan PKP2B.

Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel,



K. Fasilitas Deutsche Bank 2011





“Kreditor”)





Pembatasan : Perseroan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan

dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka






71


L. Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014

Pada tanggal 30 Desember 2014, Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) (sebagai “Kreditor”) dan Perseroan (sebagai “Debitor”) menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang. (“Pinjaman Castleford”) Pihak dalam Perjanjian:








Anak Perusahaan

A. Fasilitas Bank Bukopin

Amandemen perpanjangan Perjanjian Kredit pada tanggal 5 Oktober 2015 antara BRMS (sebagai “Debitor”) dan PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (sebagai “Kreditor”) dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada Perseroan. Sebelumnya perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 dengan suku bunga pinjaman 12%. Pihak dalam Perjanjian:

BRMS (sebagai “Debitor”)

Bukopin (sebagai “Kreditor”)

Objek Perjanjian : pemberian fasilitas pendanaan oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian : Rp10.000.000.000 (AS$1.089.325) Tujuan Perjanjian: Pinjaman ini terkait dengan pembelian ruang kantor di Bakrie Tower Bunga: 13% per tahun Jatuh Tempo: 2 Oktober 2019 Jaminan: ruangan kantor di Bakrie Tower

B. Fasilitas Bank Muamalat

Pada tanggal 28 Desember 2015, BRMS (sebagai “Debitor”) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) (sebagai “Kreditor”) menandatangani amandemen Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah dengan jangka waktu 48 bulan. Sebelumnya perjanjian ditandatangani pada tanggal 11 April 2011 dengan jangka waktu 60 bulan.



72

Pihak dalam Perjanjian :


Muamalat (sebagai “Kreditor”)

Objek Perjanjian: pemberian fasilitas pendanaan oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian: Rp20.000.000.000 (AS$2.180.000) Tujuan Perjanjian: Pinjaman ini terkait dengan pembelian ruang kantor di Bakrie Tower


Pembatasan:

Membagikan atau membayarkan dividen/ keuntungan kecuali BRMS sudah tidak dalam

keadaan rugi dan angsuran ke Muamalat dalam kondisi lancar.

Melakukan penjualan, menjaminkan, dan mentransfer sebagian atau seluruh aset

Perusahaan, kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal dan wajar/normal, aset

yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan BRMS kepada bank.

Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, baik secara

langsung maupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi harian yang wajar.

Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan

sebagian besar aset atau saham milik BRMS.

Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BRMS

kepada pihak lain.

Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham.

Jaminan: ruangan kantor di Bakrie Tower

C. Fasilitas Credit Suisse 2010

Pada tahun 2010, MDB, entitas anak BRMS (sebagai “Debitor”), Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai the “Lembaga Keuangan, Kreditor, Arranger, Agen Administrasi & Penjamin, dan Account Bank”) dan Credit Suisse International (sebagai “bank hedging”), menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada MDB. Perjanjian ini terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 3 April 2015. Pihak dalam Perjanjian:

MDB (sebagai “Debitor”)

Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai the “Lembaga Keuangan, Kreditor,

Arranger, Agen Administrasi & Penjamin, dan Account Bank”)

Objek Perjanjian: pemberian fasilitas pendanaan oleh pihak ketiga

Nilai Perjanjian:

Fasilitas A sebesar AS$200.000.000

Fasilitas B sebesar AS$100.000.000

Fasilitas C sebesar AS$60.000.000

Bunga: LIBOR + 7% per tahun, dibayarkan setiap triwulan

Jatuh Tempo:

Fasilitas A jatuh tempo dalam kurun waktu 24 bulan sejak penarikan dana

Fasilitas B jatuh tempo dalam kurun waktu 24 bulan sejak tanggal penggunaan Fasilitas

A

Fasilitas C jatuh tempo sampai tanggal 19 September 2013

Tujuan Perjanjian:



73

Dana pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, membiayai debt reserve account dan membayar sebagian Pinjaman MDB. Pembatasan :

MDB tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas aset- asetnya.

MDB tidak diperbolehkan menjual aset yang disyaratkan yang mungkin diperoleh

oleh afiliasi MDB dalam transaksi terutama untuk membiayai pembelian aset.

MDB tidak diperbolehkan menjual kepemilikan saham pada NNT, membuat

perjanjian pinjaman keuangan, mengubah sifat usaha, memberikan pinjaman

(kecuali antar pihak berelasi), membayar dividen atau menerbitkan saham kepada

siapapun.

Jaminan:

Saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) milik MDB dan kuasa untuk menjual

saham tersebut.

Penyerahan atau kuasa atas jaminan (yaitu hipotik, jaminan, hak gadai,

penyerahan, hypothecation).

Dokumen lain yang membuktikan atau menimbulkan penjaminan atas aset MDB.

Pada tanggal 2 November 2016, MDB telah meyelesaikan fasilitas pinjaman bersamaan dengan penandatanganan Akta Pengalihan Saham dengan menjual entitas asosiasinya, yaitu NNT.

Dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan transaksi PUT V dan tidak terdapat ketentuan/pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan pemegang saham publik.

D. Obligasi Konversi Berjamin

Obligasi konversi Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$434.395ribu dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan Dalam Ribuan AS$ (diaudit)

Pihak ketiga

Dolar AS

Obligasi Konversi Berjamin 434.395

TOTAL 434.395

Dalam menerapkan ketentuan wajib dari restrukturisasi utang Perseroan sesuai Perjanjian Perdamaian, Perseroan diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah saham sebagaimana dijelaskan di pembahasan Ekuitas dalam prospektus ini.

Seluruh liabilitas Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diungkapkan dalam prospektus ini.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang Perseroan merupakan pembatasan yang berkaitan dengan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan utang baru dengan Fixed Charge Coverage Ratio sebagai rasio yang dipersyaratkan:

a. Indenture yang merupakan Surat Berharga Bergaransi Senior dengan kupon 12% mengandung batasan-batasan dari kemampuan Bumi Resources, Bumi Capital, Perusahaan Grup IndoCoal dan perusahaan induknya (12% Notes Restricted Group) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk:

mengeluarkan hutang tambahan jika Fixed Charge Coverage Ratio (seperti yang didefinisikan dalam indenture) kurang dari 2.5 atau 3.0 (tergantung pada entitas berhutang) sampai 1;

melakukan pembayaran-pembayaran terbatas;

menerbitkan redeemable dan preferred saham;

membuat hak gadai;

menjual atau membuang aset;



74

melakukan merger atau konsolidasi;

melakukan transaksi jual dan leaseback;

melakukan transaksi dengan afiliasi; dan

memasuki lini bisnis baru, kecuali anggota dari 12% Notes Restricted Group memenuhi persyaratan tertentu atau transaksi atau jika tindakan yang ingin dilakukan termasuk dalam pengecualian yang diberikan berdasarkan ketentuan indenture ini.

b. Perusahaan Induk penjamin atau Anak Perusahaan yang Dibatasi tidak boleh mengambil utang (termasuk utang yang diakuisisi); kecuali jika Perusahaan Induk penjamin atau Anak Perusahaan yang Dibatasi yang merupakan Penjamin Anak Perusahaan yang memperoleh utang dan setiap Perusahaan Batubara yang memperoleh Utang Perusahaan Batubara yang Diijinkan (dalam setiap kasus, termasuk utang yang diakuisisi) dapat mempertahankan Fixed Charge Coverage Ratio tidak kurang dari 2,5 sampai 1,0 setelah timbulnya utang tersebut dan penerimaan dan penerapan hasil darinya. Setiap Anak perusahaan yang Dibatasi yang bukan merupakan Penjamin Anak Perusahaan (selain Perusahaan Batubara) juga dapat mengambil utang, termasuk utang yang diakuisisi, jika, setelah pemberian utang tersebut dan penerimaan dan penerapan hasil daripadanya, Fixed Charge Coverage Ratio tidak kurang dari 3,0 sampai 1,0.

Berikut adalah Fixed Charge Coverage Ratio konsolidasi pada tahun 2015 dan 2016:

Juta AS$ KPC AI Perseroan Konsolidasi

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Pendapatan 2.974,1 3.033,9 670,9 737,6 40,5 23,4 2.026,9 2.087,0

Beban Pokok Penjualan

2.518,6 2.508,3 651,5 654,6 - - 1.740,5 1.737,4

Laba Kotor 455,5 525,6 19,4 83,0 40,5 23,4 286,4 349,5

Beban Usaha 320,4 253,6 84,0 70,4 49,9 28,8 272,1 207,4

Laba (rugi) usaha 135,2 272,0 (64,7) 12,6 (9,4) (5,4) 14,3 142,1

Depresiasi dan amortisasi

205,3 223,8 20,2 18,7 1,8 1,8 120,7 129,1

EBITDA 340,5 495,8 (44,4) 31,3 (7,5) (3,5) 135,0 271,2

Fixed Charge Coverage Ratio

0,4x 0,9x

Consolidated Indebtness/ Adjusted EBITDA

26,9x 15,7x

3. Ringkasan Perjanjian Perdamaian Perseroan Pada 9 November 2016, kreditor-kreditor Perseroan yang telah diverifikasi melakukan pemungutan suara (voting) untuk menyetujui rencana penyelesaian yang diajukan oleh Bumi (“Perjanjian Perdamaian”). Pemungutan suara tersebut menghasilkan persetujuan dari 100% kreditor konkuren dan 99.84% kreditor separatis berdasarkan nilai kemudian suara yang mendukung Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan hasil dari pemungutan suara tersebut, Pengadilan Niaga mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut pada 28 November 2016.

Di bawah ini adalah penjelasan lebih mendalam akan penyelesaian utang yang terdapat di dalam Perjanjian Perdamaian atas kreditor-kreditor yang utangnya merupakan tujuan penggunaan dana hasil PUT V:


Pada tanggal 18 September 2009, Perusahaan (sebagai “Peminjam”) dan Entitas Anaknya, PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) dan Forerunner International Pte. Ltd. (sebagai “Original Subsidiary Guarantors”), PT Samuel Sekuritas Indonesia (sebagai “Arranger”), The Bank of New York Mellon (sebagai “Administrative and Security Agent”) dan Country Forest Limited (sebagai “Pemilik Dana”), entitas anak yang dimiliki seluruhnya oleh China Investment Corporation (CIC), menandatangani Perjanjian Pinjaman Berjangka Senior yang Dijamin (“Pinjaman CFL”) dimana Country Forest Limited setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$1,9miliar.



75

Bunga: 12% per tahun, dibayar bulanan

Tujuan Pinjaman:

Membayar saldo utang dari akuisisi tidak langsung atas kepemilikan saham di DEWA, PT Fajar Bumi Sakti (saat ini PT Kutai Bara Nusantara), PEB, pembayaran utang-utang Grup, dan modal kerja serta keperluan operasional umum perusahaan

Utang tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 25 November 2009 dan diambil alih oleh induk perusahaan, China Investment Corporation (“CIC”). Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$1.326.963.622,46 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian utang CIC dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut

Sebesar AS$427.780.414,63 (merupakan 32,24% dari Total Utang CIC) akan digantikan dengan New Senior Secured Facility dan/atau New 2021 Notes.

Sebesar AS$150.000.000,00 akan dikonversi menjadi kurang lebih 6.173.616.942 saham dalam Bumi (merupakan 16,86% dari total ekuitas Bumi) dialokasikan melalui penerbitan saham baru yang dilakukan pada 5 September 2014 berdasarkan Master Deed tanggal 8 Oktober 2013, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali tanggal 28 Januari 2014 (“Konversi CFL”) Konversi CFL akan diselesaikan pada atau sebelum penyelesaian Konversi Bumi.

Sebesar AS$606.817.389,37 (merupakan 45,73% dari Total Utang CIC) akan akan dikonversi menjadi saham dalam Bumi, berdasarkan penilaian dari AS$4,6miliar.

Sebesar AS$142.365.818,46 (merupakan 10,73% dari Total Utang CIC) akan digantikan dengan MCB dengan tenor 7 tahun (dapat dikonversi menjadi ekuitas Bumi).

Penerbitan Contingent Value Rights

B. Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014

Pada tanggal 14 November 2013, PT Bumi Resources Investment (BRI), Entitas Anak, dan Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) menandatangani Perjanjian Fasilitas pinjaman, dimana Castleford setuju untuk memberikan dukungan dana sebesar AS$110.000.000 untuk mengembangkan proyek tertentu dari BRI. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah dana yang diterima sebesar AS$79.333.332. Perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 12 Mei 2014 dengan tambahan fasilitas pinjaman menjadi AS$150.000.000.


Tujuan Perjanjian:

Pinjaman ini terkait dengan penyerahan sebagian Fasilitas CDB sebesar AS$50juta kepada Castleford.

Utang tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 30 December 2014. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$51.150.361,81 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang Castleford dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut:

Total utang pokok dan bunga terutang berdasarkan Utang Castleford sebesar AS$51.150.361,81 per tanggal 25 April 2016, tidak termasuk biaya-biaya default dan/atau penalti (jika ada), akan dikonversi menjadi saham dalam Bumi.

C. Axis Bank Limited 2011

Pada tanggal 4 Agustus 2011, Perusahaan (sebagai “Peminjam”) dan Entitas Anaknya, PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited, Sangatta Holdings Limited dan Forerunner International Pte. Ltd. (sebagai ”Original Guarantors”), dan Axis Bank Limited, cabang Hong Kong, (sebagai “Pemilik Dana, Arranger, Facility Agent dan Security Agent”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana menyetujui untuk memberikan Perusahaan fasilitas kredit sebesar AS$200juta. Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk melunasi sebagian utang Perusahaan dari satu atau lebih fasilitas yang diberikan oleh Secured Creditor (seperti yang telah dinyatakan dalam Intercreditor Agreement) dan membayar beban transaksi. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 5,5% per tahun dan akan dilunasi dalam dua puluh (20) angsuran triwulanan. Perusahaan memiliki opsi untuk membayar lebih cepat seluruh atau sebagian pinjaman ini sebelum jatuh tempo, namun dikenakan biaya 2% dari total utang yang dipercepat pembayarannya.



76

Utang tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 20 Agustus 2013. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$61.560.362,02 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang Axis dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut

Hingga 32,24% dari total sisa utang akan digantikan dengan New Senior Secured Facility dan/atau New 2021 Notes

Hingga 57,03% dari total sisa utang akan dikonversi menjadi saham dalam Bumi, berdasarkan penilaian dari AS$4,6miliar

Hingga 10,73% dari total sisa utang akan digantikan dengan Mandatory Convertible Bond dengan tenor 7 tahun (dapat dikonversi menjadi ekuitas Bumi)


D. Credit Suisse 2010 - 2

Pada tanggal 19 Agustus 2010, Perusahaan (sebagai “Peminjam”) dan Entitas Anaknya, PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Ltd., Sangatta Holdings Limited dan Forerunner International Pte. Ltd. (sebagai “Original Guarantors”), Lembaga Keuangan (sebagai “Pemilik Dana”) dan Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Arranger, Facility Agent dan Security Agent”), menandatangani Perjanjian Kredit dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$150juta. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR ditambah 11% per tahun. Pada tanggal 9 Agustus 2013, Perusahaan dan Credit Suisse, cabang Singapura menandatangani Supplemental Agreement yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Perjanjian Kredit, dimana fasilitas pinjaman akan dilunasi dalam lima belas (15) angsuran bulanan sejak bulan Oktober 2013 hingga November 2014 dan tingkat suku bunga pinjaman diubah menjadi sebesar LIBOR ditambah 18% per tahun efektif sejak tanggal 7 Agustus 2013.

Utang tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 12 Juni 2014. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$130.683.285,9 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang Credit Suisse 2 dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut



Hingga 10,73% dari total sisa utang) akan digantikan dengan Mandatory Convertible Bond dengan tenor 7 tahun (dapat dikonversi menjadi ekuitas Bumi)


E. Deutsche Bank 2011

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan (sebagai “Peminjam”) dan Entitas Anaknya, PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited, Sangatta Holdings Limited, dan Forerunner International Pte. Ltd. (sebagai "Original Guarantors"), Deutsche Bank AG, cabang Singapura, dan WestLB AG, cabang Singapura, (sebagai "Pemilik Dana"), Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, (sebagai “Facility Agent”) dan DB Trustees (Hong Kong) Limited (sebagai “Security Agent”) menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$150juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 5% per tahun ditambah LIBOR. Perjanjian pembiayaan ini akan dibayar dengan angsuran bulanan sebanyak dua puluh lima (25) kali sampai dengan bulan November 2014.

Utang tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 18 Oktober 2011. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$59.580.914,43 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang Deutsche bank dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut







77

F. UBS AG 2012

Pada tanggal 5 Maret 2012, Perusahaan (sebagai Peminjam) dan Entitas Anaknya, PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited, Sangatta Holdings Limited dan Forerunner International Pte. Ltd. (sebagai “Original Guarantors”), UBS AG, cabang London, (“Pemilik Dana”) dan UBS AG, cabang Singapura, (sebagai “Arranger, Facility Agent dan Security Agent”) menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$75juta. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR ditambah 6% per tahun. Pinjaman ini harus dibayar dalam enam (6) cicilan dengan jumlah yang sama mulai bulan kalender ke dua puluh satu (21) setelah tanggal penggunaan dan dibayar penuh dalam jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan setelah tanggal penggunaan.

Utang tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 5 Maret 2012. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$64.004.815,62 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang UBS AG bank dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut





G. Surat Bergaransi Senior II

Pada tanggal 30 September 2010, Perusahaan melalui Bumi Investment Pte. Ltd. (“Penerbit”), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menerbitkan Surat Berharga Bergaransi Senior dengan kupon 10,75% senilai AS$700juta yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2017 (“Surat Utang”) dengan Credit Suisse Limited, cabang Singapura, Deutsche Bank dan JPMorgan (S.E.A.) Limited sebagai Joint Lead Manager. Surat Utang dijamin oleh Grup, diantaranya Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner.

Tujuan Pinjaman:

Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar utang jangka pendek JPMorgan Chase, Credit Suisse dan Bright Ventures serta untuk membayar penuh utang jangka panjang Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, pembelian kembali sebagian dari 5% Obligasi Konversi Berjamin II senilai AS$300juta dan untuk membayar kembali utang lainnya.

Utang tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2017. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$854.471.528 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang Surat Bergaransi Senior II dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut





H. Surat Bergaransi Senior I

Pada tanggal 13 November 2009, Perusahaan (sebagai “Penjamin”), melalui Bumi Capital Pte. Ltd. (sebagai “Penerbit”), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menerbitkan Surat Berharga Bergaransi Senior dengan kupon 12%, senilai AS$300juta yang jatuh tempo pada tanggal 10 November 2016 (“Surat Utang”) dengan Credit Suisse Limited, cabang Singapura, dan Deutsche Bank sebagai Manajer. Surat Utang dijamin oleh Entitas Anak, diantaranya Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Original Subsidiary Guarantors”).

Tujuan Pinjaman:

Dana dari penerbitan Surat Utang 1 akan digunakan untuk belanja modal awal dan pengeluaran untuk biaya eksplorasi dan pengembangan milik DPM, anak perusahaan, investasi dan perolehan



78

mendatang atas perusahaan-perusahaan tambang lainnya, modal kerja dan keperluan operasional.


Penyelesaian Utang Surat Bergaransi Senior I dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut





I. Credit Suisse 1

Pada tanggal 19 Agustus 2010, Perusahaan (sebagai “Peminjam”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Original Guarantors”), Lembaga Keuangan (sebagai “Pemilik Dana”) dan Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Arranger, Facility Agent dan Security Agent”), menandatangani Perjanjian Kredit dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$150juta. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR ditambah 11% per tahun.

Perubahan terakhir perjanjian ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2014. Total utang pada saat verifikasi dalam PKPU adalah AS$160.880.268,1 mengecualikan biaya-biaya default dan penalti.

Penyelesaian Utang Credit Suisse 1 dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut





J. Raiffeisen Bank International (RBI)

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perusahaan (sebagai “Peminjam”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Original Guarantors”), dan Raiffeisen Bank International (RBI), cabang Labuan, (sebagai “Pemilik Dana”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana menyetujui untuk memberikan Perusahaan pinjaman sebesar AS$80juta. Pinjaman ini bertujuan untuk pembayaran klaim ke PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) terkait dengan Transfer KTS. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga LIBOR ditambah 8% per tahun. Pinjaman akan dilunasi secara angsuran bulanan dimulai pada bulan kalender kesebelas (11) setelah tanggal penarikan dan harus dilunasi pada bulan kalender ketiga puluh enam (36) setelah tanggal penarikan dana.

Pinjaman ini dalam kondisi default (wanprestasi) karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran bunga saat jatuh tempo. Pada tanggal 14 November 2014, Perusahaan menerima pemberitahuan default terkait dengan gagal bayar pembayaran bunga.


Penyelesaian RBI dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut







79

K. Obligasi Konversi Berjamin

Pada tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan (sebagai “Penjamin”) melalui Enercoal Resources Pte. Ltd. (Enercoal) (sebagai “Penerbit”), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menandatangani Perjanjian Pembelian berkaitan dengan Obligasi Konversi Berjamin sebesar AS$375juta dengan suku bunga 9,25% (“Obligasi Berjamin”) dengan Credit Suisse Limited, Singapura, yang bertindak sebagai Placement Agent tunggal.

Obligasi Berjamin ini, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2014, merupakan obligasi yang pada awalnya dapat dikonversi menjadi saham biasa Perusahaan dengan nilai Rp3.366,90 per saham. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi laba atau cadangan modal, distribusi modal, penawaran umum terbatas dan peristiwa lainnya yang mempunyai efek dilutif.


Penyelesaian Obligasi Konversi Berjamin dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut

Hingga sebesar AS$130.318.439,38 (merupakan 30% dari Total Utang CB) akan dikonversi menjadi saham dalam Bumi berdasarkan penilaian dari AS$4,6miliar

Hingga sebesar AS$304.076.358,54 (merupakan 70% dari Total Utang Obligasi Konversi Berjamin) akan digantikan dengan Mandatory Convertible Bond dengan tenor 7 tahun

L. Ringkasan dari ketentuan-ketentuan dari setiap instrumen restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. New Senior Secured Facility dibagi menjadi 2 tranche yang sama:

a. Tranche A

i. Total bunga (tunai dan ditangguhkan) hingga 7.5% per tahun yang ditentukan

berdasarkan harga acuan

ii. Bunga tunai yang terutang dan belum dibayar pada setiap tanggal pembayaran

bunga

iii. Bunga yang ditangguhkan akan dikapitalisasi dan dibayarkan penuh pada saat

jatuh tempo jika bunga tidak dibayarkan pada setiap tanggal pembayaran bunga

iv. Jatuh Tempo: 5 tahun sejak Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian

v. Pembayaran: Setiap ketersediaan kas dan dibayarkan dengan merujuk kepada

Cash Waterfall

b. Tranche B

i. 8% per tahun (Tidak ada bunga tunai)

ii. Bunga dibayarkan jika kas tersedia dengan merujuk kepada Cash Waterfall

iii. Jika tidak dibayarkan, bunga akan dikapitalisasi dan dibayarkan penuh pada saat

jatuh tempo

iv. Jatuh tempo: 5 tahun sebelum Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian

v. Pembayaran: Setiap ketersediaan tunai dan dibayarkan dengan merujuk kepada

Cash Waterfall

c. Contingent Value Rights diterbitkan kepada Tranche A dan B secara pro-rata:

i. Bumi akan menerbitkan contingent value rights yang dapat diperdagangkan

("Contingent Value Rights") dengan nilai nosional AS$100.000.000 (“Nilai

Nosional”) kepada kreditor New Senior Secured Facility dan New 2021 Notes

sesuai dengan proporsi utang mereka terhadap Utang New Senior Secured.

ii. Contingent Value Rights akan jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal penerbitan

Contingent Value Rights (“Tenor”).

iii. Dalam hal rata-rata Harga Acuan lebih tinggi dari AS$70/mt selama periode 18

bulan berturut-turut sejak Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian, Bumi harus

melunasi Nilai Nosional tersebut secara tunai. Jika Contingent Value Right

tersebut sudah mendapat pemicu untuk pelunasan, jumlah terutang dari Bumi

akan dibayar sesuai dengan Cash Waterfall. Sepanjang tidak dibayarkan

seluruhnya pada tanggal pembayaran yang terkait atau pada Tanggal Transfer

Bulanan, hal ini bukan merupakan pelanggaran atau Wanprestasi berdasarkan

Contingent Value Rights atau lainnya, dan bagian yang belum dibayar dari nilai

yang terutang dari Bumi akan tertunggak, jatuh tempo, dan harus dibayar pada

Tanggal Transfer Bulanan berikutnya, sesuai dengan Cash Waterfall.



80

iv. Jika pemicu untuk pelunasan tidak terjadi selama Tenor dari Contingent Value

Rights, maka tidak akan ada pelunasan dan Contingent Value Rights akan

berakhir.

2. Tranche C Facility

a. Total bunga (tunai dan ditangguhkan) hingga 9% per tahun

b. Bunga yang tidak dibayarkan akan dikapitalisasi dan dibayarkan penuh pada saat jatuh

tempo Tranche C Facility

c. Jatuh tempo: 5 tahun sebelum Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian

d. Pembayaran: Setiap ketersediaan kas dan dibayarkan dengan merujuk kepada Cash

Waterfall

3. Mandatory Convertible Bond

a. Pokok: 10.7% dari Utang CIC akan dikonversi menjadi Mandatory Convertible Bond

b. Kupon: 6.0% per tahun, dibayar per bulan secara tunai dengan merujuk kepada Cash

Waterfall jika tersedia dana cukup atau ditangguhkan dan dibayarkan pada saat jatuh

tempo

c. Jatuh tempo: 7 tahun sejak Tanggal Efektif Perjanjian Perdamaian MCB

d. Harga Konversi:

i. Tahun ke-1 dan ke-2: 30% premium dari Harga Referensi

ii. Tahun ke-3: yang lebih rendah dari Harga Referensi dan 40% premium atas rata-

rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari saham Bumi untuk periode 6 bulan

(Periode VWAP) yang berakhir pada Hari kerja sebelum hari pertama Tahun ke-3

iii. Tahun ke-4: yang lebih rendah dari Harga Referensi dan 40% premium atas rata-

rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari saham Bumi untuk periode 6 bulan

yang berakhir pada Hari kerja sebelum hari pertama Tahun ke-4

iv. Tahun ke-5 sampai tahun ke-7: yang lebih rendah dari Harga Referensi dan 25%

premium atas rata-rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari saham Bumi untuk

periode 6 bulan yang berakhir pada Hari kerja sebelum hari pertama dari setiap

Periode VWAP yang relevan

v. Jatuh Tempo: konversi wajib dari rata-rata aritmatika harian dari IDR VWAP dari

saham Bumi untuk periode 6 bulan berakhir pada Hari kerja terakhir sebelum

Tanggal Jatuh Tempo MCB

vi. Harga Referensi: Rp926,16

4. Instrumen-instrumen sebagaimana disebutkan pada sub-butir (1), (2), dan (3) pada butir (L) ini akan dibayarkan berdasarkan ketersediaan kas melalui sebuah prinsip pembayaran berjenjang (“Cash Waterfall”) yang urutan prioritasnya dideskripsikan berikut ini (definisi yang tidak disebutkan dalam prospektus ini dapat dilihat di dalam Putusan Pengadilan atas Perkara No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst):

a. Pembayaran fee kepada Administrative Parties yang disepakati berdasarkan dokumen finansial baru

b. Pembayaran kepada (i) Tranche A Cash Interest (ii) Tranche A Due and Payable Cash Interest dari tanggal-tanggal pembayaran bunga sebelumnya

c. Pembayaran untuk Monthly Tranche A Cash Interest Amount d. Pembayaran untuk Monthly Tranche A Cash Interest Amount untuk setiap bulan

sebelumnya dan jumlah aktual yang dibayarkan ke dalam DSRA dalam pemenuhan poin c

e. Pembayaran atas Biaya Penasehat sebesar maksimum $530ribu setiap bulan sampai dibayarkan seluruhnya

f. Pembayaran Biaya Overhead Bumi sebesar $1.5juta g. Pembayaran untuk Tranche A Deemed Interest pada Tanggal Transfer Bulanan (jika

ada) h. Pembayaran untuk Biaya Penasehat jika Biaya Penasehat yang dibayar pada Tanggal

Transfer Bulanan sebelumnya kurang dari $530ribu i. Transfer ke Rekening Biaya Overhead sejumlah Monthly Overhead Costs Amount

(Shortfall) j. Pembayaran Tranche A Cash Interest Amount (tergantung pada jumlah kas di DSRA

yang merujuk pada poin (4); kemudian, Tranche A Accrued Interest Amount. k. Pembayaran Monthly Additional Overhead Costs Amount l. Pembayaran jumlah pokok dari Tranche A pada New Senior Secured Facility. m. Pembayaran Monthly Tranche B Accrued Interest Amount, dan kemudian, pembayaran

jumlah pokok Tranche B pada New Senior Secured Facility.



81

n. Pembayaran nilai nosional dari Contingent Value Rights (“CVR”) jika sudah menjadi wajib untuk dibayar

o. Pembayaran Monthly Tranche C Accrued Interest Amount, dan kemudian, pembayaran pokok Tranche C Facility.

p. Pembayaran bunga akrual yang jatuh tempo dan belum dibayar atas MCB q. Pembayaran atas setiap Biaya Penasehat yang diakui tetapi belum dibayarkan r. Transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Bumi atas jumlah yang akan ditentukan atas

keputusan dan kebijakan Bumi sendiri s. Saldo (jika ada) akan digunakan atas keputusan dan kebijakan Bumi (jika ditentukan

oleh Bumi) untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham Bumi 5. Unsecured debts direstrukturisasi dengan alokasi sebagai berikut:

a. $51juta dari Utang Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014 dikonversi menjadi saham Bumi dengan harga Rp926,16 per saham

b. $434juta dari Obligasi Konversi Berjamin dikonversi menjadi i. 30% dikonversi menjadi saham Bumi ii. 70% dikonversi menjadi MCB

c. Kreditor Konkuren sisanya akan dilunasi dengan: i. Konversi menjadi saham Bumi dengan harga pertukaran Rp926,16 per saham

berdasarkan hasil valuasi ekuitas bersih sebesar $4.6miliar (dan tidak boleh melebihi $200juta), atau

ii. Rencana Pembayaran untuk maksimum 10 tahun tergantung kepada saldo yang tersisa

Sejauh harga batubara tidak mengalami penurunan yang signifikan yang terus menerus dan juga memperhatikan faktor-faktor risiko yang diungkapkan dibagian Faktor Risiko, Manajemen Perseroan sebagai perwakilan Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik sepanjang dividen yang didistribusikan oleh Perseroan tidak lebih dari 30% dari laba neto Perseroan yang bergantung pada persetujuan pemegang saham dan ketersediaan kas Perseroan.

4. Komitmen dan Kontijensi

Grup mempunyai liabilitas kontinjensi berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari

transaksi bisnis normal, termasuk pemeriksaan perpajakan, yang kini masih tertunda hasilnya atau

sedang dalam proses di pengadilan atau otoritas pajak, dan hasil akhirnya mungkin substansial,

tetapi belum dapat ditentukan saat ini. Di samping itu, Grup juga melakukan tuntutan kepada pihak

ketiga yang hasilnya belum dapat ditentukan pada saat ini, menunggu putusan pengadilan. Berikut

adalah kontinjensi pada tanggal pelaporan

1. Perjanjian Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Hutan Lindung untuk Dairi Sebagian wilayah Kontrak Karya PT Dairi Prima Mineral (Dairi), Entitas Anak, berada pada kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-undang Kehutanan No. 41, yang berlaku efektif tahun 1999, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka.

Pada tanggal pelaporan ini, Dairi telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk penambangan seng, timbal dan mineral turunannya dengan metode penambangan bawah tanah dan pembangunan sarana penunjangnya untuk area seluas 53,11 hektar dalam hutan lindung di Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.387/Menhut- II/2012 berlaku dari tanggal 23 Juli 2012 selama delapan (8) tahun

Dairi menerima persetujuan untuk perpanjangan Tahap V Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.988.K/30/DJB/2013 yang berlaku sampai dengan 7 November 2013. Dairi saat ini menunggu persetujuan untuk perpanjangan izin Tahap Konstruksi melalui Surat No.L.187/DPM-CGR/X-2013 tanggal 7 Oktober 2013

Manajemen berkeyakinan bahwa Dairi akan melanjutkan kegiatannya di wilayah kontrak karena mereka memiliki dukungan dari Pemerintah setempat serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kenyatan bahwa proyek tersebut didukung penuh oleh pemegang saham utama, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset terhadap nilai tercatat untuk properti pertambangan dalam pengembangan, aset



82

eksplorasi dan evaluasi serta aset tetapnya. Manajemen berencana untuk melanjutkan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan izin Tahap Konstruksi.

2. Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Hutan Lindung untuk CPM PT Citra Palu Minerals (CPM), Entitas Anak, melakukan perjanjian Kontrak Karya yang meliputi sebuah area konsesi yang terletak di dalam Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan di luar kawasan hutan. Undang- undang Kehutanan No. 41 yang mulai berlaku sejak tahun 1999 melarang eksploitasi sumber daya alam di area hutan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, CPM masih dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan tahapan studi kelayakan dan IPPKH untuk aktivitas eksplorasi. CPM yakin dapat melanjutkan aktivitas di area konsesi karena mereka memiliki dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah daerah. Selanjutnya, pemulihan atas biaya eksplorasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial di masa mendatang. Manajemen berencana untuk melanjutkan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Tahap Studi Kelayakan dan IPPKH untuk aktivitas eksplorasi.

3. Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Hutan Lindung untuk GM PT Gorontalo Minerals (GM), Entitas Anak, melakukan perjanjian Kontrak Karya yang sebagian wilayahnya terletak di dalam wilayah hutan dan sebagian kecil Taman Nasional. Undang-undang Kehutanan No. 41 yang mulai berlaku sejak tahun 1999, melarang eksploitasi sumber daya alam di area hutan dan Taman Nasional, termasuk wilayah Kontrak Karya yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya, pemulihan atas biaya eksplorasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial di masa mendatang. Untuk mengatasi hal ini, manajemen telah mendapatkan izin pinjam pakai untuk melakukan kegiatan di wilayah hutan termasuk hutan lindung sampai dengan tanggal 18 Juli 2015. Manajemen berencana untuk melanjutkan permohonan untuk mendapatkan izin memasuki Tahap Kontruksi.

4. Penambangan Tanpa Izin dalam Wilayah Pertambangan GM dan CPM Beberapa kelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) secara tradisional di wilayah Kontrak Karya GM dan CPM. Wilayah Kontrak Karya GM yang terdampak adalah di Blok I Tombulilato sedangkan wilayah Kontrak Karya CPM yang terdampak adalah di Blok I Poboya dan Blok IV Toli-Toli

Secara ekonomi, tidak terdapat dampak signifikan atas kegiatan PETI tersebut karena mineral yang digali secara tradisional tidak mampu mencapai cadangan mineral yang menjadi target penambangan Entitas Anak. Namun demikian, kegiatan PETI tersebut telah mengakibatkan gangguan pada kegiatan pemboran di GM dan CPM dan dipastikan mengakibatkan kerusakan lingkungan karena adanya penggunaan bahan beracun (merkuri dan sianida) dalam pengolahan bijih yang tergali.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dampak kegiatan PETI terhadap wilayah Kontrak Karya GM dan CPM, GM dan CPM telah melakukan baseline study atas wilayah Kontrak Karya yang juga meliputi kajian atas dampak kegiatan PETI. Selain itu, saat ini GM dan CPM tengah melakukan kajian atas dampak sosial, kesehatan dan lingkungan atas kegiatan PETI tersebut.

Upaya persuasif maupun tindakan hukum telah dilakukan oleh kepolisian dan pejabat yang berwenang untuk menghentikan kegiatan PETI tersebut.

5. Pengajuan Pengembangan Pada tanggal 25 Mei 2016, PT Citra Prima Sejati dan PT Lumbung Capital secara terpisah menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Industri terkait rencana pengembangan pabrik Kokas dan Gasifikasi Batubara.

Pada tanggal yang sama, Kementerian Perindustrian menanggapi permohonan tersebut dan secara terpisah memberi arahan kepada PT Citra Prima Sejati dan PT Lumbung Capital untuk menyampaikan dokumentasi terkait teknik proses industri kepada Kementerian Industri dan bekoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pengurusan semua izin yang diperlukan.

5. Kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap Perseroan

Setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Auditor



83

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bumi Resources Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 17 Maret 2017 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, kecuali berikut di bawah ini:

Perseroan

Pada tanggal 20 Januari 2017, Perseroan telah menyampaikan permohonan “the chapter 15 Petition” ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di daerah Distrik Selatan New York (“Pengadilan Amerika Serikat”). Sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, permohonan tersebut telah diterima dan tidak ada keberatan atas permohonan tersebut. Pada tanggal 16 Maret 2017, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyetujui permohonan “the chapter 15 Petition” tersebut.

Pada tanggal 17 April 2017, Perseroan telah mengirimkan prospektus ke Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dengan hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka restrukturisasi hutang.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-726/PP/WPJ.07/2017 tanggal 6 April 2017, perincian aset Perseroan sehubungan pengampunan pajak berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000.000 (setara dengan USD525,486.1).

Pada tanggal 20 Juni 2017, China Investment Corporation (CIC) mengkonfirmasi akan menerima saham Perseroan yang diterbitkan dengan Penawaran Umum Terbatas pada tahun 2014 setara USD150.000.000 yang saat ini dipegang oleh PT Karsa Daya Rekatama. Pada saat yang sama, CIC akan mengumumkan porsi hutang Perseroan sejumlah USD 150.000.000 dibayar dan Perseroan dibebakan dari kewajiban terkait jumlah tersebut.

PT Karsa Daya Rekatama sebagai pemegang saham Perseroan senilai USD150.000.000 yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV yang ditunjuk oleh Country Forest Limited (CFL), entitas anak dari CIC, telah menyatakan akan menyerahkan saham Perseroan yang dimilikinya kepada CFL yang akan digunakan sebagai pelunasan kewajiban sebesar USD150.000.000 kepada Perseroan. Berikut adalah tabel proforma yang menggambarkan piutang kepada PT Karsa Daya Rekatama dan utang kepada CIC setelah diselesaikan:

Peristiwa Sebelum Periode

Pelaporan (USD)

Peristiwa Sesudah Periode

Pelaporan (USD)

Aset Lancar 529.147.220 379.147.220

Aset tidak lancar 2.573.046.480 2.573.046.480

Liabilitas jangka pendek 764.265.922 764.265.922

Liabilitas jangka panjang 5.122.702.585 4.972.702.585

Ekuitas (2.784.774.807) (2.784.774.807) Anak Perusahaan

Pada tanggal 13 Maret 2017, BRMS, entitas anak, telah menghadiri sidang atas Perkara Perdata dalam perkara antara Wexler dan Perseroan sehubungan dengan tuntutan Wexler bahwa Perseroan telah melakukan wanprestasi.

Pada tanggal 12 April 2017, DPM, CPM dan GM telah menandatangani Amandemen Kontrak Karya yang pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan atas isu strategis yang disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Pada tanggal 21 April 2017, BRMS mengumumkan bahwa berencana melakukan penerbitan saham sejumlah 45.301.572.700 lembar Saham Seri B tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dengan harga pelaksanaan Rp84 per lembar saham. Penerbitan saham tersebut akan digunakan sebagai penyelesaian kewajiban BRMS. Rencana transaksi ini terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan RUPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017.

Setelah tanggal laporan Auditor sampai tanggal efektif pernyataan pendaftaran

Tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan setelah tanggal laporan Auditor sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

Instrumen-instrumen restrukturisasi Perseroan sebagaimana dirinci pada III. 3 (L), sesuai ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian, menimbulkan beban bunga yang diakui sesuai ketentuan-ketentuan pada masing-masing instrumen restrukturisasi tersebut sebesar



84

AS$58,8juta yang terhitung sampai dengan tanggal efektif yang diperkirakan jatuh pada tanggal 22 Juni 2017.



85

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut di bawah ini merupakan ikthisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian yang ditandatangani oleh Hilda Ong.

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian

ASET (dalam AS$) 31 Desember*

2015 2016

Aset Lancar

Kas dan Bank 8.487.609 2.809.707

Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya

12.630.014 12.516.615

Piutang Usaha Pihak Ketiga 923.899 -

Piutang Lain-lain Pihak Ketiga 515.435.994 512.067.392

Tagihan Pajak 236.092 9.742

Biaya dibayar dimuka 52.639 837.098

Kelompok Lepasan yang Diklasifikasikan Sebagai Dimiliki untuk Dijual

3.654.888 -

Aset Lancar Lainnya 541.041 906.666

Total Aset Lancar 541.962.176 529.147.220

Aset Tidak Lancar

Piutang Pihak Berelasi 49.303.313 34.712.879

Aset Pajak Tangguhan 25.859.977 155.500.571

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 1.381.209.131 971.751.255

Aset Tetap 226.265.069 224.267.330

Properti Pertambangan 581.385.625 578.954.482

Aset Eksplorasi dan Evaluasi 327.252.279 329.172.150

Tagihan Pajak Penghasilan 73.733.363 4.299.679

Aset Tidak Lancar Lainnya

Pihak Ketiga 184.656.826 271.739.635

Pihak Berelasi 2.648.499 2.648.499

Total Aset Tidak Lancar 2.852.314.082 2.573.046.480

TOTAL ASET 3.394.276.258 3.102.193.700

LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL (dalam AS$) 31 Desember*

2015 2016

LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL


Pinjaman Jangka Pendek 220.780.034 190.961.331

Utang Usaha Pihak Ketiga 62.123.508 51.539.041

Utang Lain-lain Pihak Ketiga 272.326.767 287.609.558

Beban Akrual 746.188.931 31.180.423

Utang Pajak 193.919.951 202.881.301

Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

3.603.813.463 94.268



86

Obligasi Konversi 375.000.000 -

Total Liabilitas Jangka Pendek 5.474.152.654 764.265.922


Utang Pihak Berelasi 820.593.020 820.332.550

Liabilitas Imbalan Pascakerja 4.137.518 4.177.224

Obligasi Konversi - 434.394.797

Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Pinjaman Jangka Panjang 304.797 3.863.798.014

Total Liabilitas Jangka Panjang 825.035.335 5.122.702.585

Total Liabilitas 6.299.187.989 5.886.968.507

DEFISIENSI MODAL

Defisiensi Modal yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal Saham (Setara dengan AS$0.07) Modal Dasar - 304.406.400.000 Lembar Saham pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Ditempatkan dan Disetor Penuh - 36.627.020.427 Lembar Saham pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.614.650.269 1.614.650.269

Tambahan Modal Disetor - Bersih (672.000.931) (669.616.199)

Saham Treasuri (34.159.759) (34.159.759)

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak/Entitas Asosiasi

(27.756.685) (27.756.685)

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Ventura Bersama (306.833.020) (306.833.020)

Cadangan Modal Lainnya 7.571 (2.472.685)

Saldo Defisit (3.357.134.759) (3.289.442.356)

Total Defisiensi Modal yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

(2.783.227.314) (2.715.630.435)

Kepentingan Non-Pengendali (121.684.417) (69.144.372)

Defisiensi Modal - Bersih (2.904.911.731) (2.784.774.807)

TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL 3.394.276.258 3.102.193.700

*Setelah tahun 2014, angka pada laporan keuangan sudah dilakukan restatement berdasarkan PSAK No. 66

2. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian


PENDAPATAN 40.506.538 23.372.429 (17.134.109)


LABA BRUTO 40.506.538 23.372.429 (17.134.109)

BEBAN USAHA 49.881.338 28.758.295 (21.123.043)

RUGI USAHA (9.374.800) (5.385.866) 3.988.934



43.651.741 84.252.792 40.601.051






87




Lain-lain - Bersih (255.743.910) 213.208.303 468.952.213


RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (2.040.564.626) (9.384.032) 2.031.180.594


(144.915.861) 129.639.742 274.555.603





2.082.454 (1.561.734) (3.644.188)


353.702 (146.710) (500.412)


Neto 1.521.018 (1.240.998) (2.762.016)



(2.427.361) (1.262.520) 1.164.841


(906.343) (2.503.518) (1.597.175)


(2.186.386.830) 117.752.192 2.304.139.022




(2.185.480.487) 120.255.710 2.305.736.197




(2.186.386.830) 117.752.192 2.304.139.022


(53,26) 1,87 55,13

EBITDA 135.017.268 271.226.030 136.208.762


3. Arus Kas





Pembayaran kepada Pemasok. Karyawan dan Lain-lain (11.464.292) (54.105.466) (42.641.174)





88











55.304.873 66.132.448 10.827.575


(Penurunan) Kenaikan 33.714.058 (260.470) (33.974.528)



(53.930) 113.399 167.329


KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK 1.749.812 (5.672.651) (7.422.463)


(40.198) (5.251) 34.947



TAHUN TERDIRI DARI:

Kas 89.406 312.024 222.618

Bank 8.398.203 2.497.683 (5.900.520)

Total 8.487.609 2.809.707 (5.677.902)

4. Rasio-Rasio Penting

Keterangan 31 Desember*

2015 2016

RASIO LIKUIDITAS

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 0,1 0,7

Aset Lancar setelah Dikurangi Persediaan/Liabilitas Jangka Pendek 0,1 0,7

RASIO LEVERAGE

Total Liabilitas Terhadap Total Aset 1,9 1,9

Laba Sebelum Beban Bunga dan Pajak terhadap Beban Bunga 0,0 0,0

Liabilitas terhadap Ekuitas (2,2) (2,1)

RASIO AKTIVITAS

Tingkat Perputaran Persediaan N/A N/A

Tingkat Perputaran Aset Tetap 0,2 0,1

Tingkat Perputaran Total Aset 0,0 0,0

RASIO PROFITABILITAS

Laba Bruto/Penjualan Neto 1,0 1,0

Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Total Aset (0,6) 0,0

Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Total Ekuiti 0,8 (0,0)

RASIO PERTUMBUHAN

Penjualan Neto -34,6% -42,3%

Laba Bruto -27,9% -42,3%

Laba Usaha 87,4% 42,6%

Laba Neto -387,4% 105,5%




89

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang Perseroan merupakan pembatasan yang berkaitan dengan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan utang baru dengan Fixed Charge Coverage Ratio sebagai rasio yang dipersyaratkan:

a. Indenture yang merupakan Surat Berharga Bergaransi Senior dengan kupon 12% mengandung batasan-batasan dari kemampuan Bumi Resources, Bumi Capital, Perusahaan Grup IndoCoal dan perusahaan induknya (12% Notes Restricted Group) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk:

mengeluarkan hutang tambahan jika Fixed Charge Coverage Ratio (seperti yang didefinisikan dalam indenture) kurang dari 2.5 atau 3.0 (tergantung pada entitas berhutang) sampai 1;

melakukan pembayaran-pembayaran terbatas;

menerbitkan redeemable dan preferred saham;

membuat hak gadai;

menjual atau membuang aset;

melakukan merger atau konsolidasi;

melakukan transaksi jual dan leaseback;

melakukan transaksi dengan afiliasi; dan

memasuki lini bisnis baru, kecuali anggota dari 12% Notes Restricted Group memenuhi persyaratan tertentu atau transaksi atau jika tindakan yang ingin dilakukan termasuk dalam pengecualian yang diberikan berdasarkan ketentuan indenture ini.

b. Perusahaan Induk penjamin atau Anak Perusahaan yang Dibatasi tidak boleh mengambil utang (termasuk utang yang diakuisisi); kecuali jika Perusahaan Induk penjamin atau Anak Perusahaan yang Dibatasi yang merupakan Penjamin Anak Perusahaan yang memperoleh utang dan setiap Perusahaan Batubara yang memperoleh Utang Perusahaan Batubara yang Diijinkan (dalam setiap kasus, termasuk utang yang diakuisisi) dapat mempertahankan Fixed Charge Coverage Ratio tidak kurang dari 2,5 sampai 1,0 setelah timbulnya utang tersebut dan penerimaan dan penerapan hasil darinya. Setiap Anak perusahaan yang Dibatasi yang bukan merupakan Penjamin Anak Perusahaan (selain Perusahaan Batubara) juga dapat mengambil utang, termasuk utang yang diakuisisi, jika, setelah pemberian utang tersebut dan penerimaan dan penerapan hasil daripadanya, Fixed Charge Coverage Ratio tidak kurang dari 3,0 sampai 1,0.

Berikut adalah Fixed Charge Coverage Ratio konsolidasi pada tahun 2015 dan 2016:


2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Pendapatan 2.974,1 3.033,9 670,9 737,6 40,5 23,4 2.026,9 2.087,0


2.518,6 2.508,3 651,5 654,6 - - 1.740,5 1.737,4

Laba Kotor 455,5 525,6 19,4 83,0 40,5 23,4 286,4 349,5

Beban Usaha 320,4 253,6 84,0 70,4 49,9 28,8 272,1 207,4

Laba (rugi) usaha 135,2 272,0 (64,7) 12,6 (9,4) (5,4) 14,3 142,1


205,3 223,8 20,2 18,7 1,8 1,8 120,7 129,1

EBITDA 340,5 495,8 (44,4) 31,3 (7,5) (3,5) 135,0 271,2

Fixed Charge Coverage Ratio

0,4x 0,9x

Consolidated Indebtness/ Adjusted EBITDA

26,9x 15,7x

5. Opini wajar dengan pengecualian pada Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015

Pada tahun 2015, Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan memberikan opini wajar dengan pengecualian keterangan yang dikutip dari Laporan Auditor Independen No. AD16/P.H01/09.30.01 sebagai berikut:



90

Basis opini wajar dengan pengecualian

a. Laporan keuangan konsolidasian terlampir telah disusun dengan asumsi bahwa Kelompok Usaha akan melanjutkan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan. Pada tanggal 31 Desember 2015, Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan total liabilitas lancar konsolidasian telah melebihi total aset konsolidasian seperti diungkapkan dalam Catalan 46 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, Kelompok Usaha telah mengalami wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman terkait dengan gagal bayar atas pokok pinjaman dan/atau bunganya pada saat jatuh tempo sebagaimana diungkapkan dalam Catalan 22 dan 23 atas laporan keuangan konsolidasian. Total saldo pokok, bunga dan biaya wanprestasi/denda disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD4,2 miliar, yang tercakup dalam rencana restrukturisasi utang Kelompok Usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Catalan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 6 April 2016, salah satu kreditur Perusahaan mengajukan tuntutan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sehubungan dengan utang Perusahaan, dan oleh sebab itu, Perusahaan mendapatkan PKPU Sementara pada tanggal 25 April 2016, kemudian PKPU Tetap selama dua puluh dua (22) hari sejak 9 Juni 2016 sampai 30 Juni 2016 dan perpanjangan terakhir adalah tiga puluh satu (31) hari sejak 27 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016, agar Administrator Pengadilan Niaga dapat melanjutkan proses verifikasi terhadap klaim dan pajak dari berbagai kreditur. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses PKPU masih berlangsung dan rencana restrukturisasi utang Kelompok Usaha belum selesai. Rencana restrukturisasi utang tergantung pada persetujuan kreditur Kelompok Usaha dan keputusan Pengadilan Niaga. Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Catalan 46 dan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, ada keraguan substansial tentang kemampuan Kelompok Usaha untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, dan oleh sebab itu, Kelompok Usaha tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan usaha normal dan atas nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian (dan catatan atas laporan keuangan terkait) tidak mengungkapkan fakta tersebut sepenuhnya. Laporan keuangan konsolidasian juga tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi ini.

b. Kami tidak dapat mengaudit laporan keuangan konsolidasian Leap-Forward Resources Ltd (entitas asosiasi) yang mendukung investasi pada entitas asosiasi, yang dilaporkan dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sebesar USD3,65 juta dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015. Kami tidak dapat meyakinkan diri sendiri pada nilai tercatat dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan prosedur audit kami. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian atas angka tersebut.

c. Kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup tepat atas piutang sebesar USD358,67 juta, yang dicatat dalam piutang lain-lain, pada tanggal 31 Desember 2015. Seperti diungkapkan dalam Catalan 7 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan masih dalam proses menyelesaikan rincian transaksi piutang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diper1ukanpenyesuaian alas angka tersebut.

Opini wajar dengan pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bumi Resources Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke catatan-catatan atas laporan konsolidasian berikut ini:



91

a. Seperti diungkapkan dalam Catalan 40 dan 41 atas laporan keuangan konsolidasian, Entitas Anak tertentu, yaitu PT Dairi Prima Mineral (Dairi), PT Citra Palu Minerals (CPM) dan PT Gorontalo Minerals (GM), menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi emas dan mineral lainnya di seluruh wilayah yang tercakup dalam wilayah konsesi yang berada dalam wilayah hutan lindung. Undang-undang Kehutanan No. 41, yang mulai berlaku sejak tahun 1999, melarang eksploitasi sumber daya alam di wilayah hutan lindung, termasuk wilayah KK yang diberikan sebelum deklarasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, Dairi, CPM dan GM masing-masing telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan eksplorasinya. lzin pinjam pakai kawasan hutan lindung memiliki batas waktu dan perlu diperpanjang. Selain itu, Entitas Anak tertentu, PT Mitra Bisnis Harvest, PT Buana Minera Harvest, PT MBH Mining Resource, PT Bintan Mineral Resource dan PT Citra Jaya Nurcahya, masing-masing telah memperoleh izin pertambangan untuk eksplorasi dan eksploitasi batubara di wilayah pertambangan mereka. Izin tersebut memiliki batas waktu dan perlu diperpanjang. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, semua Entitas Anak tersebut sedang dalam proses untuk memiliki izin perpanjangan. Manajemen berkeyakinan bahwa Entitas Anak tersebut akan dapat melanjutkan kegiatan mereka di wilayah pertambangan mereka. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasaldari kondisi ketidakpastian tersebut.

b. Seperti diungkapkan dalam Catalan 34, 41 dan 42 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mempunyai liabilitas kontinjensi berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi usaha normal, termasuk pemeriksaan pajak, yang kini masih tertunda hasilnya atau sedang dalam proses di pengadilan atau Otoritas Pajak, dan hasil akhirnya mungkin substansial, tetapi belum dapat ditentukan saat ini.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal lainnya

a. Seperti diungkapkan dalam Catalan 2 dan 43 alas laporan keuangan konsolidasian, efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan secara retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "lmbalan Kerja", dan PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama". Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan kembali.

b. Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali berasal dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian alas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 28 Maret 2014.

c. Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. lnformasi tambahan setelah catatan atas laporan keuangan konsolidasian tidak diharuskan sebagai bagian laporan keuangan pokok. lnformasi tersebut adalah tanggung jawab manajemen. Kami tidak melakukan audit atau menerapkan prosedur terbatas terhadap informasi tersebut dan kami tidak memberikan keyakinan atas informasi tersebut.



92

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya (“Akta Pendirian Perseroan”) dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 12 Desember 1973 berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/433/12, tanggal 12 Desember 1973.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 tanggal 23 Desember 2015 (“Akta 211/2015”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Akta 211/2015 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0991225 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3598157.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940.

2. Tinjauan Umum dan Prospek Usaha

a. Kondisi Makro Ekonomi Global dan Indonesia

Sepanjang tahun 2016, perekonomian global masih belum dapat keluar dari tekanan. Hal ini antara lain dipicu oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa. Walaupun ekonomi Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan, namun belum cukup untuk mengimbangi lemahnya pertumbuhan ekonomi global, yang diperkirakan berada di bawah 3%. Sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar 3,1%.


Di tengah situasi perekonomian global yang belum kondusif, perekonomian Indonesia ternyata terus tumbuh. Hal ini didukung oleh kebijakan makro ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat mampu bertahan pada tingkat yang positif sebesar 5,02%. Angka ini lebih tinggi dari 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88%. Tingkat inflasi dapat ditekan pada posisi relatif rendah, tercatat sebesar 3,02%, dan defisit transaksi dapat terjaga pada tingkat yang stabil. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi perlambatan ekonomi nasional sebagai imbas dari pelemahan ekonomi dunia.





93


Selain minyak dan gas bumi, batubara mengalami penurunan harga yang sangat berpengaruh bagi produsen yang berlangsung cukup lama. Pada awalnya, negara-negara produsen batubara merespon dengan anggapan penurunan harga tersebut akan bersifat sementara dan produksi akan pulih kembali dan berlanjut seperti biasa. Akan tetapi hingga tahun 2016, ternyata kondisi industri pertambangan batubara masih mengalami tekanan. Pada era booming batubara di tahun 2000-an, banyak perusahaan pertambangan baru yang didirikan di Indonesia sementara perusahaan-perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan yang sangat besar. Situasi kemudian menjadi bertambah sulit dengan terjadinya gejolak harga minyak mentah dunia.

Pada kuartal ke 4 tahun 2016, barulah permintaan batubara dunia mengalami peningkatan. Curah hujan yang tinggi di Indonesia dan gangguan pasokan di Afrika Selatan, Rusia dan Kolombia, ditengarai telah mengakibatkan beban pasar melonjak dan membuat harga batubara naik ke level empat tahun tertinggi. Pertumbuhan tahun ini sebagian besar juga dipicu oleh pertumbuhan di Tiongkok dan pasar berkembang di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada semester kedua tahun 2016, kebijakan batas produksi batubara tahunan Tiongkok mengakibatkan berkurangnya pasokan lokal dan meningkatkan permintaan terhadap impor. Peningkatan kebutuhan energi di negara-negara ini akan dapat dipenuhi oleh batubara sebagai sumber energi yang efisien dan handal. Sementara itu, karena prioritas Eropa kini mengarah kepada energi terbarukan dan gas sebagai alternatif batubara, maka permintaan batubara dari pasar Eropa cenderung menurun.



Sementara itu, dengan tingkat produksi saat ini dan bila cadangan batubara baru tidak ditemukan, maka persediaan batubara global diperkirakan akan habis sekitar 112 tahun ke depan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, dengan tingkat produksi saat ini cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis dalam 83 tahun mendatang. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3.1 persen dari total cadangan batubara global terbukti. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.


Kebijakan Pemerintah Indonesia sangat mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia telah meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi domestik sehingga batubara dapat mensuplai sekitar 30% dari bauran energi nasional pada tahun 2025.

Pemerintah Indonesia juga bermaksud untuk membatasi pengiriman seluruh bahan mentah, kecuali batubara, dan mewajibkan sektor pertambangan untuk menambahkan nilai pada produk sebelum pelaksanaan ekspor. Pada awalnya, rencana ini dibuat untuk melarang ekspor bahan mentah dari tahun 2014. Baru-baru ini, Pemerintah menyatakan akan bersikap lebih fleksibel untuk pelarangan ini dan mengungkapkan bahwa sebagian ekspor dapat dilanjutkan dengan syarat-syarat tertentu. Sektor batubara tidak akan terpengaruh oleh pelarangan ini sesuai dengan pernyataan Pemerintah pada tahun 2012, sehingga batubara dapat terus diekspor tanpa diolah terlebih dahulu.

3. Tinjauan Bisnis

A. Segmen Batubara

PT Kaltim Prima Coal

Berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Pemerintah memberikan izin kepada KPC untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan pemasaran batubara di



94

wilayah seluas 90.938 hektar di wilayah Sangatta dan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur.

Tambang Sangatta terletak dekat dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan di Tanjung Bara, yang dihubungkan dengan lokasi tambang melalui overland conveyor (OLC) dengan panjang sekitar 13 kilometer. Jalur OLC kedua dan peningkatan fasilitas pemuatan tongkang telah dibangun untuk mendukung rencana peningkatan produksi ke depan.

Tambang Bengalon juga berlokasi dekat dengan pantai dan dihubungkan dengan fasilitas pelabuhan melalui jalan sepanjang 22 kilometer. Lokasi yang dekat dengan pelabuhan memberikan keuntungan bagi KPC, berupa biaya transportasi yang rendah dari lokasi tambang ke lokasi pelabuhan.

KPC memproduksi tiga jenis batubara:

Prima, batubara berkualitas unggul, dengan kalori tinggi, kandungan abu sangat rendah, kandungan sulfur menengah dengan kelembaban rendah.

Pinang, memiliki kalori yang lebih rendah dari Prima dengan tingkat kelembaban yang lebih tinggi.

Melawan, batubara sub-bituminous dengan kandungan sulfur dan abu rendah, serta tingkat kelembaban yang tinggi.

Di tahun 2016, total produksi batubara KPC (siap jual) dari tambang Sangatta dan Bengalon mencapai 58,3juta ton, meningkat 5,8% dari sebesar 55,1juta ton di tahun 2015.

Sangatta Bengalon Total

Keterangan 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Juta BCM)

433,8 438,7 73,7 57,6 507,6 496,3

Nisbah Kupas (BCM/Ton)

9,2 8,9 8,2 6,8 9,0 8,6

Batubara ditambang (juta Ton)

47,5 49,2 9,0 8,5 56,5 57,7

Batubara siap dijual (juta Ton)

46,5 49,5 8,6 8,8 55,1 58,3

Sangatta Bengalon Total

Sumberdaya dan cadangan Batubara KPC

Sumberdaya Batubara (Juta ton) 7.573 1.528 9.101

Cadangan Batubara (Juta ton) 783 210 993

Sumber: Sumber daya & cadangan batubara per 31 Maret 2013 Indonesia disesuaikan dengan produksi batubara hingga FY2016

PT Arutmin Indonesia

PT Arutmin Indonesia (AI) beroperasi di area konsesi seluas 59.261 hektar di Block 6 Kalimantan, yang mencakup sejumlah area sempit di sebelah tenggara Kalimantan dan ujung utara Pulau Laut.

Arutmin mengelola 6 tambang batubara terbuka (open cut): Senakin, Satui, Mulia/Jumbang, Sarongga, Asam-asam, dan Kintap. Seluruh tambang memiliki lokasi strategis tidak jauh dari fasilitas pelabuhan milik Arutmin – North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) yang terletak di pesisir utara Pulau Laut.

Tambang Senakin memproduksi batubara bituminous. Batubara tersebut dipecah, dipisahkan dan kemudian dicuci untuk mengurangi kandungan abunya dan meningkatkan harga jualnya.

Tambang Satui memproduksi batubara bituminous yang harus dipecah namun tidak perlu dicuci karena memiliki kandungan abu yang rendah.

Tambang Mulia/Jumbang, Asam Asam and Kintap memproduksi batubara ecocoal (sub-bituminous) yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap di dalam dan luar negeri. Batubara tersebut memiliki kandungan belerang dan abu yang sangat rendah sehingga dikategorikan sebagai batubara ramah lingkungan.



95

Tambang Sarongga memproduksi batubara kalori rendah (low sub-bituminous). Batubara tambang Sarongga memiliki kandungan abu, belerang dan CV yang rendah. Batubara tambang Sarongga dipecah dan banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap.

Pada tahun 2016, total produksi batubara di tambang Arutmin mencapai 28,5juta ton, meningkat 12,7% dari produksi 25,3juta ton di tahun sebelumnya.

Produksi Batubara Arutmin tahun 2016

Tahun

Pengupasan Lapisan Tanah

Penutup (Juta BCM)

Nisbah Kupas

(BCM/Ton)

Batubara ditambang (Juta Ton)

Produksi Batubara (Juta Ton)

Penjualan Batubara (Juta Ton)

Senakin 2015 - - - 0,2 -

2016 - - - - 0,2

Satui 2015 2,4 7,4 0,3 0,3 -

2016 8,5 5,0 1,7 1,5 1,4

Sarongga 2015 2,2 1,4 1,5 2,0 2,2

2016 5,8 10,0 5,9 5,9 5,9

Mulia/ Jumbang

2015 24,3 4,1 5,9 5,9 5,9

2016 22,7 5,9 3,8 3,9 3,9

Asam-asam

2015 22,6 2,5 9,2 9,2 9,1

2016 34,7 3,8 9,2 9,2 9,1

Kintap 2015 18,5 2,4 7,8 7,8 7,6

2016 24,6 3,0 8,2 8,1 8,1

Total 2015 70,0 2,8* 24,7 25,3 24,8

2016 96,3 3,3* 28,9 28,5 28,5

*rata-rata

Cadangan Batubara Arutmin


Senakin 388 7

Satui 256 41

Batulicin 172 14

Mulia 674 18

Asam-asam 247 129

Sarongga 308 52

Others 203 7

Total 2.248 268

Sumber: Sumber daya & cadangan batubara per 30 Juni 2012 disesuaikan dengan produksi batubara hingga FY2016

PT Kutai Bara Nusantara

Kutai Bara Nusantara (“KBN”) mengelola area konsesi seluas 8.250,5 hektar (Loa Ulung 984,5 Ha + Tabang 7.266 Ha) dengan cadangan batubara berkalori 4.000-6.150 kcal (GAR) sebesar 335juta ton (Loa Ulung 14juta ton + Tabang 321juta ton). Saat ini terdapat dua area penambangan: Loa Ulung (open pit) dan Tabang, keduanya berada di Kalimantan Timur.

Operasional pertambangan terbuka milik KBN di Loa Ulung berada di area sebesar 984,5 hektar, sementara proyek satunya di Tabang yang dimiliki oleh dua konsesi independen bernama PT Guruh Putra Bersama dan PT Ade Putra Tanrajeng. Proyek Tabang seluas 7.266 hektar mengandung 321juta ton cadangan dengan 4.000 kcal (GAR) batubara.

PT Pendopo Energi Batubara

PT Pendopo Energi Batubara (PEB) didirikan tahun 1995 dan telah memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi tiga dengan Pemerintah Republik Indonesia. Lokasi tambang PEB adalah di Muara Enim dan PALI, Sumatera Selatan, 140 km barat daya Palembang, yang dapat diakses melalui jalan provinsi, Sungai Musi/Lematang dan dilintasi



96

jalan khusus batubara milik pihak ke-3 (tiga) sepanjang ±116 km yang menghubungkan Lahat dengan pelabuhan batubara di Sungai Musi.

PEB memiliki konsesi seluas 17.840 hektar dengan ijin operasi selama 30 tahun, sejak 5 Mei 2009 sampai 4 Mei 2039. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh konsultan pertambangan independen dengan metode JORC, PEB memiliki sumber daya batubara yang potensial sebesar 2,3miliar ton dan 1,3miliar ton cadangan batubara. Feasibility study dan izin produksi dengan kapasitas 7,6juta ton pertahun telah diperoleh sejak 2006, sesuai surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 360/48/DPP/2006.

PEB mendapatkan izin operasi/produksi pada tahun 2009 untuk 30 tahun, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 325.K/30/DJB/2009, 1 Juli 2009 dan perubahannya dengan No. 686.K/30/DJB/2011, 30 Maret 2011. Sumber daya batubara Pendopo dikategorikan sebagai batubara muda, memiliki kandungan kelembaban (IM) 16,4%-27% dengan total kelembaban (TM) antara 55%-60%, kandungan abu 4%-8%, kandungan sulfur rendah (< 0,2%) dan kandungan kalori 2.400 kcal/kg (GAR).

Dengan mempertimbangkan karakteristik kualitas batubara di Pendopo, PEB telah bekerja sama dengan para mitra strategis untuk mengembangkan industri-industri nilai tambah batubara kalori rendah, yang meliputi: PLTU Mulut Tambang, Coal Upgrading dan Coal Gasification/Liquefaction, serta Pendopo Clean Coal Town bekerja sama dengan JCoal.

Untuk proyek PLTU mulut tambang, saat ini PEB sedang menjajaki kerja sama secara intensif dengan mitra strategis guna mengikuti proyek PLTU mulut tambang tersebut melalui mekanisme lelang, pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Kementerian ESDM No. 3 Tahun 2015. Pada Kwartal 4 tahun 2015, PEB dengan mitra strategis membentuk sebuah Konsorsium dan sedang dalam proses untuk mempersiapkan dokumen Permohonan Proposal ("RFP") guna mengikuti proses tender Pembangkit Listrik mulut tambang PLN Sumsel 9/10.

Untuk proyek Coal Upgrading dan Coal Gasification, saat ini PEB bersama mitra strategis dari Tiongkok, Jepang dan Korea sedang pada tahap studi lebih lanjut secara lebih komprehensif agar proyek-proyek tersebut dapat dibangun secara komersial. Dengan produk akhir yang ditargetkan dari gasifikasi tersebut adalah DME, Methanol dan SNG.

B. Segmen Non Batubara-Mineral

PT Bumi Resources Minerals Tbk

Keputusan Perseroan di tahun 2010 untuk menggabungkan semua aset pertambangan mineral non-batubara dan membentuk PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mencerminkan strategi yang berfokus pada pengembangan semua aset ini hingga berproduksi. BRMS tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2010 dan saat ini berada di bawah manajemen independen yang berfokus pada pengembangan aset-aset ini hingga produksi. Perseroan memiliki 87,9% kepemilikan di BRMS. Kepemilikan BRMS, terdiri dari:

International Minerals Company: Entitas Bertujuan Khusus

Calipso Investment: Entitas Entitas Bertujuan Khusus

Lemington Investments: Entitas Bertujuan Khusus

Multi Capital: Perdagangan

Sarkea Prima Minerals: Tambang

Dairi Prima Mineral: Seng dan Timah Hitam

Gorontalo Minerals: Emas dan Tembaga

Citra Palu Minerals: Emas dan Molibdenum

Bumi Resources Japan: Jasa Pemasaran

Herald Resources: Pertambangan Coal Seam Gas

Multi Daerah Bersaing: Jasa Investasi

Gain & Win: Entitas Bertujuan Khusus

PT Dairi Prima Mineral

Saat ini, kegiatan Dairi berada pada Tahap Konstruksi dengan wilayah yang dipertahankan seluas 27.420 hektar yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Telah diperoleh SK Perpanjangan V Tahap Konstruksi sesuai dengan Keputusan Kementerian Energi dan



97

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.988.K/30/DJB/2013 yang berlaku sampai dengan 7 November 2013. Dairi telah menerima Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan No. S.594/Menhut-VII/2011 tanggal 15 November 2011. Selanjutnya Dairi memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan Operasi Produksi dengan luas area 53,11 hektar pada kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. SK.387/Menhut-II/2012 berlaku dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2020. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Dairi sedang menunggu persetujuan Perpanjangan VI Tahap Konstruksi melalui Surat No. L.187/DPM-CGR/X-2013 tanggal 7 Oktober 2013. Dairi telah menerima persetujuan Tekno Ekonomi Dokumen Studi Kelayakan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral sesuai Surat No.2150/30/DBM/2015 tertanggal 12 November 2015.

PT Citra Palu Minerals

Kegiatan Kontrak Karya CPM saat ini telah sampai pada Tahap Studi Kelayakan. CPM telah memperoleh izin Perpanjangan III Tahap Kegiatan Studi Kelayakan Wilayah Kontrak Karya CPM Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 482.K/30/DJB/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 CPM telah mengajukan Permohonan Persetujuan Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 060/CPM- EXT/XI-16 tertanggal 22 November 2016 dan melalui surat Nomor: 065/CPM-EXT/XII-16 tertanggal 22 Desember 2016 dengan melampirkan dokumen Perbaikan Laporan Akhir Studi Kelayakan Penambangan dan Pengolahan Emas Poboya di Wilayah Kontrak Karya Blok I 2016, korespondensi antara CPM dengan Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terkait penyelesaian studi AMDAL, Berita Acara Sidang Kerangka Acuan tanggal 22 November 2016 dan Surat Undangan Presentasi Sidang Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan tanggal 29 Desember 2016.

CPM telah melaksanakan Sidang Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan pada tanggal 29 Desember 2016 di Kantor Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

CPM menerima surat persetujuan IPPKH untuk aktivitas eksplorasi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. SK.389/Menhut-II/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk Kabupaten Luwu Utara (Blok II), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 21.181,55 hektar sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 dan No. SK.388/Menhut-II/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Parigi Moutong (Blok I, IV, V dan VI), Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 29.223 hektar yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2013.

PT Gorontalo Minerals

GM telah memperoleh izin perpanjangan Studi Kelayakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan No. 741.K/30/DJB/2012 tertanggal 19 Juli 2012. Izin ini berlaku untuk 12 bulan dimulai dari tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013.

Saat ini, kegiatan GM telah sampai pada Tahap Studi Kelayakan dengan total wilayah yang dipertahankan seluas 24.995 hektar setelah Penciutan Kedua sesuai Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 341.K/30/DJB/2015 tertanggal 13 Februari 2015 dengan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

GM telah mendapatkan persetujuan Tekno Ekonomi Dokumen Studi Kelayakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1131/31.02/DBM/2014 tanggal 21 Agustus 2014. GM dalam tahap penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Penambangan dan Pengolahan Tembaga dan Mineral Pengikutnya di Proyek Sungai Mak, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

GM telah berhasil mendapatkan perpanjangan kedua atas IPPKH yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Kementerian Kehutanan No. SK.4160/Menhut-VII/PKH/2013. GM melanjutkan rencana untuk mendapatkan IPPKH untuk Kegiatan Penambangan setelah AMDAL disetujui oleh Pemerintah.

Grup terus berupaya untuk memperoleh izin perpanjangan. Manajemen berkeyakinan bahwa tanggal perizinan yang sudah habis tidak mempengaruhi kelangsungan usaha.

C. Segmen Non Batubara-Minyak Dan Gas



98

Gallo Oil (Jersey) Ltd.

Sejak 1997, melalui Perjanjian Bagi Hasil (PSA) dengan Ministry of Oil and Mineral (MOM) Republik Yaman, Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Perusahaan) mengoperasikan dua konsesi eksplorasi minyak dan gas bumi di Republik Yemen, yaitu Blok 13 dan Blok R2.

Block R2

Blok R2 berada di wilayah Al Maber Timur, propinsi Hadramaut. Di blok ini Perusahaan memiliki saham pengoperasian 50%. Dari paparan geologi, Blok R2 terletak di kawasan ketinggian Jahi, sebagian besar WNW-ESE cenderung mengarah ke basement yang tinggi, yang memisahkan dua cekungan utama Jurassic yang bernama Wadii Al Ain dan Wadii Saar di sebelah Utara dan cekungan Wadii Hajar di sebelah Selatan-Barat Daya.

Setelah pengembalian pertama sebagian daerah operasi, Perusahaan saat ini masih mengoperasikan daerah seluas 2.139 kilometer persegi, yaitu daerah yang masih memiliki potensi hydrocarbon. Di blok ini Perusahaan telah membor enam sumur eksplorasi.

Empat sumur di antaranya mengindikasikan potensi hydrocarbon yang menjanjikan. Tetapi hasil tes produksi mengindikasikan bahwa hydrocarbon di sumur-sumur tersebut tidak komersial. Namun masih ada beberapa prospek di block ini untuk menemukan hydrocarbon yang ekonomis. Hal ini didasarkan pada tindak lanjut studi internal yang meliputi analisa log sumur, analisa cutting, dan hasil analisa laboratorium dari sumur-sumur yang telah dibor. Dalam menganalisa data-data tersebut ini, Perusahaan telah melakukan satu metode eksplorasi yang disebut sequence seismic stratigraphy dengan mempergunakan data seismik inversi untuk mengeksplorasi lebih lanjut blok ini, dengan target utama Qishn Clastic reservoir dan formasi fraktur basement sebagai target kedua.

Blok 13

Blok 13 terletak di wilayah Wadii Al Armah, propinsi Al Mahara. Perusahaan memiliki saham pengoperasian 100%. Secara geologi, konsesi Block 13 terletak pada cekungan Jeza.

Setelah pengembalian pertama sebagian daerah operasi, Perusahaan saat ini mengoperasikan daerah seluas 5.563 kilometer persegi. Di blok ini Perusahaan telah membor tiga sumur eksplorasi, yaitu Al Rizq#1, Al Bakarat#1, dan Al Rizq#1A/B ST (sidetrack). Dari ketiga sumur tersebut, dua sumur yaitu Al Rizq#1 dan Al Rizq#1A/B ST menunjukkan adanya cadangan gas yang signifikan dengan tekanan dan temperatur tinggi (HPHT). Dari hasil pemboran miring sumur Al Rizq#1A/B ST terbukti bahwa pola penyebaran lapisan reservoir gas mencapai radius satu kilometer terus menerus. Hasil ini membuat Perusahaan bertambah yakin adanya cadangan gas yang besar di blok ini.

Sebagai tindak lanjut prospek gas tersebut Perusahaan melakukan studi Geologi dan Geofisika mengenai fracture reservoir dengan menggunakan data-data tektonik regional, struktur, logs, seismik, gravity dan magnetik sehingga dapat memahami terjadinya natural fracture pada batuan yang mengandung gas tersebut. Studi lanjutan ini difokuskan pada formasi Shuqro dan lapisan basement dimana gas tersebut ditemukan.

Perusahaan akan melanjutkan usaha eksplorasi ini dengan melakukan pemboran beberapa sumur baru dan melakukan studi G&G lebih lanjut untuk memastikan besarnya prospek gas tersebut sehingga dapat segera memproduksinya.

Oleh karena krisis politik yang menyebabkan peperangan di Yaman, untuk sementara waktu Perusahaan menghentikan operasinya. Bila situasi politik di Yaman telah kembali normal dan kondusif untuk Perusahaan serta tersedianya perusahaan jasa yang mendukung operasi Perusahaan, kami akan melanjutkan pekerjaan di Yaman.

4. Aspek Pemasaran

Volume penjualan total Perseroan pada tahun 2016 tercatat sebesar 87,7juta ton. naik 10,6% bila dibandingkan volume penjualan tahun 2015, yang tercatat sebesar 79,3juta ton. Negara tujuan ekspor utama tetap diduduki oleh India di tahun 2016. Walaupun demikian, dengan adanya kebijakan oleh Pemerintah India untuk mengurangi impor baturbara dan menyokong pertumbuhan penggunaan lokal, Perseroan mengubah strategi untuk memberikan porsi penjualan ke pasar-pasar batubara yang lebih banyak peluangnya. Perseroan meningkatkan reliabilitas akan pengiriman guna mempertahankan kepuasan pelanggan.



99

A. Distribusi Penjualan

Volume penjualan total Perseroan pada tahun 2016 tercatat sebesar 87,7juta ton, naik 6,4% bila dibandingkan volume penjualan tahun 2015, yang tercatat sebesar 79,3juta ton. Permintaan dalam negeri masih merupakan porsi yang terbesar, yakni 37% dari total penjualan. Persentase ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, kontribusi penjualan di pasar luar negeri meningkat dari sebelumnya 61% menjadi 63% di tahun 2016.

Pada tahun 2016, pasar ekspor meningkat 15%, dari 48,3juta ton menjadi 55,6juta ton. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan dari Tiongkok, dari 2,8juta ton menjadi 10,4juta ton. Permintaan dari Jepang juga meningkat dari 9,2juta ton menjadi 11,9juta ton. Secara umum, kenaikan total ekspor disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari pasar Tiongkok yang juga berperan sebagai pendorong tingkat produksi batubara di tahun 2016.

Rincian perkembangan pasar batubara Perseroan menurut tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan Penjualan (ton) 2015 Penjualan (ton) 2016 ∆ (%)

Ekspor

India 24.982.282 20.776.308 -16,8%

Jepang 9.239.461 11.958.921 29,4%

Tiongkok 2.840.551 10.428.654 267,1%

Filipina 4.597.178 5.672.688 23,4%

Thailand 2.157.418 2.155.462 -0,1%

Hong Kong 625.253 1.125.263 80,0%

Taiwan 921.701 1.113.351 20,8%

Malaysia 304.095 938.214 208,5%

Europe 1.800.348 456.518 -74,6%

Korea 353.093 429.667 21,7%

Lainnya 561.589 603.345 7,4%

Total Ekspor 48.382.969 55.658.391 15,0%

Indonesia 30.929.449 32.020.971 3,5%

Total 79.312.418 87.679.361 10,5%

Bila berdasarkan pola penjualannya, batubara Perseroan terutama dipasarkan dilakukan melalui kontrak-kontrak jangka panjang (74%) dengan para mitra bisnis utama, sisanya melalui pasar spot (26%). Mayoritas penjualan batubara Perseroan di tahun 2016 diperuntukkan sebagai bahan bakar PLTU (58%).

Contract Term Sales (ton) Percentage

Jangka Panjang 64.515.297 74%

Spot 23.164.064 26%

Total 87,679,361 100%

Contract Term Sales (ton) Percentage

PLTU 50.590.074 58%

Trader 35,546,894 41%

Utility 1.431.594 2%

Cement 110.799 0,1%

Total 87.679.361 100%

B. Strategi Pemasaran

Di tengah situasi yang kurang menguntungkan saat ini, seperti kebanyakan perusahaan tambang batubara dunia lainnya, Perseroan harus menyusun strategi penjualan yang dapat mendukung penjualan di masa mendatang. Perseroan terus berupaya untuk menggali potensi pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri.



100

Secara umum, strategi Perseroan meliputi: 1. Pembukaan Pasar Baru Perseroan berupaya membuka pasar-pasar potensial baru, selain tetap memperhatikan pasar yang sudah ada. Pasar potensial tersebut diidentifikasi melalui riset pasar, difokuskan pada negara-negara kawasan Asia yang memiliki pertumbuhan perekonomian cukup tinggi, tapi dikenal tidak memiliki cadangan sumber daya batubara yang berlimpah. Jepang, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Filipina merupakan contoh negara-negara kawasan Asia dengan pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Malaysia, Filipina, dan Vietnam merupakan contoh negara-negara dengan potensi pasar yang menjanjikan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi cadangan batubaranya. Sementara Tiongkok, India, dan Jepang, merupakan negara-negara maju di kawasan Asia yang akan tetap mendominasi permintaan batubara di masa mendatang. 2. Komitmen Jaminan Kualitas Produk Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan jaminan kesesuaian kualitas batubara yang diterima konsumen dengan kontrak yang disepakati. Jaminan kualitas dikontrol melalui penerapan manajemen mutu yang melibatkan pelaksanaan proses analisis sesuai system terakreditasi. Perseroan berupaya menjaga kualitas produk untuk menjaga tingkat kepercayaan konsumen dan menjamin kerja sama bisnis bersifat saling menguntungkan dalam jangka panjang. 3. Mengutamakan Layanan pada Pelanggan Perseroan senantiasa mengutamakan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen demi memenuhi komitmen layanan terbaik kepada para pelanggan. Perseroan memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permintaan dan keluhan konsumen melalui komunikasi yang terus menerus sebagai bagian dari komitmen pelayanan Perseroan. 4. Membangun Pengertian Bersama untuk Menjalin Hubungan Bisnis Jangka Panjang Perseroan mengedepankan saling pengertian dan menjaga komitmen hubungan bisnis berdasarkan prinsip saling menguntungkan dalam jangka panjang. Prinsip saling mengerti dimaksud adalah kesamaan pandangan pada hubungan bisnis jangka panjang dengan memperhitungkan keberlanjutan usaha pelanggan, kelancaran pembayaran yang memungkinkan masing-masing pihak mampu beroperasi dengan baik, keberlanjutan rantai pasokan maupun kelancaran operasional di tambang yang telah dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Perseroan. Di lain pihak, Perseroan juga mempertimbangkan kelancaran implementasi kontrak-kontrak jangka panjang yang mengikat kedua belah pihak, termasuk ketetapan harga yang ditinjau secara periodik sesuai dengan perkembangan pasar. Untuk menjamin keberlangsungan kerja sama bisnis dalam jangka panjang, Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra utama bereputasi internasional, baik yang bergerak dalam bidang usaha pembangkitan listrik sebagai pengguna langsung maupun kelompok-kelompok usaha multinasional yang memiliki unit pembangkit sekaligus bergerak di bidang perdagangan (trading).

C. Strategi Penjualan

Perseroan berupaya menjual batubara ke pasar domestik maupun ekspor dengan harga yang memberikan tingkat pengembalian terbaik. Perseroan merealisasikan penjualan batubara terutama dalam bentuk kontrak- kontrak pasokan ke pembeli langsung dengan pendekatan B to B dalam jangka panjang, sekalipun tidak meninggalkan pasar spot. Harga penjualan selalu mengacu pada harga pasar batubara thermal internasional maupun standar harga yang disepakati bersama.

D. Pangsa Pasar

Perseroan saat ini merupakan salah satu perusahaan tambang dengan pangsa pasar global yang substansial dan merupakan pemasok utama di pasar domestik. Diluar menjaga stabilitas penjualan ke luar negeri, Bumi juga ingin memaksimalkan penjualan untuk pasar domestik. Saat ini Pemerintah masih terus mematangkan rencana pendirian PLTU mulut tambang untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebesar 35.000 megawatt (MW) pada 2019. Bila rencana ini terealisir maka Perseroan memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasar domestik secara substansial.

5. Tinjauan Keuangan

Walaupun dengan adanya peningkatan pada penjualan dan produksi, secara umum kondisi masih belum kondusif di pasar batubara dan ekonomi global secara umum, Manajemen Perseroan berpendapat bahwa Perseroan perlu lebih menajamkan fokus dalam menghadapi berbagai



101

tantangan di tahun 2015, serta terus mengkaji secara mendalam rencana jangka pendek dan jangka panjangnya.

Salah satu hal yang menjadi fokus Perseroan pada tahun 2016 adalah restrukturisasi utang. Pengurangan utang dan biaya pembayaran utang masih menjadi prioritas bagi Perseroan. Perseroan telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelaraskan prioritas dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk pengembalian pinjaman jangka pendek sambil merestrukturisasi jangka waktu pinjaman sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan melalui proses PKPU yang akan dibahas secara mendalam di seksi lain prospektus ini. Tindakan ini menegaskan komitmen manajemen dan perusahaan akan dedikasi untuk mengurangi beban bunga dan mengurangi kewajiban keuangan guna memperoleh kembali kepercayaan para kreditor serta kelangsungan operasi perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan para pemegang saham. Keberhasilan restrukturisasi utang ini akan memperkuat landasan pertumbuhan Perseroan di masa depan.

Harga Batubara Acuan sempat menyentuh angka AS$101,69/mt, hal ini menjadi indikasi adanya pertumbuhan positif akan pasar batubara.

Dari sisi operasional, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan volume produksi dan penjualan, sehingga biaya marjinal per ton batubara tetap kompetitif serta dapat mengkompensasi penurunan harga harga batubara. Perseroan terus berupaya mempertahankan fundamental operasional yang cukup kuat, sebagaimana yang terlihat dari data berikut:

1. Pengupasan lapisan tanah penutup (OB) naik 2,6% menjadi 592,6 mbcm, dari 577,6 mbcm pada tahun 2016 karena bertumbuhnya kegiatan pengupasan tanah di tambang-tambang Arutmin

2. Batubara yang ditambang naik sebesar 6,5% menjadi 86,5juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 81,2juta ton, karena jumlah batubara yang ditambang di Arutmin dan di KPC meningkat. Tambang Arutmin meningkatkan jumlah batubara tertambang dari 24,7 juta mt menjadi 28,9, atau meningkat 17,0%.

3. Penjualan batubara meningkat sebesar 10,6% menjadi 87,7juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 79,3juta ton, juga karena peningkatan produksi dikedua anak perusahaan.

4. Walaupun dengan harga FOB yang menurun, dari AS$44,8/ton menjadi AS$42,1/ton, penurun sebesar 6%, total produksi batubara lebih tinggi dari dua tahun terakhir

5. Inventori batubara menurun sebesar 23,7% menjadi 4,0juta ton, dari 5,3juta ton di tahun 2015.

Data Fisik

2015 2016 % Perubahan

KPC

Pemindahan Tanah mbcm 507,6 496,3 (2,2%)

Rasio Pengupasan bcm/t mined

9,0 8,6 (4,1%)

Volume Batubara Ditambang Mt 56,5 57,7 2,0%

Coal Conveyed (port) Mt 55,1 58,3 5,8%

Penjualan Batubara Mt 54,5 59,1 8,4%

FOB Prices AS$/t sold 53,8 50,6 (5,8%)

Persediaan Batubara Mt 4,1 2,4 (40,4%)

Cash Cost AS$/t 33,2 29,9 (11,2%)

Arutmin

Pemindahan Tanah mbcm 70,0 96,3 37,6%


2,8 3,3 17,6%




FOB Prices AS$/t sold 24,8 24,4 (1,8%)



102

2015 2016 % Perubahan

Persediaan Batubara Mt 1,2 1,6 33,3%

Cash Cost AS$/t 23,1 19,4* (19,5%)

Gabungan/Combined (KPC + Arutmin)

Pemindahan Tanah mbcm 577,6 592,6 2,6%


7,1 6,9 (3,7%)




FOB Prices AS$/t 44,8 42,1 (6,0%)

Persediaan Batubara Mt 5,3 4,0 (23,7%)

Cash Cost AS$/t 30,2 27,0* (9,8%)

*tidak diaudit

A. Neraca

(dalam AS$)

Keterangan 2015 2016 Perubahan Komposisi Komposisi

2015 2016

Aset Lancar 541.962.176 529.147.220 (12.814.956) 16,0% 17,0%

Aset Tidak Lancar 2.852.314.082 2.573.046.480 (279.267.602) 84,0% 83,0%

Total Aset 3.394.276.258 3.102.193.700 (292.082.558) 100,0% 100,0%


5.474.152.654 764.265.922 (4.709.886.732) 86,9% 13,0%


825.035.335 5.122.702.585 4.297.667.250 13,1% 87,0%

Total Liabilitas 6.299.187.989 5.886.968.507 (412.219.482) 100,0% 100,0%

Defisiensi Modal (2.904.911.731) (2.784.774.807) 120.136.924

ASET Total aset turun dari AS$3.394,3juta pada tahun 2015 menjadi AS$3.102,2juta pada tahun 2016. Penurunan total aset ini terutama disebabkan oleh kerugian dari penurunan nilai hak penambangan untuk semua Entitas Anak di bawah Proyek Batubara Sumatara, serta kerugian atas nilai Blok 13 dan Blok R2. Aset Lancar Aset Lancar mengalami penurunan sebesar 2,4%, dari AS$542,0juta pada tahun 2015 menjadi AS$529,1juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya jumlah kas Perseroan. Aset Tidak Lancar Aset tidak lancar pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,8%, dari AS$2.852,3juta pada tahun 2015 menjadi AS$2.573,1juta pada tahun 2016. Penurunan Aset tidak lancar terutama disebabkan oleh penurunan nilai properti tambang sebagaimana disebutkan di atas. LIABILITAS Pada tahun 2016 restrukturisasi kewajiban Perseroan masih menjadi program prioritas bagi Manajemen yang ditujukan untuk menjaga likuiditas dan kapabilitas Perseroan dalam mengembangkan usaha. Kewajiban pada tahun 2016 mengalami penurunan 6,5%, dari AS$6.299,2juta pada tahun 2015 menjadi AS$5.887,0juta. Penurunan total kewajiban disebabkan oleh adanya penurunan sebesar AS$715juta pada beban akrual. Kewajiban Lancar menurun signifikan sebesar 86%, dari AS$5.474,2juta pada tahun 2015 menjadi AS$764,3juta. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh Restrukturisasi yang dijalani perusahaan dalam proses PKPU, dimana jatuh tempo untuk kewajiban-kewajiban tersebut kembali menjadi



103

kewajiban jangka panjang. Seluruh utang Separatis yang direstrukturisasi melalui proses PKPU adalah utang didenominasikan dengan Dolar Amerika. Berikut adalah utang-utang yang direstrukturisasi dalam PKPU dan dalam Dolar Amerika:


Keterangan 2015

(dalam AS$) 2016

(dalam AS$) Perubahan

(dalam AS$) Komposisi

2015 Komposisi

2016

Pinjaman Jangka Pendek 220.780.034 190.961.331 (29.818.703) 4,0% 25,0%

Utang Usaha Pihak Ketiga 62.123.508 51.539.041 (10.584.467) 1,1% 6,7%

Utang lain-lain Pihak Ketiga 272.326.767 287.609.558 15.282.791 5,0% 37,6%

Beban Masih Harus Dibayar 746.188.931 31.180.423 (715.008.508) (715.008.508)

13,6% 4,1%

Utang Pajak 193.919.951 202.881.301 8.961.350 3,5% 26,5%

Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

3.603.813.463 94.268 (3.603.719.195) (3.603.719.195)

65,8% 0,1%

Obligasi Konversi Berjamin 375.000.000 - (375.000.000) 6,9% -

Total Liabilitas Jangka Pendek

5.474.152.654 764.265.922 (4.709.886.732) 100,0% 100,0%


Kewajiban jangka panjang pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pemindahan akun pinjaman jangka panjang di tahun 2015 sebesar AS$3.603,8juta dan pemindahan akun obligasi konversi di tahun 2015 sebesar AS$375,0juta dari liabilitas jangka pendek ke liabilitas jangka panjang pada tahun 2016.

Strategi manajemen ditujukan untuk mengurangi kewajiban jangka panjang, melalui restrukturisasi utang guna mengurangi paparan bila kembali terjadi penurunan harga batubara.


Keterangan 2015

(dalam AS$) 2016

(dalam AS$) Perubahan

(dalam AS$) Komposisi

2015 Komposisi

2016

Utang Pihak Berelasi 820.593.020 820.332.550 (260.470) 99,5% 65,2%

Liabilitas Imbalan Pasti Pascakerja

4.137.518 4.177.224 39.706 0,5% 0,3%

Obligasi Konversi Berjamin - 434.394.797 434.394.797 34,5%

Subtotal 824.730.538 1.258.904.571 (434.174.033) 100,0% 100,0%

Liabilitas jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun

Pinjaman Jangka Panjang 304.797 3.863.798.014 3.863.493.217 100,0% 100,0%

Subtotal 304.797 3.863.798.014 3.863.493.217 100,0% 100,0%

Total Liabilitas Jangka Panjang

825.035.335 5.122.702.585 4.297.667.250 100,0% 100,0%

B. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Karena penerapan standar akuntansi PSAK No.66 mengenai Pengaturan Bersama yang menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009), ”Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”, Perseroan tidak lagi mengkonsolidasikan patungan bisnisnya di KPC dan Arutmin. Tahun 2015 telah disesuaikan dengan dasar yang sama sebagai pembanding.


PENDAPATAN 40.506.538 23.372.429 (17.134.109)


LABA BRUTO 40.506.538 23.372.429 (17.134.109)

BEBAN USAHA 49.881.338 28.758.295 (21.123.043)

RUGI USAHA (9.374.800) (5.385.866) 3.988.934



104


-


43.651.741 84.252.792 40.601.051







Lain-lain - Bersih (255.743.910) 213.208.303 468.952.213


RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(2.040.564.626) (9.384.032) 2.031.180.594


(144.915.861) 129.639.742 274.555.603





2.082.454 (1.561.734) (3.644.188)


353.702 (146.710) (500.412)


Neto 1.521.018 (1.240.998) (2.762.016)



(2.427.361) (1.262.520) 1.164.841


(906.343) (2.503.518) (1.597.175)


(2.186.386.830) 117.752.192 2.304.139.022




(2.185.480.487) 120.255.710 2.305.736.197




(2.186.386.830) 117.752.192 2.304.139.022


(53,26) 1,87 55,13

EBITDA 135.017.268 271.226.030 136.208.762

Pendapatan

Pendapatan hanya berisikan komponen manajemen fee dari KPC, ventura bersama dan jasa yang dilakukan oleh Bumi Resources Japan Company Limited dan Bumi Resources Mineral untuk pemasaran batubara. Penghasilan utama anak perusahaan, KPC & Arutmin tidak terkonsolidasi ke dalam Bumi semenjak peraturan PSAK No.66. Akan tetapi bidang usaha Perseroan masih sepenuhnya berkelut di dalam pertambangan batubara.



105

EBITDA

Secara umum, EBITDA Perseroan menunjukan pergerakan yang sangat positif di tahun 2016. EBITDA perseroan melesat naik lebih dari 100% dibanding di tahun 2015, naik sebesar AS$ 136,2 juta. Angka AS$ 271,2 juta di tahun 2016 dicapai dengan total pendapatan konsolidasi Perseroan sebesar AS$ 2.087,0juta. Sebesar 72,7% dari Pendapatan tersebut didapatkan dari pendapatan oleh KPC dan sebesar 24,7% merupakan pendapatan dari Arutmin. Perseroan sendiri hanya mengkontribusi sebesar 1,1% dari total pendapatan konsolidasi.

Angka penjualan tersebut dicapai oleh KPC dengan penjualan batubara sebesar 59,1 juta ton dengan harga jual sebesar AS$ 50,6 / ton. Sedangkan Arutmin hanya menjual batubara sebesar 28,5 juta ton dengan harga jual sebesar AS$ 24,4 / ton. Pertumbuhan EBITDA Perseroan juga dibantu dengan adanya peningkatan biaya penyusutan dan amortisasi yang meningkat sebesar 6,9% di tahun 2016.

Dibawah ini adalah tabel pendukung akan penjelasan diatas:


2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Pendapatan 2.974,1 3.033,9 670,9 737,6 40,5 23,4 2.026,9 2.087,0


2.518,6 2.508,3 651,5 654,6 - - 1.740,5 1.737,4

Laba Kotor 455,5 525,6 19,4 83,0 40,5 23,4 286,4 349,5

Beban Usaha 320,4 253,6 84,0 70,4 49,9 28,8 272,1 207,4

Laba (rugi) usaha 135,2 272,0 (64,7) 12,6 (9,4) (5,4) 14,3 142,1


205,3 223,8 20,2 18,7 1,8 1,8 120,7 129,1

EBITDA 340,5 495,8 (44,4) 31,3 (7,5) (3,5) 135,0 271,2

Peningkatan pendapatan disebabkan oleh peningkatan penjualan batubara KPC dan AI yang masing-masing sebesar 8,4% dan 15,3% walaupun harga rata-rata batubara tidak meningkat.

Peningkatan laba kotor KPC dan AI dikarenakan adanya efisiensi yang dilakukan oleh KPC dan AI sehingga biaya produksi dapat ditekan masing-masing sebesar 10,1% dan 16,3%.

Penurunan beban usaha KPC dan AI dikarenakan adanya penurunan persentase beban komisi pemasaran dan penjualan.

Beban Usaha

Penurunan beban usaha sebesar 42,3% disebabkan terutama oleh penurunan beban jasa profesional sebesar 37,7% dari AS$20,9juta ke AS$13,0juta serta penurunan beban pajak sebesar 92,2% dari AS$15,8juta ke AS$1,2juta.

Beban Lain-lain

Biaya lainnya menurun drastis dari AS$2.031,2juta pada tahun 2015 menjadi AS$4,0juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh:

Penurunan nilai aset sebesar AS$885,5juta di tahun 2015 yang menurun menjadi AS$51,8juta di 2016. Penurunan nilai aset pada tahun 2015 sebesar AS$885,5jt sebagian besar terkait dengan transaksi di anak perusahaan (BRMS) atas penjualan kepemilikan NNT sebesar AS$608,4jt dan penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi sebesar AS$264,0

Rugi atas penghapusan piutang sebesar AS$522,5juta di tahun 2015 yang tidak terjadi lagi di 2016

Komponen utama dari beban lain-lain adalah:

Beban bunga dan beban keuangan AS$254,8juta

Beban lain-lain bersih sebesar (AS$213,2juta)

Laba (Rugi) Usaha

Penurunan kerugian Perseroan disebabkan terutama oleh penurunan kewajiban pembayaran beban bunga dan keuangan termasuk bunga untuk Surat Berharga Bergaransi dan Obligasi Konversi sebesar 43,7% dari AS$453,2juta menjadi AS$254,8juta, berkurangnya penurunan nilai aset



106

sebesar 94% dari AS$885,5juta menjadi AS$51,8juta, dan tidak adanya kerugian atas penghapusan piutang seperti yang terjadi pada tahun 2015 sebesar AS$522,5juta.

Rugi Komprehensif Lain

Rugi komprehensif lain meningkat sebesar 176,2% pada tahun 2016 yang disebabkan terutama oleh penurunan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama dari AS$2,1juta menjadi -AS$1,6juta. Walaupun begitu, penurunan tajam tersebut masih sedikit diimbangi oleh peningkatan pajak penghasilan terkait dari -AS$915,1ribu menjadi AS$467,4ribu dan penurunan kerugian selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari AS$2,4juta menjadi AS$1,3juta.

C. Arus Kas

Perseroan mencatat neraca kas positif pada tahun 2016, sebesar AS$2,8juta, seperti tampak pada tabel di bawah, dengan penjelasan sebagai berikut:





Pembayaran kepada Pemasok. Karyawan dan Lain-lain

(11.464.292) (54.105.466) (42.641.174)













55.304.873 66.132.448 10.827.575


(Penurunan) Kenaikan utang pihak berelasi 33.714.058 (260.470) (33.974.528)



(53.930) 113.399 167.329


KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK

1.749.812 (5.672.651) (7.422.463)


(40.198) (5.251) 34.947



TAHUN TERDIRI DARI:

Kas 89.406 312.024 222.618

Bank 8.398.203 2.497.683 (5.900.520)

Total 8.487.609 2.809.707 (5.677.902)

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi



107

Secara umum, terlihat adanya peningkatan pendapatan oleh Perseroan, hal ini dapat

dilihat dengan meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar AS$12,7 juta dari

AS$11,6 juta di tahun 2015 menjadi AS$24,3 juta di tahun 2016. Terjadi pula

penurunan penerimaan dari penghasilan bunga yang tidak signifikan di tahun 2016.

Secara menyeluruh Perseroan untuk kegiatan operasi mengeluarkan arus kas sebesar

AS$53,1 juta di tahun 2016, meningkat AS$21,2 juta dibanding tahun 2016. Hal ini juga

didukung dengan adanya peningkatan arus kas keluar untuk pembayaran kepada

pemasok, karyawan dan lain-lain sebesar AS$42,6 juta.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kontributor terbesar akan kenaikan Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi adalah pembayaran

biaya eksplorasi dan evaluasi yang meningkat sebesar AS$4,8 juta dari AS$4,7 juta di tahun

2015 menjadi AS$9,4 juta di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kapitalisasi yang terjadi akan

biaya eksplorasi dan evaluasi di tahun 2016. Ada pun penjualan-penjualan aset tetap yang

berkontribusi namun sangat tidak signifikan sebesar AS$9.939,0 di tahun 2016. piutang pihak

berelasi juga mengambil andil dalam kenaikan arus kas masuk dari kegiatan Investasi sebesar

AS$57,5 juta di tahun 2016. Piutang pihak berelasi merupakan piutang tanpa bunga dan tidak

memiliki jangka waktu pembayaran tetap. Dari pos arus kas kegiatan investasi ini, terlihat jelas

bahwa Perseroan tidak melakukan pembelian barang modal yang signifikan.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sejalan dengan rencana Perseroan melakukan restrukturisasi utang secara menyeluruh melalui

PKPU, di tahun 2016, tidak ada lagi pembayaran atas pinjaman yang terjadi di tahun 2015

sebesar AS$55,3 juta dan secara signifikan menurun menjadi AS$18,7 juta. Hal ini didukung

dengan adanya pembatasan dalam PKPU dimana Perseroan dilarang melakukan pembayaran

utang selama proses PKPU berjalan.

D. Likuiditas Perseroan

Perseroan saat ini berada pada posisi modal kerja negatif. Perseroan juga telah menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan likuiditas termasuk tapi tidak terbatas akan pembayaran atas utang-utang Perseroan. Sumber likuiditas perseroan eksternal juga seluruhnya telah digunakan, seluruh dana yang didapatkan dari utang jangka panjang telah habis digunakan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Keterangan mengenai faktor-faktor yang dapat secara signifikan dan material mempengaruhi likuiditas perseroan telah disampaikan pada bagian Faktor Risiko dalam prospektus ini, termasuk tapi tidak terbatas pada harga jual batubara.

Salah satu langkah yang dilakukan Perseroan guna memperbaiki atau mencukupi kebutuhan modal kerja salah satunya adalah melakukan restrukturisasi akan utang-utang perseroan, termasuk melakukan restrukturisasi yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian Perdamaian. Penawaran Umum Terbatas ini merupakan langkah / implementasi yang nantinya diharapkan akan memperbaiki posisi likuiditas dan modal kerja Perseroan.

6. Pembatasan terhadap Kemampuan Anak Perusahaan untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan Terdapat pembatasan dalam kemampuan anak perusahaan untuk mengalihkan dana kepada Perseroan. Dana dari anak perusahaan akan dikelola melalui mekanisme CAMA (Cash Accounts Management Agreement). Hal ini memiliki dampak terhadap Perseroan dalam hal melengkapi administrasi pendukung dalam proses pengalihan dana tersebut.

7. Risiko Suku Bunga Tidak Tetap Adanya risiko suku bunga acuan pinjaman yang berpengaruh terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang dikarenakan fasilitas utang yang dimiliki Perseroan memiliki suku bunga tidak ditentukan terlebih dahulu.

Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga atas pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang (LIBOR). Fasilitas pinjaman yang dimiliki Perseroan menggunakan tingkat suku bunga mengambang. Perseroan telah melakukan restrukturisasi akan pinjaman tersebut dengan pinjaman yang ada dalam Perjanjian Perdamaian, termasuk tapi tidak terbatas pada Utang New Senior Secured A & B yang menggunakan tingkat suku bunga yang mengacu pada harga jual batubara, karena itu manajemen tidak mengharapkan kembali dampak fluktuasi suku bunga atas sebagian



108

besar pinjaman jangka panjang. Dibawah ini adalah fasilitas-fasilitas utang milik Perseroan yang menggunakan suku bunga tidak tetap (LIBOR), keterangan dan pembahasan lebih dalam dapat dilihat di bagian Pernyataan Utang dan bagian Pinjaman Jangka panjang dalam prospektus ini:

Fasilitas Axis Bank Limited 2011

Fasilitas Credit Suisse 1

Fasilitas Deutsche Bank 2011

Fasilitas China Development Bank

Fasilitas UBS-AG 2012 - 1

Fasilitas RBI

Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2

Fasilitas Castleford Investment Holdings 2014

8. Perolehan Barang Modal Di tahun 2016, Perseroan menyatakan tidak melakukan aktivitas penambahan Barang Modal (Capex). Hal ini terbukti pada nilai properti pertambangan yang berada di anak perusahaan tidak berubah secara signifikan. Aset Tetap secara total menurun dari AS$226,2juta ditahun 2015 menjadi AS$224,3juta di tahun 2016. Hal yang sama juga terlihat pada akun Mesin dan Peralatan yang tidak mengalami peningkatan sama sekali dan hanya ada penyesuaian. Dalam hal ini, tidak ada investasi barang modal yang material dilakukan selama periode 2016, termasuk investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup.

9. Pajak Pertambahan Nilai Sejak 1 Januari 2001, batubara yang belum diproses belum dikenakan pajak nilai tambah di Indonesia. Dengan demikian, dari tahun 2001 dan seterusnya KPC dan Arutmin belum menerima masukan pajak nilai tambah pada penjualan batubara mereka, terhadap yang mereka bisa imbangi akan pengeluaran pajak nilai tambah mereka dan membayar impor dan pembelian bahan lokal, perlengkapan dan barang-barang lainnya. Berdasarkan ketentuan dari KPC dan Arutmin KKTB, Pemerintah telah setuju untuk mengganti kerugian KPC dan Arutmin terhadap semua pajak Indonesia, cukai, sewa dan royalti yang dipungut Pemerintah, selain yang dikenakan berdasarkan KKTB. Pajak Nilai tambahan tidak berlaku di bawah peraturan KKTB.

Meskipun KPC dan Arutmin telah mengklaim penggantian untuk pajak nilai tambah mereka telah membayar sejak 1 Januari 2001, otoritas pajak Indonesia telah menolak klaim mereka. Dengan demikian, sejak 1 Januari 2001, KPC dan Arutmin telah mengimbangi pajak nilai tambah mereka telah diminta untuk membayar terhadap pembayaran royalti mereka karena Pemerintah di bawah KPC dan Arutmin KKTB. Mengingat hak-hak KPC dan Arutmin di bawah KKTB mereka dan keputusan Mahkamah Agung 2004 yang menyatakan bahwa peraturan memaksakan pajak nilai tambah pada batubara yang belum diproses tidak konsisten dengan hukum Indonesia, kami percaya KPC dan Arutmin berhak untuk melanjutkan mengimbangi pembayaran pajak pertambahan nilai terhadap pembayaran royalti kepada Pemerintah.

Sampai tanggal 31 Desember 2016, KPC telah menandatangani notulen dari penyelesaian dengan petugas pajak, dan telah menyetujui sebesar AS$775.163.282 dari pajak nilai tambahan milik KPC dapat di seimbangkan terhadap Utang royalty terutang kepada Pemerintah. Total dari AS$1.924.589 dari pajak nilai tambahan yang dikalim oleh KPC tetap tidak dapat diperoleh. Arutmin masih menjalani diskusi dengan otoritas terkait sehubungan dengan penyeimbangan pajak nilai tambahan yang diklaim terhadap royalti yang harus dibayar kepada Pemerintah. Jika Arutmin pada akhirnya tidak mampu menang dalam posisi mereka, mereka akan diwajibkan untuk membayar pajak penjualan Pemerintah dan jumlah agregat pajak nilai tambah mereka telah dipotong dari pembayaran royalti batubara Pemerintah (tanpa pengembalian dana sesuai nilai tambah pajak yang dibayar), yang dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

10. Mitigasi Pada 31 Desember 2016, total liabilitas jangka pendek konsolidasian telah melebihi aset lancar konsolidasian. Selain itu, Grup mengalami defisiensi modal sebesar AS$2,7miliar serta mengalami arus kas negatif dari operasi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kas Perseroan datang dari anak-anak perusahaan Perseroan. Perseroan menjamin bahwa alur kas masuk dari anak perusahaan ke Perseroan tidak akan mengalami kendala dan kerap mengelola ataupun menghindari risiko-risiko akan adanya hambatan akan arus dana/kas tersebut.



109

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa defisiensi modal tersebut dapat diatasi setelah Grup melaksanakan hasil keputusan PKPU sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui. Dengan adanya Restrukturisasi tersebut, Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo untuk memenuhi komitmen kas, Perseroan telah mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kas dan simpanan untuk operasi normal Perseroan.

Tujuan utama Perseroan mengelola modal adalah untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki rasio modal yang sehat sehingga dapat mendukung tujuan Perseroan untuk memaksimalkan imbalan pada pemegang saham. Struktur permodalan dikelola mulai dari melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi sampai dengan mengusahakan pendanaan melalui peminjaman.

Untuk menjaga level kas dan simpanan untuk operasi normal Perseroan, Perseroan berusaha untuk fokus meningkatkan keunggulan operasional melalui peningkatan kapasitas produksi, menekan biaya dan meningkatkan efisiensi pada kedua tambang terbesar mereka, KPC & Arutmin. Rencana strategis lain yang sedang dilakukan Grup adalah mempercepat pengembangan PT Bumi Resources Minerals Tbk serta anak- anak usaha yang lain yang di iringi dengan harga komoditas yang semakin membaik.

11. Mata Uang Asing Sampai dengan tanggal laporan prospektus ini, Perseroan melakukan transaksi dan perdagangan serta memiliki aset dan liabilitas moneter dalam Dolar Amerika. Walaupun demikian, Perseroan tidak terekspos risiko mata uang asing dikarenakan minimnya transaksi-transaksi bukan dalam Dolar Amerika.

12. Kontribusi Tiga anak perusahaan Perseroan, Dairi Prima Mineral, Citra Palu minerals dan Gorontalo Minerals bekerja atas Kontrak Karya yang telah ditandatangani oleh Pemerintah. Hak kontrak karya tersebut memberikan anak-anak perusahaan ini hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menambang serta mengolah dan memasarkan setiap mineral yang terdapat di dalam Wilayah Kontrak Karya. Selama dalam masa kontrak, anak-anak perusahaan tersebut wajib melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal, kewajiban untuk mengutamakan barang dan jasa produksi dalam negeri, kewajiban untuk mengutamakan dan memenuhi kebutuhan pasar mineral dalam negeri dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan permurnian logam dalam negeri. Perseroan telah melakukan investasi-investasi guna memenuhi kewajiban-kewajiban di atas.

Di luar kewajiban-kewajiban dan kontribusi di atas, pemegang Kontrak Karya wajib pula melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan deadrent (kontribusi tetap) atas wilayah Kontrak Karya dan royalti atas mineral yang diproduksi.

13. Perubahan PSAK Penting Semenjak 1 Januari 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menerbitkan PSAK No. 66 yang menyebabkan mayoritas anak-anak perusahaan milik Perseroan yang sebelumnya dikonsolidasi tidak lagi dikonsolidasikan. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan milik Perseroan dikarenakan pendapatan Perseroan seluruhnya datang dari anak-anak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan tambang. Laporan Keuangan sebelum penerapan PSAK no. 66 disajikan kembali di tabel di bawah untuk memberikan ilustrasi dampak akan PSAK baru ini terhadap laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016:

(dalam AS$)

Keterangan Metode Konsolidasi Setelah PSAK 66

ASET

Aset Lancar 1.585.062.797 529.147.220

Aset Tidak Lancar 3.428.996.803 2.573.046.480

Total Aset 5.014.059.600 3.102.193.700

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek 2.543.484.882 764.265.922

Liabilitas Jangka Panjang 4.936.745.268 5.122.702.585


EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik



110

Entitas Induk

Modal saham 1.614.650.269 1.614.650.269

Tambahan modal disetor - neto (669.616.199) (669.616.199)


Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak/entitas asosiasi

(27.756.685) (27.756.685)

Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas pengendalian bersama

(306.833.020) (306.833.020)


Saldo defisit (3.289.442.064) (3.289.442.356)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(2.715.630.143) (2.715.630.435)

Kepentingan Nonpengendali 249.459.593 (69.144.372)

Ekuitas - Neto (2.466.170.550) (2.784.774.807)

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5.014.059.600 3.102.193.700

(dalam AS$)

Metode Konsolidasi Setelah PSAK 66

Pendapatan 3.773.631.355 23.372.429

Beban Pokok pendapatan 3.068.963.556 -

Laba bruto 704.667.799 23.372.429

Beban usaha 423.935.875 28.758.295

Laba (rugi) usaha 280.731.924 (5.385.866)

Beban lain-lain - neto (122.701.827) (3.998.166)

Laba sebelum beban pajak penghasilan 158.030.097 (9.384.032)

Manfaat pajak penghasilan 21.928.852 129.639.742

Laba neto 179.958.949 120.255.710

14. Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan Laporan Keuangan

Setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Auditor Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bumi Resources Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 17 Maret 2017 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, kecuali berikut di bawah ini:

Perseroan




Pada tanggal 20 Juni 2017, China Investment Corporation (CIC) mengkonfirmasi akan menerima saham Perseroan yang diterbitkan dengan Penawaran Umum Terbatas pada tahun 2014 setara USD150.000.000 yang saat ini dipegang oleh PT Karsa Daya Rekatama. Pada saat yang sama, CIC akan mengumumkan porsi hutang Perseroan sejumlah USD 150.000.000 dibayar dan Perseroan dibebakan dari kewajiban terkait jumlah tersebut.

PT Karsa Daya Rekatama sebagai pemegang saham Perseroan senilai USD150.000.000 yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV yang ditunjuk oleh Country Forest



111

Limited (CFL), entitas anak dari CIC, telah menyatakan akan menyerahkan saham Perseroan yang dimilikinya kepada CFL yang akan digunakan sebagai pelunasan kewajiban sebesar USD150.000.000 kepada Perseroan. Berikut adalah tabel proforma yang menggambarkan piutang kepada PT Karsa Daya Rekatama dan utang kepada CIC setelah diselesaikan:


Pelaporan (USD)


Pelaporan (USD)

Aset Lancar 529.147.220 379.147.220










Instrumen-instrumen restrukturisasi Perseroan sebagaimana dirinci pada III. 3 (L), sesuai ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian, menimbulkan beban bunga yang diakui sesuai ketentuan-ketentuan pada masing-masing instrumen restrukturisasi tersebut sebesar AS$58,8juta yang terhitung sampai dengan tanggal efektif yang diperkirakan jatuh pada tanggal 22 Juni 2017.



112

VI. FAKTOR RISIKO

Seperti halnya entitas bisnis lainnya, Perseroan tidak terlepas dari ancaman dan risiko yang harus dikelola dengan baik agar tujuan Perseroan dapat tercapai. Perseroan memiliki dua level risiko, yaitu risiko di level Perseroan sendiri dan risiko pada level anak usaha Perseroan. Risiko pada level Perseroan mencakup risiko sebagai perusahaan induk, risiko perencanaan strategi usaha, risiko atas portofolio investasi, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, serta risiko dari terjadinya bencana. Adapun risiko pada level anak-anak usaha Perseroan terkait dengan keunikan risiko dari industri di mana mereka beroperasi.

1. Risiko Utama

Harga batubara adalah siklis dan bergantung pada fluktuasi, dan penurunan signifikan dalam harga jual batubara dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami.

Kami memperoleh sebagian besar pendapatan dan arus kas dari penjualan barubara dan hasil operasi kami sangat bergantung pada harga batubara di pasar. Harga batubara dunia sangat sensitif terhadap perubahan kapasitas dan hasil penambangan, pola permintaan dan konsumsi batubara oleh industri pembangkit listrik dan industri-industri lain yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dari ekonomi dunia. Kebanyakan dari perjanjian penyediaan batubara kami memiliki harga jual batubara yang terpatok pada harga indeks batubara, dan oleh karenanya harga jual kami ikut ber-fluktuasi.

Pola konsumsi batubara dari industri-industri yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama seperti pembangkit listrik, industri semen dan baja bergantung pada permintaan dari produk hasil industri-industri tersebut, regulasi lingkungan lokal dan lain-lain, perkembangan teknologi, sumber energi alternatif, dan harga serta ketersediaan produk batubara saingan dan sumber bahan bakar alternatif. Seluruh faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada harga jual produk batubara kami.

Harga untuk semua produk batubara kami didasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga batubara global yang cenderung sangat siklis dan terpengaruh oleh fluktuasi yang signifikan. Harga untuk produk batubara kami juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar kendali kami, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan internasional, ketersediaan pasokan batubara kompetitif, tingkat internasional pertukaran, kondisi politik dan ekonomi internasional, kondisi cuaca, biaya produksi batubara di daerah penghasil utama, masalah distribusi dan perselisihan dan perburuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, harga batubara dunia telah berfluktuasi secara signifikan karena berbagai alasan, termasuk perubahan permintaan dan dinamika pasokan di Tiongkok dan India, serta peningkatan penggunaan gas ‘shale’ di AS yang mengakibatkan oversupply batubara AS.

Fluktuasi harga batubara global akan mempengaruhi hasil usaha dan arus kas. Penurunan harga berkepanjangan atau substansial untuk produk batubara juga bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha kami.

Untuk sebagian besar penjualan kontrak penjualan kami berjangka waktu selama 1 tahun atau lebih, oleh karena itu harga yang direalisasikan (setelah penyesuaian nilai kalor/caloric value) turun lebih lambat dibandingkan dengan kondisi pasar yang dapat memberikan kami waktu untuk mengubah rencana tambang dan menegosiasikan ulang kontrak pertambangan kami.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material

A. Kerangka peraturan yang mengatur sektor sumber daya mineral dan industri pertambangan di Indonesia sedang mengalami perubahan yang signifikan, dan penafsiran hukum pertambangan dan pelaksanaan Pemerintahan daerah di Indonesia masih tidak pasti dan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek

UU otonomi daerah dan peraturan-peraturan telah mengubah lingkungan peraturan bagi perusahaan-perusahan pertambangan di Indonesia dengan mendesentralisasi peraturan tertentu dan kekuasaan lainnya dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan. Sebelum berlakunya UU 4/2009 di Januari 2009, ketidakpastian ini termasuk validitas, ruang lingkup, penafsiran dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Peraturan Dasar Pertambangan (“UU Pertambangan 1967”)



113

yang dihasilkan dari pelaksanaan UU otonomi daerah, kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kurangnya infrastruktur Pemerintah dengan pengalaman sektor mineral di beberapa tingkat Pemerintah daerah. Berdasarkan UU Pertambangan 1967, kewenangan untuk menerbitkan konsesi pertambangan KP (sekarang IUP) dilakukan oleh Pemerintah daerah. Dalam kasus-kasus tertentu, desentralisasi dari kewenangan untuk memberikan perizinan pertambangan ini menyebabkan beberapa konsesi yang tumpang tindih dan pengenaan tambahan royalti pertambangan dengan oleh Pemerintah daerah (yang tidak diizinkan oleh peraturan Pemerintah pusat). Berdasarkan UU 4/2009, baik investor asing dan dalam negeri berhak menerima Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), dan sistem “kontrak kerja” dihapuskan untuk proyek-proyek pertambangan yang baru. Berdasarkan UU 4/2009, IUP diharapkan akan dikeluarkan oleh Pemerintah daerah atau provinsi atau Pemerintah pusat, tergantung pada apakah proyek pertambangan yang diusulkan melintasi perbatasan kabupaten atau provinsi. UU 4/2009 juga memberikan Kementrian ESDM kekuatan yang lebih besar untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah daerah dan lokal yang melakukan tindakan bertentangan dengan undang-undang, peraturan, aturan dan keputusan Pemerintah dalam pertambangan. Kementrian ESDM memiliki kekuatan untuk menangguhkan atau mencabut IUP jika Pemerintah regional atau lokal yang relevan dipercaya belum mengikuti peraturan Pemerintah pusat yang berlaku (meskipun Pemerintah regional atau lokal memiliki hak biasa untuk mengajukan banding melalui pengadilan administrasi Pemerintah pusat).

Terlepas dari perubahan regulasi di industri pertambangan Indonesia yang dihasilkan dari diberlakukannya UU 4/2009, kami tidak dapat memastikan dengan jelas dampak UU otonomi daerah terhadap kekuatan dari Kementerian ESDM dan Pemerintah daerah untuk hibah, pembaharuan dan perpanjangan kontrak kerja (termasuk KKTB kami dan KK Dairi Prima) dan perizinan dan persetujuan pertambangan lainnya, serta pengawasan kegiatan pertambangan kami. Selain itu, pendahuluan terbatas atau pedoman lainnya ada pada penafsiraan dan pelaksanaan UU otonomi daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Meskipun UU 4/2009 menetapkan kerangka baru untuk peraturan industri pertambangan Indonesia, pelaksanaan UU 4/2009 tetap membutuhkan penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaan yang baru. Tidak pasti apakah peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut akan memberikan kejelasan yang cukup dari prinsip-prinsip umum yang diatur dalam UU 4/2009 dan pedoman kepada Kementerian ESDM dan otoritas Pemerintah lainnya untuk menegakkan UU 4/2009. Ketidakpastian ini telah meningkatkan risiko, dan dapat meningkatkan biaya, yang bersangkutan dengan kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk operasi pertambangan kami.

Pemerintah daerah dimana konsesi kami berada dapat mengadopsi peraturan atau keputusan, atau menafsirkan atau menerapkan UU otonomi daerah atau peraturan-peraturan dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak kami di bawah KKTB dan IUP dan KK Dairi Prima atau sebaliknya operasi kami. Setiap peraturan-peraturan baru, dan penafsiran dan penerapan dari peraturan-peraturan baru tersebut, dapat memiliki perbedaan material dengan kerangka legislatif dan peraturan UU 4/2009 dan penafsiran dan penerapan saat ini. Kami juga dapat menghadapi klaim-klaim yang saling bertentangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah mengenai yurisdiksi atas operasi kami. Kami mungkin menghadapi klaim dari Pemerintah daerah, termasuk, antara lain, klaim untuk partisipasi kepentingan dalam operasi pertambangan batubara kami, pajak daerah yang baru atau meningkat atau pemberian tambahan hak konsesi yang bertentangan. Dalam empat belas kasus, Pemerintah daerah telah memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menambang dalam konsesi pertambangan kami untuk Senakin, Satui, Mulia, Kintap, tambang Asam Asam dan Batulicin. Sebagai tambahan, pada bulan Juli 2008, Kabupaten Kutai Timur, kabupaten lokal dimana konsesi KPC berada, memerintahkan KPC dan salah satu kontraktornya, PT Perkasa Inakakerta, untuk menghentikan operasi di beberapa tambang KPC, dengan mengklaim bahwa dua perusahaan tersebut telah melanggar UU Kehutanan dengan beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang layak. Pada minggu pertama Agustus 2008, penjaga-penjaga dari Kementerian Kehutanan dan Kabupaten Kutai Timur memblokir KPC dari pengangkutan batubara dari tambang Melawan, Khayal, Belut dan Beruang, yang dioperasikan oleh tambang Thiess, Pelican dan Macan yang dioperasikan oleh tambang Pama dan Bengalon, yang dioperasikan oleh Dharma Henwa. KPC bernegosiasi dengan perwakilan dari Kabupaten Kutai Timur, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan sengketa ini dan, pada tanggal 3 September 2008, penjaga dari Kementerian Kehutanan dan Kabupaten Kutai Timur mencabut pemblokiran dan KPC kembali beroperasi normal pada tambang-tambang tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sengketa ini, lihat “Proses Bisnis Hukum dan Perselisihan Izin Sengketa Kehutanan KPC dengan Kabupaten Kutai Timur.” Untuk diskusi mengenai risiko-risiko yang terkait dengan UU 4/2009, lihat “- Risiko yang Berkaitan dengan Operasi Kami – UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia yang baru saja berlaku dan peraturan-



114

peraturan yang berlaku di bawahnya dapat merugikan konsesi pertambangan batubara, lisensi dan otorisasi dan operasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami.”

Hal-hal di atas dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis kami, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Berdasarkan PKP2B, kedua anak perusahaan batubara Perseroan beroperasi dengan persyaratan khusus (Lex Specialis) (tidak dapat diubah tanpa tindakan dari Parlemen) dan karena itu dilindungi dari perubahan undang-undang yang ada.

B. Hukum Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dapat mempengaruhi konsesi pertambangan batubara, perizinan dan otorisasi dan operasional, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek

Hukum Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. Beberapa ketentuan UU 4/2009 tidak konsisten dengan konsesi pertambangan batubara, lisensi dan otorisasi, yang dapat memberi dampak material dan negatif pada bisnis kami. Ketentuan kontrak kerja mengenai izin pertambangan dan otorisasi diharapkan untuk dimodifikasi agar sejalan dengan UU 4/2009 dan akan terus berlaku sampai tanggal berakhirnya. CATATAN: KK dan KKTB perusahaan yang belum diubah menjadi IUP. Tidak ada permintaan resmi dari Pemerintah untuk mengonversi KK dan KKTB ke IUP.

Namun, ketentuan dalam UU 4/2009 yang akan memerlukan amandemen untuk menyesuaikan dengan kontrak-kontrak yang sudah ada masih belum jelas. Kami mungkin wajib untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan tertentu dari kontrak kerja untuk konsesi pertambangan yang dioperasikan oleh KPC, Arutmin, Pendopo dan Dairi Prima dengan ketentuan UU 4/2009, termasuk, misalnya, perubahan area pertambangan, pengurangan periode produksi dan luas area yang diizinkan, dan larangan penggunaan kontraktor pertambangan terafiliasi. Negosiasi dan persetujuan atas setiap amandemen kontrak batubara dapat mengharuskan kami berkomitmen terhadap biaya dan sumber daya yang signifikan untuk mematuhi UU 4/2009 dan peraturan-peraturan Pemerintah yang diundangkan di bawah hukum tersebut. Kami telah mendiskusikan potensi perubahan kontrak kerja batubara dan kontrak kerja, tetapi Kementrian ESDM belum membuat permintaan resmi untuk setiap amandemen perjanjian konsesi pertambangan tersebut sampai saat ini.

Beberapa ketentuan penting dari UU 4/2009 adalah sebagai berikut:

sistem kontrak kerja sebelumnya untuk investasi asing dalam proyek-proyek pertambangan telah digantikan oleh sistem perizinan pertambangan;

perlakuan yang sama bagi investasi asing dan domestik dalam izin pertambangan (kecuali prioritas terbatas untuk BUMN di pertambangan “strategis”) telah ditegaskan;

keterbatasan pada lamanya periode eksplorasi dan produksi dan ukuran area eksplorasi dan produksi telah diberlakukan;

pertambangan hanya dapat dilakukan di daerah-daerah yang ditentukan memenuhi syarat untuk pertambangan oleh Pemerintah;

perizinan pertambangan mineral dan batubara yang baru harus diberikan melalui proses tender yang transparan (mirip dengan rezim perizinan yang telah ada untuk konsesi minyak dan gas di Indonesia)

semua pemegang perizinan diwajibkan untuk mematuhi kewajiban penutupan lingkungan dan tambang;

pemegang perizinan diwajibkan untuk memproses mineral yang mereka tambang atau ekstrak di Indonesia, dengan pemegang kontrak kerja yang ada yang memproduksi mineral dalam lima tahun;

operator pertambangan harus memiliki rencana pertambangan untuk seluruh area konsesi seluruh, yang jika gagal, area tersebut dapat diberikan kepada operator lain;

prioritas diberikan kepada kontraktor jasa pertambangan “lokal”; dan

kontrak jasa penambangan antara pemegang izin pertambangan dan pihak-pihak terkait mdilarang (merujuk pada pengecualian terbatas tertentu).

Selain itu, sementara UU 4/2009 memberikan kerangka umum baru untuk peraturan industri pertambangan di Indonesia, pelaksanaan dan administrasi UU 4/2009 merujuk kepada banyak sekali peraturan Pemerintah. Sampai dengan tanggal prospektus ini, dua peraturan pelaksanaan dari UU 4/2009 telah diundangkan.

Kepatuhan kami terhadap UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya akan terus meningkatkan biaya operasional kami atau mengubah atau merusak operasi kami di masa mendatang, yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek kami.



115

Pada tanggal 30 September 2009, Kementerian ESDM mengundangkan Peraturan No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diamandemen menjadi Peraturan No. 24 Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012, (“Peraturan Usaha Jasa Pertambangan”).

Berdasarkan Peraturan Usaha Jasa Pertambangan, pemegang konsesi pertambangan harus melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan mereka sendiri. Pemegang konsesi pertambangan hanya dapat mengadakan kontrak tambahan dengan perusahaan jasa pertambangan untuk kegiatan-kegiatan pengupasan atau overburden. Peraturan Usaha Jasa Pertambangan juga melarang penggunaan perusahaan jasa pertambangan berafiliasi, kecuali disetujui oleh badan Pemerintah terkait. Dalam menjalankan usahanya, pemegang konsesi pertambangan diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada perusahaan jasa pertambangan lokal.

Kontrak-kontrak jasa pertambangan baru setelah 30 September 2009 diwajibkan untuk segera memenuhi ketentuan-ketentuan dari Peraturan Usaha Jasa Pertambangan. Dengan demikian, semua perjanjian-perjanjian operasional KPC dan Arutmin dengan kontraktor-kontraktor pertambangan saat ini telah dirubah untuk mematuhi Peraturan Usaha Jasa Pertambangan.

UU 4/2009 juga mengacu kepada peraturan Pemerintah lebih lanjut tentang kewajiban-kewajiban penjualan domestik serta harga penjualan tersebut. Pada bulan April 2015, Kementerian ESDM mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan persentase minimum kewajiban penjualan kepada pasar domestik untuk tahun 2015 yang harus dipenuhi oleh beberapa perusahaan tambang batubara, termasuk KPC dan Arutmin. Di bawah surat keputusan ini, minimum kewajiban penjualan pasar domestik tahunan yang berlaku untuk KPC dan Arutmin untuk 2015 adalah masing-masing 79,3juta ton dan 87,67juta ton, atau persentase gabungan sebesar 2,4% dari total kewajiban kepada pasar domestik tahun 2015 dan lebih besar secara signifikan dari persentase penjualan dalam negeri historis KPC dan Arutmin. KPC dan Arutmin telah berusaha untuk mematuhi kewajiban penjualan kepada pasar domestik untuk 2016 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kementrian ESDM dengan menyampaikan tawaran-tawaran untuk penjualan batubara mereka di pasar domestik Indonesia ketika pengguna akhir batubara Indonesia telah mendapatkan penawaran-penawaran untuk pembelian batubara.

Persentase minimum kewajiban penjualan kepada pasar domestik untuk 2017 belum ditentukan oleh Kementrian ESDM. Peraturan-peraturan lebih lanjut akan dilaksanakan dan berlaku untuk KPC dan Arutmin masih tidak pasti, yang mengakibatkan KPC dan Arutmin harus meningkatkan proporsi penjualan mereka dalam negeri atau mempengaruhi harga penjualan produk batubara yang mampu dijual KPC dan Arutmin di Indonesia.

Ada sedikit pendahuluan pada interpretasi UU 4/2009 dan peraturan-peraturan terkait. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adopsi dan pelaksanaan UU 4/2009 dan Peraturan Usaha Jasa Pertambangan telah meningkatkan risiko-risiko, dan dapat meningkatkan biaya-biaya, yang bersangkutan dalam operasi pertambangan kami. Peraturan-peraturan pelaksanaan tambahan yang diharapkan akan diterbitkan oleh Pemerintah di masa mendatang dapat menyebabkan perubahan signifikan terhadap peraturan industri pertambangan Indonesia yang dapat merugikan kepentingan kami. Selain itu, pengadilan atau badan administratif atau regulasi dapat mengajukan penafsiran-penafsiran dari UU 4/2009 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya di masa mendatang, termasuk Peraturan Usaha Jasa Pertambangan, atau menerbitkan peraturan baru atau telah diubah, termasuk perubahan-perubahan pada Peraturan Usaha Jasa Pertambangan, yang mungkin berbeda dari penafsiran kami. Kepatuhan kami kepada UU 4/2009 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dapat meningkatkan biaya operasional kami atau menyebabkan kesulitan-kesulitan operasional di masa mendatang, yang dapat memberi dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Perseroan melakukan diskusi secara konsisten dengan pihak yang berkepentingan dengan pihak lain mengenai lisensi dan persetujuannya. Kami percaya bahwa hubungan tersebut dapat membantu kami jika ada masalah seperti tersebut.

C. Pasar batubara sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kami.

Sebagian besar penjualan batubara kami telah, dan akan terus menjadi, penjualan untuk ekspor. Pada tahun 2015 dan 2016, sekitar 61,0% dan 63,5% masing-masing dari penjualan kami adalah untuk pelanggan di luar Indonesia. Kami bersaing dengan dua produsen batubara Indonesia dalam negeri dan produsen batubara asing (terutama dari Australia, Tiongkok, Kolombia dan Afrika Selatan untuk penjualan di pasar batubara dunia. Kami bersaing dengan produsen batubara lainnya terutama dalam harga, kualitas batubara, biaya transportasi dan keandalan pasokan. Permintaan batubara oleh pelanggan utama kami dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kami, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan internasional, ketersediaan



116

pasokan batubara kompetitif, nilai tukar internasional, kondisi politik dan ekonomi internasional, kondisi cuaca, biaya produksi batubara besar yang memproduksi daerah, dan harga sumber energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak, dan sumber-sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air. Secara umum, daya saing produk batubara kami dibandingkan dengan produk batubara dari pesaing kami dan persediaan bahan bakar alternatif yang dievaluasi pada biaya yang disampaikan per heating value unit dasar. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi produsen batubara meliputi karakteristik geologi batubara mereka (termasuk ketebalan lapisan), nisbah kupas, kedalaman cadangan bawah tanah (untuk perusahaan pertambangan bawah tanah), biaya transportasi, biaya bahan bakar, biaya suku cadang dan bahan peledak, dan tenaga kerja ketersediaan dan biaya. Ketika harga komoditas global meningkat, permintaan dan biaya faktor produksi tertentu seperti bahan bakar, bahan peledak, suku cadang dan mesin akan meningkat, yang akan meningkatkan biaya produksi dan membuat penjualan batubara kami kurang kompetitif. Karena harga batubara global didenominasikan dalam mata uang dolar AS, pesaing kami juga dipengaruhi oleh tingkat relatif tukar antara dolar AS dan mata uang mereka.

Selanjutnya, banyak dari pesaing kami di Indonesia yang saat ini melaksanakan proyek-proyek ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Ketidakmampuan kami untuk mempertahankan posisi kompetitif kami sebagai akibat dari keadaan ini atau faktor lain bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Perseroan berada di kuartil bawah berkenaan dengan biaya produksi, oleh karena itu kami percaya bahwa kami dapat bertahan dari pengaruh buruk dari penurunan pasar batubara dibandingkan pesaing kita.

D. Jika industri batubara internasional mengalami kelebihan pasokan, hasil operasi bisa terpengaruh

Selama 20 tahun terakhir, pasar batubara dunia telah bertumbuh dan meningkatnya permintaan batubara di seluruh dunia telah menarik investor baru untuk industri batubara, memacu pengembangan tambang baru dan perluasan tambang yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, Australia, Afrika Selatan dan Kolombia, serta mengakibatkan menambahkan kapasitas produksi seluruh industri di seluruh dunia. Menurut BP Statistical Review of World Energy yang diterbitkan pada bulan Juni 2016, produksi dunia batubara menurun sebesar 4,0% pada tahun 2015, yang merupakan penurunan pertama dalam produksi batubara sejak tahun 1998. Pada tahun 2016, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan peraturan untuk mengurangi jumlah hari kerja untuk penambang batubara yang disesuaikan dengan kapasitas produksi resmi tambang batubara, yang mengakibatkan penurunan produksi batubara di Tiongkok. Jika peraturan ini dihapuskan, produksi batubara dari Tiongkok akan cenderung meningkat. Di masa lalu, kami juga telah mengalami penurunan produksi batubara karena penurunan harga batubara dan sengketa dengan kontraktor pertambangan. Kelebihan pasokan batubara dan penurunan harga batubara bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek, termasuk keberhasilan rencana ekspansi kami untuk produksi dan kapasitas batubara.

Kami secara rutin mengkaji kembali rencana tambang dan biaya produksi agar dapat memitigasi risiko akan adanya kelebihan pasokan dan penurunan harga jual batubara.

E. Karakteristik batubara dapat menyulitkan pengguna batubara untuk memenuhi standar lingkungan yang terkait dengan pembakaran batubara dimana hal ini menyebabkan pelanggan kami beralih ke bahan bakar alternatif yang kemudian berdampak negatif terhadap volume penjualan kami

Batubara mengandung kotoran, termasuk sulfur, merkuri, klorin dan unsur-unsur dan senyawa lain, dimana banyak dari elemen tersebut dilepaskan ke udara ketika batubara dibakar. Peraturan lingkungan yang lebih ketat akan emisi dari uap pembangkit listrik tenaga batubara dan industri lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara, sehingga mengurangi permintaan untuk batubara sebagai sumber bahan bakar, volume penjualan batubara dan harga penjualan batubara kami. Peraturan yang lebih ketat dapat membuat batubara menjadi kurang menarik dibandingkan dengan bahan bakar alternatif dalam perencanaan dan pembangunan pembangkit listrik di masa depan, sehingga mengurangi permintaan untuk batubara, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek.

Indonesia dan lebih dari 190 negara-negara lain telah menandatangani Perjanjian Paris yang disepakati pada bulan Desember 2015 berdasarkan Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim, yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Diberlakukannya undang-undang tentang perubahan iklim atau hukum lain yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan pembatasan penggunaan batubara di pasar utama kami. Upaya lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan inisiatif di berbagai



117

negara untuk mendorong penggunaan gas alam juga dapat mempengaruhi jumlah penggunaan batubara sebagai sumber energi yang kemudian memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Sebagian besar batubara kami mengandung kadar belerang dan abu yang rendah sehingga kami berharap untuk bisa tetap menjual sebagian besar batubara kami jika standar lingkungan berubah.

F. Operasi penambangan batubara kami bergantung pada kemampuan kami untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan persetujuan dan mempertahankan konsesi kami dari Pemerintah dan otoritas Pemerintah terkait lainnya

Kami membutuhkan berbagai lisensi dan persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk mengoperasikan bisnis kami. Lisensi ini termasuk perusahaan umum, pertambangan, investasi modal, tenaga kerja, pemanfaatan lahan lingkungan dan izin lainnya. Lisensi kami yang paling signifikan adalah konsesi pertambangan batubara yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan “generasi pertama” kontrak batubara kerja dengan masing-masing KPC dan Arutmin. Selain itu, Dairi Prima memegang kontrak pertambangan mineral kerja (meliputi, sebagian, seng dan tambang timah) yang diberikan oleh Pemerintah. Pendopo memegang kontrak batubara generasi ketiga dari pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah untuk tambang mereka yang beroperasi atau diharapkan untuk beroperasi. Kami harus memperbaharui semua lisensi dan persetujuan tersebut karena mereka akan segera berakhir, serta memperoleh lisensi baru dan persetujuan jika diperlukan. Pemerintah (baik di tingkat Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi, regional atau lokal) mungkin tidak menerbitkan atau memperbaharui lisensi atau persetujuan kami butuhkan dalam rentang waktu yang kami antisipasi. Untuk mendapatkan retensi atau perpanjangan izin atau persetujuan tersebut dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu dan mungkin melibatkan, menimbulkan biaya yang besar atau terjadinya tindakan yang mengakibatkan kondisi tidak menguntungkan yang dibebankan oleh otoritas terkait.

Ketentuan-ketentuan kontrak batubara dan pertambangan (Izin Usaha Pertambangan atau “IUP”) menyebabkan kami terekspos akan berbagai risiko, termasuk:

Jika kami gagal untuk mematuhi kewajiban kami di bawah kontrak batubara dan kontrak pertambangan lainnya dan IUP, Pemerintah dapat menghentikan operasional kami. Hak kami untuk menambang batubara di area konsesi kami tergantung pada validitas berkelanjutan akan kontrak batubara dan kontrak pertambangan lainnya dan IUP. KPC memegang hak di bawah Kontrak Karya Tambang Batubara (KKTB) “generasi pertama” ( “Kontrak Karya KPC”), yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Arutmin memegang hak di bawah Kontrak Karya Tambang Batubara “generasi pertama” ( “Kontrak Karya Arutmin” dan , bersama-sama dengan KPC Kontrak Karya, “KPC dan Arutmin KKTB”), yang berakhir pada tanggal 2 November 2020. Dairi Prima memegang hak di bawah Kontrak Karya pertambangan yang belum dimulai dan sekarang berada di tahap konstruksi sebelum dimulainya periode operasi (“KK Dairi Prima”). KK Dairi Prima telah dimulai dan kegiatannya sekarang sedang berada dalam tahap akhir, dimana KK akan berakhir pada 22 Juli 2020 untuk IPPKH daerah Operasi Produksi (per Laporan Keuangan 2016 Q3). Perusahaan sudah mengusulkan tahap perpanjangan fase Konstruksi VI melalui Surat No. L.187/DPM-CGR/X-2013 tanggal 7 Oktober 2013. KKTB yang diselenggarakan oleh Pendopo “generasi ketiga” (“Kontrak Karya Pendopo” dan bersama-sama dengan KPC dan Arutmin KKTB) berakhir pada 2035. Namun, KKTB kami dan KK Dairi Prima dapat dihentikan oleh Pemerintah sebelum tanggal kadaluwarsa mereka jika kami gagal memenuhi kewajiban kontraktual kami di bawah kontrak tersebut, termasuk pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah dan pemenuhan persyaratan pertambangan, lingkungan, kesehatan, kehutanan dan keselamatan tertentu

Jika hak-hak kami di bawah KKTB atau KK Dairi Prima dibatasi, dihentikan atau tidak diperpanjang, kami akan mampu untuk melanjutkan penambangan batubara dalam wilayah konsesi mereka sehubungan dengan KKTB lainnya dalam kawasan konsesi KK Dairi Prima. Proses perpanjangan KKTB KPC dan Arutmin akan dimulai dua (2) tahun sebelum tanggal kadaluwarsa izin dari masing-masing. Peraturan ESDM Nomor 15 2017 tentang Tata Cara Pemberian pada Produksi dan Izin Operasi Khusus Usaha Pertambangan sebagai Kelanjutan KK atau Kontrak Karya Operasi (“Peraturan 15/2017”) menetapkan bahwa Kontrak Karya dan Kontrak Karya pemegang mungkin berlaku untuk Produksi dan Operasi Khusus Izin Usaha pertambangan sebagai kelanjutan dari operasi tanpa proses tender. Namun, kami mungkin tidak dapat memperoleh ekstensi dari Pemerintah sehubungan dengan KKTB KPC dan Arutmin karena hibah dari ekstensi tersebut bergantung pada evaluasi Pemerintah pada masing-masing



118

pemegang Kontrak Karya, masing-masing dari aspek administratif, teknis, lingkungan dan keuangan.

Petugas-petugas Pemerintah dan pihak ketiga dapat menantang keabsahan izin dan persetujuan yang kami peroleh. Para pejabat Pemerintah dan lain-lain di Indonesia sebelumnya mempertanyakan keabsahan kontrak pertambangan yang ditandatangani oleh Pemerintah sebelum Oktober 1999. Hukum Pertambangan 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya, seperti KKTB kami dan KK Dairi Prima yang ada, diubah untuk mematuhi Hukum Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 (“UU 4/2009”). Kami tidak dapat menjamin bahwa pejabat Pemerintah atau orang lain tidak akan menantang keabsahan hak penambangan kami untuk alasan politik atau lainnya, bahwa Pemerintah tidak akan menghentikan pertambangan kami atau hak KK Dairi Prima melalui nasionalisasi operasi atau dengan cara lain, bahwa Pemerintah tidak akan memerlukan perubahan yang signifikan untuk KKTB dan IUP yang merugikan kepentingan kami atau bahwa Pemerintah jika tidak akan terus mematuhi ketentuan KKTB kami atau KK Dairi Prima; dan

Mungkin sulit untuk menegakkan penyelesaian arbitrase dengan Pemerintah di pengadilan Indonesia. KKTB KPC dan Arutmin mengharuskan kami untuk menyerahkan sengketa dengan Pemerintah kepada arbitrase investasi internasional di Jenewa, Swiss di bawah Peradilan International untuk Penyelesaian Sengketa Investasi. Jika kami memperoleh penyelesaian arbitrase dari pengadilan arbitrase investasi internasional terhadap Pemerintah yang berkaitan dengan sengketa di bawah salah satu dari atau kedua KKTB, kami mungkin akan menghadapi kesulitan menegakkan setiap penyelesaian dengan Pemerintah di Indonesia.

Setiap pembatasan, kehilangan, atau kegagalan untuk memperoleh atau memperbarui, izin apapun, persetujuan dan perizinan yang diperlukan untuk operasi kami dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Perseroan melakukan diskusi secara konsisten dengan Kementerian ESDM dan pihak lain mengenai lisensi dan persetujuannya. Kami percaya bahwa hubungan tersebut dapat membantu kami jika ada masalah seperti tersebut.

G. Fluktuasi harga bahan bakar, suku cadang (terutama ban) dan bahan peledak dan fluktuasi biaya kontraktor secara signifikan dapat berdampak pada biaya produksi batubara kami

Biaya bahan bakar mencakup porsi yang signifikan dari biaya produksi kami. Harga BBM di Indonesia telah berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga minyak mentah dan implementasi Pemerintah Indonesia dalam penarikan subsidi BBM. Kenaikan yang signifikan dan berkepanjangan pada harga BBM akan menyebabkan peningkatan yang sesuai pada biaya produksi dan biaya penjualan.

Biaya suku cadang (khususnya ban) juga merupakan porsi yang signifikan dari biaya produksi kami. Antara 2014 sampai dengan pertengahan 2016, karena penurunan harga komoditas, harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadang terkait, dan pembayaran sewa untuk operasi dan sewa guna usaha dari peralatan dan mesin, menurun secara material. Jika kekurangan di seluruh dunia akan baja dan karet kembali normal, biaya penggantian atau penambahan peralatan dan mesin untuk operasi kami dan biaya suku cadang, terutama ban, dapat meningkat, sehingga meningkatkan biaya produksi.

Bahan peledak merupakan bahan utama dalam operasi pertambangan kami. Biaya untuk bahan peledak berkontribusi secara signifikan terhadap biaya produksi kami. Harga bahan peledak telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika harga bahan peledak terus meningkat, biaya produksi kami dapat turut meningkat.

Kami mengandalkan kontraktor pertambangan kami, yang merupakan bagian signifikan dari operasi pertambangan kami. Berdasarkan perjanjian operasi yang telah kami setujui dengan kontraktor pertambangan, kami dituntut untuk membayar kontraktor untuk jasa mereka sesuai dengan jadwal biaya tetap per ton batubara yang dikirimkan untuk periode yang relevan. Biaya jasa kontraktor didasarkan, sebagian, pada nisbah kupas untuk daerah yang ditambang oleh kontraktor pertambangan selama periode yang relevan. Biaya ini meningkat karena kontraktor pertambangan menghasilkan batubara di daerah pertambangan dengan nisbah kupas yang lebih tinggi. Porsi biaya produksi kami disebabkan oleh biaya kontraktor pertambangan yang telah berfluktuasi dan akan terus berfluktuasi, sebagian bergantung pada nisbah kupas yang dialami oleh kontraktor pertambangan daerah kami.

Setiap peningkatan yang signifikan dalam biaya produksi batubara kami, apakah sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar, suku cadang, peralatan, mesin atau bahan peledak,



119

pembayaran sewa, biaya kontraktor atau sebaliknya, dapat berdampak secara material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Beberapa tahun terakhir kami melakukan kajian rencana tambang dan biaya produksi secara komprehensif, sehingga kami sekarang berada di kuartil rendah berkenaan dengan biaya produksi. Kami akan secara berkelanjutan melakukan kajian terhadap rencana tambang dan biaya produksi untuk mitigasi risiko fluktuasi kenaikan biaya produksi termasuk negosiasi dengan pihak kontraktor tambang.

H. Fluktuasi biaya transportasi dan gangguan dalam transportasi dapat mempengaruhi permintaan batubara dan meningkatkan persaingan dari produsen batubara di bagian lain di Asia dan dunia

Biaya transportasi, yang merupakan bagian yang signifikan dari total biaya batubara yang dibeli oleh pelanggan kami, merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan kami. Menurut ketentuan dari kebanyakan perjanjian pasokan batubara, pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya transportasi. Pada 2015 dan 2016, biaya transportasi telah rendah dikarenakan kurangnya permintaan dan biaya bahan bakar yang rendah. Meskipun biaya pengiriman saat ini telah stabil, biaya tetap rendah secara relatif dibandingkan dengan dulu. Kenaikan biaya transportasi dapat membuat penggunaan batubara sebagai sumber energi menjadi kurang kompetitif atau dapat membuat operasi kami menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan sumber batubara lainnya.

Penurunan yang signifikan dalam biaya transportasi, biaya transportasi yang secara terus-menerus rendah atau tidak adanya gangguan dalam sistem transportasi batubara, dapat mengakibatkan peningkatan persaingan dari produsen batubara di bagian lain di Asia, Australia dan Afrika Selatan. Penurunan tarif angkutan dan ketersediaan ragam transportasi lain untuk batubara dari bagian-bagian tertentu dunia dapat memberikan keuntungan kepada kompetitor kami dari daerah lain di dunia, yang juga bergantung pada kedekatan mereka dengan target pasar.

Kami bergantung pada kapal-kapal untuk mengangkut batubara kepada pelanggan kami. Sementara pelanggan kami biasanya mengatur dan membayar untuk transportasi batubara dari terminal pengiriman batubara hingga digunakan, layanan transportasi ini bisa terganggu karena masalah yang berhubungan dengan cuaca, masalah distribusi, perselisihan buruh, mogok kerja atau peristiwa lainnya dapat membatasi kemampuan kami untuk memasok batubara kepada pelanggan kami atau dapat mengakibatkan klaim atas penalti (demurrage) dari pemilik kapal atas keterlambatan.

Salah satu atau seluruh faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Mayoritas pelanggan batubara Perseroan merupakan pembeli berjangka panjang dan dipasok oleh kami selama bertahun-tahun sehingga risiko ini dapat kami mitigasi melalui koordinasi telah terbangun dengan baik dengan pelanggan setia kami beserta mitra perusahaan perkapalan yang mengangkut batubara kami.

I. Kami mungkin tidak berhasil mengembangkan operasi pertambangan non-batubara kami seperti yang direncanakan

Saat ini, batubara adalah satu-satunya mineral yang kami tambang dan jual. Salah satu strategi bisnis kami adalah untuk diversifikasi operasi ke sektor pertambangan non-batubara lainnya seperti sektor pertambangan emas, perak, tembaga, bijih besi, seng dan timah dan untuk mengembangkan bisnis ini sebagai unit yang menghasilkan pendapatan. Sejalan dengan strategi bisnis ini, saat ini kami menahan 87,09% dari Bumi Resources Minerals (BRMS), yang pada gilirannya memiliki ketertarikan di berbagai konsesi emas, perak, tembaga, seng dan timah melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang lain.

Kemampuan kami untuk berhasil dalam diversifikasi operasi kami ke sektor pertambangan non-batubara lainnya dipengaruhi oleh risiko berikut:

kami mungkin tidak dapat memperoleh izin Pemerintah, perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk melanjutkan eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi mineral, minyak, gas dan logam cadangan di konsesi atau tambang ini;

Jumlah mineral, minyak, gas atau logam cadangan yang kami harapkan di konsesi atau tambang ini dapat secara signifikan berkurang dari yang diharapkan;

Kami atau kontraktor kami tidak dapat memperoleh mesin, peralatan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk melakukan operasi di konsesi-konsesi atau tambang yang baru;



120

Kami mungkin tidak dapat mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk berhasil dalam mengelola operasi di sektor selain batubara;

Kami mungkin mengalami kesulitan dalam integrasi antara konsesi atau tambang yang baru dengan operasi penambangan kami saat ini seperti yang kami harapkan;

Kami mungkin tidak dapat menyelesaikan eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi cadangan di konsesi atau tambang ini dalam kerangka waktu atau anggaran yang kami antisipasi atau seluruhnya;

Kami mungkin tidak dapat menjual salah satu mineral, minyak, gas atau logam, yang kami tambang di konsesi-konsesi atau tambang baru dengan harga yang menguntungkan;

Perubahan yang tidak terduga dapat terjadi dalam peraturan lingkungan, termasuk perubahan yang berpotensi merugikan dalam peraturan perpajakan, dan ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi dapat terjadi di negara-negara dimana kami berniat untuk melakukan bisnis baru; dan

Kondisi, perkembangan atau masalah lainnya yang tidak terduga yang berkaitan dengan konsesi-konsesi atau tambang baru mungkin timbul atau terjadi dan dapat mengalihkan perhatian manajemen kami dari fokus terhadap operasi kami, termasuk operasi pertambangan batubara yang ada.

Sementara ini kami berniat untuk operasi ini secara independen dibiayai oleh BRMS dan anak perusahaan, namun tidak ada jaminan bahwa BRMS dan anak perusahaan akan dapat membiayai eksplorasi, pengembangan dan operasi dari aktivitas pertambangan tanpa dukungan kredit dari Perseroan atau anak dari Perseroan di luar kelompok BRMS. Dalam hal BRMS dan anak perusahaan tidak dapat mengatur pembiayaan operasi mereka secara independen dari Perseroan dan anak perusahaan Perseroan di luar kelompok BRMS, Perseroan mungkin perlu untuk memberikan jaminan dan dukungan kredit lainnya untuk kelompok BRMS, yang bisa secara substansial meningkatkan utang dari Perseroan dan anak perusahaan yang terbatas di bawah Efek Baru. Biaya yang kami keluarkan untuk mengembangkan bisnis ini dapat melebihi pendapatan kami dari bisnis ini untuk beberapa waktu. Kami juga bisa kehilangan sebagian atau seluruh investasi kami di bisnis ini jika kami gagal dalam mengembangkan mereka menjadi unit-unit yang menghasilkan pendapatan.

Selain itu, kami akan membutuhkan pembiayaan tambahan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur dan untuk memenuhi persyaratan lain yang diperlukan untuk mengembangkan proyek-proyek ini ke tahap produksi. Akibatnya, kami dapat memiliki posisi yang menguntungkan dari saat ini. Kemampuan kami untuk mengatur pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan proyek-proyek ini akan tergantung, sebagian, pada faktor-faktor di luar kendali kami, seperti kebijakan pinjaman dari pemberi pinjaman, kemampuan kami untuk menambah utang baru di bawah syarat kondisi utang dan pasar yang berlaku, serta pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan dapat meningkatkan pembiayaan yang memadai, dalam waktu dan pada ketentuan yang diterima atau seluruhnya, untuk mendanai pengembangan proyek-proyek kami ke tahap produksi.

Apapun yang di atas dapat memiliki dampak buruk terhadap keberhasilan dari strategi pertumbuhan kami untuk bisnis pertambangan non-batubara dan, akibatnya, berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek, yang dapat memiliki dampak yang signifikan.

BRMS, anak perusahaan Perseroan, sedang dalam diskusi dengan calon mitra yang potensial untuk penjajakan ventura bersama untuk eksploitasi deposit mineral dan kami percaya bahwa eksploitasi ini akan terjadi dalam waktu dekat.

J. Kami menghadapi persaingan dengan perusahaan tambang lainnya

Kami menghadapi persaingan dari perusahaan pertambangan lain, baik dalam dan luar negeri, di semua bidang operasi kami, termasuk akuisisi perizinan batubara dan prospek eksplorasi. Dalam melakukan kegiatan eksplorasi kami, kami bersaing dengan perusahaan tambang lainnya sehubungan dengan pencarian dan akuisisi konsesi produksi atau potensi untuk menghasilkan batubara dan sumber daya terkait.

Kami juga menghadapi persaingan dari perusahaan lain, baik dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan eksplorasi dan pengembangan sumber daya non-batubara, dalam menarik dan mempertahankan para ahli dan tenaga kerja, mengamankan peralatan dan perlengkapan yang tepat, dan mengamankan pembiayaan dan mitra usaha patungan untuk operasinya.



121

Beberapa perusahaan mungkin memiliki, secara substansial, keuangan, teknis, pemasaran, distribusi dan sumber daya lainnya yang lebih besar. Jika kami tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan daya saing kami terhadap perusahaan-perusahaan batubara atau sumber daya lainnya untuk lisensi batubara, tenaga kerja atau peralatan dan perlengkapan, kami mungkin kehilangan atau tidak dapat meningkatkan pangsa pasar kami, yang bisa memiliki dampak negatif bagi bisnis kami, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Kami percaya keahlian dan pengalaman kami memberikan kami keuntungan saat mengidentifikasi proyek baru yang potensial.

K. Permintaan untuk produk batubara dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan untuk sumber energi alternatif dan terbarukan

Risiko juga timbul dengan adanya fokus peningkatan pada dampak lingkungan dari sumber energi tradisional seperti bahan bakar fosil, dan meningkatnya minat akan sumber-sumber energi alternatif seperti energi nuklir dan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Menurut BP Statistical Review of World Energy yang diterbitkan pada bulan Juni 2016, sumber energi terbarukan pada tahun 2015 menyumbang sekitar 2,8% dari konsumsi daya global, meningkat dari tahun 2014, dimana sumber-sumber energi terbarukan menyumbang sekitar 2,4% dari konsumsi daya global. Kemajuan teknologi yang berkaitan dengan sumber energi alternatif dan terbarukan dapat membuat sumber energi tersebut lebih murah, lebih efisien dan/atau lebih komersial. Peningkatan permintaan untuk sumber energi alternatif dan terbarukan tersebut dapat mengakibatkan penurunan permintaan, dan kemudian harga, untuk produk batubara.

Peningkatan yang signifikan dalam sumber-sumber energi alternatif sebagai persentase dari konsumsi daya global dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Sebagian besar batubara kami mengandung belerang dan abu yang rendah sehingga kami berharap untuk bisa tetap menjual sebagian besar batubara kami jika ada perubahan teknologi sebagai permintaan fundamental atas batubara akan tetap dibutuhkan.

L. Kami bergantung pada sejumlah kecil pelanggan

Sebagian besar dari penjualan batubara kami adalah ke sejumlah kecil pelanggan. Selama tahun 2014, 2015, dan 2016, porsi penjualan kami untuk lima pelanggan terbesar kami adalah 65,8%, 64,5% dan 58,1%, masing-masing, dari total penjualan kami selama periode tersebut. Selama tahun 2014, 2015, dan 2016, penjualan kami kepada sepuluh pelanggan terbesar kami masing-masing 77,73%, 77,74% dan 70,5% dari total penjualan kami selama periode tersebut. Perjanjian pasokan batubara kami mengandung ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pelanggan kami untuk menangguhkan atau mengakhiri kontrak atau mencari penyesuaian harga jual jika, tergantung pada kontrak, salah satu peristiwa berikut terjadi:

ketidaksanggupan kami untuk menyediakan batubara dengan volume dan kualitas yang sudah disampaikan

perubahan dalam hukum yang membatasi atau melarang pelanggan menggunakan batubara dengan spesifikasi dan karakteristik dari batubara yang diantarkan sesuai dalam kontrak

keterlambatan dalam tanggal mulainya atau pemadaman dari pabrik pembangkit listrik dimana penjualan batubara kami tertuju

penghentian perjanjian pasokan bahan bakar, kesepakatan penjualan atau perjanjian jual beli listrik yang menggunakan batubara kami atau,

peristiwa-peristiwa lain di luar kendali yang wajar dari pihak yang terkena dampak, termasuk perselisihan perburuhan, kerusakan mekanis dan perubahan akan peraturan Pemerintah.

Sebagian besar perjanjian pasokan batubara berisi ketentuan-ketentuan yang mengharuskan kami untuk memberikan ambang batas kualitas batubara untuk karakteristik tertentu, seperti nilai kalor, kadar air, kadar sulfur, kadar abu, cara penggilingan dan suhu fusi abu. Kegagalan untuk memenuhi spesifikasi tersebut bisa mengakibatkan penalti ekonomi, termasuk penyesuaian harga, penolakan pengiriman atau penghentian kontrak.

Ketidakmampuan kami untuk memperpanjang, memperbarui atau mengganti semua atau sebagian besar dari perjanjian pasokan batubara dengan pelanggan terbesar kami dalam hal substansial yang setara dengan ketentuan yang dalam kontrak, termasuk volume dan harga, bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.



122

Banyak pelanggan kami adalah perusahaan kelas dunia berkualitas tinggi atau milik negara. Oleh karena itu kami percaya bahwa hanya terdapat sedikit risiko dari perubahan permintaan dari perusahaan semacam itu.

M. Sebagian besar operasi penambangan batubara kami dilakukan, dan akan terus dilakukan oleh kontraktor

Saat ini porsi signifikan dari operasi pertambangan kami dilakukan oleh kontraktor pertambangan seperti Thiess, Pama, PT Johnlin Baratama, PT Rian Pratama Mandiri, PT Cakrawala Langit Sejahtera dan perusahaan asosiasi kami, Darma Henwa (DEWA). Kami telah mengadakan perjanjian operasi dengan kontraktor pertambangan kami yang berisi hak dan kewajiban mereka untuk melakukan operasi pertambangan di daerah yang ditunjuk. Di dalam perjanjian operasi ini, kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan secara substansial, seluruh pabrik, peralatan, fasilitas, pelayanan, material, persediaan dan tenaga kerja dan manajemen yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan lubang tambang yang ditunjuk. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional dengan mesin-mesin atau peralatan dapat berdampak negatif secara material dan dapat mempengaruhi operasi pertambangan. Selain itu, kinerja kontraktor dapat dibatasi oleh perselisihan antar buruh atau kekurangan pasokan, atau wanprestasi pengantaran akan peralatan, tenaga kerja atau bahan.

Kami diminta untuk membayar kontraktor untuk layanan sesuai dengan jadwal biaya tetap per ton batubara yang dihasilkan untuk periode yang relevan. Kami bekerja sama dengan kontraktor kami untuk mengembangkan rencana tambang jangka panjang mengenai jumlah batubara yang akan diproduksi di lubang tambang yang ditunjuk dan memonitor rencana-rencana dari waktu ke waktu. Kontraktor memiliki tanggung jawab utama untuk mengikuti rencana tersebut dan untuk menambang batubara sesuai dengan rencana penambangan yang disepakati. Kontraktor mempekerjakan hampir seluruh karyawan yang mengoperasikan wilayah pertambangan di bawah kendali operasional.

Kami juga melibatkan kontraktor untuk aspek-aspek lain dari operasi penambangan batubara kami. Sebagai contoh, kontraktor terlibat dalam pengoperasian overland conveyor, belt conveyor, fasilitas pelabuhan tongkang dan shiploaders. Dalam hal tersebut setiap pembebanan atau sarana transportasi ini tidak tersedia dari kami (baik sebagai akibat dari kesulitan operasional maupun perselisihan kontrak), sehingga kami harus menemukan cara alternatif pembebanan atau transportasi yang dapat mengurangi tingkat produksi dan meningkatkan biaya produksi kami secara signifikan.

Setiap kegagalan signifikan oleh kontraktor kami untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian operasi mereka (baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau sebaliknya), atau penghentian atau pelanggaran yang signifikan dari perjanjian operasi kami dengan kontraktor bisa mengganggu produksi di tambang kami. Jika salah satu dari perjanjian ini dihentikan, operasi penambangan di tambang yang dimaksud bisa terganggu untuk jangka waktu yang signifikan sehingga memungkinkan kontraktor bersangkutan untuk menyingkirkan peralatan dan memungkinkan kontraktor baru untuk memasang peralatannya. Kami mungkin tidak dapat menemukan kontraktor pengganti yang cocok dalam waktu yang wajar, atau sama sekali, jika salah satu kontraktor berhenti untuk melakukan layanan mereka atau mengakhiri perjanjian mereka dengan kami.

Ada perselisihan di masa lalu antara Arutmin dan salah satu kontraktor kami, Thiess, mempengaruhi produksi kami, dan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada perselisihan di masa mendatang dengan Thiess atau kontraktor lainnya. Setiap perselisihan berlarut-larut dengan kontraktor, setiap perselisihan perburuhan yang material antara kontraktor dan karyawan mereka, atau aksi buruh besar dengan karyawan terhadap kontraktor material dapat mempengaruhi operasi kami. Setiap gangguan dalam produksi dan operasi kami dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha secara material dan negatif.

Operasi kami beragam dengan menggunakan berbagai kontraktor dan armada operator pemilik kami, sehingga kami tidak bergantung kepada pada satu kontraktor tertentu.

N. Kami bergantung pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor batubara kami

Kami memasarkan dan menjual batubara kami melalui agen pemasaran domestik dan internasional. Kami memasarkan dan menjual batubara dari tambang KPC melalui agen pemasaran seperti Mitsubishi, Glencore dan Trust Energy. Kami memasarkan dan menjual batubara dari Arutmin melalui agen pemasaran seperti Trust Energy, Glencor, PT Surya Mega



123

Adiperkasa dan Thionville Fiancer Ltd. Kami memiliki perjanjian pemasaran jangka panjang dengan agen pemasaran internasional kami.

Glencore memiliki afiliasi yang memiliki dan mengoperasikan tambang batubara atau bertindak sebagai agen pemasaran internasional bagi produsen batubara lainnya untuk penjualan produk batubara di pasar yang sama dimana kami menjual batubara kami. Glencore dapat berpihak pada kepentingan operasi afiliasinya dan klien pertambangan batubara lain karena peluang penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan kami. Selain itu, Mitsubishi bertindak sebagai agen pembelian internasional bagi pelanggan batubara di Jepang dan agen pemasaran internasional bagi produsen batubara lainnya di Jepang.

Mitsubishi dapat memihak pada kepentingan klien lainnya dan bukan kepada kepentingan kami. Jika ada agen pemasaran internasional kami yang mengakhiri atau melanggar perjanjian pemasaran mereka, kami akan diminta untuk mencari agen pemasaran lainnya untuk produk batubara atau melakukan kegiatan pemasaran secara internal, yang bisa mengganggu penjualan batubara kami dan memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Agen pemasaran internasional kami adalah agen pemasaran yang memiliki kredibilitas dunia dan perusahaan besar serta berbasiskan pada kontrak berjangka panjang.

O. Kami bergantung pada peralatan-peralatan, mesin-mesin utama untuk melaksanakan operasi pertambangan kami

Operasi tambang kami bergantung pada peralatan-peralatan, dan mesin-mesin, termasuk, sejumlah excavator, bulldozer, truk grader dan pengangkut batubara, pabrik penghancur batubara, pabrik pencucian batubara, shiploader batubara dan terminal berlabuh di KPC dan Arutmin, 3(tiga) overland conveyor, belt conveyor di KPC dan barging conveyor di Arutmin.

Kami memuat sebagian besar dari batubara kami di Arutmin ke kapal melalui Terminal Batubara Pulau Laut Utara dan sebagian besar dari batubara ditambang di tambang Bengalon melalui fasilitas pelabuhan tongkang milik Mitratama. Jika shiploader atau pengiriman terminal di tambang ini berhenti operasi atau mengurangi tingkat operasi untuk jangka waktu yang signifikan untuk alasan apapun, kami tidak akan mampu memuat batubara ke kapal di terminal pengiriman untuk transportasi ke pelanggan kami untuk tambang ini dan kami perlu memuat batubara kami langsung dari tongkang ke transship kemudian ke pelanggan atau kapal mereka dengan kecepatan pengiriman dan pemuatan yang lebih lamban.

Selain itu, hak kami untuk menggunakan fasilitas pelabuhan tongkang di tambang Bengalon, dan pabrik pengolahan batubara di tambang Bengalon dan tambang Sangatta diatur oleh perjanjian sewa yang kami miliki dengan masing-masing pemilik. Ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini berakhir pada (i) mana yang terlebih dahulu kadaluarsanya KKTB para anak perusahaan tambang batubara atau (ii) ketika seluruh batubara telah ditambang sebelum 31 Desember 2018. Jika pemilik memilih untuk mengakhiri atau melanggar perjanjian-perjanjian sewa, operasi penambangan batubara kami mungkin terganggu.

Setiap kerusakan yang signifikan untuk kegagalan, atau kesulitan operasional dengan, komponen dari rantai batubara kami, bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Tambang kami memiliki banyak lokasi dan fasilitas pemuatan sehingga operasi tetap dapat berjalan walaupun terjadi kegagalan atau penghentian salah satu peralatan tambang tersebut.

P. Kami mungkin tidak mampu menghasilkan jumlah batubara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami, yang kemudian dapat merusak hubungan dengan pelanggan kami

Kami mungkin tidak mampu menghasilkan jumlah batubara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami atau kewajiban kontrak kami karena banyak faktor, termasuk perselisihan tenaga kerja, kerusakan dan kegagalan peralatan mesin dan kesulitan operasional, kesulitan dalam memperoleh mesin, peralatan dan suku cadang, cuaca buruk dan variasi dalam kuantitas dan kualitas batubara dalam lapisan batubara kami. Ketidakmampuan kami untuk memenuhi tuntutan pelanggan kami atau kewajiban kontrak kami bisa mengakibatkan pelanggan menyampaikan klaim terhadap kami atau mungkin dapat membahayakan hubungan kami dengan pelanggan kami, yang memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.



124

Kami memiliki operasi penambangan berskala besar dan beragam yang memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai sumber dan titik pemuatan.

Q. Kami bergantung pada personil utama serta ketersediaan tenaga teknis yang berkualitas

Kami bergantung pada karyawan utama yang merupakan manajemen senior, termasuk anggota Direksi. Jika kami kehilangan layanan dari setiap karyawan manajemen senior utama kami, kami akan mengalami kesulitan untuk menemukan, memindah dan mengintegrasikan personil pengganti yang memadai dalam operasi kami, dimana hal tersebut dapat menghambat operasi dan pertumbuhan bisnis kami secara material. Kami juga bergantung akan penawaran dan penarikan karyawan teknis yang memenuhi syarat untuk memberikan layanan sehubungan dengan operasi batubara tertentu atau operasi pertambangan lainnya, termasuk program ekspansi kami.

Pertambangan batubara terus menjadi industri padat karya. Dengan terus bertumbuhnya operasi bisnis kami, kami percaya bahwa kesuksesan masa depan kami akan sangat bergantung pada kemampuan berkelanjutan kontraktor pertambangan kami dan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Dengan penurunan harga batubara sejak 2011, produksi di banyak tambang di Indonesia telah berkurang atau dihentikan sama sekali, mengakibatkan sejumlah besar tenaga teknis yang berkualitas menjadi tersedia di pasar tenaga kerja dengan remunerasi harga pasar. Namun, pemulihan harga batubara akan menghasilkan peningkatan tingkat mobilitas pekerja, dan berpotensi mengakibatkan perang penawaran antara kami dan pesaing kami untuk tenaga teknis yang berkualitas. Bahkan jika kami mampu menarik, mengasimilasi dan mempertahankan tenaga teknis baru yang berkualitas, mungkin pada harga penawaran yang tidak ekonomis atau tidak menguntungkan. Setiap kegagalan kami dalam mempertahankan tenaga kerja saat ini atau menyewa tenaga yang sebanding di masa depan bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Keahlian teknis kami mencakup banyak karyawan, terutama pada lokasi tambang sehingga kami tidak memiliki kesulitan akan menemukan karyawan atau ahli dalam tambang batubara.

R. Kegiatan penambangan secara inheren berbahaya dan dipengaruhi oleh gangguan tak terduga, yang bisa menyebabkan hasil operasi berfluktuasi selama periode fiskal

Operasi pertambangan kami, termasuk yang dilakukan oleh kontraktor, dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi operasi yang bisa mengganggu produksi, bongkar muat dan transportasi batubara di atau dari tambang kami dengan masa kejadian yang berbeda-beda. Kejadian-kejadian dan kondisi tersebut meliputi:

cuaca buruk dan bencana alam, termasuk hujan lebat, banjir, gempa bumi dan kebakaran hutan;

kerusakan peralatan yang tak terduga dan masalah pemeliharaan;

Kegagalan untuk mendapatkan bahan dan perlengkapan utama, seperti bahan peledak, bahan bakar dan suku cadang (khususnya ban untuk truk pengangkutan batubara dan excavator);

variasi ketebalan lapisan batubara, jumlah dan jenis bebatuan dan tanah (tanah pelapis) yang melapisi lapisan batubara dan perbedaan lainnya untuk model geologi kami;

keterlambatan atau gangguan dalam rantai produksi batubara, pengiriman produk batubara kami atau impor peralatan dan suku cadang;

penundaan kegiatan tongkang akibat kemacetan sungai dan curah hujan terbatas menyebabkan pendangkalan di sepanjang sungai yang Arutmin gunakan dalam operasi kami;

perubahan kondisi geologi dan ketidakstabilan geoteknik dari highwall yang berada dalam lubang tambang kami; dan

protes/demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap kegiatan penambangan yang berkaitan dengan lingkungan dan tuntutan kompensasi, yang telah terjadi di masa lalu.

Kegiatan pertambangan secara inheren berisiko dan berbahaya. Kami dan kontraktor kami memiliki korban jiwa yang tertelan sehubungan dengan pekerjaan seperti insiden pada November 2016 ketika sebuah dump truck lepas kendali dan menewaskan pengemudinya. Cedera dan kematian pekerja di operasi pertambangan telah terjadi di masa lalu dan kami tidak dapat menjamin bahwa kecelakaan tersebut tidak akan terjadi di masa depan.



125

Selama beberapa periode yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat curah hujan di operasi penambangan batubara kami secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat curah hujan rata-rata historis untuk periode tersebut. Dalam satu insiden selama Juni 2006, operasi pertambangan Arutmin terganggu selama dua minggu setelah sungai meluap dan membanjiri tambang Satui.

Kami mengantisipasi operasi pertambangan non-batubara, termasuk seng dan operasi pertambangan timah di Dairi Proyek Dairi Prima, mengalami risiko produksi yang sama dan potensi gangguan produksi ketika mereka mulai produksi komersial di masa depan. Selain itu, risiko spesifik yang terkait dengan operasi penambangan bawah tanah masa depan untuk Dairi Prima Mineral dan PT Gorontalo Minerals termasuk kebakaran bawah tanah (yang disebabkan penggunaan bahan peledak) dan ledakan (termasuk yang disebabkan oleh gas yang mudah terbakar), runtuhnya gua atau tanah runtuh, pembuangan gas atau bahan kimia beracun, banjir, pembentukan sinkhole dan penyurutan tanah selama pengeboran bawah tanah, pengangkatan dan pengolahan batubara.

Setiap gangguan operasi kami karena salah satu peristiwa atau kondisi yang dijelaskan di atas atau sebaliknya bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Standar keselamatan kami adalah standar kelas dunia dan lost time injury frequency rates (LTIFR) kami berada pada standar praktik internasional terbaik.

S. Perkiraan sumber daya batubara dan cadangan yang berasal dari perhitungan patokan menggunakan berbagai asumsi. Tidak ada jaminan bahwa jumlah, kualitas atau hasil yang diantisipasi, dapat dicapai

Dalam menentukan kelayakan pengembangan dan operasi tambang kami, kami menggunakan perkiraan cadangan batubara dan sumber daya yang dibuat oleh personil internal kami dan, dalam banyak kasus, ditinjau oleh konsultan tambang independen. Cadangan batubara dan sumber daya tersebut telah diperkirakan dan ditentukan dengan memperhatikan pengetahuan akun, pengalaman dan praktik industri dan mungkin memerlukan revisi berdasarkan pengalaman aktual produksi, biaya operasi, harga batubara global dan faktor-faktor lainnya. Penentuan sumber daya batubara atau cadangan baru perlu dilakukan apabila berubah secara signifikan di masa depan ketika informasi baru telah tersedia. Kami memperbarui dan menerbitkan ulang laporan cadangan batubara secara berkala untuk menyatakan cadangan batubara kami pada tanggal yang tercantum dalam laporan yang relevan, yang akan dipengaruhi oleh produksi di tambang kami sejak tanggal laporan sebelumnya serta perubahan harga batubara dan biaya produksi.

Kami telah menentukan jumlah cadangan terbukti dan perkiraan cadangan batubara untuk tambang yang dioperasikan oleh KPC, Arutmin, dan Pendopo sesuai dengan Kode 2012 Australasian untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang merupakan standar yang diterima untuk tujuan pelaporan profesional di Australia, Asia dan yurisdiksi tertentu lainnya.

Perkiraan cadangan batubara yang terpapar dalam prospektus ini hanya perkiraan dari deposit batubara yang dapat secara sah dan ekonomis. Klasifikasi cadangan baik sebagai terbukti atau perkiraan memiliki tingkat kepastian yang berbeda. Cadangan batubara terbukti melambangkan kategori dengan kepercayaan tertinggi dari perkiraan cadangan dan menyiratkan tingkat kepercayaan geologi yang lebih tinggi dan kelas kesesuaian dan pertimbangan faktor modifikasi. Sebuah cadangan batubara dapat memiliki tingkat lebih rendah dibandingkan dengan cadangan batubara terbukti, tetapi cukup berkualitas untuk menjadi dasar untuk keputusan tentang pengembangan deposit.

Berbagai ketidakpastian dalam jumlah estimasi dan nilai cadangan batubara terpulihkan dan dapat diperdagangkan memang nyata, termasuk banyak faktor di luar kendali kami. Akibatnya, perkiraan cadangan yang, berdasarkan sifatnya, tidak pasti, dan estimasi selanjutnya dapat bervariasi secara signifikan. Ketika menghitung cadangan perkiraan, asumsi kami meliputi, namun tidak terbatas pada:

kondisi geologi;

riwayat produksi dari daerah pertambangan dibandingkan dengan produksi dari daerah penghasil lainnya;

efek dari peraturan dan pajak oleh lembaga Pemerintah;

royalti yang berlaku untuk penjualan batubara dari konsesi yang diberikan kepada kami;

harga di masa depan; dan



126

riwayat dan asumsi biaya operasi di masa depan. Faktor-faktor yang sebenarnya dapat bervariasi dari asumsi yang kami gunakan dalam memperkirakan cadangan kami. Untuk alasan ini, cadangan terpulihkan dan dapat diperdagangkan sebenarnya dan produksi aktual kami, biaya, pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan cadangan mungkin berbeda secara material dari perkiraan kami. Perkiraan kami mungkin tidak secara akurat mencerminkan cadangan aktual atau menjadi indikasi masa depan produksi, biaya, pendapatan atau pengeluaran. Cadangan kami memperkirakan tambang Arutmin juga dipengaruhi oleh penambangan liar yang terjadi dalam bidang pertambangan meskipun pengurangan cadangan karena hal tersebut belum signifikan sampai saat ini.

Tingkat pemulihan kami akan bervariasi dari waktu ke waktu, yang kemudian menghasilkan variasi dalam volume batubara yang kami dapat jual dari periode ke periode. Jika kami menemukan lapisan batubara atau formasi yang berbeda dari yang diprediksi oleh pengeboran terakhir, pengambilan sampel dan pemeriksaan yang sama dan kegiatan eksplorasi, jumlah cadangan kami mungkin harus disesuaikan. Juga, jumlah cadangan kami telah ditentukan berdasarkan asumsi harga batubara dan riwayat serta asumsi biaya operasi. Beberapa cadangan kami bisa menjadi tidak menguntungkan atau tidak ekonomis untuk dikembangkan jika ada fluktuasi harga pasar jangka panjang yang tidak menguntungkan untuk batubara, atau jika ada peningkatan yang signifikan dalam biaya operasional dan kebutuhan belanja untuk modal kerja. Kegiatan eksplorasi kami mungkin tidak menghasilkan penemuan deposit batubara tambahan yang dapat ditambang secara menguntungkan. Produk batubara kami mungkin tidak terus memenuhi spesifikasi kualitas dalam perjanjian pasokan batubara kami. Setiap penurunan yang signifikan dalam volume dan nilai dari cadangan batubara terpulihkan dari perkiraan kami bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Cadangan dan sumber daya kami dihitung dengan standar Joint Ore Resource Committee (JORC) yang diakui secara internasional.

T. Kami memiliki reklamasi tambang dan kewajiban rehabilitasi berkelanjutan yang signifikan, serta biaya penutupan tambang.

Pemerintah menetapkan standar operasional, reklamasi dan penutupan untuk semua aspek pertambangan di permukaan. Selama masa produksi dan sebelum penutupan tambang, kewajiban harus di rehabilitasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kami telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang berdasarkan karakteristik geologi tambang kami. Deposit batubara kami yang panjang dan sempit mengharuskan kami untuk menggunakan tanah lapisan atas dari pembukaan lahan dan segera merehabilitasi blok yang sebelumnya ditambang. Kami menempatkan lapisan tanah ke dalam lubang bersamaan dengan kegiatan menambang. Karena kami mengganggu daerah baru untuk pertambangan, kami mencatat perkiraan untuk beban biaya kegiatan reklamasi dan rehabilitasi tersebut (termasuk reklamasi dan biaya rehabilitasi daerah yang ditambang oleh penambang kontrak) dan mencatat kewajiban untuk pengeluaran kas estimasi masa depan untuk reklamasi dan rehabilitasi. Biaya ini meningkat karena kami mengganggu daerah baru lebih dari yang diperuntukkan untuk pertambangan namun secara tidak langsung meningkatkan produksi batubara kami. Kami juga bertanggung jawab atas reklamasi dan rehabilitasi daerah di dalam konsesi kami yang telah dipengaruhi oleh penambangan liar dan diharuskan membayar biaya yang untuk reklamasi dan rehabilitasi.

Menurut ketentuan perjanjian operasi kami dengan kontraktor pertambangan, kontraktor pertambangan kami memiliki tanggung jawab kepada kami untuk reklamasi dan rehabilitasi daerah pertambangan yang ada di bawah kendali mereka. Namun, di bawah KKTB KPC dan Arutmin, kami bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk reklamasi dan rehabilitas, dan juga biaya penutupan tambang dari semua daerah ditambang dalam wilayah konsesi kami. Reklamasi, rehabilitasi dan kewajiban tambang kami dapat berubah secara signifikan jika biaya yang sebenarnya bervariasi dari asumsi kami atau jika peraturan Pemerintah berubah. Setiap peningkatan signifikan yang tak terduga dalam biaya reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang bisa memiliki efek negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha kami.

Tambang kami memiliki umur panjang (lebih dari 10 tahun) berdasarkan rencana tambang yang ada. Program lingkungan dan rehabilitasi kami secara teratur meraih penghargaan tertinggi di Indonesia dan kami terus meninjau setiap metode untuk memperbaikinya.



127

U. Kami mungkin memiliki perbedaan pendapat dengan mitra strategis kami, China Investment Corp (“CIC”) dan Tata, yang dapat mempengaruhi bisnis kami

CIC adalah mitra strategis kami di KPC dan memegang 19,0% dari KPC. Tata adalah mitra strategis kami di KPC dan Arutmin, dan memegang 30,0% di setiap KPC dan Arutmin. Meskipun kami memahami bahwa Tata telah menandatangani perjanjian untuk melakukan divestasi kepemilikan sahamnya di Arutmin, divestasi tersebut belum terselesaikan.

Jika ada perbedaan pendapat antara mitra strategis dengan pihak kami mengenai kegiatan perusahaan atau bisnis yang signifikan dari perusahaan yang bersangkutan, kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan mampu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan cara yang memihak pada keuntungan terbaik dari perusahaan yang bersangkutan atau Grup kami secara keseluruhan. Selain itu, jika kami dan mitra strategis kami tidak dapat mencapai keputusan tentang perselisihan yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan, provisi deadlock yang bersangkutan dapat berlaku dalam hal ini dimana kami atau mitra strategis kami mungkin diperlukan untuk mengakuisisi saham dari pihak lain, yang mungkin terjadi pada kasus tersebut. Kami tidak dapat menjamin bahwa, dalam peristiwa tersebut, antara kami atau mitra strategis kami akan memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melakukan pembelian saham tersebut

Selain potensi konflik, mitra strategis kami dapat:

memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis atau tujuan yang tidak sesuai dengan kami;

mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi, permintaan, kebijakan atau tujuan kami;

tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya;

memiliki kesulitan keuangan; atau

memiliki perselisihan dengan kami sebagai tanggung jawab dan kewajiban mereka. Salah satu atau faktor lain yang mungkin berdampak secara material dan negatif terhadap kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis, adalah dimana kami menginginkan mereka untuk mengejar atau untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang disampaikan kepada mereka.

Hubungan kami dengan mitra ventura bersama kami sangat baik dan kami tidak melihat alasan untuk memperburuk keadaan saat ini.

V. Akuisisi atau divestasi perusahaan atau bisnis dapat mengakibatkan kesulitan operasi dan konsekuensi lain yang berbahaya

Kami dapat memutuskan untuk memperluas operasi bisnis kami di masa depan melalui akuisisi strategis atau investasi di bisnis lain. Strategi ekspansi kami mungkin termasuk akuisisi di masa depan untuk bisnis non-batubara yang belum beroperasi di masa lalu dan divestasi selain bisnis inti. Jika kami memutuskan untuk mengejar akuisisi strategis atau investasi, keberhasilan dari akuisisi atau investasi tersebut akan tergantung pada ketersediaan kandidat akuisisi atau investasi yang sesuai dengan biaya yang dapat diterima, kemampuan kami untuk bersaing secara efektif untuk menarik dan mencapai kesepakatan dengan calon akuisisi pada ketentuan komersial yang wajar, dan ketersediaan pembiayaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi tersebut. Selain itu, manfaat yang diharapkan dari akuisisi pada masa depan tersebut mungkin tidak terwujud. Akuisisi pada masa depan dapat mengakibatkan timbulnya utang, kewajiban kontinjensi atau biaya amortisasi, atau penghapusan goodwill, apapun yang dapat merugikan kondisi keuangan kami. Akuisisi masa depan juga dapat mengalihkan waktu manajemen dan fokus dari operasi bisnis kami. Selain itu, mengintegrasikan perusahaan, bisnis atau teknologi yang diakuisisi berisiko dan dapat mengakibatkan kesulitan operasi yang tidak terduga dan pengeluaran terkait dengan integrasi karyawan dari perusahaan yang diakuisisi ke dalam organisasi kami dan integrasi akuntansi masing-masing perusahaan, informasi manajemen, sumber daya manusia dan sistem administrasi lainnya untuk menghasilkan manajemen yang efektif.

Kami mungkin mengakuisisi bisnis di Indonesia atau di negara lain atau wilayah dimana kami belum hadir pada awalnya. Akuisisi asing melibatkan risiko yang berkaitan dengan integrasi operasi di berbagai budaya dan bahasa, risiko mata uang dan risiko ekonomi, politik dan peraturan tertentu yang terkait dengan negara-negara tertentu. Kami mungkin harus mencatatkan pengeluaran yang cukup besar dan tambahan utang untuk mengembangkan bisnis yang diakuisisi, dimana pengeluaran yang kami lakukan untuk mengembangkan usaha dapat melebihi penjualan kami dari bisnis tersebut. Kami juga dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasi kami pada bisnis yang diakuisisi jika kami gagal untuk mengembangkan bisnis tersebut menjadi



128

unit-unit yang menghasilkan pendapatan. Pada saat yang sama, kami akan terus merasionalisasi bidang usaha kami, termasuk divestasi pada bisnis selain bisnis inti kami. Sebagai contoh, kami telah menjual seluruh saham kami di Mitratama, yang memiliki fasilitas pelabuhan tambang Bengalon dan Asam Asam, dan pabrik pengolahan batubara di tambang Sangatta. Sebagai konsekuensinya, kami tidak dapat menjamin bahwa Mitratama akan terus menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa yang mengatur penggunaan fasilitas kami tersebut. Lihat “- Kami bergantung pada pabrik, peralatan dan mesin untuk melakukan operasi pertambangan batubara kami.” Kami juga telah menjual seluruh keuntungan kami di Enercorp Ltd pada tahun 2011.

Seperti semua perusahaan terbuka di Indonesia, kami tunduk pada pengawasan regulasi oleh otoritas Pemerintah, dimana beberapa di antaranya memiliki kuasa investigasi yang luas dan kemampuan untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman lain pada kami dan manajemen kami. Otoritas Pemerintah tersebut telah, di masa lalu, melakukan investigasi ke beberapa akuisisi kami dan mengharuskan kami untuk mengubah ketentuan dari salah satu akuisisi kami. Lihat “Bisnis - Operasi Pertambangan Batubara Lainnya -. Bapepam-LK Investigasi” Kami tidak dapat menjamin bahwa otoritas Indonesia ini atau lainnya tidak akan berlaku sehubungan dengan penundaan kami atau akuisisi dan divestasi di masa depan.

Perseroan memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam menetapkan strategi, pelaksanaan dan pengeksekusian transaksi akuisisi serta divestasi. Kami percaya hal ini mampu mengatasi segala paparan terhadap paparan operasi dan konsekuensi yang membahayakan lainnya.

Hal di atas dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

W. Cakupan asuransi kami tidak mencakup semua potensi kerugian

Industri pertambangan memiliki risiko signifikan yang dapat mengakibatkan kerusakan, atau kehancuran, pada kekayaan batubara atau fasilitas produksi batubara, cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, keterlambatan dalam pertambangan, dan kerugian moneter dan tanggung jawab hukum.

Sementara Grup kami berniat untuk mempertahankan cakupan asuransi sesuai dengan standar industri untuk operasi serupa, tidak ada jaminan bahwa asuransi yang dipegang oleh Grup kami akan terus tersedia, atau akan tersedia pada premi yang diterima secara ekonomis atau akan cukup untuk menutup kewajiban yang muncul.

Dalam beberapa kasus, cakupan tidak tersedia atau dianggap terlalu mahal terkait dengan risiko yang diketahui. Jika ada kewajiban yang timbul dimana Grup kami tidak diasuransikan atau pertanggungan tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban, kewajiban tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan profitabilitas Grup kami saat ini atau yang akan datang, mengakibatkan peningkatan biaya dan memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Perusahaan yakin telah menanggung semua potensi kerugian material melalui asuransi atau dengan mengurangi risiko dengan menyediakan suku cadang yang memadai dan program perawatan rutin secara preventif.

X. Kegiatan eksplorasi kami mungkin tidak menghasilkan sumber daya komersil yang layak

Salah satu strategi bisnis kami adalah untuk diversifikasi operasi kami ke sektor lain selain pertambangan batubara, dan kami terlibat dalam kegiatan eksplorasi untuk mengembangkan dan mengeksploitasi batubara, emas, perak, tembaga, bijih besi, seng, timah, minyak dan mineral lainnya, logam dan sumber daya alam di wilayah konsesi kami dimana kami percaya ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, operasi, arus kas dan hasil usaha kami.

Kami telah mengeluarkan dan berharap untuk terus mengeluarkan biaya yang signifikan dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemampuan kami untuk sukses dan untung dalam mengeksploitasi sumber daya ini akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya yang layak di daerah konsesi kami, kemampuan kami untuk menemukan sumber daya ini, kemampuan kami untuk mencari sumber pembiayaan dan keahlian yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan sukses dalam mengambil sumber daya tersebut, dan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, hukum dan peraturan yang berlaku di pasar dimana sumber daya berada.

Sebagai contoh, kami harus menghentikan operasi di dua konsesi minyak dan gas yang dioperasikan oleh anak perusahaan kami Gallo Oil, dikarenakan situasi politik di Yaman. Sebagai



129

akibat dari faktor-faktor ini, kami mungkin tidak menemukan sumber daya yang layak, kami mungkin tidak dapat mengeksploitasi sumber daya yang ditemukan, dan tidak dapat memulihkan semua atau sebagian dari investasi kami dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi, yang masing-masing bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Cadangan dan sumber daya kami saat ini dapat menyediakan keberlangsungan operasi yang baik terhadap tambang kami tanpa adanya penemuan atau pengembangan baru.

3. Risiko Umum

A. Hukum baru, aturan, peraturan, keputusan atau pengumuman oleh Pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan bisnis kami

Kegiatan pertambangan batubara kami diatur oleh Pemerintah terutama melalui Kementerian ESDM, serta Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Pemerintah daerah dimana wilayah konsesi kami berada dapat menerapkan peraturan yang mempengaruhi bisnis kami.

Selama 20 tahun terakhir, Pemerintah telah mengundangkan banyak hukum, aturan, peraturan dan keputusan baru yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia secara umum dan khususnya operasi pertambangan kami. Dalam beberapa kasus, hukum-hukum dan peraturan-peraturan baru ini masih belum konsisten dengan ketentuan-ketentuan KKTB KPC dan Arutmin, dan penerapan perubahan-perubahan ini masih belum jelas. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2005, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang retribusi 5.0% untuk ekspor batubara di masa mendatang. Sementara kami percaya bahwa kami terlindungi oleh KKTB KPC dan Arutmin dari pengenaan pajak, cukai, sewa dan royalti baru yang dipungut Pemerintah, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan, pada kenyataannya, mengembalikan uang kami untuk pembayaran yang dilakukan di bawah kewajiban ini atau, jika tidak dikembalikan, apakah kami bisa mengimbangi retribusi di bawah KKTB KPC dan Arutmin. Retribusi ini dicabut pada bulan Oktober 2006 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 30/P.PTS/VIII/2006/07P/HUM/2006, dan Keputusan Departemen Bea Cukai No. SE-28/BC/2006. Setelah pencabutan retribusi ini, Pemerintah telah mengembalikan kepada kami semua jumlah yang telah kami bayar untuk retribusi ini.

Selain itu, pada bulan Januari 2009, Pemerintah mengadopsi UU 4/2009, dan telah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan untuk hukum baru tersebut. Untuk diskusi tentang risiko yang terkait dengan UU 4/2009, Hukum Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru-baru ini diundangkan dan peraturan-peraturan yang diharapkan akan diberlakukan dapat mempengaruhi konsesi pertambangan batubara, perizinan dan otorisasi dan operasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Pemerintah juga dapat membuat keputusan-keputusan atau pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten dengan hak-hak kami di bawah berbagai KKTB atau IUP. Sebagai contoh, Kementerian Kehutanan telah menunjuk satu-setengah konsesi tambang kami di Gorontalo Minerals sebagai “hutan lindung,” yang secara efektif melarang pertambangan di area-area tersebut. Area-area yang dinyatakan sebagai “hutan lindung” oleh Departemen Kehutanan setelah konsesi pertambangan Gorontalo Minerals diberikan oleh Kementrian ESDM.

Sebuah hukum investasi ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Indonesia pada bulan April 2007 (“Hukum Investasi 2007”), menggantikan hukum investasi asing sebelumnya. Hukum Investasi 2007 ditujukan untuk menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku untuk investasi asing dan domestik di Indonesia. Hukum Investasi 2007 menyediakan, antara lain, untuk kemungkinan pemutusan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak kerjasama antara Pemerintah dan investor asing, jika investor ditemukan bersalah atas kejahatan-kejahatan korporasi yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan yang final dan mengikat, termasuk pelanggaran peraturan perpajakan dan tindakan-tindakan ilegal mengenai mark-up biaya pemulihan dan bentuk-bentuk lain dari biaya-biaya mark-up yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi perusahaan (pada temuan atau audit oleh pejabat Pemerintah). Sejak perizinan pertambangan dikeluarkan dalam bentuk kontrak karya dengan Pemerintah, ketentuan penghentian ini dapat turut berlaku untuk izin-izin pertambangan.

Pada bulan Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UU PT 2007”) diresmikan menjadi undang-undang oleh Presiden Indonesia. UU PT 2007 mengharuskan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di industri-industri sumber daya alam, termasuk pertambangan batubara, untuk melakukan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” untuk dirinya sendiri, masyarakat setempat dimana ia beroperasi dan masyarakat umum. Tanggung jawab ini didefinisikan sebagai komitmen untuk mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi



130

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, masyarakat lokal dan masyarakat umum. Namun, jenis-jenis tertentu dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan perusahaan untuk memenuhi kewajiban ini tidak disebutkan dalam UU PT 2007. Persyaratan-persyaratan tertentu ini dapat dimasukkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan untuk UU PT 2007 yang diterbitkan setelah tanggal prospektus ini. Kepatuhan kami terhadap ketentuan-ketentuan dari UU PT 2007 atau peraturan-peraturan pelaksanaanya di masa mendatang dapat meningkatkan biaya-biaya operasional kami di masa mendatang. Meskipun peraturan pelaksanaan untuk UU PT 2007 belum dikeluarkan, kami terus menilai dampak yang dihasilkan hukum ini terhadap bisnis dan operasional kami.

Tagihan energi mulai berlaku pada bulan Agustus 2007 (“UU Energi 2007”). UU Energi 2007 telah menjadi “payung” hukum yang memberikan panduan untuk pelaksanaan UU Minyak dan Gas Indonesia tahun 2001, UU Geothermal 2003, UU Sumber Daya Air 1974, UU Tenaga Nuklir 1997, UU Bisnis Listrik 2002 dan UU Listrik 2009 yang diharapkan untuk dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan UU 4/2009. UU Energi 2007 menetapkan bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang energi wajib, antara lain, memberdayakan masyarakat setempat, melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan, memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan berpartisipasi dalam konservasi energi nasional. UU Energi 2007 menyatakan bahwa kegagalan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban ini untuk berpartisipasi dalam konservasi energi nasional dapat mengakibatkan pembebanan disinsentif dan penalti oleh Pemerintah.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (“UU Lingkungan Hidup Nomor 32”) yang memuat beberapa kewajiban lingkungan baru dalam kegiatan usaha. Hukum tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan (termasuk Grup kami) untuk mengkonsolidasi semua persetujuan-persetujuan dan izin-izin lingkungan menjadi Izin Lingkungan (“Izin Lingkungan”) sebelum 3 Oktober 2010. Hukum tersebut juga mengharuskan usaha-usaha untuk menyimpan jaminan lingkungan di sebuah bank milik negara untuk memastikan dana yang cukup untuk rehabilitasi lingkungan. Perusahaan juga harus melakukan analisis risiko lingkungan dan audit lingkungan secara periodik. Isu-isu ini harus dirinci dalam peraturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan dan karenanya kepatuhan kepada ketentuan di atas tidak memungkin.

Pada tanggal 15 Juli 2014 Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, yang diamandemen pada 21 Agustus 2014, yang mengharuskan setiap perusahaan yang mengekspor batubara tertentu dan produk batubara untuk memperoleh pengakuan dari Kementerian ESDM sebagai Eksportir Batubara Terdaftar dan batubara dan produk batubara yang akan diekspor tersebut harus tunduk kepada proses verifikasi oleh seorang inspektur yang berwenang sebelum dan sampai penyelesaian pemuatan dan pengisian. Sebagai eksportir batubara, kami tunduk pada ketentuan-ketentuan ini.

Pada tanggal 2 Januari 2015, Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan Peraturan pada Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu. Batubara dan mineral tertentu dari pertambangan kami harus tunduk pada ketentuan-ketentuan untuk menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran untuk tujuan ekspor.

Secara umum, tidak ada jaminan bahwa perubahan-perubahan peraturan di masa mendatang yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan diajukan atau dicabut secara mendadak dimana hal ini bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha. Setiap ketidakmampuan untuk memenuhi peraturan dan/atau kewajiban keuangan dapat menyebabkan Grup dikenai denda dan/atau litigasi, yang akan berdampak negatif yang material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek.

Berdasarkan PKP2B, kedua anak perusahaan batubara Perseroan beroperasi dengan ketentuan khusus Lex (tidak dapat diubah tanpa tindakan Parlemen) dan oleh karena itu dilindungi dari perubahan undang-undang yang ada.

B. Ketidakstabilan politik di Indonesia dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, yang kemudian dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek

Sejak runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan politik dan, dari waktu ke waktu, ketidakstabilan, serta kerusuhan sosial dan sipil pada beberapa kesempatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di seluruh negeri baik untuk dan melawan mantan Presiden Wahid, Megawati, dan Yudhoyono, serta dalam menanggapi isu-



131

isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi BBM, privatisasi aset negara, langkah-langkah anti korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi, peningkatan potensi dalam biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak.

Meskipun demonstrasi-demonstrasi ini umumnya damai, beberapa telah berubah menjadi sengit. Secara khusus, pada beberapa kesempatan sejak Juni 2001, Pemerintah telah memandatkan kenaikan harga barang-barang tertentu, seperti bahan bakar, yang memicu demonstrasi nasional dan pemogokan. Pada bulan Maret 2012, menyusul pengumuman dari rencana-rencana Pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, demonstrasi publik pun terjadi. Tidak ada jaminan bahwa sumber ketidakpuasan rakyat di masa mendatang tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah mengakibatkan keresahan sosial dan sipil di bagian-bagian tertentu dari Indonesia. Di propinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan militer Indonesia. Di Papua, kegiatan yang sedang berlangsung oleh pemberontak separatis telah menyebabkan insiden kekerasan. Di provinsi Maluku dan Kalimantan Tengah, bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsi selama beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, negosiasi Pemerintah Indonesia dengan separatis di daerah-daerah bermasalah hanya menghasilkan keberhasilan yang terbatas, sebagai contoh di Provinsi Aceh, dimana kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan separatis Aceh dicapai pada tahun 2005 dan pemilu lokal damai diadakan dengan beberapa mantan separatis sebagai calon.

Pada tahun 2004, Indonesia memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakilnya di parlemen Indonesia secara langsung untuk pertama kalinya. Indonesia juga mulai pemilihan umum (pemilu) langsung kepala dan perwakilan dari Pemerintah lokal dan regional. Pada bulan April 2009, pemilu diadakan untuk memilih wakil untuk parlemen Indonesia (termasuk wakil nasional, regional dan lokal). Pemilihan Presiden Indonesia, yang diselenggarakan pada bulan Juli 2009, menghasilkan terpilihnya kembali Presiden Yudhoyono. Pemilihan Presiden Indonesia yang diselenggarakan di Juli 2014 menghasilkan pemilihan Presiden Joko Widodo. Meskipun pemilihan parlemen dan presiden berjalan lancar pada tahun 2004, 2009 dan 2014, perkembangan sosial politik dan terkait di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu dan tidak ada jaminan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan pada skala yang lebih luas.

Perubahan pada Pemerintah dan kebijakan Pemerintah juga dapat memiliki dampak langsung pada bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha, termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kebijakan minyak mentah atau gas alam, tanggapan terhadap perang dan aksi teroris, renegosiasi atau pembatalan konsesi-konsensi dan kontrak-kontrak yang ada, perubahan perundang-undangan pajak, perjanjian atau kebijakan, pengenaan pembatasan valuta asing dan tanggapan terhadap perkembangan internasional.

Kami tidak dapat menjamin bahwa gangguan sosial dan sipil dan perubahan kebijakan tidak akan terjadi di masa depan, dan jika ada yang terjadi, hal itu dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha. Setiap ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban peraturan dan/atau keuangan kami dapat dikenai denda dan/atau litigasi Grup, yang dapat memiliki dampak negatif yang material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek.

Sejak tahun 2001 dan 2003, ketika kami melakukan akuisisi tambang batubara kami, kami terus mengembangkan tambang kami dari tahun ke tahun melalui berbagai preseden dan kondisi ekonomi.

Tim manajemen kami memiliki wawasan yang mendalam akan lanskap politik di Indonesia yang menaruh kami pada posisi yang menguntungkan agar tambang kami tumbuh semenjak diakuisisinya perusahan-perusahaan tambang tersebut di tahun 2001 dan 2003 setelah melalui berbagai pergantian pemeritahan dan kondisi ekonomi.

C. Usaha pertambangan kami mungkin terpengaruh oleh publisitas negatif dari kelompok konsumen dan lingkungan yang akibatnya dapat mempengaruhi reputasi dan posisi keuangan Grup kami

Risiko berkaitan peningkatan tingkat kesadaran konsumen yang berkaitan dengan efek produksi tambang di sekitarnya, masyarakat dan lingkungan. Konsumen dan kelompok lingkungan mendorong peserta-peserta dalam industri pertambangan untuk menggabungkan praktek-praktek, yang meminimalkan dampak buruk di tambang untuk masyarakat, pekerja dan lingkungan, sebagai dari bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan industri. Publisitas negatif yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok tersebut, terkait atau tidak dengan industri pertambangan batubara secara keseluruhan atau khususnya untuk kelompok kami, dapat memberikan efek buruk pada reputasi dan posisi keuangan kami.



132

Saat ini kami sedang dalam proses mempersiapkan Laporan Keberlanjutan Perusahaan secara penuh ke standar Internasional dan percaya bahwa kebijakan keselamatan dan lingkungan setara dengan standar internasional.

D. Kami dapat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa atas kompensasi yang dibayarkan kepada pengguna lahan lainnya atau pemilik hak permukaan

Hak dalam KKTB yang dimiliki perusahaan tambang kami tidak termasuk hak atas penggunaan permukaan tanah, dimana hak tersebut tetap dimiliki pemegang hak atas tanah. Sementara UU 4/2009 yang baru diberlakukan tidak mengharuskan kami untuk memperoleh hak atas tanah, hal ini mewajibkan kami masuk ke dalam “permukiman” dengan pemegang gelar tanah untuk mengimbangi mereka atas gangguan yang sebenarnya untuk pemanfaatan permukaan tanah yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan kami.

Di masa lalu, kami telah menghadapi sengketa dengan pemilik tanah yang biayanya melebihi kompensasi yang kami diusulkan untuk gangguan atas tanah mereka akibat tambang kami. Tidak ada jaminan bahwa kami tidak akan menghadapi perselisihan lagi di masa depan. Jika perselisihan tersebut timbul, hal ini dapat menunda operasi pertambangan batubara, mengurangi produksi pertambangan batubara, mempengaruhi rencana ekspansi kami atau menyebabkan kami tidak mampu menghasilkan jumlah batubara yang cukup untuk memenuhi kewajiban kontrak kami, yang bisa memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha

Departemen yang terpisah telah dibentuk untuk memastikan 12 bulan ke depan mengenai rencana tambang kami dalam kompensasi lahan.

E. Kami telah menyelesaikan jumlah pajak pertambahan nilai tertentu terhadap pembayaran royalti batubara kepada Pemerintah di bawah KKTB KPC dan Arutmin, dan tindakan kami terhadap jumlah terkait mungkin ditolak oleh Pemerintah

Sejak 1 Januari 2001, batubara yang belum diproses belum dikenakan pajak nilai tambah di Indonesia. Dengan demikian, dari tahun 2001 dan seterusnya KPC dan Arutmin belum menerima masukan pajak pertambahan nilai pada penjualan batubara mereka, terhadap yang mereka bisa imbangi terhadap pengeluaran pajak pertambahan nilai mereka dan membayar impor dan pembelian bahan lokal, perlengkapan dan barang-barang lainnya. Berdasarkan ketentuan dari KKTB KPC dan Arutmin, Pemerintah telah setuju untuk mengganti kerugian KPC dan Arutmin terhadap semua pajak Indonesia, cukai, sewa dan royalti yang dipungut Pemerintah, selain yang dikenakan berdasarkan KKTB. Pajak pertambahan nilai tidak berlaku di bawah peraturan KKTB.

Meskipun KPC dan Arutmin telah mengklaim penggantian untuk pajak pertambahan nilai mereka yang telah dibayar sejak 1 Januari 2001, otoritas pajak Indonesia telah menolak klaim mereka. Dengan demikian, sejak 1 Januari 2001, KPC dan Arutmin telah mengimbangi pajak pertambahan nilai mereka melalui pembayaran royalti mereka kepada Pemerintah di bawah KKTB KPC dan Arutmin. Mengingat hak-hak KPC dan Arutmin di bawah KKTB mereka dan keputusan Mahkamah Agung 2004 yang menyatakan bahwa peraturan yang memaksakan pajak pertambahan nilai pada batubara yang belum diproses tidak konsisten dengan hukum Indonesia, kami percaya KPC dan Arutmin berhak untuk melanjutkan mengimbangi pembayaran pajak pertambahan nilai terhadap pembayaran royalti kepada Pemerintah.

Sampai tanggal 31 Desember 2016, KPC telah menandatangani notulen dari penyelesaian dengan petugas pajak, dan telah menyetujui sebesar AS$775.163.282 dari pajak nilai tambahan milik KPC diseimbangkan terhadap utang royalti terutang kepada Pemerintah. Total dari AS$1.924.589 dari pajak nilai tambahan yang diklaim oleh KPC tetap tidak dapat diperoleh. Arutmin masih menjalani diskusi dengan otoritas terkait sehubungan dengan penyeimbangan pajak nilai tambahan yang diklaim terhadap royalti yang harus dibayar kepada Pemerintah. Jika Arutmin pada akhirnya tidak mampu menang dalam posisi mereka, mereka akan diwajibkan untuk membayar pajak penjualan kepada Pemerintah dan jumlah agregat pajak pertambahan nilai mereka yang dipotong dari pembayaran royalti batubara Pemerintah (tanpa pengembalian dana sesuai pajak pertambahan nilai yang dibayar), yang kemudian dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Dalam kasus KPC, Pemerintah telah sepakat untuk melakukan penyesuaian jumlah tersebut. Arutmin saat ini akan melalui proses yang sama agar Pemerintah melakukan penyesuaian jumlah tersebut.



133

F. Kewajiban pajak KPC dan Arutmin bergantung pada putusan yang ditentukan oleh Pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia berwenang di bawah hukum perpajakan pendapatan untuk meninjau, mengulas dan menentukan jumlah pendapatan wajib pajak dari pembayar pajak, termasuk transaksi terafiliasi. Otoritas pajak Indonesia pernah tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan KPC dan Arutmin. Di pertengahan 2009, KPC dan Arutmin merevisi kembali pelaporan pajak dan mencatat beban pajak tambahan atas perubahan dalam pajak.

Perseroan ikut bergabung dan terlibat dalam program Pengampunan Pajak dari otoritas perpajakan. Kami tidak dapat menjamin bahwa otoritas pajak terkait akan mengembalikan, merubah atau membebankan pajak lebih dari jumlah yang telah kami bayar di tahun sebelumnya. Contohnya, aset yang tidak dilaporkan dan selanjutnya diketahui akan dikenakan pajak tambahan pada saat ditemukan dan akan dikenakan pajak pendapatan tambahan sebesar 200% dari pajak yang ada. Jika hal ini terjadi dan kewajiban pajak tambahan yang signifikan harus dinilai terhadap KPC dan/atau Arutmin, itu dapat memberi dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Kami baru saja berpartisipasi dalam program tax amnesti Pemerintah dan dalam SPT kami terhitung sampai tahun 2015.

G. Pembayaran pajak ilegal atau tidak sah yang dilakukan oleh karyawan kami dapat menimbulkan kewajiban pajak baru

Meskipun kami memiliki prosedur otorisasi pembayaran, kebijakan whistleblower dan sistem lainnya yang kami percaya cukup untuk mencegah penyuapan atau kegiatan ilegal yang sama, tidak memiliki program mengenai anti penyuapan yang formal. Jika ditemukan bahwa salah satu dari karyawan kami kedapatan membuat tindakan tidak sah, karyawan tersebut, kami dan/atau anggota dari manajemen kami dapat dibebani hukuman berdasarkan hukum Indonesia termasuk denda dan hukuman penjara. Jika kami atau salah satu karyawan kami ditemukan telah berkomitmen melakukan suap atau kegiatan ilegal lainnya, kami dapat dikenakan hukuman pidana dan perdata yang signifikan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang material. Selain itu, tuduhan atas kegiatan tersebut, bahkan jika tidak benar, dapat membahayakan reputasi kami atau merugikan kami. Kejadian-kejadian di atas dapat menggangu kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban peraturan dan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pajak.

Kami memiliki kebijakan Whistleblower dan anti-korupsi untuk membatasi kemungkinan terjadinya kejadian tersebut.

H. Operasi pertambangan batubara kami membuat kerugian lingkungan yang mahal dan sulit untuk dibenahi, dimana perubahan hukum dan peraturan lingkungan atau penafsiran atau pelaksanaannya, atau efek lingkungan yang tak terduga dari operasi kami, bisa mengharuskan kami untuk mengeluarkan biaya baru atau biaya tambahan

Operasi pertambangan batubara kami dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan, yang disebabkan dari, antara faktor-faktor lain, penggunaan air, pembuangan lapisan tanah, penciptaan limpasan asam dari lubang tambang dan produksi emisi dari penghancuran batubara dan pabrik penyaringan, fasilitas pencucian batubara dan pembangkit listrik di KPC. Kami tunduk pada hukum lingkungan, kesehatan dan keselamatan Indonesia, peraturan dan persyaratan hukum lainnya yang berlaku atau diadopsi oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur pembuangan zat-zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat-zat berbahaya dan limbah, pembersihan lokasi pertambangan, kualitas air tanah dan ketersediaanya, perlindungan tanaman dan satwa liar dan reklamasi serta pemulihan properti pertambangan setelah penambangan selesai. Biaya yang terkait untuk mematuhi hukum-hukum ini telah, dan akan terus memiliki dampak signifikan pada biaya operasi dan posisi kompetitif kami. Selain itu, kami mungkin perlu untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar sebagai akibat dari pelanggaran, atau kewajiban di bawah, lingkungan dan hukum kesehatan dan keselamatan. Pada bulan Oktober 2009, undang-undang lingkungan yang baru diberlakukan yang mengharuskan kami untuk memperoleh izin lingkungan tambahan.

Dampak operasi kami pada lingkungan mungkin lebih besar secara material dari yang kami antisipasi atau diperbolehkan oleh hukum dan peraturan lingkungan Indonesia. Selain itu, persyaratan untuk kepatuhan dan remediasi dalam undang-undang dan peraturan Indonesia yang ada dapat meningkat secara material dengan adanya undang-undang baru atau peraturan atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan hukum dan peraturan yang ada.



134

Setiap operasi di negara-negara selain Indonesia akan tunduk pada hukum lingkungan, peraturan dan persyaratan hukum dari negara-negara tersebut, dimana hal ini mengharuskan kami untuk mengeluarkan sumber daya keuangan untuk mematuhi hukum-hukum, peraturan dan persyaratan hukum dan mengekspos kami pada potensi kegagalan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara saat ini kami tidak memiliki operasi di luar negeri (anak perusahaan kami Gallo Oil telah berhenti beroperasi di dua (2) konsesi minyak dan gas di Yaman), dan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada operasi serupa di masa depan.

Setiap kenaikan biaya yang material dalam mematuhi peraturan lingkungan dan remediasi, atau terjadinya kecelakaan lingkungan utama di tambang kami, bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Saat ini kami sedang dalam proses mempersiapkan Laporan Keberlanjutan Perusahaan secara penuh ke standar Internasional dan percaya bahwa kebijakan keselamatan dan lingkungan kami setara dengan standar internasional

I. Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global atau perkembangan bisnis dan keuangan yang merugikan dan mempengaruhi Pemegang Saham utama kami dapat mempengaruhi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, yang efeknya antara lain adalah depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang tidak biasa. Kondisi ini memiliki dampak negatif terhadap bisnis Indonesia. Krisis ekonomi mengakibatkan banyaknya perusahaan Indonesia yang mengalami kegagalan, melalui ketidakmampuan atau lainnya, untuk membayar utang mereka saat jatuh tempo, termasuk perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Bakrie & Brothers dan anggota keluarga Bakrie di Indonesia, baik secara individu maupun melalui afiliasi Bakrie & Brothers (bersama-sama dengan Bakrie & Brothers, sebagai pemegang saham utama). Beberapa perusahaan Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia, dan beberapa perusahaan-perusahaan masih dalam proses restrukturisasi utang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul dari wanprestasi atas kewajiban utang mereka.

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh krisis di pasar keuangan global yang berasal dari kekurangan likuiditas di kredit AS dan pasar hipotek perumahan sub-prime pada tahun 2008, yang telah menyebabkan masalah likuiditas dan mengakibatkan kebangkrutan bagi banyak institusi, serta mengakibatkan paket bailout yang besar oleh Pemerintah untuk bank dan lembaga lainnya. Krisis ini juga telah mengakibatkan penurunan investasi asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan untuk komoditas tertentu.

Baru-baru ini, krisis utang negara Eropa dan krisis anggaran AS telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang signifikan dan gejolak di seluruh dunia. Hal ini dapat mempengaruhi konsumen dan pelanggan Grup kami, dan pada gilirannya menyebabkan permintaan dan harga untuk produk-produk Grup kami jatuh, sehingga mengurangi penjualan dan profitabilitas.

Kemerosotan ekonomi di Indonesia bisa menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh debitor Indonesia dan kerugian lebih lanjut dari kepercayaan investor atas sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lain, yang dapat menyebabkan peningkatan volatilitas lebih lanjut di pasar keuangan Indonesia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat atau perlambatan atau pertumbuhan negatif seperti itu dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha. Juga, gangguan atau suspensi di pasar sekuritas Indonesia, seperti suspensi perdagangan di saham biasa Perseroan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008, bisa memiliki efek buruk pada sentimen investor terhadap surat berharga dari Perseroan.

Manajemen kami memiliki wawasan yang mendalam akan lingkup regional domestik maupun kondisi ekonomi global yang membantu kami untuk secara berkali dan stabil mengembangkan tambang-tambang yang diakuisisi semenjak tahun 2001 dan 2003.

J. Setiap wabah penyakit menular atau kekhawatiran terhadap wabah, atau masalah kesehatan masyarakat yang serius di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat memiliki efek buruk pada perekonomian negara-negara Asia tertentu dan mempengaruhi Grup kami

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain atau kekhawatiran atas wabah, yang menyebabkan pembatasan perjalanan atau karantina, bisa berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan dengan demikian merugikan mempengaruhi kami.



135

Contohnya adalah wabah pada tahun 2003 dari Sindrom Pernafasan Parah Akut (“SARS”) dan wabah pada tahun 2004 dan 2005 dari avian influenza (“Flu Burung”) di Asia. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami wabah Flu Burung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan pada bulan Juni 2006 bahwa penularan Flu Burung dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi di Sumatera, Indonesia. Pada tahun 2006, 55 dari 115 kasus Flu Burung di dunia terjadi di Indonesia. Pada bulan Maret 2008, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB melaporkan bahwa virus Flu Burung telah menjadi endemis di 31 dari 33 provinsi di Indonesia. Meskipun jumlah kasus Flu Burung telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, menurut Departemen Kesehatan di Indonesia, 11 dari 60 kasus Flu Burung di dunia terjadi di Indonesia pada tahun 2011. Belum ada vaksin Flu Burung yang sepenuhnya efektif yang telah dikembangkan dan vaksin yang efektif mungkin tidak dapat ditemukan pada waktunya untuk melindungi dari potensi pandemi Flu Burung.

Pada bulan April 2009, terjadi wabah virus Influenza A (H1N1) yang berasal dari Meksiko yang kemudian menyebar ke Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan tempat lain di Asia. Virus Influenza A (H1N1) diyakini sangat menular dan tidak dapat dengan mudah dikendalikan.

Wabah, atau persepsi akan wabah virus Flu Burung, SARS, Influenza A (H1N1) atau penyakit menular lain atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia, terhadap wabah potensial tersebut bisa mengganggu operasi kami, yang bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek.

Kemungkinan akan munculnya ataupun penemuan wabah yang membahayakan dalam skala besar sangatlah kecil, dan risiko serupa telah secara historis dimitigasi dalam skala nasional dan regional.

K. Ketidakstabilan sosial dan peningkatan otonomi daerah di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek

Indonesia telah mengalami kerusuhan sosial dan sipil yang timbul dari masalah ekonomi yang terjadi, dimana dalam berbagai kesempatan, meningkat menjadi kerusuhan dan kekerasan. Pada bulan Juni 2001, demonstrasi dan pemogokan terjadi setidaknya di 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan 30% harga BBM. Demonstrasi serupa terjadi pada bulan Januari 2003 ketika Pemerintah mencoba untuk menaikkan harga BBM, serta listrik dan telepon biaya. Dalam kedua kasus, Pemerintah terpaksa mencabut, menunda atau mengurangi kenaikan yang diusulkan tersebut secara substansial. Pada bulan Maret 2005 dan Mei 2008, Pemerintah menerapkan kenaikan harga bahan bakar sekitar 30%. Setelah kenaikan harga BBM tersebut, terjadi demonstrasi besar di jalan-jalan oleh rakyat yang menentang kenaikan tersebut. Lebih jauh lagi, kami telah, dan mungkin akan mengalami, oposisi terorganisir lokal dan vandalisme kecil yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi kami di konsesi pertambangan kami.

Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis juga telah mengakibatkan keresahan sosial dan sipil di wilayah Indonesia. Di provinsi Aceh, Maluku dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), terdapat banyak bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan militer Indonesia. Di provinsi Maluku, Sulawesi dan Kalimantan Barat, bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah menghasilkan ribuan korban dan pengungsi selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan masalah di daerah-daerah bermasalah dengan hasil yang terbatas kecuali di Provinsi Aceh dimana kesepakatan antara Pemerintah dan separatis Aceh tercapai dan pemilihan lokal diadakan dengan damai dengan beberapa mantan separatis sebagai calon.

Menanggapi kenaikan tuntutan dan pernyataan otonomi Pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan suatu otonomi kepada Pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya lainnya oleh Pemerintah daerah pada operator, meskipun adanya ketentuan pengaturan bagi hasil yang melarang pajak daerah dan biaya tersebut. Selain itu, Pemerintah daerah telah meminta dari operator sebuah pengaturan bagi hasil.

Kondisi sosial dan sipil telah dan bisa memiliki efek negatif pada bisnis kami dan berdampak buruk pada kepercayaan dalam perekonomian Indonesia. Kami tidak dapat menjamin bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi lagi di masa depan. Gangguan di masa depan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi lebih lanjut, peningkatan perpecahan internal dalam Pemerintah dan hilangnya kepercayaan dalam perekonomian Indonesia dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Kami memiliki departemen-departemen secara terpisah yang langsung menangani hubungan dengan komunitas di tiap-tiap tambang kami.



136

L. Aktivisme buruh dapat secara negatif mempengaruhi kami, pelanggan kami, kontraktor dan perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha

Hukum yang mengizinkan pembentukan serikat pekerja dikombinasikan dengan kondisi ekonomi lemah, telah dan mungkin pada masa depan, mengakibatkan kerusuhan tenaga kerja dan aktivis di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan peraturan tenaga kerja yang meningkatkan jumlah pesangon, dan kompensasi pembayaran utang kepada karyawan yang diberhentikan. Karyawan yang mengundurkan diri ketika terjadinya perubahan kendali dari perusahaan mereka juga berhak, di bawah peraturan tersebut, atas pembayaran layanan dan kompensasi, asalkan karyawan tersebut telah bekerja untuk perusahaan mereka untuk setidaknya tiga tahun. Sebuah undang-undang tenaga kerja baru mulai berlaku pada 25 Maret 2003 yang memungkinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari perusahaan mereka. Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan ini dapat membuat bisnis, termasuk bisnis kami lebih sulit, terutama untuk mempertahankan kebijakan tenaga kerja yang fleksibel. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kerusuhan buruh dan aktivis di Indonesia tidak akan terjadi di masa depan, atau bahwa setiap kerusuhan atau aktivis tersebut tidak akan memberi kerugian material pada investasi dan kepercayaan, dan kinerja perekonomian Indonesia, yang, pada gilirannya, dapat secara material dan negatif mempengaruhi bisnis dan operasi kami.

Perselisihan perburuhan telah memberi pengaruh negatif terhadap operasi pertambangan batubara kami di masa lalu. Pada bulan Mei 2006, operasi kami di KPC terganggu selama tiga hari oleh perselisihan perburuhan antara kami dan pekerja tambang tertentu mengenai jumlah pembayaran goodwill yang seharusnya dilakukan untuk para pekerja tersebut jika Perseroan telah menyelesaikan divestasi atas kepemilikannya di KPC dan Arutmin, yang belum terselesaikan. Pada bulan Agustus dan September 2010, kami mengalami pemogokan selama 23 hari di tambang Bengalon oleh karyawan DEWA akibat sengketa mengenai pembayaran bonus liburan, yang kami perkirakan menyebabkan kehilangan produksi batubara sebesar 560.000 ton yang seharusnya dapat dicapai selama periode ini.

Setiap sengketa kerusuhan yang disebabkan oleh buruh, aktivis atau tindakan signifikan yang kami atau kontraktor kami alami bisa memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Kita dengan Pemerintah, masyarakat dan karyawan memiliki hubungan yang sangat baik dan kami berusaha untuk menjaga hubungan ini dengan pemangku kepentingan utama kami.

M. Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan ekonomi.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah dengan aktifitas vulkanik paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi antara tiga lempeng litosfer utama, kondisi ini cenderung menghasilkan aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan, atau gelombang pasang. Pada bulan Desember 2004, gempa bumi bawah laut di lepas pantai Sumatera menghasilkan sebuah tsunami yang melanda masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand, Sri Lanka dan negara-negara lainnya. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal atau dicatat sebagai hilang dalam bencana ini. Kejadian susulan dari tsunami tahun 2004 juga memakan korban, termasuk di Pulau Nias dan Simeuleu dan pulau-pulau sekitarnya, dimana gempa susulan berkekuatan 8,7 Skala Richter menyebabkan lebih dari 140.000 orang kehilangan tempat tinggal dan menewaskan sekitar 650 orang pada Maret 2005. Pada bulan Mei 2006, gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter melanda sekitar 40 kilometer selatan kota Jawa Tengah Yogyakarta. Lebih dari 5.700 orang tewas dan lebih dari 2juta orang mengungsi akibat gempa bumi Mei 2006. Pada bulan Juli 2006, gempa bumi bawah laut di lepas pantai selatan Jawa memicu gelombang tsunami dan menyebabkan kerusakan wilayah pesisir. Pada bulan Maret 2007, sebuah gempa besar melanda Sumatera Barat dan, pada bulan September 2007, gempa bumi besar melanda Sumatera Selatan dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pada bulan September 2009, gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter melanda Sumatera Barat, menyebabkan kerusakan yang signifikan di ibukota provinsi Padang dan membunuh lebih dari 800 orang. Pada tahun 2010, gempa bumi berkekuatan 7,7 pada skala Richter melanda Kepulauan Mentawai, lepas pantai Sumatera Barat, yang kemudian memicu tsunami, menewaskan lebih dari 450 orang. Pada tahun 2010, serangkaian letusan Gunung Merapi, menewaskan lebih dari 300 orang. Abu vulkanik dari letusan menyebabkan gangguan penerbangan di kota-kota tertentu di Indonesia, termasuk Jakarta, yang juga mempengaruhi penerbangan domestik dan internasional.

Gempa bumi atau gangguan geologi lainnya di setiap kota di Indonesia yang memiliki populasi dan pusat perekonomian dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan menurunkan kepercayaan



137

investor dan gempa yang signifikan atau gangguan geologi lainnya pada satu atau lebih dari konsesi pertambangan kami sehingga mengganggu operasi pertambangan kami dan secara material berdampak negatif pada bisnis kami, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha.

Tambang kami terletak di Kalimantan yang agak terlindungi dari gempa bumi yang parah.

N. Berdasarkan ketentuan dari KKTB KPC dan Arutmin, semua properti, pabrik dan peralatan yang kami beli untuk operasi pertambangan batubara kami menjadi milik Pemerintah dan, karena itu, kreditor-kreditor mungkin tidak memperoleh manfaat dari aset-aset tersebut dalam kondisi kepailitan atau likuidasi

Berdasarkan ketentuan dari KKTB KPC dan Arutmin, semua pembelian properti, pabrik dan peralatan KPC dan Arutmin, dan semua persediaan, suku cadang dan aset fisik lainnya untuk operasi mereka menjadi milik Pemerintah saat aset mendarat di pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal.

Namun, di bawah masing-masing KKTB, KPC dan Arutmin memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut selama mereka masih memerlukan dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan aset tersebut. Selain itu, Pemerintah mempertahankan kepemilikan untuk semua batubara hingga batubara tersebut dikirimkan ke pelanggan mereka.

Selanjutnya, KKTB KPC dan Arutmin dapat diberhentikan oleh Pemerintah tanpa kompensasi jika KPC dan Arutmin, masing-masing, dinyatakan bangkrut.

Dikarenakan semua properti, pabrik, peralatan, persediaan dan aset fisik lainnya dimana setiap KPC dan Arutmin menggunakan operasinya menjadi milik Pemerintah, jika KPC atau Arutmin dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau divestasi di masa depan, masing-masing KKTB akan dapat diberhentikan oleh Pemerintah dan aset-asetnya tidak akan tersedia untuk memenuhi klaim yang tersisa dari kreditor dan membuat distribusi kepada pemegang saham, yang dapat merugikan dan berdampak material pada kemampuan Perseroan.

Dalam dokumen Common Security, MCB mendapatkan jaminan kerugian dari cakupan keamanan melalui penggunaan aset KPC dan Arutmin

O. Fluktuasi tukar mata uang asing (misalnya AS$ vs Rupiah) dapat berdampak secara material dan negatif terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup

Sebagian besar pendapatan dari penjualan produk batubara kami didenominasikan dalam mata uang AS$. Selain itu, semua pinjaman jangka panjang dan sebagian besar biaya operasional kami seperti biaya pengiriman, komisi penjualan, biaya berlabuh dan belanja modal dalam juga didenominasikan dalam AS$.

Namun, ada beberapa biaya dan pengeluaran seperti gaji dan upah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah Indonesia. Selain itu, beberapa biaya produksi didenominasikan dalam Rupiah Indonesia sementara sebagian besar penjualan yang signifikan didenominasikan dalam AS$, dimana melemahnya Rupiah Indonesia terhadap AS$ dapat menyebabkan peningkatan laba operasi, sementara penguatan Rupiah Indonesia terhadap AS$ dapat menyebabkan penurunan laba operasional. Setiap fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mengakibatkan penurunan laba operasi bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Saat ini Perseroan hanya terekspos kurang dari 10% akan mata uang Indonesia, Rupiah.

P. Kami dapat dikenakan risiko yang terkait dengan litigasi

Proses hukum mungkin timbul dari waktu ke waktu dalam kegiatan usaha, dan Grup kami mungkin tidak mampu mengantisipasi dan/atau mencegah proses litigasi dari yang diajukan terhadap Grup kami. Terlepas dari apakah klaim tersebut valid, Grup kami dapat diminta untuk mengeluarkan sumber daya yang berharga untuk mempertahankan klaim ini. Setiap hasil yang merugikan dari setiap proses litigasi, baik yang dibawa ataupun dilawan oleh Grup kami dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Bumi melakukan peninjauan dan proses uji tuntas hukum yang ekstensif sebelum memasuki komitmen yang mengikat secara hukum. Sepanjang pelaksanaan komitmen tersebut, tim penasihat hukum Perseroan memastikan bahwa Perseroan tidak melanggar komitmennya. Jika sebuah pelanggaran menyebabkan Perseroan dihadapi dengan proses litigasi, Perseroan memiliki hubungan kerja yang erat dengan perwakilan hukum yang berkualifikasi tinggi dalam domestik maupun internasional.



138

4. Risiko Keuangan & Lainnya

A. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya di bawah kontrak instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang mengakibatkan kerugian secara finansial. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasinya (terutama dari piutang pelanggan) dan dari aktivitas pendanaan, termasuk pinjaman bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya.

B. Risiko likuiditas

Proyeksi arus kas dilakukan oleh Perseroan dan dikumpulkan oleh bagian keuangan Perseroan. Perseroan mengawasi proyeksi kebutuhan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sambil tetap menjaga ruang batas yang memadai sehingga tidak melanggar batas pinjaman atau persyaratan pinjaman (jika berlaku) pada setiap fasilitas pinjaman. Proyeksi tersebut akan dipertimbangkan dalam rencana utang Perseroan, kepatuhan persyaratan, kepatuhan dengan target laporan posisi keuangan internal dan jika diperlukan, kepatuhan atas peraturan dan hukum yang berlaku.

C. Risiko valuta asing

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah dengan sendirinya terlindung terhadap risiko valuta asing. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dengan harga, yang ditagih dan dibayar dalam Dolar Amerika Serikat (AS$). Sebagian besar beban pokok pendapatan, beban usaha termasuk biaya pengiriman, komisi penjualan, pengiriman dan biaya berlabuh dan belanja modal adalah dalam AS$. Semua pinjaman jangka panjang dalam mata uang AS$. Namun demikian, terdapat beberapa biaya dan beban dalam mata uang Rupiah Indonesia (Rp) seperti gaji dan upah.

Karena beberapa biaya produksi yang dibayar secara tunai dengan Rp dan sebagian besar penjualan yang signifikan dalam AS$, melemahnya Rp terhadap AS$ dapat menyebabkan laba usaha meningkat, sedangkan penguatan Rp terhadap AS$ dapat menyebabkan laba usaha menurun.

D. Risiko harga ekuitas

Perseroan terpapar risiko harga ekuitas terutama karena investasinya dalam efek ekuitas, termasuk:

Call Option yang melekat di dalam obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Instrumen derivatif, termasuk yang dilakukan dalam rangka lindung nilai obligasi konversi Perseroan. Namun demikian, transaksi ini tidak memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai sesuai standar akuntansi yang berlaku.

E. Risiko tingkat bunga

Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga atas pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang (LIBOR). Fasilitas pinjaman yang dimiliki Perseroan menggunakan tingkat suku bunga mengambang. Perseroan berniat untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman tersebut dengan pinjaman yang menggunakan tingkat suku bunga tetap dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang selama kondisi pasar mengizinkan dan dapat dilakukan Perseroan secara komersial, karena itu manajemen tidak mengharapkan dampak fluktuasi suku bunga atas sebagian besar pinjaman jangka panjang. Kebijakan Perseroan akan memilih suku bunga tetap jika memungkinkan karena diperkirakan adanya peningkatan LIBOR selama beberapa tahun mendatang.

Manajemen Perseroan menyadari adanya risiko usaha yang datang baik dari dalam maupun dari luar Perseroan. Untuk mengelola risiko–risiko ini, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko–risiko tersebut serta mengungkapkannya sesuai dengan proporsi masing–masing risiko tersebut.

Seluruh risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan telah diungkapkan sebagaimana diuraikan di atas.



139



140

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Auditor Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bumi Resources Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 17 Maret 2017 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, kecuali berikut di bawah ini:

Perseroan




Pada tanggal 20 Juni 2017, China Investment Corporation (CIC) mengkonfirmasi akan menerima saham Perseroan yang diterbitkan dengan Penawaran Umum Terbatas pada tahun 2014 setara US$150.000.000 yang saat ini dipegang oleh PT Karsa Daya Rekatama. Pada saat yang sama, CIC akan mengumumkan porsi hutang Perseroan sejumlah USD 150.000.000 dibayar dan Perseroan dibebakan dari kewajiban terkait jumlah tersebut.

PT Karsa Daya Rekatama sebagai pemegang saham Perseroan senilai USD150.000.000 yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV yang ditunjuk oleh Country Forest Limited (CFL), entitas anak dari CIC, telah menyatakan akan menyerahkan saham Perseroan yang dimilikinya kepada CFL yang akan digunakan sebagai pelunasan kewajiban sebesar USD150.000.000 kepada Perseroan. Berikut adalah tabel proforma yang menggambarkan piutang kepada PT Karsa Daya Rekatama dan utang kepada CIC setelah diselesaikan:


Pelaporan (USD)


Pelaporan (USD)

Aset Lancar 529.147.220 379.147.220










Instrumen-instrumen restrukturisasi Perseroan sebagaimana dirinci pada III. 3 (L), sesuai ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian, menimbulkan beban bunga yang diakui sesuai ketentuan-ketentuan pada masing-masing instrumen restrukturisasi tersebut sebesar



141

AS$58,8juta yang terhitung sampai dengan tanggal efektif yang diperkirakan jatuh pada tanggal 22 Juni 2017.



142

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bumi Resources Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo,SH, Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. Y.A. 5/433/12 tanggal 12 Desember 1973 dan didaftarkan di buku Register Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 1973 dengan nomor pendaftaran 1824/1973 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1, Tambahan No. 7, tanggal 2 Januari 1974.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 tanggal 23 Desember 2015 (“Akta 211/2015”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Akta 211/2015 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0991225 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3598157.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Sebagai informasi, dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUPT tersebut, pendaftaran perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Daftar Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta 211/2015 meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan batubara (termasuk pertambangan dan penjualan batubara) dan eksplorasi minyak. Entitas induk terakhir Perseroan adalah Bakrie Grup dan saat ini Perseroan merupakan entitas induk dari entitas anak yang bergerak di bidang aktivitas pertambangan.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor yang berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

B. Kepemilikan Saham Perseroan

DPS per tanggal 28 April 2017

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal per 28 April 2017 adalah sebagai berikut:



Seri A (Nominal Rp500) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 6,82%

Seri B (Nominal Rp100) 283.633.000.000 28.363.300.000.000 93,18%



Seri A (Nominal Rp500) 20.773.400.000 10.386.700.000.000 56,72%

Seri B (Nominal Rp100) 15.853.620.427 1.585.362.042.700 68,23%





Masyarakat* 24.579.799.583 8.034.256.736.534 67,11%




Seri B (Nominal Rp100) 267.779.379.573 26.777.937.957.300


* Para pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%, kecuali pemegang saham pendiri

C. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum

Long Haul Holdings Ltd. (“Long Haul”)



143

i. Keterangan Singkat

Long Haul merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum

negara Nevis, pada tanggal 3 Februari 1997.

ii. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Long Haul bergerak dalam bidang Investasi. iii. Struktur Permodalan

Susunan permodalan Long Haul memiliki jumlah modal yang terdiri dari 1.000 saham biasa dengan nilai nominal saham AS$1 per saham. PT Prakarsa Brantas memiliki 100% saham dari modal ditempatkan dan disetor oleh Long Haul.

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Long Haul adalah sebagai berikut: Direktur: Omar Luthfi Anwar

D. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Rapat No. 143 tanggal 24 Maret 2017 (“Akta 143/2017”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Komisaris Utama : Eddie Junianto Subari Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris Independen : Anton Setianto Soedarsono

Direksi Direktur Utama : Saptari Hoedaja Direktur : Andrew Christopher Beckham Direktur : R.A. Sri Dharmayanti Direktur Independen : Dileep Srivastava

Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Memorandum No. 296/BR-BoD/X/15 tanggal 26 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Anton Setianto Soedarsono Anggota : Mulyadi Anggota : Myrnie Zachraini Tamin

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Ref. No 187/BR-BOC/III/07 tanggal 15 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Ketua : Suryo B. Sulisto Anggota : Fuad Hasan Masyhur Anggota : Ari S Hudaja

Perseroan menyediakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk tunjangan, gaji, dan fasilitas. Sistem remunerasi untuk Dewan Direksi dan Komisaris ditentukan dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan melalui Presiden Komisaris. Dari waktu ke waktu, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengkaji kelayakan dari sistem remunerasi untuk Dewan Direksi dan Komisaris.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing sebanyak AS$236.172.000 dan AS$1.704.045. Perseroan membentuk Unit Audit Internal dan telah mengangkat Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1356/BR-BOD/XII/09 tanggal 31 Desember 2009, menetapkan Lufti Julian sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat Perseroan No.: 895A/BR-BOD/IX/07 tanggal 21 September 2007, Perseroan menunjuk Dileep Srivastava sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dengan masa jabatan sampai dengan adanya surat penunjukan Corporate Secretary yang baru dari Perseroan.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:



144

DEWAN KOMISARIS

Eddie Junianto Subari – Presiden Komisaris Eddie Junianto Subari merupakan lulusan dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau mengawali karirnya sebagai akuntan, auditor dan di bidang Pasar Modal antara tahun 1984 sampai 1997. Beliau bergabung dengan Grup Bakrie pada tahun 1997 dan menduduki beberapa jabatan strategis, seperti Head of Corporate Finance di PT Bakrie Capital Indonesia, Komisaris PT Bumi modern (sekarang PT Bumi Resources Tbk) pada tahun 1997, sebagai Direktur PT Arutmin Indonesia pada tahun 2001-2007 dan Direktur PT Kaltim Prima Coal dari tahun 2003 hingga 2007. Sejak tahun 2000, Beliau juga menjabat sebagai Direktur Gallo Oil. Bapak Subari menjabat sebagai Direktur PT Bumi Resources Tbk antara tahun 2000 hingga 2012 dan diangkat kembali pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Beliau juga ditunjuk kembali sebagai Direktur di PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia dan Presiden Direktur PT Pendopo Energi Batubara (PEB) sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bumi Resources Tbk hingga kini. Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, 21 Juni 1956.



145

Nalinkant Amratlal Rathod – Komisaris Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Andhra University, India pada tahun 1970 dan Chartered Public Accountant (CPA) of India pada tahun 1976. Beliau telah berkarir selama 25 tahun bersama Bakrie Group Indonesia dalam berbagai kapasitas dan memegang berbagai jabatan senior. Beliau menjadi bagian dari Grup Bakrie sejak tahun 1987 dan dalam 1 dekade pertumbuhan Grup pada 1987-1997, Beliau terlibat dalam restrukturisasi bisnis dan finansial yang diakibatkan oleh krisis finansial Asia tahun 1997. Beliau berperan penting dalam hampir semua transaksi pembiayaan M&A untuk Grup, termasuk akuisisi 10% saham PT Freeport Indonesia (yang kemudian didivestasi) dari Freeport McMorren (USA), PT Kaltim Prima Coal dari British Petroleum (UK) & Rio Tinto (UK), PT Arutmin Indonesia dari BHP Biliton Ltd.(Australia) dan Lapangan Gas Kangean dari British Petroleum (UK), serta ventura bersama dengan TATA Power untuk asset batubara. Transaksi-transaksi tersebut membantu membentuk identitas baru pada Grup dalam sektor energi domestik dan internasional. Sejak bergabung pada tahun 1987, kapitalisasi pasar Grup meningkat dari AS$35juta (pada 1987) menjadi AS$25miliar (pada 2008). Selama 25 tahun terakhir di Grup Bakrie, Beliau terlibat dalam semua transaksi finansial dengan nilai kumulatif lebih dari AS$ 20miliar, termasuk transaksi dimana China Investment Corporation (CIC – China Sovereign Wealth Fund) berinvestasi sebanyak AS$1,9milyar di PT Bumi Resources Tbk. Sebagai investor tunggal. Pada tahun 2007 Beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, keduanya adalah eksportir batubara termal terbesar di Indonesia. Kedua tambang tersebut adalah perusahaan patungan (70:30) antara PT Bumi Resources Tbk, Indonesia, dan Tata Power Ltd, India. Beliau ditunjuk sebagai CEO Bumi Plc pada bulan Januari 2012. Sebelum bekerja di Grup Bakrie Beliau bekerja di Indonesia di PT Texmaco Indonesia Jaya dan PT Tripatra Engineering (sebagai bagian dari PT Indika Energy Tbk.) pada tahun 1981-1987. Beliau memulai karirnya di India pada tahun 1976 dengan bekerja di ICICI Limited (sekarang Bank ICICI) dan Ashok Leyland, anak perusahaan dari British Leyland. Sebagai praktik dari Good Corporate Governance (GCG), Beliau mengundurkan diri sebagai Komisaris dari semua perusahaan non-batubara milik Bakrie Group setelah ditunjuk menjadi CEO Bumi Plc dan bertugas di London untuk meninjau pengoperasian Bumi Plc. Beliau mengundurkan diri pada bulan Agustus 2013 dan melanjutkan tugasnya di Indonesia. Beliau ditunjuk oleh Grup Bakrie sebagai Presiden Komisaris pada tahun 2011 dari PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal hingga sekarang. Beliau ditunjuk menjadi Komisaris di PT. Bumi Resources Tbk dan sekarang ini juga menjabat sebagai Komisaris dari International Advisory Board dari PT. Bakrie Global Ventura. Semua perusahaan yang disebutkan di atas merupakan bagian dari Grup Bakrie. Saat ini Beliau menjabat sebagai Managing Director dari Capital Managers Asia Pte. Ltd, Singapura, sebuah perusahaan konsultan keuangan yang beroperasi di Asia. Beliau diangkat sebagai Komisaris dari PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, dan PT Energi Mega Persada Tbk. Perusahaan-perusahaan ini berada di bawah Grup Bakrie. Beliau merupakan seorang pengusaha sukses di bidangnya dan negosiator lintas budaya serta dealmaker berpengalaman. Beliau juga memiliki banyak aktivitas sosial dan saat ini menjabat sebagai Presiden India Klub, Jakarta, Indonesia, selama 12 tahun sampai 2012 dan baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Komite Kamar Dagang dan Industri India untuk Indonesia. Warga Negara India, lahir di Rajahmundry, India pada tanggal 12 Mei 1950. Beliau tinggal di Singapura sejak 2012 dengan istrinya, Bharati Rathod. Beliau mempunyai tiga anak, seorang putra dan dua orang putri.



146

Anton Setianto Soedarsono – Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit

Anton Setianto Soedarsono menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Beliau memulai karirnya di Pertamina antara tahun 1966-1981. Dalam 5 tahun terakhir dari masa jabatannya di Pertamina, Beliau menjabat sebagai Kepala Biro Pemasaran Luar Negeri/Ekspor untuk minyak mentah dan produk minyak bumi. Selepas dari Pertamina, Beliau menjadi konsultan independen untuk perusahaan perdagangan minyak mentah dan produk minyak bumi internasional. Beliau yang mengeluarkan gagasan dan melaksanakan penjualan minyak mentah Indonesia dengan harga premium, bertentangan dengan kebijakan OPEC. Pada tahun 1984, Beliau bergabung dengan Unocal, di kantor pusat Jakarta. Unocal Indonesia saat itu merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di Indonesia dan perusahaan minyak multinasional dari USA. Selama 10 tahun masa karirnya, Beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan operasional Unocal Indonesia. Beliau menghadiri berbagai konferensi mengenai industry perminyakan di Amerika Serikat, Inggris dan Singapura. Beliau menjadi pejabat Vice President pertama di Unocal Indonesia. Pada tahun 1994-1998, Beliau menjabat sebagai CEO dan Presiden Direktur Bakrie Investindo dan sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bakrie Capital Indonesia periode 1998-1999. Beliau lulus dari Universitas Nasional Yokohama, Jepang pada tahun 1966. Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 22 November 1940.

DEWAN DIREKSI

Saptari Hoedaja – Presiden Direktur

Saptari Hoedaja menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2001. Sejak pertengahan 2011, Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal. Beliau juga ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. Beliau adalah Chief Executive Officer Bumi Plc antara tahun 2011 hingga 2012 dan Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk antara tahun 2008 sampai 2010. Beliau adalah lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1983. Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 30 Mei 1959

Andrew Christopher Beckham – Direktur

Andrew Beckham lulus dari Portsmouth University dengan gelar Kehormatan di bidang Ekonomi. Memulai karier di Inggris selama 10 tahun sebelum pindah ke Australia untuk bekerja di Allianz dan Exxon Mobil. Pada bulan Februari 2000, Beliau pindah ke Indonesia dan bekerja untuk BHP Billiton sebagai konsultan di PT Arutmin Indonesia. Pada Desember 2001, Beliau ditunjuk sebagai Manajer Keuangan untuk Arutmin, yang sekarang dimiliki oleh Perseroan. Setelah akuisisi PT Kaltim Prima Coal (KPC), Beliau diangkat sebagai Manajer Pengembangan Bisnis di KPC dan terlibat dalam penerbitan obligasi pertama dari Indonesia dengan Investment Grade setelah krisis keuangan. Pada Januari 2005, Beliau pindah ke Perseroan dan menjabat sebagai Vice President, sebelum diangkat sebagai Chief Financial Officer pada bulan Desember 2006. Pada tahun 2010 Beliau ditunjuk sebagai Chief Financial Officer dan Direktur Vallar, yang di kemudian hari dikenal sebagai BUMI Plc, dan mengawasi LSX Premium listing, menyiapkan seluruh laporan keuangan dan sistem di London, sebelum mengundurkan diri pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Beliau ditunjuk sebagai Chief



147

Operating Officer di Perseroan dan mengawasi jalannya peningkatan efisiensi owner operator KPC antara 15-20%. Pada tahun 2014 Beliau kembali menjabat sebagai Chief Financial Officer. Saat ini Beliau juga merupakan anggota dari Australian Institute of Company Directors. Warga negara Inggris, lahir di Clacton on Sea, Inggris, pada tanggal 29 Desember 1967.

R.A. Sri Dharmayanti – Direktur

R. A. Sri Dharmayanti adalah warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1962. Beliau mendapat gelar master jurusan hukum di Universitas Indonesia. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2013 sampai dengan sekarang. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai direktur dan Corporate Secretary di PT Bakrie & Brothers Tbk, dan Komisaris di PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Beliau juga sebagai anggota dewan penasihat asosiasi pertambangan batubara Indonesia (APBI-ICMA), anggota dewan di API-IMA (Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesian Mining Association), anggota di PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia/Association of Indonesian Mining Professionals), anggota tim penilai di AEI (Asosiasi Emiten Indonesia/Indonesia Public Listed Companies Association), dan kepala divisi pendidikan dan sertifikasi di ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association). Sebelum diangkat sebagai direktur Perseroan, Beliau menjabat kepala bagian divisi hukum Perseroan.

Dileep Srivastava – Direktur Independen

Dileep Srivastava bergabung dengan Grup Bakrie pada tahun 1997. Beliau menjabat sejumlah posisi senior di perusahaan-perusahaan milik Grup Bakrie, termasuk sebagai Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk, Trans-Bakrie, dan PT Bumi Resources Tbk; dan bertanggung jawab atas Group Investor Relations dan Corporate Planning/Business Development untuk PT Bakrie & Brothers Holding (termasuk PT Bakrie Telecom Tbk). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2006 dan bertanggung jawab untuk fungsi Investor Relations, Corporate Secretary, PR, Media, Tata Kelola, dan Komunikasi. Antara Maret 2008 hingga Juni 2010, merangkap jabatan sebagai Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk. Sebelum bergabung dengan Grup Bakrie, Beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Kalindo Deka Griya (pemilik Menara Kadin Indonesia) dan proyek-proyek real estate lainnya di Indonesia, mengepalai Bennett & Coleman New Delhi (pemilik Times India Group, penerbit terbesar di India) dan ICI Limited bertanggung jawab untuk berbagai bisnis dan fungsi. Meraih gelar Master of Business Administration dari Indian Institute of Management (IIMA), Ahmedabad, India dan menjabat sebagai Direktur Independen & Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk. Beliau adalah warga negara India, dan lahir di Kanpur, India pada 27 Oktober 1952.

KOMITE AUDIT

Profil Ketua Komite Audit tercantum di uraian Profil Dewan Komisaris



148

Mulyadi – Anggota Independen Komite Audit

Bapak Mulyadi diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 April 2012. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai partner di Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Mitra sejak tahun 2000, serta anggota Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor sejak tahun 2004. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Beliau memiliki pengalaman 35 tahun dalam konsultasi manajemen.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971 dan Master of Science dalam Manajemen dan Ilmu Administrasi dari Universitas Texas di Dallas, Amerika Serikat pada tahun 1983. Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1947.

Myrnie Zachraini - Anggota Independen Komite Audit

Myrnie Zachraini ditunjuk sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 April 2012. Beliau memiliki pengalaman 20 tahun di Kantor Akuntan Public PricewaterhouseCoopers Indonesia. Beliau adalah anggota Institut Akuntan Indonesia dan Anggota Dewan Ikatan Komite Audit Indonesia.

Beliau juga merupakan Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk. dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

Beliau lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, jurusan akuntansi dan memiliki gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung. Beliau adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada 27 Mei 1963.



149

E. Struktur Organisasi



150

F. Sumber Daya Manusia (“SDM”)

PT Bumi Resources Tbk., sepanjang operasinya telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 31.857 pekerja pada tahun 2016 baik di kantor pusat maupun di lokasi tambang anak perusahaan dan kontraktornya. Jumlah ini relatif mengalami penurunan karena dilakukannya upaya efisiensi diseluruh unit usaha. Perseroan mematok target produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu tiap-tiap anak perusahaan telah mempersiapkan sumber daya manusia dari sisi jumlah maupun kompetensi yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan SDM diprioritaskan dari sumber internal Perseroan untuk meminimalisir rekrutmen dari luar Perseroan guna menghemat biaya dan menjaga jumlah karyawan agar tetap serendah mungkin dan beroperasi secara efektif dan efisien. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja kompeten dipenuhi dengan peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara terstruktur. Selama tahun 2016, program pelatihan dan pengembangan difokuskan pada upaya yang low cost-high impact, dengan mengutamakan pelatihan yang terkait dengan ketrampilan ketrampilan penting terkait dengan operasional di lapangan yang secara langsung berdampak pada produktifitas. Rotasi penugasan (job rotation) juga dilakukan untuk memberikan paparan yang berbeda yang sesuai dengan keunggulan dan minat masing masing karyawan. Program ini merupakah salah satu cara pengembangan Talenta internal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Perseroan juga senantiasa berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam industri yang dinamis, antara lain dengan memperbaharui peraturan dan syarat syarat hubungan kerja termasuk perbaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di anak perusahaan dan juga Peraturan Perusahaan. Komunikasi yang baik antara karyawan dan manajemen dilakukan secara berkala baik di kantor pusat maupun di anak perusahaan antara lain melalui value talk dan town hall meeting untuk berbagi informasi penting tentang kondisi Perseroan. Selain itu Perseroan juga menyediakan sarana komunikasi Speak Up System untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerja terkait dengan disiplin, integritas maupun konflik kepentingan. Untuk memacu produktifitas di anak perusahaan, Perseroan menerapkan skema bonus yang dikaitkan dengan kinerja atau pencapaian target-target produksi setiap kwartal. Target dan pencapaian untuk setiap parameter disampaikan secara transparan kepada setiap karyawan untuk memberikan motivasi kerja. Skema bonus yang menarik diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Pelaksanaan manajemen kinerja dijalankan dengan membuat kontrak kinerja melalui proses goal setting di awal tahun guna menetapkan target target kinerja dari level manajemen hingga pekerja lapangan. Penilaian kinerja dilakukan pada pertengahan tahun dan pada akhir tahun untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing remunerasi terhadap industri sejenis, Perseroan sudah merancang paket remunerasi termasuk gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, bonus kinerja dan tunjangan lainnya bagi karyawan dan bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka, termasuk hibah pendidikan dan penghargaan prestasi siswa.

a Program Pelatihan Karyawan

Program efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan membuat Departemen SDM mengupayakan yang terbaik untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan yang memerlukan biaya yang sedikit namun berdampak besar bagi peningkatan kinerja Perseroan. Program-program pelatihan yang dilakukan di anak perusahaan salah satunya terkait dengan upaya untuk mendukung budaya kinerja unggul yang telah mulai terbangun melalui penyelenggaraan Pelatihan Kinerja Unggul (PKU) yang diselenggarakan oleh KPC bekerja sama dengan Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong sejak tahun 2013, dan sebagai kelanjutannya KPC menyelenggarakan Program Pemeliharaan Kinerja Unggul (P2KU). P2KU dilakukan melalui penerapan ritual positif dalam shift kerja, pelatihan penyegaran di site KPC, pelatihan lanjutan untuk para supervisi, komunikasi melalui Buletin Kinerja Unggul, penyelenggaraan lomba Yel-yel dan Hanmars, serta kunjungan dan temu pelatih serta alumni PKU di site KPC.



151

Program Pelatihan Karyawan Unggul 1 dan Karyawan Unggul 2 dikembangkan sebagai modifikasi dari pelatihan 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif sesuai dengan kebutuhan KPC. Pelatihan ini didasari oleh hasil focus group discussion (FGD) dengan operator Mining Operations Division (MOD) dan mekanik serta teknisi Mining Support Division (MSD) dan Coal Processing & Handling Division (CPHD) tahun 2014. Selama tahun 2015 pelatihan ini diselenggarakan dalam 22 angkatan dengan jumlah peserta 456 karyawan golongan B dan C. Di tahun 2016, semua karyawan yang telah mengikuti Pelatihan Karyawan Unggul 1 diundang untuk mengikuti Pelatihan Karyawan Unggul 2.

Pelatihan HIPS 1 ditujukan bagi karyawan Grade D/E, sedangkan pelatihan HIPS 2 ditujukan bagi karyawan level Superintendent dan Manager (F-I). Training HIPS ini merupakan kelas kelanjutan dari training EPS (Effective Presentation Skill) yang dirancang untuk membekali karyawan dengan kemampuan melakukan presentasi secara efektif dengan menggunakan alat bantu (slide presentasi) yang efektif dan memberikan dampak yang lebih maksimal.

Seiring dengan naiknya harga batubara PT Arutmin Indonesia (Arutmin) mengalokasikan kembali biaya untuk pelatihan dan pengembangan SDM untuk memastikan setiap karyawan siap dalam menghadapi naiknya target produksi. Pelatihan lebih banyak dilakukan pelatihan inhouse dengan pengajar/instrukstur dari internal karyawan Arutmin yang memiliki kompetensi. Pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah juga diikuti seperti POP dan POM.

Peningkatan jam pelatihan tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 di Arutmin merupakan wujud keseriusan perseroan untuk mempersiapkan karyawan dengan kenaikan target produksi yang telah dipatok oleh Perseroan.

Beberapa pelatihan utama yang telah dilakukan di Arutmin selama tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif perusahaan dalam penghematan biaya. Diantaranya seperti Pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai perundangan yang berlaku dan juga pelatihan yang dilaksanakan secara internal dan inhouse, seperti: Basic Leadership, Supervisory Leadership, dan pelatihan teknis fungsional lainnya.

Secara keseluruhan perbandingan jumlah peserta dan jam pelatihan di perseroan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

b Program Pengembangan Karyawan

Perseroan melalui anak perusahaannya, KPC dan Arutmin juga mengembangkan program pengembangan SDM, diantaranya sebagai berikut:

Sistem manajemen kinerja Balanced Scorecard (BSC) sudah diterapkan di KPC terutama pada Divisi Human Resources, Mining Operations, dan Mining Support, untuk tingkat superintendent sampai general manager. Selain itu dilakukan Proyek SMK (Sistem Manajemen Kinerja) yaitu dengan menyediakan infrastruktur manajemen kinerja untuk tingkat operator sampai supervisor. Sistem ini sudah digulirkan di Divisi Mining Operations dan Mining Support.

Sistem absensi fingerprint yang terintegrasi dengan sistem Alesco (Payroll) telah diimplemetasikan untuk karyawan non-permanen (Golongan A-C). Bagi karyawan Staff (golongan D ke atas), walaupun belum terintegrasi dengan sistem Alesco, kehadiran mereka tetap dimonitor secara mingguan oleh atasan masing-masing melalui sistem fingerprint. Dengan diberlakukannya sistem ini, tingkat kehadiran karyawan dapat dikontrol secara sistematis, dan hal ini akan meningkatkan efektifitas jam kerja karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi.

Peninjauan kompetensi dan implementasi IDP (Individual Development Plan) karyawan yang berada dalam masa pengembangan dilakukan saat DOH/DIPP (Date of Hire/Date in Present Position) anniversary. Peninjauan ini terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu (1) Meninjau implementasi IDP yang lama - periode 1 tahun sebelumnya, (2) meninjau pencapaian kompetensi karyawan di posisi saat ini, dan (3) menyusun IDP yang baru - periode 1 tahun ke depan. Laporan hasil peninjauan ini digunakan sebagai salah satu



152

dasar untuk menentukan perubahan gaji karyawan. Di tahun 2016, sebanyak 232 karyawan Golongan D ke atas telah ditinjau kompetensi dan implementasi IDP-nya.

KPC juga menerapkan sistem Dual Career Ladder (DCL) untuk memotivasi karyawan, sekaligus untuk mengapresiasi mereka yang mempunyai pengalaman dan kompetensi/keahlian, serta menujukkan kinerja tinggi secara konsisten. Di tahun 2016, terdapat 2 orang karyawan yang dipromosikan ke golongan yang lebih tinggi melalui sistem DCL ini.

Untuk mendukung program perusahaan dalam mengontrol biaya, pengembangan yang dilakukan di Arutmin menitikberatkan pada low-cost high-impact. Banyak posisi engineer dan managerial yang dirotasi untuk pengembangan (rotation for development), pelaksana tugas (acting assignment) khususnya dari operasi tambang yang beraktifitas rendah ke operasi tambang yang beraktifitas tinggi. Selaiin itu banyak dilakukan Job Enrichment untuk posisi yang ditinggalkan dengan mengoptimalkan personel yang ada.

c Strategi dalam Pengembangan SDM

Perseroan melalui anak perusahaan akan melanjutkan penerapan beberapa Sistem Manajemen Kinerja seperti:

Mendukung program perusahaan dalam mengontrol biaya, khususnya fokus dalam Program Efisiensi. Program efisiensi yang dilakukan meliputi seluruh aspek fungsi SDM mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta strategi remunerasi yang kompetitif

Menerapkan sistem manajemen kinerja untuk seluruh Divisi secara lebih terarah dan fokus pada upaya Pencapaian target produksi Tahun 2017.

Melanjutkan Proyek Membara - Sistem Manajemen Kinerja untuk tingkat supervisor dan superintendent di Mining Operations Division dan Mining Support Division.

Melanjutkan penerapan Balanced Scorecard Performance Management System untuk Human Resources Division, Mining Operations Division dan Mining Support Division

Melalui kegiatan review dan coaching kinerja rutin. Selain itu, berbagai kegiatan pemeliharaan kinerja unggul akan terus dilakukan dan dimantapkan melalui pelatihan penyegaran di kawasan pertambangan untuk karyawan dan supervisi, pemantauan pelaksanaan ritual di lapangan, komunikasi melalui temu pelatih dan alumni, evaluasi perubahan perilaku secara berkala, serta pembentukan forum komunikasi superintendent dan manager untuk mendiskusikan implementasi pemeliharaan kinerja unggul (Komite P2KU). Perseroan dan anak perusahaan juga terus melakukan monitoring praktik remunerasi di perusahaan untuk memastikan paket remunerasi yang ada masih kompetitif dengan terus memperhatikan penyelenggaran assessment kompetensi karyawan.

d Strategi dalam Pengembangan SDM

Perseroan melalui anak perusahaan akan melanjutkan penerapan beberapa Sistem Manajemen Kinerja seperti:

Mendukung program perusahaan dalam mengontrol biaya, khususnya fokus dalam Program Efisiensi. Program efisiensi yang dilakukan meliputi seluruh aspek fungsi SDM mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta strategi remunerasi yang kompetitif

Menerapkan sistem manajemen kinerja untuk seluruh Divisi secara lebih terarah dan fokus pada upaya Pencapaian target produksi Tahun 2017.

Melanjutkan Proyek Membara - Sistem Manajemen Kinerja untuk tingkat supervisor dan superintendent di Mining Operations Division dan Mining Support Division.

Melanjutkan penerapan Balanced Scorecard Performance Management System untuk Human Resources Division, Mining Operations Division dan Mining Support Division

Melalui kegiatan review dan coaching kinerja rutin.

Selain itu, berbagai kegiatan pemeliharaan kinerja unggul akan terus dilakukan dan dimantapkan melalui pelatihan penyegaran di kawasan pertambangan untuk karyawan dan supervisi, pemantauan pelaksanaan ritual di lapangan, komunikasi melalui temu pelatih dan alumni, evaluasi perubahan perilaku secara berkala, serta pembentukan forum komunikasi superintendent dan manager untuk mendiskusikan implementasi pemeliharaan kinerja unggul (Komite P2KU). Perseroan dan anak perusahaan juga terus melakukan monitoring praktik remunerasi di perusahaan untuk memastikan paket remunerasi yang ada masih kompetitif dengan terus memperhatikan penyelenggaran assessment kompetensi karyawan.



153

e Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan anak perusahaan (KPC dan Arutmin) menurut jenjang manajemen, pendidikan dan kelompok usia untuk periode Desember 2016 dan 2015.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi Peserta dan Jam Pelatihan

Perseroan dan anak-anak perusahaan saat ini juga mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing, dengan rincian sebagai berikut:

No Nama TKA KITAS/KITAP Ijin Mempekerjakan TKA (IMTA)

Jabatan Warga

Negara No. Ijin Masa Berlaku No. Ijin Masa Berlaku

1 Mitra Ashok J1U1JAI51680 20 November

2017 KEP.14577/MEN/P/IMTA/2016

20 November 2017

Chief Financial Officer

India

Perseroan Anak Perusahaan Total Perseroan Anak Perusahaan Total

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

1 Direktur 4 7 11 4 7 4

2 VP & Manager Senior 8 22 30 8 23 31

3 Manager 9 86 95 9 80 89

4 Superintendent 6 213 219 6 217 223

5 Supervisor 3 932 935 3 944 947

6 Staff 21 654 675 21 659 680

7 Non Staff 11 3.294 3.305 11 3.371 3.382

Jumlah 62 5.208 5.270 62 5.301 5.356

No. Jenjang Manajemen

Desember 2016 Desember 2015



1 < 20 - - - - - -

2 20 - 30 18 714 732 17 878 895

3 31 - 40 21 1.977 1.998 22 2.013 2.035

4 41 - 55 20 2.462 2.482 19 2.374 2.393

6 Di atas 55 3 55 58 4 36 40

Jumlah 62 5.208 5.270 62 5.301 5.363

No. Jenjang Usia




1 S3 & S2 14 94 108 14 121 135

3 S1 29 924 953 29 922 951

4 DIII 10 413 423 10 417 427

5 SMU 8 3.396 3.404 8 3.467 3.475

6 SMP 1 213 214 1 222 223

7 SD - 168 168 - 152 152

Jumlah 62 5.208 5.270 62 5.301 5.363

No. Jenjang PendidikanDesember 2016 Desember 2015



1 Karyawan tetap 55 5.073 5.128 53 5.155 5.208

2 Karyawan tidak tetap 7 135 142 9 146 155

Jumlah 62 5.208 5.270 62 5.301 5.363

No. Status




1 Peserta 6 33.127 33.133 11 71.806 71.817

2 Jam Pelatihan 80 126.527 126.607 152 256.355 256.507

Jumlah 86 159.654 159.740 163 328.161 328.324

No. Pelatihan




154

G. Keterangan tentang Anak-anak Perusahaan

No Nama Perusahaan Status Kepemilikan Perseroan

(Direct)

Tahun Dimulainya Investasi

Kedudukan Kegiatan

Usaha Utama

Entitas Anak

1 Forerunner International Pte. Ltd.

Special Purpose

Entity 100,00% 2005 Singapura

Special Purpose Entity

2 Sangatta Holdings Limited Special Purpose

Entity 100,00% 2003

Republik Seychelles


3 Enercoal Resources Pte. Ltd.

Special Purpose



4 Knightley Business Resources Pte. Ltd.

Special Purpose



5 Bumi Capital Pte. Ltd. Special Purpose



6 Bumi Investment Pte. Ltd. Special Purpose



7 Ebury International Pte. Ltd. Special Purpose



8 Bumi Netherlands B.V. Special Purpose

Entity 100,00% 2009 Belanda


9 Kalimantan Coal Ltd. Special Purpose

Entity 99,99% 2003 Mauritius


10 Gallo Oil (Jersey) Ltd. Operasional 100,00% 2000 Republik Yaman

Pertambangan Minyak

11 PT Sitrade Coal Special Purpose

Entity 99,99% 2005 Indonesia


12 PT Lumbung Capital Operasional 99,80% 2011 Indonesia Jasa

13 PT Bumi Resources Minerals

Operasional 87,09% 2009 Indonesia Perusahaan

Induk (Holding Company)

14 PT Citra Prima Sejati Operasional 99,75% 2009 Indonesia Jasa

15 PT Bumi Resources Investment

Operasional 99,99% 2008 Indonesia Jasa

16 PT Green Resources Special Purpose

Entity 99.50% 2009 Indonesia


17 PT Kaltim Prima CBM Operasional 99,00% 2008 Indonesia Pertambangan Gas Metana

Batubara

18 PT Arutmin CBM Operasional 99,00% 2008 Indonesia Pertambangan Gas Metana

Batubara

19 Calipso Investment Pte. Ltd. Special Purpose



20 Bumi Resources Japan Company Limited

Operasional 87,09% 2004 Jepang Jasa

Pemasaran

21 International Minerals Company LLC

Special Purpose

Entity 87,09% 2005

Amerika Serikat


22 Lemington Investments PTE. Ltd.

Special Purpose



23 PT Gorontalo Minerals Operasional 69,67% 2009 Indonesia Pertambangan

Emas

24 PT Citra Palu Minerals Operasional 3,03% 2010 Indonesia Pertambangan

Emas



155


(Direct)


Kedudukan Kegiatan

Usaha Utama

25 Herald Resources Pty. Ltd. Operasional 87,09% 2008 Australia Pertambangan

Batubara Seam

26 PT Sarkea Prima Minerals Operasional 69,67% 2010 Indonesia Jasa

Pertambangan

27 PT Multi Capital Operasional 87,00% 2009 Indonesia Perdagangan

28 PT Dairi Prima Mineral Operasional 69,67% 2008 Indonesia Pertambangan

29 PT Multi Daerah Bersaing Operasional 65,33% 2009 Indonesia Perdagangan

30 Pendopo Coal Ltd. Special Purpose

Entity 89,00% 2008

Republik Seychelles


31 PT Alphard Resources International

Special Purpose



32 PT Indah Alam Raya Special Purpose



33 PT Pendopo Energi Batubara

Operasional 84,55% 2008 Indonesia Pertambangan

Batubara

34 PT Seamgas Indonesia Operasional 50,00% 2008 Indonesia

Kontraktor Pertambangan dan Eksplorasi Gas Metana

35 Knightley Seamgas Pte. Ltd. Special Purpose



36 Gain and Win Pte. Ltd. Special Purpose



37 PT Buana Minera Harvest Operasional 99,96% 2013 Indonesia Pertambangan

Batubara

38 PT MBH Mining Resources Operasional 99,92% 2013 Indonesia Pertambangan

Batubara

39 PT Mitra Bisnis Harvest Operasional 99,69% 2013 Indonesia Pertambangan

Batubara

40 PT MBH Minera Resources Operasional 99,97% 2013 Indonesia Pertambangan

Batubara

41 PT Citra Jaya Nurcahya Operasional 99,95% 2013 Indonesia Pertambangan

Batubara

42 PT Bintan Mineral Resource Operasional 99,96% 2013 Indonesia Pertambangan

Batubara

Ventura Bersama

43 PT Arutmin Indonesia Operasional 70,00% 2001 Indonesia Pertambangan

Batubara

44 PT Kaltim Prima Coal Operasional 25,00% 2005 Indonesia Pertambangan

Batubara

45 IndoCoal Resources (Cayman) Limited

Operasional 70,00% 2006 Kepulauan Cayman

Distributor Batubara

46 Indocoal KPC Resources (Cayman) Limited

Operasional 51,00% 2014 Kepulauan Cayman

Distributor Batubara

47 PT IndoCoal Kalsel Resources

Special Purpose



48

PT IndoCoal Kaltim Resources

Special Purpose



49 PT Visi Multi Artha Belum

Beroperasi 30,00% 2009 Indonesia

Pertambangan Gas Metana

Batubara

Entitas Asosiasi

50 PT Artha Widya Persada Belum

Beroperasi 30,00% 2009 Indonesia

Pertambangan Gas Metana

Batubara



156


(Direct)


Kedudukan Kegiatan

Usaha Utama

51 Zurich Assets International Ltd.

Special Purpose

Entity 80,00% 2008

Republik Seychelles


52 PT Darma Henwa Tbk. Operasional 17,29% 2008 Indonesia Kontraktor

Pertambangan

53 Tansar gas Pte. Ltd. Special Purpose



Keterangan: Pada tanggal 5 Juni 2015 dan 4 Juli 2016 Perseroan menutup Knightley CBM Pte. Ltd., Arutmin CBM Pte. Ltd., KPC CBM Pte. Ltd., Westprima Resources Pte. Ltd., Kalle Energy Pte. Ltd. Dan pada tahun 2016 Perseroan telah mengalihkan semua sisa kepemilikan saham di Leap-Forward Resources Ltd.

a Forerunner International PTE. LTD. ("Forerunner")

Keterangan Singkat

Forerunner merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 18 November 2005 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200516064M berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Forerunner adalah meliputi bidang pengadaan investasi dan penyediaan layanan jasa bantuan usaha. dengan ketentuan hukum yang berlaku di Singapura.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Forerunner saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Andrew Christoper Beckham Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod Direktur : Eddie Junianto Subari

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Forerunner memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$2.00 yang terdiri dari 2 saham biasa. Perseroan pemegang saham 100% modal yang ditempatkan dan disetor Forerunner.

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan Forerunner untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)

Keterangan 31 Desember

2016 2015

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Aset Lancar 1.476.653.550 1.269.174.121

Aset Tidak Lancar - -

Total Aset 1.476.653.550 1.269.174.121

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek (4.442) (4.442)

Liabilitas Jangka Panjang (310.360.274) (105.456.372)

Total Liabilitas (310.364.716) (105.460.814)

Ekuitas (1.166.288.835) (1.163.713.308)

Total Liabilitas dan Ekuitas (1.476.653.551) (1.269.174.122)

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan -

Laba (Rugi) Usaha (950) (120,298)



157

Laba (Rugi) Neto (950) (92.778.012)

Laba (Rugi) Komprehensif (950) (92.778.012)

Forerunner mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

A. IndoCoal Resources (Cayman) Limited ("ICRL")

Keterangan Singkat

ICRL, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Kepulauan Cayman berdasarkan Sertifikat No. MC-148937 tanggal 13 Mei 2005, berkedudukan di Kepulauan Cayman.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha ICRL adalah distributor batubara, dimana ICRL melakukan perjanjian jangka panjang untuk membeli batubara dari KPC dan Arutmin dan menjualnya ke pihak ketiga.


Sesuai dengan regulasi di Kepulauan Cayman dan akta pendirian ICRL, susunan Direksi ICRL adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Sowmyan Ramakrishnan Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Minesh Shri Krishna Dave Direktur : Kenneth Patrick Farrell

Struktur Permodalan

Susunan permodalan ICRL memiliki modal dasar sebanyak AS$ 50.000 yang terdiri dari 50.000 saham biasa dengan nilai nominal AS$1 per saham, dimana Forerunner dan Bhivpuri Investments Limited masing-masing memiliki 700 dan 300 dari saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan ICRL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan (yang telah di audit hanya pada tahun 2015).

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 65.695.837 56.729.682

Aset Tidak Lancar 431.035.023 426.804.954

Total Aset 496.730.860 483.534.636

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 168.902.497 158.769.556

Liabilitas Jangka Panjang - -

Total Liabilitas 168.902.497 158.769.556

Ekuitas 327.828.363 324.765.080

Total Liabilitas dan Ekuitas 496.730.860 483.534.636

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 60.615.443 80.037.083

Laba (Rugi) Usaha (29.960) (88.088)

Laba tahun berjalan 3.063.288 369.794

Laba Komprehensif tahun berjalan 3.063.288 369.794

Peningkatan sebesar 195% pada aset lancar terutama disebabkan oleh pinjaman dari ICRL kepada Candice Investment Pte. Ltd. Sebesar AS$ 102juta. Tidak adanya catatan pendapatan pada tahun 2016 disebabkan karena perjanjian sebagai distributor KPC dan



158

Arutmin telah berakhir. Namun demikian, ICRL mencetak pendapatan lain-lain sebesar AS$2,3juta dari laba kurs.

b Sangatta Holdings Limited ("SHL")

Keterangan Singkat

SHL, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Seychelles, berkedudukan di Seychelles. SHL didirikan di Seychelles pada tanggal 26 Maret 2008 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 846402-6.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SHL adalah bergerak dalam bidang investasi dan perusahaan induk.


Susunan Direksi SHL saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : John Jeffrey Lablache

Struktur Permodalan

Susunan permodalan SHL terdiri atas modal ditempatkan dan modal disetor yaitu sejumlah AS$181.162.401 terdiri dari 181.162.401 saham biasa. Pemegang saham SHL saat ini adalah Perseroan sebanyak 181.162.400 saham dan John Jeffrey Lablache sebanyak 1 saham.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan SHL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 20.000 20.000


Total Aset 624.513.471 624.516.946

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek - -


Total Liabilitas - -

Ekuitas (624.513.471) (624.516.946)

Total Liabilitas dan Ekuitas (624.513.471) (624.516.946)

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (3.475) (10.750)

Laba Neto tahun berjalan (3.475) (10.750)

Laba Komprehensif tahun berjalan (3.475) (10.750)

c Enercoal Resource Pte. Ltd ("Enercoal")

Keterangan Singkat

Enercoal, merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 29 September 2006 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200614406G berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha



159

Kegiatan usaha Enercoal adalah meliputi bidang pengadaan investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Singapura.


Susunan Direksi Enercoal saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod Direktur : Andrew Christopher Beckham

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Enercoal memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$1.00 yang terdiri dari 1 saham biasa. Perseroan adalah satu-satunya pemegang saham dari 100% modal yang ditempatkan dan disetor Enercoal.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Enercoal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 434.682.600 424.458.613

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek (59.694.798) (49.140.625)

Liabilitas Jangka Panjang (374.700.000) (375.000.000)

Total Liabilitas (434.394.798) (424.140.625)

Ekuitas (287.802) 317.988

Total Liabilitas dan Ekuitas (434.682.600) (424.458.613)

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha - -

Laba (Rugi) Neto (30.185) 266,611

Laba (Rugi) Komprehensif (30.185) 266,611

d Knightley Business Resources Pte. Ltd. (“Knightley Business”)

Keterangan Singkat

Knightley Business, merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200715074R berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Knightley Business adalah bergerak dalam bidang pengadaan investasi dan penyediaan layanan jasa bantuan usaha.


Susunan Direksi Knightley Business saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Eddie Junianto Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod Direktur : Farrell Kenneth Patrick Farrell



160

Direktur : Andrew Christopher Beckham

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Knightley Business memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$10.00 yang terdiri dari 10 saham biasa. Perseroan adalah satu-satunya pemegang saham dari 100% modal yang ditempatkan dan disetor Knightley Business.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Knightley Business untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -

Aset Tidak Lancar 334.877 369.311

Total Aset 334.877 369.311

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 9.356 -

Liabilitas Jangka Panjang 672.244 652.447

Total Liabilitas 681.600 652.447

Ekuitas (346.723) (283.116)

Total Liabilitas dan Ekuitas 334.877 369.331

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha 19.798 31.407

Laba (Rugi) Neto 63.607 33.141

Laba (Rugi) Komprehensif 63.607 33.141

Knightley Business mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

a. Knightley Seamgas Pte. Ltd. (“Knightley Seamgas”)

Keterangan Singkat

Knightley Seamgas merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Singapura dan terdaftar sebagai perusahaan pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200715738K.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Knightley Seamgas adalah eksplorasi gas alam.


Susunan anggota Direksi Knightley Seamgas saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Andrew Christopher Beckham Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Knightley Seamgas memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$169.626,00 yang terdiri dari 169.626 saham biasa. Knightley Business adalah satu-satunya pemegang saham dari 100% modal yang ditempatkan dan disetor Knightley Seamgas.




161

Berikut adalah ikhtisar data keuangan Knightley Seamgas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar -


Total Aset 294.631 294.631

LIABILITAS




Ekuitas 130.373 130.373


Knightley Seamgas mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

A.1. PT Seamgas Indonesia (”SI”)

Keterangan Singkat

SI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. SI didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian No. 34, tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-20510.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 23 April 2008. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2009, Tambahan No. 24775.

Berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham PT Seamgas Indonesia No. 73 tanggal 14 Juli 2015 (“Akta 73/3015”) yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, SI diputuskan untuk dibubarkan (likuidasi) dan menunjuk serta mengangkat Direksi Seamgas sebagai likuidator untuk melaksanakan dan menyelesaikan tindakan pemberesan terhadap Seamgas sehubungan dengan dibubarkannya Seamgas.

Akta 73/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-0105840 tanggal 27 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3534588.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015. Akta 73/2015 juga telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 15 Juli 2015 dan Harian terbit tanggal 15 Juli 2015.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SI, maksud dan tujuan SI adalah bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum.


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkini dari SI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 111 tanggal 9 Desember 2011 (“Akta 111/2011”), yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-13251 tanggal 18 April 2012 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033300.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 April 2012, yaitu sebagai berikut:

Komisaris Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris : Raden Eddie Juniantor Subari Direksi



162

Direktur Utama : Kenneth Patrick Farrell Direktur : Andrew Christopher Beckham

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 111/2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 9.434 per saham

Saham Rupiah %

Modal Dasar 1.000.000 9.434.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

Knightley Seamgas 125.000 1.179.250.000 50,00

Knightley Business Resources 125.000 1.179.250.000 50,00

(A) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250.000 2.358.500.000 100,00

(B) Saham dalam Portepel (C) 750.000 (D) 7.075.500.000


Berikut adalah ikhtisar data keuangan SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET



Total Aset 75.469 74.498

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 518.906 518.906

Liabilitas Jangka Panjang 3.624.424 3.624.424


Ekuitas (4.067.861) (4.068.832)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (6.695) -

Laba (Rugi) Neto (6.695) -

Laba (Rugi) Komprehensif (6.695) -

e Bumi Capital Pte. Ltd. ("Bumi Capital")

Keterangan Singkat

Bumi Capital, merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 3 Maret 2008 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200804179N berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bumi Capital adalah pengadaan investasi.


Susunan Direksi Bumi Capital saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Andrew Christopher Beckham Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod



163

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Bumi Capital pada tahun 2014 memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$1.00 yang terdiri dari 1 saham biasa. Perseroan adalah pemegang saham 100% modal yang ditempatkan dan disetor Bumi Capital.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan Bumi Capital untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 370.500.000 362.964.539

LIABILITAS




Ekuitas (795.345) (782.054)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha 13.291 (2.542.813)

Laba (Rugi) Neto 13.291 (2.542.813)

Laba (Rugi) Komprehensif 13.291 (2.542.813)

f Bumi Investment Pte.Ltd ("Bumi Investment")

Keterangan Singkat

Bumi Investment merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 13 September 2010 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No.201019399E berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bumi Investment bergerak dalam bidang pengadaan investasi.


Susunan Direksi Bumi Investment saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Andrew Christopher Beckham Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod

Struktur Permodalan

Perseroan adalah satu-satunya pemegang saham dari 100% modal yang ditempatkan dan disetor oleh Bumi Investment.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan Bumi Investment untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015



164


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 854.471.528 828.392.554

LIABILITAS




Ekuitas (255.431) (237.590)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (17.841) -

Laba (Rugi) Neto (17.841) -

Laba (Rugi) Komprehensif (17.841) -

g Ebury International Pte.Ltd ("Ebury")

Keterangan Singkat

Ebury merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 201017945M berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Ebury bergerak dalam bidang pengadaan investasi dan penyediaan layanan jasa bantuan usaha.


Susunan Direksi Ebury pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Sanjeev Gupta Direktur : Raden Eddie Junianto Subari

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Ebury pada tahun 2014 memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$2.00 yang terdiri dari 2 saham biasa. Perseroan adalah pemegang saham 100% modal yang ditempatkan dan disetor Ebury.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Ebury untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 1,53 1,53


Total Aset 1,53 1,53

LIABILITAS




Ekuitas (218.357) (208.509)

Total Liabilitas dan Ekuitas 1,53 1,53

LAPORAN LABA RUGI



165

(dalam AS$)


2016 2015

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha 9,848 587

Laba (Rugi) Neto 9,848 587

Laba (Rugi) Komprehensif 9,848 587

h Bumi Netherlands B.V. ("Bumi Netherlands")

Keterangan Singkat

Bumi Netherlands merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Belanda dan terdaftar sebagai perusahaan pada tanggal dengan 3 November 2009 tercatat pada Daftar Perdagangan No. 34363550.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bumi Netherlands bergerak dalam bidang investasi.


Pengurus terakhir Bumi Netherlands adalah Amicorp Netherlands B.V.

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Bumi Netherlands memiliki modal dasar sebanyak EUR100.000 yang terdiri dari 100.000 saham biasa dengan nilai nominal EUR1 per saham. Perseroan adalah pemegang saham 100% modal yang ditempatkan dan disetor.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Bumi Netherlands untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 1.326.963.623 1.244.988.681

LIABILITAS




Ekuitas 119.535 312.980

Total Liabilitas dan Ekuitas 1.326.963.632 1.244.988.681

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha 193.446 (1.565.344)

Laba (Rugi) Neto 193.446 (1.565.344)


i Kalimantan Coal Ltd ("KCL")

Keterangan Singkat

KCL merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Mauritius.

Kegiatan Usaha



166

Kegiatan usaha KCL bergerak dalam bidang investasi.


Susunan Direksi KCL adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Helen Suzanne Gujadhur Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Boopendradas Sungker

Struktur Permodalan

Susunan permodalan KCL pada tahun 2014 memiliki jumlah modal yang terdiri dari 155.500.001 saham biasa dengan nilai nominal saham AS$1 per saham. Perseroan memiliki 99.99% saham dari modal KCL.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 1 1


Total Aset 622.692.472 622.692.473

LIABILITAS




Ekuitas 622.551.672 622.553.574


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (1.903) (1.584)

Laba (Rugi) Neto (1.903) (1.584)

Laba (Rugi) Komprehensif (1.903) (1.584)

j Gallo Oil (JERSEY) LTD. ("Gallo")

Keterangan Singkat

Gallo merupakan suatu badan hukum didirikan secara sah dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 70451 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Kepulauan Jersey.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Gallo meliputi bidang eksplorasi, pengembangan, produksi, penyimpanan, dan transportasi minyak mentah dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kepulauan Jersey.


Susunan Direksi Gallo saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Raden Eddie Junianto Subari Direktur : Sulaiman Zuhdi Pane

Struktur Permodalan



167

Susunan permodalan Gallo memiliki modal dasar sebanyak 50.000.000 saham biasa dengan nilai nominal AS$1 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Gallo adalah sebesar 37.000.000 yang telah disetor penuh saham biasa dengan nilai nominal AS$1 per saham. Perseroan adalah pemegang saham 100% dari Gallo.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Gallo untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 462.357 13.558

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek - 1.588.153



Ekuitas (151.178.874) (149.364.339)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (1.814.534) 121.288.849

Laba (Rugi) Neto (1.814.534) 121.288.849

Laba (Rugi) Komprehensif (1.814.534) 121.288.849

k PT Sitrade Coal (“SC”)

Keterangan Singkat SC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. SC didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 6, tanggal 22 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, MKn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-23545 HT.01.01.TH.2005, tanggal 24 Agustus 2005. Anggaran Dasar SC telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar SC adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 24 Februari 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, MKn,sebagai Notaris pengganti Sutjipto, SH, MKn,Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham AHU-17174.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SC, maksud dan tujuan SC adalah bergerak di bidang pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 3 Mei 2011, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan No. AHU-AH.01.10-19441 tanggal 23 Juni 2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham

Saham Rupiah %

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000



168

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

Perseroan 5.454 5.454.000.000 99,99

LC 1 1.000.000 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.455 5.455.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 4.545 4.545.000.000


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari SC sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Dicky Zulkarnaen Direksi Direktur : Nugroho Damardono


Berikut adalah ikhtisar data keuangan SC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dimana tahun 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 18.487 4.213.111


Total Aset 392.426.489 363.962.378

LIABILITAS




Ekuitas (7.563.156) (36.027.266)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha 28.456.667 1.999.181

Laba (Rugi) Neto 28.456.667 1.999.181

Laba (Rugi) Komprehensif 28.456.667 1.999.181

Peningkatan pada Laba Neto tahun 2016 disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan lain-lain menjadi sebesar AS$29,7juta pada tahun 2016.

l PT Lumbung Capital (“LC”)

Keterangan Singkat

LC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.LC didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 114, tanggal 29 November 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10067.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 31 Maret 2009.

Anggaran Dasar LC telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar LC adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 52, tanggal 25 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-49762.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 14 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, No. AHU-0067341.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009..



169

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar LC, maksud dan tujuan LC adalah bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, real estate, perindustrian, percetakan, pertambangan, jasa dan angkutan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari LC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 110 tanggal 23 Juni 2016 (“Akta 110/2016”), yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang mana Akta 110/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0060836 tanggal 24 Juni 2016 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078587.AH.01.11.Tahun 216 tanggal 24 Juni 2016 tanggal 24 Juni 2016, yaitu sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Saptari Hoedaja Direktur : Raden Eddie Junianto Subari Direktur : Dicky Zulkarnaen Komisaris Komisaris : Omar Luthfi Anwar

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 178, tanggal 29 April 2011, dibuat oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana disetujui Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-19980.Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam LC adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 2.000 2.000.000.000


Perseroan 499 499.000.000 99,80

CPS 1 1.000.000 0,20

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 500.000.000 100,00



Berikut adalah ikhtisar data keuangan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dimana tahun 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 658.580.150 270.580.150

Aset Tidak Lancar 1.516.542.088.203 1.516.542.088.203

Total Aset 1.517.200.668.353 1.516.812.668.353

LIABILITAS


Liabilitas Jangka Panjang 1.917.003.888.806 1.916.901.888.806

Total Liabilitas 1.917.003.888.806 1.917.027.598.806

Ekuitas (399.928.930.453) (400.214.930.453)

Total Liabilitas dan Ekuitas 1.517.200.668.353 1.516.812.668.353

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (114.000.000) (95.202.046.549)



170

(dalam Rp)


2016 2015

Laba (Rugi) Neto (114.000.000) (95.202.046.549)

Laba (Rugi) Komprehensif (114.000.000) (95.202.046.549)

Penurunan signifikan pada Rugi Neto LC di tahun 2016 disebabkan oleh tidak adanya pencatatan penurunan nilai, dimana pada tahun 2015 terdapat pencatatan penurunan nilai sebesar Rp95miliar.

LC mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

a. PT Citra Jaya Nurcahya (“CJN”)

Keterangan Singkat

CJN suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. CJN didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 12, tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Novita Puspitarini S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05025.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011.

Anggaran dasar CJN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimanya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 154 tanggal 26 Mei 2014 (“Akta 154/2014”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 154/2014 telah memperoleh persetujuan Menkumham No. AHU-03270.40.20.2014 tanggal 30 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, No. AHU-03270.40.20.2014 tanggal 30 Mei 2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar CJN, maksud dan tujuan CJN adalah bergerak di bidang jasa, perdagangan dan pengangkutan darat.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari CJN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta 154/2014, yaitu sebagai berikut:

Direksi Direktur : Raden Eddie Junianto Subari

Komisaris Komisaris : Saptari Hoedaja

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 154/2014, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam CJN adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 4.000.000 2.000.000.000.000


LC 1.030.099 515.049.500.000 99,95

Setiawan Ichlas 425 212.500.000 0,04

Andry 75 37.500.000 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.030.599 515.299.500.000 100,00

Saham dalam Portepel 2.969.401 1.484.700.500.000


Berikut adalah ikhtisar data keuangan CJN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.



171

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 2.856.600 44.269.800


Total Aset 2.856.600 44.269.800

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek - 49.733.200

Liabilitas Jangka Panjang - 38.680.000

Total Liabilitas - 88.413.200

Ekuitas 2.856.600 (44.143.400)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (103.000.000) -

Laba (Rugi) Neto (103.000.000) -

Laba (Rugi) Komprehensif (103.000.000) -

m PT MBH Minera Resource (“MBH Minera”)

Keterangan Singkat

MBH Minera suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur. MBH Minera didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1, tanggal 3 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Beni Aguselyanto,SH, Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14990.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 27 Maret 2008.

Anggaran Dasar MBH Minera telah mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 153 tanggal 26 mei 2014 (“Akta 153/2014”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusaannya No. AHU-03269.40.20.2014 tanggal 30 Mei 2014 dan telah didaftarkan dapat Daftar Perseroan No. AHU-03269.40.20.2014 tanggal 30 Mei 2016.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MBH Minera, maksud dan tujuan MBH Minera adalah bergerak di bidang perdagangan, kontraktor, industri, percetakan, pengangkutan, jasa, agen, perumahan, pertambangan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari MBH Minera adalah berdasarkan Akta 153/2014, yaitu sebagai berikut:



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 153/2014 struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam MBH Minera adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 6.200.000 3.100.000.000.000




172


Saham Rupiah %

LC 1.585.713 792.856.500.000 99,968

Noviawan Triady Palebangan 450 225.000.000 0,028

Halim Baijuri 50 25.000.000 0,003


Saham dalam Portepel 1.500 2.306.893.500.000

Perizinan Terkait Kegiatan Usaha

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 239/KPTS/TAMBEN/2010 yang diperoleh pada tanggal 20 Juli 2011 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Muaradua dan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas area konsesi 9.393 hektar berlaku sampai 20 Juli 2025.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan MBH Minera untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 65.138.400 128.654.900


Total Aset 65.138.400 128.654.900

LIABILITAS




Ekuitas 65.138.400 18.138.400


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (103.000.000) -

Laba (Rugi) Neto (103.000.000) -


n PT Bintan Minera Resource (“BMR”)

Keterangan Singkat

BMR suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. BMR didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18, tanggal 23 November 2006, yang dibuat dihadapan Mita Damayanti SH, MKn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W29-00517 HT.01.01-TH.2006, tanggal 15 Desember 2006.

Anggaran Dasar BMR telah mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 27 Januari 2014 (“Akta 42/2014”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-13566.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 15 April 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, No. AHU-00293998.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 15 April 2015.

Kegiatan Usaha



173

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BMR, maksud dan tujuan BMR adalah bergerak di bidang perdagangan, kontraktor, industri, percetakan, pengangkutan, jasa, agen, perumahan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari BMR adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta 42/2014, yaitu sebagai berikut:



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 42/2014, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam BMR adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 4.800.000 2.400.000.000.000


LC 1.216.405 608.202.500.000 99,96

PT Surya Niaga Kencana 499 249.500.000 0,04

Sargato 1 500.000 0,00




Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Ogan Komering Ulu Selatan No. 16/KPTS/TAMBEN/2009 yang diperoleh pada tanggal 6 Desember 2009 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Buai Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas area konsesi 13.673 hektar.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan BMR untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015

LAPORAN POSISI KEUANGAN ASET

Aset Lancar 56.242.250 97.655.450


Total Aset 56.242.250 97.655.450

LIABILITAS




Ekuitas 56.242.250 9.242.250


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (103.000.000) -

Laba (Rugi) Neto (103.000.000) -


o PT Bumi Resources Minerals Tbk ("BRMS")

Keterangan Singkat



174

BRMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. BRMS didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Syafrudin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-29705 HT.01.01.TH.2003, tanggal 22 Desember 2003. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 23 tanggal 19 Maret 2004, Tambahan No. 2878.

Anggaran Dasar BRMS telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BRMS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110, tanggal 15 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang merubah dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0988247 tanggal 16 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3593466.AH.01.11 tanggal 16 Desember 2015.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BRMS, maksud dan tujuan BRMS adalah bergerak di bidang pertambangan baik langsung maupun melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan labang tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan bijih, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan bijih dan logam, melakukan kegiatan pasca tambang, serta melakukan kegiatan jasa Penunjang kegiatan pertambangan.


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari BRMS saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BRMS No. 34 tanggal 7 September 2015 (“Akta 34/2015”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0962849 tanggal 8 September 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3551182.AH.01.11 tanggal 8 September 2015, yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris Independen : Gories Mere

Direksi

Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy Direktur Independen : Febriansyah Marzuki

Struktur Permodalan

Struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham BRMS saat ini adalah sebagai berikut:


Modal Dasar – Nominal Rp 625 56.000.000.000 35.000.000.000.000

Modal ditempatkan dan disetor penuh 25.570.150.644 15.981.344.152.500

PT Bumi Resources Tbk 22.270.147.400 13.918.842.125.000 87.09%

PT Prudential Life Assurance 1.904.670.400 1.190.419.000.000 7,45%

Masyarakat* 1.395.332.844 872.083.027.500 5,46%

Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh 25.570.150.644 15.981.344.152.500 100,00%

* Para pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%, kecuali pemegang saham pendiri



175


BRM telah memperoleh SIUP Besar No: 4020/24.IPB.7/31.74/-1.824.27/E/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berlaku sampai dengan 7 April 2021.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan BRMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Y. Santosa & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 3.932.816 8.719.658


Total Aset 1.075.595.267 1.992.826.319

LIABILITAS




Ekuitas 883.191.225 1.198.379.260



LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 2.172.429 12.506.538

Laba (Rugi) Usaha (3.008.576) (1.383.561)

Laba (Rugi) Neto (458.998.886) (61.292.378)

Laba (Rugi) Komprehensif (458.995.353) (63.384.679)

Total aset BRMS pada tahun 2016 mengalami penurunan signifikan sebesar 46% dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar 55% dan pengalihan seluruh kepemilikan investasi PT Multi Daerah Bersaing dalam PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional pada tanggal 2 November 2016. Penurunan signifikan aset lancar terjadi karena simpanan kas di bank menurun sebesar 170% dan adanya penyelesaian piutang Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Sebesar AS$924ribu.

Meningkatnya kerugian BRMS sebesar 649% tahun 2016 disebabkan terutama oleh penurunan signifikan sebesar 476% pada pendapatan yang merupakan jasa penasehat pemasaran yang dilakukan oleh BRMS sendiri maupun entitas anak dan penurunan nilai aset sebesar AS$660juta (diklasifikasikan sebagai beban lain-lain) akibat pengalihan investasi dalam PT Newmont Nusa Tenggara.

BRMS mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Status Kepemilikan Kedudukan Kegiatan

Usaha Utama

Kepemilikan secara Langsung (Direct Ownership)

A International Minerals Company, LLC Operasional 100,00% Delaware, Amerika Serikat


B Bumi Resources Japan Company Limited Operasional 100,00% Jepang/Japan Jasa

Pemasaran

C Calipso Investment Pte. Ltd. Operasional 99,99% Singapura Special

Purpose Entity

D Lemington Investments Pte. Ltd. Operasional 99,99% Singapura Special

Purpose Entity

E PT Multi Capital Operasional 99,90% Jakarta,

Indonesia Trading



176

No Nama Perusahaan Status Kepemilikan Kedudukan Kegiatan

Usaha Utama

Kepemilikan secara Langsung (Direct Ownership)

F PT Citra Palu Minerals Operasional 96,97% Palu,

Indonesia Pertambangan

Emas

G PT Sarkea Prima Minerals Operasional 20,00% Aceh,


Kepemilikan Secara Tidak Langsung melalui anak perusahaan/(Indirect Ownership)

A.1 PT Gorontalo Minerals Operasional 80,00% Sulawesi, Indonesia

Pertambangan Emas

C.1 PT Sarkea Prima Minerals Operasional 80,00% Aceh,


C.2 Herald Resources Pty Ltd. Operasional 99,99% Australia Pertambangan

Coal Seam Gas

C.2.1 Gain & Win Pte. Ltd. Operasional 100,00% Singapura Special

Purpose Entity

C.2.1.1 PT Dairi Prima Mineral Operasional 80,00% Sumatera, Indonesia

Pertambangan Timah dan

Seng

E.1 PT Multi Daerah Bersaing Operasional 75,00% Jakarta,

Indonesia Investasi

a. International Minerals Company LLC (”IMC”)

Keterangan Singkat IMC merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha IMC adalah Investasi.


Susunan Pengurus IMC saat ini adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Saptari Hoedaja Bendahara : Eddie Junianto Subari Sekretaris : Yanti Sinoga

Struktur Permodalan

BRMS adalah pemegang saham dari 100% modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian yang dimiliki IMC.


Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting IMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Ribuan AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 143.111 111.359


Total Aset 83.031.918 81.878.252

LIABILITAS






177

Kepentingan Nonpengendali (1.244.165) 1.260.497)

Ekuitas (43.918.103) (43.960.853)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Bruto - -

Laba (Rugi) Usaha (1.974) (4.048.910)

Laba (Rugi) Neto (1.974) (3.658.263)


IMC mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

A.1. PT Gorontalo Minerals ("GM”)

Keterangan Singkat

GM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. GM didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 6 Februari 1998, yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-757.HT.01.01.TH98, tanggal 11 Februari 1998. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 58 tanggal 21 Juli 1998, Tambahan No.58.

Anggaran Dasar GM telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar GM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 271, tanggal 15 Agustus 2008 (“Akta 271/2008”), yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-24239.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 3 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031144.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar GM, ruang lingkup kegiatan GM adalah bergerak di bidang pertambangan.


Susunan Dewan Direksi dan Komisaris terkini dari GM sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Iwan Dharma Setiawan Komisaris : Saptari Hoedaja Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris : Rilowidadi Sardadi Komisaris : Fuad Hasan Masyhur

Direksi

Presiden Direktur : Suseno Kramadibrata Direktur : Kenneth Patrick Farrell Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Adika Nuraga Bakrie Direktur : Bronto Sutopo

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 271/2014, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GM saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal AS$1 per saham

Saham Rupiah %



178

Modal Dasar 1.000.000 8.600.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

IMC 200.000 1.720.000.000 80,00

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 50.000 430.000.000 20,00



Perizinan Terkait Kegiatan Usaha GM telah menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Febuari 1998. Berdasarkan Surat GM No. 072.a/GM-EXT/VI-2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Permohonan Memasuki Tahapan Konstruksi GM, Surat GM No. 029/GM-EXT/VIIII-14 tanggal 12 Agustus 2014 kepada Direktur Jenderal Minerba, GM telah mengajukan peningkatan ke tahap konstruksi sehubungan dengan izin studi kelayakan.


Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan GM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dimana tahun 2015 diaudit oleh Y.Santosa & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 207.672 152.267


Total Aset 83.031.919 81.878.252

LIABILITAS




Ekuitas (6.220.828) (6.281.885)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Neto - (1.953.237)


b. Bumi Resources Japan Company Limited (”BRJ”)

Keterangan Singkat

BRJ merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Jepang.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BRJ adalah jasa pemasaran produk pertambangan, dimana BRJ melakukan aktivitas penasehat pemasaran dan jasa lainnya untuk membantu klien memasarkan produknya. Pada tanggal 1 September 2010, BRJ menandatangani Perjanjian Marketing Advisory dengan Mitsubishi Corporation, dimana BRJ setuju untuk melakukan aktivitas penasehat pemasaran untuk membantu Mitsubishi memasarkan batubara. Pada tanggal 29 Juni 2014, BRJ menandatangani Perjanjian Marketing Advisory dengan PT Petromine Energy Trading yang berlaku hingga tahun 2020.


Susunan anggota Direksi BRJ pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Saptari Hoedaja



179

Direktur : Takao Ojiro

Struktur Permodalan

Susunan permodalan BRJ pada tahun 2014 terdiri atas modal ditempatkan dan modal disetor yaitu sejumlah JP¥2.000.000 terdiri dari 200 saham biasa dimana BRMS adalah pemegang saham 100% modal yang ditempatkan dan disetor BRJ.


Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BRJ untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 62.115 8.253.231

Aset Tidak Lancar 1.409 48.981.513

Total Aset 63.524 57.234.744

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 300 2.944.013


Total Liabilitas 300 2.944.013

Ekuitas 63.223 54.290.731

Total Liabilitas dan Ekuitas 63.523 57.234.744

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 1.172.429 12.506.538

Laba (Rugi) Bruto 1.019.338 12.108.400

Laba (Rugi) Usaha 1.019.338 12.108.400

Laba (Rugi) Neto 1.564.221 9.606.110

c. Calipso Investment Pte. Ltd. (”Calipso”)

Keterangan Singkat

Calipso, merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 12 Oktober 2007 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No.200719013N berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Calipso meliputi bidang pengadaan investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Singapura.


Susunan anggota Direksi Calipso saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod Direktur : Andrew Christopher Beckham Sekretaris : Andy Pe Yong Woon

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Calipso pada tahun 2014 memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$100.001 yang terdiri dari 100.001 saham biasa. Pemegang saham Calipso adalah: Perseroan dan BRMs yang masing-masing memiliki 1 saham biasa atau kurang lebih 0,01% dan 100.000 saham biasa atau kurang lebih 99,99% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dari Calipso.




180

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Calipso untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 261.774 10.317


Total Aset 533.961.053 540.004.727

LIABILITAS




Ekuitas (222.861.742) (219.811.501)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -


Laba (Rugi) Usaha (120.627) (15.648)

Laba (Rugi) Neto (3.197.130) (38.095.576)

Calipso mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

C.1. PT Sarkea Prima Minerals (”SPM”)

Keterangan Singkat

SPM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang. SPM didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 261, tanggal 29 November 2010, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59498.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SPM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18, tanggal 3 November 2011, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54381.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 8 November 2011.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SPM, maksud dan tujuan SPM adalah bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan besar.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari SPM adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris : Raden Eddie Junianto Subari Direksi Direktur Utama : Kenneth Patrick Farrell Direktur : Evan William Ball Direktur : Junjungan Harahap

Struktur Permodalan



181

Berdasarkan Akta Pendirian SPM, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dala SPM adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 25.000 25.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - Calipso Investment Pte. Ltd. 5.000 5.000.000.000 80,00 - BRMS 1.250 1.250.000.000 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

6.250 6.250.000.000 100,00

Saham dalam portepel 18.750 18.750.000.000


Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan SPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 465.168 453.063

LIABILITAS




Ekuitas 445.817 434.215


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Bruto (11.602) (22.342)

Laba (Rugi) Usaha (11.602) (22.342)

Laba (Rugi) Neto (11.602) (22.342)

C.2. Herald Resources Pte. Ltd. ("Herald”)

Keterangan Singkat Herald (dahulu Herald Resources Limited) merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara bagian New South Wales dan Persemakmuran Australia (”Australia”) pada tanggal 3 Februari 1948 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. ACN 008 672 071.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Herald saat ini adalah investasi.


Susunan anggota Direksi Herald saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy Direktur : Lynton Murray Mccreey

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Herald terdiri dari 211.676.803 saham biasa dengan nilai nominal AUD1,00 per saham, dimana pada tahun 2014 Calipso memiliki 100% dari



182

seluruh saham yang dikeluarkan Herald Resources berjumlah 211.676.803 saham dan sudah disetor penuh.


Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Herald untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 259.176 43.734

Aset Tidak Lancar 187.143 264.747.071

Total Aset 187.402.927 264.790.805

LIABILITAS




Ekuitas 106.938.630 149.533.143


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 21

Laba (Rugi) Usaha (106.968) 13.679.316

Laba (Rugi) Neto (3.234.951) 13.679.316

Laba (Rugi) Komprehensif (3.341.919) 13.652.113

Laba dari Herald sebagian besar berasal dari keuntungan dari pertukaran mata uang asing. Penurunan sebesar 657% di tahun 2016 dari keuntungan pertukaran mata asing disebabkan karena revaluasi jumlah pinjaman kepada Gain & Win. Pinjaman tersebut didenominasikan dalam AU$ di Herald dan AS$ di Gain & Win. Selama tahun 2016 AU$ melemah terhadap AS$, sehingga menyebabkan kenaikan dalam pinjaman yang didenominasikan dalam AU$.

Herald mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

C.2.1. Gain & Win Pte. Ltd. (”GW”)

Keterangan Singkat

GW merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 10 Mei 2005 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200506369M.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GW saat ini adalah investment holding.


Susunan anggota Direksi GW saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Baey Cheng Song Direktur : Fuad Helmi Sekretaris : Lynn Wan Tiew Leng

Struktur Permodalan

Susunan permodalan GW adalah sebesar SGD 100,00, yang terbagi atas 100 saham biasa dengan nilai nominal SGD1,00 per saham. Herald Resorces Pty



183

Ltd adalah satu-satunya pemegang saham dari 100% modal yang ditempatkan dan disetor GW.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan GW untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 256.617 -


Total Aset 171.531.401 116.906.609

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 2.779.079 -



Ekuitas 360.114 76


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -



Laba (Rugi) Neto - -

C.2.1.1. PT Dairi Prima Mineral ("DPM”)

Keterangan Singkat

DPM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. DPM didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian No. 51, tanggal 9 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Muhammad Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-921 HT.01.01.Th.98, tanggal 16 Februari 1998, dan telah didaftarkan di KDP Jakarta Selatan No. 760/BH.09.03/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 43 tanggal 31 Mei 2005, Tambahan No. 5552.

Anggaran Dasar DPM telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar DPM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 180 tanggal 25 Juni 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar DPM yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sulami Mustafa, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-79696.AH.01.02.Tahun 2008 ("Akta 4/2008"), maksud dan tujuan DPM adalah bergerak di bidang bidang pertambangan mineral di wilayah Kontrak Karya yang disetujui Pemerintah Republik Indonesia.


Susunan Dewan Direksi dan Komisaris terkini dari DPM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 9 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta



184

Utara yang diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0108130Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149794.AH.01.11Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut:

Komisaris Komisaris Utama : Eko Martias DH. P Komisaris : Kenneth Patrick Farell Direksi Presiden Direktur : Suseno Kramadbrata Direktur : Adhika Andrayuda Bakrie Direktur : Junjungan Harahap Direktur : Iwan Dharma Setiawan

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam DPM adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp9.444 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 400.000 3.777.600.000


- Gain & Win Pte. Ltd. 80.000 755.520.000 80,00

- PT Aneka Tambang Tbk 20.000 188.880.000 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

100.000 944.400.000 100,00

Saham dalam portepel 300.000 2.833.200.000

Perizinan terkait Usaha

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 275.K/30/DJB/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Perpanjangan VI Tahap Kegiatan Konstruksi Wilayah Kontrak Karya DPM untuk seluas 27.420 Ha, yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan DPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 289.385 29.973


Total Aset 171.531.401 174.760.786

LIABILITAS




Ekuitas 440.038 98.992


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Neto - (10.024.997)

Laba (Rugi) Komprehensif - (9.874.533)



185

d. Lemington Investments Pte. Ltd. ("Lemington")

Keterangan Singkat

Lemington, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Singapura, berkedudukan di Singapura. Lemington didirikan di Singapura pada tanggal 9 Maret 2009 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200904127M.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Lemington meliputi usaha di bidang pengadaan investasi dan penyediaan layanan jasa bantuan usaha.


Susunan anggota Direksi Lemington saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod Direktur : Andrew Christopher Beckham Sekretaris : Stella Pe Peck Luan

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Lemington pada tahun 2014 memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak AS$100.002,00 yang terdiri dari 100.002 saham biasa. Pemegang saham Lemington adalah: Perseroan yang memiliki 2 saham biasa atau kurang lebih 0,002% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dari Lemington dan BRMS memiliki 100.000 saham biasa atau kurang lebih 99,98% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dari Lemington.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Lemington untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 2.614.702 2.614.702

LIABILITAS




Ekuitas (170.367.178) (170.350.583)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Neto (16.594) (8.582.704)

Laba (Rugi) Komprehensif (16.594) (8.582.704)

e. PT Multi Capital (”MC”)

Keterangan Singkat

MC adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. MC



186

didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian No. 115, tanggal 29 November 2008, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07565.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 16 Maret 2009.

Anggaran Dasar MC telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar MC adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 23 Februari 2010 (“Akta 31/2010”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. No. AHU-10076.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 dan telah didaftarkan dapat Daftar Perseroan No. AHU-0014871.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MC, maksud dan tujuan MC adalah bergerak di bidang bidang perdagangan, pembangunan real estate, perindustrian, percetakan, pertambangan, jasa dan angkutan.


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 13 Oktober 2016 (“Akta 37/2016”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yaitu sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Saptari Hoedaja Direksi Direktur : Raden Eddie Junianto Subari

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 31/2010, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam MC adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 2.000.000 2.000.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

GR 499 499.000.000 0,09

Andy Widya Susatyo 1 1.000.000 0,0001

BRMS 499.500 499.500.000.000 99,9




MC telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 03939-04/PKP/ 1.824.271 pada tanggal 14 November 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2017 yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.Ikhtisar Data KeuanganBerikut ini adalah ikhtisar data keuangan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET


Aset Tidak Lancar 287.951.782 1.209.494.019

Total Aset 287.970.946 1.209.507.618

LIABILITAS





187


2016 2015


Ekuitas (925.015.232) (352.868.568)

Total Liabilitas dan Ekuitas 287.970.946 1.209.507.618

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Neto (572.146.664) (72.971.402)


MC mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

E.1. PT Multi Daerah Bersaing ("MDB”)

Keterangan Singkat

MDB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. MDB didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Patricia Bunandi Panggabean, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37220.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 3 Agustus 2009.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MDB, maksud dan tujuan MDB adalah bergerak di bidang pertambangan, jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian dan pengangkutan.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris terkini dari MDB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 163 tanggal 26 Oktober 2016 (“Akta 163/2016”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0094067 tanggal 28 Oktober 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128411.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, sebagai berikut:

Komisaris Komisaris Utama : Eddie Junianto Subari Komisaris : Andy Handianto Komisaris : Bambang Irawan Hendradi Komisaris : Arasy Mukhan Komisaris : Omar Luthfi Anwar Komisaris : Nurdin Noer Komisaris : R.A. Sri Dharmayanti Direksi Direktur Utama : Yoseph Anastasius Didik Cahyanto Direktur : Marjan Qamar Direktur : M. Ikhsan Gemala Putra Direktur : Kenneth Patrick Farrell Direktur : Rasyidi Mukhtar Direktur : Fuad Helmy Direktur : Muhammad Sulthon

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian MDB, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam MDB adalah sebagai berikut:




188

Saham Rupiah %

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

MC 1.875 1.875.000.000 75,00

DMB 625 625.000.000 25,00



Perizinan Terkait Kegiatan Usaha MDB telah memperoleh SIUP Menengah No. 68/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/2015 pada tanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kanto Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku sampai dengan 21 Februari 2018.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan MDB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa & Rekan.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET


Aset Tidak Lancar 240.601.782 1.162.144.019

Total Aset 240.620.869 1.162.157.511

LIABILITAS




Ekuitas (971.426.894) (398.938.324)

Total Liabilitas dan Ekuitas 240.620.869 1.162.157.511

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (629.371.342) (66.949.808)

Laba (Rugi) Neto (572.488.570) (40.626.535)


f. PT Citra Palu Minerals (”CPM”)

Keterangan Singkat

CPM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. CPM didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23, tanggal 11 April 1997, yang dibuat dihadapan Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3005.HT.01.01.TH97, tanggal 24 April 1997. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 52 tanggal 1 Juli 1997, Tambahan No. 2556.

Anggaran Dasar CPM telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar CPM adalah sebagaimana tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109, tanggal 29 Januari 2010 (“Akta 109/2010”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan oleh Menkumham No. AHU-07730.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 12 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011534.AH.01.09 tanggal 12 Februari 2010.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar CPM maksud dan tujuan CPM adalah bergerak di bidang pertambangan.



189


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari CPM sebagai berikut:

Komisaris Presiden Komisaris : Saptari Hoedaja Komisaris : Suryo Bambang Sulisto Komisaris : Fuad Hasan Masyhur Komisaris : Febriansyah Marzuki Direksi Presiden Direktur : Suseno Kramadibrata Direktur : Raden Edie Junianto Subari Direktur : Kenneth Patrick Farrell Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie

Struktur Permodalan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari CPM berdasarkan Akta 109/2010, adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai

Nominal (Rp)

%

A. Modal Dasar - Saham Seri A 100.000 234.000.000 1,62 - Saham Seri B 1.400.000 14.203.000.000 98,38

Jumlah Modal Dasar 1.500.000 14.437.000.000 100,00

B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A

Perseroan Enecorp Limited

24.999 1

58.497.660 2.340

3,0

0,1

- Saham Seri B BRMS 800.000 8.116.000.000 96,9


Jumlah Saham Dalam Portepel 675.000 6.262.500.000

Perizinan Terkait Kegiatan Usaha CPM telah memperoleh Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No.B.143/Pres/3/1997 tentang persetujuan 68 Kontrak Karya dalam Rangka PMA tanggal 17 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan (i) Surat No. 060/CPM-EXT/XI-16 tanggal 22 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan IV Tahap Studi Kelayakan, (ii) Surat 065/CPM-EXT/XII-16 tanggal 22 Desember 2016 perihal Permohonan Persteujuan Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan, dan (iii) Surat CPM No. 010/CPM-EXT/II-17 tanggal 3 Febuari 2017 perihal Penyampaian Laporan Studi Kelayakan, saat ini CPM masih dalam proses pengurusan perpanjangan IV Tahap Studi Kelayakan.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan CPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 420.569 179.863


Total Aset 24.747.742 23.748.329

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 992.799 10.701.899



Ekuitas (22.565.937) (22.690.834)



190


2016 2015


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - (1.635.585)

Laba (Rugi) Neto - (1.635.585)


p PT Citra Prima Sejati (“CPS”)

Keterangan Singkat

CPS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.CPS didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 83, tanggal 19 September 2008, yang dibuat dihadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87311.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 18 November 2008.

Anggaran Dasar CPS telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran

Dasar CPS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 130

tanggal 15 Februari 2012 (“Akta 130/2012”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn

Notaris di Jakarta Utara. Akta 130/2012 telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah

dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-19776.AH.01.02.Tahun 2012

tanggal 18 April 2012 dan Surat No. AHU-AH.01.10-15309 tanggal 30 April 2012, dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038028.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 April

2012

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar CPS, maksud dan tujuan CPS adalah bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, jasa, dan konsultasi.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari CPS sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Raden Eddie Junianto Subari Direktur : Dicky Zulkarnaen Komisaris Komisaris : Jay Abdullah Alatas

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 130/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam CPS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

Saham Rupiah %


Perseroan 399 399.000.000 99,75

SC 1 1.000.000 0,25


Saham dalam Portepel 600 600.000.000 -




191

Berikut adalah ikhtisar data keuangan CPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dimana tahun 2016 diaudit oleh Kanntor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 796.628.750 260.128.750


Total Aset 495.947.960.984 495.411.460.984

LIABILITAS


Liabilitas Jangka Panjang 1.257.749.040.295 1.257.647.040.295

Total Liabilitas 1.257.861.004.572 1.257.759.004.572

Ekuitas (761.913.043.588) (762.347.543.588)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (115.500.000) (393.950.002.330)

Laba (Rugi) Neto (115.500.000) (393.950.002.330)

Laba (Rugi) Komprehensif (115.500.000) (393.950.002.330)

Penurunan signifikan pada kerugian CPS di tahun 2016 disebabkan oleh adanya beban penurunan lain tahun 2015 sebesar Rp393,9miliar yang tidak terjadi lagi di tahun 2016.

CPS mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

A. PT Mitra Bisnis Harvest ("MBH")

Keterangan Singkat

MBH suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. MBH didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 51, tanggal 24 April 1989, yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2026.HT.01.0o1.TH'90, tanggal 9 April 1990.

Anggaran Dasar MBH telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir

Anggaran Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat

No. 167 tanggal 28 November 2013 (“Akta 167/2013”), dibuat di hadapan Humberg Lie,

S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 167/2013 telah memperoleh persetujuan

Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-66469.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 18

Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0121430.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MBH, maksud dan tujuan MBH adalah bergerak di bidang perdagangan, kontraktor, industri, percetakan, pengangkutan, jasa, agen, perumahan dan pertambangan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari MBH berdasarkan Akta 167/2013, sebagai berikut:




192


Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 167/2013, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam MBH adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 1.200.000 1.200.000.000.000


CPS 320.202 320.202.000.000 99,69

PT Dharma Prima Coal 610 610.000.000 0,019

PT Essa Energi Indonesia 390 390. 000.000 0,12

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 321.202 321.202.000.000 100,00



Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 03/K/IUP-I/XXVII/2009 tanggal 5 Agustus

2009, yang berlaku sampai dengan 5 Agustus 2013. Lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan

di Kode Wilayah OKU-06JNP013, Kecamatan Pengandonan dan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Luas 6.972 Ha.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan MBH untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 67.980.850 98.342.400


Total Aset 67.980.850 98.342.400

LIABILITAS




Ekuitas 67.980.850 20.980.850


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (103.000.000) -

Laba (Rugi) Neto (103.000.000) -


B. PT MBH Mining Resources ("MBH Mining")

Keterangan Singkat

MBH Mining suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. MBH Mining didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 18 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Beni Aguselyanto, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14988.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 27 Maret 2008.



193

Anggaran Dasar MBH Mining telah mengalami perubahan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 169 tanggal 28 November 2013 (“Akta 169/2013”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta 169/2013 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-66467.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121427.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MBH Mining, maksud dan tujuan MBH Mining adalah bergerak di bidang perdagangan, kontraktor, industri, percetakan, pengangkutan, jasa, agen, perumahan dan pertambangan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari MBH Mining berdasarkan Akta 169/2013, sebagai berikut:



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 169/2013, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam MBH Mining adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 2.600.000 1.300.000.000.000


CPS 676.648 338.324.000.000 99,93


PT Essa Energi Mandiri 195 97.500.000 0,03


Saham dalam Portepel 1,922.852 961.426.000.000


Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 598a Tahun 2009 yang diperoleh pada tanggal 12 Agustus 2009 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Tungkal Ilir dan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas area konsesi 11.380 hektar ini telah berakhir berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin No. 540/3341/Tamben/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara dan Keputusan Bupati Banyuasin No. 897/KPTS/TAMBEN/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi.


Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan MBH Mining untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 32.881.200 63.242.750


Total Aset 32.881.200 63.242.750

LIABILITAS




194


2016 2015



Ekuitas 32.881.200 (14.118.800)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (103.000.000) -

Laba (Rugi) Neto (103.000.000) -


C. PT Buana Minera Harvest ("BMH")

Keterangan Singkat

BMH suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. BMH didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 3 November 2006, yang dibuat dihadapan Mita Damayanti,SH, MKn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W29-00647HT.01.01-TH.2007, tanggal 9 April 2007.

Anggaran Dasar BMH telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 168 tanggal 28 November 2013 (“Akta 168/2013”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 168/2013 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-56085 tanggal 24 Desember 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.10-56085 tanggal 24 Desember 2013 dan Surat No. AHU-AH.01.10-56086 tanggal 24 Desember 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124156.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BMH, maksud dan tujuan BMH adalah bergerak di bidang perdagangan, kontraktor, industri, percetakan, pengangkutan, jasa, agen, perumahan dan pertambangan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari BMH berdasarkan Akta 168/2013, sebagai berikut:



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 168/2013, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam BMH adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 4.600.000 2.300.000.000.000


CPS 1.192.632 596.316.000.000 99,95


PT Essa Energi Mandiri 195 97.500.000 0,016





195


Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 04/K/IUP-I/XXVII/2009 tanggal 27 September 2014, yang berlaku sampai dengan 27 September 2014. Lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kode Wilayah OKU-07STP019, Kecamatan Lubuk Batang dan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Luas 9.579 Ha.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan BMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 57.130.400 98.543.600


Total Aset 57.130.400 98.543.600

LIABILITAS




Ekuitas 57.130.400 10.130.400


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (103.000.000) -

Laba (Rugi) Neto (103.000.000) -


q PT Bumi Resources Investment (“BRI”)

Keterangan Singkat

BRI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. BRI didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22, tanggal 8 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat KeputusanNo.AHU-19658.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 18 April 2008.

Anggaran Dasar BRI telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BRI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 120 tanggal 30 November 2009 (“Akta 120/2009”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tanggerang. Akta 120/2009 telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-62349.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, No. AHU-0085400.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BRI, maksud dan tujuan BRI adalah bergerak di bidang jasa, angkutan, perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, pertambangan, peternakan dan konsultan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari BRI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 145 tanggal 24 Februari 2014 (“Akta 145/2014”) dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-18593



196

tanggal 28 Mei 2014, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034423.AH.01.09 tanggal 28 Mei 2014, sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Insinyur Gesang Budiarso Direksi Direktur Utama : Saptari Hoedaja Direktur : Raden Eddie Junianto Subari

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 120/2009, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam BRI adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 190.000 190.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

Perseroan 189.999 189.999.000.000 99,99

CPS 1 1.000.000 0,01


Saham dalam Portepel - -


Berikut adalah ikhtisar data keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET



Total Aset 405.682.846 386.522.910

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 3.800.315 -



Ekuitas (115.874.974) (113.583.190)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (11.957) (24.121)

Laba (Rugi) Neto 1.829.369 (13.189.310)

Laba (Rugi) Komprehensif 1.829.369 (13.189.310)

BRI mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

A. PT Green Resources (“GR”)

Keterangan Singkat

GR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. GR didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15, tanggal 7 April 2008, yang dibuat dihadapan Agus Madjid SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23321.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008.

Anggaran Dasar GR telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar GR adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan



197

Keputusan Pemegang Saham No. 110 tanggal 30 November 2009 (“Akta 110/2009”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) sehubungan dengan modal.

Akta 110/2009 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-02056.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003040.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar GR, maksud dan tujuan GR adalah bergerak di bidang perdagangan, industri, pertambangan, dan jasa.


Susunan Komisaris dan Direksi terkini dari GR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GR No. 67 tanggal 14 Oktober 2016 (“Akta 67/2016”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0090006 tanggal 17 Oktober 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122361.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016, sebagai berikut:

Direksi Direktur : Saptari Hoedaja Komisaris Komisaris : Raden Eddie Junianto Subari

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 110/2009, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GR adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


PT Bakrie Capital Indonesia 950 950.000.000 0,50

BRI 189.050 189.050.000.000 99,50



Perizinan Terkait Kegiatan Usaha GR telah memperoleh SIUP berdasarkan SIUP menengah No. 1839/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2018.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan GR untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 53 65


Total Aset 19.645.331 19.645.408

LIABILITAS






198

Ekuitas 19.625.476 19.625.563


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (7.530) (20)

Laba (Rugi) Neto (7.530) (20)

Laba (Rugi) Komprehensif (7.530) (20)

B. Pendopo Coal Ltd. (”PC”)

Keterangan Singkat

PC, merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tanggal 1 September 2008 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 053799 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Seychelles.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PC adalah investasi.


Susunan anggota Direksi PC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Teo Ai Goon

Struktur Permodalan

Susunan permodalan PC terdiri dari 100.000 saham biasa dengan nilai nominal US$1 per saham, dimana BRI memiliki 89% dari seluruh saham yang dikeluarkan PC berjumlah 89.000 saham dan sudah disetor penuh dan sisanya dimiliki oleh PT DH Energy sebesar 11% saham.

PC mempunyai anak perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

B.1. PT Pendopo Energi Batubara (”PEB”)

Keterangan Singkat

PEB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.PEB didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PEB No. 70, tanggal 8 Juni 1995, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-14687 HT.01.01.Th.95, tanggal 15 November 1995, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/1996, tanggal 10 Januari 1996. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, tanggal 30 April 1996, Tambahan No. 4065.

Anggaran Dasar PEB telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PEB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 84 tanggal 27 April 2012 (“Akta 84/2012”), dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Akta 84/2012 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-31634.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052710.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012.

Kegiatan Usaha



199

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PEB, maksud dan tujuan PEB adalah bergerak di bidang bidang berusaha dalam bidang pertambangan.


Susunan Komisaris dan Direksi terkini dari PEB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 6 Juli 2015 (“Akta 26/2015”) yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 26/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0928425 tanggal 6 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3529079.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, sebagai berikut:

Komisaris Komisaris : Saptari Hoedjaja Direksi Direktur Utama : Wachjudi Martono Direktur : Krisnaraga Syarfuan

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 84/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PEB adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Saham Rupiah %

Modal Dasar 6.000.000 6.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Indah Alam Raya(*)

5.999.400 5.999.400.000 99,99

PT Fajar Harapan Buana 600 600.000 0,01




PEB telah memperoleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 686.K/30/DJB/2011 tanggal 30 Maret 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 325.K/30/DJB/2009 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PEB untuk 17.840 Ha, yang berlaku selama 30 tahun.


Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PEB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 558.933.691 3.447.057.55


Total Aset 88.378.740.249 91.113.034.883

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 12.686.293.492 15.086.652.773



Ekuitas (118.932.473.001) (119.859.777.775)


LAPORAN LABA RUGI



200

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha 927.304.774 (21.960.578.666)

Laba (Rugi) Neto 927.304.774 (21.960.578.666)

Laba (Rugi) Komprehensif 927.304.774 (21.960.578.666)

r PT Kaltim Prima CBM (“Kaltim CBM”)

Keterangan Singkat

Kaltim CBM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Kaltim CBM didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 27 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15458.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 28 Maret 2008, didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0022751.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 17 Juni 2008, Tambahan No. 9130.

Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Kaltim CBM tidak pernah mengalami perubahan.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Kaltim CBM, maksud dan tujuan Kaltim CBM adalah bergerak di bidang usaha pembangunan, pertambangan, jasa, dan pengangkutan.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KP CBM No. 118 tanggal 23 April 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“Akta 118/2013”), telah disampaikan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-18959 tanggal 17 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah agenda AHU-0045458.AH.01.09 tanggal 17 Mei 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KP CBM saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Presiden Komisaris : Omar Luthfi Anwar Komisaris : Bayu Irianto Direksi Presiden Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Raden Eddie Junianto Subari

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 27 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta. Struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Kaltim CBM adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %

Modal Dasar 100 100.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

Perseroan 99 99.000.000 99,00

LC 1 1.000.000 1,00




Berikut adalah ikhtisar data keuangan Kaltim CBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015




201


2016 2015

ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 846.249 846.249

LIABILITAS




Ekuitas (2.949) (2.949)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -



Laba (Rugi) Komprehensif - -

s PT Arutmin CBM ("Arutmin CBM”)

Keterangan Singkat

Arutmin CBM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Arutmin CBM didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13, tanggal 27 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-15457.AH.01.01, tanggal 28 Maret 2008.Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 49 tanggal 17 Juni 2008,Tambahan No. 9129.

Sampai saat ini Arutmin CBM tidak mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Arutmin CBM, maksud dan tujuan Arutmin CBM adalah berusaha dalam bidang pembangunan, pertambangan, jasa dan pengangkutan. Saat ini Arutmin CBM belum aktif beroperasi.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari Arutmin CBM sebagai berikut:

Direksi Presiden Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Raden Eddie Junianto Subari Komisaris Presiden Komisaris : Omar Luthfi Anwar Komisaris : Bayu Irianto

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13, tanggal 27 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15457.AH.01.01, tanggal 28 Maret 2008, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Arutmin CBM adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


Perseroan 99 99.000.000 99,00

SC 1 1.000.000 1,00



202




Berikut adalah ikhtisar data keuangan Arutmin CBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar - -


Total Aset 8.355 8.355

LIABILITAS



Total Liabilitas - -

Ekuitas 8.355 8.355


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -



Laba (Rugi) Komprehensif - -

t PT Alphard Resources International (“ARI”)

Keterangan Singkat

ARI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. ARI didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 11 Juli 2008 (“Akta Pendirian ARI”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Akta Pendirian ARI telah memperoleh persetujuan dari Menkumham Surat No. AHU-49107.AH.01.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068544.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008.

Anggaran Dasar ARI telah mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar ARI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 85 tanggal 26 September 2008 (“Akta 85/2008”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 85/2008 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-70312.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, No. AHU-0092530.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008. Akta 85/2008 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ARI, maksud dan tujuan ARI adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar (ekspor), serta jasa konsultasi manajemen dan bisnis.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari ARI berdasarkan Akta 246/2014, sebagai berikut:

Direksi Direktur : Raden Eddie Junianto Subari Komisaris Komisaris : Saptari Hoedaja



203

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyatan Keputusan Pemegang Saham No. 246 tanggal 30 April 2014 (“Akta 246/2014”), dibuat oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam ARI adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


Pendopo Coal Ltd 9.999 999.900.000 99,99

CPS 1 100.000 0,01



u PT Indah Alam Raya (“IAR”)

Keterangan Singkat

IAR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. IAR didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian IAR telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat No. C-23956.HT.01.01.TH.2006 tanggal 15 Agustus 2006.

Sampai saat ini IAR tidak mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar IAR, maksud dan tujuan IAR adalah berusaha dalam bidang pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari IAR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 134 tanggal 20 September 2013 (“Akta 134/2013”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-53099 tanggal 9 Desember 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117334.AH.01.19.Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013, sebagai berikut:

Direksi Direktur : Raden Eddie Junianto Subari Komisaris Komisaris : Saptari Hoedaja

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 139 tanggal 19 Agustus 2008, dibuat oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam IAR adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


ARI 285 285.000.000 95

Rocky Investment 15 15.000.000 5


Saham dalam Portepel 200 200.000.000

v PT Arutmin Indonesia ("Arutmin")

Keterangan Singkat

Arutmin adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Arutmin



204

didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 206, tanggal 31 Oktober 1981 dan Akta Perbaikan No. 155 tanggal 20 Maret 1982, yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/241/19, tanggal 1 April 1982 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 6 Juli 1982, Tambahan No. 851.

Anggaran Dasar Arutmin telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Arutmin adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 242 tanggal 31 oktober 2016 (“Akta 242/2016”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-AH.01.03.0095060 tanggal 2 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, No. AHU-0129960.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Arutmin, maksud dan tujuan Arutmin adalah bergerak di bidang industri pertambangan.


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkini dari Arutmin adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AI Indonesia No. 21 tanggal 18 Juli 2016 (“Akta 21/2016”), yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Mekumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0065166 tanggal 19 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0084715.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016, yaitu sebagai berikut:

Komisaris Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris : Kenneth Patrick Farrell Komisaris : Raden Ajeng Sri Dharmayanti Komisaris : Ramesh Narayanswamy Subramanyam Komisaris : Deepak Kumar Mahendra Direksi Presiden Direktur : Kemal Djamil Siregar Direktur : Raden Eddie Junianto Subari Direktur : Adhika Andrayuda Bakrie Direktur : Sowmyan Ramakrishnan Direktur : Minesh Shri Khrisna Dave

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 257 tanggal 28 Mei 2007, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. W7-HT.01.04-7739 tanggal 31 Mei 2007, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Arutmin adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal AS$ 100 (Rp63.475) per saham

Saham Rupiah %


Perseroan 7.000 444.325.000 70,00

Bhira Investments Ltd.(Mauritius) (dahulu Tata Power (Mauritius) Limited)

3.000 190.425.000 30,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 634.750.000 100,00


*Catatan: Berdasarkan Surat BKPM No. 2346/B.1/A.8/2008 tanggal 25 November 2008, Tata Power (Mauritius) Limited berubah nama menjadi Bhira Investment Ltd. (Mauritius)


1. Perizinan Pertambangan



205

(a) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 302/Kalsel) No. 432.K/2014/DDJP/1992, tanggal 12 November 1992 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 1.401,74 ha di Kabupaten Kota baru.

(b) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 315/Kalsel) No. 191.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 2.572 ha di Kabupaten Kotabaru.

(c) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 316/Kalsel) No. 192.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 10.892 ha di Kabupaten Kotabaru.

(d) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 317/Kalsel) No. 193.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 1.559 ha di Kabupaten Kotabaru.

(e) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 318/Kalsel) No. 194.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 6.100 ha di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut.

(f) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 319/Kalsel) No. 195.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 930,10 ha di Kabupaten Kotabaru.

(g) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 320/Kalsel) No. 196.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 567,83 ha di Kabupaten Kotabaru.

(h) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 321/Kalsel) No. 197.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 1.030 ha di Kabupaten Kotabaru.

(i) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 322/Kalsel) No. 198.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 12.473 ha di Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru.

(j) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 305/Kalsel) No. 236.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 426,96 ha di Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru.

(k) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 306/Kalsel) No. 237.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 1.419 ha di Kabupaten Kotabaru.

(l) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 307/Kalsel) No. 238.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 4.704,65 ha di Kabupaten Kotabaru.

(m) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 308/Kalsel) No. 239.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 621 ha di Kabupaten Tanah Laut.

(n) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 309/Kalsel) No. 240.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 6.241 ha di Kabupaten Kotabaru.

(o) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 310/Kalsel) No. 241.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 563,65 ha di Kabupaten Kotabaru.

(p) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 311/Kalsel) No. 242.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22



206

Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 683,20 ha di Kabupaten Kotabaru.

(q) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 312/Kalsel) No. 243.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 1.214,20ha di Kabupaten Kotabaru.

(r) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 313/Kalsel) No. 244.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 16.015,94 ha di Kabupaten Kotabaru.

(s) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 314/Kalsel) No. 245.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 dan berlaku selama 30 tahun, untuk wilayah seluas 737,98 ha di Kabupaten Kotabaru.

2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

(a) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap No. SK.390/Menhut - II/2008,

tanggal 10 November 2008 untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya seluas 2.898,40 ha yang terletak di Blok Senakin, Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Pamukan Selatan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin Pinjam Pakai ini berlaku untuk 13 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban;

(b) Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi No. SK.469/Menhut-II/2008 tanggal 23 Desember 2008 untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya seluas 3.332,46 ha yang terletak di kecamatan Kusan Hilir, Mentewe dan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, propinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin Pinjam Pakai ini berlaku untuk 13 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban;

(c) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi batubara dan Sarana Penunjangnya seluas 4.114,61 Ha yang terletak di Blok Satui – Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan No. SK.446/Menhut-II/2008 tanggal 28 November 2008 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin diberikan untuk jangka waktu 15 tahun dan dapat diperpanjang.

(d) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 3.849,44 Ha yang terletak di Blok Asam-Asam Mulia Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan No. SK.445/Menhut-II/2008 tanggal 28 November 2008 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin diberikan untuk jangka waktu 15 tahun dan dapat diperpanjang.

3. Perizinan Operasional (a) Izin Pengoperasian 24 jam pelabuhan khusus batubara di air tawar dan di Sembilang,

kecamatan Kelumpang Tengah, kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan No. B XXXIV.361/P060 tanggal 30 Agustus 2007, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (masih berlaku);

(b) Izin Pengoperasian Helipad Bukit Baru berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 34 Tahun 2006, tanggal 2 Februari 2006 dan berlaku selama AI masih menggunakan dan Helipad tersebut masih memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan ketentuan bahwa setiap tahun akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelaikan operasional Helipad dimaksud.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Arutmin untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dimana tahun 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian



207

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 1.324.954.082 1.735.823.527


Total Aset 1.778.411.018 2.214.747.105

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 1.300.324.923 1.714.641.368



Ekuitas 327.192.413 344.059.174


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 737.574.406 670.894.348

Laba (Rugi) Usaha (19.331.085) (61.907.955)

Laba (Rugi) Neto (16.854.168) (40.122.660)


Penurunan kerugian Arutmin pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sebesar 11% dari pasar domestik. Aset lancar yang menurun pada tahun 2016 disebabkan oleh berkurangnya akun piutang sebesar 30% dan penurunan pajak terpulihkan dari AS$307juta di 2015 menjadu AS$4juta di 2016.

w PT Kaltim Prima Coal (“KPC”)

Keterangan Singkat

KPC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. KPC didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28, tanggal 9 Maret 1982, yang dibuat dihadapan Warda Sungkar Alurmei, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/208/25 tanggal 16 Maret 1982 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 61 tanggal 30 Juli 1982, Tambahan No. 967.

Anggaran Dasar KPC telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar KPC adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126 tanggal 24 Juni 2014 (“Akta 126/2014”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta 126/2014 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03426.40.21.2014 tanggal 25 Juni 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-04580.40.20.2014 tanggal 25 Juni 2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar KPC, maksud dan tujuan KPC adalah bergerak di bidang (i) mengeksplorasi untuk membangun, menambang, memproduksi, mendapatkan, manufaktur, mengelola, menyimpan, mengangkut, menjual, mengekspor, memperdagangkan dan melakukan transaksi batubara dan/atau bahan galian lainnya, menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usaha yang berhubungan dengan hal-hal tersebut dan untuk melaksanakan dan melakukan segala sesuatu yang menunjang atau yang berkaitan dengan tercapainya maksud dan tujuan KPC. Pada khususnya KPC dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi endapan (deposit) batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur selama eksplorasi dan eksploitasi tersebut dan (ii) melakukan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam arti seluas-luasnya atas tanggungan sendiri atau bersama-sama dengan orang atau badan hukum lainnya dalam bentuk dan cara sebagaimana yang diperlukan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.




208

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari KPC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 125 tanggal 20 Desember 2016 (“Akta 125/2016”) dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0110011 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152352.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, sebagai berikut:

Komisaris Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris : Kenneth Patrick Farrell Komisaris : Adika Nuraga Bakrie Komisaris : Raden Ajeng Sri Dharmayanti Komisaris : Ramesh N. Subramanyam Komisaris : Abhishek Singh Yadav Komisaris : Xiaoyi Zhai Direksi Presiden Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Andrew Christopher Beckham Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie Direktur : Minesh Shri Krishna Dave Direktur : Pritimukta Sarangi Direktur : Hong Kai

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 126/2014, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam KPC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Nilai Nominal per saham Seri A Rp63.475 ( AS$100)

Nilai Nominal per saham Seri B Rp63.475 ( AS$5)

Saham Rupiah %

Modal Dasar 411.800 26.139.005.000 Seri A 300.000 19.042.500.000 Seri B 111.800 7.096.505.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Sitrade Coal 26%

Seri A 107.068 6.796.141.300

Seri B - -

Bhira Investments Limited 30%

Seri A 90.000 5.712.750.000

Seri B 33.540 2.128.951.500

Perseroan 25%

Seri A 102.932 6.533.608.700

Seri B 18 1.142.550

Mountain Netherlands Investments B.V 19%

Seri A - -

Seri B 78.242 4.966.410.950

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100,00

Seri A 300.000 19.042.500.000

Seri B 111.800 7.096.505.000


Perizinan Terkait Kegiatan Usaha Perizinan Operasional

(i) Pendaftaran Bandar Udara: Register Bandar Udara Tanjung Bara masih sedang dalam

proses perpanjangan melalui Surat Direksi No. L059/CEO-COM2.3/I/17 tanggal 30

Januari 2017 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara atas pendaftaran dari



209

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan No. 009/RBU-

DBU/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 untuk bandar udara Tanjung Bara, dengan lokasi

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, yang berlaku sampai

dengan 14 Februari 2017. Permohonan perpanjangan ini telah diterima 6 Februari 2017.

(ii) Terminal Khusus: KPC telah memperoleh persetujuan terminal khusus sebagai berikut:

(A) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Bx-144/PP008 tanggal 18

Maret 2015 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus

Pertambangan Batubara kepada KPC di Tanjung Bara Kecamatan Sangatta

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang berlaku

selama 10 tahun;

(B) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Bx-86/PP008 tanggal 23

Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus

Pertambangan Batubara kepada KPC di Desa Sekerat Kecamatan Bengalon

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang berlaku

selama 10 tahun.

(iii) Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P): KPC telah memperoleh API-P No.

090500032-D tanggal 18 April 2016, dan harus mendaftar ulang setiap lima tahun sekali.

Perizinan Tambang

(i) Persetujuan Rencana Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B: KPC telah

memperoleh persetujuan rencana kegiatan pada seluruh wilayah PKP2B sampai

berakhirnya perjanjian No. 1626/30/DJB/2016 pada tanggal 17 November 2016, yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sehubungan

dengan luas wilayah 84.938 Ha, dalam surat ini menyatakan bahwa yang diciutkan

seluas 6.000 Ha ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan

menjadi WPN;

(ii) Kepala Teknik Tambang : Berdasarkan Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 137/37.04/DBT/2015 tanggal 16

Januari 2015, KPC telah mengangkat Ir Muhammad Rudy sebagai Kepala Teknik

Tambang di wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, yang

berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

(iv) Penetapan Tanda Batas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan: KPC telah

memperoleh penetapan tanda batas wilayah perjanjian karya pengusahaan

pertambangan batubara tahap operasi produksi berdasarkan Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral No. 346.K/30/DJB/2016 tanggal 21 Juli 2016.

(v) Eksportir Terdaftar Batubara: KPC telah memperoleh pengakuan sebagai eksportir

terdaftar batubara ET-Batubara No. 03.ET-04.14.0039 tanggal 8 September 2014, yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian

Perdagangan. Perizinan ini masih sedang dalam proses perpanjangan.

Perizinan Nuklir

KPC telah memperoleh surat izin pemanfaatan tenaga nuklir No. 025048.2.114.01000.110515 tanggal 11 Mei 2015 oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, untuk kegiatan dalam gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi, dan berlokasi di KPC, Trestle Conveyor, Tanjung Bara, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 13 Mei 2017.

KPC telah memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam well loging berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 009964.018.22.090216 tanggal 9 Februari 2016, untuk kegiatan dalam penggunaan dalam well logging (single source), dan berlokasi di KPC Project, Tango Delta D9, Minesite Sangatta Project, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 23 Januari 2018.



210

KPC telah memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam well loging berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 009965.018.22.180216 tanggal 18 Februari 2016, untuk kegiatan dalam well logging, dan berlokasi di KPC Project, Tango Delta D9, Minesite Sangatta Project, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 23 Januari 2018.

KPC telah memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam well loging berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 009966.018.22.090216 tanggal 9 Februari 2016, untuk kegiatan dalam well logging (single source), dan berlokasi di KPC Project, Tango Delta D9, Minesite Sangatta Project, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 23 Januari 2018.

KPC telah memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam well loging berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 001990.049.22.140316 tanggal 14 Maret 2016, untuk kegiatan dalam gauging industri dengan zat radiokatif aktivitas tinggi, dan berlokasi di Wash Plant-CPP, KPC, Sanggata, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2018.

KPC telah memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam well loging berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 001991.049.22.140316 tanggal 14 Maret 2016, untuk kegiatan dalam penggunaan dalam gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi (single source), dan berlokasi di Wash Plant-CPP, KPC, Sanggata, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2018.

KPC telah memperoleh izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam well loging berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 018642.010.22.060616 tanggal 6 Juni 2016, untuk kegiatan dalam penggunaan dalam radiologi diagnostik dan intervensional untuk radiografi umum, dan berlokasi di Klinik, KPC, Jl Dr Sutomo S-01, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berlaku sampai dengan 5 Juni 2018.

Perizinan Bahan Peledak

KPC telah memperoleh izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 20.K/37.04/DBT/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang perpanjangan kesatu izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum, yang berlaku selama lima tahun;

KPC telah memperoleh izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 21.K/37.04/DBT/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang perpanjangan kesatu izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum, yang berlaku selama lima tahun;

KPC telah memperoleh izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 17.K/37.04/DBT/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum, yang berlaku selama lima tahun, yang berlaku sampai dengan 10 April 2022;

KPC telah memperoleh izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 976.K/30/DJB/2013 tanggal 23 September 2013 tentang perpanjangan izin pengangkutan, penyimpanan/penimbunan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum, yang berlaku selama lima tahun;

KPC telah memperoleh izin penggunaan sisa bahan peledak berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/9425/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, yang berlaku selama enam bulan;



KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/1002/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang berlaku sampai dengan 20 Januari 2019;

KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/1002/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang berlaku sampai dengan 20 Januari 2019;



211

KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/3257/IV/2015 tanggal 9 April 2015, yang berlaku sampai dengan 23 Maret 2020;



KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Bahan Peledak berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/3932/IV/2017 tanggal 22 Juli 2014, yang berlaku sampai dengan 11 April 2022;

KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/4763/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, yang berlaku sampai dengan 1 Juni 2021;

KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/4764/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, yang berlaku sampai dengan 1 Juni 2021;

KPC telah memperoleh izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan berdasarkan Surat Kepolisian No. SI/8308/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang berlaku sampai dengan 23 September 2018;

KPC telah memperoleh izin pembuatan bahan peledak dilokasi kawasan kerja pengguna akhir berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No. SI/26/II/2017/DIK tanggal 8 Februari 2017, yang berlaku sampai dengan 8 Agustus 2017;

KPC telah memperoleh izin pengangkutan bahan peledak berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No. SI/70/IV/2017/DIK tanggal 18 April 2017, yang berlaku sampai dengan 4 Juni 2017.

KPC sedang melakukan proses perpanjangan izin pembuatan bahan peledak dilokasi kawasan kerja pengguna akhir berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No. SII/217/X/2016/DIK tanggal 21 November 2016, yang berlaku sampai dengan 21 Mei 2017. Perizinan Lingkungan

(i) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”): KPC telah memperoleh

persetujuan AMDAL berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.205/2010

tanggal 15 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara

Kapasitas Produksi hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh KPC luas areal ±90.938 HA

Kecamatan Sengata Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau Pulung

Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur.

(ii) Izin Pembuangan Limbah:

KPC telah memperoleh izin-izin pembuangan limbah sebagai berikut:

(a) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 658.31/K.154/2013 tanggal 18

Februari 2013 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut kepada

KPC di Kabupaten Kutai Timur, yang berlaku selama lima tahun.

(b) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.563/2016 tanggal 20 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap

Kelawitan Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai

Timur, yang berlaku selama dua tahun;

(c) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.565/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Sekurau Ke

Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yang

berlaku selama dua tahun;

(d) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.566/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Melawai 2

Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,

yang berlaku selama dua tahun;

(e) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.567/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Volvo

WQ 27D Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten

Kutai Timur, yang berlaku selama dua tahun;



212

(f) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.568/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Marunda

2 Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai


(g) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.569/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Sisi

Danau WQ 33 Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Sangatta Utara

Kabupaten Kutai Timur, yang berlaku selama dua tahun;

(h) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.570/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Volvo WQ

27F Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai


(i) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.571/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Mahoni



(j) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.572/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Pelikan

West Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur,


(k) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.573/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Kenny J



(l) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.574/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Menur Ke



(m) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.575/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Melati Ke



(n) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.576/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Kedua Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap

Rangkok Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai


(o) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.577/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Kedua Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap

Seroja Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai

Timur, yang berlaku selama tiga tahun;

(p) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.578/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Perpanjangan Ketiga Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap

Kepodang 3 Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai


(q) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.564/2016 tanggal 10 Agustus 2016

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kolam Pengendap Asparaga

Ke Sumber Air kepada KPC Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yang

berlaku selama dua tahun.

(iii) Izin Pengelolaan Limbah:

KPC telah memperoleh izin-izin pengelolaan limbah sebagai berikut:

(a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 459 tahun 2013 tanggal 24 Desember

2013 tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang

berlaku selama lima tahun.



213

(b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.163/Menlhk/Setjen/PSLB.3/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang

Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk

Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berlaku

selama lima tahun sejak tanggal 12 Agustus 2015.

(c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.182/Menlhk/Setjen/PSLB.3/3/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang


Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berlaku

selama lima tahun.

(d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.277/Menlhk/Setjen/PSLB.3/4/2016 tanggal 6 April 2016 tentang


Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berlaku

selama lima tahun sejak 12 Agustus 2015.

(e) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.907/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang


Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berlaku

selama lima tahun sejak 7 September 2016.


Berikut adalah ikhtisar data keuangan KPC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dimana tahun 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 629.805.577 1.548.072.809


Total Aset 1.210.022.057 2.329.551.295

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 636.591.566 1.700.635.974


Total Liabilitas 974.747.323 2.128.823.856

Ekuitas 235.274.734 200.727.439


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 3.033.884.520 2.974.119.893

Laba Bruto 240.737.404 49.697.771

Laba Usaha 116.381.827 5.324.837

Laba Neto 114.513.042 7.691.527

Peningkatan laba neto di tahun 2016 terutama disebabkan oleh 5% peningkatan pada pendapatan pihak ketiga dan penurunan penalti pajak dari sebesar AS$78juta di 2015 menjadi AS$22juta di 2016. Penurunan signifikan pada aset lancar terutama disebabkan oleh penurunan pajak terpulihkan dari AS$968juta pada tahun 2016 menjadi AS$19juta pada tahun 2015.

x PT IndoCoal Kalsel Resources ("Indo Kalsel")

Keterangan Singkat

Indo Kalsel adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Indo Kalsel



214

didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 43, tanggal 13 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13303 HT.01.01.TH.2005, tanggal 17 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 2 Desember 2005, Tambahan No. 12320.

Anggaran Dasar Indo Kalsel telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Indo Kalsel adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 90 tanggal 24 Maret 2009 (”Akta 90/2009”) dibuat di hadapan Aulia Taufani Notaris Pengganti Sutjipto, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-27624.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 22 Juni 2009.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Indo Kalsel, maksud dan tujuan Indo Kalsel adalah bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari Indo Kalsel sebagai berikut:

Komisaris Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris : Kenneth Patrick Farell Komisaris : R.A. Sri Dharmayanti Komisaris : Ramesh Narayanswamy Subramanyam Komisaris : Deepak Kumar Mahendra Direksi Presiden Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Andhika Andrayuda Bakrie Direktur : Sowmyan Ramakrishnan Direktur : Minesh Shri Krishna Dave Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 90/2009 , struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Indo Kalsel adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


Perseroan 140.000 1.400.000.000 70,00


60.000 600.000.000 (E) 30,00



*Catatan: Berdasarkan Surat BKPM No. 2346/B.1/A.8/2008 tanggal 25 November 2008, Tata Power (Mauritius) Limited berubah nama

menjadi Bhira Investment Ltd. (Mauritius)


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Indo Kalsel untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 5.439.005 5.842.714


Total Aset 5.439.005 5.842.714

LIABILITAS



215




Ekuitas (220.437.443) (191.633.783)


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (128.400.000) (499.700)

Laba (Rugi) Neto (128.803.709) (901.265)

Laba (Rugi) Komprehensif (128.803.709) (901.265)

y PT IndoCoal Kaltim Resources (“Indo Kaltim”)

Keterangan Singkat

Indo Kaltim adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Indo Kaltim didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 43, tanggal 13 Mei 2005, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. C-13303 HT.01.01.TH.2005, tanggal 17 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 2 Desember 2005, Tambahan No. 12319.

Anggaran Dasar Indo Kaltim telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Indo Kaltim adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 141 tanggal 11 Juli 2014, dibuat di hadapan Humberg Lie SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara (“Akta 141/2014”). Akta 141/2014 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-04205.40.21-2014 tanggal 14 Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No AHU-0071192.40.80.2014 tanggal 11 Juli 2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Indo Kaltim, maksud dan tujuan Indo Kaltim adalah bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan.


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 126 tanggal 31 Agustus 2016 (“Akta 126/2016”) dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-01.03-0079095 tanggal 9 September 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No AHU-0105863.AH.01.011.TAHUN 2016 tanggal 9 September 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Indo Kaltim saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris : Kenneth Patrick Farrell Komisaris : R.A. Sri Dharmayanti Komisaris : Pritimukta Sarangi Komisaris : Adika Nuraga Bakrie Komisaris : Xiaoyi Zhai Direksi Presiden Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Eddie Junianto Subari Direktur : Andrew Christopher Beckham Direktur : Adhika Andrayuda Bakrie Direktur : Minesh Shri Krishna Dave Direktur : Hong Kai



216

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 141/2014, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Indo Kaltim adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


Perseroan 140.046 1.400.460.000 51,00


82.380 823.800.000 30,00

Mountain Netherlands Investments B.V 52.174 521.740.000 19,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 274.600 2.746.000 100,00


*Catatan: Berdasarkan Surat BKPM No. 2346/B.1/A.8/2008 tanggal 25 November 2008, Tata Power (Mauritius) Limited berubah nama menjadi Bhira Investment Ltd. (Mauritius)


Berikut adalah ikhtisar data keuangan Indo Kaltim untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya tidak diaudit.

(dalam Rp)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 22.569.984 22.910.965


Total Aset 539.260.739 769.910.965

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 95.000 241.059.245


Total Liabilitas 95.000 241.059.245

Ekuitas 539.165.739 528.851.720


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan - -

Laba (Rugi) Usaha (168.285.981) (40.839.332)

Laba (Rugi) Neto (168.285.981) (40.839.332)


z PT Visi Multi Artha ("VMA")

Keterangan Singkat

VMA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. VMA didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 21 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Beni Aguselyanto, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09337.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 25 Maret 2009. Anggaran Dasar VMA telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar VMA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49, tanggal 15 April 2009, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara yang telah disetujui kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.10-13400, tanggal 19 Agustus 2009.

Kegiatan Usaha



217

Kegiatan usaha VMA adalah bergerak di bidang jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian, pertambangan.


Susunan Direksi dan Komisaris VMA saat ini adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Amir Balfas Komisaris : Raden Eddie Junianto Subari Direksi Direktur Utama : Saptari Hoedaja Direktur : Ir. H. Imam Pria Agustino

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat VMA No. 49, tanggal 15 April 2009, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara yang telah disetujui kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.10-13400 tanggal 19 Agustus 2009, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam VMA adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


PT Energi Mega Persada 700 700.000.000 70,00

Perseroan 300 300.000.000 30,00



aa PT Artha Widya Persada ("AWP")

Keterangan Singkat

AWP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. AWP didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12, tanggal 25 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Beni Aguselyanto SH, Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09336.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 25 Maret 2009. Anggaran Dasar AWP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar AWP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat No. 44, tanggal 15 April 2009, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Menkumham No. AHU-AH.01.10-15610 tanggal 1 September 2009.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha AWP adalah bergerak di bidang jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian, pertambangan.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris AWP adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Amir Balfas Komisaris : Raden Eddie Junianto Subari



218

Direksi Direktur Utama : Saptari Hoedaja Direktur : Ir. H. Imam Pria Agustino

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 44, tanggal 15 April 2009, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Menkumham No. AHU- AH.01.10-15610 tanggal 1 September 2009, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam AWP adalah sebagai berikut:


Saham Rupiah %


PT Energi Mega Persada Tbk 700 700.000.000 70,00

Perseroan 300 300.000.000 30,00



bb Zurich Assets International Ltd. (”Zurich”)

Keterangan Singkat

Zurich merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Seychelles dan terdaftar sebagai perusahaan pada tanggal 30 Maret 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Memorandum of Association tanggal 30 Maret 2007.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Zurich bergerak dalam bidang investasi.


Susunan Direksi Zurich pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Andy Pe Yong Won Direktur : Elcia Simeon

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Zurich pada tahun 2014 memiliki jumlah modal yang terdiri dari 10.000 saham biasa dengan nilai nominal saham AS$ 1 per saham. BRI memiliki 80,00% saham dari modal yang dimiliki Zurich dan Quest Corporation memiliki 20,00% saham dari modal yang dimiliki Zurich.

cc PT Darma Henwa (”DEWA”)

Keterangan Singkat

DEWA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan diJakarta. DEWA didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas DEWA No. 54, tanggal 8 Oktober 1991, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 141, tanggal 12 Februari 1993, dan (ii) Akta Perubahan No. 29, tanggal 5 Juli 1993, yang ketiganya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki, SH, Notaris di Jakarta, yang telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Juli 1993 berdasarkan pengesahan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6334.HT.01.01.TH.93, tanggal 19 Juli 1993, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.



219

834/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL, tanggal 15 September 1993 dan diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 14 Februari 1995, Tambahan No 1346. Anggaran Dasar DEWA telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar DEWA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyatan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 17 April 2015 (“Akta 70/2015”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 70/2015 telah menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dan Akta 70/2015 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0932055 tanggal 13 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3504919.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar DEWA yang diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 30 September 2008 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, maksud dan tujuan DEWA adalah berusaha di bidang jasa, kecuali jasa bidang hukum, akuntansi, dan pajak.


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terkini dari DEWA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 20 Mei 2016 (“Akta 64/2016”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara. Akta 64/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0050021 tanggal 20 Mei 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062026.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016, adalah sebagai berikut: Komisaris Presiden Komisaris : Suadi Atma Komisaris : Richardo Gelael Komisaris : Gories Mere Komisaris : Endang Ruchijat Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Hanibal S. Anwar Direksi Presiden Direktur : Wachjudi Martono Direktur : Thekepat Gopa Sridhar Direktur : Ivi Sumarna Suryana Direktur : Agus Efendi Direktur Independen : Djajeng Pristiwan

Struktur Permodalan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham DEWA per 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek DEWA, susunan pemegang saham DEWA yang memiliki 5% atau lebih dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam DEWA adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 100 per saham

Saham Rupiah %

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 -


Zurich Assets International Ltd 4.022.176.390 386.321.700.000 18,40

Goldwave Capital Limited 3.863.217.000 472.217.839.000 17,68

Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 13.968.338.402 1.326.833.840.200 63,92

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 21.853.733.792 2.185.373.379.200 100,00

Saham dalam Portepel 38.146.266.208 3.814.626.620.800



220


Berikut adalah ikhtisar keuangan DEWA yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 yang keduanya diaudit oleh Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan tanpa pengecualian.

(dalam AS$)


2016 2015


ASET

Aset Lancar 129.048.673 134.785.952


Total Aset 381.339.706 372.974.932

LIABILITAS




Ekuitas 225.129.671 224.756.424


LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan 259.095.490 240.123.973

Laba (Rugi) Usaha 8.370.438 7.990.818

Laba (Rugi) Neto 549.890 465.754

Laba (Rugi) Komprehensif 373.247 1.112.231

dd Tansar Gas Pte. Ltd. (”Tansar”)

Keterangan Singkat

Tansar merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Singapura dan terdaftar sebagai perusahaan pada tanggal 5 Februari 2008 dengan Nomor Registrasi Perusahaan No. 200802687E.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Tansar bergerak dalam bidang pengadaan investasi dan penyediaan layanan jasa bantuan usaha.


Susunan Direksi Tansar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Direksi Direktur : Sanjeev Gupta Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Imam Pria Agustino Struktur Permodalan

Pada tahun 2014 Knightley Business memiliki 30% dan PT Energi Media Persada Tbk memiliki 70% saham dari modal yang dimiliki Tansar.

ee Indocoal KPC Resources (Cayman) Limited (”Indocoal KPC”)

Kegiatan Usaha

Indocoal KPC bergerak di bidang distributor batubara.


Susunan Direksi Indocoal KPC adalah sebagai berikut:



221

Direksi Direktur : Andrew Christoper Beckham Direktur : Saptari Hoedaja Direktur : Eddie Junianto Direktur : Hardeep Singh Guru Direktur : Kenneth Patrick Farrell Direktur : Minesh Shri Krishna Dave Direktur : Xiaoyi Zhai



222

H. Struktur Kepemilikan Perseroan



223

I. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan



224

J. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

San

gatta

Le

min

gto

n

ICR

L

Kn

igh

tley

Bu

sin

es

s

Eb

ury

Bu

mi In

ves

tme

nt

Gallo

Fo

reru

nn

er

En

erc

oal

Ca

lips

o

Bu

mi C

ap

ital

Pen

do

po

Co

al

Kn

igh

tley

Se

am

ga

s

Gain

& W

in

Ta

ns

ar

KC

L

Ind

oco

al K

PC

Bu

mi N

eth

erla

nd

s

IMC

Kusumo A. Martoredjo

Nalinkant Amratlal Rathod D D D D D D D D

Anton Setianto Soedarsono

Sulaiman Zuhdi Pane D

Saptari Hoedaja D D D D D D D D

Kenneth Patrick Farrell D D D

Dileep Srivastava

Andrew C Beckham D D D D D D D D D

R.A. Sri Dharmayanti

Eddie Junianto Subari D D D D D D D D D D D

Sowmyan Ramakrishnan D

Minesh Shri Khrisna Dave D D

Ir. H. Imam Pria Agustino D

Sanjeev Gupta

D

D

Baey Cheng Song D

Teo Al Goon D

John Jeffrey Lablache D

Boopendradas Sungker D

Hardeep Singh Guru D

Xiaoyi Zhai D

Amicorp Netherlands BV D

Fuad Helmi D



225

Pers

ero

an

SC

LC

BR

MS

CP

S

BR

I

GR

Kaltim

CB

M

GM

CP

M

SP

M

MC

DP

M

MD

B

PE

B

SI

KP

C

AI

Ind

o K

altim

Ind

o K

als

el

MB

H

MB

H M

inin

g

BM

H

DE

WA

IAR

AR

I

Aru

tmin

CM

B

AW

P

VM

A

CJN

MB

H M

INE

RA

BM

R

SP

M

Kusumo A. Martoredjo

Suryo Bambang Sulisto

K

Iman Taufik

Fuad Hasan Mansyhur

K K

Nalinkant Amratlal Rathod

K K K KU KU KU KU

Anton Setianto Soedarsono

KI

Sulaiman Zuhdi Pane

Saptari Hoedaja D U

DU DU KU DU D D U

K K U

KU K K KU DU DU D U

D U

K K K K K DU DU DU K K K KU

Kenneth Patrick Farell

D D DU

K D

DU K

K K

DU

Dileep Srivastava DI

Andrew C. Beckham D D D D

R.A. Sri Dharmayanti

D K K K K K

Eddie Junianto Subari

KU D D D U

D K D D D K D KU K D D D D D D D D D K K D D D K

Omar Luthfi Anwar KU K K U

K KU

Purnomo Hadi K

Suseno Kramadibrata

DU PD PD DU

Fuad Helmy D D

Gories Mere K K

Jay Abdullah Alatas K

Insinyur Gesang Budiarso

KU

Bayu Irianto K D



226

Pers

ero

an

SC

LC

BR

MS

CP

S

BR

I

GR

Kaltim

CB

M

GM

CP

M

SP

M

MC

DP

M

MD

B

PE

B

SI

KP

C

AI

Ind

o K

altim

Ind

o K

als

el

MB

H

MB

H M

inin

g

BM

H

DE

WA

IAR

AR

I

Aru

tmin

CM

B

AW

P

VM

A

CJN

MB

H M

INE

RA

BM

R

SP

M

Adika Nuraga Bakrie D K D D

Ir. Royke Pasiak D

Sukristiyawan K U

Rilo Widadi Sardadi K

Adhika Andrayuda Bakrie

D

Evan William Ball D

D

Junjungan Harahap D D D

Yoseph Anastasius Didik Cahyanto

DU

Marjan Qamar D

M. Ikhsan Gemala Putra

D

Rasyidi Mukhtar D

Febriansyah Marzuki

Muhammad Sulthon D

Andy Hadianto K

Bambang Irawan Hendradi

K

Arasy Mukhan K

Mahendra Asoka

Krisnaraga Syarfuan D

Adwin Harjanto Suryohadiprojo

Ilda Harmyn

Andi Pravidia Saliman

Raden Deny Juliarto

Asis Marsuki



227

Pers

ero

an

SC

LC

BR

MS

CP

S

BR

I

GR

Kaltim

CB

M

GM

CP

M

SP

M

MC

DP

M

MD

B

PE

B

SI

KP

C

AI

Ind

o K

altim

Ind

o K

als

el

MB

H

MB

H M

inin

g

BM

H

DE

WA

IAR

AR

I

Aru

tmin

CM

B

AW

P

VM

A

CJN

MB

H M

INE

RA

BM

R

SP

M

Yufli Gunawan

Robert Bismarka Kurniawan

D

Sowmyan Ramakrishnan

D

D

Minesh Shri Khrisna Dave

D D D D

Anil Kumar Sardana

K

Deepak Kumar Mahendra

K K

Ir. H. Imam Pria Agustino

D D

Amir Balfas KU KU

Pritimukta Sarangi D K

Hong Kai D D

Ramesh Narayanswamy Subramanyam

K K K

Abhishek Singh Yadav

K D

Xiaoyi Zhai K K

Nurdin Noer K

Dicky Zulkarnaen D

Wachjudi Martono DU DU

Thekepat Gopal Sridhar

D

Ivi Sumarna Suryana

D

Agus Efendi D

Djajeng Pristiwan DI

Suadi Atma KU



228

Pers

ero

an

SC

LC

BR

MS

CP

S

BR

I

GR

Kaltim

CB

M

GM

CP

M

SP

M

MC

DP

M

MD

B

PE

B

SI

KP

C

AI

Ind

o K

altim

Ind

o K

als

el

MB

H

MB

H M

inin

g

BM

H

DE

WA

IAR

AR

I

Aru

tmin

CM

B

AW

P

VM

A

CJN

MB

H M

INE

RA

BM

R

SP

M

Ricardo Gelael K

Endang Ruchijat K

Kanaka Puradiredja KI

Hanibal S. Anwar KI

Iwan Dharma Setiawan

D

Eko Martias DH. P KU

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur



229

K. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

A. Perjanjian Penting berkaitan dengan Operasional Perusahaan

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak-pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

No Pihak Masa Berlaku Isi Perjanjian Hukum yang

Berlaku

1. Perjanjian Persetujuan Bagi Hasil antara P.N. Tambang Batubara dan PT AI Indonesia (“AI”) No. J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 sebagaimana telah diubah dengan Amendment to Contract No. J2/Ji.DU/45/81 antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (“TBBA”) dan PT AI Indonesia tanggal 7 Oktober 1997

30 tahun sejak tanggal dimulainya

periode operasi yaitu dianggap mulai pada hari pertama bulan berikutnya dari

bulan pertama kali produksi

AI ditunjuk sebagai kontraktor bagi TBBA untuk melakukan operasi penambangan batubara dalam wilayah yang batas-batasnya telah ditentukan dalam Kontrak Karya yang diperkirakan mempunyai luas permulaan sebesar 1.260.000 hektar.

Hukum Indonesia

2. Coal Barging Contract for the Transportation of Coal from Satui and Senakin Tongkang Loading Terminal to North Pulau Laut Coal Terminal antara AI dan PT Batuah Abadi Lines (“BAL”) tanggal 28 Juli 2003 dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum No.22 tanggal 13 November 2015 sebagaimana telah dinovasikan kepada PT Rig Tenders Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 24 Juli 2006;

Berlaku sampai dengan tanggal 30

Juni 2018

Berdasarkan perjanjian ini, BAL akan menyediakan transportasi bagi pengiriman batubara yang di produksi oleh AI untuk pengiriman dari Terminal Pemuatan Batubara Satui dan Senakin ke Terminal Batubara Pulau Laut Utara.

Hukum Indonesia

3. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Banten (Labuan) 2X316 MW Nomor 078.PJ/123/DIRUT/2007atau Nomor Jak/15/VI/LD/2007 tanggal 13 Juni 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.

20 Tahun Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC).

Hukum Indonesia

4. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) PLTU 1 Jawa Tengah (Rembang) 2X315 MW Nomor 215.PJ/123/DIRUT/2007 atau Nomor Jak/20/VIII/LD/2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.


Hukum Indonesia

5. Perjanjian Jual Beli Batubara Kalori Rendah/Low Rank Coal PLTU Banten (Suralaya Baru) 1X625 MW Nomor 079.PJ/123/DIRUT/2007 atau Nomor Jak/14/IV/LD/2007 tanggal 13 Juni 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.


Hukum Indonesia

7. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) 1X660 MW No. Jak/17/VI/LD/2007 Juni 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.


Hukum Indonesia

6. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) PLTU 1 Jawa Barat (Indramayu) 2X316 MW Juni 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.


Hukum Indonesia

7. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) PLTU Asam Asam (Existing) 2X65MW No. Juni 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.


Hukum Indonesia

8. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) PLTU 1 Jawa Timur (Pacitan) 2X315 MW


Hukum Indonesia



230

tanggal 7 Agustus 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.

9. Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) PLTU 3 Banten (Teluk Naga) 3X315 MW tanggal 7 Agustus 2007 antara PT PLN (Persero) dan AI dan PT Darma Henwa.


Hukum Indonesia

10. Perjanjian Penyewaan Pelabuhan Mulia Barat tanggal 8 Juni 2012 antara PT Mitratama Perkasa (“MP”) dan AI.

8 Juni 2012 – 31 Desember 2018

Berdasarkan perjanjian ini AI menyewa pelabuhan pembongkaran batubara dari MP.

Hukum Indonesia

11. Perjanjian Jasa Pertambangan (West Mulia Conveyor and Crushing Plant) tanggal 15 Juni 2012 antara PT Nusa Tambang Pratama (“NTP”) dan AI.

7 tahun sejak tanggal efektif

perjanjian yaitu 15 September 2011.

Berdasarkan perjanjian ini NTP sebagai penyedia jasa pertambangan dalam pembangunan fasilitas crushing plant dan conveyor bagi AI untuk melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah west mulia.

Hukum Inggris

12. Perjanjian Jasa Pertambangan (Asam-asam Conveyor and Crushing Plant) tanggal 26 Mei 2011 antara NTP dan AI.

7 tahun Berdasarkan perjanjian ini NTP sebagai penyedia jasa pertambangan dalam pembangunan fasilitas crushing plant dan conveyor bagi AI untuk melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Asam-Asam.

Hukum Inggris

13. Perjanjian Jasa Pertambangan (Continous Barge Unloader) tanggal 12 September 2011 antara AI dan NTP

Perjanjian ini berlaku untuk

jangka waktu 7 tahun sejak tanggal

25 Agustus 2011 yaitu sampai

dengan 25 Agustus 2018.

Berdasarkan perjanjian ini, NTP akan memeberikan jasa sebagai penyedia jasa pertambangan dalam pembangunan fasilitas continous barge unloader bagi AI untuk wilayah North Pulau Laut.

Hukum Inggris

14. Perjanjian penyediaan jasa telekomunikasi tanggal 1 Maret 2005 No. Jak/05/C01R antara PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") dan AI.

Berlaku seterusnya selama AI

beroperasi.

Berdasarkan perjanjian ini, Telkomsel akan memberikan penyediaan jasa telekomunikasi kepada AI.

Hukum Indonesia

15. Cash Distribution Agreement tanggal 27 Juni 2007 antara KPC, AI, Indocoal Resources Cayman Limited, PT Indocoal Kaltim Resources, PT Indocoal Kalsel Resources, The Bank of New York ("BONY"), Standard Chartered Bank, Singapore ("Standard Chartered"), PT Bumi Resources Tbk dan Tata Power (Cyprus) Ltd dan para kontraktor.

Berlaku sejak 27 Juni 2007 sampai

dengan terjadi pemutusan oleh

Para Pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan perjanjian ini KPC dan Arutmin menyetujui untuk mengatur dan mengendalikan pembayaran kepada para pihak yang diajak bekerjasama oleh Arutmin dan KPC melalui Bank of New York dan Standard Chartered.

Hukum Inggris

16. Perjanjian Kerjasama Antara AI dan PT Darma Henwa Tbk ("DH") No. ASM/07/C19R di Tambang Asam-asam tanggal 1 Agustus 200 8

1 Agustus 2008 – 31 Desember 2019

atau tanggal Operating

Agreement dimulai

Berdasarkan perjanjian ini DH akan menyediakan seluruh tenaga kerja, dana, material, peralatan, transportasi, dan akomodasi, penyeliaan, serta administrasi untuk melaksanakan pekerjaan AI.

Hukum Indonesia

17. Perjanjian Servis Manajemen Antara AI dan Khovpoli Investment Limited ("Bhivpuri") tanggal 1 Agustus 2012 berdasarkan perjanjian novasi atas perjanjian servis manajemen antara AI dan Bhivpuri Investment Limted tanggal 20 November 2008

1 Juli 2012 - kesepakatan para

pihak untuk mengakhiri

AI meminta Khovpoli (Kontraktor) untuk menyediakan management support service tertentu, berupa bangunan gedung yang fully-furnished di Jakarta, dengan pembayaran sesuai Perjanjian ini.

Hukum Indonesia

18. Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Marketing tanggal 14 Juli 2011 antara AI dan Glencore International AG dan Indocoal Resources (Cayman) Limited.

14 Juli 2011 - 30 September 2019

Berdasarkan perjanjian ini, AI melakukan kerjasama dengan Glencore sebagai bentuk pelaksanaan atas Perjanjian Long Term Supply.

Hukum Inggris

19. Agreement No. J2/Jibn/16/82 antara Perusahaan Negara Tambang Batubara ("PNTB") dan KPC

30 tahun sejak tanggal

permulaan.

(a) Area perjanjian adalah seluas 1.909 KM2;

(b) Masa penyelidikan umum dimulai tiga bulan setelah tanggal 8 April 1982 dan berakhir 12 bulan setelah tanggal 8 April 1982;

(c) Tahap eksolorasi berlangsung selama 36 tahun setelah berakhirnya tahap penyelidikan umum atau tanggal yang lebih awal dimana KPC menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PNTB untuk melanjutkan tahap kajian

Tidak disebutkan, akan tetapi apabila ada sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase

international Centre for Settlement of

Investment Disputes.



231

kelayakan usaha; (d) Tahap kajian kelayakan usaha

berlangsung selama 12 bulan setelah adanya permohonan tertulis untuk mengadakan penelitian PNTB;

(e) Tahap Konstruksi berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan setelah berakhirnya tahap kajian kelayakan;

(f) Tahap Eksploitasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun dan dimulai pada saat pembangunan fasilitas tambang telah selesai minimal 70% (tujuh puluh persen), tetapi tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak selesainya fasilitas tambang atau 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan setelah 8 April 1982.

20. Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2014 antara BRI dan Perseroan

- (a) Perseroan menerima utang dari BRI sejumlah AS$ 150.000.000;

(b) Perseroan memberikan jaminan dan pernyataan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

21. Perjanjian Distribusi Kas tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana terakhir telah diubah pada tanggal 6 Maret 2015 antara KPC, Indocoal Resources (Cayman) Limited, PT Indocoal Kaltim Resources, Bank of New York Mellon sebagai agen manajemen kas, the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd sebagai Bank Pembayaran, Perseroan, Bhira Investments Limited sebagai Tata Power (“Mauritius”), Bhivpuri Investments Limited sebagai Tata Power (Cyprus) Ltd, Mountain Netherlands Investments B.V, dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("Perjanjian Distribusi Kas 6 Maret 2015")

Perjanjian berlaku semenjak tanggal 2 Juli 2014 dan akan berakhir pada saat mana PKP2B KPC

diperoleh atau setiap

perpanjangan, berakhirnya atau

pengakhiran

Perjanjian distribusi kas tersebut dilakukan untuk menerapan administrasi dan pengelolaan kas terhadap rekening tertentu dan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh berbagai pihak

Hukum Inggris

22. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tanggal 20 November 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan PEB, dengan nilai kontrak sebagai berikut:

Pemerintah berhak menerima 13,5% dari hasil produksi secara tunai atas harga free on board atau harga setempat yang didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara PEB dengan pembeli.

Berlaku sampai dengan lewatnya 30 tahun masa periode

operasi.

PEB diberikan hak tunggal untuk mengeksplorasi batubara di Muara Enim, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan (wilayah pertambangan); menambang setiap endapan batubara yang ditemukan di wilayah pertambangan; mencuci/mengolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun batubara yang digali; memasarkan, menjual atau mengalihkan semua produk dari usaha pertambangan tersebut.

Hukum Indonesia

23. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GM 19 Februari 1998

Tidak diatur dalam Kontrak Karya

Kontrak karya GM ini diberikan untuk lahan seluas 561.050 hektar. Dalam Kontrak Karya ini GM ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dan memberikan hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menambang serta mengolah dan memasarkan setiap mineral yang terdapat dalam wilayah kontrak karya. Berdasarkan Kontrak Karya, GM berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan deadrent (kontribusi tetap) atas wilayah Kontrak Karya dan royalti atas mineral yang diproduksi. Saat ini kegiatan GM telah sampai pada Tahap Studi Kelayakan dengan total wilayah yang dipertahankan seluas 24.995 hektar setelah Penciutan Kedua sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.341.K/30/DJB/2015 tertanggal 13 Februari 2015 dengan galian berupa emas

Hukum Indonesia



232

dan mineral pengikutnya.

24. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan CPM tanggal 28 April 1997

Tidak diatur dalam perjanjian

Kontrak karya CPM ini diberikan untuk lahan seluas 561,050 hektar. Dalam Kontrak Karya ini CPM ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dan memberikan hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menambang serta mengolah dan memasarkan setiap mineral yang terdapat dalam wilayah kontrak karya. Berdasarkan Kontrak Karya, CPM berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan deadrent (kontribusi tetap) atas wilayah Kontrak Karya dan royalti atas mineral yang diproduksi. Kegiatan Kontrak Karya CPM saat ini telah sampai pada Tahap Studi Kelayakan. CPM telah memperoleh izin Perpanjangan III Tahap Kegiatan Studi Kelayakan Wilayah Kontrak Karya CPM Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 482.K/30/DJB/2016 tertanggal 26 Oktober 2016.

Hukum Indonesia

25. Kuasa Pertambangan Operasi Produksi Tanggal 10 November 2010

10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni

2018

Pada dasarknya kuasa pertambangan ini diberikan untuk merevisi izin eksplorasi dan eksploitasi untuk luas area konsesi seluas 984,5 hektar dengan daerah operasi produksi di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Hukum Indonesia

26. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Dairi Prima Mineral (DPM) 19 Februari 1998


Kontrak karya DPM ini diberikan untuk lahan seluas 27.520 hektar. Dalam Kontrak Karya ini DPM ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dan memberikan hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menambang serta mengolah dan memasarkan setiap mineral yang terdapat dalam wilayah kontrak karya. Berdasarkan Kontrak Karya, DPM berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan deadrent (kontribusi tetap) atas wilayah Kontrak Karya dan royalti atas mineral yang diproduksi. Pada saat ini kegiatan Kontrak Karya DPM berada pada Tahap Konstruksi dengan wilayah yang dipertahankan seluas 27.420 hektar yang berada di Propinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam

Hukum Indonesia

27. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Pendopo Energi Batubara (PEB) tanggal 20 November 1997


PEB ditunjuk sebagai kontraktor tunggal untuk melaksanakan aktivitas penambangan batubara selama tiga puluh (30) tahun sejak dimulainya periode operasi pada area pertambangan tertentu di Sumatera Selatan yang pada awalnya meliputi area seluas 97.330 hektar. PEB memulai aktivitas operasinya pada tanggal

5 Mei 2009. Kontrak Karya memberikan hak kepada PEB sebesar 86,5% dari jumlah batubara yang diproduksi dari proses produksi akhir, dan sisanya sebesar 13,5% merupakan milik Pemerintah Indonesia.

Hukum Indonesia

28. Perjanjian Jasa Studi Kelayakan Penambangan dan Pengembangan Infrastruktur antara GM dengan PT Simo Makmur (SM)

Tidak disebutkan Pada tanggal 2 Mei 2014, GM menandatangani Perjanjian Jasa Studi Kelayakan Penambangan dan Pengembangan Infrastruktur dengan PT Simo Makmur (SM). SM akan melaksanakan kegiatan persiapan dan pengembangan Prospek Motomboto untuk jangka waktu lima belas (15) bulan sejak tanggal dimulainya proyek tersebut yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal

Hukum Indonesia



233

26 Agustus 2014, GM menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Kelayakan Penambangan dan Pengembangan Infrastruktur kepada BRMS, selanjutnya BRMS menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan kepada Perseroan.

29. Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2

Juli 2014 antara Perseroan, PT Sitrade

Coal, Bhira Investment Limited, Bhivpuri

Investments Limited, KPC, Indocoal

KPC Resources (Cayman) Ltd, PT

Indocoal Kaltim Resources, dan

Mountain Netherlands Investment BV

- Perjanjian ini untuk mengatur hubungan

antara para pemegang saham KPC,

Indocoal KPC Resources dan Kaltim

dengan masa keberlakuan pada Tanggal

Penyelesaian.

Hukum Indonesia

30. Arrangement Agreement tanggal 13

Maret 2014 antara Perseroan dan

Paradiso Resources Ltd (“Paradiso”)

31 Desember 2015 dan otomatis tidak

berlaku apabila tidak terdapat

perpanjangan dari Para Pihak

berdasarkan persetujuan tertulis

Paradiso sebagai Pengatur dan

penasihat sehubungan dengan

keputusan atas pinjaman AS$1.800juta

(pokok, seluruh jumlah, bunga, dan

lainnya) dari China Investment

Corporation termasuk konversi pinjaman

menjadi saham atau pinjaman baru

Hukum Indonesia

31. Perjanjian Konsultasi tanggal 2

Desember 2014 antara Perseroan dan

Hartman International Pte Ltd

(“Hartman”)

sampai dengan selesainya

restrukturisasi utang

Perseroan berencana untuk melakukan

restrukturisasi utang dan Hartman memiliki

keahlian atas penyediaan jasa konsultasi

keuangan dan pajak untuk mendukung

rencana restrukturisasi utang.

Hukum Indonesia

32 Mining Services Agreement (Melawan Crushing Plant & Western Overland Conveyor) tanggal 17 Desember 2010 antara KPC dan PT Nusa Tambang Pratama ("NTP")

17 Desember 2010 sampai dengan 17 Desember 2017

NTP harus menyediakan jasa sesuai

dengan perjanjian ini, yang termasuk

perencanaan dengan kontraktor EPC

untuk menjalankan dan menyelesaikan

pembangunan, pengujian, dari aset-aset

dan menginformasikan aset-aset yang

akan digunakan untuk menghancurkan

batubara pada pabrik penghancur

Melawan

Hukum Inggris

33 Power Services Agreement tanggal 27 September 2011 antara KPC dengan PT Citra Kusuma Perdana (“CKP”)

Berlaku sejak tanggal 27

September 2011 dan berlaku selama

7 tahun atau sampai dengan

masa pengakhiran sesuai perjanjian ini

KPC sebagai pemegang perjanjian

kerjasama pengusaha pertambangan

batubara, menunjuk CKP sebagai

penyedia layanan, untuk melakukan

pengadaan konstruksi pembangkit

tenaga

Hukum Inggris

34 Mining Services Agreement tanggal 28

Oktober 2010 antara KPC dan PT Nusa

Tambang Pratama

Jangka waktu dimulai sejak 28

Oktober 2010 dan berlaku selama 7

tahun atau sampai dengan masa

pengakhiran sesuai perjanjian ini.

Penyedia jasa memberikan jasa

berdasarkan Perjanjian ini, serta

termasuk juga jasa perencanaan dan

pengadaan dari Kontraktor EPC yaitu PT

Roberts Schaefer Soros Indonesia untuk

melakukan dan menyelesaikan

pengadaan, pemasokkan, konstruksi,

erection, percobaan, dan commissioning

di Lokasi Sangatta.

Hukum Inggris

35 Perjanjian Pengalihan Aset Bersyarat

tanggal 24 September 2013 antara Tuan

Dovie Supit dan Tuan Andi Pangeran

dan Perseroan

Tidak diatur Mengalihkan 275 saham dari Tuan Dovie

Supit dan Tuan Andi Pangeran kepada

Perseroan

Hukum Indonesia

36 Direct Agreement tanggal 1 Oktober

2009 sebagaimana diubah pada tanggal

9 November 2009 antara Perseroan,

Tidak diatur Pelaksanaan jaminan atas saham

Perusahaan Batubara yang dimiliki oleh

Perseroan atau Perusahaan Grup

Hukum Inggris



234

Bhivpuri Investments Limited, dan Bhira

Investment Limited

Perseroan

37 Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 2

Juli 2014 antara KPC dan Fullbloom

Investment

Berlaku sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak secara

tertulis

Layanan dukungan manajemen tertentu

yang diminta Perusahaan kepada

kontraktor dengan biaya USD1.900.000

Hukum Indonesia

38 Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 20

November 2006 sebagaimana diubah

dan dinyatakan kembali Perjanjian Jasa

Manajemen tanggal 2 Juli 2014 antara

KPC dan Perseroan


tertulis

Perseroan sebagai Kontraktor untuk

menyediakan jasa penunjang

manajemen kepada KPC

Hukum Indonesia

39 Perjanjian Fasilitas Pemasaran tanggal

13 Agustus 2012 antara KPC dengan

Trust Energy Resources Pte Ltd

11 Oktober 2015 sampai dengan 5

Agustus 2021

Trust Energy Resources Pte Ltd

menyediakan penghubung untuk

pemasaran dan penjualan sehubungan

dengan kontrak Tata Grup dalam wilayan

Hukum Inggris

40 Perjanjian Perubahan dan Pernyataan

Kembali Perjanjian Marketing tanggal

14 Juli 2011 antara Glencore

International AG, KPC dan Indocoal

Resources (Cayman) Limited;

10 Oktober 2015 sampai dengan 5

Agustus 2021

Bahwa Glencore International AG telah

ditunjuk oleh KPC untuk memasarkan

dan menjual produk KPC

Hukum Inggris

41 Perjanjian Penawaran Jangka Panjang

tanggal 6 Juli 2005, Perjanjian

Penawaran Jangka Panjang tanggal 28

April 2006, Perjanjian Penawaran

Jangka Panjang 26 Juni 2007,

Perjanjian Penawaran Jangka Panjang

1 Juli 2008, sebagaimana terakhir

diubah oleh Perjanjian Keempat

Penawaran Jangka Panjang tanggal 21

Desember 2009 antara KPC dengan

Indocoal Resources (Cayman) Limited

Para Pihak

menyetujui bahwa

jangka waktu

perjanjian ini adalah

dari tanggal 6 Juli

2005, sampai pada

tanggal dimana

Kontrak Karya

Batubara KPC

berakhir atau

dihentikan

KPC menjual kepada IndoCoal

Resources (Cayman) Ltd atas produk

berdasarkan wilayah perjanjian dalam

kontrak karya KPC

Hukum Indonesia

42 Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Diesel

tanggal 24 Agustus 2009 sebagaimana

diubah dengan Perubahan Pertama

tanggal 22 Maret 2013 antara PT

Petromine Energy Trading, KPC dan PT

Arutmin Indonesia


tertulis

Bahwa PT Petromine Energy Trading

untuk menyediakan dan memasok bahan

bakar untuk menunjang aktifitas

operasional KPC dan Arutmin,

Hukum Singapur

43 Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Diesel

tanggal 16 Desember 2013 antara PT

Petromine Energy Trading dan KPC

Berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak karya

PT Petromine Energy Trading untuk

menjual bahan bakar diesel kepada KPC

dalam menjalankan kegiatan usahanya

Hukum Inggris

44 Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan

antara KPC dengan Mountain

Netherlands Investments B.V. tanggal 2

Juli 2014

Masih berlaku sepanjang Mountain Netherlands Investments B.V. masih merupakan pemegang saham KPC

KPC bersedia untuk menyediakan

fasilitas pinjaman sebesar

US$95.000.000 dan Mountain

Netherlands Investments B.V. bersedia

untuk menerima fasilitas pinjaman

tersebut dari KPC

Hukum Inggris

45 Perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar

Perusahaan tanggal 2 Juli 2014 antara

KPC dan Bhira Investments Ltd

Masih berlaku

sepanjang Bhira

Investments Ltd

masih merupakan

pemegang saham

KPC

KPC menyetujui untuk menyediakan

fasilitas pinjaman ke Bhira Investment Ltd

sejumlah US$150.000.000

Hukum Inggris

46 Kontrak Variasi No. 3 tanggal 23 Januari Variasi Kontrak ini KPC menginstruksikan DEWA untuk Hukum Australia



235

2014 sehubungan dengan Perjanjian

Operasi Bengalon-Jasa Pertambangan

tanggal 27 Mei 2004 antara KPC dan

DEWA

dimulai pada

tanggal 2 Januari

2014 sampai

dengan 10 Juli 2014

atau yang mana

lebih dulu berakhir

karena akibat

wanprestasi

menyediakan layanan tambahan, untuk

membantu KPC dalam meningkatakan

produksi batubara (sampai dengan

tambahan 5.000.000 ton batubara per

tahun yang dutentukan KPC) termasuk

menyediakan jasa manajemen dan teknis

seperti hubungan masyarakat, pengelola

lahan

47 Perjanjian Bantuan Teknis sehubungan

Perjanjian Operasi Bengalon – Jasa

Pertambangan tanggal 27 Mei 2004 dan

Side Letter dan Perjanjian Kerangka

Kerja sehubungan Perjanjian Operasi –

Jasa Pertambangan antara KPC dan

DEWA

Berlaku sampai

dengan berakhirnya

Perjanjian Operasi

DEWA akan menugaskan beberapa

karyawannya kepada KPC yang akan

ditugaskan di Situs KPC atau tempat

dimanapun yang diinginkan KPC dalam

melaksanakaan jasa berdasarkan

Perjanjian Operasi

Hukum Indonesia

48 Perjanjian Operasi Bendili Jasa

Pertambaangan antara KPC dan PAMA

pada bulan Agustus 2014 yang

merupakan satu kesatuan dengan Side

Letter and Framework Agreement

tanggal 1 September 2012

31 Desember 2021 PAMA akan memberikan karyawannya

kepada KPC Hukum Indonesia

49 Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 1

September 2012

Selama diakhiri oleh

Para Pihak

PAMA akan memberikan karyawannya

kepada KPC Hukum Indonesia

50 Perjanjian Penunjukan Kontraktor

Pertambangan dan Pengangkutan

Batubara tanggal 30 Agustus 2013

antara AIdengan PT Jhonlin Baratama

Berlaku untuk

jangka waktu 7

tahun sejak tanggal

30 Agustus 2013

yaitu sampai

dengan 30 Agustus

2020

AI sepakat untuk menunjuk Jhonlin

sebagai kontraktor yang melakukan

seluruh jasa pertambangan dan

pengangkutan di blok tambang kintap

kecuali untuk peroleh hasil tambang dan

kegiatan pengolahan dan permurnian yang

akan dilakukan oleh AI sendiri

Hukum Indonesia



Batubara tanggal 20 Desember 2012

antara AI dengan PT Jhonlin Baratama

Berlaku untuk

jangka waktu 7

tahun sejak tanggal

2 Januari 2013 yaitu

sampai dengan 2

Januari 2020.




pengangkutan di areal tambang DU.317

kecuali untuk peroleh hasil tambang dan

kegiatan pengolahan dan permurnian yang

akan dilakukan oleh AI sendiri.

Hukum Indonesia



Batubara tanggal 22 Febuari 2013

antara AI dengan PT Jhonlin Baratama

Berlaku untuk

jangka waktu 7

tahun sejak tanggal

2 Febuari 2013

yaitu sampai

dengan 2 Febuari

2020




pengangkutan di areal tambang Sungai

Danau kecuali untuk peroleh hasil

tambang dan kegiatan pengolahan dan

permurnian yang akan dilakukan oleh AI

sendiri.

Hukum Indonesia

53 Kontrak JB Mining No. KTP/15/C16R

antara PT Arutmin Indonesia dan PT

Jhonlin Baratama

Dalam proses

perpanjangan oleh

para pihak

Kontraktor akan menjalankan fungsi

sebagai kustodian dari Area Tambang Pit

Kintap Barat. Kontraktor akan memelihara

jalan-jalan angkut penghubung,

merencanakan dan melaksanakan operasi

penambangan dan pengangkutan

batubara

Hukum Indonesia

54 Kontrak Wet Rental No. KTP/15/C17R

antara PT Arutmin Indonesia dan PT

Jhonlin Baratama

Dalam proses

perpanjangan oleh

para pihak

Kontraktor akan menyediakan peralatan

yang dibutuhkan untuk pengambilan

batubara “wet rental”

Hukum Indonesia

55 Perjanjian Penyewaan Pelabuhan

Asam-Asam tanggal 12 Juni 2012

Perjanjian ini

berlaku untuk

jangka waktu 7

PT Mitratama Perkasa telah sepakat untuk

menyediakan kepada AI pelabuhan

pemasok batu bara yang berlokasi di Desa

Hukum Indonesia



236

B. Perjanjian Kredit Perseroan dan Anak Perusahaaan

Perseroan
















Cidera Janji: Pada tanggal jatuh tempo setiap fasilitas pinjaman atau tanggal pembayaran lainnya, Perusahaan harus melunasi:


Premi yang berlaku, yang jumlahnya dihitung pada tanggal pembayaran kembali

untuk setiap masing-masing pinjaman yang terkait, dengan 5% sebagai pilihan

pertama untuk tanggal pembayaran kembali atas pinjaman terkait, berkurang

berdasarkan metode garis lurus hingga nihil pada tanggal jatuh tempo.


antara AI dengan PT Mitratama Perkasa tahun sejak tanggal

12 Juni 2012 yaitu

12 Juni 2019

Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong,

Kabupaten Tana Laut



237

Jumlah keseluruhan, yaitu jumlah yang memberikan kepada pemberi pinjaman

internal rate of return sebesar 19% secara keseluruhan untuk pinjaman tersebut.

Pembatasan:

Perusahaan tidak mengizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual,

mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung hak

atau kepentingan KPC atau Arutmin berdasarkan PKP2B.


melakukan pembayaran-pembayaran tertentu, yang meliputi diantaranya

pengumuman atau pembayaran dividen, pembelian, penebusan, pelepasan atau

penebusan saham Perusahaan atau Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries, kecuali

dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah dipenuhi.


menerbitkan atau menjual saham Pinjaman CFL Restricted Subsidiaries, kecuali

dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah dipenuhi.

Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL Restricted Group yang diizinkan untuk secara

langsung atau tidak langsung, mengadakan, memperbaharui atau memperpanjang

transaksi atau perjanjian dengan beneficial holder yang memiliki 10% atau lebih

saham Perusahaan atau afiliasinya, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio

keuangan telah terpenuhi.


memberikan gadai atas jaminan common security.





mengadakan utang kecuali Perusahaan dapat memenuhi beberapa rasio keuangan

tertentu.

KPC, Arutmin dan ICRL tidak diizinkan untuk mengadakan utang kecuali dapat

memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu.

Jaminan:


distribusi kas






Perusahaan dan Anak Perusahaan Penjamin

Pengalihan Pinjaman: Pada tanggal 5 November 2009, hak dan kewajiban Perseroan sebagai Debitor dalam Pinjaman CFL dialihkan ke Bumi Netherlands dimana Perusahaan bersama dengan Anak Perusahaan Penjamin masih menjamin kewajiban Bumi Netherlands berdasarkan Pinjaman CFL tersebut. Pinjaman CFL dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Bumi Netherlands atas bunga pinjaman yang jatuh tempo sejak September 2014. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.




238




Credit Suisse Limited, cabang Singapura, Deutsche Bank dan JPMorgan (S.E.A.)

Limited (sebagai Joint Lead Manager)


Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar utang jangka pendek JPMorgan Chase, Credit Suisse dan Bright Ventures serta untuk membayar penuh utang jangka panjang Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, pembelian kembali sebagian dari 5% Obligasi Konversi Berjamin II senilai AS$300juta dan untuk membayar kembali utang lainnya. Bunga: 10,75% per tahun, yang akan terutang setiap 6 bulan. Jatuh Tempo: 6 Oktober 2017 Hak Penebusan:

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 6 Oktober

2014, secara keseluruhan atau sebagian, pada harga penebusan yang setara dengan

pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada,

ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 6

Oktober 2014 dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian pada harga

penebusan setara dengan 105,375%, 102,6875% dan 100% ditambah dengan bunga

terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua belas (12) bulan masing-masing

dimulai pada tanggal 6 Oktober 2014, 6 Oktober 2015 dan 6 Oktober 2016 dan

seterusnya.

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus 35% dari Surat Utang sebelum tanggal

6 Oktober 2014 dengan harga penebusan 110,75% dari pokok kredit ditambah

dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan dana dari

penjualan satu atau lebih penawaran saham Penerbit atau Perusahaan.

Pembatasan:






Jaminan:


distribusi kas





239




Perusahaan dan Anak Perusahaan Penjamin.


C. Fasilitas China Development Bank

Pada tanggal 6 Februari 2012, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), China Development Bank Corporation (sebagai “Kreditor dan Arranger”), Bank of China Limited, cabang Jakarta (sebagai “Agen Administrasi”), mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan Perseroan fasilitas kredit sebesar AS$600juta. (”Pinjaman CDB”) Pihak dalam Perjanjian:



China Development Bank Corporation (sebagai “Kreditor” dan ”Arranger”)

Bank of China Limited, cabang Jakarta (sebagai ”Agen Administrasi”)



Bunga: LIBOR + 6,7% per tahun Jatuh Tempo: bulan ke 48 sejak tanggal penarikan dana Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk melunasi sebagian dari utang yang dimiliki oleh Perusahaan berdasarkan:

Fasilitas JPMorgan Chase Bank 2011 sebesar AS$200juta

Fasilitas Barclays Bank 2011 sebesar AS$200juta

Fasilitas Bank of America 2011 sebesar AS$200juta

pembayaran kepada Arranger atas biaya Arrangement (yang akan dikurangkan dari

penerimaan pinjaman tersebut)

pembayaran biaya transaksi lainnya

Pembatasan: Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan





Jaminan:




240





Subordination deed

Dokumen penjaminan atas Perusahaan Batubara

Dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi asset Perusahaan

Pinjaman ini dalam kondisi wanprestasi karena gagal bayar oleh Perseroan atas pembayaran angsuran pokok saat jatuh tempo pada bulan Agustus 2014 dan bunganya saat jatuh tempo pada bulan Desember 2014. Pada tanggal 30 Desember 2014, fasilitas pinjaman sebesar AS$50juta dialihkan kepada Castleford Investment Holdings Ltd. Pinjaman ini kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.

D. Surat Berharga Bergaransi Senior








Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 10

November 2013, secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian, pada harga

penebusan yang setara dengan pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan

masih harus dibayar, jika ada, ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan

pada atau setelah tanggal 13 November 2013 dapat dilakukan secara keseluruhan

atau sebagian pada harga penebusan setara dengan 106%, 103% dan 100%

ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua belas

(12) bulan masing-masing dimulai pada tanggal 10 November 2013, 10 November

2014 dan 10 November 2015.

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus 35% dari Surat Utang sebelum tanggal

13 November 2013 dengan harga penebusan 112% dari pokok kredit ditambah

dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan hasil penjualan

atas beberapa jenis modal saham Perusahaan.



241


melakukan penambahan utang yang dapat mempengaruhi beberapa rasio keuangan

tertentu,



melakukan gadai,






Jaminan:






Subordination deed



E. Fasilitas Credit Suisse 1




Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan

Penjamin”)




Tujuan Pinjaman: Dana yang diperoleh dari pinjaman hanya dapat digunakan oleh Enercoal Resources, untuk penebusan atas obligasi konversi dan pembayaran atas biaya transaksi. Bunga: LIBOR + 18% per tahun Jatuh Tempo: 7 November 2014



242

Pembatasan:

Perseroan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan

dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.




menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah

ditetapkan.

Perseroan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel,


Jaminan:






Subordination deed



F. Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2









G. Fasilitas Raiffeisen Bank International (RBI)

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai ”Anak Perusahaan Penjamin”), dan Raiffeisen Bank



243

International (RBI), cabang Labuan, (sebagai “Kreditor”) mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan Perseroan pinjaman sebesar AS$80juta. (”Pinjaman RBI”) Pihak dalam Perjanjian:






H. Fasilitas Credit Suisse 2012

Pada tanggal 14 Juni 2012, BRMS dan Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai the “Financial Institutions, Pemberi Pinjaman, Arranger, Facility Agent, Security Agent dan Account Bank”), menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar AS$100.000.000, yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan sejak penarikan dana dan dapat diperpanjang selama periode yang tidak melebihi tanggal 19 September 2013.

Bersama dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo, beberapa klausa telah diubah terutama terkait definisi jumlah pokok yang sekarang termasuk bunga masih harus dibayar, dan beberapa hal lainnya.

Hasil dari pinjaman ini setelah dikurangi (i) biaya-biaya transaksi; dan (ii) alokasi pembayaran minimum atau cadangan pembayaran utang, dapat digunakan oleh Perusahaan untuk pendanaan, sesuai dengan perjanjian pinjaman antara BRMS dan PT Dairi Prima Mineral (Dairi), aktivitas bisnis Dairi yang meliputi aktivitas bisnis normal termasuk, dan tidak terbatas pada, utang usaha dan utang lainnya Dairi serta pengeluaran Dairi sehubungan dengan pengembangan Area Tambang Dairi.

Credit Suisse AG telah memberikan beberapa kali persetujuan perpanjangan tanggal jatuh tempo terhadap fasilitas pinjaman ini, yang terakhir dengan Amended and Restated Credit Agreement tanggal 28 Oktober 2016. Nilai pinjaman ini sebesar AS$90.000.000. Sisa pinjaman sebesar AS$100,961,331 dialihkan kepada Wexler Capital Pte. Ltd.

Pinjaman ini telah menjadi efektif pada tanggal 2 Desember 2016 untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal efektifnya perjanjian yaitu pada tanggal 2 Desember 2018. Besarnya bunga pinjaman adalah 10% untuk 1 tahun pertama dan 15% untuk 1 tahun berikutnya. Kapitalisasi dilakukan pada 6 bulan pertama dan 3 bulan setelahnya.


BRMS tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas asetasetnya;

Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual aset yang disewagunausahakan

pada atau diperoleh kembali atau diperoleh melalui Entitas Anak Grup;



244

Melakukan penjualan, mentransfer atau menjual piutang dalam transaksi harian

wajar;

Terikat pada kesepakatan dimana memperoleh dana atau keuntungan dari bank,

melakukan perjumpaan hutang atau membuat kombinasi dari akun dimaksud; atau

Terikat pada kesepakatan yang mempunyai efek yang sama

I. Fasilitas UBS AG 2012 - 1

Pada tanggal 5 Maret 2012, Perseroan (sebagai “Debitor”) dan anak perusahaan, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”), UBS AG, cabang London, (“Kreditor”) dan UBS AG, cabang Singapura, (sebagai “Arranger, Agen Administrasi dan Jaminan”) menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perseroan. (“Pinjaman UBS”) Pihak dalam Perjanjian:






Bunga: LIBOR + 6% per tahun Jatuh Tempo: 5 Maret 2015 Tujuan Perjanjian: Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman jangka pendek sebesar AS$75juta dari UBS AG, cabang Singapura. Pembatasan: Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan





Jaminan:






Subordination deed



pemberitahuan wanprestasi terkait dengan gagal bayar sejak bulan Maret 2014

atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo. Pinjaman ini

kemudian direstrukturisasi melalui Perjanjian Perdamaian.



245

J. Fasilitas Axis Bank Limited 2011




Axis Bank Limited, cabang Hong Kong (sebagai “Kreditor, Arranger, Agen

Administrasi dan Penjamin”)

Objek Perjanjian : pemberian pinjaman dana oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian : AS$200.000.000 Tujuan Pinjaman: Dana dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi sebagian utang Perusahaan dari satu atau lebih fasilitas yang diberikan oleh Secured Creditor (seperti yang telah dinyatakan dalam Intercreditor Agreement) dan membayar beban transaksi. Bunga: LIBOR + 5,5% per tahun, yang dilunasi dalam 20 angsuran triwulanan Jatuh Tempo: 4 Agustus 2016

Pembatasan:




Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di IndoCoal Kalsel,



K. Fasilitas Deutsche Bank 2011





“Kreditor”)





246



Pembatasan : Perseroan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan

dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka





L. Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014

Pada tanggal 30 Desember 2014, Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) (sebagai “Kreditor”) dan Perseroan (sebagai “Debitor”) menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang. (“Pinjaman Castleford”) Pihak dalam Perjanjian:








Anak Perusahaan

A. Fasilitas Bank Bukopin

Amandemen perpanjangan Perjanjian Kredit pada tanggal 5 Oktober 2015 antara BRMS (sebagai “Debitor”) dan PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (sebagai “Kreditor”) dimana Kreditor menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada Perseroan. Sebelumnya perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 dengan suku bunga pinjaman 12%.



247



Bukopin (sebagai “Kreditor”)

Objek Perjanjian : pemberian fasilitas pendanaan oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian : Rp10.000.000.000 (AS$1.089.325) Tujuan Perjanjian: Pinjaman ini terkait dengan pembelian ruang kantor di Bakrie Tower Bunga: 13% per tahun Jatuh Tempo: 2 Oktober 2019 Jaminan: ruangan kantor di Bakrie Tower

B. Fasilitas Bank Muamalat

Pada tanggal 28 Desember 2015, BRMS (sebagai “Debitor”) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) (sebagai “Kreditor”) menandatangani amandemen Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah dengan jangka waktu 48 bulan. Sebelumnya perjanjian ditandatangani pada tanggal 11 April 2011 dengan jangka waktu 60 bulan. Pihak dalam Perjanjian :


Muamalat (sebagai “Kreditor”)

Objek Perjanjian: pemberian fasilitas pendanaan oleh pihak ketiga Nilai Perjanjian: Rp20.000.000.000 (AS$2.180.000) Tujuan Perjanjian: Pinjaman ini terkait dengan pembelian ruang kantor di Bakrie Tower


Pembatasan:

Membagikan atau membayarkan dividen/ keuntungan kecuali BRMS sudah tidak

dalam keadaan rugi dan angsuran ke Muamalat dalam kondisi lancar.

Melakukan penjualan, menjaminkan, dan mentransfer sebagian atau seluruh aset

Perusahaan, kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal dan wajar/normal, aset

yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan BRMS kepada bank.

Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, baik secara

langsung maupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi harian yang wajar.

Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan

sebagian besar aset atau saham milik BRMS.

Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BRMS

kepada pihak lain.

Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham.

Jaminan: ruangan kantor di Bakrie Tower

C. Fasilitas Credit Suisse 2010

Pada tahun 2010, MDB, entitas anak BRMS (sebagai “Debitor”), Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai the “Lembaga Keuangan, Kreditor, Arranger, Agen Administrasi & Penjamin, dan Account Bank”) dan Credit Suisse International (sebagai “bank hedging”), menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemberi



248

Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada MDB. Perjanjian ini terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 3 April 2015. Pihak dalam Perjanjian:

MDB (sebagai “Debitor”)

Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai the “Lembaga Keuangan, Kreditor,

Arranger, Agen Administrasi & Penjamin, dan Account Bank”)

Objek Perjanjian: pemberian fasilitas pendanaan oleh pihak ketiga

Nilai Perjanjian:

Fasilitas A sebesar AS$200.000.000

Fasilitas B sebesar AS$100.000.000

Fasilitas C sebesar AS$60.000.000

Bunga: LIBOR + 7% per tahun, dibayarkan setiap triwulan

Jatuh Tempo:

Fasilitas A jatuh tempo dalam kurun waktu 24 bulan sejak penarikan dana

Fasilitas B jatuh tempo dalam kurun waktu 24 bulan sejak tanggal penggunaan

Fasilitas A

Fasilitas C jatuh tempo sampai tanggal 19 September 2013

Tujuan Perjanjian: Dana pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, membiayai debt reserve account dan membayar sebagian Pinjaman MDB. Pembatasan :

MDB tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas aset-

asetnya.

MDB tidak diperbolehkan menjual aset yang disyaratkan yang mungkin diperoleh

oleh afiliasi MDB dalam transaksi terutama untuk membiayai pembelian aset.

MDB tidak diperbolehkan menjual kepemilikan saham pada NNT, membuat

perjanjian pinjaman keuangan, mengubah sifat usaha, memberikan pinjaman

(kecuali antar pihak berelasi), membayar dividen atau menerbitkan saham kepada

siapapun.

Jaminan:

Saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) milik MDB dan kuasa untuk menjual

saham tersebut.

Penyerahan atau kuasa atas jaminan (yaitu hipotik, jaminan, hak gadai,

penyerahan, hypothecation).

Dokumen lain yang membuktikan atau menimbulkan penjaminan atas aset MDB.

Pada tanggal 2 November 2016, MDB telah meyelesaikan fasilitas pinjaman bersamaan dengan penandatanganan Akta Pengalihan Saham dengan menjual entitas asosiasinya, yaitu NNT.

Dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan transaksi PUT V dan tidak terdapat ketentuan/pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan pemegang saham publik.



249

L. Keterangan tentang Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi, dan Komisaris

No No. Perkara

Putusan Pihak Sengketa Nilai Sengketa Hasil Putusan Status Terakhir

1. Case No. 17-10115 (MKV)

Emiten Permohonan PKPU

- 1. Menerima Permohonan PKPU

2. Rencana PKPU termasuk sebagai amandemen dan perubahannya yang dilakukan berdasarkan Hukum Indonesia diakui dan berlaku secara penuh sampai dengan akibat yang diberikan berdasarkan Hukum Indonesia dan mengikat kepada seluruh kreditor dari Perseroan

Berkekuatan hukum tetap dan Perseroan sedang dalam proses melaksanakan kewajiban-kewaiiban berdasarkan Perjanjian Perdamaian

2. 123/PDT/2016/PT.SMR

1. Romi Permadi sebagai Penggugat

2. KPC sebagai Tergugat

Sengketa lahan seluas 10 Ha

Rp 4.500.000.000

1. Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat

2. Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan PN dan memenangkan Penggugat.

3. Tergugat menyatakan Kasasi pada Mahkamah Agung dan sedang menunggu putusan.

Menunggu Putusan Kasasi.

3. 41/Pdt.G/2016/PN.Sgt

1. Hasan Saleh sebagai Penggugat

2. KPC sebagai Tergugat

Sengketa lahan seluas 11 Ha

Rp 111.014.640.000

- Proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sangatta masih berjalan

4. 11/B/2015/PT.TUN.JKT

1. AI sebagai Pembanding

2. Bupati Tanah Laut sebagai Terbading I

3. PT Alam Duta Kalimantan sebagai Terbanding II

tumpang tindih lahan pertambangan

-

1. Menerima permohonan

banding dari Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 08/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014; dan

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.

AI telah mengajukan kasasi dana saat ini masih menunggu putusan MA

5. 08/B/2015/PT. TUN JKT/

1. AI sebagai Pembanding

2. Bupati Tanah Laut

3. CV Akbar Mitra Jaya sebagai Terbanding

tumpang tindih wilayah konsesi pertambangan

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 08/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014; dan

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000

AI telah mengajukan kasasi dana saat ini masih menunggu putusan MA



250

No No. Perkara


6. 246/B/2014/PT.TUN.JKT

1. AI sebagai

Pembanding;

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Terbanding I;

3. PT Anzawara sebagai Terbanding II.

tumpang tindih wilayah konsesi pertambangan

-

1. Menerima permohonan

banding dari Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Juni 2014 No. 11/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biayara perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat anding ditetapkan sebesar Rp250.000.

Dalam proses kasasi di MA

7. 20/6/2017/PTUN-PLG

1. BMH sebagai Penggugat;

2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat

keputusan berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat

- - Dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara

8. 21/6/2017/PTUN-PLG

1. MBH sebagai Penggugat;

2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat

keputusan berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat

- - Dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara

9. 112/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

1. PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Debitur dan Tergugat (“Perseroan”)

2. Wexler Capital Pte. Ltd. sebagai Kreditur dan Penggugat.

Gugatan Wanprestasi

- (a) Menghukum para pihak yang berperkara baik Wexler dan Perseroan untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: (i) Jumlah hutang Perseroan kepada Wexler terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian adalah sebesar USD$154.956.698 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) (“Utang”). (ii) Utang tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan dengan mengkonversi Utang menjadi saham-saham biasa dalam Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh Wexler. (iii) Pembayaran Utang dengan mekanisme tersebut akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



251

No No. Perkara


Pemegang Saham Perseroan yang akan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2017. (b) Menghukum Wexler dan Perseroan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp361.000.

Kecuali sebagaimana diungkapkan di atas, saat ini Perseroan dan anak-anak perusahaan serta masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mempunyai perkara hukum yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan.



252

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Umum

PT Bumi Resources Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. Y.A. 5/433/12 tanggal 12 Desember 1973, didaftarkan di buku Register Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 1973 dengan nomor pendaftaran 1824/1973 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 2 Januari 1974, Tambahan No. 7.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 tanggal 23 Desember 2015 (“Akta 211/2015”), dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan. Akta 211/2015 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0991225 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3598157.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, pertambangan, pengangkutan, real-estate, jasa dan agen/perwakilan.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan melalui anak perusahaannya adalah melakukan penambangan di permukaan tanah (surface open cut mining) dengan hasil tambang utama berupa batubara thermal dari pertambangannya di Indonesia. Perseroan memegang ijin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan batubara di area konsesi seluas kurang lebih 90.960 hektar di Kalimantan Timur sampai 2021 dan di daerah konsesi lain kurang lebih seluas 70.153 hektar di Kalimantan Selatan sampai 2020. Sampai dengan informasi ini diumumkan, Perseroan memiliki sebanyak enam pertambangan yang telah beroperasi komersial tambang-tambang di Sangatta dan Bengalon dioperasikan oleh anak perusahaannya PT Kaltim Prima Coal, pengekspor batubara terbesar di dunia, dan tambang-tambang di Senakin, Satui, Mulia Asam-Asam dan Batulicin dioperasikan oleh anak perusahaannya yaitu Arutmin.

Perseroan melakukan kegiatan pertambangan sumber daya mineral lainnya, yaitu emas dan tembaga melalui anak-anak perusahaannya baik di Indonesia maupun di Afrika. Tambang lain yang dimiliki Perseroan termasuk:

a) Kepemilikan 80% pada PT Gorontalo Minerals yang memiliki hak pada konsensi tambang seluas 36.070 ha di Sulawesi Utara, Indonesia;

Tahun 2005 Perseroan membeli 80% saham PT Gorontalo Minerals dari BHP Minerals. Sisanya dimiliki oleh BUMN (PT Aneka Tambang (Persero) Tbk). PT Gorontalo Minerals adalah perusahaan pertambangan generasi ke tujuh yang berlokasi di Sulawesi bagian utara sebelah timur kota Gorontalo. Program pemboran yang ekstensif telah dilakukan dan mengidentifikasi adanya tembaga ataupun emas. Aktivitas di tahun 2006 difokuskan pada pekerjaan survei di wilayah yang belum dieksplorasi dengan hasil yang menjanjikan, memperkuat opini bahwa PT Gorontalo Minerals merupakan investasi yang sangat menarik untuk Perseroan.



253

b) Kepemilikan 100% pada PT Citra Palu Minerals yang memiliki hak pada konsensi tambang seluas 138.889 hektar di Sulawesi Tengah, Indonesia dan;

Di tahun 2005 Perseroan membeli 99,99% saham PT Citra Palu Minerals dari Newcrest Mining Group. PT Citra Palu Minerals adalah perusahaan kontrak pertambangan generasi ke enam yang berlokasi di propinsi Palu, Sulawesi Tengah. Setelah di relinquish, kontrak kerja ini terdiri atas enam blok. Prospek Poboya, blok 1, merupakan tahap eksplorasi yang paling maju dengan menyelesaikan program pemboran tahap pertama. Hasil dari program ini mengidentifikasikan adanya kandungan emas sebesar dua juta ons.

Perseroan juga memiliki kegiatan usaha pada pertambangan minyak dan gas bumi (“migas”) melalui anak perusahaannya, Gallo Oil (Jersey) Ltd. (“Gallo”). Gallo saat ini beroperasi pada dua area konsesi minyak di Republik Yaman, yaitu Blok R-2 (East Al Maber) dan Blok 13 (Al Armah) yang mana keduanya memfokuskan pada aktivitas eksplorasi.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan melalui anak perusahaan Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Operasi dan Produksi

Perseroan beroperasi melalui empat perusahaan tambang batubara: PT Arutmin Indonesia (Arutmin), PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Pendopo Energi Batubara dan PT Fajar Bumi Sakti. Arutmin dan KPC, dua perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, memiliki sejarah produksi maupun kinerja kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan yang telah terbukti.

BATUBARA

Usaha pertambangan batubara Perseroan terutama dilakukan oleh anak perusahaan, KPC dan Arutmin, dengan sebagian besar penjualan dilakukan melalui anak perusahaan pemasaran dan penjualan, IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL). Perseroan saat ini memegang hak konsesi terhadap dua pertambangan batubara di bawah Kontrak Kerja Batubara (PKP2B) di Indonesia: satu dipegang oleh KPC dan satu dipegang oleh Arutmin. Selain itu, antara Desember 2008 dan Januari 2009, Perseroan mengakuisisi PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) dan PT. Pendopo Energi Batubara (PEB). FBS memegang hak Kuasa Pertambangan (KP) untuk tambang batubara di tiga wilayah konsesi pertambangan, salah satunya saat ini sudah beroperasi. PEB memegang hak Kontrak Kerja Batubara (PKP2B) untuk menambang batubara di salah satu area konsesi tambang yang belum memulai operasi komersial dan produksi.

PT Kaltim Prima Coal (“KPC”)

Pada tahun 1982, KPC memasuki Kontrak Kerja Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia, yang memberikan konsesi 30 tahun untuk operasi dan produksi batubara di Kalimantan Timur, efektif pada tahun 1991 ketika tambang pertama KPC mulai beroperasi secara komersial. Hak PKP2B KPC dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2021. Daerah konsesi KPC awalnya mencapai sekitar 790.000 hektar. Pada tahun 1987, setelah melakukan eksplorasi pada daerah konsesi awal, KPC melepaskan hak penambangan sebesar 593.900 hektar, atau 75,1 persen dari daerah konsesi awal dengan pelepasan selanjutnya pada tahun 1990-an. Saat ini total areal konsesi kurang lebih seluas 90.938 hektar. Pada 30 Juni 2010, KPC telah mengeksplorasi sekitar setengah dari total area konsesi yang tersisa. Berdasarkan ketentuan dalam PKP2B, KPC dapat meminta pembesaran dari area konsesi jika menemukan deposit batubara diluar area konsesi yang dimilikinya.

Sumber daya dan cadangan yang dimiliki Sangatta dan Bengalon adalah sebagai berikut:

Area Sumber daya batubara (juta ton) Cadangan Batubara (juta ton)

Sangatta 7.573 783

Bengalon 1.528 210

Total 9.101 993

Sumber: Sumber daya & cadangan batubara per 31 Maret 2013 Indonesia disesuaikan dengan produksi batubara hingga FY2016



254

KPC memproduksi tiga jenis batubara:

Prima, batubara berkualitas unggul, dengan kalori tinggi, kandungan abu sangat rendah, kandungan sulfur menengah dengan kelembaban rendah

Pinang, memiliki kalori yang lebih rendah dari Prima dengan tingkat kelembaban yang lebih tinggi

Melawan, batubara sub-bituminous dengan kandungan sulfur dan abu rendah, serta tingkat kelembaban yang tinggi.

Di tahun 2015, total produksi batubara KPC dari tambang Sangatta dan Bengalon mencapai 55,1juta ton dan pada tahun 2016 total produksi KPC mencapai 58,3 ton.

Produksi (juta ton) 2016 2015

Sangatta 49,5 46,5

Bengalon 8,8 8,6

Total 58,3 55,1

KPC memiliki konsesi tambang kurang lebih seluas 90.938 hektar di Sanggata dan Bengalon yang terletak di propinsi Kalimantan Timur. Tambang Sangatta terletak dekat dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan di Tanjung Bara, yang dihubungkan dengan lokasi tambang melalui overland conveyor dengan panjang sekitar 13 kilometer. Tambang Bengalon juga berlokasi dekat dengan pantai dan dihubungkan dengan fasilitas pelabuhan melalui jalan sepanjang 22 kilometer. Lokasi yang dekat dengan pelabuhan memberikan keuntungan bagi KPC dengan biaya yang rendah untuk transportasi dari tambang ke lokasi pelabuhan.

Berikut merupakan wilayah lokasi pertambangan KPC:



255

Sangatta

Tambang Sangatta terletak dekat kota Sangatta, Kalimantan. Tambang Sangatta memiliki dua deposit batubara yang berbeda: Sangatta dan Melawan, dan delapan lubang tambang dalam operasi. Deposit Sangatta menghasilkan batubara bituminous, dan deposit Melawan memproduksi batubara sub-bituminous. Diukur dengan ton overburden dan batubara yang ditambang di satu situs, Direksi berkeyakinan bahwa tambang Sangatta adalah tambang batubara termal operasi tunggal terbesar di Indonesia dan salah satu batubara termal operasi tunggal yang terbesar di dunia.

Deposit batubara Sangatta terletak di Formasi Balikpapan dalam Cekungan Kutai, Kalimantan Timur. Deposit terletak sekitar 20 kilometer dari pantai Kalimantan Timur di hutan hujan rendah dan terbentuk dalam kondisi geologi yang membentuk deposit organik yang sebagian besar tidak terkontaminasi dan berubah menjadi lapisan tebal, bersih, serta mengandung tingkat abu yang sangat rendah.

KPC mulai beroperasi di tambang Sangatta pada Januari 1992. KPC mengambil batubara dari lubang tambang menggunakan excavator, bulldozer, grader dan alat berat lainnya. Truk pengangkut batubara kemudian mengirim batubara untuk dihancurkan oleh penghancur milik PT Mitratama Perkasa (PTMP) yang terletak di tambang Sangatta, yang menandai awal dari rantai proses batubara pada tambang Sangatta yang selanjutnya bergerak dari area persiapan dan pengolahan batubara menuju terminal pengiriman di pantai Kalimantan Timur.

Gambar: Rantai proses batubara di tambang Sangatta

Bengalon

Pada tahun 1986, KPC mengidentifikasi sekitar 60 lapisan batubara di lokasi Bengalon, sekitar 35 kilometer sebelah utara tambang Sangatta. KPC mulai mengeksplorasi lebih lanjut situs Bengalon pada tahun 1991. Meskipun KPC melakukan studi kelayakan tambang Bengalon pada tahun 1996, mantan pemilik KPC memutuskan untuk menunda pembangunan Bengalon karena turunnya permintaan batubara dari produsen listrik Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Pada awal 2004, setelah akuisisi KPC oleh Perseroan, Perseroan melakukan studi kelayakan baru untuk mengkonfirmasi kesesuaian situs Bengalon untuk tambang terbuka.

Proyek pengembangan tambang Bengalon berawal dari dimulainya operasi pertambangan, pembangunan jalan pengangkutan batubara dari mulut tambang ke pelabuhan dan konstruksi dan pengoperasian pelabuhan tongkang di pesisir Kalimantan. Tahap pertama dimulai pada Mei 2004 dengan penunjukan Darma Henwa untuk mengembangkan tambang Bengalon dan untuk membangun jalan pengangkutan batubara. Tahap kedua dari proyek perluasan Bengalon melibatkan pembangunan fasilitas pelabuhan kapal tongkang di pesisir Kalimantan sekitar 20 kilometer dari tambang Bengalon. Pada bulan Desember 2004, PTMP ditunjuk KPC sebagai kontraktor untuk membangun fasilitas pemuatan tongkang dan menunjuk Inacia untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan tongkang untuk memuat batubara ke kapal pelanggan. Pada akhir tahun 2005 , pembangunan pengolahan batubara dan fasilitas tongkang selesai. Pengolahan batubara dan fasilitas pengangkutan tambang Bengalon memiliki kapasitas penanganan tahunan sekitar 8juta ton batubara. Pada tanggal 13 Desember 2006, PTMP menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki ketika Perseroan mengeksekusi opsi pembelian yang dimiliki untuk mengakuisisi seluruh saham PTMP. Pada tahun 2010,

• ROM stockpile

• Penghancur (crusher)

• Pemilah (screener)

• Pencuci (washer)

Area persiapan

• Sepanjang 13,2 km untuk mengirim dari Area persiapan ke Terminal

Overland belt conveyor • Stacker

• Stacker reclaimer

• Shiploader

• Port stockpile

Terminal, terdiri dari:



256

Perseroan menjual 70 persen dari kepemilikan saham pada PTMP dan selanjutnya pada tahun 2012, Perseroan menjual sisa kepemilikan saham pada PTMP yaitu sebesar 30 persen.

PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”)

Tahun 1981, Arutmin menandatangani kontrak PKP2B dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menganugerahkan 30 tahun konsesi pada lahan seluas kurang lebih 1,26juta hektar di Kalimantan Selatan, Indonesia, efektif pada tahun 1990 saat Arutmin memulai operasi komersial di tambang pertamanya. Kontrak tersebut akan berakhir pada tahun 2020. Pada November 1990, Arutmin melepaskan haknya untuk lahan seluas 1,19juta hektar, atau 94,4 persen dari area konsesi awal. Luas konsesi Arutmin saat ini mencapai total kurang lebih 59.261 hektar. Per 30 Juni 2010, Arutmin telah mengeksplorasi seluruh area konsesi yang tersisa. Di bawah kontrak PKP2B, Arutmin dapat meminta pembesaran dari area konsesi jika menemukan deposit batubara diluar area konsesi yang dimilikinya.

Sumber daya dan Cadangan batubara yang dimiliki Arutmin adalah sebagai berikut:


Senakin 388 7

Satui 256 41

Batulicin 172 14

Mulia 674 18

Asam-asam 247 129

Sarongga 308 52

Others 203 7

Total 2.248 268

Sumber**: Sumber daya & cadangan batubara per 30 Juni 2012 disesuaikan dengan produksi batubara hingga FY2016

Arutmin beroperasi di area konsesi Blok 6 Kalimantan, yang mencakup sejumlah area di bagian timur laut pulau Kalimantan serta bagian utara Pulau Laut seluas kurang lebih 59.261 hektar. Arutmin mengelola 6 tambang batubara terbuka (open cut): Senakin, Satui, Mulia, Batulicin, Asam-asam, dan Kintap. Seluruh tambang memiliki lokasi strategis tidak jauh dari fasilitas pelabuhan milik Arutmin – Terminal Batubara Pulau Laut Utara (NPLCT) yang terletak di pesisir utara Pulau Laut.

Berikut merupakan wilayah lokasi pertambangan Arutmin:

Tambang Senakin memulai produksinya di tahun 1989. Senakin terletak di Formasi Tanjung dan lapisan batubaranya mengikuti anticline yang membentang sekitar 40 kilometer dari utara



257

ke selatan, pertambangan paralel dengan pantai Kalimantan bagian tenggara sekitar 14 kilometer ke daratan . Tambang Senakin terdiri dari empat deposit batubara yang berbeda yaitu Sangsang dan Sepapah di sisi barat dari anticline, dan Senakin Utara dan Senakin Timur di sisi timur. Arutmin telah menyelesaikan pertambangan di Sepapah, Sangsang dan Senakin Utara, dan saat ini mengoperasikan dua tambang di Senakin Timur. Tambang Senakin menghasilkan batubara bituminous dengan nilai kalori yang tinggi. Batubara tersebut dipecah, dipisahkan dan kemudian dicuci untuk mengurangi kandungan abunya dan meningkatkan harga jualnya.

Arutmin memulai produksi di Tambang Satui tahun 1991. Tambang Satui terletak di selatan dan barat tambang Senakin dalam Formasi Tanjung di tenggara lereng pegunungan Meratus. Lapisan Satui membentang sekitar 40 kilometer dari timur laut ke barat, sejajar dengan pantai Kalimantan bagian tenggara, sekitar 20 kilometer ke daratan. Tambang Satui terdiri dari tiga deposit: Karuh, Satui-Kintap dan Bukitbaru. Tambang Satui memproduksi batubara bituminous yang harus dipecah namun tidak perlu dicuci karena memiliki kandungan abu yang rendah.

Tambang Mulia memulai produksi pada tahun 1999. Perseroan memasarkan batubara sub-bituminous yang diproduksi di tambang Mulia dengan merek "Ecocoal". Tambang Mulia terletak paralel dengan tambang Satui dalam Formasi Tanjung di lereng pegunungan Meratus bagian tenggara. Lapisan batubara tambang Mulia membentang sekitar 40 kilometer dari timur laut ke barat daya, sejajar dengan pantai Kalimantan bagian tenggara, sekitar 15 kilometer ke daratan. Tambang Mulia terdiri dari dua deposit: Mulia dan Jumbang.

Tambang Asam-asam memulai produksinya tahun 2004. Asam-asam terletak paralel dengan tambang Satui dalam Formasi Tanjung di lereng pegunungan Meratus bagian tenggara. Lapisan asam-asam membentang sekitar 47 kilometer dari barat daya ke timur laut, sejajar dengan pantai Kalimantan bagian tenggara, sekitar 10 kilometer ke daratan.

Serupa dengan Mulia, tambang Asam Asam juga memproduksi batubara ecocoal yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap di dalam dan luar negeri. Batubara tersebut memiliki kandungan belerang dan abu yang sangat rendah sehingga dikategorikan sebagai batubara ramah lingkungan.

Tambang Batulicin dimulai produksinya tahun 2003. Tambang Batulicin terletak di antara tambang Senakin dan Satui Mulia dan tambang Asam Asam dalam Formasi Tanjung, sekitar 10-55 kilometer dari pesisir Kalimantan. Tambang Batulicin terdiri dari empat area, Ata, Mereh, Saring dan Mangkalapi. Batubara tambang Ata memiliki kandungan abu yang rendah serta belerang dan nilai kalori (CV) yang tinggi, sedangkan batubara dari tambang Mereh dan Saring memiliki kandungan abu yang tinggi, tetapi dengan kadar belerang dan CV yang rendah. Batubara dari tambang Mereh dipecah, dipisahkan dan kemudian dicuci untuk mengurangi kandungan abunya dan meningkatkan harga jualnya.

Di tahun 2016, total produksi batubara di tambang Arutmin mencapai 28,5 ton, meningkat 3,2

ton dari produksi 25,3juta ton di tahun 2015. Tabel di bawah membagi secara rinci berdasarkan daerah penambangan.

Produksi (juta ton) 2016 2015

Senakin 0,0 0,2

Satui 15 0,3

Mulia 3,9 5,9

Asam-asam 9,2 9,2

Kintap 8,1 7,8

Batulicin - -

Sarongga 5,9 2,0

Jumbang 3,9 -

Total 28,5 25,3



258

PT Pendopo Energi Batubara (“PEB”)

PEB didirikan tahun 1995 dan pada tahun 1997 memasuki Kontrak Kerja Batubara (PKP2B) Ketiga dengan Pemerintah Indonesia. Lokasi Pertambangan PEB berada di Muara Enim, Sumatera Selatan.

PEB bekerja sama dengan DH Energy (“DHE”) dimana PEB menyediakan batubara untuk pembangkit listrik yang akan dibangun DHE.

PEB memiliki konsesi seluas 17.840 hektar dengan ijin operasi selama 30 tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama, dari 5 Mei 2009 sampai 4 Mei 2039. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh konsultan pertambangan independen, PEB memiliki sumber daya batubara yang potensial sebesar 1,95miliar ton dan 687juta ton cadangan batubara.

Sumber daya batubara PEB dikategorikan sebagai batubara muda, dimana memiliki nilai kalori yang rendah dan kandungan kelembaban yang tinggi, rendah sulfur, rendah abu dan rendah kandungan nitrogen. Karakteristik produk batubara PEB memiliki kandungan kelembaban (IM) 16,4% - 27% dengan total kelembaban (TM) antara 55% - 60%, kandungan abu 4% - 8%, kandungan sulfur rendah kurang dari 0,2% dan kandungan kalori 2.350 kcal/kg (GAR).

Dengan mempertimbangkan karakteristik kualitas batubara di Pendopo, PEB telah bekerja sama dengan para mitra strategis untuk mengembangkan industri-industri nilai tambah batubara kalori rendah, yang meliputi: PLTU Mulut Tambang, Coal Upgrading dan Coal Gasification/Liquefaction, serta Pendopo clean coal town bekerja sama dengan JCoal.

Untuk proyek PLTU mulut tambang, saat ini PEB sedang menjajaki kerja sama secara intensif dengan mitra strategis guna mengikuti proyek PLTU mulut tambang tersebut melalui mekanisme lelang, pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung sesuai dengan Permen ESDM No. 3 Tahun 2015. Pada Kwartal 4 tahun 2015, PEB dengan mitra strategis membentuk sebuah Konsorsium dan sedang dalam proses untuk mempersiapkan dokumen Permohonan Proposal ("RFP") guna mengikuti proses tender Pembangkit Listrik Mulut Tambang PLN Sumsel 9/10.

Untuk proyek Coal Upgrading dan Coal Gasification, saat ini PEB bersama mitra strategis dari Tiongkok, Jepang dan Korea sedang pada tahap studi lebih lanjut secara lebih komprehensif agar proyek-proyek tersebut dapat dibangun secara komersial. Dengan produk akhir yang ditargetkan dari gasifikasi tersebut adalah DME, Methanol dan SNG.

Sumber daya dan cadangan yang dimiliki PEB adalah sebagai berikut:

Area 2013

Sumber daya batubara (juta ton) Cadangan Batubara (juta ton)

Sigoyang 1.366 933 Benuang 945 272

Total 2.311 1.306

Sumber: Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves diterbitkan oleh PT Runge Indonesia, Maret 2012

Produk batubara utama

KPC dan Arutmin memproduksi baik batubara bituminous dan sub-bituminous. Bituminous memiliki kalori tinggi dan utamanya digunakan oleh pembangkit listrik dan industri baja di negara maju karena karakternya yang lebih bersih relatif terhadap batubara dengan grade lebih rendah dan energi terkandung yang tinggi. Sub-bituminous memiliki kalori lebih rendah dari bituminous dan digunakan terutama oleh pembangkit listrik di negara berkembang karena harganya lebih murah dibandingkan bituminous.

KPC dan Arutmin memasarkan batubara bituminous nya di bawah merek “Prima coal”, “Pinang coal”, “Senakin coal”, “Satui coal” dan “Batulicin coal” dan batubara sub-bituminous nya di



259

bawah nama “Melawan coal” dan “Ecocoal”. Arutmin memperkenalkan Senakin coal pada 1989, Satui di 1991, Prima dan Pinang di 1992, Ecocoal di 1999 dan Melawan dan Batulicin di 2003.

Tabel di bawah merupakan spesifikasi umum produk batubara KPC dan Arutmin secara air-dried basis:

Quality Parameter Bituminous

Sub-bituminous

Prima Pinang Senakin Satui Batulicin

Melawan Ecocoal

Calorific value (kcal/kg) 7.100 6.300 6.700 6.650 6.600

5.700 5.000

Total moisture (gar basis) 10 17 11 11 9

23 35

Inherent moisture (%) 5 13 4,5 6 4,5

18 23

Ash (%) 4 6 12 10 12

2,5 3,9

Volatile matter (%) 39 39 41,5 42 43

38,5 38

Fixed carbon (%) 49 45,5 42 42 40,5

41,5 35,1

Total sulfur (%) 0,6 0,5 1,2 1,2 1,4

0,2 0,3 Hardgrove grindability index (ASTM) 48 46 40 40 40

45 70

MINERAL

PT Bumi Resources Minerals Tbk (“BRMS”)

Keputusan yang diambil di tahun 2010 untuk menggabungkan semua aset pertambangan non-batubara Perseroan dan membentuk BRMS mencerminkan strategi yang berfokus pada pengembangan semua aset ini hingga berproduksi. BRMS tercatat di BEI pada bulan Desember 2010 dan saat ini berada di bawah manajemen independen yang berfokus pada pengembangan aset-aset ini hingga produksi. Perseroan memiliki 87% kepemilikan di BRMS.

BRMS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan baik langsung maupun melalui Anak Perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan eksplorasi dan ekploitasi beragan sumber daya mineral selain batubara dengan wilayah operasi di Indonesia dan Afrika. Kegiatan utama BRMS melalui Anak Perusahaan adalah eksplorasi dan pengembangan deposit mineral seperti emas, tembaga, seng dan timah hitam di Indonesia dan mineral di Liberia. Melalui kepemilikan atas 75,0% saham MDB, Perseroan secara tidak langsung memiliki 24% (yang menghasilkan kepemilikan efektif 18,0%) di NNT, perusahaan yang memiliki tambang Batu Hijau, tambang tembaga-emas terbesar kedua di Indonesia dan Asia dalam hal produksi berdasarkan laporan AME Mineral Economics (Hong Kong) Limited., BRMS juga memberikan jasa penjualan dan konsultasi pemasaran produk batubara dan mineral lainnya melalui BRJ.

Kontrak Karya (KK)

KK menetapkan pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap dan waktu maksimum yang harus dicapai/diselesaikan dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut. Wilayah konsesi awal yang diberikan berdasarkan KK biasanya relatif besar, tetapi bagian-bagian dari area konsesi tersebut akan dilepaskan selama tahapan waktu tertentu ketika bagian tersebut diidentifikasi sebagai tidak memiliki deposit mineral komersial yang penting. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing tahap pembangunan dalam KK.

Tahap 1. Tahap Penyelidikan Umum (General Survey Phase):

Selama tahap pengembangan ini, pemegang KK diwajibkan sesegera mungkin, setelah tanggal efektif dari kontrak tersebut untuk melakukan survei umum terhadap wilayah kontrak guna menentukan lokasi dari adanya setiap potensi deposit mineral. Setiap penemuan deposit mineral komersial wajib diberitahukan kepada Pemerintah. Tahap



260

penyelidikan umum berdasarkan KK berakhir 12 bulan setelah tanggal efektif yang terkait, namun dapat diperpanjang selama 12 bulan. Setelah waktu tersebut, area yang diidentifikasi tidak memiliki signifikansi deposit mineral yang komersial harus dikembalikan kepada Pemerintah.

Tahap 2. Tahap Eksplorasi (Exploration Phase):

Setelah tahap pemeriksaan umum, setiap pemegang KK diwajibkan untuk mengeksplorasi daerah di mana signifikansi deposit mineral yang komersial tersebut diidentifikasi. Periode eksplorasi berdasarkan masing-masing KK berakhir 36 bulan setelah akhir tahap pemeriksaan umum, namun dapat diperpanjang sampai dua periode 12 bulan. Setelah tahap tersebut, setiap daerah yang diidentifikasi lebih lanjut tidak memiliki signifikansi deposit mineral yang komersial harus dikembalikan kepada Pemerintah.

Tahap 3. Tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study Phase):

Setelah tahap eksplorasi, setiap pemegang KK diwajibkan untuk melakukan studi kelayakan pada daerah kontrak yang tersisa. Fase studi kelayakan dilakukan untuk jangka waktu 12 bulan. Pada akhir penelitian, setiap pemegang KK diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah yang berisi semua data yang diperoleh sebagai hasil eksplorasi bersamaan dengan proposal pertambangan.

Tahap 4. Tahap Pembangunan (Construction Phase):

Setelah menerima semua persetujuan dan izin yang diperlukan, tahap konstruksi dapat dimulai, dimana pemegang KK dapat mulai membangun infrastruktur pertambangan dan sarana yang diperlukan untuk proyek pertambangan guna memulai operasinya. Tahap konstruksi biasanya membutuhkan waktu 36 bulan dari akhir masa studi kelayakan.

Tahap 5. Tahap Operasi/Produksi (Operation Phase):

Setelah penyelesaian fase konstruksi dan diterimanya seluruh persetujuan dan perizinan yang diperlukan, tahap operasional/produksi dapat dimulai dan akan terus berlaku hingga 30 tahun sejak tahap operasi dimulai.

Berikut merupakan wilayah lokasi aset pertambangan BRMS:

GORONTALO MINERALS BRM memiliki 80% kepemilikan di Gorontalo Minerals, yang merupakan konsesi tembaga dan emas. Gorontalo Minerals memiliki hak Kontrak Karya atas konsesi pertambangan seluas 36.070 hektar yang terletak di Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.



261

Operator : PT Gorontalo Minerals (“PT GM”)

Kepemilikan : BRMS memiliki kepemilikan efektif sebesar 80% di PT GM, melalui International Minerals Company LLC.

Mitra : PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (20%).

Luas Area Konsesi : 36.070 Ha

PT GM memiliki konsesi pertambangan pada area seluas 36.070 hektar berdasarkan KK generasi ketujuh di Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo, sebelah utara pulau Sulawesi. Areal konsesi dibagi menjadi dua blok; Blok I Tombulilato, dengan luas keseluruhan 28.710 hektar, dan Blok II Molatabu, dengan luas total 7.360 hektar. Eksplorasi kerja telah dilakukan sejak tahun 1970 oleh para pemegang hak sebelumnya. Proyek-proyek eksplorasi yang paling maju adalah di blok Tombulilato, termasuk mineralisasi tembaga-emas porfiri di Sungai Mak dan Cabang Kiri, serta mineralisasi tinggi sulfidasi emas-tembaga-perak epitermal di Tulabolo di daerah Motomboto.

Berikut merupakan area konsesi PT GM:

Memiliki hak kontrak karya untuk konsesi emas dan tembaga di Gorontalo, Sulawesi

1. Berdasarkan data eksplorasi hingga saat ini, telah diidentifikasi dalam konsesi ini, sebagai berikut:

Four copper and gold systems

Three gold, silver and copper systems

Four gold and silver systems

2. Telah memperoleh izin pinjam pakai untuk kegiatan eksplorasi pada bulan Desember 2010

3. Estimasi sumber daya berdasarkan JORC sebesar 292juta ton (0,5% Cu dan 0,47 g/t Au) dari 2 wilayah (Sungai Mak & Cabang Kiri)

4. Terdapat beberapa prospek dari wilayah lain (Kayu Bulan, Tulabolo, etc) yang masih belum dieksplorasi

PT GM menandatangani KK pada tanggal 19 Februari 1998. Pada tanggal 6 Maret 1998, GM mendapat persetujuan untuk memulai tahap penyelidikan umum. Kegiatan penyelidikan umum GM diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2002. Pada tanggal yang sama dengan tanggal diselesaikannya penyelidikan umum, GM mendapatkan persetujuan untuk memulai tahap eksplorasi. Kegiatan eksplorasi GM diselesaikan pada tanggal 18 Juli 2008. GM selanjutnya memperoleh persetujuan untuk memulai tahap studi kelayakan pada tanggal 19 November 2008. Saat ini PT GM sedang melakukan ekplorasi lanjutan dan studi kelayakan di lokasi Sungai Mak dan Cabang Kiri.



262

Tabel berikut di bawah ini merupakan cadangan Proyek Gorontalo Minerals:

Kawasan Kelas Jutaan Ton Cu (%) Au (G/T)

Sungai Mak-Supergene Cu-Au Measured 46,8 0,92 0,48

Indicated 16,9 0,71 0,32

Inferred 20,6 0,76 0,35

Sungai Mak – Hypogene Cu-Au Measured 32,6 0,30 0,17

Indicated 16,8 0,33 0,15

Inferred 22,8 0,32 0,17

Sungai Mak – Oxide Au Measured 6,3 - 0,57

Indicated 2,2 - 0,45

Inferred 3,0 - 0,43

Cabang kiri Inferred 124 0,43 0,67

Total Cadangan 292 0,50 0,47

Pada bulan September 2015, BRMS melaporkan penambahan jumlah estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih berdasarkan penambahan 11 data lubang bor baru di Sungai Mak dan 15 data lubang bor baru di Cabang Kiri. Oleh karenanya, estimasi jumlah sumberdaya mineral untuk Sungai Mak dan Cabang Kiri meningkat (dari sebelumnya 292juta ton bijih di tahun 2012) menjadi sebesar 324juta ton bijih (0,5% Cu & 0,4 g/ton Au) dengan jumlah cadangan bijih untuk Sungai Mak sebesar 105,4juta ton bijih (0,7% Cu & 0,3 g/ton Au). BRMS juga berhasil melaporkan estimasi sumberdaya mineral untuk Motomboto North, Motomboto East dan Kayu Bulan dengan jumlah sumberdaya mineral sebesar 76,3juta ton bijih (0,5% Cu & 0,5 g/ton Au).

Pada bulan Maret 2014, GM telah menandatangani MoU dengan PT Nusantara Smelting untuk mengembangkan peluang dalam memasok konsentrat tembaga dengan fasilitas yang akan dikembangkan oleh Nusantara Smelting.

Pada bulan Agustus tahun 2014, laporan studi kelayakan proyek tembaga-emas Sungai Mak telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2014, BRMS mengumumkan bahwa GM telah menyelesaikan proses konsultasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penyusunan AMDAL, khususnya yang terkait dengan pertambangan di Sungai Mak. Hal ini merupakan kelanjutan dari Studi Kelayakan untuk lokasi tambang Sungai Mak yang telah disetujui Pemerintah pada 21 Agustus 2014

Proyek Dairi Prima Coal

Operator : PT Dairi Prima Mineral (“PT DPM”)

Kepemilikan : BRMS memiliki kepemilikan efektif sebesar 80% di PT DPM, melalui Gain and Win Pte Ltd.

Mitra : PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (20%)


Proyek Dairi merupakan konsesi seng dan timah hitam yang terletak di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara di Indonesia, 120 kilometer barat daya Medan. Laporan ahli mengindikasikan bahwa Proyek Dairi berpotensi memiliki cadangan timah hitam dan seng sulfida berkualitas tinggi. Cadangan sulfida seng-timah hitam-perak yang bernilai ekonomis tinggi telah diidentifikasi dalam sisi-sisi sepanjang 5 kilometer dari struktur geologi yang dikenal sebagai “Sopokomil Dome”.



263

BRM memiliki 80% saham PT Dairi Prima Mineral yang merupakan proyek seng dan timah di Sumatera Utara. Jumlah keseluruhan cadangan dan sumber daya meningkat masing-masing sebesar 104% dan 25% berdasarkan estimasi JORC yang telah diselesaikan oleh CSA Global pada bulan Oktober 2010 dan Mining Plus Pty Ltd. pada bulan Februari 2011. Cadangan total terdiri dari 11juta ton bijih besi dari lokasi Anjing Hitam dan Lae Jahe, yang memiliki umur tambang lebih dari 15 tahun.

Kandungan seng yang dimiliki konsesi ini adalah salah satu yang bermutu terbaik di dunia (11,5% Zn; 6,8% Pb; 7,5 Ag gram/ton). Total sumber daya bijih di lokasi Anjing Hitam, Lae Jahe, dan Base Camp (termasuk jumlah cadangan) mencapai 25juta ton.

Telah tercapai beberapa kemajuan yang berarti dalam upaya untuk memulai produksi pertama. Pada bulan Mei 2011, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 28/2011 yang mengizinkan penambangan bawah tanah di kawasan hutan lindung di Indonesia. Pada bulan November 2011, Perseroan memperoleh Izin Prinsip untuk pertambangan bawah tanah melalui konsesi yang dimilikinya. Di bulan Juli 2012, Perseroan memiliki izin pinjam pakai penambangan bawah tanah untuk konsesi seng dan timah hitamnya.

Tanggal 22 Oktober 2013, DPM menandatangani Perjanjian Kerja sama Strategis dengan Tiongkok Non-Ferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co Ltd (“NFC”), yang dilanjutkan dengan penandatanganan Engineering, Procurement & Construction (“EPC”) Contract pada bulan April 2014 untuk mengembangkan dan memproduksikan cadangan seng dan timah hitam di kawasan Anjing Hitam.

Berikut di bawah ini merupakan area Proyek Dairi:

1. Dairi merupakan tambang seng dengan kualitas yang sangat tinggi yang terletak di Sumatera Utara dan direncanakan untuk dikembangkan dengan operasi penambangan bawah tanah

2. Lokasi yang strategis sehubungan dengan rute smelter dan pengapalan

3. Kontrak Karya yang ditandatangani bersama dengan Pemerintah pada tahun 1998, dengan jangka waktu 30 tahun sejak dimulainya produksi

4. Telah memperoleh izin penambangan bawah tanah (Juli 2012)

5. Salah satu deposit seng dengan kualitas tertinggi di Dunia (11,5% Zn, 6,8% Pb dan 7,5 g/t Ag)

6. Usia tambang 8 tahun dari Anjing Hitam (5,8juta ton) Usia tambang 15 tahun dari Anjing Hitam + Lae Jahe (11juta ton)



264

7. Jumlah keseluruhan sumber daya sebesar 25juta ton (Anjing Hitam = 8juta ton, Lae Jahe = 16juta ton, Base Camp = 0,8juta ton)

Berikut merupakan cadangan Seng dan Timah Hitam terbukti dan terkira di Area Dairi Prima Mineral, Sumatera Utara:

Kawasan Kombinasi Cadangan

Anjing Hitam Terbukti 4,95 Mt at 14,8% Zn, 9,1% Pb, 11,5 Ag g/t

Terkira 0,93 Mt at 11,3% Zn, 7,0% Pb, 10,1 Ag g/t

Lahe Terkira 5,17 Mt at 8,4% Zn, 4,5% Pb, 3,3 Ag g/t

Total Cadangan 11,05 Mt at 11,5% Zn, 6,8% Pb, 7,5 Ag g/t

Berikut merupakan cadangan Seng dan Timah Hitam di Area Dairi Prima Mineral, Sumatera Utara:

Kawasan Kombinasi Cadangan

Anjing Hitam 8,11 Mt at 14,6% Zn, 9,1% Pb, and 12 Ag g/t

Lea Jahe 16,18 Mt at 8,2% Zn, 4,5% Pb

Base Camp (shale hosted) 0,49 Mt at 5,5% Zn, 5,7% Pb, and 10 Ag g/t

Base Camp (carbonate hosted) 0,34 Mt at 4,2% Zn, 4,0% Pb, and 20 Ag g/t

Total Cadangan 25,12 Mt at 10,1% Zn, 6,0% Pb

Konsesi dan Perizinan

DPM dimiliki Perseroan melalui ventura bersama antara GW (sebuah Anak Perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan) dan mitra lokalnya, Antam. GW dan Antam memiliki masing-masing 80% dan 20% kepemilikan di DPM.

DPM merupakan pemegang KK generasi ke 7 yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 1998. Pada tanggal 6 Maret 1998, DPM mendapat persetujuan untuk memulai tahap penyelidikan umum. Kegiatan penyelidikan umum DPM diselesaikan pada tanggal 16 Juni 1999. Pada tanggal yang sama dengan tanggal diselesaikannya penyelidikan umum, DPM mendapatkan persetujuan untuk memulai tahap eksplorasi. Kegiatan eksplorasi DPM diselesaikan pada tanggal 19 Februari 2003. DPM selanjutnya memperoleh persetujuan untuk memulai tahap studi kelayakan pada tanggal 20 Februari 2003, yang diakhiri pada tanggal 19 Februari 2006. Pada tanggal 28 Desember 2006, DPM memperoleh persetujuan untuk memulai tahap konstruksi.

Sebagian Proyek Dairi berada di wilayah hutan lindung dan sebagai akibatnya, DPM harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan sebelum dapat memulai proses produksi di wilayah KK. Untuk menyelesaikan tahapan-tahapan KK sebagaimana dimaksud di atas, DPM telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi. Izin pinjam pakai tersebut terakhir diberikan pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.573/Menhut-II/2010. Proyek Citra Palu Minerals

Operator : PT Citra Palu Minerals (“PT CPM”)

Kepemilikan : BRMS memiliki kepemilikan efektif sebesar 96,97% di PT CPM




265

CPM memiliki konsesi pertambangan berdasarkan KK generasi keenam yang meliputi area seluas 138.889 hektar yang terletak di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Palu, Kabupaten Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah dan di Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Dua pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar AS$18juta diwajibkan untuk dibayarkan kepada Rio Tinto dari saat dimulainya proses produksi, sesuai dengan KK CPM. Pembayaran tersebut adalah tambahan atas pembayaran royalti kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam KK.

Proyek Palu dibagi ke dalam enam blok. Blok I, III, IV, V dan VI berada di wilayah yang sama di Sulawesi Tengah. Blok II terletak di Sulawesi Selatan.

Konsesi dan Perizinan

CPM menandatangani KK pada tanggal 28 April 1997. Pada tanggal 12 Mei 1997, CPM mendapat persetujuan untuk memulai tahap penyelidikan umum. Kegiatan penyelidikan umum CPM diselesaikan pada tanggal 12 Maret 1999. Pada tanggal yang sama dengan tanggal diselesaikannya penyelidikan umum, CPM mendapatkan persetujuan untuk memulai tahap eksplorasi. Kegiatan eksplorasi CPM diselesaikan pada tanggal 28 Januari 2010. CPM telah memperoleh izin studi kelayakan pada tanggal 29 Januari 2010 yang berlaku hingga 28 januari 2011.

CPM memperoleh Izin Pinjam Pakai Eksplorasi pada bulan September 2011 dan memulai pengeboran eksplorasi pada bulan Oktober 2011 di Blok-1 prospek emas Poboya. Estimasi sumber daya JORC akan segera diselesaikan untuk prospek emas Poboya.

Berikut di bawah ini merupakan area Proyek Palu:

1. Memiliki hak konsesi pertambangan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui Kontrak Karya

2. Kontrak wilayah terdiri dari enam blok terpisah, dimana prospek emas Poboya adalah yang paling menjanjikan

3. Estimasi Persediaan mineral:

Blok 1: 2,5juta ton (7,5 g/t emas)

Blok IV: 106juta ton (0,14% molybdenum)



266

4. Telah memperoleh izin pinjam pakai untuk kegiatan eksplorasi pada bulan September 2011

5. Sedang melakukan aktifitas eksplorasi di lokasi prospek emas Poboya

6. Sumber daya JORC akan diselesaikan dalam waktu dekat

Potensi Eksplorasi

Blok I.

Blok I dibagi menjadi beberapa wilayah prospek, termasuk daerah Poboya di mana eksplorasi sebelumnya dilakukan oleh Rio Tinto, salah satu pemilik sebelumnya dari Proyek Palu, selama periode 1990-an telah mengidentifikasi sistem emas epitermal Palu. Sebanyak 33 lubang (dengan total kedalaman 7.355 meter) telah dibor. Mineralisasi di Palu dimulai dengan dua wilayah yang terdiri dari Reef 1 (Hill Zone Reef 1) dan Reef 2 (termasuk Hill Zone Reef 2 dan River Zone Reefs). Pemboran telah dibatasi pada Reef 2 dan sebagian besar difokuskan pada daerah di sekitar lembah sungai karena daerah ini adalah yang paling dapat diakses. Reef 1 belum dilakukan pengujian.

Berdasarkan penafsiran geologis, pemboran lubang dan sampling permukaan, diperkirakan jumlah persediaan mineral mencapai sekitar 2,5juta mt (2,4juta mt ekuitas berdasarkan kepemilikan efektif 96,9% di CPM) pada 7,5 gram/t (lebih kurang 600.000 ons atau 582.000 ons ekuitas berdasarkan kepemilikan efektif 96,9% di CPM) emas. Perkiraan ini didasarkan pada jumlah data pemboran yang wajar dan dihitung sebelum pengenalan kode pelaporan internasional yang dapat diterima (JORC) dan tidak dapat dianggap sebagai sumber daya sebagaimana didefinisikan oleh JORC (atau serupa). Namun perkiraan historis ini memberikan indikasi yang baik terhadap potensi daerah Palu.

Lokasi Poboya terletak pada lingkungan geografis yang menantang di lembah sungai besar dengan topografi terjal dan berpotensi tidak stabil, dengan adanya longsor menutupi sebagian daerah Prospek Poboya. Perseroan akan membutuhkan penilaian lingkungan dan geoteknik di daerah prospek untuk menilai dampak pada aktivitas masa depan. Sekitar 30% dari wilayah Blok I berada dalam wilayah konservasi dimana kegiatan penambangan tidak diizinkan dan sekitar 40% berada dalam wilayah hutan lindung dimana kegiatan tambang terbuka tidak diperbolehkan dan hanya memperbolehkan kegiatan penambangan bawah tanah dengan catatan izin pinjam pakai dan hak permukaan telah diperoleh.

Blok II

Blok II dibagi menjadi empat wilayah prospek. Saat ini tidak terdapat data pada Blok II dan Perseroan telah membagi keempat prospek sebagai prospek dalam tahap awal yang membutuhkan identifikasi lebih lanjut atas prospek dan area anomali. Sekitar 40% dari wilayah Blok II berada dalam wilayah hutan lindung.

Blok III

Blok III dibagi menjadi dua wilayah prospek. Saat ini tidak terdapat data di Blok III dan Perseroan telah mengklasifikasikan empat prospek sebagai tahap awal yang membutuhkan identifikasi lebih lanjut atas prospek dan area anomali. Seluruh wilayah Blok IV berada dalam wilayah hutan lindung.

Blok IV

Blok IV dibagi menjadi delapan wilayah prospek. Sasaran eksplorasi yang paling memungkinkan dalam Blok IV adalah di prospek Malala, yang memiliki sejarah eksplorasi yang panjang yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Tiga kelompok pemilik yang berbeda telah mengebor 44 lubang ke dalam zona mineralisasi dan perkiraan poligonal awal telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya sistem molibdenum porfiri di prospek Malala dengan persediaan mineral diperkirakan 106,0juta mt dengan kadar molybdenum sebesar 0,14%. Perkiraan ini didasarkan pada jumlah data pemboran yang wajar dan dihitung sebelum pengenalan kode pelaporan internasional yang dapat diterima (JORC) dan tidak dapat dianggap sebagai sumber daya sebagaimana didefinisikan oleh JORC (atau serupa). Sekitar 60% dari wilayah Blok IV berada dalam wilayah hutan lindung.

Blok V



267

Blok V dibagi menjadi empat wilayah prospek. Sasaran eksplorasi yang paling maju dalam Blok berada di prospek Moutong yang memiliki badan silica yang tidak biasa yaitu panjang 700 meter miring 30 derajat dengan anomali emas mencapai hingga 0,23 gram per mt. Sekitar 50% dari wilayah Blok V berada dalam wilayah hutan lindung

Blok VI

Blok VI dibagi menjadi delapan wilayah prospek, dimana empat diantaranya memiliki hasil emas dan logam dasar yang tidak signifikan berdasarkan eksplorasi tahap awal. Perseroan telah mengklasifikasikan prospek sebagai tahap awal yang membutuhkan definisi prospektif atau area anomali. Sekitar 10% dari wilayah Blok VI berada dalam wilayah hutan lindung.

Berikut merupakan cadangan mineral di Area Proyek Palu:

Cadangan Mineral

Tonase

Mineral Kandungan

Metal Terkandung

100%

(ribuan ton)

Ekuitas

(ribuan ton) 100% Ekuitas

Project Citra Palu 2.500 2.400 emas 7,5 g/ton 0,7 mm ons 0,6 mm

ons

106.000 103.000 Molybdenum 0,14%

Bumi Resources Japan Co. Ltd. (“BRJ”)

BRJ adalah kantor pemasaran yang menghubungkan BRM dengan pelanggan dari berbagai macam produk batubara dan nonbatubara. BRM saat ini memiliki kepemilikan efektif 100% di BRJ.

Gallo Oil

Sejak 1997, Perseroan mengoperasikan dua konsesi eksplorasi minyak dan gas bumi di Republik Yemen dalam bentuk Production Sharing Agreement dengan Ministry of Oil and Mineral (MOM), yaitu Blok R2 dan Blok13. Kedua blok tersebut dioperasikan oleh Gallo Oil (Jersey) Ltd. (“Gallo Oil”). Blok R2 di wilayah Al Maber Timur, Hadramaut. Di blok ini, Gallo Oil memiliki saham pengoperasian 50%. Blok 13 di wilayah Wadi Al Armah, Al Mahara, dan Gallo Oil memiliki saham pengoperasian 100%.

Dalam paparan geologi, Blok R2 terletak di kawasan Jahi High dan di sebelah barat cekungan Seiyun, Massila. Setelah di-relinquish satu kali Gallo Oil masih mengoperasikan daerah seluas 2.139 km persegi, yaitu daerah yang masih potensial. Di blok ini, Gallo Oil telah membor enam sumur eksplorasi. Empat sumur diantaranya mengindikasikan potensi hydrocarbon yang menjanjikan. Tetapi dari hasil tes produksi mengindikasikan bahwa hydrocarbon di sumur-sumur tersebut tidak komersial. Namun Gallo Oil masih optimis untuk menemukan hydrocarbon komersial di blok ini. Optimisme ini didasarkan pada studi internal lebih lanjut yang meliputi analisa log sumur, analisa cutting, dan hasil analisa laboratorium dari sumur-sumur yang telah dibor. Gallo Oil dalam menganalisa data-data tersebut di atas menggabungkannya dengan konsep eksplorasi baru, yaitu metoda sequence seismic stratigraphy dengan memakai data seismic inversi, dengan target utama formasi Qishn Clastic reservoir dan fracture basement sebagai target kedua. Gallo Oil berencana membor satu sumur eksplorasi.

Konsesi Blok 13, secara geologi terletak di bagian tengah dari cekungan Jeza. Setelah satu kali relinquishment, Gallo Oil saat ini mengoperasikan daerah seluas 5.563 km persegi. Di blok ini Gallo Oil telah membor tiga sumur eksplorasi, yaitu sumur Al Rizq#1, Al Bakarat#1 dan Al Rizq#1A/B. Dari pemboran ketiga sumur tersebut, dua sumur diantaranya, yaitu sumur Al Rizq#1 dan Al Rizq#1A/B menunjukkan adanya cadangan gas yang signifikan dengan tekanan dan temperature tinggi (HPHT). Dari hasil pemboran miring sumur Al Rizq#1A/B terbukti bahwa pola penyebaran lapisan reservoir gas mencapai radius satu kilometer secara menerus. Hasil



268

ini membuat Perseroan bertambah yakin adanya cadangan gas yang besar di blok ini. Sebagai tindak lanjut prospek gas tersebut Gallo Oil melakukan studi Geologi dan Geofisika mengenai fracture reservoir dengan menggunakan data-data regional tectonic, structure, logs, seismic, gravity and magnetic sehingga dapat memahami terjadinya natural fracture pada batuan yang mengandung gas tersebut. Studi lanjutan ini difokuskan pada lapisan Shuqro dan basement dimana gas tersebut ditemukan.

Perseroan akan melanjutkan usaha eksplorasi ini dengan melakukan pemboran beberapa sumur baru dan melakukan studi G&G lebih lanjut untuk men-delineate prospek gas tersebut dan dapat segera memproduksinya.

Pemasaran

Berawal dari sebuah tambang percobaan (trial mine) Perseroan tumbuh menjadi produsen batubara termal yang bersaing secara global yang mengirimkan lebih dari 68juta ton produk layak jual setiap tahun, baik ke pasar nasional maupun internasional. Perseroan memiliki pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Asia, antara lain: Jepang, Malaysia dan Filipina, serta pasar domestik yang terus berkembang.

Sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia, yang menyandang predikat pengekspor batubara tiga besar di dunia dan Perusahaan dengan kinerja terbaik di Asia, Perseroan berhasil menjadi operator kelas dunia di bidang energi dan pertambangan.

Peta distribusi produk Perseroan sebagai berikut:

C. Persaingan

Pasar batubara internasional sangat kompetitif. Pesaing utama Grup Bumi Resources di Asia meliputi produsen batubara besar dari Australia, Afrika Selatan dan Tiongkok, termasuk Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American, Xstrata dan beberapa perusahaan besar milik negara di Tiongkok. Direksi berpendapat bahwa Grup Bumi Resources memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing Australia dan Afrika Selatan ketika menjual produk batubara kepada pelanggan utama di Asia mengingat kedekatannya dengan pelanggan ini, kedekatan tambang batubara ke pantai Kalimantan, terminal pengiriman yang dimiliki dan dioperasikan sendiri, dan biaya transportasi yang relatif lebih rendah untuk mengirimkan produknya ke pasar Asia.

Grup Bumi Resources bersaing dengan produsen lain di Indonesia, termasuk PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, Berau Coal dan PT Indominco Mandiri untuk penjualan batubara. Direksi berpendapat bahwa Bumi Resources Group memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produsen Indonesia batubara lainnya karena berdekatannya wilayah



269

pertambangan dan efisiensi terminal pengiriman yang dimiliki dan dioperasikan sendiri, yang menurunkan biaya transportasi darat dari tambang ke terminal pengirimannya.

D. Aset Tetap

No. Lokasi

Bukti Kepemilikan/ Penguasaan dan Instansi

Penerbit Bukti

Terdaftar Atas Nama

Nomor/ Tanggal

Sertipikat

Tanggal Berakhirnya

Hak

Luas Tanah/

Bangunan (M²)

Catatan

1. Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

HMSRS/BPN Kota

Administrasi Jakarta Selatan

Bumi Resources Minerals

HMSRS No. 5157VI/, 31 Mei 2011

- 595,88 Dijaminkan kepada Bank Bukopin berdasarkan APHT No.18 , tanggal 29 Juli 2011, peringkat I sebesar Rp. 10.297.210.000 dan SHT No. 4886/2011, tanggal 6 September 2011, dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman, SH, M.Hum.di Jakarta

2. Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

HMSRS/BPN Kota

Administrasi Jakarta Selatan

Bumi Resources Minerals

HMSRS No. 5106/X/,21 Januari 2011

26 Maret 2026

1.194,35 Dijaminkan kepada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan APHT No.278/2011, tanggal 18 Agustus 2011, peringkat I sebesar Rp. 25.000.000.000 dan SHT No. 5456/2011, tanggal 3 Oktober 2011, dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman, SH, M.Hum.di Jakarta

3. Desa Sarang Tiung, Kec. Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan

HGB/BPN Kab. Kotabaru

Arutmin Indonesia

HGB No. 01/9 September 2005

20 September

2029

1.041.250

4. Desa Satui Timur Kec. Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan

HGB/BPN Kab. Tanah Bumbu

Arutmin Indonesia

HGB No. 01/23 April 2009

22 April 2034 993.000

5. Desa Sungai Cuka, Kec. Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan


Arutmin Indonesia

HGB No. 01/22 Agustus 2007

25 Juni 2037 84.469

6. Desa Sungai Cuka, Kec. Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan


Arutmin Indonesia

HGB No. 50/7 Januari 2003

3 Januari 2038

142.000

7. Jl Trasmigrasi Km 16 Desa Mekar sari, Tanah Bumbu

Surat Pernyataan

Pelapasan Hak Atas Tanah No. 106/KDMM/SPAT/II/09, tanggal 4

Februari 2009

Arutmin Indonesia

- - 421.100

8. Jl. Lap 5 Oktober GG Akasai, Kampong Baru, Tanah Bumbu

Surat Pernyataan

Pelapasan Hak Atas Tanah No.

065/SKDBFT/KD-MS/II/2009,

Arutmin Indonesia

- - 116.660



270

No. Lokasi


Penerbit Bukti

Terdaftar Atas Nama

Nomor/ Tanggal

Sertipikat

Tanggal Berakhirnya

Hak

Luas Tanah/

Bangunan (M²)

Catatan

tanggal 4 Februari 2009

9. Desa manunggal RT 15 RW III, Kec. Karang Bintang

Surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 104/KDMM/SPAT/II/09, tanggal 4

Februari 2009

Arutmin Indonesia

- - 717.800

10. Jl. Batu Benawa, Gg Suka Damai, Kampung Baru, Simpang Empat BatuLicin, Tanah Bumbu

Surat Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah No. 066/SKPFBT/KD

-MS/II/2009, tanggal 4

Februari 2009

Arutmin Indonesia

- - 187.400

11. Desa Mekarsari Surat Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah

Arutmin Indonesia

904.800

12. Desa Sei Cuka Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

270.000

13. Desa Kintap Kecil Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

20.000

14. Desa Bukit Mulia Blok C

Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

645.700

15. Desa Sumber jaya blok A

Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

2.899.439

16. Desa Riam Adungan Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

69.900

17. Desa Pandan sari Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

9.000.000

18. Desa Asam-asam Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

4.296.400

19. Desa Pandan Sari Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

240.920

20. Desa Muara Asam Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

1.120.800

21. Desa Sarongga Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

1.562.400



271

No. Lokasi


Penerbit Bukti

Terdaftar Atas Nama

Nomor/ Tanggal

Sertipikat

Tanggal Berakhirnya

Hak

Luas Tanah/

Bangunan (M²)

Catatan

22. Desa Sungkai Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

4.770.200

23. Desa Pit Ulin Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

3.403.500

24. Desa Kintap Surat Pernyataan


Arutmin Indonesi

1.370.600

25. Desa Site Kintap Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

6.481.240

26. Desa Satui Surat Pernyataan


Arutmin Indonesia

3.417.570

27. Desa Parongil, Kec. Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

HP DPM HP No.07/Parongil

470

28. Desa Parongil, Kec. Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

HP DPM HP No.08/Parongil

321

29. Desa Longkotan, Kec. Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

HP DPM HP No. 02/Longkotan

605


HP DPM HP No.03/Longkotan

1.815

31. Desa Longkotan, Kec. Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utar

HP DPM HP No.03/Longkotan

2.354


HP DPM HP No. 05/Longkotan

1.993


HGB DPM HGB No. 02/Longkotan

4.598


HGB DPM HGB No. 01/Longkotan

7.991



272

No. Lokasi


Penerbit Bukti

Terdaftar Atas Nama

Nomor/ Tanggal

Sertipikat

Tanggal Berakhirnya

Hak

Luas Tanah/

Bangunan (M²)

Catatan


HGB DPM HGB No.03/Longkotan

330

Total 39.474.146,71

E. Asuransi

Untuk melindungi harta kekayaan dan mengantisipasi risiko yang disebabkan oleh berbagai hal, Perseroan dan anak-anak perusahaan telah mengasuransikannya kepada beberapa perusahaan Asuransi yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, seperti yang diuraikan berikut ini:

i. Perseroan

No. Asuradur

(Perusahaan Asuransi)

Jenis Asuransi No Polis Masa

Berlaku Nilai

Pertanggungan Keterangan Mengenai

Objek Asuransi

1. PT Asuransi

Allianz Utama

Indonesia

Property All Risks

Insurance – kecuali

gempa bumi, erupsi

vulkanik dan tsunami

JKT00-G-

1607-

00F0003396

24 Juni

2016 – 24

Juni 2017

Rp14.941.903,264

terdiri dari Peralatan

Office Fit Out, Directors

Executive Chairs,

Employee Chairs,

employee Work station,

Meeting room Roll Blind

and Artwork di gedung

Bakrie Tower, Komplek

Rasuna Epicentrum

Kuningan

2. PT Asuransi

Allianz Utama

Indonesia

Earthquake Insurance JKT00-Q-

1607-

00F0003396

24 Juni

2016 – 24

Juni 2017

Rp14.941.903.2

64

Class of Insurance:

Eartquake,Volcanic

Eruption,Tsunami and

Fire Following

Eartquake and Volcanic

Eruption

3. PT Asuransi

Umum

Bumiputeramu

da

Motor Vehicle

Insurance

10050221160

60068

23 Juni

2016 – 23

Juni 2017

Rp6.280.000.00

0

Total 16 Vehicles

covered by Insurance

4. PT Asuransi

Allianz Utama

Indonesia

Directors and Officers

Libility Insurance

JKT00-G-

1311-

0300008148

31 Januari

2017 – 31

Januari

2018

AS$50.000.000 Berlaku untuk Seluruh

dunia termasuk wilayah

USA dan Canada

ii. PT Arutmin Indonesia



273

No. Asuradur



Berlaku Nilai


Objek Asuransi

1 PT Chubb General Insurance Indonesia

Comprehensive General Liabilty

7050102656 9 November

2017

Public Liability AS$50.000.000 per kejadian

Product Liability & Completed Operations AS$50.000.000 per kejadian

Employers Libaility AS$10.000.000 per kejadian

Automobile Liability AS$10.000.000 perkejadian

Minor Construction Work AS$10.000.000 perkejadian

mengcover untuk PT Arutmin Indonesia dan Bumi Resources Tbk

2. PT QBE POOL

Marine Cargo Annual 19-M0846744-MCA

9 November

2017

Transit :

AS$ 22.500 untuk segala kerusakan yang insidentil

AS$ 2.500 untuk setiap kejadian

Storage:

AS$10.000.000 per lokasi

AS$7.500.000 perlokasi yang tidak dikenal

mengcover pelabuhan di seluruh dunia

3.. Asuransi MAG Terminal Operator Liability

450901160000081

9 November

2017

US 50.000 per kejadian

mengcover area terminal Pulau Laut,

terminal Satui Mulia dan Terminal Senakin di

kalimantan

4.. PT Asuransi FPG

Indonesia

Hull & machinery Insurance/War Risks

Insurance

AI.14.0401.13.000106

AI.14.0401.16.00141

9 November 2017

Vessel tipe MSJ-01 tipe LCT

iii. PT Kaltim Prima Coal

No. Asuradur



Berlaku Nilai


Objek Asuransi

1. Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

AI.29.1008.16

.000186 &

9 Oktober

2016 – 9

USD1.057.667.224,54

Heavy Equipment

KPC Owned



274

No. Asuradur



Berlaku Nilai


Objek Asuransi

Party Liability AI.29.0908.16

.00008

Oktober

2017

2. Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

Party Liability

AI.29.1008.16

.000191 &

AI.29.0908.16

.00006

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD7.959.000 Heavy Equipment

under leasing PT Orix

Indonesia Finance

3. Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

Party Liability

AI.29.1008.16

.000187 &

AI.29.0908.16

.00002

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD91.928.706

,49

Heavy Equipment

under leasing PT

Caterpillar Finance

Indonesia

4 Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

Party Liability

AI.29.1008.16

.000188 &

AI.29.0908.16

.00003

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD2.587.280,

07

Heavy Equipment

under leasing PT

Chandra Sakti Utama

5 Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

Party Liability

AI.29.1008.16

.000189 &

AI.29.0908.16

.00004

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD163.366.68

2

Heavy Equipment

under leasing PT

Hitachi/HEXA

6 Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

Party Liability

AI.29.1008.16

.000190 &

AI.29.0908.16

.00005

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD44.657.157

,05

Heavy Equipment

under leasing PT

Komatsu Astra Finance

7 Asuransi FPG

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery dan Third

Party Liability

AI.29.1008.16

.000192 &

AI.29.0908.16

.0000

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD1.765.000 Heavy Equipment

under PE Rental (Arta

Daya Taruna)

8 PT Zurich

Insurance

Indonesia

Contractor Plant &

Machinery

- Sampai

dengan 31

Desember

2017

USD41.407.450

Heavy Equipment

under leasing from

Liebherr (Deutsche

Bank) Liebherr

Indonesia Perkasa

9 QBE

Insurance

Indonesia

Marine Cargo &

Storage

19-

M0840149-

MCA

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD766.7922.6

4,40

Cargo KPC (in and

out)

10 FAIRFAX &

ASEI

Industrial All

Risk/Machinery

Breakdown/BI

20201051600

0606 &

20201101600

0577

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD10.000.000

Property: Material Damage, Machinery Breakdown, BI



275

No. Asuradur



Berlaku Nilai


Objek Asuransi

11 FAIRFAX &

ASEI

Industrial All

Risk/Machinery

Breakdown/BI

20201051600

0532 &

20201051600

0502

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD644.250.00

0

Property: Material

Damage, Machinery

Breakdown, BI

12 FAIRFAX &

ASEI

Industrial All

Risk/Machinery

Breakdown/BI

20201051600

0544 &

20201051600

0514

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD74.750.000 Property: Material

Damage, Machinery

Breakdown, BI

13 PT Asuransi

Allianz Utama

Indonesia

Aviation Third Party

Liability

JKT00-G-

1410-

02O0011381

9 Oktober 2016 – 9 Oktober 2017

USD50.000.000

The Insured's Legal liability arising out of ownership and operation of KPC Tanjung Bara Airport

14 Asuransi Adira

Dinamika

Fidelity Guarantee

99116000059

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD500.000 Pecuniary Loss

Sustained by any act

of larceny,

Embesslement of

fraudulent,

Misappropriation of

money and securities

belonging the insured

commited by emply

including any

community

organization

contolled by the

insured

15 Fairfax

Insurance

Indonesia

Terminal Operator

Liability

10210011600

0412

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD50.000.000 Pelabuhan khusus

Tanjung Bara,

Geberal Cargo

Terminal, Indonesia

Bengalon Barge

Laoding terminals

16 Asuransi

Central Asia

Money Insurance 29-31-16-

050020

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD8.000.000 Physical loss of or

damage to Insured

money/cheques/negot

iable instruments

17 Asuransi

Central Asia

Money Insurance 29-31-16-

060050

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD130.000 Physical loss of or

damage to Insured

money/cheques/negot

iable instruments

18 Chubb

General

Insurance

Comprehensive

General Liability

(blanket cover)

7050102637 9 Oktober

2016 – 9

Oktober

General Liability

USD5.000.000

Product Liability

General Liability &

Product Liability,

Employee Liabilty,



276

No. Asuradur



Berlaku Nilai


Objek Asuransi

Indonesia 2017 USD5.000.000

Employee

Liabilty

USD1.000.000

Automobile

Liability

USD1.000.000

Automobile Liability

19 Chubb

General

Insurance

Indonesia

Comphrehensive

General Liability

705010236-

03

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD10.000.000


20 Chubb

General

Insurance

Indonesia

(Blanket Cover) 705010236-

01

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD50.000.000

Third Party Liability

Public

21 Chubb

General

Insurance

Indonesia

- 705010236-

04

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD50.000.000

Third Party Liability

Product

22 Chubb

General

Insurance

Indonesia

- 705010236-

02

9 Oktober

2017

Employer's

Laibility

USD10.000.000

Minor

Construction

Work

USD10.000.000

Employer's Laibility,

Minor Construction

Work

23 PT Asuransi

Allianz Utama

Indonesia


Insurance

JKT00-G-

1303.04O000

1234

9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

IDR

300.000.000 per

kejadian

Vehicles Rental &

Owned

24 Maritim Mutual Protection &

Indemnity / Liabilities

of boat

- 9 Oktober

2016 – 9

Oktober

2017

USD5.000.000

Barakuda ex Sea

Transport

F. Prospek Usaha

a. Kondisi Makroekonomi Global dan Indonesia

Sepanjang tahun 2016, perekonomian global masih belum dapat keluar dari tekanan. Hal ini antara lain dipicu oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa. Walaupun ekonomi AS mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan, namun belum cukup untuk mengimbangi lemahnya pertumbuhan ekonomi global, yang diperkirakan berada di bawah 3%. Sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar 3,1%.



277


Di tengah situasi perekonomian global yang belum kondusif, perekonomian Indonesia ternyata terus tumbuh. Hal ini didukung oleh kebijakan makro ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat mampu bertahan pada tingkat yang positif sebesar 5,02%. Angka ini lebih tinggi dari 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88%. Tingkat inflasi dapat ditekan pada posisi relative rendah, tercatat sebesar 3,02%, dan defisit transaksi dapat terjaga pada tingkat yang stabil. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi perlambatan ekonomi nasional sebagai imbas dari pelemahan ekonomi dunia.




Selain minyak dan gas bumi, batubara mengalami penurunan harga yang sangat berpengaruh bagi produsen yang berlangsung cukup lama. Pada awalnya, negara-negara produsen batubara merespon dengan anggapan penurunan harga tersebut akan bersifat sementara dan produksi akan pulih kembali dan berlanjut seperti biasa. Akan tetapi hingga tahun 2016, ternyata kondisi industri pertambangan batubara masih mengalami tekanan. Pada era booming batubara di tahun 2000-an, banyak perusahaan pertambangan baru yang didirikan di Indonesia sementara perusahaan-perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan suplai yang sangat besar. Situasi kemudian menjadi bertambah sulit dengan terjadinya gejolak harga minyak mentah dunia.

Pada kuartal ke 4 tahun 2016, barulah permintaan batubara dunia mengalami peningkatan. Curah hujan yang tinggi di Indonesia dan gangguan pasokan di Afrika Selatan, Rusia dan Kolombia, ditengarai telah mengakibatkan beban pasar melonjak dan membuat harga batubara naik ke level empat tahun tertinggi. Pertumbuhan tahun ini sebagian besar juga dipicu oleh pertumbuhan di Tiongkok dan pasar berkembang di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada semester kedua tahun 2016, kebijakan batas produksi batubara tahunan Tiongkok mengakibatkan berkurangnya pasokan lokal dan meningkatkan permintaan terhadap impor. Peningkatan kebutuhan energi di negara-negara ini akan dapat dipenuhi oleh batubara sebagai sumber energi yang efisien dan handal. Sementara itu, karena prioritas Eropa kini mengarah kepada energi terbarukan dan gas sebagai alternatif batubara, maka permintaan batubara dari pasar eropa cenderung menurun.



Sementara itu, dengan tingkat produksi saat ini dan bila cadangan batubara baru tidak ditemukan, maka persediaan batubara global diperkirakan akan habis sekitar 112 tahun ke depan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia,



278

dengan tingkat produksi saat ini cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis dalam 83 tahun mendatang. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3.1 persen dari total cadangan batubara global terbukti. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.


Kebijakan Pemerintah Indonesia sangat mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia telah meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi domestik sehingga batubara dapat menyuplai sekitar 30% dari bauran energi nasional pada tahun 2025.

Pemerintah Indonesia juga bermaksud untuk membatasi pengiriman seluruh bahan mentah, kecuali batubara, dan mewajibkan sektor pertambangan untuk menambahkan nilai pada produk sebelum pelaksanaan ekspor. Pada awalnya, rencana ini dibuat untuk melarang ekspor bahan mentah dari tahun 2014. Baru-baru ini, Pemerintah menyatakan akan bersikap lebih fleksibel untuk pelarangan ini dan mengungkapkan bahwa sebagian ekspor dapat dilanjutkan dengan syarat-syarat tertentu. Sektor batubara tidak akan terpengaruh oleh pelarangan ini sesuai dengan pernyataan Pemerintah pada tahun 2012, sehingga batubara dapat terus diekspor tanpa diolah terlebih dahulu.

G. Strategi Usaha

Sejak beberapa tahun terakhir Perseroan terus berupaya menjaga efisiensi biaya produksi dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dengan dengan mengkonsolidasikan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu strategi Perseroan dalam merespon kondisi pasar global batubara yang masih kurang kondusif di tahun-tahun ke depan.

Strategi Perusahaan Secara Umum

Secara umum, strategi usaha Perseroan untuk tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pada bisnis inti. Perseroan terus berupaya untuk memfokuskan usahanya dalam rangka mengoptimalkan output melalui pemanfaatan cadangan yang dimilikinya secara tepat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi biaya-biaya. Perseroan juga melakukan peningkatan kompetensinya pada bisnis inti untuk memastikan keberlangsungan operasional yang stabil dan aman. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan dengan menerapkan pinsip kehati-hatian dengan tujuan menjamin kerberlangsungan usaha jangka panjang.

2. Mengejar pertumbuhan usaha. Dengan mengejar pertumbuhan usaha pada sejumlah proyek tertentu yang lebih solid, serta meningkatkan kualitas dan nilai cadangan yang dimilikinya saat ini, Perseroan berupaya untuk menjamin keberlangsungan usahanya di tahun-tahun mendatang.

3. Mempertahankan keuangan yang sehat Sepanjang tahun 2016, Perseroan terus berupaya menjaga arus kas yang sehat melalui berbagai cara, termasuk menegosiasikan berbagai ketentuan kontrak, meningkatkan efisiensi dan menjalankan program penguranan biaya di anak-anak perusahaan dan restrukturisasi utang secara global pada tingkat Perseroan.

Strategi Pengembangan Usaha

Berhadapan dengan kondisi perekonomian dan pasar batubara global yang masih tidak menentu, Perseroan, seperti kebanyakan perusahaan tambang lainnya, harus mampu mencari strategi pengembangan usaha yang tepat untuk mendukung keberlangsungan bisnisnya.



279

Perseroan memaksimalkan penggunaan sumberdayanya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki setiap anak-anak perusahaannya saat ini. Perseroan juga melakukan strategi-strategi pengembangan usaha dari anak-anak perusahaannya belum berkembang seperti PT Pendopo Energi Batubara.

Sasaran Jangka Pendek

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Perseroan siap untuk melunasi utangnya melalui skema debt-to-equity swap. Dengan skema ini, Perseroan akan mengurangi jumlah utangnya sebesar AS$2,6miliar, menurunkan jumlah utang berbunga dan utang kepada vendor dari AS$4,2miliar menjadi AS$1,6miliar, setelah proses tersebut selesai.

Perseroan juga akan mengkonversi sisa utang sebesar AS$1,6miliar melalui 3 tranche berjangka waktu 5 tahun, dimana tranche A (AS$600juta) akan memiliki bunga sebesar 7,5%, tranche B (AS$600juta) 8%, dan tranche C (AS$406juta) 9%. Pembayaran untuk ketiga tranche akan menggunakan skema cash waterfall. Perseroan berharap bahwa penerbitan tranche tersebut dapat dilakukan dalam 1H17.

Perseroan mengharapkan harga batubara yang lebih tinggi di AS$60-70/ton, naik 112-117% dari tingkat harga pada 9M16 sebesar AS$40.1/ton. Selain itu, manajemen juga bertujuan untuk meningkatkan sikap dalam komunitas investasi melalui tata kelola perusahaan yang ditingkatkan dan gambar lebih baik secara keseluruhan perusahaan.

Dalam jangka menengah, Perseroan memiliki tujuan untuk membayar kembali utang secepat mungkin dan dengan hati-hati akan berupaya untuk mewujudkan potensi bisnis yang ada dan menciptakan proyek pengembangan lain untuk memasuki tahap commissioning. Hal ini merupakan bagian dari target Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dapat dikelompokkan menjadi dua segmen usaha, yakni segmen energi dan mineral dasar.

Untuk segmen energi, terlepas dari rendahnya harga saat ini, batubara masih memiliki potensi yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut, terlebih bila melihat posisi Perseroan sebagai produsen terbesar batubara di Indonesia sekaligus pemasok terbesar di pasar domestik dan internasional. Untuk itulah Perseroan bertekad meningkatkan kinerja berbagai aktivitas penambangan batubara.

Sedangkan untuk segmen mineral, Perseroan tengah memfokuskan upayanya pada pengembangan asset-aset logam, antara lain seng, timbal, tembaga dan emas serta mendorong mereka untuk memasuki tahap konstruksi.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor energi dan transportasi, Perseroan berupaya untuk mengembangkan proyek-proyek gas dan energi dalam jangka menengah.

Berkaitan dengan kondisi keuangan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan likuiditas dan keadaan keuangan yang sehat dan berkesinambungan melalui berbagai sinergi korporasi sesuai dengan yang direncanakan, demi menjaga dan memperkuat kondisi finansial di saat-saat yang penuh tantangan belakangan ini.

H. Ketergantungan Perusahaan akan sejumlah atau sekelompok pelanggan

Sebagaimana dijabarkan pada bagian Faktor Risiko pada prospektus ini, salah satu risiko usaha yang dimiliki Perseroan adalah ketergantungan yang besar akan jumlah pelanggan yang kecil.

Sebagian besar dari penjualan batubara Perseroan adalah ke sejumlah kecil pelanggan. Selama tahun 2014, 2015, dan 2016, porsi penjualan Perseroan untuk lima pelanggan terbesar kami adalah 65,8%, 64,5% dan 58,1%, masing-masing, dari total penjualan Perseroan selama periode tersebut. Selama tahun 2014, 2015, dan 2016, penjualan kami kepada sepuluh pelanggan terbesar kami masing-masing 77,73%, 77,74% dan 70,5% dari total penjualan kami selama periode tersebut. Perjanjian pasokan batubara kami mengandung ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pelanggan kami untuk menangguhkan atau mengakhiri kontrak atau mencari penyesuaian harga jual jika, tergantung pada kontrak, salah satu peristiwa berikut terjadi:



280

Ketidaksanggupan kami untuk menyediakan batubara dengan volume dan kualitas yang

sudah disampaikan

Perubahan dalam hukum yang membatasi atau melarang pelanggan menggunakan

batubara dengan spesifikasi dan karakteristik dari batubara yang diantarkan sesuai dalam

kontrak

Keterlambatan dalam tanggal mulainya atau pemadaman dari pabrik pembangkit listrik

dimana penjualan batubara kami tertuju

Penghentian perjanjian pasokan bahan bakar, kesepakatan penjualan atau perjanjian jual

beli listrik yang menggunakan batubara kami atau,

Peristiwa-peristiwa lain di luar kendali yang wajar dari pihak yang terkena dampak,

termasuk perselisihan perburuhan, kerusakan mekanis dan perubahan akan peraturan

Pemerintah.

Sebagian besar perjanjian pasokan batubara berisi ketentuan-ketentuan yang mengharuskan kami untuk memberikan ambang batas kualitas batubara untuk karakteristik tertentu, seperti nilai kalor, kadar air, kadar sulfur, kadar abu, cara penggilingan dan suhu fusi abu. Kegagalan untuk memenuhi spesifikasi tersebut bisa mengakibatkan penalti ekonomi, termasuk penyesuaian harga, penolakan pengiriman atau penghentian kontrak.

Ketidakmampuan kami untuk memperpanjang, memperbarui atau mengganti semua atau sebagian besar dari perjanjian pasokan batubara dengan pelanggan terbesar kami dalam hal substansial yang setara dengan ketentuan yang dalam kontrak, termasuk volume dan harga, bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

I. Ketergantungan Perusahaan terhadap kontrak dengan Pemerintah

Perizinan penambangan yang dimiliki oleh KPC & Arutmin berbasiskan akan Kontrak Karya Tambang Batubara yang diberikan oleh Pemerintah. Belakangan ini Undang-Undang yang mengatur perizinan pertambangan batubara tengah mengalami perubahan yang menggeser system Kontrak Kerja menjadi Izin Usaha Pertambangan atau IUP

UU otonomi daerah dan peraturan-peraturan telah mengubah lingkungan peraturan bagi perusahaan-perusahan pertambangan di Indonesia dengan mendesentralisasi peraturan tertentu dan kekuasaan lainnya dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan. Sebelum berlakunya UU 4/2009 di Januari 2009, ketidakpastian ini termasuk validitas, ruang lingkup, penafsiran dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Peraturan Dasar Pertambangan (“UU Pertambangan 1967”) yang dihasilkan dari pelaksanaan UU otonomi daerah, kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kurangnya infrastruktur Pemerintah dengan pengalaman sektor mineral di beberapa tingkat Pemerintah daerah. Berdasarkan UU Pertambangan 1967, kewenangan untuk menerbitkan konsesi pertambangan KP (sekarang IUP) dilakukan oleh Pemerintah daerah. Dalam kasus-kasus tertentu, desentralisasi dari kewenangan untuk memberikan perizinan pertambangan ini menyebabkan beberapa konsesi yang tumpang tindih dan pengenaan tambahan royalti pertambangan dengan oleh Pemerintah daerah (yang tidak diizinkan oleh peraturan Pemerintah pusat). Berdasarkan UU 4/2009, baik investor asing dan dalam negeri berhak menerima Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), dan sistem “kontrak kerja” dihapuskan untuk proyek-proyek pertambangan yang baru. Berdasarkan UU 4/2009, IUP diharapkan akan dikeluarkan oleh Pemerintah daerah atau provinsi atau Pemerintah pusat, tergantung pada apakah proyek pertambangan yang diusulkan melintasi perbatasan kabupaten atau provinsi. UU 4/2009 juga memberikan Kementrian ESDM kekuatan yang lebih besar untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah daerah dan lokal yang melakukan tindakan bertentangan dengan undang-undang, peraturan, aturan dan keputusan Pemerintah dalam pertambangan. Kementrian ESDM memiliki kekuatan untuk menangguhkan atau mencabut IUP jika Pemerintah regional atau lokal yang relevan dipercaya belum mengikuti peraturan Pemerintah pusat yang berlaku (meskipun Pemerintah regional atau lokal memiliki hak biasa untuk mengajukan banding melalui pengadilan administrasi Pemerintah pusat).



281

Terlepas dari perubahan regulasi di industri pertambangan Indonesia yang dihasilkan dari diberlakukannya UU 4/2009, kami tidak dapat memastikan dengan jelas dampak UU otonomi daerah terhadap kekuatan dari Kementerian ESDM dan Pemerintah daerah untuk hibah, pembaharuan dan perpanjangan kontrak kerja (termasuk KKTB kami dan KK Dairi Prima) dan perizinan dan persetujuan pertambangan lainnya, serta pengawasan kegiatan pertambangan kami. Selain itu, pendahuluan terbatas atau pedoman lainnya ada pada penafsiraan dan pelaksanaan UU otonomi daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Meskipun UU 4/2009 menetapkan kerangka baru untuk peraturan industri pertambangan Indonesia, pelaksanaan UU 4/2009 tetap membutuhkan penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaan yang baru. Tidak pasti apakah peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut akan memberikan kejelasan yang cukup dari prinsip-prinsip umum yang diatur dalam UU 4/2009 dan pedoman kepada Kementerian ESDM dan otoritas Pemerintah lainnya untuk menegakkan UU 4/2009. Ketidakpastian ini telah meningkatkan risiko, dan dapat meningkatkan biaya, yang bersangkutan dengan kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk operasi pertambangan kami.

Pemerintah daerah dimana konsesi kami berada dapat mengadopsi peraturan atau keputusan, atau menafsirkan atau menerapkan UU otonomi daerah atau peraturan-peraturan dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak kami di bawah KKTB dan IUP dan KK Dairi Prima atau sebaliknya operasi kami. Setiap peraturan-peraturan baru, dan penafsiran dan penerapan dari peraturan-peraturan baru tersebut, dapat memiliki perbedaan material dengan kerangka legislatif dan peraturan UU 4/2009 dan penafsiran dan penerapan saat ini. Kami juga dapat menghadapi klaim-klaim yang saling bertentangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah mengenai yurisdiksi atas operasi kami. Kami mungkin menghadapi klaim dari Pemerintah daerah, termasuk, antara lain, klaim untuk partisipasi kepentingan dalam operasi pertambangan batubara kami, pajak daerah yang baru atau meningkat atau pemberian tambahan hak konsesi yang bertentangan. Dalam empat belas kasus, Pemerintah daerah telah memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menambang dalam konsesi pertambangan kami untuk Senakin, Satui, Mulia, Kintap, tambang Asam Asam dan Batulicin. Sebagai tambahan, pada bulan Juli 2008, Kabupaten Kutai Timur, kabupaten lokal dimana konsesi KPC berada, memerintahkan KPC dan salah satu kontraktornya, PT Perkasa Inakakerta, untuk menghentikan operasi di beberapa tambang KPC, dengan mengklaim bahwa dua perusahaan tersebut telah melanggar UU Kehutanan dengan beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang layak. Pada minggu pertama Agustus 2008, penjaga-penjaga dari Kementerian Kehutanan dan Kabupaten Kutai Timur memblokir KPC dari pengangkutan batubara dari tambang Melawan, Khayal, Belut dan Beruang, yang dioperasikan oleh tambang Thiess, Pelican dan Macan yang dioperasikan oleh tambang Pama dan Bengalon, yang dioperasikan oleh Dharma Henwa. KPC bernegosiasi dengan perwakilan dari Kabupaten Kutai Timur, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan sengketa ini dan, pada tanggal 3 September 2008, penjaga dari Kementerian Kehutanan dan Kabupaten Kutai Timur mencabut pemblokiran dan KPC kembali beroperasi normal pada tambang-tambang tersebut.

J. Ketergantungan kegiatan penambangan batubara pada harga penjualan batubara yang siklis

Harga jual batubara adalah siklis dan bergantung pada fluktuasi serta penurunan signifikan akan harga batubara dapat secara negatif berdampak signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Kami memperoleh sebagian besar pendapatan dan arus kas dari penjualan barubara dan hasil operasi kami sangat bergantung pada harga batubara di pasar. Harga batubara dunia sangat sensitif terhadap perubahan kapasitas dan hasil penambangan, pola permintaan dan konsumsi batubara oleh industri pembangkit listrik dan industri-industri lain yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dari ekonomi dunia. Kebanyakan dari perjanjian penyediaan batubara kami memiliki harga jual batubara yang terpatok pada harga indeks batubara, dan oleh karenanya harga jual kami ikut ber-fluktuasi.

Pola konsumsi batubara dari industri-industri yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama seperti pembangkit listrik, industri semen dan baja bergantung pada permintaan dari produk hasil industri-industri tersebut, regulasi lingkungan lokal dan lain-lain, perkembangan teknologi, sumber energi alternatif, dan harga serta ketersediaan produk batubara saingan dan sumber bahan bakar alternatif. Seluruh faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada harga jual produk batubara kami.



282

Harga untuk semua produk batubara kami didasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga batubara global yang cenderung sangat siklis dan terpengaruh oleh fluktuasi yang signifikan. Harga untuk produk batubara kami juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar kendali kami, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan internasional, ketersediaan pasokan batubara kompetitif, tingkat internasional pertukaran, kondisi politik dan ekonomi internasional, kondisi cuaca, biaya produksi batubara di daerah penghasil utama, masalah distribusi dan perselisihan dan perburuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, harga batubara dunia telah berfluktuasi secara signifikan karena berbagai alasan, termasuk perubahan permintaan dan dinamika pasokan di Tiongkok dan India, serta peningkatan penggunaan gas shale di AS yang mengakibatkan oversupply batubara AS.

Fluktuasi harga batubara global akan mempengaruhi hasil usaha dan arus kas. Penurunan harga berkepanjangan atau substansial untuk produk batubara juga bisa memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha kami.

K. Tanggung Jawab Sosial (”CSR”)

Komitmen Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terus berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun, meskipun kondisi ekonomi dunia yang belum pulih dan harga batubara yang belum stabil.

Laporan ini tetap mengacu kepada pilar-pilar yang disepakati pada tahun 2015 oleh anggota PBB yang dikenal sebagai Sustainable Develoment Goals (SDG’s) dengan 17 program unggulan. Pilar tersebut dipadukan dalam setiap kegiatan CSR Perseroan dan unit usaha, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (AI) yaitu People, Planet, Prosperity, Partnership dan Peace.

Dalam bagian CSR ini perusahaan juga menyertakan informasi mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di anak perusahaan Perseroan seperti KPC dan AI. Kegiatan CSR ini dikembangkan menjadi tujuh program yang berkelanjutan dan diimplementasikan oleh KPC dan AI sesuai dengan acuan dalam ISO 26000. Tujuh program itu adalah:

Pengembangan agribisnis,

Pengembangan usaha kecil dan menengah,

Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan masyarakat,

Kesehatan,

Pendidikan

Pelatihan,

Infrastruktur

Pelestarian alam dan budaya. Program ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dalam mendukung proses penambangan yang ada di KPC dan AI termasuk melakukan reklamasi pasca tambang dan memberdayakan masyarakat sekitar. Tujuan akhir dari implementasi kegiatan CSR di Perseroan adalah terbentuknya masyarakat mandiri yang berkelanjutan (Developing Self-Sustained Society).

Kegiatan CSR Perseroan

Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan yang umumnya dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Disamping itu juga dijabarkan mengenai kegiatan CSR yang ada di unit usaha seperti KPC dan AI. Sebagai informasi, unit usaha Perseroan yaitu KPC sejak tahun 2002 telah membuat Laporan Berkelanjutan dengan menggunakan Panduan Laporan Keberlanjutan Internasional Global Reporting Initiative (GRI). Laporan ini diterbitkan setiap tahun dan selalu meraih hasil terbaik di level nasional dan internasional. Selengkapnya nanti akan dibahas dibagian kegiatan CSR dalam buku ini.

Bagi Perseroan ini merupakan perwujudan komitmen tinggi dari Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip Keberlanjutan yang mencakup Accountability, Transparency dan Responsibility. Untuk lebih lengkapnya mengenai Laporan Keberlanjutan KPC bisa diunduh di www.kpc.co.id

Tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan kegiatan CSR seperti kepedulian terhadap lingkungan, donor darah dan pelatihan bagi karyawan Perseroan dan unit usaha.

1. Kepedulian Terhadap Lingkungan.



283

Perseroan melakukan kegiatan penanaman 160 bibit Terumbu Karang dan penanaman 2500 bibit pohon Mangrove pada 28 Sept 2016 di Area Perlindungan Laut (APL) Gosong Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk turut aktif melestarikan lingkungan dan memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan ini diikuti oleh manajemen dan karyawan Perseroan serta unit usaha, Arutmin dan KPC.

2. Kegiatan Donor Darah. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Pertama pada 2 Juni 2016 dengan peserta donor 125 orang dan berhasil mendonorkan sebanyak 78 orang. Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Nov 2016 dengan peserta donor mencapai 150 orang dan pendonor yang berhasil adalah sebanyak 99 orang. Kegiatan ini terbuka bagi karyawan dari perusahaan Bakrie lainnya dan juga untuk umum.

Perseroan secara konsisten dan berkelanjutan akan terus melakukan kegiatan dan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan semboyan yang telah ditetapkan, yaitu mengembangkan masyarakat mandiri yang berkelanjutan dan juga selaras dengan strategi Perusahaan yang memberikan kontribusi dan nilai tambah positif baik bagi Perusahaan maupun masyarakat yang berada disekitar dan daerah operasi tambang.

Struktur Organisasi CSR di Bumi

Struktur Organisasi CSR di Bumi

Saat ini, Governance, CSR & HSE Department berada di bawah Divisi Risk Management. Kepala Divisi Risk Management memberikan laporan ke Presiden Direktur atau Direksi guna mendapatkan dukungan yang lebih baik dalam pelaksanaan CSR yang segera dan efektif. Perseroan melengkapi struktur CSR tersebut dengan penjelasan lengkap mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pejabat pada level Presiden Direktur atau Direktur, Head of Risk Management Division, Governance, CSR & HSE Manager dan Pejabat pada Unit Pelaksana di unit usaha dalam bagian ini. Perseroan membentuk Komite dan Departemen Governance, CSR & HSE pada tahun 2012. Komite berperan untuk memonitor kegiatan CSR sementara Departemen bertugas untuk membuat program dan merancang budget. Kedua badan ini bekerjasama demi sukses dan berkelanjutannya kegiatan CSR di Perseroan dan unit usaha. Perseroan meluncurkan Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan ISO 26000 sebagai panduan dalam penerapan program/proyek/kegiatan CSR di PT BUMI Resources Tbk. dan seluruh unit usaha pada tanggal 1 Agustus 2013. Sosialisasi dan pemahaman akan panduan tersebut dilakukan setelah peluncuran yang merupakan tahapan berkelanjutan dari terbentuknya Komite dan Departemen Governance, CSR & HSE dan Governance tahun lalu. Belajar dari pengalaman berharga yang ada di unit usaha dan komitmen manajemen Perseroan untuk Good Corporate Governance, Perseroan melakukan inisiatif untuk



284

membentuk suatu kerangka strategis dan menempatkan kegiatan CSR ke dalam strategi bisnis Perseroan. Kerangka strategis ini akan membuat CSR Perseroan dan unit usahanya lebih terorganisir dengan tema utama dan flagship yang sama, lebih terlihat dalam menciptakan keberlanjutan dan nilai-nilai bagi pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan. Langkah-langkah pengembangan/implementasi yang menjadi strategi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan Good Corporate Citizen (GCG – CSR beyond the rules and regulantions) meliputi:

• BUMI CSR Flagship • BUMI CSR Strategic Framework • BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plans

Fokus Utama Dari Social Responsibility

Social Responsibility sesuai dengan ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility.

Dalam melaksanakan pengelolaan sosial, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan pasca-tambang, perusahaan tetap mengacu pada pendekatan 7 subyek inti ISO 26000 khususnya Pelibatan dan Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan dengan tema mengembangkan masyarakat mandiri yang berkelanjutan (Developing Self-Sustained Society). Sedangkan kegiatan subyek inti yang lain seperti Organisasi, Ketenagakerjaan, HAM, Pelaksanaan Operasi yang adil, dan Isu Konsumen, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ISO 26000:2010. Keberhasilan kegiatan CSR yang berkelanjutan di Perseroan dan unit usaha didukung oleh peranan penting dari karyawan. Untuk itulah kami terus meningkatkan kesejahteraan para karyawan, termasuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Total dana yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan unit usaha di tahun 2016 adalah sebesar AS$5.15juta.



285

L. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Tabel berikut menggambarkan sifat pihak berelasi:

Pihak Berelasi Sifat Relasi Sifat Transaksi

PT Kaltim Prima Coal Entitas pengendalian bersama Piutang/utang akibat efek metode konsolidasian proposional

PT Arutmin Indonesia Entitas pengendalian bersama

IndoCoal Resources (Cayman) Limited Entitas pengendalian bersama

PT IndoCoal Kalsel Resources Entitas pengendalian bersama

PT IndoCoal Kaltim Resources Entitas pengendalian bersama

PT Petromine Energy Trading Perusahaan afiliasi Pembelian bahan bakar dan pinjaman untuk modal kerja

PT Energi Mega Persada Tbk Perusahaan afiliasi Beban-beban tertentu perusahaan afiliasi/entitas asosiasi/entitas induk yang dibayar di muka oleh Kelompok Usaha

PT DH Energy (sampai dengan tanggal 23 Desember 2013)

Perusahaan afiliasi

PT Bakrie Capital Indonesia Perusahaan afiliasi

PT Artha Widya Persada Entitas asosiasi

PT Visi Multi Artha Entitas asosiasi

PT Darma Henwa Tbk Perusahaan afiliasi Uang muka untuk alat berat dan modal kerja dan utang untuk kontraktor pertambangan

PT Citra Kusuma Perdana Perusahaan afiliasi Biaya jasa untuk penggunaan aset tertentu dari afiliasi

Dana Pensiun Kaltim Prima Coal Perusahaan afiliasi Administrasi untuk program pensiun imbalan pasti

Konblo Bumi, Inc Perusahaan afiliasi Aset keuangan tersedia untuk dijual

Berikut adalah perincian atas transaksi dengan pihak berelasi:

Piutang karyawan

PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan PT Bumi Resources Investments (BRI) memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para karyawan. Pinjaman ini akan dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Piutang Pihak Berelasi

(dalam AS$)

Keterangan 31 Desember 2016

Entitas Asosiasi

PT Bara Milenia Energi 30.000.000

PT Visi Multi Artha 2.725.901

PT Artha Widya Persada 36.826

Ventura Bersama

PT Kaltim Prima Coal 1.847.750

PT IndoCoal Kalsel Resources 16.832

Perusahaan Afiliasi

PT Bakrie Capital Indonesia 85.570

Total 34.712.879

Persentase terhadap Total Aset 1,12%

Investasi pada saham

(dalam AS$)


Entitas asosiasi

PT Darma Henwa Tbk 181.548.005

PT Visi Multi Artha 27.574

PT Artha Widya Persada 27.574



286

PT Newmont Nusa Tenggara -

Ventura Bersama

PT Arutmin Indonesia 274.804.262

PT Kaltim Prima Coal 285.022.412

IndoCoal Resources (Cayman) Limited 229.911.994

IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited 87.451

PT IndoCoal Kaltim Resources 160.968

PT IndoCoal Kalsel Resources 161.015

Total 971.751.255


Aset keuangan tersedia untuk dijual

Konblo Bumi Inc 2.614.701

PT Coalindo Energy 32.865

Westside Corporation Ltd 933

Total 2,648,499


Utang pihak berelasi

(dalam AS$)


Ventura Bersama

PT Arutmin Indonesia 604.927.725

IndoCoal Resources (Cayman) Limited 204.053.683

PT Kaltim Prima Coal -

PT IndoCoal Kaltim Resources 38.940

Entitas afiliasi

PT Petromine Energy Trading 10.994.676

PT Darma Henwa Tbk 317.525

Total 820.332.549

Persentase terhadap Total Liabilitas 13,93%

Utang pihak berelasi merupakan utang tanpa dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran tetap. Perusahaan afiliasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan perusahaan, atau entitas yang memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian bersama atas perusahaan atau entitas dimana perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atau pengendalian bersama. Karena memiliki sifat hubungan tersebut, hal ini memungkinkan syarat dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi menjadi tidak sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

Imbalan yang diberikan ke Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)


Dewan Komisaris

Imbalan jangka pendek 236.172

Direksi

Imbalan jangka pendek 1.898.293

Total 2.134.465

Setiap transaksi antara Perseroan dengan para pihak yang memiliki hubungan pihak berelasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kondisi dan/atau persyaratan yang wajar, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam setiap transaksi.

Tidak terdapat transaksi hubungan pihak berelasi lainnya selain yang telah diungkapkan dalam prospektus ini.



287

IX. EKUITAS

Struktur permodalan Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga No.80, tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yakni mengenai Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) serta penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

Tabel berikut ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian.

Uraian (dalam ribuan AS$) 31 Desember*

2016 2015

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.614.650 1.614.650

Tambahan Modal Disetor – Agio Saham (669.616) (672.001)

Saham beredar yang diperoleh kembali (34.160) (34.160)

Selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan - -

Kenaikan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual - -

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi (27.757) (27.757)

Selisih transaksi perubahan ekuitas ventura bersama (306.833) (306.833)

Cadangan modal lainnya (2.473) 8

Saldo laba (defisit) (3.289.442) (3.357.135)

Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(2.715.630) (2.783.228)

Kepentingan Nonpengendali (69.144) (121.684)

Ekuitas (defisiensi modal) – neto (2.784.775) (2.904.912)

*Setelah tahun 2014, angka pada laporan keuangan sudah dilakukan restatement berdasarkan PSAK No. 66.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PUT V kepada masyarakat sejumlah sebanyak-banyaknya 28.749.536.197 Saham Biasa Seri B dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)

Keterangan

Posisi Ekuitas menurut laporan

keuangan per tanggal 31

Desember 2016

Perubahan yang

terjadi karena PUT V



setelah Penawaran Umum V


Tambahan Modal Disetor (Agio) (669.616.199) 1.768.425.960 1.098.809.761


Selisih transaksi perubahan ekuitas

perusahaan assosiasi (27.756.685) (27.756.685)

Selisih transaksi perubahan ekuitas

perusahaan Ventura Bersama (306.833.020) (306.833.020)




diatribusikan kepada pemilik entitas induk (2.715.630.435) 1.981.172.528 (734.457.907)


Defisiensi modal – neto (2.784.774.807) 1.981.172.528 (803.602.279)


Perseroan akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) dengan nilai nominal AS$639.000.000 yang akan dihitung dengan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada 25 April 2016.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena konversi OWK kepada Pemegang OWK sehingga menjadi saham dengan sejumlah sebanyak-banyaknya 9,131,477,499 Saham Biasa



288

Seri B dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Konversi sebesar Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 (dalam AS$)

Keterangan

Proforma Ekuitas pada tanggal

31 Desember 2016 setelah

Penawaran Umum V

Perubahan yang

terjadi karena

konversi OWK



setelah Konversi OWK


Tambahan Modal Disetor (Agio) 1.098.809.761 558.257.277 1.657.067.038



assosiasi (27.756.685) (27.756.685)


Ventura Bersama (306.833.020) (306.833.020)




diatribusikan kepada pemilik entitas induk (734.457.907) 625.830.210 (108.627.696)


Defisiensi modal – neto (803.602.279) 625.830.210 (177.772.068)




289

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan hukum yang berlaku, Perseroan merencanakan untuk membagi dividen tunai kepada seluruh pemegang saham setiap tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain, dengan usulan kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada DPS maksimum 30% dari laba neto Perseroan bergantung pada persetujuan pemegang saham dan ketersediaan kas Perseroan.

Pemegang Saham baru dalam rangka PUT V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, termasuk hak atas dividen.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 1990, Perseroan telah membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Keterangan Tahun Buku Dividen Tunai per saham Jumlah Saham

Dividen Tunai 1991 50 35.000.000

Dividen Tunai 1992 50 35.000.000

Dividen Tunai 1993 50 45.000.000

Dividen Tunai 1998 5 792.000.000

Dividen Interim 2000 1 19.404.000.000

Dividen Final 2002 2,5 19.404.000.000

Dividen Interim 2005 5 19.404.000.000

Dividen Final 2005 10 19.404.000.000

Dividen Final 2006 16 19.404.000.000

Dividen Interim-1 2007 33 19.404.000.000

Dividen Interim-2 2007 33 19.404.000.000

Dividen Final 2007 45 19.404.000.000

Dividen Final 2008 50,6 19.404.000.000

Dividen Final 2009 27,68 19.404.000.000

Dividen Final 2010 41,78 20.773.400.000

Dividen Final 2011 14,31 20.773.400.000



290

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 jo. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23 / Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.



291

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Dirjen Pajak Nomor PER – 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tanggal 5 November 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT V INI.



292

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA DAN/ATAU CALON PENGENDALI PERSEROAN

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dangan kesanggupan penuh (full commitment) dan bersedia untuk membeli sisa Saham Baru dan OWK yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD pada Tanggal Penjatahan maksimum dangan Harga Penawaran, dengan ketentuan bahwa:

a. apabila seluruh jumlah sisa Saham Baru dan OWK yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD tersebut diambil bagian oleh Pemegang HMETD, baik berdasarkan HMETD yang dimiliki atau berdasarkan pemesanan tambahan, maka Pembeli Siaga tidak wajib untuk membeli Saham Baru dan/atau OWK tersebut;

b. apabila jumlah Saham Baru dan OWK tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, baik berdasarkan HMETD yang dimiliki atau berdasarkan Pemesanan Tambahan, maka Pembeli Siaga wajib untuk membeli Saham Baru dan OWK yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD tersebut.

Berikut adalah Pembeli Siaga yang mengambil sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD:

1. PT Samuel International Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT Bumi Resources Tbk No. 89 tanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dengan surat penunjukan No. 140/BR-BOD/V/17, Pembeli Siaga (Standby Buyer) sehubungan dengan PUT V ini adalah:

PT Samuel International (“Samuel”)

Menara Imperium Lt. 21 Jl. HR. Rasuna Said

Jakarta Selatan – 12980 Telp.: +6221 2854 8100

Riwayat Singkat

PT Samuel International merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah pada tanggal 7 Desember 2000 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25000 HT.01.01.TH 2000 atau Akta Pendirian No. 3 Tanggal 2 Oktober 2000 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha

PT Samuel International bergerak adalah meliputi bidang jasa konsultasi manajemen dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.


Susunan pengurusan dan pengawasan PT Samuel International saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Eunice M. Satyono Direktur : Rakesh Jain Komisaris Komisaris Utama : Rebekah Widya Astuti Komisaris : Joseph Soegandhi

Struktur Permodalan

Susunan permodalan PT Samuel International pada tahun 2017 memiliki jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak Rp. 104.362.500.000,- yang terdiri dari 11.500.000 saham biasa. Berikut adalah susunan pemegang saham saat ini:



293

New Age World Limited, pemegang saham 11.470.000 saham

Eunice M. Satyono, pemegang saham 30.000 saham

Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga

PT Samuel International merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Kreditor Bumi Konversi untuk penyelesaian utang dengan mekanisme debt to equity conversion sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian.

Pembelian sisa efek dan Pendistribusian sisa efek

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang PMHMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam PMHMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Samuel International No. 89 tanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, telah disepakati bahwa bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham; yang berhubungan dengan Bumi Konversi akan diambil oleh PT Samuel International pada harga yang sama dengan harga PMHMETD V Perseroan, yaitu sebesar Rp 926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) per saham. PT Samuel International selanjutnya akan mendistribusikan sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham kepada Kreditor Bumi Konversi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian.

Pokok-pokok Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Efek atau Persetujuan untuk Membeli Efek oleh Pembeli Siaga

Perseroan telah menunjuk PT Samuel International sebagai pembeli siaga dalam PUT V dan PT Samuel International telah menerima dan menyetujui penunjukan sebagai pembeli siaga. Penunjukan tersebut merupakan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada 28 November 2016 sesuai dengan putusan nomor 36/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst.,

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dalam PUT V ini, akan dibeli Pembeli Siaga atas nama Perseroan.

Sisa yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dalam PUT V ini akan dibayarkan dengan konversi sebagian utang dari Perseroan menjadi saham sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanpa adanya pembayaran tunai oleh PT Samuel International.

Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli sisa OWK bergantung pada pemenuhan kondisi prasyarat yang telah disepakati para pihak antara lain diperolehnya surat OJK yang menyatakan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak memiliki tanggapan tertulis lebih lanjut terkait pernyataan pendaftaran yang diserahkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT V

2. PT Danatama Kapital Investama Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT Bumi Resources Tbk No. 90 tanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, Pembeli Siaga (Standby Buyer) sehubungan dengan PUT V ini adalah:

PT Danatama Kapital Investama Menara Anugrah Lt. 16

Jl. Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan – 12950 Telp.: +6221 5790 1301



294

Riwayat Singkat

PT Danatama Kapital Investama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-07238.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008.

Saat ini PT Danatama Kapital Investama beralamat di Menara Anugrah Lt. 16, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

Kegiatan Usaha

PT Danatama Kapital Investama bergerak di bidang investasi.


Susunan pengurusan dan pengawasan PT Danatama Kapital Investama saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Janner Tandra

Komisaris

Komisaris : Houston Jusuf

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Danatama Kapital Investama adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar – Nominal Rp 1.000.000 18.850 18.850.000.000

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Houston Jusuf 18.849 18.849.000.000 99.99

Janner Tandra 1 1.000.000 0.01

Total Modal ditempatkan dan disetor penuh

18.850 18.850.000.000 100,00

Total Saham dalam portepel - -


PT Danatama Kapital Investama selaku Pembeli Siaga menggunakan dana internal.

Pembelian sisa efek

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang PMHMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam PMHMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Danatama Kapital Investama No. 90 tanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, telah disepakati bahwa bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham yang berhubungan dengan floating cost akan diambil oleh PT Danatama Kapital Indonesia pada harga yang sama dengan harga PMHMETD V Perseroan, yaitu sebesar Rp 926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) per saham.




295

PT Danatama Kapital Investama akan mengikatkan diri untuk mengambil bagian dari sisa saham yang menjadi hak dari pemegang saham publik Perseroan jika tidak diambil bagian oleh mereka.

Apabila pemegang saham lain tidak melaksanakan HMETD, PT Danatama Kapital Investama akan membeli sebagian dari Sisa Saham dalam PMHMETD V tersebut maksimum sejumlah 284.277.409 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) per saham pada Perseroan atau seluruhnya maksimum dengan harga nominal sebesar Rp 263.284.989.272,- (dua ratus enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).

PT Danatama Kapital Investama akan membayar kepada Perseroan seluruh harga pembelian sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham yang dibeli PT Danatama Kapital Investama secara tunai melalui transfer ke rekening Perseroan yang akan ditunjuk oleh Perseroan.


3. Innovate Capital Pte. Ltd. Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Siaga Sisa Obligasi Wajib Konversi Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bumi Resources Tbk No.90 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara dengan surat penunjukan 155/BR/BOD/V/17, Pembeli Siaga yang mengambil sisa OWK sehubungan dengan PUT V ini adalah:

Innovate Capital Pte. Ltd. (“Innovate”)

38 Beach Road, #29-11 South Beach Tower Singapore 189767

Riwayat Singkat

Innovate Capital Pte. Ltd. didirikan sebagai perusahaan terbatas di bawah hukum Singapura pada tanggal 17 April 2017 dan didaftarkan dengan Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore dengan Nomor Registrasi 201710679C.

Kegiatan Usaha

Innovate Capital Pte. Ltd. bergerak di bidang investasi.


Susunan pengurusan dan pengawasan Innovate Capital Pte. Ltd. saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur: Siaw Kim Leng

Struktur Permodalan

Innovate Capital Pte. Ltd. dimiliki oleh sebuah charitable trust.


Innovate Capital Pte. Ltd merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Kreditor Mandatory Convertible Bond untuk penyelesaian utang dengan mekanisme Mandatory Convertible Bond sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian.

Pembelian sisa efek

Jika OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang PMHMETD lainnya



296

yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam PMHMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa OWK yang ditawarkan, telah disepakati bahwa bagian dari sisa OWK yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham; yang berhubungan dengan OWK akan diambil oleh Innovate Capital Pte. Ltd. sesuai dengan Harga Pelaksanaan OWK Rp1,-.

Sisa OWK yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dalam PUT V ini akan dibayarkan dengan konversi sebagian utang dari Perseroan menjadi saham sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanpa adanya pembayaran tunai oleh Innovate Capital Pte. Ltd.


Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan Saham Baru Seri B dan/atau OWK melalui Penawaran Umum Terbatas sebagai pelaksanaan kewajiban penyelesaian pelunasan hutang berdasarkan Putusan Homologasi No. 36/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 28 November 2016 (“Keputusan PKPU”),

Pembeli Siaga wajib membayar kepada Perseroan Harga Pelaksanaan dari sisa OWK yang tidak diambil dengan memperjumpakan Harga Pelaksanaan dengan penyelesaian hutang sesuai dengan Putusan PKPU




297

XIII. KETERANGAN TENTANG PERWALIAMANATAN

Dalam rangka PUT V, PT Bank Bukopin Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang OWK sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Sehubungan dengan emisi Obligasi Wajib Konversi ini dimana telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Bumi Tahun 2017 Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bumi Resources Tbk. No. 89 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diubah dengan perubahan-perubahannya, antara Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat.

Bank Wali Amanat sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan :

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang diwaliamanati sesuai dengan peraturan OJK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.

Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang OWK dalam rangka Penawaran Umum OWK adalah Bank Wali Amanat yang telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 21/PM/STTD-WA/2005 Tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1. Riwayat Singkat Bank Bukopin pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, Bank Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat dihadapan, Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bank Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Bank Bukopin. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01. TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, Bank Bukopin telah mencatatkan sebanyak 5.568.852.493 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Bank Bukopin (“Penawaran Umum Saham Perdana”). Adapun jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Saham Perdana tersebut sebanyak 843.765.500 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus) lembar Saham Kelas B baru, dengan



298

nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham Kelas B baru. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana sebesar Rp295,32 miliar (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh dua miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp269,00 miliar (dua ratus enam puluh sembilan koma nol nol miliar Rupiah) dan telah dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 30 Juni 2006.

Anggaran dasar Bank Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Bank Bukopin dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Bank Bukopin dan telah didaftarkan dalam Daftar Bank Bukopin sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015.

Per tanggal 30 September 2016, Bank Bukopin memiliki Bank Bukopin memiliki 42 Cabang yang berlokasi di Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bogor, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Kupang, Madiun, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palembang, Palu, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Sorong, dan 157 Kantor Cabang Pembantu, 75 Kantor Fungsional, 128 Kantor Kas, 27 Payment Point, 8 Pickup Service serta 838 ATM.

PT Bank Bukopin, Tbk

Divisi Treasury – Unit Kerja Wali Amanat Gedung Bank Bukopin Lt. 8 Jalan MT Haryono Kav. 50-51

Jakarta Selatan, 12770 Tel: 021-7988266 ext. 1859, 1861, 1862

Fax. 021-7980705

2. Permodalan Berdasarkan DPS pada tanggal 30 September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

Keterangan

Jenis Kelas A

Nilai nominal Rp10.000 per saham

Jenis Kelas B

Nilai nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Kelas A & B

%

Jumlah

Saham

Jumlah

Nominal (Rp)

Jumlah

Saham

Jumlah

Nominal (Rp)

Modal Dasar 21.337.978 213.379.780.000 22.866.202.200 2.286.620.220.000 22.887.540.178


1. PT. Bosowa Corporindo 6.118.188 61.181.880.000 2.719.867.942 271.986.794.200 2.725.986.130 30,000

2. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) - - 1.643.476.546 164.347.654.600 1.643.476.546 18,087

3. Negara Republik Indonesia 4.736.255 47.362.550.000 1.034.232.376 103.423.237.600 1.038.968.631 11,434

4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5% 10.483.535 104.835.350.000 3.667.705.590 366.770.559.000 3.678.189.125 40,479

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 21.337.978 213.379.780.000 9.065.282.454 906.528.245.400 9.086.620.432 100,000

Jumlah Saham dalam Portepel - - 13.800.919.746 1.380.091.974.600 13.800.919.746

3. Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Bukopin sampai dengan Memorandum Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H, M.H., Notaris di Jakarta jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Bukopin



299

No.23 tanggal 28 April 2016 dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Karya Budiana

Komisaris : Deddy S.A Kodir

Komisaris : Muhammad Rachmat Kaimuddin

Komisaris : Luky Alfirman

Komisaris Independen : Margustienny

Komisaris Independen : Parikesit Suprapto

Komisaris Independen : Mulia Panusunan Nasution

Direksi

Direktur Utama : Glen Glenardi

Direktur : Eko Rachmansyah Gindo

Direktur : Heri Purwanto

Direktur : Setiawan Sudarmaji

Direktur : Mikrowa Kirana

Direktur : Adhi Brahmantya

Direktur : Irlan Suud

Wali Amanat menyatakan bahwa Wali Amanat beserta masing-masing Komisaris dan Direksi tidak sedang terlibat perkara di bidang keuangan.

4. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Bank Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan Fee Based Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Bank Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bank Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha Bank Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Kredit

a. Kredit Retail Bank Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Bank Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan Business to Business diberikan kepada Swamitra sebagai mitra Bank Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar Bank Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan Bank Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara



300

lebih efektif dan efisien. Pembiayaan Business to Customer (B2C) dilakukan oleh Bank Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, Direct Loan (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan Direct.

UKM

Bank Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Bank Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Bank Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola Cross Selling atau Value Chain di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Bank Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp 30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan data based dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan data base proses kredit. Semua kantor cabang Bank Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari fixed income untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (E flow) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial Kredit Komesial bagi Bank Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (plafond kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Bank Bukopin. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

Dana

a. Retail Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk Bank Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga marketing funding. Potensi dan penawaran produk funding tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha funding Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen mass affluent (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis funding Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b. Komersial Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat Bank Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash management.



301

Fee-Based Income

Kegiatan FBI Bank Bukopin bersumber dari aktivitas public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas E-Banking, cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan public utilities. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Bank Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan wealth management. Untuk kedepannya, Bank Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan fee-based income Bank Bukopin. Perijinan Bank Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Kami telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti AgenPemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bank Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 30 (tiga puluh) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Mei 2017, PT Bank Bukopin, Tbk telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp.1,9 Triliun outstanding Obligasi dan MTN.

5. Kantor Cabang Seiring dengan perkembangannya per Desember 31 2016, PT Bank Bukopin Tbk telah memiliki 43 kantor cabang domestik,170 kantor cabang pembantu domestik, kegiatan kas luar kantor yang terdiri dari 862 ATM, dan 126 kantor kas. Saat ini, jaringan operasional PT Bank Bukopin TBK didukung oleh lebih dari 450 outlet yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. PT Bank Bukopin Tbk juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 605 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan PT Bank Bukopin Tbk. Selain itu, PT Bank Bukopin Tbk juga memiliki 862 ATM Bukopin, selain terhubung dengan lebih dari 30.000 ATM pada jaringan nasional, jaringan Plus, serta Visa Internasional di seluruh dunia.

6. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Wali Amanat Berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah sebagai berikut: 1. untuk mewakili kepentingan para Pemegang OWK, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini segera setelah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, tetapi pernyataan yang dimaksud dalam butir 1 akan mulai berlaku efektif pada tanggal emisi;

3. untuk melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan

4. untuk memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Kewajiban dan Hak Wali Amanat Berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Perwaliamanatan, tugas, fungsi, dan kewajiban Wali Amanat adalah sebagai berikut: 1. untuk memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan data

dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;

2. untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

3. untuk melaksanakan hasil keputusan RUPO sesuai dengan tanggung jawabnya; 4. untuk memantau pembayaran Bunga OWK dan/atau denda (jika ada) yang dilakukan oleh

Perseroan kepada Pemegang OWK; 5. untuk memantau pelaksanaan konversi OWK menjadi Saham Hasil Konversi; 6. untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 7. untuk menyajikan informasi lengkap secara terbuka mengenai kualifikasinya sebagai seorang

Wali Amanat dalam prospektus;



302

8. untuk mengumumkan dan menyelenggarakan RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum melakukan tindakan atas nama Pemegang OWK berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau cara-cara lain yang dimaksudkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

9. untuk mengambil tindakan-tindakan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diputuskan oleh Pemegang OWK dalam RUPO;

10. untuk mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, diserahkan atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang berhak mewakili Perseroan atau bertindak atas nasehat dari konsultan hukum atau ahli-ahli yang dipilih oleh Perseroan mengenai segala hal menurut Perjanjian Perwaliamanatan, sepanjang mengenai keaslian dan keabsahan dokumen yang bersangkutan memberikan semua keterangan dan perhitungan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dapat diminta oleh RUPO, Bursa Efek Indonesia dan OJK;

11. untuk mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang berhak mewakili dan/atau yang berwenang mewakili Perseroan dan/atau KSEI mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Wali Amanat tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut;

12. untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPO kepada KSEI selambat-lambatnya pada Hari kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan OWK oleh KSEI;

13. untuk memberikan nasehat yang diperlukan Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

14. untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang OWK atas kerugian karena kelalaian Wali Amanat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kelalaian tersebut terbukti berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan hukum Indonesia (atau dalam hal terdapat penyelesaian di luar pengadilan maka bukti penyelesaian tersebut adalah merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan

15. untuk tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan keputusan RUPO.

Berdasarkan Pasal 3.5 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat berhak dan berwenang untuk: 1. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan

tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

2. mewakili Pemegang OWK dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang OWK, termasuk melaksanakan hak-hak Pemegang OWK baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang OWK tersebut;

3. menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu melakukan pemeriksaaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Perseroan;

4. menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang OWK atau Perseroan, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;

5. menerima salinan bukti penyetoran dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran Bunga OWK pada 1 hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga OWK;

6. menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan untuk pembayaran Bunga OWK yang dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga OWK;

7. menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai pembayaran Bunga OWK dan pelaksanaan konversi OWK menjadi Saham Hasil Konversi, termasuk dalam hal kegagalan Perseroan untuk menyelesaikan pelaksanaan konversi atas OWK dan/atau melakukan pembayaran atas setiap jumlah pokok terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini



303

ketika jatuh tempo selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal pembayaran bunga OWK atau tanggal pelaksanaan konversi;

8. menerima daftar dari KSEI yang memuat rincian KTUR selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Perdagangan sebelum pelaksanaan RUPO;

9. mendapatkan imbalan jasa dengan jumlah dan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan;

10. tidak bertanggung jawab kepada Perseroan atau Pemegang OWK atau pihak lain manapun mengenai keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diajukan oleh Pemegang OWK yang diserahkan dengan verifikasi sesuai spesifikasi yang diberikan oleh KSEI;

11. tidak bertanggung jawab kepada Perseroan atau Pemegang OWK atau pihak lain manapun mengenai penggunaan dana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian PerwaIiamanatan.

8. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Wali Amanat

Berdasarkan Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya Wali Amanat adalah sebagai berikut: 1. penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana

tersebut dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perwaliamanatan. 2. penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai

berikut : a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

g. atas permintaan para Pemegang OWK; h. timbulnya hubungan afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan

Wali Amanat; i. timbulnya jumlah kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Nomor: VI.C.3; j. atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal

3.7.5 Perjanjian PerwaIiamanatan; atau k. atas permintaan Perseroan.

3. Apabila terjadi penggantian Wali Amanat karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.2 butir a sampai dengan butir d Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan berkewajiban untuk segera menunjuk wali amanat baru, dengan menunjuk wali amanat pengganti dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian tersebut dan Perseroan harus melakukan pengumuman RUPO dan menyelenggarakan RUPO dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

4. Untuk penggantian Wali Amanat yang terjadi karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam PasaI 3.7.2 butir e sampai dengan butir g Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berkewajiban untuk segera mencari pengganti Wali Amanat baru, penggantian tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Dalam hal Wali Amanat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.2 butir h dan/atau butir i Perjanjian Perwaliamanatan atau dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa komisi Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.2 butir j Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali



304

berturut-turut, masing-masing dengan jeda waktu 10 (sepuluh) Hari Perdagangan, maka Wali Amanat dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 60 hari sebelumnya kepada Perseroan tanpa memberikan alasan apa pun atau bertanggung jawab atas biaya yang ditimbulkan dari pengunduran diri tersebut dan para Pemegang OWK dapat melalui putusan RUPO memberhentikan Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 60 hari sebelumnya kepada Wali Amanat. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk wali amanat pengganti selambat-lambatnya melalui pemberitahuan tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya kepada Wali Amanat, dengan ketentuan bahwa pengakhiran penunjukan Wali Amanat, pengunduran dirinya atau setiap pemberhentian tidak akan berlaku efektif sampai dengan pihak lain yang merupakan wali amanat yang memenuhi kualifikasi ditunjuk sebagai penerus Wali Amanat tersebut. Jika Perseroan belum menunjuk Wali Amanat dalam jangka waktu pemberitahuan selama 60 (enam puluh) hari, Wali Amanat berhak untuk menunjuk, atas diskresi mutlaknya Wali Amanat, dengan biaya penunjukan yang ditanggung oleh Perseroan.

6. berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat ialah pada saat: a. OWK telah dikonversi menjadi Saham Hasil Konversi, Bunga OWK termasuk denda (jika

ada) telah dilunasi dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban dari Perseroan/KSEI;

b. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Jatuh Tempo OWK; atau

c. setelah diangkatnya wali amanat baru.

Berdasarkan Pasal 3.8 Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal terjadi pemberhentian Wali Amanat, Perseroan harus dengan segera melakukan pengangkatan pengganti Wali Amanat, yang telah disetujui oleh RUPO, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.7.2 Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sedemikian rupa sehingga pada setiap waktu senantiasa terdapat Wali Amanat yang bertindak untuk kepentingan Pemegang OWK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wali Amanat karena sebab - sebab yang disebut dalam Pasal 3.7.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perjanjian Perwaliamanatan dengan sendirinya berakhir tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3.11 Perjanjian Perwaliamanatan. Berdasarkan Pasal 3.10 Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat yang telah diangkat dengan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, wajib menandatangani, mengakui serta menyerahkan kepada Perseroan suatu surat yang menyatakan menerima pengangkatan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang sama seperti yang tertera dalam Perjanjian Perwaliamantan dan setuju menggantikan kedudukan hukum Wali Amanat menurut Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat tanpa suatu tindakan atau akta lebih lanjut akan sepenuhnya mengikat sebagai Wali Amanat dengan semua hak, wewenang, kepercayaan, tugas serta kewajiban pendahulunya dengan akibat yang sah seperti disebutkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Berdasarkan Pasal 3.11 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat bersama-sama Perseroan wajib mengumumkan perihal pengakhiran tugas Wali Amanat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7.2 Perjanjian Perwaliamanatan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Perdagangan setelah penggantian Wali Amanat menjadi efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Biaya pengumuman pengakhiran tersebut harus ditanggung oleh Perseroan. Berdasarkan Pasal 3.11 Perjanjian Perwaliamanatan, segera setelah terjadi salah satu hal dalam Pasal 3.7.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan kepada RUPO dan Perseroan serta melaporkan hasil keputusan RUPO tersebut kepada OJK. Jika pertanggungjawaban belum diterima baik oleh RUPO dan Perseroan dan Wali Amanat belum



305

diberi pelepasan dan pembebasan dari tanggung jawab oleh Perseroan dan RUPO maka Wali Amanat tetap bertanggung jawab secara hukum atas tugas dan kewajibannya selaku seorang wali amanat.

9. Kuasa Pemegang OWK kepada Wali Amanat Berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan, kuasa Pemegang OWK kepada Wali Amanat adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Undang Undang Pasar Modal, Wali Amanat

berdasarkan hukum mewakili kepentingan Pemegang OWK baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk mewakili Pemegang OWK dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang OWK.

2. Sejak tanggal emisi, setiap Pemegang OWK langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya secara bersama memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian surat kuasa secara khusus yang baru dari Pemegang OWK dalam menjalankan semua hak seorang Pemegang OWK berdasarkan OWK dan Perjanjian Perwaliamanatan, semua dokumen serta perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk untuk menjalankan atau melindungi kepentingan setiap Pemegang OWK di hadapan instansi peradilan, termasuk pengadilan niaga atau di hadapan persidangan perwasitan.

3. Dengan demikian Pemegang OWK diwakili oleh Wali Amanat sebagai pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan semua dokumen serta perjanjian yang berkaitan dengan OWK dan berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan yand diadakan dikemudian hari dari perjanjian-perjanjian tersebut, serta sebagai pihak yang menjalankan atau melindungi kepentingan Pemegang OWK di hadapan instansi-peradilan termasuk pengadilan niaga atau di hadapan persidangan perwasitan.

4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut, yang merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan, karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Perjanjian Perwaliamanatan berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna mengenai pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang OWK kepada Wali Amanat sebagaimana dimaskud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk kuasa untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan.

10. Rapat Umum Pemegang OWK (RUPO) Berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia. 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang OWK mengenai perubahan jangka waktu, pokok OWK, perubahan tata cara atau waktu pembayaran Bunga OWK, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan (ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah salah satu pasal atau beberapa pasal dari seluruh isi Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal yang tak dapat diubah dalam Perjanjian Perwaliamanatan);

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang OWK termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian



306

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan

e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: a. Pemegang OWK baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit

lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah OWK yang belum dilunasi tidak termasuk OWK yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan bahwa Pemegang OWK tersebut namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh KSEI;

b. Perseroan; c. Wali Amanat; d. OJK; atau e. Secara bersama-sama, antara Perseroan dan Pemegang OWK baik sendiri maupun

secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah OWK yang belum dilunasi tidak termasuk OWK yang dimiliki oleh afiliasi Perseroan, secara bersama-sama, dengan agenda khusus mengenai "perubahan jangka waktu OWK /tanggal pelaksanaan konversi" yang usulan tersebut harus disampaikan kepada Wali Amanat pada bulan ke-58 (lima puluh delapan) sejak tanggal emisi.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d dan e wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang OWK atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan dan tingkat Bunga OWK tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi, dengan demikian RUPO untuk dilakukannya perubahan tingkat Bunga OWK tidak dapat diselenggarakan, dengan demikian apabila Pemegang OWK, atau Perseroan mengusulkan untuk dilakukannya perubahan tingkat Bunga OWK, Wali Amanat berkewajiban untuk menolaknya dengan alasan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO: a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: i. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; ii. agenda RUPO; iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO; iv. Pemegang OWK yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan v. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. vi. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari

kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO; a. Pemegang OWK, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak

menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah OWK yang dimilikinya.



307

b. Pemegang OWK yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang OWK yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI.

c. Pemegang OWK yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d. Setiap OWK sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang OWK dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah OWK yang dimilikinya.

e. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

f. OWK yang dimiliki oleh afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

g. Sebelum Pelaksanaan RUPO: i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Rekening dari

afiliasinya kepada Wali Amanat. ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah

OWK yang dimiliki oleh afiliasi Perseroan; iii. Pemegang OWK atau kuasa Pemegang OWK yang hadir dalam RUPO berkewajiban

untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang OWK memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

h. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

i. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. j. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk

Notaris untuk membuat berita acara RUPO. k. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang OWK, maka

RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang OWK yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

l. Perseroan atau Pemegang OWK yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10.6.g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan: a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian

perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 diatur sebagai berikut: i. Dalam hal RUPO dimintakan oleh Perseroan atau oleh Wali Amanat dan Perseroan

sebagaimana tersebut dalam pasal 10.2.e maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat)

bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang OWK atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil



308

keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.


c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.


e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua)

bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.


c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.


e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: i. Dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian

dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang hadir dalam RUPO.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang OWK atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah OWK yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada wali amanat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang OWK, Perseroan dan Wali Amanat,

karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang OWK wajib memenuhi keputusan-



309

keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan OWK, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan OWK.

11. Wali amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (sembilan puluh) hari kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan jumlah terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan – peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta Peraturan Bursa Efek Indonesia.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

11. Laporan Keuangan Wali Amanat Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan PT Bank Bukopin Tbk. yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Bukopin Tbk. dan entitas anaknya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir apda tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

NERACA KONSOLIDASI

ASET (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

2015 2016

Kas 850.473 679.665

Giro pada Bank Indonesia 5.467.027 5.404.563

Giro pada bank lain Dikurangi: Penyisihan

597.362 763.129

kerugian penurunan nilai (488) (133)

Giro pada bank lain – neto 596.874 762.996

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

10.074.600 9.407.491

Dikurangi: Penyisihan Kerugian penurunan nilai

- -

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain - neto

10.074.600 9.407.491

Surat-surat berharga

Diperdagangkan 109.976 40.614

Tersedia untuk dijual 1.297.392 2.688.234

Nilai wajar melalui Penghasilan komprehensif lain

- 139.890

Kredit yang diberikan dan piutang

58.735 308.505

Dimiliki hingga jatuh tempo 4.058.313 4.673.034



310

Biaya perolehan 1.525.116 1.223.437

7.049.532 9.073.714

Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai

(700) (600)

Surat-surat berharga – neto 7.048.832 9.073.114

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto

1.841.067

3.394.237

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah

66.043.142

72.474.597


(1.179.851)

(1.507.748)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah – neto

64.863.291 70.966.849

Tagihan akseptasi 35.760 231.454

Penyertaan saham 15 15


- -

Penyertaan saham – neto 15 15

Aset tetap 1.757.002 3.279.528

Dikurangi: Akumulasi penyusutan (545.710) (621.300)

Aset tetap – neto 1.211.292 2.658.228

Aset pajak tangguhan – neto 74.762 63.289

Aset tak berwujud 395.711 416.966 Dikurangi: Akumulasi

amortisasi dan penurunan nilai

(156.686) (174.003)

Aset tak berwujud – neto 239.025 242.963

Aset lain-lain - neto 2.063.484 2.521.139

TOTAL ASET 94.366.502 105.406.002

LIABILITAS DAN EKUITAS (dalam jutaan Rupiah)

31 Desember*

2015 2016

LIABILITAS

Liabilitas segera 421.362 557.280

Simpanan nasabah 76.163.970 83.869.295

Simpanan dari bank lain 1.961.514 2.047.732

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto

3.073.366 4.314.641

Liabilitas derivatif - 2.014

Liabilitas akseptasi 35.760 231.454

Pinjaman yang diterima 2.287.823 1.295.106

Utang Pajak 124.372 108.493

Liabilitas lain-lain 871.823 1.089.946

Surat berharga yang diterbitkan 1.891.333 2.352.109

TOTAL LIABILITAS 86.831.323 95.868.070

EKUITAS

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal saham Saham biasa kelas A –

1.119.908 1.119.908



311

Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) Saham biasa kelas B –

Nilai nominal Rp100 (nilai penuh) Modal dasar

Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham

Saham biasa kelas B – 22.866.202.200 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham

Saham biasa kelas B – 9.065.282.454 saham

Tambahan Modal Disetor 1.724.069 1.724.069

Surplus revaluasi aset - 1.161.530

Kerugian Yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan

(51.757) (18.349)

Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya

3.767.387 4.439.685

Belum ditentukan penggunaannya 951.335 1.079.212

7.510.942 9.506.055

Kepentingan Non-Pengendali 24.237 31.877

TOTAL EKUITAS 7.535.179 9.537.932

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 94.366.502 105.406.002

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (dalam AS$)

2015 2016

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga dan Syariah

Pendapatan bunga 7.832.927 8.833.553

Pendapatan Syariah 471.046 575.124

Total pendapatan bunga dan Syariah 8.303.973 9.408.677

Beban bunga dan Syariah

Beban bunga (5.056.300) (5.432.168)

Beban Syariah (350.235) (383.459)

Total beban bunga dan Syariah (5.406.535) (5.815.627)

Pendapatan bunga dan Syariah – neto 2.897.438 3.593.050

Pendapatan operasional lainnya

Provisi dan komisi lainnya 886.131 1.059.765

Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto

2.844 26.279

Keuntungan selisih kurs – neto 117.544 56.776

Lain-lain 171.708 230.787

Total pendapatan operasional lainnya 1.178.227 1.373.607

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto

(363.566) (649.057)



312

Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi 92 -

(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto

2.248 (14.132)

(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan 503 (274)

(kerugian) keuntungan transaksi mata uang asing – neto 10 (2.014)

Beban operasional lainnya

Umum dan administrasi (1.360.376) (1.563.956)

Gaji dan tunjangan karyawan (1.033.260) (1.179.844)

Premi program penjaminan pemerintah (148.653) (167.804)

Total beban operasional lainnya (2.542.289) (2.911.604)

LABA OPERASIONAL 1.172.663 1.389.576

(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO

6.065 (32.406)

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

1.178.728 1.357.170

(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN

Kini (244.204) (258.761)

Tangguhan 29.783 (6.774)

Beban pajak penghasilan – neto (214.421) (266.535)

LABA TAHUN BERJALAN 964.307 1.090.635

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:

Pos yang tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi

Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti 9.864 2.282

Perubahan surplus revaluasi aset - 1.165.126

Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

(2.466) (571)

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui

penghasilan komprehensif lain (33.007) 44.580

Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

8.296 (11.172)

Penghasilan komprehensif lain - neto (17.313) 1.200.245

Total penghasilan komprehensif tahun Berjalan

946.994 2.290.880

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 960.425 1.086.605

Kepentingan non-pengendali 3.882 4.030

964.307 1.090.635

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat

Pemilik entitas induk 942.377 2.283.240

Kepentingan non-pengendali 4.567 7.640

946.944 2.290.880

LABA PER SAHAM

Dasar/dilusian (nilai penuh) 106 120

DATA SAHAM 2015 2016



313

Jumlah Saham yang Beredar 9.065.282.454 9.065.282.454

Dividen per Saham 23,97 31,78



314

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT V ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Plaza Asia Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Tel: +62 21 51401340 Fax: +62 21 51401350

Website: www.rsm.global/indonesia

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT V ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Nomor STTD: 41/PM.22/STTD-AP/2016 diberikan kepada Christiadi Tjahnadi dengan Reg. Negara D-42.763.

KONSULTAN HUKUM Nasoetion & Atyanto

Equity Tower 49th Floor Lot 9 Sudirman Central Business District

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 29651269 Fax: +62 21 29651222

Partner: Genio Yudha Wibowo Atjanto, S.H. Nomor STTD: 126/BL/STTD-KH/2012 Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201208

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum Nasoetion & Atyanto dalam rangka PUT V ini adalah memberikan pendapat dari segi hukum mengenai berbagai aspek pelaksanaan Transaksi Pembelian Saham khususnya dalam kaitannya dengan Peraturan OJK 32/ POJK.04/ 2015.

NOTARIS Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.

Jl. Raya Pluit Selatan 103 Jakarta 14450

Telp: (62-21) 666 97171 Fax (62-21) 667 8527

Nomor STTD: 04/BL/STTD-N/2006 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia



315

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT V ini antara lain membuatkan akta-akta dalam rangka PUT V dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Ficomindo Buana Registrar

Gedung Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209 Jl. Jend. Sudirman Kav.75 Jakarta 12910, Indonesia Telp: (62-21) 526 0976/77

Fax: (62-21) 570 0968

No. Pemberian Ijin Usaha dari BAPEPAM: KEP-02/PM/BAE/2000 Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT V ini adalah melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan settlement agent. Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.



316

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT V Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola

Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan sesuai dengan Akta Pengelolaan Saham No.

59 tanggal 13 April 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

Utara.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1034 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 1000 (seribu) HMETD Seri A dan setiap pemegang 1000 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 284.494 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD Seri B. Di mana setiap 1 (satu) HMETD Seri A memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp926,16 (sembilan ratus dua puluh enam koma satu enam Rupiah) serta 1 (satu) HMETD Seri B memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1 (satu Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah Pemesan yang berhak melakukan pembelian Saham Baru adalah: a. Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD

atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau

b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. PENGIRIMAN HMETD

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD-nya (HMETD Elektronik) akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Juli 2017.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil SBHMETD, prospektus dan formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja pada tanggal 12 Juli 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri. Perseroan akan mengirimkan paket SBHMETD, prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui Pos Tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1933 No. 5 yang berlaku di Negara tersebut.

3. PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pendaftaran/pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Juli 2017 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

a. HMETD Elektronik



317

Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus melakukan permohonan atau intruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka perusahaan efek/ bank kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.

Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada satu hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek / Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE PT EDI Indonesia Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pekajsanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

b. Sertifikat Bukti HMETD (HMETD Warkat)

Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lt. 10 Suite 02b

Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Indonesia Telp: (62-21) 521 2316/17

Fax: (62-21) 521 2320

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

SBHMETD asli yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap

Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindah bukuan

Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp.6.000,- dilampiri dengan foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.

Foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau foto kopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta foto kopi identitas dirinya.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk dengan warkat (Surat Kolektif Saham). Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan



318

melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.

Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, para pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD diharuskan untuk melakukan pendaftaran di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 20 Juli 2017 jam 16.00 WIB.

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

a. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).

b. Bagi pemegang HMETD Elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar

Instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yg dilakukan melalui C-Best

Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap

Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2017. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam SBHMETD dan FPPS Tambahan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 25 Juli 2017 secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

Perseroan selaku manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan. manajer penjatahan akan memperhatikan ketentuan Peraturan No. IX.A.7 butir 7 bahwa setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai

Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT V, harus dibayar penuh (full amount) dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor HMETD kepada rekening Perseroan pada:

Bank Mayapada – Cabang Kantor Pusat Sudirman



319

AC No: 100 300 35 101

Atas Nama: PT Bumi Resources Tbk

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum di dalamnya nama pemesan dan nomor Sertifikat HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good funds) pada rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (in good funds) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 25 Juli 2017.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 27 Juli 2017.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik negara. Hal tersebut di atas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek, dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesanan mulai tanggal 27 Juli 2017 di BAE Perseroan pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 27 Juli 2017, pengambilan cek dilakukan dikantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.



320

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI:

a. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Perseroan melalui BAE dan didepositkan ke dalam Rekening Efek yang telah ditentukan oleh KSEI (Issuer Account) selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah KSEI menyampaikan Dana kepada Perseroan dan Daftar pemegang saham yang mengajukan permohonan exercise kepada BAE. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya secara elektronik masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.

b. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat):

a. Perseroan akan menerbitkan saham dalam bentuk surat kolektif saham (SKS).

b. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil di kantor BAE Perseroan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

c. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal Penjatahan di Kantor BAE Perseroan.

11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh Pemegang Paket HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang paket HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.



321

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Prospektus bersama HMETD, akan tersedia untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB di BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Ficomindo Buana Registrar PT Bumi Resources Tbk Gedung Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209 Rasuna Epicentrum Jl. Jend. Sudirman Kav.75 Bakrie Tower, Lt 12 Jakarta Selatan 12920, Indonesia Jl. H.R Rasuna Said Telp: (62-21) 526 0976/77 Jakarta 12940, Indonesia Fax: (62-21) 570 0968 Telp: (62-21) 5794 2080 Faksimili: (62-21) 5794 2070 E-mail: [email protected] Website: www.bumiresources.com

Apabila sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Juli 2017 belum menerima atau mengambil prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

mailto:[email protected]

pt bumi resources tbk... · 2018. 1. 29. · pt bumi resources tbk penawaran umum terbatas v pt...

Documents