pt. lexion indonesia · sistem informasi profil daerah dan peta potensi ekonomi dan peluang...

Innovation of Technology and Information

1. nb

mn

PT. LEXION INDONESIA

Leading in Innovation

Integrated Development System (IDS)

1

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang

paling mengemuka dalam pengelolaan pemreintahan dewasa ini. Tuntutan

gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan

meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya

globalisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai instansi

pemerintah daerah yang berfungsi sebagai “think tank” pembangunan,

khususnya di bidang perencanaan, pemantauan serta evaluasi kinerja

pembangunan harus mampu melaksanakannya secara profesional.

Untuk menjadikan Bappeda sebagai “think tank” yang profesional harus

didukung dengan:

1. Tahapan kerja yang sistematis, terintegrasi dan terukur

2. Pusat Data Pembangunan yang lengkap dan terbaru

3. SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan daerah

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mampu membantu

dalam pengambilan keputusan strategis


2

Adapun landasan hukum dari Pedoman Pembuatan Sistem Integrated

Deleopmnet System –IDS ini adalah:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan

Telematika di Indonesia”;

2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang “Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)”;

3. PP No 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan”;

4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah”

5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP);

6. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang “Perencanaan Berbasis Kinerja

dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah“

7. PP No. 8 Tahun 2008 tentang ”Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah“

8. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


3

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu

kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan mengelola sumberdaya daerah.

Untuk mencapai tujuan yang baik ini diperlukan cara yang baik, dalam hal

ini proses pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Secara sederhana dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Siklus Proses Pembangunan

1) Planning adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan. Menentukan skala

prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan

yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Budgetinh adalah suatu proses untuk menentukan anggaran yang

berbasis kinerja.


4

3) Implementing adalah pelaksanaan rencana pembangunan.

4) Monitoring adalah suatu proses untuk menentukan tingkat kemajuan

pelaksanaan rencana dibandingkan target yang ditentukan sebelumnya.

5) Evaluating adalah suatu proses untuk melihat apakah pencapaian

indikator kinerja (masukan, keluaran dan manfaat) mampu mengatasi

masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, mulai dari efisiensi

anggaran, efektifitas hasil dan manfaat dari program dan kegiatan.

Siklus proses pembangunan ini hanya akan bisa berjalan dengan baik,

tepat dan terarah apabila didukung dengan data yang lengkap dan aktual.

Untuk itu Pusat Data menjadi key sucess factor proses pembangunan

(Gambar 2).

Gambar 2. Siklus Proses Pembangunan Yang Terintegrasi


5

Integated Development System, selanjutnya disebut IDS, merupakan

suatu sistem yang mengkomputerisasi dan mengintegrasikan semua proses

pembangunan sehingga menjadi sebuah siklus tertutup. Siklus tertutup ini

terjadi karena hasil dari proses sebelumnya akan mengupdate dan

dijadikan masukan bagi proses berikutnya secara otomatis.

IDS merupakan integrasi dari sekumpulan aplikasi yang LEXION

kembangkan untuk memfasilitasi proses pembangunan, khusunya di

Bappeda, mulai dari: Perencanaan, Evaluasi, Pusat Data dan Sistem

Informasi Geografis (Tabel 1).

No Proses

Pemb.

Tujuan Proses

Pembangunan

Aplikasi

IDS Manfaat Aplikasi

1 Musrenbang Menjaring Aspirasi

masyarakat mulai dari

Desa/Kelurahan,

Kecamatan, Kabupaten/

Kota, Swasta untuk dijadikan pedoman

pembangunan

SIPPD Menampung usulan

Musrenbang, Forum

SKPD yang kemudian

diolah menjadi RKPD.

Mengkorelasikan usulan Musrenbang dengan

APBD.

2 RKPD Menyusun Dokumen

Perencanaan Tahunan

SIPPD Idem

3 KUA-PPAS Menyusun Kebijakan

Anggaran Program dan

Kegiatan serta Prioritas

Pembangunan

SIPPD Mengkorelasikan Usulan

Kegiatan PPAS dengan

RPJMD dan RKPD

Melakukan simulasi skenario perencanaan

4 APBD Menyusun Dokumen APBD SIM APBD Menyusun Dok RKA, Perda APBD dan DPA

5 Monitoring Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

rencana

SIMONEP Menilai kinerja pelaksanaan kegiatan

6 Evaluasi Mengetahui pencapaian indikator program dan

kegiatan

SIMONEP Menilai kinerja pencapaian Indikator

Pembangunan, mulai dari

RPJMD, RKPD dan APBD.


6

Secara skematis. alur proses IDS dapat dilihat pada (Gambar 3).

Gambar 3. Aplikasi Integrated Development System (IDS)

Dalam Integrated Development System (IDS) ada 4 (Empat) Aplikasi

utama yang terintegrasi, yaitu:

1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

2. SIM APBD

3. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEP)

4. Data Center (PUSDALIP / PDP3D / SIPD / SIMTARU)

Penjelasan tentang masing-masing aplikasi pada Sistem IDS dapat dilihat

pada halaman berikutnya.


7

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah

aplikasi perencanaan daerah yang memfasilitasi dan mengintegrasikan seluruh

proses perencanaan pembangunan, dimulai dari Proses Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Forum SKPD, Renja

SKPD, RKPD, KUA-PPAS hingga Pra RKA.

SIPPD memiliki 5 (lima) Menu Utama, yaitu:

1. Master

Berfungsi sebagai master data aplikasi yang akan menjadi standarisasi data

dan integrasi proses perencanaan.

Gambar 4. Master Data Aplikasi SIPPD

2. Musrenbang

Berfungsi menampung usulan kegiatan dari seluruh masyarakat yang

difasilitasi melalui proses musrenbang kecamatan.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


8

Gambar 5. Proses Musrenbang Aplikasi SIPPD

3. Renja

Berfungsi menerima usulan kegiatan dari Musrenbang Kecamatan untuk

disesuaikan dengan usulan kegiatan dari internal SKPD untuk kemudian

menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD.

Gambar 6. Proses Renja SKPD Aplikasi SIPPD


9

4. RKPD

Berfungsi menampung usulan dari Musrenbang Kecamatan dan Renja SKPD

untuk kemudaian diformulasikan dan diproses dalam forum Musrenbang

Kabupaten/Kota dan Tim RKPD Bappeda untuk selanjutnya menjadi RKPD.

Gambar 7. Proses RKPD Aplikasi SIPPD

5. PPAS

Berfungsi mendetailkan usulan kegiatan yang ada di RKPD maupun usulan

Tim Anggaran menjadi jenis belanja (Belanja Pegawai, Modal, dll) serta

menghasilkan berbagai laporan khusus sesuai standar dokumen KUA-PPAS.

Gambar 7. Proses PPAS Aplikasi SIPPD


10

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEP)

adalah aplikasi monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang

bersumber dari dana APBD dan APBN. Aplikasi SIMONEP memfasilitasi dan

mengintegrasikan seluruh proses monitoring pelaksanaan kegiatan serta

mengevaluasi realisasi indikator perencanaa pembangunan. Dimulai dari

proses monitoring kemajuan fisik kegiatan serta serapan dananya, untuk

selanjutnya dievaluasi apakah indikator perencanaannya sudah tercapai

berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dengan ditunjang Peta Online

dan Foto Kegiatan.

SIMONEP memiliki 3 (Tiga) Menu Utama, yaitu:

1. Master Data

- Berfungsi memasukkan data kegiatan dari APBD dan APBN, mulai dari

Urusan, Bidang, Program dan Kegiatan beserta dana dan indikatornya.

- Berfungsi memasukkan data Agenda RPJMD

- Berfungsi memasukkan data Prioritas RKPD

Gambar 8. Master Data DPA-APBD

Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Pembangunan


11

2. Proses Monitoring

Berfungsi memonitor realisasi dari kemajuan fisik dan serapan dana setiap

kegiatan pembangunan. Selain itu sistem juga mencatat permasalahan-

permasalahan yang ada beserta solusi yang telah dilaksanakan untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

Gambar 9. Proses Monitoring

Gambar 10. Laporan Hasil Monitoring


12


13

3. Proses Evaluasi

Berfungsi mengevaluasi realisasi dari indikator perencanaan yang sudah

ditetapkan dalam DPA-APBD, Prioritas RKPD dan Agenda RPJMD.

Gambar 11. Proses Evaluasi

4. Dokumentasi Foto

Menyimpan dokumentasi kegiatan pembangunan, mulai dari keadaan

sebelum pelakasanaan kegiatan, kemajuan pelaksanaan dan hasil akhir

pekerjaan.

Gambar 12. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan


14

Data Center merupakan system yang akan menampung semua data

pemerintah daerah untuk diolah menjadi informasi bagi pimpinan dalam

mengambil keputusan (EIS) maupun masyarakat sebagai bentuk transparansi

informasi public.

Gambar 13. Konsep Data Center

Begitu besarnya system Data Center ini, maka dalam implementasinya

tidak cukup hanya 1 (satu) aplikasi, tapi minimal ada 3 aplikasi utama yang

harus ada dan terintegrasi, yaitu:

1. Aplikasi Pusat Data, Analisis, Laporan dan Informasi Pembangunan

(PUSDALIP).

PUSDALIP merupakan pusat data pembangunan yang berisi laporan

program strategis yang didukung dengan data dan analisis yang

diperuntukkan bagi pimpinan (eksekutif) untuk mengambil kebijakan.

PUSDALIP PDP3D SIPD-PPEPI


15

Gambar 14. Aplikasi PUSDALIP


16

2. Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D).

PDP3D merupakan pusat data pembangunan yang berisi data-data hasil

pembangunan yang dipergunakan untuk mengevaluasi indikator

pembangunan dan bahan untuk perencanaan di tahun berikutnya.

Gambar 15. Aplikasi Pusat Data / PDP3D

3. Sistem Informasi Profil Daerah dan Peta Potensi Ekonomi dan Peluang

Envestasi (SIPD-PPEPI).

SIPD-PPEPI merupakan media expose pemerintah kepada masyarakat dan

pebisnis untuk menunjukkan hasil pelaksanaan pembangunan yang bias

dirasakan dan dilihat oleh masyarakat, selain itu juga menginformasikan

potensi ekonomi dan peluang investasi yang bias dimanfaatkan oleh

investor maupun pebisnis. Untuk meningkatkan akurasinya, maka

informasinya juga ditampilkan dalam bentuk peta dijital sehingga akurasi

datanya bisa semakin baik.


17

Gambar 16. Aplikasi SIPD-PPEPI

4. Sistem Informasi Manajemen Tata ruang(SITR / SIMTARU).

SIMTARU merupakan media expose pemerintah kepada masyarakat dan

pebisnis tentang Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) sebagai wujud dari UU No. 26 Tahun 2007.

SIMTARU adalah aplikasi peta berbasis internet /online (Web GIS).


18

Gambar 17. Aplikasi SITR - SIMTARU


19

TUJUAN PENGGUNAAN IDS, adalah :

Mewujudkan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Dimana

dengan didukung database yang lengkap dan terintegrasi, proses

perencaan, monitoring dan evaluasi menjadi lebih terarah, cepat dan

aspiratif.

MANFAAT PENGGUNAAN IDS, adalah :

Manfaat yang bisa diperoleh dengan mengimplementasikan IDS antara lain:

1. Integrasi. Semua proses saling mendukung dan melengkapi

2. Bank Data. Semua data pembangunan, mulai dari data kegiatan, foto,

film, tabel hingga peta tersimpan dengan baik dan bisa ditampilkan

secara menarik dan aktual

3. Responsif-Dinamis. Segala permintaan data dan permasalahan dengan

cepat ditangani dengan ditunjang data terbaru beserta analisisnya

4. Pusat Informasi dan Laporan Pembangunan. Semua permintaan data,

informasi dan laporan pembangunan ‘cukup satu pintu’ lewat Bappeda

tidak perlu minta ke tiap instansi, ini untuk mencegah terjadinya dua

laporan yang berbeda dan mengurangi beban SKPD untuk memenuhi

permintaan data yang sama dengan format berbeda.

5. Organisasi Profesional. Kerampingan dan kinerja birokrasi bisa terbentuk

akibat efisiensinya pekerjaan dan sumber daya manusia yang

menjalankannya.


20

Infrastruktur memegang peranan penting, agar supaya aplikasi dalam

Integrated Development System (IDS) bisa berjalan dengan optimal. Adapun

desain infrastruktur yang disarankan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Infrastruktur ini tidak harus dipenuhi semuanya, sebagai saja sudah bisa, tapi

akan lebih optimal kalau semuanya sesuai dengan skema diatas.

Gambar 18

Infrastruktur Integrated Development System


21

Pemerintah daerah tidak harus mengimplementasikan aplikasi-aplikasi

Integrated Development System (IDS) ini dalam 1 (satu) tahun

anggaran tapi bisa bertahap disesuiakan dengan kebutuhan daerah.

Suatu kehormatan bila sistem ini dapat meningkatkan kinerja

pemerintah daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda). Dan kami merasa masih banyak yang harus kami

jelaskan dan selesaikan untuk menyempurnakan konsep dan aplikasi

IDS.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. LEXION Indonesia

Direktur,

M. Alimin Hp. 0811 340 7175 Emai. [email protected]

NB Referensi Aplikasi Online:

- http://pusdalip.lexion.co.id/ngawi/ - http://sippd.lexion.co.id/trenggalek/ - http://sippd.lexion.co.id/malinau/

- http://smep.jatimprov.go.id/ - http://smep.ngawikab.go.id/

- http://simonep.bappedakaltim.com/ - http://simonep.papua.go.id/ - http://simonep.merauke.go.id/

- etc

mailto:[email protected]

http://pusdalip.lexion.co.id/ngawi/

http://sippd.lexion.co.id/trenggalek/

http://sippd.lexion.co.id/malinau/

http://smep.jatimprov.go.id/

http://smep.ngawikab.go.id/

http://simonep.bappedakaltim.com/

http://simonep.papua.go.id/

http://simonep.merauke.go.id/


22

Leading in Innovation of Technology and Information

Jl. Bendul Merisi Selatan IV No. 72 Surabaya Telp. 031- 8431081. Fax 031-8431081

Website. www.lexion.co.id

Email. [email protected]

http://www.lexion.co.id/

pt. lexion indonesia · sistem informasi profil daerah dan peta potensi ekonomi dan peluang...

Documents