pt. serti fikasi ytratt kouplek braja i 325.rev.3 dr ... · tiga, desa sumber agung dan kampung...

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOUPLEK RUKO BRAJA USTIKA B'l'1, lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002y00'1. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YtrattLPPHPL.@l]DNLV!K.O11.IDN. : 0251-83335'!3, 8333515 Fax. 0251{333593

PENGUMUMAN HASIL PELAKS/ANqAN AUDIT PENILIIGN KE-3 qETTAq

sERmFItGsIPEnruarrultanrn:APENGELoI.AANHUTANPRoDUIGII'.ESIARI(PHPI)

Nomor : 526/A-SERT/XI/2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3

(Ketiga) serlifkasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

Hasil oenoambil n keoutu n IUPHHK-HT PT. DAYa Tani Kalbar konsisten terhadaP

pemenuhan standar Penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik",

pemenuhan terhadaP standar veriflkasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikian

a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

c. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan

Sertifikat PHPL Yang telahSPHPL.3O/ASERT/LPPHPL-OO 1-

"terpelihara dan berlanjut"

Bogor,22 November 2017

LPP . AYAMARU SERTIFIKASI

: IUPHHK-HTI PT. DAYATANI KALBAR

: Jl. Arteri Supadio No. 88 RW 01 RT 06, Ds Sungai Raya

Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat

: SK. 6O/Kpts-IIl1997, tanggal 28 lanuari 1997

: + 56.060 Hektar: 23 sld 30 Oktober 2017

diterbitkan pada tangga 126 Desember 2014, nomor

IDN masa berlaku sampai dengan 25 Desember 2019 dinYatakan

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

ieciia terutis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593Emall : aseft@ayamarusertifikasi'co'id

abp.certification@ayamarubaktipertiwi'co'idWebsite : www.avamarusertifikasi'co'id

Ir. madDirektur

Layanan Sertiltkasi : Erull:as€rt@ay!marusertiflt si.co.id

w.b6ft.:www..Fmarusenlfik.sl.co.id

Tanggal 1 Juni 2016

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEX RUKO BRAIA HUBTIXA B-ll' Lantal tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

:0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.3 YxaruLPPHPL.OOlIONLVLK-011-tON

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 88/ASERT-PHPL/Kpts/PnlklXll2017

Tentang

HASTL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

pnO'oUiSf LESTART (pHpu) r-inHaoaP lzlN USAHA PEMANFAATAN HASTL HUTAN KAYU HUTAN

ilNel,ruir.r trupHxx-ir) pr. oaia rerur KALBAR YANG BERLoKAST Dl KABUPATEN KUBU RAYA

DAN KABUPATETI TETEPEHC PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG

SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.60/KPTS-ll/1997 TANGGAL 28 JANUARI 1997

SELUAS t 56.060 HEKTAR

Menimbang : '1. Bahwa IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai pada tanggal ?^6 -g?:9lq"t

2014 telah-

mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor

revisi : siHPL.29/ASERT[ppHpL-011-lDN masa berlaku sampai dengan 25

Desember 2019 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik";2. Bahwa berdasarkan

-pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

KehutananNomor:30/MenLHlvseEjen|P{Pl.3l3l2ol6tanggal1.Maret2016disebutkan uanwi Sertififut Pengelolian Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi

pemegangruprrHx-Hrdilakukanpinilikan(Surveiance)Sekurang-kurangnya12(duabelas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1)dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT Daya. Tani Kalbar

tetah ditatu[an ,uoit puniti("n Ke-2 (kedua) sesuai dengan surat perjanjian Ker.ia

(Kontrak) Nomor : 01/SF-pHPUDTK-AS/LA /lllt 2014langgal25 Agustus 2014i

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT' Daya -Tani Kalbar

dinyatakan konsisten terh;dai pemenuhan standar Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan pemenuhan

terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";5. Bahwa sehubunqan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan

Direktur tentang "nasit pen'ilit<an Ke-3 (Ketiga) Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan ProduksiLestari (PHPL) IUPHHK-HT PT Daya Tani Kalbar'

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No LPPHPL-oo1-lDNi

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Nomor : SK 3898/MenLHK-pripLlUHptH pr_. t t7 t2O11 A;ggat 14 iuti 2Oi7 Tentang Penetapan Kembali Lembaga

Penilai eengetolaan Hutan piJdufsi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi lndePenden (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :- :O/i4enf_Xr/S"tjen/pHpL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Rengelolaan Huian produksi Lestari Dan verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemegang lzin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1 .2 Petalwan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.147PH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2Ol6 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lamliran 2.i peralu,n Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari- flonior : p.14lpHpL/SET 1412016 langgal 29 April 20'16 tentang Standar Verifikasi

f-"galita"KayuPadalUPHHK-HA,IUPHHK-HTI,IUPHHK-RE,danHakPengelolaan;6'Lampiran3.,lPeraturanDirekturJenderalPengelotaanHutanProduksiLestariNomor:

p. t 4)pHpL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Z. Lamfiran 3.1 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P'14lPHPL/SET/4/2o.l6tanggal29April20,l6PedomanPenyusunanLaporanPenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNt lso/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk. Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT' Ayamaru Sertifikasi'

Mengingat

Tanogal 1 Juni 2016

Lavanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hulan Produksi Lcslari (PHPL)

Veriikasi Legalitas Kityr (\'LK)

8n.ll;a!..t@arrmarus€ft mkasi.co.id

Wbt6tlc:u,ww.ayamarus€n lkisl.co.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENIUKAN KE-3 (KETIGA) SERNFIKASI PENILAIAN KINERIA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI IUPHHK.HT PT. DAYA TANI KALBAR.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. Daya Tani

Kalbar yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2014, nomor :

SPHPL.2-9IASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 25 Desember 2019

dengan nilai akhir kinerja predikat "Baik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

Penilikan Ke4 (Keempat) dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengacu pada standarpenilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan verifikasi Legalitas Kayu yang

berlaku.

segala biaya yang diperlukan untuk penilikan sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan

Huian Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Daya tani Kalbar.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

ASERT - 323.Rev.3

Ditetapkan di : BogorPada Ta oqal : 21 Novem ber 2017

LPPH AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

Y,,$N ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Ko m ite Akred ita s i N a sio n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 20L4 s/d 1 September 2018

LVLK-O1I-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld22 November 2020.

KOMPLEK RUKO BRAIA MUSTIKA B-11 Lantai 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.3O/MenLHK/ Setjen lPHPL.3l3l2016 tanggal 1

Maret 2076 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Lampiran t.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlS{Tl4l2OL6

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada

IUPHHK-HT.

3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lP1PLlsfll4l20t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar Veriflkasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan.


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlSEfl4l20L6

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

RESUME

AUDIT PENILIKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPL

IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALABAR

KABUPATEN KUBU RAYA DAN KABUPATEN KETAPANG,

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tanggal I Juni 20t6 Halaman I dui25

c. Alamat

MKffiEf, ASERT-324. Rev.3

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang IUPHHK-HTI: PT. DayaTani Kalbar

b. Keputusan IUPHHK-HTI

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Lokas

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


c. Alamat dan Nomor Telepon

d. Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan

Ko mi te Akr ed ita s i N a s io n a ILPPHPL. OOl.IDN


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPLlSfV4l20l6

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Burhanudin HS, S. Hut (AuditorPrasyarat /Auditor Lead)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi

merangkap Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat, S. Hut (Auditor Produksi)

4. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)

Ir. Akhmad

SK.60/Kpts-IIlL997Tanggal 28 Januari 1997

t 56.060 Ha

Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat

Jalan Arteri Supadio, Graha Akasai No. 88, Desa Sungai

Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

Provinsi Kalimantan Barat

Telp. (0561)77424s8- Fax. (0561) 74Lt83

(1) Roni Susanto (Komisaris)

(2) Tjhai Witjhun, S.Hut (Direktur Utama)

(3) Adiarto Winoto Sutardja (Direktur)

oTim Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Barat,dan BPHP Wilayah VIII Pontianak

o Menjelaskan rencana pelaksanaan auditpenilikan tahun ke-3 kinerja PHPL

PT. Daya Tani Kalbar, Kabupaten Kubu

Raya dan Kabupaten Ketapang, ProvinsiKalimantan Barat

Pontianak,Tanggal 23 Oktober20t7

-Tim Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Barat,

dan BPHP Wilayah VIII Pontianak

Pontianak,Tanggal 30 Oktober2017

1 Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Tanggal I Juni 2016 Flalaman 2 dari 25

i&,\iffi"'

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

'"'S!n*r,,:+j**f;it

YKEMKo m ite Akre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()lIDN

ASERT-324. Rev.3



o Menjelaskan kegiatan penilikan tahunke-3 kinerja PHPL PT. Daya TaniKalbar, Kabupaten Kubu Raya danKabupaten Ketapang, ProvinsiKalimantan Barat telah selesai

o Perkenalan Tim Auditor danpenyampaian rencana pelaksanaan

kegiatan penilikan tahun ke-3 kinerjaPHPL

o Penjelasan mengenai rencana jadwalaudit lapangan dan metodologi yangdigunakan dalam penilikan kinerja PHPL

o Penunjukkan Manajemen Representatifdan petugas perusahaan yang akanmendampingi dalam audit dokumendan lapangan

- Penandatanganan berita acara"Pertemuan Pembukaan"

2. Pertemuan Pembukaan Basecamp Rumbia, PT

Daya Tani Kalbar,Tanggal 24 Oktober2017

o Verifikasi dokumen legal dan laporanpelaksanaan kegiatan di bidangprasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK

oWawancara dengan karyawan yangbertanggungjawab pada tiaP-tiaPbidang

oMelakukan observasi, uji petik di

lapangan (Blok RKT, TPN) serta desasampel (Desa Labai Hilir dan KantorKecamatan Simpang Hulu, Desa MuaraTiga, Desa Sumber Agung danKampung Simpang Aur Desa TanjungBeringin Kecamatan Batu AmPar)

o Melakukan klarifikasi temuan lapangan

Basecamp Rumbia,PT. Daya Tani Kalbar,Tanggal 24-28 Oktober20t7,Areal kerja PT. DayaTani Kalbar, desasekitar areal kerja

3 Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

o Melengkapi data-data yang belumdipenuhi oleh auditee

o Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua aspek dan indikator PHPL,prinsip-prinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kayu, sertagambaran kinerja PHPL PT. Daya TaniKalbar

o Penandatanganan hasil temuan, danBerita Acara Pedemuan PenutuPan(Closing Meeting)

4. Pertemuan Penutupan Basecamp Rumbia, PT

Daya Tani Kalbar,Tanggal 28 Oktober20L7

o Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusandiputuskan bahwa PT Daya Tani Kalbaryang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya

dan Kabupaten KetaPang, ProvinsiKalimantan Barat, mendapatkan total

Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 21 November20t7

6. Pengambilan Keputusan

Tanggal I Juni 20t6 llalaman 3 dari 25

No., Tahapan llYaktu dan Tempat Ringkasan Catatan

ffi YIr,lNKo m ite A krc d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARIPT. AYAMARU SERTIFIKASI

(4) Resume Hasi! Penilikan SPHPL

nilai kinerja akhir sebesar 83,33o/o,tidak terdapat verifier dominan yangbernilai buruk dan pemenuhan terhadapstandar verifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi.

oAtas dasar hal tersebut, maka sesuaidengan ketentuan dalam Lampiran 3.1Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.L4 I PHPU SEV 4 I 20t6 tanggal29 April 2016, nilai akhir kinerjaPT. Daya Tani Kalbar masuk dalamkatagori "BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkanpada tanggal 26 Desember 20L4dengan nomor revisi: SPHPL.29IASERT/LPHPL-001-IDN masa berlakusampai dengan 25 Desember 20L9,dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

PRASYARAT1.

1. l.Kepastian Kawasan PemegangIUPHHK-HA

SEDANG o Tersedia dokumen legalitas perusahaaansepefti akta pendirian perusahaan danperubahannya sefta pencatatan oleh SistemAdministrasi Badan Hukum, KementerianHukum dan HAM. Dokumen SIUP Menengah,TDP dn Izin Gangguan yang masih berlaku. SKIUPHHK-HTI besefta Lampiran Peta. Tersediadokumen administrasi tata batas sepertiRencana Penataan Batas Nomor :9I/KUH-2/RPBAK-IUPH HK-HI/I I 2017 dan InstruksiKerja Nomor:INS. 19/BPKH.III/SPKH/PLA .L I 21 2017 tentang"Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHKpada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)a.n. PT. Daya Tani Kalbar dan BatasPersekutuan dengan IUPHHK-RE PT, EkosistemKhatulistiwa Lestari dan IUPHHK-HT PT.Mayawana Persada di Kabupaten Ketapangdan Kabupaten Kubu Raya Provinsi KalimantanBarat.

o PT. DTK belum melaksanakan tata batas temugelang. Terdapat upaya perusahaan dalammemenuhi kewajiban tata batas berupamenindaklanjuti Instruksi Kerja Nomor:INS. 19/BPKH.III/ SPKH I PLA.LI 21201 7, tanggalB Pebruari 2017 tentang "Rencana PenataanBatas Areal Kerja IUPHHK-HT) a.n. PT. DayaTani Kalbar dan Batas Persekutuan dengan

Tanggal I Juni 2016 Halaman 4 dari 25

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringke-San Catatan

No. ,,,,,,,,,,,,,,t,:,.tt:kiiteria dan \ndike:{6ir,t:,..,, Nilai Ringkasan Justifikasi

No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

IUPHHK-RE PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestaridan IUPHHK-HT PT. Mayawana Persada diKabupaten Ketapang dan Kabupaten KubuRaya Provinsi Kalimantan Barat.

o Terdapat konflik batas areal kerja antaraPT.DTK dengan IUP PT. Gerbang Benua Raya (PT.GBR). Hasil verifikasi lapangan di lokasi landclearing dengan titik koordin at 0,77727 65t00LS dan 109,7794972100 BT, menunjukkantidak adanya aktivitas lanjutan berupapenanaman kelapa sawit oleh PT. GBR. PT.

DTK telah mendata kondisi aktual lapangan diareal konflik batas dengan PT. GBR.

o PT. DTK telah menyusun perubahanperencanaan pengelolaan melalui revisiRKUPHHK-HTI yang disusun dengan merujukpada hasil kajian penilaian NKT oleh PT.

Ecologica Consultants dan penilaian HCS olehAta Marie Forestry Experts. Dalam rangkatindak lanjut penyusunan RKUPHHK-HTI,perusahaan telah menyampaikan SuratDirektur Utama Nomor: }Z|DTK-JKT lVIIl2077,tanggal 26 Juli 2017 kepada Direktur JenderalPHPL Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan perihal perbaikan usulan revisiRKUPHHK-HT PT. Daya Tani Kalbar. Revisi inisudah mempedomani Peta Fungsi EkosistemGambut dan Surat Direktur Utama Nomor:03/DTK-JKTiVIIIl2}t7, tanggal 21 Agustus2017 kepada Sekretaris Jenderal KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan perihalperbaikan usulan revisi RKUPHHK-HT PT. DayaTani Kalbar Periode Tahun 2017 s.d.2026.

o Terdapat penggunaan kawasan hutan oleh IUPPT. Gerbang Benua Raya. PT. DTK telahmendata kondisi aktual lapangan di arealkonflik batas dengan PT. GBR. Bukti-buktimengenai laporan aktivitas pembukaan lahanoleh PT. GBR kepada instansiterkait (BKSDA,

BPHP Wilayah XIII Pontianak dan DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Barat) tidaktersedia.

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

BAIK o Tersedia dokumen visi, misi tujuan/kebijakanperusahaan dalam rangka PHPL yang legalditandatangani oleh Direktur pada tanggal 22Juni 2016. Visi dan misi perusahaan dinilaitelah sesuai dengan kerangka pengelolaanhutan lestari.

o Terdapat bukti sosialisasi visi, dan misi, dantujuan/kebijakan perusahaan kepadakaryawan, berupa berita acara, daftar hadirdan foto kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakanpada tanggal 28 Juli 2016. Bukti sosialisasikepada masyarakat di sekitar areal kerja (DesaSumber Agung, Desa Labai Hilir, DesaSekucing Kualan, Desa Muara Tiga dan DusunSimpang Aurdapat ditunju

Desa Tanjung Beringin) jugakkan dalam bentuk berita acara,

ffiymN

Ko m i te Ak re d ita s i N a s io n a ILPPHPL. ()(l,I-IDN

ASERT-324. Rev.3




,:#,;\**,frulf,lN

Komite Akre d itas iN a sion a I

LPPHPL - OOl{DN

ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


No. Kriteria dan Indikator Nilai

dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan,kepada masyarakat dusun/desa setempat.

o Implementasivisi dan misi di lapangansebagian besar telah dilaksanakan dalampengembangan usaha hutan tanaman denganproduk kayu. PT. DTK belum melaksanakantata batas temu gelang sebagaijaminanusaha, penggunaan GANIS PHPL belum sesuaidengan ketentuan, belum penanamanmelaksanakan kegiatan penanaman sesuaitarget, kegiatan penanaman di areal tanamanunggulan dan tanaman kehidupan belumterealisasi, dan implementasi RIL belumdilaksanakan pada setiap tahapan.

1.3.Jumlah dan kecukupan tenagaprofesional bidang kehutananpada seluruh tingkatan untukmendukung pema nfaatan,implementasi, penelitian,pendidikan dan latihan

BAIK o PT. DTK telah memiliki GANIS PHPL padasemua kualifikasi, tetapi jumlahnya belumsesuai dengan Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.16/PHPL-IPHH/2015. Jenis GANIS PHPL yangbelum sesuai dengan ketentuan adalah GANiSPHPL Perencanaan Hutan (75olo) dan GANISPHPL Pembinaan Hutan (40o/o).

o Berdasarkan data pelatihan tahun 2016 dan2017, PT. DTK telah merealisasikanpeningkatan kompetensi SDM, baik yangbersifat internal maupun eksternal. Persentaserealisasi pelatihan rata-rata 94,45o/o (tanpamemperhitungkan kelebihan persentasepencapaian target pelatihan. Adapun jenispelatihan yang telah diadakan baik secarainternal (inhouse training) maupun eksternalantara lain ICS Training Batch I dan iI; Pestand Disease for PAT Assesor; PenyegaranGanis PHPL Perencanaan Hutan; RPKCerfitication; Training Pemahaman dan AuditInternal ISO 14001 dan OHSAS 18001;Capacity Building Fasilitator Desa MakmurPeduliApi (DMPA); Training Kegiatan StudyDampak Sosial; Capacity Building MenghadapiKonflik Sosial; APP Transsformer Program forSection Head Batch t dan 2;Pelatihan/Penyegaran Ganis PHPL PKBR danKurpet, Training HSE Inspector; APPTranssformer Program for Supervisor; CrewLeader Training for RPK.

o Tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaansepefti : PKB, Serikat Pekerja RimbaKhatulistiwa (SPRK), PKWT dan PKWfi,dokumen ketenagakerjaan lainnya sepeftijenjang karir, Laporan P2K3, LaporanKecelakaan Kerja, Daftar Karyawan bulananSeptember 20t7, Laporan Triwulan GANISPHPL, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWfi), buktisetor iuran BPJSKetenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perSeptember 2017.


Ringkasan Justifikasi

r.S[ikfi

y.l$NK o m ite A kre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()lNDN



Kriteria dan Indikator Nilai lustifikasi

1.4.Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan, pelaksanaan,pemantauan periodik, evaluasidan penyajian umpan balikmengenai kemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK-HA

SEDANG o Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT.

DTK Nomor: 1082/DTK/SK1X120I7, tanggal 1

Oktober 2017 tentang Penetapan Struktur danPejabat Struktural PT. DTK. Secara substansi,struktur organisasi telah sesuai dengankerangka PHPL. Terdapat perbedaannomenclature, perangkapan tugas danketidaksesuaian antara jabatan strukturaldengan jabatan fungsional.

o Terdapat perangkat SIM dalam bentuksoftwaredan hardware seperti : strukturorganisasi, SAP, dan job description,prosedur/SOP, hardware yang meliputi :

perangkat kom u nikasi/V-Sat. Tersedia personilyang menangani SIM dalam rangkapengembangan hutan tanaman industri danmemiliki otoritas dalam menjalankan SAP.Penunjukan petugas SIM ditetapkan olehDirektur Utama melalui Keputusan Nomor:009lDTKlXl2077, tanggal 5 Oktober 2017.

o Terdapat Surat Penunjukkan Petugas InternalAudit oleh Direktur dengan Nomor: 181/HR-GA/DTK/IX/2016, tanggal 1 September 2016dan prosedur internal audit Nomor: DTK-SOP-XI-01. Tersedia job description, dan jadwalaudit tahun 2016 dan 2077 dan dokumen auditinternal. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,menunjukkan bahwa internal audit yangberjalan dinilai tidak efektif untuk mengontrolsemua tahapan kegiatan. Hal ini dapat dilihatdari tidak tersedianya data dan informasimengenai aspek sosial dan aspek lingkunganyang diperoleh dari hasil internal audit.

o Terdapat mekanisme penyampaian hasil auditinternal ke level Pengambil Kebijakan dalambentuk rekomendasi hasil audit internal, yaituExecutive Summary Audit Repoft. Hasilverifikasi terhadap laporan kegiatan monitoringdan evaluasi atas temuan audit yang tersajidalam Audit Report menunjukkan bahwasebagian besar tindakan perbaikan manajementelah dipenuhi (done). Sedangkan perbaikanyang belum memenuhi dicatat kembali dalamdokumen "Detailof Audit Findings DistrictR um bia " dengan target date diberikanketerangan " Continud'. Tindak lanjut hasiltemuan internal audit oleh manajemen belumseluruhnya, termasuk dengan pertimbanganruang lingkup audit yang belum komprehensif.Hal ini terkait pula dengan tidak adanyadokumen NCR untuk audit lingkungan dansocial tahun 2016.

l.5.Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpa paksaan(PADIATAPA)

SEDANG o Dalam rangka peningkatan pemahaman,keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasiisi kandungannya/ perusahaan dapatmenunjukkan bukti pelaksanaan kegiatansosialisasi pembukaan kegiatan penebanganRKT 2017. Adapun para pihak yang bersepakat

Tanggal I Juni 2016 Halaman 7 dari25

No.

# I/luu ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


No. Kriteria dan Indikator Nilai ., Ringkasan lustifikasi

menandatangani hasil musyawarah sosialisasiproduksi (pemanenan dan penanaman) adalahKepala Desa Labai Hilir, Kanit Binmas PolsekSimpang Hulu, Tokoh Masyarakat Desa LabaiHilir, Tokoh Adat Desa Labai Hilir, TokohPemuda Desa Labai Hilir, Distrik Manager PT.

DTK, Social & Security Region dan FPD HeadDistrik. Kesepakatan yang dimufakati adalahpemberian tali asih kayu tanaman pokok akasiasebesar Rp. 2000/ton dari 95olo dari totaltanaman pokok HTI yang berada di Blok I.Untuk alokasi tanaman kehidupan diberikankompensasi sebesar Rp.15.000iton dari luasantanaman HTI yang berada di Blok I. Pemberiandana sebesar Rp. 70.000.000 yang diberikanberdasarkan usulan kegiatan peningkatanekonomi kerakyatan masyarakat Desa LabaiHilir.

o PT. DTK belum melaksanakan kewajiban tatabatas temu gelang. Proses pelaksanaan tatabatas temu gelang belum terealisasi sebagaidampak konflik batas areal antara PT. DTKdengan IUP PT. Gerbang Benua Raya.Persetujuan dalam proses tata batas temugelang belum setujui oleh pihak-pihak lainseperti masyarakat yang berada dalam arealkerja atau bersinggungan, IUP PT. GerbangBenua Raya, perusahaan lain yang ditandaidengan penandatanganan berita acarapelaksanaan kegiatan tata batas areal kerja.

o Berdasarkan Rencana Operasional (RO)periode pelaksanaan 2017, jumlah sasarankegiatan terdiri dari Desa Labai Hilir, DesaMuara Tiga, Dusun Simpang Aur Desa TanjungBeringin dan Desa Sumber Agung. Besaranalokasi dana yang direncanakan adalahRp.220.000.000,. Perusahaan tidak dapatmenunjukkan mekanisme proses danpersetujuan masyarakat terdampak dalampenyusunan program PMDH 2017. Dalampelaksanaannya program PMDH dilakukandengan mengacu pada program PMDH 2017yang dibuat Forest Protection Head dandisetujui oleh Kepala Unit.

o Proses penetapan kawasan lindung belummelalui proses persetujuan kepada para pihak,khususnya masyarakat yang memilikikepentingan dengan pengalokasian kawasanlindung, dan dibuktikan dengan Berita Acara.Kegiatan yang telah dilaksankan terkait denganproses persetujuan dalam penetapan kawasanlindung masih dalam tahap sosialisasi.

2. PRODUKSI

2.1. Penataan areal kerja jangkapanjang dalam pengelolaanhutan lestari

SEDANG o Tersedia dokumen revisi RKUPHHK-HT periodetahun 2008-2077 yang telah disetujui oleh A.nMenteri Kehutanan, melalui Keputusan MenteriKehutanan, nomor: SK.96/VI-BUHT 120L7,

Tanggal I Juni 2016 I-lalaman 8 dari 25

Ko m i te Ak re d ita s i N a s'io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

X*.fY'(AN

Ko m i te Ak r e d ita s iN a s i o n a ILPPHPL. ()(),I.IDN

ASERT-324. Rev.3



tanggal 22 Agustus 2011. Sampai dengankegiatan penilikan tahun ke-3 tidak terdapatterdapat revisi, hasil pemeriksaan isi dokumentersebut dalam penyusunannya telahmempertimbangkan hasil deliniasi mikro sertatidak terdapat peringatan terkait pemenuhankewajiban RKUPHHK-HTi.

o Terdapat bukti implementasi PAK pada BlokRKT 2017 di lapangan, berdasarkan tata waktuRKT lokasi blok dan petak RKT di lapanganbelum seluruhnya sesuai dengan rencana PAKdalam RKU.

o Auditee telah melakukan pemeliharaan batasblok dan petak kerja RKT 2016 dan tahun 2017yaitu pada lokasi areal tanaman pokoksedangkan pada areal tanaman kehidupan dantanaman unggulan belum terealisasipemeliharaannya. Berdasarkan hasilpemeriksaan lapangan menunjukkan kondisitanda batas blok dan petak hanya sebagian(66,670/o) yang terlihat dengan jelas dilapangan.

2.2. Tingkat pemanenan lestariuntuk setiap jenis hasil hutankayu utama dan nir kayu padasetiap tipe ekosistem

SEDANG o Auditee memilikidata potensi tegakan 3 tahunterakhir, yaitu data potensi hasil inventarisasi/risalah hutan pada areal hutan alam bekastebangan dengan IS 5olo realisasi tahun 2012sebagai dasar potensi tegakan untuk RKT 2013dan 2014 dan data potensi tegakan tanamanpokok hasilTSP/ PHI dengan intensitassampling 1olo realisasi kegiatan inventarisasi2015 dan 2016. Data hasil risalah hutanmemiliki kelengkapan peta berupa Peta jalursurvey risalah hutan 5olo dan data potensitegakan tanaman hasilTSP/PHI berupa petarencana dan realisasi PHI.

o Telah memilikidata riap hasil pengukuran riaptegakan tanaman pokok pada seluruh lokasiPUP sesuai tahun tanam yang ada pada arealkerjanya yaitu pada PUP yang berada padalokasi tahun tanam 2011 dan 2013,pengukuran dilakukan tiap tahun sampai tahun2016. Data hasil pengukuran riap tegakanpada PUP sudah dianalisis.

o Terdapat upaya auditee untuk melakukananalisis data potensi dan riap tegakan melaluikegiatan risalah hutan dan pengukuran PUP

tahun 2016, laporan hasil pengukuran riappada PSP tahun pengukuran 2016 belumdisampaikan laporannya ke Badan BadanPenelitian dan Pengembangan dan InovasiKehutanan dan hasil analisa potensi dan riaptegakan belum dimanfaatkan hasilnya untukmenyusun perhitungan JTT sendiri.

SEDANG o Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapankegiatan sistem silvikultur THPB, namun belumseluruhnya pedoman pelaksanaan sistemsilvikultur THPB pada sebagian tahapan

2.3. Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjamin regenerasihutan


No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

No. Krite Nilai

kegiatan dalam referensinya belum seluruhyamengacu pada ketentuan peraturanperundangan terbaru.

o Terdapat implementasi SOP tahapan kegiatansistem silvikultur THPB pada kegiatan RKT2016 dan 2017, namun pada kegiatan RKT2016 baru pada sebagian tahapan kegiatan.

o Potensi tegakan tanaman pokok berdasarkandata hasil risalah hutan yang dilakukan melaluikegiatan pengukuran TSP/PHI tahun 2016dengan rata-rata volume 129,24 m3/Ha, dinilaimampu menjamin terjadinya kelestarianpemanenan hasil (> 120 m3/Ha).

o Auditee telah memiliki mekanisme untukmengetahui jumlah permudaan tanamanpokonya melalui kegiatan PlantationAssesment Team (PAT), berdasarkan data hasilinventarisasi PAT 2016 terdapat jumlahpermudaan pada tanaman umur 1 tahunsebanyak 80,600/o dan tanaman pokok umur 3tahun rata-rata 70,600/o, atau rata-rataketersediaan permudaan tanaman pokok umur1 sampai dengan 3 tahun rata-rata sebanyak75,600/o dari jumlah tanaman perhektar yangseharusnya ada sesuai jarak tanam yangdipergunakan.

2.4. Ketersediaan dan penerapanteknologi ramah lingkunganuntuk pemanfaatan hasil hutankayu

BAIK o Auditee masih memiliki SOP pemanfaatanhutan ramah lingkungan yang terdapat dalamSOP SOP Harvesting HTI Wet Land, sampaisaat ini belum terdapat revisi. Hasilpemeriksaan pada SOP tersebut dinilai telahsesuai dengan karakteristik kondisi setempat,yaitu memuat prosedur kerja pemanfaatan/pada hutan tanaman lahan rawa gambut.

o Terdapat penerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan pemenenan hasil,yaitu pada tahapan kegiatan perencanaanpemanenan, kegiatan pemanenan danpenyiapan lahan dan sebagian tahapmonitoring dan evaluasi.

o Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenansebesar 0,99 masih di atas standarnya > 0,70

2.5. Realisasi penebangan sesuaidengan rencana kerjapenebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada arealkerjanya

SEDANG o Tersedia dokumen RKT 2016 dan RKT 2017(selama kurun waktu kegiatan penilikan tahunke-3) secara lengkap yang disusun mengacupada RKU dan telah disahkan secara selfapprovaloleh Direktur Utama PT Daya TaniKalbar.

o Terdapat peta kerja berupa peta lampirandokumen RKT 2016 dan 2017 yangmenggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen / dimanfaatkan / dipelihara dan arealyang ditetapkan sebagai kawasan lindungtetapi pada sebagian areal yang digambarkandalam RKT dalam hal penamaan areal padaPeta RKT belum sesuai dengan tata ruangpada RKUPHHK-HT periode 2008 -2017 yangtelah disahkan pejabat yang benruenang.

'tr";d4d

Y.'(ANKo m ite Akred itas i N a s ional

LPPHPL. OOl-IDN



Tanggal I Juni 2016 Halaman l0 dari 25


i'.9ir\#Y.KAN

Ko m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a ILPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan

o Terdapat implementasi peta kerja berupapenandaan batas areal kerja di lapangansesuai perkembangan kegiatan RKT pada bataspada areal yang boleh ditebang/dipanen/ditanam yaitu pada areal tanamanpokok dan pada sebagian (66,670/o) areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung.

o Auditee baru melaksanakan pemanenantanaman pokok peftama pada RKT 2017,sampai dengan periode bulan Oktober 2017realisasi volume pemanenan totaljenis Acaciacrasicarpa tercapai 22,96 o/o dengan realisasiluas tebangan 22,10 o/o. Hasil pemeriksaankesesuaian lokasi pemanenan di lapangantelah sesuai dengan RKT yang disahkan.

2.6. Kesehatan finansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinves tasi yangmemadaidan memenuhikebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi, penelitiandan pengemba-ngan, sertapeningkatan kemampuan SDM

BURUK o Kondisi kesehatan finansial perusahaanberdasarkan data laporan keuangan per 31Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantorakuntan publik berdasarkan indikator kinerjarasio I iku id it as 467,460/o, solva bi I itas 155,260/odan rentabilitas - 1 1,87olo ( negatif).Terdapatcatatan Kantor Akuntan Publik terhadaplaporan keuangan tahun buku terakhir wajartanpa pengecualian.

o Terdapat realisasi alokasi dana untukmembiayai kebutuhan berdasarkan dataanggaran dan realisasi anggaran internal tahun2016 RKAP mencapai 73,74 o/o dari rencanaanggarannya, namun demikian norma padaverifier ini mensyaratkan angka persentaserealisasi alokasi dana berdasarkan LaporanKeuangan sesuai dengan Pedoman PelaporanKeuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yangtelah diaudit oleh Akuntan Publik),sebagaimana norma penilaian verifier inisehingga belum memenuhi CARS.

o Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidangkegiatan pengelolaan hutan tahun 2016 tidakproporsional, dimana terdapat perbedaanproporsi antara realisasi pembiayaan teftinggiuntuk mendanai Biaya umum Operasional danterendah untuk mendanai kewajiban kepadanegara dengan perbedaan proporsi realisasialokasi dana tertinggi dan terendah mencapai60,10o/o (perbedaan > 50o/o).

o Realisasi pendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan tahun 2016 terealisasi denganlancar, namun masih terdapat kegiatan yangbelum sesuai dengan tata waktu perencanaan.

o Pada RKT 2016 belum terdapat kegiatanpemanenan tanaman pokok sehingga tidakdirencanakan penanaman tanaman pokok dantanaman unggulan dikarenakan kebijakanmanajemen perusahaan dalam penerapan APPForest Conseruation Policysejak tahun 2013,sehingga tidak membuka areal baru untukkegiatan penanaman/ dapun rencana

Tanggal I Juni 2016 Halaman ll dari 25

ylrdlNKo ni te Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3




penanaman tanaman kehidupan belumterealisasi dikarenakan masih dalam prosespelibatan kerja sama penyediaan lahan siaptanam dengan masyarakat. Dengan demikiantidak dapat dihitung persentase realisasi(modal) yang ditanamkan kembali ke hutandalam bentuk kegiatan penanaman tanamanpokok, tanaman unggulan dan tanamankehidupan pada RKT 2016, sehingga verifier2.6.5 tidak diverifi kasi.

o Pada RKT 2016 penanaman tanaman pokokdan tanaman unggulan belum terdapatrencana dalam RKT dan pada tanamankehidupan belum terealisasi sesuai rencanaRKT, dengan demikian dinilai realisasi kegiatanpenanaman tanaman pokok, tanamankehidupan dan tanaman unggulan olehIUPHHK HTI < 50o/o dariyang seharusnya.

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaan kemantapan dankondisi kawasan dilindungipada setiap tipe hutan

SEDANG o Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumenperencanaan pada RKUPHHK-HTI danseluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

o Perusahaan telah melakukan kegiatanpenandaan terhadap sebagian kawasanlindung sesuaiTata Ruang pada dokumenRKUPHHK-HTI. Dari hasil rekapitulasipenandaan kawasan lindung, PT. Daya TaniKalbar telah melakukan penandaan dilapangan sebesar 66,72o/o dari seluruh rencanapenandaan batas.

o Berdasarkan Citra Landsat Liputan 9 Mei2017,kondisi kawasan lindung penutupan berhutanberada pada 11,680/o (< 50%), namun PT.

Daya Tani Kalbar memiliki Laporan KegiatanSurvey Vegetasi & Satwaliar di Lokasi KPPN -KPSL (pada Jenis Tutupan Belukar Tua Rawa),yang menjelaskan kondisi vegetasi dalamkategori "Sedang", serta terdapat bukti upayarehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai.

o Terdapat upaya kegiatan sosialisasi untukmendapatkan pengakuan keberadaan kawasanlindung, namun belum optimal kepada semuastakeholder sekitar hutan.

o Terdapat laporan pengelolaan yang sesuaidengan ketentuan terhadap sebagian kawasanlindung hasiltata ruang areal RKUPHHK-HTI.

3.2. Perlindungan dan pengamananhutan

BAIK o Tersedia prosedur yang mencakup seluruhjenis gangguan yang ada, namun SOPpenanganan Kebakaran Hutan dan Lahanbelum mengacu pada peraturan terbaru(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.32lMenLHK/Setjen/Kum .U312016).

o Tersedia sarana prasarana terkait kegiatanperlindungan hutan dan berfungsi denganbaik, untuk sarana pengendalian kebakaran


,:- ,k#

;'&-iffi;

yffifiluKo m i te Ak red ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



telah sesuai dengan yang dipersyaratkanperaturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.32lMenLHK/Setjen/Kum.U3l20L6.

o Tersedia SDM perlindungan hutan dan denganjumlah dan kualifikasi personil yang memadaisesuai dengan ketentuan, sebanyak 6 reguRPK (44 orang).

o Kegiatan perlindungan diimplementasikandengan mempertimbangkan seluruh jenisgangguan yang ada.

o Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakupseluruh dbmpak terhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan.

o Tersedianya sarana pengelolaan danpemantauan sesuai dengan arahan RKL - RPLdan termonitor berfungsi dengan baik.

o Tersedia personil yang bersertifikat GANIS-BINHUT, dimana bertanggung jawab untukkegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan, namun secara jumlah belummemadai sesuai Perdirjen PHPL No.P.16/PHPL-rPHH/2015.

o Tersedia dokumen perencanaan pengelolaandampak terhadap tanah dan air dandiimplementasikan sesuai dengan ketentuan.

o Tersedia dokumen perencanaan pemantauandampak terhadap tanah dan air dandiimplementasikan sesuai dengan ketentuan.

o Tidak terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting terhadap tanah danatr.

BAIK3.3. Pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair akibat pemanfaatan hutan

o Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancam punah(threatened), dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin.

o Terdapat implementasi identifikasi untuk jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin.

3.4.Identifikasi spesies flora danfauna yang dilindungi dan/atau langka (endangereo),jarang (rar4, terancam punah(threatened) dan endemik

BAIK

SEDANG o Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapibelum mencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal pemegang izin.

o Terdapat implementasi pengelolaan flora, baiksecara habitat ataupun species belumdilakukan seluruhnya sesuai arahan AMDAL,sehingga implementasi dinilai belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan atauendemik.

o Keberadaan flora dilindungi masih ditemukan dilapangan, namun terdapat gangguan pada

kawasan lindung (penebangan liar, perladangan,klaim lahan) dan berpotensi mengancamkeberadaan jenis flora yang dilindungi.

3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten tu dari hutan

produksi yang tidakterganggu, dan bagian yangtidak rusak.

2. Perlindungan terhadapspecies flora dilindungi dan/atau jarang langka danterancam punah danendemik


No. Kriteria dan fndikator Nilai Ri n$ kasa h..Iustifi kasi

&\wrUTr,lN

Komite Akred ita s iN a s ion al

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria dan Indikator

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidakterganggu, dan bagian yangtidak rusak.

2. Perlindungan terha dapspecies fauna dilidungi dan/atau jarang, langka,terancam punah danendemik

SEDANG o Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuksebagian jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal pemegang izin.

o Terdapat sebagian implementasi kegiatanpengelolaan terhadap fauna dllindungi/endemik secara habitat ataupun jenis sesuaiarahan dalam dokumen AMDAL, sehinggaimplementasi dinilai belum mencakup untukseluruh jenis yang dilindungi.

o Terdapat upaya penanggulangan sebagiangangguan oleh pemegang izin, berupapengalokasian habitat satwaliar dilindu ngi sertakegiatan patroli secara insidentil.

4. SOSIAL

4.1.Kejelasan deliniasi kawasanoperasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat

BAIK o Auditi memilikidokumen Peta Luas Desa PTDTK skala 1:200.000, Peta Cagar Budaya BukitKelam skala 1:120.000, Peta Akses MasyarakatAdat Lokal dan Situs Budaya skala 1:150.000,Studi Dampak Sosialtahun 2013 kerjasamadengan Fakultas Kehutanan UNTAN tahun2016 dilengkapi Rencana Tindak Lanjut KelolaSosial pada Desa Binaan, LaporanPemanfaatan Buah Durian sebagai salah satuHHBK PT DTK Distrik Rumbia 2016 dilengkapifoto dan Peta Sebaran Pelaku PengelolaanHHBK, Laporan Community EngagementzltT,Laporan Stakeholders Engangement 2017,Laporan FPIC Tahun 2017 Desa Labai Hilirnamun belum tersedia berita acara ritual adathanya ada foto dokumentasi. KesepakatanPembayaran Fee Produksi Kayu sebagaipenggantitanaman kehidupan Desa Labai hilirtahun 2015 dan 2016 dibayarkan tahun 2017,besaran fee @Rp2.000/mr, dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5olo

tanaman kehidupan.

o Tersedia mekanisme/SOP Penandaan Batasdan Pemetaan (Penandaan Batas Partisipatif)Nomor:DTK-SOP-VIII-05 tanggal 01 Agustus20t7 dan penyelesaian konflik batas kawasanSOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim ArealNomor:DTK-SOP-VIII-01, SOP PenangananKonflik Nomor: DTK-SOP-VIII-06, SOP SocialImpact Assessment (SIA) Nomor: DTK-SOP-VIII-12, SOP Penanganan KeluhanNomor: DTK-SOP-VIII-19, SOP Stakeholder andCom m u n ity Enga g eme nf N omor : DTK-SOP-VIII-29. Referensi peraturan perlu direvisi denganmencantumkan peraturan yang relevan danterkini.

o Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak-hakdasar masyarakat adat dan masyarakatsetempat melalui : SOP Identifikasi Hak-hakMasyarakat Nomor: DTK-SOP-VIII-02, tanggal01 Agustus 2017, tanpa referensi. SOPPelaksanaan Studi Dasar Sosial Nomor:DTK-


Nilai Ringkasan Justifikasi

No. , Nilai

SOP-VIII-03. SOP Stakeholder and CommunityEngagement Nomor:DTK-SOP-VIII-4. SOP

Pemanfaatan HHNK dan InfrastrukturPerusahaan Nomor:DTK-SOP-VIII-07. SOP

Pemanfaatan HHNK pada Kawasan LindungNomor:DTK-SOP-VIII-08. SOP SistemPembayaran Kompensasi Tunai dan RoyaltiNomor:DTK-SOP-VIII-09. SOP Persiapan SosialPengembangan Masyarakat Nomor:DTK-SOP-VIII-10. SOP Pelaksanaan FPIC pada arealpenanaman baru Nomor:DTK-SOP-ViII-1 1.

SOP Social Impact Assessment (SIA)Nomor:DTK-SOP-VIII-12 tanggal 01 Agustus2016. Referensi peraturan perlu direvisidengan mencantumkan peraturan yangrelevan dan terkini.

o Auditi memiliki Laporan Pengukuran ArealKonsesi di Wilayah PT DTK secara Partisipatif,didampingi IMN-Jakada, Setjen Konflik danTenurial KemenLHK, BPKH Wilayah IIIPontianak dan Tokoh masyarakat Desa LabaiHilir, 18 November 2016, Laporan PenyelesaianKonflik Desa Labai Hilir Kecamatan SimpangHulu Kabupaten Ketapang 23 Desember 2016,Surat PT DTK Nomor:012/DTK-KBRIIV I 2017tanggal 10 April 2017 kepada Kadishut PropinsiKalbar c.q. Kabid Penatagunaan danPengelolaan hutan perihal: Sosialisasi HasilMoU PT DTK dengan Desa Labai Hilir di kantordesa tanggal 12-13 April 2077, LaporanOverlapping PT GBR VS PT DTK, tahun 2016dan tahun 2017.

o Auditi memiliki Laporan Kegiatan Sosialisasikepada masyarakat Desa Tanjung Beringin danDesa Muara Tiga tanggal 28 Juli 2015, LaporanPelaksanaan Sosialisasi dan kegiatan PRA

bersama masyarakat Desa Tanjung BeringinKampung Simpang Aur dan Desa Muara Tigauntuk program Desa Makmur Peduli Api(DMPA) dan Pelatihan Masyarakat Peduli Apitanggal 18 OKober 2016, Laporan FPIC Tahun2017 Desa Labai Hilir Kecamatan SimpangHulu kabupaten Ketapang 2 Mei 2017 dan fotoritual acara sebelum penebangan namun tidakada berita acara ritual adat, KesepakatanPembayaran Fee Produksi Kayu sebagaipengganti tanaman kehidupan Desa Labai hilirtahun 2015 dan 2016 dibayarkan tahun 2017,besaran fee @Rp2.000/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5olo

tanaman kehidupan.

4.2.Implementasi tanggung jawabsosial perusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yang berlaku.

BAIK o Tersedia dokumen yang menyangkuttanggungjawab sosial sesuai peraturan yangberlaku seperti : Studi Dampak Sosial tahun2013 dilengkapi Rencana Tindak lanjut KelolaSosial periode 5 tahun, Peta Luas Desa skala1:200.000, Peta Akses Masyarakat Adat Lokaldan Situs Budaya skala 1:150,000, Peta Cagar

# Y.KANKo m ite Ak re d it a si N a s i o n a I

LPPHPL - O()1]DN




i'&h'.\:'i.kfjj\k**s'

yffidnruKo m ite Ak red i ta s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Budaya Bukit Kelam skala 1:120.000, PetaSebaran Pelaku Pengelolaan HHBK skala1:110.000, Laporan dan Monitoringpemanfaatan HHBK tahun 2016, Laporan FPIC

Tahun 2017, Penyerapan tenaga kerja lokal 99orang (92o/o) daritotal 111 karyawan perOktober 2017, Kesepakatan Pembayaran FeeProduksi Kayu sebagai pengganti tanamankehidupan Desa Labai hilir tahun 2015 dan2016 dibayarkan tahun 2017, besaran [email protected]/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5%o

tanaman kehidupan.

o Auditi memiliki SOP Identifikasi Hak-hakMasyarakat Nomor:DTK-SOP-VIII-02, SOP

Pelaksanaan Studi Dasar Sosial Nomor:DTK-SOP-VIII-03, SOP Stakeholder and CommunityEngagement Nomor:DTK-SOP-VIII-4, SOP

Pemanfaatan HHNK dan InfrastrukturPerusahaan Nomor:DTK-SOP-VIII-07, SOP

Pemanfaatan HHNK pada Kawasan LindungNomor:DTK-SOP-UI1-08, SOP SistemPembayaran Kompensasi Tunai dan RoyaltiNomor:DTK-SOP-VIII-09, SOP Persiapan SosialPengembangan Masyarakat Nomor: DTK-SOP-VIII-10, SOP Pelaksanaan FPIC pada arealpenanaman baru Nomor: DTK-SOP-VIII-1 1,

SOP Social Impact Assessment (SIA)Nomor:DTK-SOP-UII-12 tanggal 01 Agustus20L7, Ltd Tj ha i Witj h u n, S. H ut-D i re ktu r Uta ma,referensi materi training SIA, Yogyakarta 2013,SOP Pengelolaan Program PemberdayaanMasyarakat dan CSR Nomor: DTK-SOP-VIiI-13, SOP Participatory Rural Appraisal (PRA)Nomor: DTK-SOP-VIII-14, SOP PenyuluhanNomor:DTK-SOP-VIII-15, SOP Studi DampakSosial Nomor:DTK-SOP-VIII-16, SOP PerjanjianKerjasama Pengelolaan Hutan TanamanNomor:DTK-SOP-VIII-17, SOP Persiapan SosialPenebangan dan Pembangunan Tanaman Daurke-2 Nomor:DTK-SOP-VIII-18, SOPPenanganan Keluhan Nomor: DTK-SOP-VIII-19.Referensi peraturan perlu direvisi denganmencantumkan peraturan yang relevan danterkini.

o Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasikepada masyarakat berupa Berita AcaraPenyampaian FCP (Kebijakan KonservasiHutan) PT DTK, HCVF-HCS, RKT 2016, danVisi-Misi di Desa Tanjung Beringin KecamatanBatu Ampar Kabupaten Kubu Raya, LaporanFPIC Tahun 2017 Desa Labai Hilir KecamatanSimpang Hulu kabupaten Ketapang 2 Mei2017, Surat PT DTK Nomor:012/DTK-KBR/IV/2017 tanggal 10 April 2017 kepadaKadishut Propinsi Kalbar c.q. KabidPenatagunaan dan Pengelolaan hutan perihal:Sosialisasi Hasil MoU PT DTK dengan DesaLabai Hilir di kantor desa tanggal 12-13

Tanggal I .luni 2016 Halaman l6 dari 25

No. Kriteria dan Ihdikator Nilai Ringkasan lustifikasi

r'"@h*-''lr -I-g!,1\\; drgd

yffiro ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


2017, agenda: sosialisasi MoU danpembahasan draft Mou PT DTK dan TimNegosiator Desa Labai Hilir, kebutuhan 2personil. Surat IMN Jakarta Nomor:014/IMN-EkslIV|IOLT tanggal 6 April 2017 kepada TimPerunding/Negosiator Desa Labai Hiilir, TimPerunding PT DTK, Pendamping Masyarakat(Link-AR Borneo) perihal: rapat sosialisasi hasilpengambilan titik koordinat batas desa dan PTDTK tanggal 12 April 20L7 di kantor desa.Namun Tidak tersedia berita acara sosialisasipenyusunan program kelola sosial dari Desabinaan lain untuk RKT 2017.

o Tersedia bukti pemenuhan tanggungjawabsosial terhadap masyarakat seperti:Penyerapan tenaga kerja lokal 99 orang (92o/o)

dari total 111 karyawan per Oktober 2017,Program kegiatan DMPA di Kampung SimpangAur bulan September 2017, Nota KesepakatanKerjasama dengan Masyarakat Peduli Api2017, Surat Perintah Kerja kepada mitrakontraktor lokal untuk pembangunan saranadan prasarana di Blok 1 dan 3 Distrik Rumbiatahun 2017, Kesepakatan Pembayaran FeeProduksi Kayu sebagai pengganti tanamankehidupan Desa Labai hilir tahun 2015 dan2016 dibayarkan tahun 2017, besaran [email protected]/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5olo

tanaman kehidupan.

o Auditi memiliki Laporan FPIC Tahun 2017 DesaLabai Hilir, Kesepakatan Pembayaran FeeProduksi Kayu sebagai pengganti tanamankehidupan Desa Labai hilir tahun 2015 dan2016 dibayar[an tahun 2017, besaran [email protected]/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5%o

tanaman kehidupan, Laporan SemesterPelaksanaan Kelola Sosial dan RKL-RPL tahun2016 dan 2017 kepada instansi terkait danLaporan Tenaga Kerja PT DTK kepada instansiterkait tanggal 18 Oktober 2017.

4.3. Ketersediaan mekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antar parapihak

BAIK o Terdapat data dan informasiyang lengkap danjelas mengenai masyarakat adat dan/ataumasya ra kat setem pat ya ng terl ibat, terga ntungdan terpengaruh aktivitas pengelolaan SDHseperti : Laporan Studi Dampak Sosialtahun2013, Peta Luas Desa skala 1:200.000, PetaAkses Masyarakat Adat Lokal dan Situs Budayaskala 1:150.000, Peta Cagar Budaya BukitKelam skala 1:120.000, Laporan danMonitoring Pemanfaatan HHBK tahun 2016,Peta Sebaran Pelaku Pengelolaan HHBK skala1:110.000, Laporan Community Engagement,6 Maret 2017, Laporan StakeholdersEngangement 20L7, Laporan FPIC Tahun 2017Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu

Ketapang, tenaga kerja lokal 99Ka


Ko m i te Akre d ih s i N a s io n a ILPPHPL. ()()l.IDN

No. Kriteria dah Indikbtor Nilai Ringkasan Justifikasi

,#r,\k#t'

ylr,lNKomite Akre d ita s iN a s ion al

LPPHPL. ()()l.IDN



No. Kriteria dan Nilai Ringkasan Justifikasi

orang (92%) daritotal 111 karyawan perOktober 2017, Surat Perintah kerja kepadamitra lokal (kontraktor) dari desa sekitar arealkonsesi untuk pembangunan sarana prasaranatahun 2017, Kesepakatan Pembayaran FeeProduksi Kayu sebagai pengganti tanamankehidupan Desa Labai hilir tahun 2015 dan2016 dibayarkan tahun 2017, besaran [email protected]/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5%tanaman kehidupan.

o Auditi memiliki SOP Identifikasi Hak-hakMasyarakat Nomor:DTK-SOP-VIII-O2, SOPPelaksanaan Studi Dasar Sosial Nomor:DTK-SOP-VIII-03, SOP Stakeholder and CommunityEngagement Nomor:DTK-SOP-VIII-4, SOP

Pemanfaatan HHNK dan infrastrukturPerusahaan Nomor:DTK-SOP-VIII-O7, SOPPemanfaatan HHNK pada Kawasan LindungNomor:DTK-SOP-UII-08, SOP SistemPembayaran Kompensasi Tunai dan RoyaltiNomor:DTK-SOP-VIII-09, SOP Persiapan SosialPengembangan Masyarakat Nomor: DTK-SOP-VIII-10, SOP Pelaksanaan FPIC pada arealpenanaman baru Nomor: DTK-SOP-VIII-1 1,

SOP Social Impact Assessment (SIA)Nomor:DTK-SOP-VIII-12 tanggal 01 Agustus2077, ftd Tjhai Witjhun,S.Hut-Direktur Utama,referensi materi training SIA, Yogyakarta 2013,SOP Pengelolaan Program PemberdayaanMasyarakat dan CSR Nomor: DTK-SOP-VIII-13tanggal 01 Agustus 2017, ttd TjhaiWitjhun,S. Hut-Direktur Utama, SOP

Participatory Rural Appraisal (PRA) Nomor:DTK-SOP-VIII-14, SOP PenyuluhanNomor:DTK-SOP-VIII-15, SOP Studi DampakSosial Nomor:DTK-SOP-VIII-16, SOP PerjanjianKerjasama Pengelolaan Hutan TanamanNomor:DTK-SOP-VIII-17, SOP Persiapan SosialPenebangan dan Pembangunan Tanaman Daurke-2 Nomor:DTK-SOP-VIII-18. Referensiperaturan perlu direvisi dengan mencantumkanperaturan yang relevan dan terkini.

o Auditi memiliki dokumen Rencana OperasionalKelola Sosial/CD-CSR tahun 2016 dan 2017program kegiatan 1) PMDH, 2) SaranaPrasarana 3) Bantuan Sosial. RencanaPengelolaan HHBK 2017, Rencana PengelolaanNKT 5 dan 6 tahun 20L7 dan Rencana KerjaPenyelesaian Konflik (RKPK) tahun 2016 dantahun 2017 dengan pendanaan yang memadai.

o Auditi telah mengimplementasikan semuakegiatan (1000/o) peningkatan peran serta danekonomi masyarakat dari rencana 5 kegiatanpeningkatan ekonomi masyarakat, seperti :

penyerapan tenaga kerja lokal 99 orang (92o/o)dari total 111 karyawan per Oktober 20L7,Berita Acara serah terima bantuan program


# uluuKo mite Ak re dita siN a s ion al

LPPHPL. ()()l-IDN



No. Krite ria dan Indikator Nilai JustifikasiRingkasan

kegiatan PMDH, Sarana Prasarana danBantuan Sosial dalam Laporan SemesterPelaksanaan Kegiatan Kelola SosiaI/CD-CSRtahun 2016 dan 2017, KesepakatanPembayaran Fee Produksi Kayu sebagaipengganti tanaman kehidupan Desa Labai hilirtahun 2015 dan 2016 dibayarkan tahun 2017,besaran fee @Rp2.000/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5olo

tanaman kehidupan, Laporan DMPA diKampung Simpang Aur bulan September 2017,Nota Kesepakatan Kerjasama denganMasyarakat Peduli Api 2017, Surat PerintahKerja kepada mitra lokal dalam pembangunansarana prasarana PT DTK di Blok 1 dan 3 yangdikerjakan oleh Koperasi setempat maupunkontraktor perorangan.

o Terdapat bukti mengenai distribusi manfaatkepada para pihak yaitu masyarakat seperti :

Berita Acara serah terima bantuan kepadamasyarakat desa binaan tahun 2016 dan2017,Kesepakatan Pembayaran Fee Produksi Kayusebagai pengganti tanaman kehidupan DesaLabai hilir tahun 2015 dan 2016 dlbayarkantahun 2017, besaran fee @Rp2.000/mr, danfee kayu alam Rp15.000/ton sebagai penggantialokasi 5olo tanaman kehidupan, Penyerapantenaga kerja lokal 99 orang (92Vo) daritotal111 karyawan per Oktober 2017, NotaKesepakatan Kerjasama dengan MasyarakatPeduli Api 20t7, Laporan DMPA di KampungSimpang Aur bulan September 2017, SuratPerintah Kerja kepada mitra lokal dalampembangunan sarana prasarana PT DTK diBlok 1 dan 3 yang dikerjakan oleh Koperasisetempat maupun kontraktor perorangan.Kepada karyawan sepert : kontrak kerja dalamPKWTT atau PKWT, Koperasi Karyawan RimbaKhatulistiwa, Serikat Pekerja RimbaKhatulistiwa, Kepeseftaan BPJS, Bukti SetorBPJS Kesehatan 09 Oktober 2017Rp17. 190.620 dan BPIS Ketenagakerjaanbulan September 2017 dibayarkan tanggal 13Oktober 2017 Rp37.879.297 NPP:PP002519,gaji di atas UMR maupun UMSK 2017. KepadaPemerintah dan Negara berupa : Bukti setorPajak Bumi dan Bangunan PT DTK tahun 2016,pembayaran PSDHdan DR tahun 2016 sldSeptember 2017, Pelaporan dokumen kepadainstansi terkait.

4.4.Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal

BAIK o Auditi memiliki mekanisme/StandarOperasional Prosedur Kerja (SOP) seperti :

SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim ArealNomor:DTK-SOP-VIII-01 tanggal 01 Agustus2017, SOP Penanganan Konflik Nomor: DTK-SOP-VIII-06, SOP Social Impact Assessment(SIA) Nomor:DTK-SOP-VIII-12, SOPPenanganan Keluhan Nomor:DTK-SOP-VIII-19.

'l'anggal I Juni20l6 Halaman 19 dari25

, :\k*rY.T$N

Kon ite Akred ita si Na s ion al

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3




Referensi peraturan perlu direvisi denganmencantumkan peraturan yang relevan danterklni.

o Auditi memiliki Peta Areal Konflik DistrikRumbia PT DTK skala 1:100.000 memuat 3konflik; tumpang tindih lahan dengan PT GBR,pemanfaatan berburu dan illegal logging, PetaLuas Desa PT. DTK skala 1:200.000, PetaSebaran Pelaku Pengelolaan HHBK skala1:110.000, Peta Akses Masyarakat Adat Lokaldan Situs Budaya skala 1:150.000, Peta CagarBudaya Bukit Kelam skala 1:120.000, RencanaKerja Penyelesaian Konflik (RKPK) tahun 2016dan tahun 2017.

o Auditi memiliki Bagan Organisasi DistrikRumbia PT DTK, tanggal 10 Oktober 2017, duaganis Binhut (Kelola Sosial) Ganis PHPL Binhuta.n Martinus Nomor register00105/08/BINHUT/XVII/2O11 berlaku tanggal17 oktober 20L7 sld 17 Oktober 2020,SK. 145/BPH P -VllU 20L7 tanggal 17 Oktober2017 dan Mulyono,SP Nomor Register 00120SK. 100/BPHP-P-VIII/2017 tanggal 15September 2Ol7 sld 15 September 2020,Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2016dan 20L7 dengan pendanaan yang memadai,Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK)tahun 2016 dan tahun 2Ol7 : 1) Overlapping .

lahan dengan PT GBR, 2) Alokasi tanamankehidupan Desa Labai Hilir, 3) penertibanillegal logging skala lokal kasus sawmillKampung Simpang Aur Desa Tanjung Beringin.

o Auditi memiliki dokumen kronologis konfliktahun 2016 dan2017 seperti: LaporanPengukuran Areal Konsesi di Wilayah PT DTKsecara Partisipatif, 18 November 2016,Laporan Penyelesaian Konflik Desa Labai HilirKecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang23 Desember 2016, Laporan Overlapping PTGBR VS PT DTK, 11 Februari 2016, Laporanover lapping lahan dengan PT GBR 18 Oktober2016 dan 25 Oktober 2017, berisi kondisiterkini situasi lahan, Laporan Penertiban IlegalLogging Tahun 2017 Desa Tanjung BeringinKecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya,11 Februari 2Ot7 , Laporan Ilegal Logging diPT DTK, Sosial dan Perlindungan HutanSeptember 2017, Kesepakatan PembayaranFee Produksi Kayu sebagai pengganti tanamankehidupan Desa Labai hilir tahun 2015 dan2016 dibayarlan tahun 2017, besaran [email protected]/m', dan fee kayu alamRp15.000/ton sebagai pengganti alokasi 5olo

tanaman kehidupan.

4.5. Perlindungan, Pengembangandan Peningkatan KesejahteraanTenaga Kerja

BAIK o Auditi telah merealisasikan hubungan industrialmelalui Perlanjian Kerja Bersama pengesahanKepala Disnakertrans Propinsi KalbarNomor : 560/ 1 B9/NT. HIPK. L I 2076 ta nggal 29 I uni

Halaman 20 dari25


Tanggal I Juni 2016

$*,\3t;rrdf

MKEE'K o n ite Akre d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - OOl.IDN



2016 periode 2016-20t8, kontrak kerja dengankaryawan (PKVW dan PKWfi), AddendumPertama Surat Perjanjian Pembangunan HutanTanaman Industri antara Koperasi KaryawanSinar Mandiri Fortuna dengan PT DTKNomor : 03/SP-PPHT/ DTIV LA/XII/20 1 5 ta ngga I 1 1

Januari 2017, Pencatatan Serikat Pekeria RimbaKhatulistiwa Wilayah Kalimantan Barat PT DTKNomor:00UPUK-SPRIVDTK/V 12016 Tanggal 12

Mei 2016, Pencatatan LKS Bipaftit PT DTK SuratKaDisnakertrans Propinsi KalbarNomor:560/240lNT.HIPK. U 2076 tanggal 0B

November 2016, Pengesahan P2K3 PT DTKNomor:560/196/NT.HIPK-3 tanggal 05 Agustus2016, Keanggotaan APHI Nomor Angggota 114berlaku s/d 31 Desember 2021, tanggal 01Januari20tT dan Kebijakan/Komitmen PT DTKttd DireKur utama tanggal 1 Februari 2017tentang Aspek Sosial, Kelestarian Hasil,Penerapan Forest Conseruation Policy, dll danmela porka n jasa penunja ng keg iata n operasionalIUPHHK-HTI PT DTK kepada instansiterkait.

o Terdapat Data rencana pelatihan tahun 2016 ada19 jenis pelatihan dengan realisasi 19 (100o/o)jenis dan 82 (105,13olo) pesefta. tahun 2017, 14jenis pelatihan 99 pesefta dengan realisasi 10(7 1,43o/o) jen is pe lati ha n 38 ( 38, 39olo) peserta.Kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi diaturoleh Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-rPHH/2015.

o Terdapat dokumen standar jenjang karir dalamSOP HRD tanggal 01 Agustus 2077 danimplementasinya dalam data jenjang karirKaryawan PT DTK tanggal 21 Oktober 2017, ada18 karyawan dapat promosi ; dari level 2 ke 3ada 5 orang, level 3 ke 4 ada 1 orang, level 4 ke5 ada 3 orang, level4 ke 5 ke 6 ada 1 orang,level4 ke 5 ke 6,ke7 ada 1 orang, level 5 ke 6ada 3 orang, level B ke 9 ada 1 orang dan level 9ke 10 ada 1 orang.

o Auditi memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan implementasinyaberupa : contoh Surat Perjanjian Kerja PKWTNomor:009/PKWI/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017a.n. Ishak Mulyono dan PKWTTNomor:344IPIOVTI/KR/VI/2017 tanggal 05 Juni2077 a.n. Sutandar, Bukti Setor BPJS Kesehatan09 Oktober 2017 dan BPJS Ketenagakefiaanbulan September 2077 dibayarkan tanggal 13Oktober 2017,laporan Tenaga Kerja PT DTKtanggal 18 Oktober 2017Nomor: 1 104/HR/KR/X/2O 17, fasilitas umumdalam data Asset yang Ada di PT DTK closingSeptember 2077, ada 309 peralatan tanggal 02Oktober 20L7, data klinik Distrik Rumbia periodeOktober 2017.

Tanggal I Juni 2016 Flalaman 21 dari25

No. KiitCria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

i"&:',Ix I F9:\$;"{d

5rffieruKo n ite Ak re d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



(5) Resume HasilVerifikasi Legalitas Kayu

P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin

lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK)

Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

. PT. Daya Tani Kalbar dinilai telah memiliki kelengkapan dan keabsahan SK

IUPHHK-HTI dan dokumen pendukung lainnya seperti lampiran peta areal

kerja, akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta areal hutannya

dinilai sesuai dengan peruntukkannya.

Memenuhi

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran lzinUsaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

. PT. Daya Tani Kalbar memiliki bukti setor atas kewajiban tersebut ke

Rekening Penerima Bank Indonesia Pusat atas nama Bendaharawan Umum

Negara Sub. Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014, dengan jumlah total

pembayaran sebesar Rp. 72.878.000,-.

Memenuhi

c. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan

IUPHHK (.1ika ada)

. PT. Daya Tani Kalbar memiliki data dan informasi mengenai penggunaan

kawasan yang sah diluar sektor kehutanan.

Memenuhi

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

R2.L. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1, RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang'

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan Kerja/

RTT beserta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,

meliputi :

Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lampirannyayang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh

Ganis PHPL TimberCruising dan/atau

Canhut.

- Dokumen RKf/ RTfyang disusun berdasar-

kan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabatyang berwenang atauyang disahkan secara

self approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL Canhut

. Tersedia dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut:

- RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017, yang telah mendapat pengesahan

Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK'96/VI-

BUHT/2011, Tanggal 22 Agustus 2011.

- RKTUPHHK-HTI PT. Daya Tani KalbarTahun 2016 yang disusun dan

disahkan secara selfapprovaloleh Ganis Canhut PT. Daya Tani Kalbar an.

Rahmad Umbara, S. Hut (Reg. 00090-10/CAN HUT/XVII/201 1).

- RKTUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar Tahun 2017 yang disusun dan

disahkan secara selfapprorzaloleh Ganis Canhut PT. Daya Tani Kalbar an.

Rahmad Umbara, S.Hut (Reg. 00090-10/CANHUI/XVII/2O11).

- Peta Rencana Kerja Tahunan RKTUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar Tahun

2017 dengan skala 1:50.000 dibuat oleh Ganis-PHPL Canhut.

Memenuhi

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/RTT dan

bukti implementasi- nya

di lapangan

' Terdapat Peta kerja RKTUPHHK 2016 dan 2017 yang telah menggambarkan

lokasi areal yang tidak boleh ditebang, dan terdapat bukti penandaan yang

jelas pada areal-areal yang tidak boleh ditebang.

Memenuhi

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKT/petak

RTT yang jelas di peta

dan terbukti di lapangan

. Terdapat Peta Tebangan RKTUPHHK Tahun 2017 yang disusun dan disahkan

secara selfapprovaloleh Ganis Canhut. Dari hasil verifikasi lapangan, posisi

blok dan petak tebangan sesuai dengan batas blok dan petak yang tergambar

dalam peta tebangan, serta penandaan batas blok dan petak terbukti di

lapangan.

Memenuhi


Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier

Hasil PenilaianNorma

Penilaian

,"'&*i:1 I ffE:'*m$'

yffieruKo mite Ak re d ita s i N a si o n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLA,AN HUTAN PRODUKSI LESTARI


K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memenuhi. PT. Daya Tani Kalbar memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun

2008-2017. Revisi RKU disahkan berdasarkan Keputusan Menteri KehutananNomor: SK.96/VI-BUHT/2011, Tanggal 22 Agustus 2011, Tentang Persetujuan

Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanIndustri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode

Tahun 2008-2017 Atas Nama PT. Daya Tani Kalbar di Provinsi Kalimantan

Barat, yang disertai dengan lampiran-lampirannya.

a. Dokumen Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (RKUPHHK)(bisa dalam proses)dengan lamplran-lampirannya

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam padaareal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

. Dari hasil verifikasi dokumen terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 PT. Daya

Tani Kalbar tidak melakukan kegiatan land clearing, hal tersebut sesuai

dengan kebijakan moratorium konservasi hutan yang dilakukan oleh seluruh

sinarmas group.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK

Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumenK3.1

yang sah

3.1.1. Seluruh kayu butat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kanMemenuhiDokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang

. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen LHP, terdapat LHP hingga 25

Oktober 2017 dengan jumlah total volume sebesar 98.820,59 m3 (47 LHP),

yang dibuat oleh Petugas Penerbit LHP pada SI-PUHH online.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanMemenuhiSurat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara

- TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/ataupenampung kayu terdaftar

Kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond menuju ke TPK Industri (PT.

IKPP) dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang

diterbikan melalui SI-PUHH online.

Dari hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB di ketahui bahwapenambahan sesuai dengan jumlah LHP yang telah disahkan, danpengurangan kayu di TPK sesuai dengan SKSHHK yang telah diterbitkan'

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

Memenuhi. Hasil uji petik dilapangan, penandaan atau pengidentitasan terhadaptumpukan log kayu bulat kecil (lenis Acacia crassicarpa) yang berada di TPn,yaitu berupa: (1) Blok RKf, (2) Nomor Petak, (3) NomorTumpukan, (4) Jenis

Kayu, (5) Panjang, (6) Lebar, (7) Tinggi, (8) Volume, (9) Tanggal Ukur, (10)

Nomor LHP, (11) Nama Kontraktor Tebang, (12) Regu Tebang, (13) PSDH

Lunas, dan (14) Kode Sertifikasi. Penandaan tumpukan KBK denganmenggunakan label dengan warna kuning.

a. Tanda-tanda PUHH/barcodepada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

Memenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik dilapangan mengenai sistempenandaan pada tumpukan kayu yang diterapkan PT. Daya Tani Kalbar,

diperoleh hasil bahwa verifikasi terhadap pemasangan label yang dilakukanpada tumpukan kayu bulat kecil di TPn, dan sebagaimana dipaparkan pada

Verifier 3.1.3.a menunjukkan bahwa PT. Daya Tani Kalbar telah menerapkanpengidentitasan pada setiap tumpukan kayu secara konsisten, danmengimplementasikan alur penatausahaan sesuai SOP Penataan Usaha Hasil

Hutan - TUK (DTK-SOP-III-05, Revisi Ke-2, Terbitan tanggal 18 September2017).

b. Identitas kayu diterapkansecara konsisten olehpemegang izin

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

MemenuhiArsip SKSKB dan dilampiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannya untukhutan tanaman

. Tersedia daftar arsip SKSHHK pengangkutan dari TPK Hutan/Logpond menuju

ke TPK Industri PT. Indah Kiat Pulp & Paper di Perawang - Riau, berdasarkanhasil rekapitulasi hingga bulan Oktober 2017 terdapat 16 penerbitan SKSHHK,

dengan jumlah volume sebesar 87.472,31 m3.


Prinsipltftiteria/Ihdikator/Verifier


Penilaian

,'"&,,i:r \ "ffi:ffid'yffieff

Komite Ah re d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()(}l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayuK3.2.

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Memenuhia. Dokumen SPP (SuratPerintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telahditerbitkan

SPP PSDH yang terbit pada SI-PUHH onlinetelah sesuai dengan LHP yang

telah diterbitkan, dan tarif yang ditentukan pada Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.6B/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan

Untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

MemenuhiPT. Acacia Andalan Utama telah membayar seluruh kewajiban kepada negara

atas hasil produksi hingga periode Oktober Tahun 2017 sesuai dengan nilai

yang ditetapkan dalam dokumen SPP-PSDH. Berdasarkan bukti bayar,

besarnya kewajiban PSDH yang sudah dibayarkan sesuai dengan dokumen

SPP-PSDH masing-masing adalah: Rp. 533.631.186,- untuk PSDH.

b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH

Memenuhi. Pengenaan besarnya Tarif PSDH yang tercantum dalam SPP-PSDH sesuai

dengan Kelompok lenis dan Kelompok sortimennya (KBK).

, Pengenaan besarnya Tarif PSDH didasarkan atas PP No.12 Tahun 2014

Tentang Jenis dan Tarif Atas lenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Permenhut P.68/Menhut-1ll 2014

Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH,

Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

c. Kesesuaian tarif DR danPSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahanuntuk pembangunan hutantanaman) dan kesesuaiantarif PSDH untuk kayuhutan tanaman

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu butat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT)

MemenuhiDokumen PKAPT ' Terdapat dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu antar Pulau TerdaftarNo. 52/UPP/PKAPT/0512014 tanggal 19 Mei 2014 berlaku hingga 17 Mei 2019

3.3.2. Pengangkutan kayu bulatyang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah

MemenuhiDokumen yang menunjukkanidentitas kapal

. Tersedia Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) untuk setiap kapal yang

mengangkut kayu bulat menuju ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, seluruh kapal

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-LegalMemenuhiTanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

. Terdapat bukti penggunaan Logo V-Legal No. 29.Rev.I/A.SERT-PHPLlXlll2}L4 pada surat angkutan SPA/bontrip dan dokumen SKSHHK.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1. Pemegang izin tetah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL),Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerianya

MemenuhiDokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL

. PT. Daya Tani Kalbar telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa

Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan dan disetuiui

oleh Komisi Pusat Amdal Dephut, dengan nomor: 156/DJ-VI/AMDAL/1996,

tanggal 5 Agustus 1996. PT. Daya Tani Kalbar menyusun kembali dokumen

lingkungan tambahan yaitu AMDAL Kanalisasi, meliputi Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan

Barat, melalui keputusan nomor 192/BLHDl20tt, tanggal 22 Maret 2011.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan petaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untukmengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Memenuhia. Dokumen RKL dan RPL . Terdapat dokumen laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun

2016 dan semester I tahun 2017, serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL.

Memenuhib. Bukti pelaksanaanpengelolaan dan

. Terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain:

- Aspek Fisik - Kimia: Pemasangan Plang HCV (High Conservation Value) dan


Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier

Hasil Penilaian.: NormaPenilaian



y,tr,lNKo m i te Ahr e d i ta si N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

Bogor, November 2017

LPPHPL PT Ayamaru Seftifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

ASERT-324. Rev.3

Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier

pemantauan dampakpenting aspek fisik- kimia,biologi dan sosial

HCS (High Grbon Stock), Pemasangan Papan Himbauan Larangan membakar

hutan dan lahan, Laporan Water Management, Monitoring Water Table dan

Peat Subsidence (Dpwetl, Laporan Peilwle, Hasil Uji Kualitas Air Sungai, Hasil

Uji Kualitas Air Bersih dan Air Minum, Tersedia TPS 83.

Aspek Biologi: Pelaksanaan Survey Vegetasi & Pemantauan Satwa Liar Di Areal

Cagar Budaya Bukit Kelam, Melakukan pengamanan/patroli secara berkala,

Pengalokasian, penandaan batas kawasan KPPN - KPSL dan Cagar Budaya

Bukit Kelam.

Aspek Sosial: Tersedia daftar realisasi CD-CSR dengan berbagai kegiatan

keagamaan, sosial budaya dan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan

kesehatan; Menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

(SMK3) di lingkungan kerja; Mewajibkan pekerja dan katyawan dalam

penggunaan alat-alat keselamatan dan kesehatan kena (K3); Menyediakan

klinik di kantor Distrik; Mengikubertakan karyawan dalam program jaminan

kesehatan BPIS.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Kesetamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1,1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 . Terdapat pedoman atau prosedur K3 serta bentuk implementasi di lapangan,

tersedia Susunan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kena (P2K3) di Perusahaan PT. Daya Tani Kalbar, yang bertanggungjawab

terhadap implementasi K3.

Memenuhi

b. Ketersediaan peralatan K3 . Tersedia daftar peralatan dan perlengkapan K3 (APD, APAR) tahun 2017 yang

tersedia dinilai cukup memadai dan seperti APAR masih layak pakai/belum

kadaluarsa.

Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja . Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya

menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 (Laporan

Triwulan P2K3 PT. Daya Tani Kalbar).

Memenuhi

K.5.2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

. Tersedia Surat Pengukuhan Pengurus Unit Kerja (PUK) - Serikat Pekerja

Rimba Khatulistiwa (SPRK) Distrik Rumbia - PT. Daya Tani Kalbar'Memenuhi

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Daya Tani Kalbar dengan

Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor

560/189/NT.HIPK-U2016 tanggal 26 Juni 2016, dan berlaku dari mulai

tanggal 29 luli 2016 sampai dengan 29 Juli 2018.

Memenuhi

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Tldak ditemukan karyawan atau pekerja yang masih di bawah umur. Usia

karyawan yang termuda tercatat berusia 19 tahun pada saat masuk menjadi

karyawan.

Memenuhi

I'anggal I .luni 2016 Halaman 25 dari25

i4;k#


Penilaian

Tidak ada pekerja yang masihdi bawah umur

pt. serti fikasi ytratt kouplek braja i 325.rev.3 dr ... · tiga, desa sumber agung dan kampung...

Documents