pt wijaya karya bangunan gedung tbk. dan entitas...
TRANSCRIPT
RABU 27 FEBRUARI 2019
6
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan, regulasi ini merupakan perwujudan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam rangka kepastian hukum, menjamin kes-elamatan, prinsip-prinsip kesetaraan antara pengemudi dengan aplikator, serta perlindungan konsumen.
“Dalam regulasi ini, kami tekan-kan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, baik bagi pengemudi maupun penumpangnya. Nanti berlaku Juni 2019,” kata Budi dalam sosialisasi PM 118/2018 di Jakarta, Selasa (26/2).
Budi menambahkan, PM 118 bu-kan peraturan pertama soal angku-tan sewa khusus. Sebelumnya telah diterbitkan beberapa regulasi pen-dahulunya, antara lain PM 32/ 2016, PM 26/2017, dan PM 108/2017.
Dia mengatakan, PM 118/ 2018 adalah regulasi yang baik karena pembentukannya telah melalui proses yang panjang. Kehadiran beleid itu telah beberapa kali melalui pengujian materi, baik di Mahkamah Konstitusi (MK) mau-pun Mahkamah Agung (MA).
“Ini sudah empat kali peraturan menteri ini. Ini yang terakhir menu-rut saya sudah sangat responsif dan sangat akomodatif kami, baik dari perwakilan peserta yang terlibat dalam penyusunan, juga menyang-kut masalah ide-ide yang dimasuk-kan. Jadi menurut saya ini paling
baik,” imbuh Budi.Direktur Angkutan Jalan Kemen-
hub Ahmad Yani menambahkan, saat PM 118/2018 efektif berlaku, maka bila ada pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksi tersebut berjenjang dari ringan, sedang, hingga berat.
Perihal tarif, Yani menyebutkan, aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal pada 2017 masih akan berlaku. Adapun Ke-menhub menerapkan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) angkutan sewa khusus yang kemu-dian dibagi lagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2.
Untuk wilayah 1 terdiri atas Su-matera, Jawa, dan Bali dengan ke-tentuan TBA sebesar Rp 6.000/km dan TBB Rp 3.500/km. Sementara itu, wilayah 2 mencakup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, serta Papua dengan TBA Rp 6.500/km dan TBB Rp 3.700/km.
Ojek OnlineLebih lanjut, saat ini Kemenhub
juga masih mematangkan rancan-gan peraturan menteri mengenai ojek online yang ditargetkan bisa terbit pada akhir Maret 2019.
“Peraturan ojek online, kami baru uji publik. Baru kemudian nanti setelah itu kami akan rumuskan kembali masukan-masukan dari beberapa kota besar. Jadi akan kami sempurnakan, setelah itu baru
nanti kami akan selesaikan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi,” terang Dirjen Budi Setiyadi.
Dia mengakui, ada masukan-masukan baru saat pihaknya mel-akukan uji publik ke beberapa kota. Masukan tersebut salah satunya menyoal keberatan pengaturan jam kerja selama 8 jam sehari. “Ya kalau alasannya masuk akal, kami bisa lakukan perubahan,” terang Budi.
Sebelumnya, Menteri Perhubun-gan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, ada sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan ojek online, antara lain keselamatan, perlindungan konsumen, sampai dengan tarif. “Yang komprehensif itu adalah masalah keselamatan. Bahwa keselamatan harus diutama-kan kami tuangkan dalam peraturan itu agar para pengemudi ini terlind-ungi,” sebut Menhub.
Perihal tarif, menurut Menhub, masih dilakukan pendalaman oleh pihaknya bersama stakeholders, termasuk perwakilan pengemudi. Tetapi, dia menjanjikan, tarifnya itu akan berada pada kisaran yang pantas.
“Mengenai tarif memang ada risiko, tetapi harus juga dilihat pasarnya. Saya tidak memaksakan angkanya nanti akan berapa, tetapi akan dalam harga yang pantas. Jika dikatakan Rp 2.400 atau Rp 2.500 menurut saya cukup, karena taksi itu Rp 3.200 tarif batas bawahnya. Kalau tarif batas bawah ojek Rp 5.000, bisa-bisa tidak laku nanti,” ucapnya.
Budi menjelaskan, pihaknya me-nyiapkan aturan ini karena ojek online adalah angkutan yang san-gat dibutuhkan masyarakat dan banyak hal positif yang didapat dari keberadaannya. Atas dasar itu pula, dia meminta, para pengemudi ojek online menaati seluruh peraturan yang ada, termasuk peraturan baru nantinya.
Oleh Thresa Sandra Desfika
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (angkutan online) akan berlaku efektif mulai Juni 2019.
JAKAR TA – Dinas Per-hubungan DKI Jakarta me-nyebutkan Moda Raya Ter-padu (MRT) Jakarta fase 1 akan mulai beroperasi secara terbatas bagi publik pada 12 Maret 2019. Hal tersebut me-nyusul proses perizinan dan sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dijadwalkan selesai pada 4 Maret 2019.
“Pada 12 Maret, MRT kami rencanakan sudah bisa di-deliver kepada masyarakat dalam bentuk uji coba fung-sional terbatas. Ini karena ditargetkan seluruh reko-mendasi teknis terkait den-gan perizinan dan sertifikasi akan diselesaikan tanggal 4 Maret,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko di Jakarta, Selasa (26/2).
Sigit menambahkan, pen-goperasian terbatas bagi publik ini bagian dari so-
sialisasi dan edukasi kepa-da masyarakat menjelang beroperasinya MRT secara komersial yang ditargetkan mulai akhir Maret 2019. Saat pengoperasian terbatas, lan-jut Sigit, masyarakat tidak dikenakan tarif.
“Nanti jadi tidak pakai tarif dahulu. Sedangkan, untuk tarifnya masih dilakukan pembahasan dan nanti diu-mumkan. Yang pasti untuk tarif ini akan ada subsidi,” terang Sigit.
Sebelumnya, Menteri Per-hubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengutara-kan, MRT fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI akan mulai beroperasi pada akhir Maret 2019. Namun, peresmian moda transpor tasi senilai Rp 16 triliun itu dijadwalkan baru berlangsung pada April 2019. “Jadi peresmiannya pada April, setelah satu bulan beroperasi,” imbuh Menhub.
Budi menambahkan, guna pemanfaatan MRT Jakarta yang optimal saat beroperasi, pihaknya bersama Pemerin-tah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta menyiapkan rencana ang-kutan antarmoda yang akan menjadi pengumpan MRT.
Selain itu, kawasan transit oriented development (TOD) harus juga disiapkan guna memaksimalkan keberadaan MRT. Adapun MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI mencakup tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.
“Ini masukan bagi kami, Pemprov, dan PT MRT untuk meningkatkan fungsi TOD dan (angkutan) feeder karena di masa mendatang diupaya-kan semua pergerakan orang itu menggunakan angkutan massal,” papar Budi.
Terkait tarif, Budi menya-takan, pihaknya belum meng-
etahui secara rinci berapa besarannya karena menjadi kewenangan gubernur Ja-karta. Namun demikian, Ke-menhub dimintai masukan perihal besaran yang cocok untuk tarif MRT.
“Kami juga memang di-minta untuk memberikan masukan, tapi yang pasti MRT ini harus disubsidi. Ka-rena kalau tidak, masyarakat cukup berat untuk memba-yarnya,” terang Menhub.
MRT Fase 2Sementara itu, Menhub
memperkirakan, pemban-gunan MRT Jakarta Fase 2 dimulai pada Maret 2019. Saat ini, prosesnya masih men-unggu surat rekomendasi dari Sekretariat Negara (Setneg) terkait pemanfaatan lokasi Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu titik pem-bangunan proyek senilai Rp 22,5 triliun itu. (esa)
Rakornas Badan Layanan Umum 2019Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan), Menteri Kesehatan Nina F Moeloek (kedua kiri), Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan), dan Menkominfo Rudiantara (kiri) menekan tombol bersama saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Layanan Umum (BLU) 2019, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2/2019). Rapat tersebut mengangkat tema Inovasi Teknologi dan Kolaborasi BLU untuk pelayanan lebih baik.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww
Ukuran : 8 kol x 270 mmk • INVESTOR • 27 Februari 2019
Jakarta, 27 Februari 2019PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
S.E. & ODIREKSI
LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITAS JANGKA PENDEKUtang Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi -- 564.562.965.968 Pihak Ketiga -- 48.860.558.711Utang Usaha Pihak Berelasi 350.166.659.499 20.806.404.827 Pihak Ketiga 1.682.251.000.975 692.632.239.947Beban Akrual 663.478.984.331 348.965.527.515Utang Pajak 13.592.311.351 24.936.601.564Liabilitas Pajak Penghasilan Final 99.750.811.754 60.254.329.972Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen 63.438.379.985 386.247.823.858Utang Lain-lain Pihak Berelasi 1.442.444.582 -- Pihak Ketiga 6.095.407.086 4.847.961.257
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.880.215.999.563 2.152.114.413.619
LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen 868.941.134.768 700.997.391.859Liabilitas Imbalan Paska Kerja 4.314.370.527 30.877.212.428
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 873.255.505.295 731.874.604.287
JUMLAH LIABILITAS 3.753.471.504.858 2.883.989.017.906
EKUITASModal Saham - Nilai Nominal Rp100Modal Dasar 12.000.000.000 sahamModal ditempatkan dan disetor - 9.572.000.000 saham 957.200.000.000 957.200.000.000Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya 58.974.287.000 46.915.740.479 Belum Ditentukan Penggunaannya 564.096.767.910 188.476.461.138Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja 7.958.123.768 (16.893.211.320)Tambahan Modal Disetor 522.862.769.158 522.665.811.639
Sub Jumlah 2.111.091.947.836 1.698.364.801.936
Kepentingan Non Pengendali 25.736.507.868 25.374.362.971
Jumlah Ekuitas 2.136.828.455.704 1.723.739.164.907
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 5.890.299.960.562 4.607.728.182.813
PENDAPATAN USAHA 5.822.504.928.390 3.899.286.413.385
BEBAN POKOK PENDAPATAN (5.225.748.336.784) (3.435.515.798.908)
LABA KOTOR 596.756.591.606 463.770.614.477
Pendapatan Lainnya 86.223.381.392 29.581.041.279
Beban Lainnya (38.461.172.398) (29.380.003.791)
Beban Usaha (78.373.881.920) (56.373.006.449)
Beban Keuangan (465.456.679) (15.367.939.944)
Beban Pajak Final (173.427.158.191) (118.106.721.393)
Bagian Laba Ventura Bersama 51.434.378.039 21.464.865.352
Laba Selisih Kurs - Neto 1.094.077.353 91.866.580
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 444.780.759.202 295.680.716.111
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (281.966.499) 65.083.929
LABA TAHUN BERJALAN 444.498.792.703 295.745.800.040 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAKPos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria 24.964.060.575 (8.652.075.428) Atas Program Imbalan Kerja Pasti Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi -- --
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 469.462.853.278 287.093.724.612
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik Entitas Induk 444.249.373.293 294.871.437.069
Kepentingan Non Pengendali 249.419.410 874.362.971
444.498.792.703 295.745.800.040JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik Entitas Induk 469.100.708.381 286.219.361.641
Kepentingan Non Pengendali 362.144.897 874.362.971
469.462.853.278 287.093.724.612
LABA PER SAHAM 46,41 49,02
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan Kas dari Pelanggan 4.777.031.956.539 3.551.143.587.964Pembayaran kepada Pemasok (3.572.563.767.191) (2.763.596.531.356)Pembayaran kepada Direksi, Karyawan dan Beban Usaha (96.264.791.123) (63.736.014.626)Pembayaran Beban Lain-lain (1.906.247.631) (195.300.000)Pendapatan Bunga 41.898.393.790 9.506.886.378Pembayaran Bunga Pinjaman (422.206.679) (15.367.939.944)Pembayaran Pajak (268.970.174.574) (81.380.955.940)Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 878.803.163.131 636.373.732.476 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenambahan Aset Tetap (41.410.417.000) (32.333.083.260)Aset Kerja Sama Operasi (72.974.001.111) (34.916.334.220)Penambahan Tanah yang akan dikembangkan (281.200.000) (335.471.340)Investasi Ventura Bersama (17.588.521.322) 8.138.299.341Aset Keuangan Lainnya (687.000.000) --Pembayaran Uang Muka Aset Kerja Sama Operasi (1.233.859.759) --Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (134.174.999.192) (59.446.589.479)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan Utang Bank -- 629.881.296.251Pembayaran Utang Bank (613.423.524.679) (438.964.893.723)Penurunan Pinjaman Induk (8.751.830.038) --Pembayaran Dividen (56.570.520.000) (42.967.946.050)Penerimaan dari Emisi Saham 196.957.519 832.880.000.000Pembayaran Biaya Emisi Saham -- (23.014.188.360)Penambahan Setoran Modal pada Anak Perusahaan -- 24.500.000.000Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (678.548.917.198) 982.314.268.118 KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS 66.079.246.741 1.559.241.411.115 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KAS DAN SETARA KAS 1.094.077.353 131.366.580 SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 1.698.735.455.837 139.362.678.142 SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 1.765.908.779.931 1.698.735.455.837
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2017 31 Desember 201731 Desember 2018 31 Desember 2018
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)
201720182017201831 Desember 31 Desember
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIANUntuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)
Gedung WIKA, Lantai 8–10, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340, IndonesiaPT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. DAN ENTITAS ANAK
Catatan :- Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2018 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM network, yang telah memberikan opini tanpa modifikasian.- Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2017 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh auditor independen
lain, yang telah memberikan opini tanpa modifikasian.
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 1.765.908.779.931 1.698.735.455.837
Piutang Usaha - Neto
Pihak Berelasi 313.611.692.717 272.211.135.970
Pihak Ketiga 665.695.055.635 671.406.256.063
Piutang Retensi - Neto
Pihak Berelasi 77.202.636.870 50.658.248.504
Pihak Ketiga 408.286.582.037 319.758.157.648
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Neto
Pihak Berelasi 807.786.821.096 195.139.612.921
Pihak Ketiga 533.870.221.258 430.105.547.909
Persediaan 298.812.983.066 322.152.045.616
Pajak Dibayar di Muka 150.365.997.734 26.843.900.985
Uang Muka 208.863.026.146 131.076.925.724
Biaya Dibayar di Muka 30.327.494.429 51.649.245.986
Aset Keuangan Lancar Lainnya 13.843.672.162 --
Jumlah Aset Lancar 5.274.574.963.081 4.169.736.533.163
ASET TIDAK LANCAR
Piutang Lain-lain 25.103.923.325 12.684.183.975
Tanah Akan Dikembangkan 136.166.547.051 135.885.347.051
Investasi dalam Saham 1.173.000.000 536.000.000
Aset Kerja Sama Operasi 115.479.780.769 42.505.779.658
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan 86.169.463.218 63.637.121.460
Investasi pada Ventura Bersama 231.584.401.625 162.561.502.264
Aset Lain-lain 20.000.000.000 20.100.000.000
Aset Pajak Tangguhan 47.881.493 81.715.242
Jumlah Aset Tidak Lancar 615.724.997.481 437.991.649.650
JUMLAH ASET 5.890.299.960.562 4.607.728.182.813