public summary (resume hasil penilaian) - tuv.com · balik mengenai kemajuan pencapaian ......

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Penilaian)

HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

IUPHHK- HT

PT. RIMBA RAYA LESTARI

SK IUPHHK-HT Nomor : SK.300/Menhut-II/2007

Tanggal : 3 September 2007 Luas Areal : ± 17.330 Ha

Lokasi Unit Manajemen

Kabupaten Kutai Barat

Provinsi Kalimantan Timur

Oleh :

LP-PHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT

PT. RIMBA RAYA LESTARI

1. IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya 10th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,

Jakarta 12950 INDONESIA

Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579

e-mail : [email protected]

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11

September 1996 oleh Notaris Siti Mariam

Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh

Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober

1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir : No. 01

tanggal 9 Juli 2014 oleh Notaris Fitri

Susanti, SH, M.Kn., yang disahkan oleh

Kementrian Hukum & HAM RI tanggal 8

Agustus 2014 nomor AHU-

23002.40.22.2014.

4. Pengurus Lembaga VLK :

Akta No.06 Nopember 2013 Notaris

Fitri Susanti, S.H, M.Kn

Komisaris Utama :

Stephan Nikolaus Schmitt

Komisaris :

Holger Helmut Kunz ,

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH,

DR. Indaryati S Adisuryo motik, MBA.

Direktur Utama :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Edmundus Wiharyono ,

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

4. Tim Auditor PHPL-VLK 1. Darnawi,S.Hut (Lead Auditor merangkap

auditor Produksi)

2. Ir. Jubedi Nuhman (Auditor bidang

mailto:[email protected]

Prasyarat)

3. Wisnu Groho, A.Md (Auditor bidang

Ekologi)

4. Ardi Kustrianto,S.Sos (Auditor

bidang Sosiali)

5. Yus Agus Tresna,S.Hut (Auditor

VLK)

2. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen PT. Rimba Raya Lestari

2. Alamat Kantor Pusat : Jl. P. Antasari No. 54

Samarinda, Kalimant Timur. Telp. (0541)

732854 ; Fax (0541) 732855

Kantor Jakarta :Ruko Mitra Sunter Blok

B No. 22 Sunter, Jakarta Utara, 14350.

Telp. (021) 650-6089, Fax. (021) 6530-6858,

E-mail : [email protected]

Telp : 0541-7268020 / 7268021, Fax : 0541-

7268822

3. Lokasi Unit Manajemen Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

4. Luas Areal Hutan yang

Disertifikasi

± 17.330 Ha

5. SK IUPHHK -HA Nomor : SK.300/-Menhut-II/2007, Tanggal : 3 September 2007

6. Susunan Komisaris dan

Pengurus Perusahaan

Susunan Komisaris :

Komisaris : Liauw Tjauw Tjong Ngi

Susunan Direksi :

Direktur Utama : Arman Sugianto Then

Direktur : David

Direktur : Joko Ismanto

8. Penanggung Jawab Sertifikasi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

28 Nopember 2017 di Samarinda Kalimantan

Koordinasi dengan BPHP, Dinas

Kehutanan Propinsi, dilakukan pada

mailto:[email protected]

Timur saat datang dan selesai penilaian

lapangan.

Auditor meminta masukan kinerja

auditee dan memberikan laporan

pada waktu koordinasi setelah

penilaian lapangan

Pertemuan Pembukaan

29 Nopember 2017 di Base Camp Kantor PT RRL di S. Pahan

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

perwakilan PT RRL yang hadir terdiri

dari Management Representative,

Manager Camp, Kepala Bidang, Kepala

Bagian serta Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Perincian pelaksanaan pertemuan

pembukaan adalah :

Pembukaan Rapat dan Perkenalan

Seluruh Tim Auditee

Lead Auditor menjelaskan maksud

dan tujuan, ruang lingkup, jadwal,

metodologi, prosedur penilaian dan

ketentuan/ mekanisme

pengambilan keputusan

Meminta ketersediaan,

kelengkapan data dan transparansi

data.

Pada saat pertemuan disepakati

antara lain jadwal audit pada

dasarnya fleksibel antara audit

dokumen dan lapangan

Penandatanganan Berita Acara

Pertemuan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 29 s/d 30 Nopember 2017 dan 2 Desember 2017

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.

Pertemuan Penutupan

03 Desember 2017 di Kantor PT RRL Base Camp S. Pahan

Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT. Rimba Raya Lestari yang terdiri dari : dari Management Representative, manager Camp, Kepala Bidang, Kepala Bagian serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV

Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan

melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

Prasyarat


1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

Sedang Ketersediaan dokumen administrasi tata

batas PT Rimba Raya Lestar di kantor

lapangan berupa buku TBT, pedoman

tata batas, instruksi tata batas, peta

tatabatas tersedia lengkap sesuai dengan

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas

yang telah dilakukan

Tata batas luar PT Rimba Raya Lestari belum

temu gelang dari rencana batas luar 80.787

meter baru terealisasi 6.098 meter (7,5%),

namun auditee telah mempunyai dokumen

pedoman tatabatas no. 96/PB/IUPHHK/2008

dan ada upaya menyelesaikan batas temu

gelang yaitu surat Direktur Utama No.

062/RKL-HTI/SMD/VIII/2015 tanggal 14

Agustus 2015 perihal permohonan

Rekontruksi Batas Kawasan Hutan A/n PT

Rimba Raya Lestari kepada Balai

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV di

Samarinda

Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai

saat penilikan ke-2 tidak teridentifikasi

adanya konflik batas antar PT. Rimba

Raya Lestari dengan masyarakat sekitar

dan pihak lainnya, ini membuktikan

adanya pengakuan atas Eksistensi dan

batas areal kerja IUPHHK-HT PT.

Rimba Raya Lestari dari para pihak

Tidak terdapat perubahan fungsi

kawasan di areal IUPHHK-HT PT.

Rimba Raya Lestari, berdasarkan Peta

Penunjukkan Kawasan Hutan dan

Perairan Provinsi Kalimantan Timur

Surat Keputusan Menteri Kehutanan

dan Perkebunan No. 79/Kpts-II/2001

dan berdasarkan peta Kawasan Hutan

dan Konservasi Perairan Provinsi

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

SK Menhut No.SK718/Menhut-II/2014

yaitu seluruh areal IUPHHK-HT PT.

Rimba Raya Lestari merupakan hutan

dengan fungsi hutan produksi tetap

(HP) dengan demikian verifier ini not

applicable

Tidak terdapat penggunaan kawasan diluar

sektor kehutanan berupa pertambangan,

perkebunan sawit, transmigrasi namun

terdapat perladangan di sekitar jalan

angkutan utama yang sudah didata oleh PT

RRL dan belum dilaporkan ke instansi

berwenang


1.2.Komitmen Pemegang Izin

Baik Tersedia dokumen Visi misi PT Rimba raya

Lestari yang ditandatangani Direktur Utama

yang pengelolaan hutan tanamannya

menjamin kelestarian lingkungan, produksi

dan kesejahteraan masyarakat di sekitar

IUPHHK.

PT. Rimba Raya Lestari telah

mensosialisasikan Visi dan Misi kepada

karyawannya, masyarakat Desa Besiq

dan Bermai dilengkapi Berita Acara dan

daftar hadir

Auditee telah mengimplementasikanPHPL

dalam kegiatan kelola lingkungan, kelola

produksi dan kelola sosial namun belum

seluruhnya yaitu penandaan kawasan lindung

baru terealisasi 75% dan realisasi

penanaman < 50%.

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

Sedang Keberadaan tenaga tenaga Teknis PHPL di

PT RRL di lapangan sejumlah 12 orang dari

ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No.

P.16/PHPL-IPHH/2015 sejumlah 8 orang

tetapi belum tersedia ganis PHPL Kurpet dan

Nenhut

Dari rencana pendidikan pelatihan tenaga

teknis kehutanan sejumlah 14 orang

terealisasi seabnyak 12 orang sehingga

peningkatan kompetensi tenaga teknis

kehutanan tahun 2016/2017 sebesar 86%

Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi

lengkap namun belum seluruh karyawan

diikutkan sertakan dalam program BPJS

Ketenagakerjaan

1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan

Sedang Tersedia struktur organisasi yang

ditandatangai Direktur Utama dan

terdapat terdapat pejabat yang

membidangi bidang produksi, lingkungan

dan sosial yang sesuai dengan kerangka

PHPL namun belum seluruhnya karena

struktur organisasi belum sesuai dengan

dokumen job description yang syah

PT Rimba raya Lestari mempunya tenaga

pelaksana SIM berdasarkan SK Direktur

Utama nomor 072/RRL-HTI/SMD/IX/2017

dilengkapi peralatan SIM antara lain V-

sat dan perlengkapannya


Tersedia organisasi SPI berdasarkan keputusan Direktur Utama nomor 083/RRL-HTI/SMD/IX/2017 dan adanya laporan SPI semester I dan II tahun 2017 namun belum mengontrol seluruh tahapan kegiatan yaitu adanya kekurangan Ganis PHPL Nenhut dan Kurpet dan tatabatas belum temu gelang

seluruh temuan hasil evaluasi tim SPI semester I dan II tahun 2017 untuk kegiatan logistik, produksi, perencanaan dan binhut, umum dan personalia telah ditindak lanjuti di lapangan

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Baik Kegiatan penebangan RKTUPHHK-HT 2016

PT. Rimba Raya Lestari telah mendapat

persetujuan dari Desa Besiq dan Desa

Bermai berdasarkan Berita Acara Persetujuan

Kampung Besiq berkaitan dengan blok

tebangan RKT 2016 dan Sisa Rencana

Kegiatan RKT 2015 dan 2014 PT Rimba

Raya Lestari tanggal 30 agustus 2016

Terdapat persetujuan dalam proses tata

batas areal IUPHHK-HT PT. Rimba Raya

Lestari dengan PT. Harapan Kaltim Lestari

dari semua pihak terkait (100%)yaitu:

pemerintah (Kemenhut), pemda dan

masyarakat sekitar, namun persetujuan

tersebut belum menyeluruh untuk seluruh

batas areal karena belum temu gelang

Terdapat persetujuan rencana kelola sosial

PT RRL oleh satu pihak yaitu pemerintah

yang diwakili auditee sedangkan dari

masyarakat belum ada (50%)

Berdasarkan verifikasi dokumen Berita Acara

Persetujuan Kampung Besiq berkaitan

dengan kawasan lindung tanggal 20 Mei 2017

dan Desa Bermai tanggal 26 Mei 2017

terdapat persetujuan kawasan lindung PT

RRL dari kedua desa tersebut.

Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Sedang PT RRL telah menyusun dokumen

RKUPHHK-HT Revisi Periode Tahun

2008 – 2017 yang telah disetujui oleh

pejabat yang berwenang berdasarkan

SK.91/VI-BUHT/2012 tanggal 27

Desember 2012. RKUPHHK- HT tersebut

telah mempertimbangkan hasil Deliniasi

Makro dan Deliniasi Mikro

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,

overlay peta dan pengecekan di


lapangan dapat dinyatakan bahwa PT.

RRL telah mengimplementasikan

penataan batas blok RKT 2014, 2015,

2016 dan 2017 di lapangan yang sesuai

dengan RKUPHHK-HT namun

pelaksanaannya tidak sesuai dengan

tata waktu yyang telah direncanakan

Penandaan batas blok dan petak kerja

berupa papan nama kegiatan Blok dan Petak,

tanda rintisan berupa polet merah /// untuk

bbatas antar blok sedangkan jalur rintisan

batas Blok dan batas petak sudah tidak

tterlihat dengan jelas dilapangan

2.2 Tingkat penebangan/ pemanen-an lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.

Sedang Berdasarkan hasil telaah dokumen dan

verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa

PT. RRL telah memiliki data potensi tegakan

hutan alamnya dari hasil survey potensi dan

hasil ITSP 3 tahun terakhir dengan Intensitas

Sampling 5 % - 10 % dan telah dilengkapi

dengan peta penyebaran pohon

Terdapat plot pengukuran pertumbuhan

riap berupa PSP yang dilaksanakan di

Blok 2008, 2009 dan 2010 yang dilakukan

pengukunya sebanyak 2 kali dan

pengukuran PSP di lokasi tanah kosong

pada blok 2013. Hasil pengukuran PSP

belum dilakukan analisis pertumbuhan

tegakan/riap pohon

Kegiatan pengukuran riap tegakan telah

dilakukan di tanaman tahun 2009 dan blok

tahun 2013, tetapi belum dilakukan analisis

pertumbuhannya

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Sedang Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat

diketahui bahwa PT. RRL telah mempunyai

SOP taha-pan kegiatan sistem silvikultur

yang sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku tetapi tidak lengkap untuk seluruh

tahapan, yaitu SOP penanaman dan

pemeliharaan tanaman kehidupan dan

unggulan belum ada

PT. RRL telah mengimplementasikan

sebagian SOP tahapan sistem silvikultur

dalam kegiatan operasional di lapangan

Potensi tegakan di areal PT RRL terdiri

dari potensi tegakan diareal yang masih

berhutan dengan sistem TPTJ dan

potensi tegakan yang terdapat di areal

tanah kosong. Kondisi tegakan pada


kedua lokasi tersebut terdapat perbedaan

dalam pertumbuhannya sehingga

berpengaruh terhadap potensi pada saat

memasuki daur

Kondisi permudaan diareal berhutan

dengan sistem TPTJ masih cukup baik

yaitu dengan banyaknya tterdapat anakan

dari tingkat semai, pancang dan tiang

pada jenis jenis meranti. Sedangkan pada

areal tanah kosong, kondisi

permudaannya kurang pertumbuhannya

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.

Sedang PT. RRL telah mempunyai SOP

pemanfaatan hutan ramah lingkungan,

dan isinya sesuai dengan kaidah-kaidah

pemanenan ramah lingkungan dalam

pengelolaan hutan alam sebagaimana

disyaratkan pada Surat Edaran Direktorat

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No.

274/VI- PHA/2001 tanggal 23 Pebruari

2001 perihal Reduced Impact Logging

(RIL) dan karakteristik kondisi setempat

Penerapan kaidah penebangan ramah

lingkungan yang dilakukan pada tahap

I yaitu pada tahap praperencanaan

yaitu manejemen pengatturan lokasi

yang boleh ditebang/titanam dan areal

yang dilindungan berupa penandaan

dilapangan, sedangkan pada tahap

perencanaan dan operasional serta

pasca penebanga belum diilakukan

sesuai dengan standar operasinal

Hasil uji petik penghitungan faktor

eksploitasi diperoleh nilai 0.86

menunjukkan penebangan berlangsung

secara efisien (> 0,7).

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja

Sedang Terdapat dokumen rencana kerja tahunan

(RKT) periode tahun 2012, 2013 dan

2014 yang disahkan oleh pejabat Dinas

Kehutanan provinsi Kalmantan Timur,

sedangkan RKT tahun 2015/2016 dan

RKT tahun 2016/2017 disahkan secara

Mandiri (self Aproval). Untuk RKT

2015/2016 dan RKT 2016/2017, luas

jatah tebangan tahunannya tidak sesuai

dengan rencana tebangan dalam RKU

karena tidak adanya kegiatan/realisasi

tahun 2015 s/d 2016 sehingga untuk blok


2014, 2015 dan 2016

Terdapat peta kerja tahunan (RKT) yang

menggambarkan areal yang

ditebang/dipanen dalam kegiatan

penyyiapan lahan untuk penanaman,

areal yang dilindungi seperti KPPN dan

KPSL serta Sempadan sungai

PT. RRL telah mengimplementasikan peta

kerja berupa penandaan pada sebagian

batas blok te-bangan/dipanen/ dimanfaatkan/

ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa

pemasangan papan nama kegiatan.

Sedangkan pada batas Petak dan batas Blok

tidak terlihat dengan jelas

Realisasi volume tebangan total, dan per

kelompok jenis PT. RRL kurang dari 70%

dari rencana tebangan tahunan pada

lokasi yang sesuai dengan RKT yang

disahkan serta tidak melebihi luas yang

direncanakan

2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam peman-faatan hutan, adminis-trasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

Buruk Kondisi keuangan PT. RRL selama 3 tahun yaitu likuiditas meningkat (> 100%), solvabilitas antara 127 – 139% (< 150%) dan rentabilitas positif

Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh PT. RRL telah mencapai >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan pub-lik).

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan yang dikeluarkan oleh PT. RRL kurang proporsional (perbedaan sekitar >50%).

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan yang dialokasikan oleh PT. RRL berjalan lancar sesuai dengan tata waktu

Realisasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok, dan tanaman kehidupan serta per-lindungan hutan telah mencapai 81,23 %

PT RRL telah merealisasikan kegiatan penanaman tanaman Pokok, tanaman Unggulan dan tanaman Kehidupan sebestetapi kondisi tanamannya kurang baik terutama pada areal tanah kosong ayng ditanami dengan jenis merantti dan dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan prosedur dalam penyiapan laham. Sedangkan luasan tanaman realisasinya


fisknya kurang dari rencana karena adanya klaim lahan oleh masyarakat.

Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Baik Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah

sesuai dengan dokumen perencanaan yang

ada di dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT

Rimba Raya Lestari periode tahun 2008 s/d

2017, yang telah disetujui dan disahkan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor ( SK. 91/VI-BUHT/2012 tanggal 27

Desember 2012) dan ketentuan luasan

kawasan lindung 2.255 ha atau 13,1 % dari

total luas konsesi telah memenuhi ketentuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: P. 12/Menlhk-II/2015

tanggal 24 Maret 2015 dan telah sesuai

dengan kondisi Biofisiknya

PT. RRL telah melakukan penandaan

batas kawasan lindung di lapangan

sesuai progres pelaksanaan seluas 1.696

ha dari total luas keseluruhan kawasan

lindung 2.255 ha atau telah 75 % dan

saat verifikasi lapang ditemukan papan

nama, patok batas berwarna kuning di

pinggir jalan pada setiap lokasi kawasan

lindung dan tanda batas berupa polesan

cat berwarna merah berbentuk strip tiga

(KPPN) dan strip dua (sempadan sungai)

pada batang pohon di sepanjang jalur

rintisan

Berdasarkan hasil overlay Citra Sentinel

T50MLE Band 432 Skala 1: 50.000

Tanggal 27 Maret 2017 yang telah

disahkan oleh Direktur Inventarisasi

dan Pemantauan Sumber Daya

Hutan (IPSDH) dengan Nomor: S

254/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2017 Tanggal

12 Mei 2017 dengan Peta Kawasan

Lindung dan observasi lapangan,

diketahui bahwa kondisi penutupan lahan

di areal kawasan lindung PT. RRL masih

berhutan (hutan lahan kering sekunder)

sebesar 93 % atau seluas 2.095 ha dari

luas keseluruhan kawasan lindung 2.255

ha dan tutupan lahan belukar muda dan

semak sebesar 6,87 % atau seluas


155,01 ha

Pengakuan para pihak terhadap kawasan

lindung terdiri dari pihak pemerintah

dengan telah disahkannya Revisi

RKUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari

periode tahun 2008-2017, IUPHHK-HA

yang arealnya bersekutu dengan PT. RRL

dengan telah disahkannya laporan TBT

nomor 1531 tahun 2011, dan masyarakat

dalam hal ini terdapat 2 desa binaan yaitu

desa besiq dan desa Bermai yang telah

menandatangani berita acara persetujuan

penetapan kawasan lindung PT. RRL

PT. RRL telah memiliki beberapa laporan

pengelolaan kawasan lindung namun

dalam pembuatan laporannya masih

belum mengikuti Sistematika pelaporan

yang benar dan belum terhadap seluruh

kawasan lindung yang ada di areal

kerjanya, terdapat sempadan sungai

Kedang Pahu dan sempadan sungai

Perak yang tidak dijelaskan didalam

laporan pengelolaan yang ada

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

Sedang PT. RRL telah memiliki dokumen SOP

perlindungan hutan mencakup perlindungan

terhadap perambahan hutan, kebakaran hutan

dan perburuan satwa dilindungi, terdapat jenis

gangguan penebangan liar dan penggembalaan

liar yang tidak tercakup didalam isi SOP.

SOP perlindungan hutan belum secara rinci

menjelaskan bagaimana prosedur dalam

penanganan terhadap perladangan, perburuan

satwa dilindungi, penebangan liar dan

penggembalaan liar.

SOP perlindungan lainnya yang telah dimiliki PT.

RRL yaitu SOP pencegahan penanggulangan

kebakaran hutan dan SOP hama dan penyakit

Pemegang izin telah memiliki sarana

prasarana perlindungan hutan dengan Jenis

dan jumlahnya belum sesuai dengan

ketentuan, tetapi PT. RRL telah

berkomitmen untuk memenuhi sarana

prasarana sesuai dengan peraturan dengan

terbitnya Surat Pernyataan Kesanggupan

seperti yang telah dibahas diatas

Pemegang izin telah memiliki SDM


perlindungan hutan sesuai dengan

ketentuan yaitu 9 orang SDM satpamhut

namun PT. RRL belum mengikutsertakan

personil Damkarhutnya dalam pelatihan dan

PT. RRL telah memiliki 1 regu pemadam

kebakaran hutan namun jumlahnya belum

sesuai dengan ketentuan yaitu dari 15 orang

personil damkarhut yang harus dimiliki, PT.

RRL baru memiliki 11 personil Damkarhut

dan personil damkarhut yang ada belum

diikutsertakan dalam pelatihan

PT. RRL telah mengimplementasikan

kegiatan perlindungan melalui tindakan

preemtif seperti sosialisasi persetujuan

kawasan lindung kepada desa Bermai dan

desa Besiq, penyuluhan terkait

perladangan, penebangan liar, kebakaran

hutan, pemasangan papan larangan

menebang pohon. Tindakan preventif yang

telah dilakukan seperti kegiatan patroli

terhadap gangguan yang terjadi yang telah

dilakukan setiap bulan. Kegiatan

perlindungan dan pengamanan hutan yang

bersifat Represif belum dilakukan

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan

hutan

Sedang Sop pengelolaan dampak terhadap tanah

dan air yang telah dimiliki PT. RRL yaitu:

(a) SOP kawasan lindung, (b) SOP

penataan kawasan sempadan sungai, (c)

SOP Reduce Impact Logging (RIL). SOP

pemantaan dampak terhadap tanah dan

air yang telah dimiliki PT. RRL yaitu: (a)

SOP pemantauan erosi dan sedimentasi,

(b) SOP pemantauan erosi tanah (stik

ukur), (c) SOP pemantauan air sungai, (d)

SOP pengukuran dan pengolahan data

curah hujan. Berdasarkan rencana

pengelolaan lingkungan, SOP yang belum

dimiliki PT. RRL yaitu SOP pembuatan

rintangan/teras untuk menghambat aliran

permukaan dan laju erosi dengan kayu

gelondongan yang berdiameter > 10 cm

dan semak belukar, SOP pembuatan

sedimen trap

PT. RRL telah memiliki sarana

pengelolaan dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya


tidak sesuai dengan dokumen

perencanaan, PT. RRL belum memiliki

sarana/alat untuk membantu dalam

melakukan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air secara teknis sipil

seperti Excavator, Wheel Loader, Motor

Grader

Berdasarkan struktur organiasi PT. RRL

sampai dengan saat ini PT. RRL telah

memiliki 3 orang SDM pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan

air yang dikepalai oleh seorang Kepala

Bagian Bina Hutan atas naman

Fransiskus Yakobus yang telah memiliki

sertifikat tenaga teknis pengelolaan

produksi lestari bina hutan dengan nomor

SK. 803/BPHP. XI-3/2016 yang berlaku

sampai dengan tanggal 17 November

2019

PT. RRL telah memiliki laporan pelaksanaan

rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan

lingkungan dan rencana pemantauan

lingkungan hidup dan telah

mengimplementasikan kegiatan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air (Teknis sipil

dan Vegetatif) namun berdasarkan hasil

pengamatan dilapangan tidak semua lokasi

yang berpotensi terdapat dampak telah

dilakukan pengelolaan dampak (teknis sipil)

dan tidak ditemukan bangunan sedimen trap

pada lokasi-lokasi yang berpotensi terdapat

dampak terhadap tanah dan air.

PT. RRL telah memiliki dokumen

perencanaan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air dan telah

mengimplementasikan kegiatan

pemantauan lingkungan seperti

pemantauan curah hujan, pemantauan

erosi metode bak), pemantauan kualitas

air sungai dan sedimentasi, namun PT.

RRL belum melakukan pengamatan erosi

(metode bak) pada periode semester I

tahun 2017 dan belum melakukan

pemantauan erosi dengan metode patok

bersekala sesuai dengan arahan rencana

yang ada di dokumen RPL

Terdapat indikasi terjadinya dampak


terhadap tanah dan air yaitu terdapatnya

erosi alur, erosi parit pada bagian jalan,

saluran drainase pada sebagian lokasi

bekas tebangan dan TPn dan pada

sempadan sungai pada titik lokasi

pengamatan dan ceceran oli di areal

bengkel camp Naja km. 67. Namun ada

upaya pengelolaan dampak yang telah

dilakukan oleh PT. RRL seperti kegiatan

penanaman pada bekas TPn dan jalan

sarad, pembuatan saluran drainase,

sudetan dan geludan

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

Baik PT Rimba Raya Lestari telah memiliki

SOP untuk identifikasi flora dan fauna

dilindungi dan telah mencakup seluruh

jenis baik terhadap flora yang tidak

dilindungi dan flora fauna dilindungi yang

berada di arealnya

PT. RRL telah melakukan implementasi

identifikasi untuk jenis flora dan fauna di

dalam areal kerjanya Namun belum terhadap

seluruh flora dan fauna dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik,

dari 15 jenis fauna dan 9 jenis flora yang ada

dalam laporan identifikasi terdapat flora dan

fauna yang ada saat penilaian Amdal namun

tidak diidentifikasi (tidak ada dalam laporan

identifikasi PT. RRL) yaitu Bekantan (Nasalis

larvatus), Landak (Hystryx brachyura),

Burung hantu (Tyto alba), Elang (Accipter

griciceps), Gagak hutan (Corvus enca),

Biawak (Varanus salvator) dan Durian (Durio

zibethinus).

3.5. Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Hasil dari verifikasi dokumen PT. RRL

telah Tersedia prosedur pengelolaan

flora dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik, Secara

umum kegiatan pengelolaan flora

dilindungi dilakukan berdasarkan

pendekatan pengelolaan kawasan

berupa kegiatan pengelolaan di dalam

habitatnya dan diluar habitatnya,

prosedurnya belum berdasarkan masing-

masing jenis flora yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah

dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin



pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik yang

ada di areal kerjanya namun belum

sepenuhnya terhadap seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik hasil dari identifikasi

yang telah dilakukan.

Masih terdapat gangguan terhadap

kondisi sebagian species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik yang terdapat di

areal PT. RRL, berdasarkan hasil

pengamatan dilapangan ditemukan kayu

gesekan milik masyarakat di pinggir jalan

didekat base camp persemaian, salah

satu potensi jenis kayu Endemik yang

ditebang oleh masyarakat adalah Ulin

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Hasil dari verifikasi dokumen PT. RRL

telah Tersedia prosedur pengelolaan

fauna dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik, Secara

umum kegiatan pengelolaan fauna

dilindungi dilakukan berdasarkan

pendekatan pengelolaan kawasan berupa

kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya

dan diluar habitatnya, prosedurnya belum

berdasarkan masing-masing jenis fauna

yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin


pengelolaan fauna dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang ada di areal kerjanya

namun belum sepenuhnya terhadap

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan

endemik hasil dari identifikasi yang telah

dilakukan

Terdapat gangguan terhadap kondisi

sebagian spesies fauna Dilindungi

dan/atau Jarang, Langka dan Terancam

Punah dan Endemik, seperti adanya

perubahan habitat yang disebabkan

karena kegiatan pengelolaan hutan PT.

RRL dan perburuan yang dilakukan oleh


sebagian masyarakat, tetapi ada upaya

penanggulangan gangguan dengan

dialokasikannya kawasan lindung

didalam areal kerja PT. RRL dan

kegiatan patroli serta pemasangan papan

informasi dan peringatan

Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Baik PT RRL memiliki dokumen-dokumen yang

berisi tentang pola penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak

dasar komunitas lokal terkait dengan

perkembangan demografi masyarakat/profil

desa binaan PT RRL, namum belum

tersedia update datanya sampai tahun 2017.

Sedangkan dokumen-dokumen terkait

perencanaan dalam pengelolaan SDH

tersedia lengkap

PT RRL memiliki standar opersional

prosedur atau acuan kerja dalam

pelaksanaan kegiatan penataan batas

partisipatif dan penyelesaian konflik.

Standar prosedur tersebut telah disepakati

para pihak

PT RRL memiliki mekanisme pengakuan hak-

hak dasar masyarakat adat yang dapat dilihat

pada tahapan: (1) Perencanaan dan/atau

pemanfaatan SDH, (2) Organisasi Penanggung

jawab Kegiatan, (3) Pelaksanaan Kegiatan

Kelola Sosial/PMDH, dan (4) Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak-hak

dasar masyarakat adat setempat dengan

didukung oleh bukti dokumentasi yang legal dan

jelas.

Antara masyarakat dengan PT RRL telah

terjadi kesepakatan terhadap batas–batas

areal pemanfaatan masyarakat dan areal

kerja perusahaan

Tata batas PT RRL memiliki persetujuan oleh

sebagian para pihak dikarenakan tata

batasnya yang belum mencapai 100%

(Realisasi pelaksanaannya mencapai 96%)

dan masih terdapat terdapat gangguan

terhadap eksistensi areal kerjanya dari

kegiatan perladangan masyarakat

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan

Baik Ketersediaan dokumen menyangkut

tanggung jawab sosial PT RRL meliputi:

(1) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan


perundangan yang berlaku

Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam

Pada Hutan Produksi Berbasis

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

(IHMB) Periode Tahun 2008 s/d 2017 PT

Rimba Raya Lestari ; (2) Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman

Tahun 2016 Carry Over RKT Tahun 2015

- 2014 PT RRL ; dan (3) Peraturan

Perusahaan PT RRL

PT RRL telah memiliki sebagian mekanisme

pemenuhan kewajiban sosial kepada

masyarakat, di-mana belum ada mekanisme

yang mengatur penerimaan tenaga kerja

lokal.

Berita Acara Sosialisasi RKT (kegiatan

penebangan) PT RRL kepada

masyarakat tahun 2016 belum

mencantumkan sosialisasi mengenai

kegiatan Kelola Sosial/PMDH/Community

Development (CD) kepada masyarakat

Realisasi biaya Kelola Sosial tahun 2016-

2017 sebesar Rp.17.500.000,- atau 52,4

% dari total rencana sebesar Rp.

33.400.000,- Dengan demikian, PT RRL

memiliki sebagian bukti realisasi

pemenuhan tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Sedang PT RRL memiliki data dan informasi

mengenai masyarakat yang terlibat,

tergantung dan terpengaruh dengan aktivitas

perusahaan, namun dokumen terkait dengan

perkembangan demografi masyarakat di

sekitar areal konsesi PT RRL belum tersedia

update datanya sampai tahun 2017.

PT RRL memiliki mekanisme peningkatan

peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat setempat, meskipun belum

secara utuh mengarah pada upaya untuk

meningkatkan akses dan peran serta

masyarakat dalam pemanfaatan hasil

hutan bukan kayu

Rencana operasional PT RRL belum

mengarah kepada upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat setempat melalui

Kemitraan Kehutanan dikarenakan item-


item dari rencana operasional cenderung

sama dan berulang pada setiap tahunnya

PT RRL mengimplementasikan

peningkatan peran serta masyarakat

dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja

lokal sebagai karyawan dan tenaga

harian lokal, pembelian kebutuhan bahan

makanan, serta implementasi tanaman

kehidupan. Namun demikian realisasi

tersebut belum mencapai 50% khususnya

implementasi tanaman kehidupan

Terdapat laporan dokumen/ laporan

mengenai pelaksanaan distribusi manfaat

kepada para pihak, namun beberapa

dokumen bukti implementasi seperti

pembayaran BPJS dan bukti pembayran fee

produksi belum tersedia

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

Sedang Mekanisme resolusi Konflik Sosial PT RRL

belum mengacu kepada Perdirjen PHPL

Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan

Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Dalam Hutan Produksi.

PT RRL telah melakukan Identifikasi Konflik

dan Peta Spasial Potensi konflik, namun

bentuk penyaj-ian dari hasil Pemetaan

Potensi Konflik belum dilengkapi dengan

deskripsi potensi konflik se-bagaimana

termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL

Nomor: P.5/2016 Bab II poin 3, dimana

deskripsi potensi konflik merupakan laporan

hasil pemetaan potensi konflik secara utuh

mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat

IUPHHK, pelaksanaan identifikasi, Hasil

identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan

Rekomendasi.

PT RRL memiliki lembaga penyelesaian

konflik namun tidak tersedia dokumen

rencana anggaran untuk penyelesain

konflik

PT RRL memiliki dokumen terkait proses

penyelesaian konflik namun belum

lengkap karena konflik lahan dengan

peladang belum tersedia proses

penyelesaian konfliknya

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan

Sedang PT RRL telah merealisasikan sebagian

besar hubungan industrial dengan


Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

seluruh karyawan. Hubungan industrial,

dimana masih terdapat Rencana

pengembangan kompetensi yang masih

terlaksana sebagian besar (86,7%) dan

Kepesertaan karyawan dalam BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang

hampir sebagian besar belum didaftarkan

oleh perusahaan

PT RRL telah merealisasikan sebagian besar

rencana pengembangan kompetensi, dimana

tercapai prosentase sebesar 80%

PT RRL belum menjalankan Standar

Penilaian Kinerja Karyawan sebagai

dasar penentuan promosi jenjang karir

PT RRL memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan namun baru

sebagian yang telah diimplementasikan,

dimana masih terdapat Rencana

pengembangan kompetensi yang masih

terlaksana sebagian besar (86,7%),

Standar Penilaian Kinerja Karyawan yang

belum berjalan sebagai dasar penentuan

promosi jenjang karir, dan Kepesertaan

karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan

dan Kesehatan yang hampir sebagian

besar belum didaftarkan oleh perusahaan

VLK

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK

Memenuhi a. PT. Rimba Raya Lestari telah memiliki izin

usaha IUPHHK-HT berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.

SK.300/Menhut-II/2007 tanggal 3 September

2007 tentang Pemberian Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Industri Seluas ±17.330 Ha di

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan

Timur yang berlaku untuk jangka waktu 100

tahun.


Memenuhi b. PT. Rimba Raya Lestari telah membayar

lunas Iuran IUPHHK-HTI sesuai dengan

Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Alam (SPPIIUPHHK) Nomor S.786/VI-

BIKPHH/2007 Tanggal 05 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Bina Produksi Departemen Kehutanan

NA c. Di areal PT. Rimba Raya Lestari tidak

terdapat kegiatan di luar sektor kehutanan

yaitu kegiatan usaha pertambangan,

perkebunan sawit dan transmigrasi sesuai

dengan Surat Camp Manager Nomor

017/CM/RRL/Naja/XI/2017 tanggal 9

Nopember 2017

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi a. PT Rimba Raya Lestari telah memiliki

dokumen RKUPHHK-HT periode 2008-

2017 yang telah disahkan oleh A.n.

Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina

Usaha Hutan Alam dan dilengkapi dengan

Peta RKUPHHK-HA serta telah memiliki

RKT di sahkan secara self approval,

disahkan melalui SK Direktur Utama serta

telah dilengkapi dengan Peta Rencana

Kerja Tahunan Skala 1 : 50.000

Memenuhi b. Berdasarkan telaahan terhadap peta

RKUPHHK-HA, peta RKT 2016 dan Sisa

Rencana Kegiatan RKT 2015 dan RKT

2014, telah melakukan penataan areal

kerja yang Tidak Boleh Ditebang berupa

KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan

hasil observasi lapangan terdapat

penandaan berupa pemasangan plang

dan pal batas sempadan sungai Naja dan

Sempadan Sungai Pahan serta penataan

batas KPPN


Memenuhi c. Tersedia peta kerja RKT Tahun 2016,

yang disahkan secara self approval dan

blok /petak tebangan telah disahkan dan

hasil verifikasi lapangan menunjukkan

bahwa terdapat penandaan lokasi blok

dan petaktebangan di lapangan dan

terdapat kesesuaian antara posisi blok

dan petak tebangan di lapangan dengan

peta yang disahkan

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi a. Berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan

kelengkapan dan keabsahan dokumen

RKUPHHK-HTI dan pemeriksaan proses

penyusunan dan pengesahan RKUPHHK

diperoleh hasil bahwa RKUPHHK-HTI PT

Rimba Raya Lestari periode tahun 2008-2017

telah direvisi dan telah disetujui sesuai

Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.91/VIBUHT/2012. Tanggal 27 Desember

2012 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HT

skala 1 : 50.000

Memenuhi b. Berdasarkan hasil verifikasi PT RRL telah

melaksanakan pemanfaatan kayu dan

kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan

penanaman pada lokasi blok RKT 2016

dan berdasarkan pemeriksaan lokasi

penyiapan lahan telah sesuai dengan

kenyataan

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan

Memenuhi PT Rimba Raya Lestari telah menunjukan

dokumen LHP periode Agustus 2016-

November 2017, dan telah disahkan oleh

petugas yang ditunjuk, Dokumen LHP sesuai

dengan fisik kayu, nomor batang/Bacode

dapat ditemukan di lapangan

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil

pemeriksaan silang daftar pengangkutan

kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) Antara/logpond Bunyut ke Industri

primer hasil hutan dan atau pedagang kayu

bulat serta pemeriksaan silang dengan

dokumen pengangkutan lainnya diperoleh

hasil bahwa semua kayu yang diangkut

keluar areal izin PT Rimba Raya Lestari telah

dilindungi dengan surat keterangan sah hasil

hutan (SKSHHK),


3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi a. hasil pemeriksaan silang dengan fisik barang

log yang ada di lapangan diperoleh hasil

bahwa tanda-tanda PUHH/Barcode pada log

yang dimiliki PT.Rimba Raya Lestari bisa

dilacak dan telah sesuai dengan dokumen.

Memenuhi b. Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan

kayu bulat yang diterapkan oleh pemegang

izin dan bukti ketelusuran kayu hingga ke

tunggak di petak tebangan diperoleh hasil

bahwa sistem yang dibangun PT RRL

terdapat membuktikan identitas kayu dari

Logpond sampai ke tunggak di petak

tebangan, Selain itu PT RRL telah

menerapkan SI-PUHH Online baik di dalam

administrasi maupun di lapangan sehingga

mempermudah dalam penelusuran kayu

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi PT Rimba Raya Lestari dapat

menunjukkan petinggal/arsip SKSHHK,

tersedia lengkap dan dilengkapi dengan

DKB setiap dokumen dibuat dan

ditandatangani oleh petugas yang

berwenang

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Memenuhi a. Surat Perintah Pembayaran PSDH, DR dan

PNBP Simponi telah diterbitkan sesuai

dengan dokumen jumlah volume kayu yang

telah di LHP kan sesuai dengan kelompok

jenis, volume dan tarif yang mengacu

kepada peraturan yang berlaku

Memenuhi b. keabsahan dan kesesuaian bukti setor

PSDH dan DR dengan SPP PSDH dan DR

diperoleh hasil bahwa semua SPP-PSDH

dan DR telah dibayarkan lunas oleh PT

Rimba Raya Lestari sesuai dengan dokumen

SPP yang diterbitkan

Memenuhi c. terhadap kesesuaian persyaratan ukuran

kayu dan besaran tarif yang harus dibayar

oleh PT.Rimba Raya Lestari, diperoleh hasil

bahwa Pembayaran DR dan PSDH PT.RRL

telah sesuai dengan ukuran kayu dan

besaran tarif yang tercantum dalam

peraturan yang berlaku


3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Memenuhi PT RRL memiliki dokumen PKAPT yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Republik Indonesia berupa pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar Nomor: 29/UPP/PKAPT/04/2014 atas nama PT Rimba Raya Lestari dengan Nomor PKAPT 17.01.1.01967. PKAPT tersebut terbit pada tanggal 2 April 2014 dan masa berlaku sampai dengan 1 April 2019

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi dokumen angkutan kayu menunjukan bahwa seluruh kayu yang keluar dari areal PT RRL telah menggunakan kapal yang berbendera indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang

3.4.1 Tanda V-Legal

yang dibbuhkan sesuai

dengan ketentuan

Memenuhi Terdapat perjanjian Sub Lisensi pemasangan Tanda V-Legal antara PT RRL dengan PT TUV Rheinland untuk memberikan hak bagi PT RRL untuk memasang tanda V-Legal pada batang kayu . Dengan demikian, verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi PT. Rimba Raya Lestari memiliki dokumen AMDAL dokumen tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Disetujui Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kab. Kubar No. 540/017/Sekret.AMDAL/XII/06 tanggal 7 Desember 2006

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.

Memenuhi a. Dari hasil verifikasi, PT. Rimba Raya Lestari

telah membuat dokumen RKL dan RPL

yang disusun berdasarkan dokumen

AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang, dan telah menyampaikan

laporan pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan kepada instansi

berwenang secara periodik,.


Memenuhi b. Dari hasil verifikasi, PT. Rimba Raya Lestari telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas dampak yang telah ditimbulkan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Memenuhi a. PT. Rimba Raya Lestari telah memiliki

prosedur K3 dan personil yang

bertanggungjawab dalam pelaksanaan

/implementasi K3

Memenuhi b. PT. Rimba Raya Lestari telah menyediakan

peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

kebutuhan yang ada di lapangan serta dari

hasil verifikasi peralatan masih berfungsi

dengan baik

Memenuhi c. PT. Rimba Raya Lestari PT. Rimba Raya

Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja dan

ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi PT Rimba Raya Lestari tidak memiliki Serikat

Pekerja akan tetapi terdapat kebijakan

perusahaan berupa surat pernyataan direktur,

yang memperbolehkan karyawan membentuk

serekat pekerja.,

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah

disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : KEP.560/430/B.PHI & JAMSOSTEK/

2016 tanggal 09 Februari 2016

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi seluruh karyawan yang bekerja di PT.

Rimba Raya Lestari berusia di atas 18 tahun

public summary (resume hasil penilaian) - tuv.com · balik mengenai kemajuan pencapaian ......

Documents