public summary (resume hasil verifikasi)
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
SUMBER MAKMUR
(Pemegang IUIPHHK)
PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
hal 1 dari 22
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro
Motik
General Manager Operasi :
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Ahmad Zaki Mubarrok, S.hut (Lead auditor)
2. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
hal 2 dari 22
IDENTITAS
KELOMPOK USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
SUMBER MAKMUR
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: Kelompok Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sumber
Makmur
2. Nomor & Tanggal SK : No. 112 Tanggal 10 Oktober 2013
3. Luas dan Lokasi : -
4. Alamat Kantor : Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten
Lumajang
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp.
No. Fax.
6. Pengurus : Susunan Pengurus Kelompok :
- Ketua I : Zamrowi Mansur
- Ketua II : Hariawan Sulung Nusantara
- Sekretaris : Joni Hadi Cahyono
- Bendahara : Mochamah Haris Sodiqin
7. Anggota Kelompok : 1. UD Sumber Abadi
2. UD Arjuna
3. UD Sinar Sejahtera
4. UD Karya Bersama 2
5. UD Bagong Jaya
6. UD Mandiri
7. UD Perdana
8. UD Sumber Jaya
9. UD Sumber Alam
10. UD Karya Barokah
11. UD Lestari Jaya
12. UD Sampurno
13. UD Sella AR
14. UD Timber Makmur
15. UD Sumber Rejeki
16. UD Lumajang Bangkit
PUBLIC SUMMARY
hal 3 dari 22
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik
(bila dibutuhkan)
Tidak ada
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 17 Februari
2015 di Kantor
Sekretariat ASPILU.
Lumajang
- Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat
Asosiasi Penerbit FAKO Lumajang (ASPILU), Jl.
Kyai Muksin Selatan no. 18B Lumajang.
Dimulai dengan Perkenalan anggota Tim
Audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup
verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja
verifikasi, penentuan sampel audit (4 IKM),
penyampaian metodologi dan prosedur
verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian
pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
- Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP dan penandatanganan daftar
hadir pertemuan.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
- Tanggal 18 Februari
2015 di Gudang/pabrik
UD Sumber Abadi dan
UD Sella AR
- Tanggal 19 Februari
2015 di Gudang/pabrik
UD Karya Bersama 2
dan UD Arjuna
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen dan menggunakan kriteria dan
indikator dan untuk menguji kebenaran data,
tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan,
uji petik menggunakan kriteria dan indikator
pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Pertemuan Penutupan Tanggal 20 Februari
2015
Penyampaian terima kasih telah berjalan
lancarnya proses verifikasi di lapangan,
penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifier-
verifier yang tidak diterapkan. Mekanisme
pengambilan keputusan dan banding.
Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP
dan daftar hadir peserta.
Pengambilan
Keputusan
- -
PUBLIC SUMMARY
hal 4 dari 22
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1
Pemegang Izin
Usaha
mendukung
terselenggara-
nya
perdagangan
kayu sah
K1.1
Unit usaha
dalam
bentuk :
(a) Industri
pengolahan
, dan
(b)
Eksportir
produk
olahan
memiliki
izin yang
sah
1.1.1
Unit usaha
pengolaha
n adalah
produsen
yang
memiliki
izin yang
sah
a. Akte pendirian
perusahaan dan
perubahan
terakhir
Memenuhi Terdapat dokumen
legalitas berupa AKTA
USAHA DAGANG yang
sah dan didaftarkan pada
Kantor Pengadilan Negeri
setempat dari masing-
masing IPHHK yang
diverifikasi.
b. Surat Izin
Usaha
Perdagangan
(SIUP) atau Izin
Perdagangan
yang tercantum
dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap
(IUT)
Memenuhi Semua IPHHK yang
diverifikasi memiliki
dokumen SIUP yang
masih berlaku sesuai
kegiatan usahanya.
- UD Sumber Abadi : No
503/0790/427.73/SIUP-
K/2012
- UD Sella AR : No.
503/0390/427.73/SIUP-
K/2013
- UD Arjuna: No.
503/0175/427.73/SIUP-
K/P-01/2013
- UD Karya Bersama 2:
No.
503/0588/427.73/SIUP-
K/2010 (bukti
pengurusan
perpanjangan)
c. Izin HO (izin
gangguan
lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi Semua IPHHK yang
diverifikasi memiliki
dokumen izin HO yang
dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah
Lumajang, sbb:
- UD Sumber Abadi, Izin HO no.
PUBLIC SUMMARY
hal 5 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
503/105P/427.73/PIGTU--/2013
- UD Sella AR, izin HO
no.
503/0179/427.73/IGTU
-/2013
- UD Arjuna, izin HO no.
503/0015/427.73/HO/2
010
- UD Karya Bersama 2,
izin HO no.
503/0052/427.73/HO/2
010
d. Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
Memenuhi Semua IPHHK yang
diverifikasi telah memiliki
Tanda Daftar Perusahaaan
sebagai berikut:
- UD Sumber Abadi, TDP
no. 132754750481
- UD Sella AR, TDP no.
132754750272
- UD Arjuna, TDP no. 132755200147
- UD Karya Bersama 2, TDP no. 132755200147
e. Nomor Pokok
Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi Karena berbentuk UD
(perorangan) maka NPWP
yg diverifikasi adalah
NPWP pemilik
perusahaan, yakni:
- UD Sumber Abadi :
NPWP an. Mohamad
Haris Sodiqin no.
46.929.698.2-625.000
dan SKT no. PEM-
0014723ER/WPJ.12/K
P.0603/2012
- UD Sella AR: NPWP an.
PUBLIC SUMMARY
hal 6 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Zamrowi Mansur, no.
54.678.364.8-625.000
dan SKT no. PEM-
0002271ER/WPJ.12/K
P.0603/2013
- UD Arjuna, NPWP an.
Aang Doris Indriyo
Susandy, no.
34.262.161.2-625.000
dan SKT no. PEM-
00119/WPJ.12/KP.060
3/2015
- UD Karya Bersama 2,
NPWP an. Achmad
Buntoro, no.
25.362.727.7-625.000
dan SKT no. PEM-
00118/WPJ.12/KP.060
3/2015
f. AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
(UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/ Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat
Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan
Hidup (DELH)
Memenuhi Sesuai PERMENLH No. 05
Tahun 2012 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib
Memiliki AMDAL, jenis
usaha IUIPHHK
penggergajian kayu <
6000 m3/th termasuk
jenis usaha yang TIDAK
WAJIB memiliki dokumen
AMDAL atau UKL/UPL,
namun wajib membuat
Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan
(SPPL).
Dokumen SPPL masing2
IPHHK adalah sbb:
- UD Sumber Abadi, SPPL
no. 36/SPPL/V/2013
Tanggal 1 Mei 2013
PUBLIC SUMMARY
hal 7 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- UD Sella AR, SPPL no.
33/SPPL/IV/2013
Tanggal 22 April 2013
- UD Arjuna, SPPL no.
14/SPPL/III/2013
Tanggal 13 Maret 2013
- UD Karya Bersama 2,
Dalam proses (bukti
tanda terima
penyerahan surat
permohonan SPPL
kepada Kepala Dinas
Kebersihan dan
Pengendalian
Lingkungan Hidup Kab.
Lumajang, Tgl. 11
Februari 2015
g. Izin Usaha
Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi IUI PHHK yang dimiliki
oleh masing2 IPHHK yg
diverifikasi adalah sbb:
- UD Sumber Abadi, SK
IUIPHHK no.
188.45/137/427.12/201
3 Tanggal 6 Mei 2013
- UD Sella AR, SK
IUIPHHK no.
188.45/154/427.12/201
3 Tanggal 14 Mei 2013
- UD Arjuna, SK
IUIPHHK no.
188.45/107/427.12/201
3 Tanggal 28 Maret
2013
- UD Karya Bersama 2,
SK IUIPHHK no.
188.45/110/427.12/201
3 Tanggal 28 Maret
2013
PUBLIC SUMMARY
hal 8 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
h. Rencana
Pemenuhan
Bahan Baku
Industri (RPBBI)
untuk Industri
Primer Hasil
Hutan (IPHH
Memenuhi RPBBI Tahun 2015 untuk
masing2 IPHHK telah
dilaporkan ke Dinas
kehutanan Kabupaten
Lumajang. Realisasi
RPBBI Tahun 2014
adalah sbb:
a. UD Sumber Abadi: - Rencana 3100 m3 - Realisasi 3094,8 m3
b. UD Sella AR: - Rencana 2000 m3 - Realisasi 2417 m3
c. UD Arjuna : - Rencana 1500 m3 - Realisasi 2066 m3 - Ada bukti
pengurusan perluasan kapasitas industry dari 1500 m3/th menjadi 2000 m3/th
d. UD Karya Bersama 2: - Rencana 2000 m3 - Realisasi 1303 m3
1.1.2
Eksportir
produk
kayu
olahan
adalah
eksportir
yang
memiliki
izin yang
sah,
berupa
eksportir
produsen
Berstatus
Eksportir
Terdaftar Produk
Industri
Kehutanan
(ETPIK).
- Tidak diterapkan
K1.2
Importir
kayu dan
1.2.1
Importir
adalah
Dokumen
pengakuan
dan/atau
- Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
hal 9 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produk
kayu
importir
yang
memilii izin
yang sah.
pengenal sebagai
importir
1.2.2.
Importir
memiliki
system uji
tuntas
(due
diligence)
Panduan/pedom
an/prosedur
pelaksanaan
system uji
tuntas (due
diligence)
importir
- Tidak diterapkan
K1.3
Unit usaha
dalam
bentuk
kelompok
bagi
pemegang
IUIPHHK
Kapasitas
Izin
Produksi
s.d 2.000
m3/tahun
dan IUI
dengan
modal
sampai
dengan
Rp500juta
di luar
tanah dan
bangunan
1.3.1
Akte
pembentu-
kan
kelompok
di notaris.
Dokumen akta
pembentukan
kelompok di
notaris
Memenuhi - Akta Pendirian Kelompok
Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu
“Sumber Makmur” no.
112 Tanggal 10 Oktober
2013 dikeluarkan oleh
kantor Notaris/PPAT
Rahmadi Halim, SH.MKn
Lumajang.
- Susunan pengurus:
Ketua :Zamrowi Mansur
Ketua II :Hariawan Sulung Nusantara
Sekretaris :Joni Hadi Cahyono
Bendahara:Mochamad Haris Sodiqin
- Telah didaftar pada kantor Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 November 2013 dgn no. 234/BH.L/XI/2013/PN. Lmj
P2
Unit usaha
mempunyai dan
menerapkan
K2.1
Keberadaan
dan
penerapan
2.1.1
Unit usaha
mampu
membukti-
a. Kontrak suplai
bahan baku
dan/atau
dokumen jual
beli.
Memenuhi Kontrak suplai bahan baku
dalam bentuk Surat
Perjanjian Kerjasama
Pemasokan Bahan Baku
Industri Kayu Sengon.
PUBLIC SUMMARY
hal 10 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sistem
penelusuran
kayu yang
menjamin
keterlacakan
kayu dari
asalnya
sistem
penelusu-
ran bahan
baku
(termasuk
kayu impor)
dan hasil
olahannya
kan bahwa
bahan
baku yang
diterima
berasal
dari
sumber
yang sah
Untuk Tahun 2015, surat
perjanjian yang dibuat
sbb:
a. UD Sumber Abadi:
- KT-RHLD Dagang Tani, Lumajang
- CV Paramarta, Kec. Giri, kab. Banyuwangi
b. UD Sella AR: - KT-RHLD Wana
Bakti, Lumajang c. UD Arjuna:
- KT-RHLD Murah Tani, Lumajang
- KT-RHLD Tani Mulyo, Lumajang
d. UD Karya Bersama 2: - KT-RHLD Waringin
Agung, Lumajang - KT-RHLD Argo Tani
b. Berita Acara
Pemeriksaan
yang
ditandatanga-
ni oleh petugas
kehutanan
yang
berwenang,
untuk
penerimaan
kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi
dengan
dokumen
angkutan hasil
hutan yang
sah.
- Tidak diterapkan
c. Berita acara
serah terima
kayu dan /atau
bukti serah
Memenuhi Untuk anggota Kelompok
IPHHK Sumber Makmur
yang diverifikasi, Tanda
Bukti Serah Terima kayu
PUBLIC SUMMARY
hal 11 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
terima kayu
selain kayu bulat
dari hutan
negara,
dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah.
log sengon (Hutan
Rakyat) menggunakan
Nota pembelian atau
kuitansi saja. Untuk
dokumen angkutan,
semua kayu yang berasal
dari hutan hak jenis kayu
bulat sengon sudah
menggunakan Nota
Angkutan sesuai aturan,
sedangkan kayu-kayu log
jenis Mahoni, Mindi dan
rimba campuran
menggunakan dokumen
SKAU.
d. Dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan
pada masing-masing
IPHHK yang diverifikasi,
setiap pengiriman kayu
selalu dilengkapi oleh
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah (Nota
Angkutan atau SKAU).
Didalam dokumen Nota
Angkutan dan SKAU juga
dibuktikan telah
ditandatangani oleh
petugas PKBR (GANIS
PHPL-PKBR) perusahaan
yang disahkan
pengangkatannya oleh
BP2HP Provinsi Jatim dan
masih valid berlaku
e. Nota dan
Dokumen
Keterangan
(Berita Acara dari
petugas
kehutanan
- Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
hal 12 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan)
yang dapat
menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta
Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok.
f. Dokumen
angkutan berupa
Nota untuk kayu
limbah industri
- Tidak diterapkan
g. Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi
Lestari yang
dimiliki pemasok
dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok
Memenuhi Sesuai ketentuan dalam
P95/ Menhut-II/2014, dan
Perdirjen BUK
No.P.14/VI/BPPHH/2014
tentang Standard dan
Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL)
dan Verifikasi Legalitas
Kayu, terutama Lampiran
3.9 tentang Pedoman
Pelaksanaan DKP bagi
hutan Hak, TPT, IRT dan
Importir, bahwa DKP
harus dibuat dan
disertakan copy nya dalam
dokumen angkutan hasil
hutan dari pemilik kayu.
Semua IPHHK yang
diverifikasi, telah
menunjukkan bukti bahwa
dokumen pengiriman kayu
ke industri (IPHHK) telah
dilengkapi dengan
PUBLIC SUMMARY
hal 13 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2.1.2
Importir
mampu
membuktik
an bahwa
kayu yang
diimpor
berasal
dari
sumber
yang sah.
Dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
(DKP).
h. Dokumen
LMKB/ LMKBK
dan LMHHOK
Memenuhi LMHHOK tiga bulan
terakhir meliputi data
persediaan
awal, perolehan,
pengurangan, dan
persediaan akhir
adalah sesuai dengan data
pendukung. Persediaan
awal bulan berjalan sama
dengan persediaan akhir
bulan sebelumnya.
a.
Pemberitahuan
Impor Barang
(PIB)
- Tidak diterapkan
b. Bill of Lading
(B/L) - Tidak diterapkan
c. Packing List
(P/L) - Tidak diterapkan
d. Invoice - Tidak diterapkan
e. Dokumen
Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok untuk
kayu impor
- Tidak diterapkan
f. Bukti
pembayaran bea
masuk bila
terkena bea
masuk
- Tidak diterapkan
g. Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya
- Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
hal 14 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
CITES) untuk
jenis kayu yang
dibatasi
perdagangan-nya
h. Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya
CITES) untuk
jenis kayu yang
dibatasi
perdagangannya
- Tidak diterapkan
i. Bukti
penggunaan
kayu impor
- Tidak diteapkan
2.1.3
Unit usaha
Menerap-
kan sistem
penelusu-
ran kayu
a. Tally sheet
penggunaan
bahan baku dan
hasil produksi.
Memenuhi Secara umum proses produksi kayu gergajian sangat sederhana dengan tahapan sbb: - Proses Penerimaan
kayu - Grading (pemilihan
kualitas dan ukuran kayu log)
- Pembuatan Tally Sheet penerimaan kayu (jumlah batang, kubikasi)
- Penumpukan dan penomoran /identifikasi tumpukan sesuai nota angkutan yang dibuat
- Proses Penggergajian Kayu
- Penumpukan kayu gergajian dan penghitungan hasil produksi
- Pengiriman kayu gergajian ke pembeli/industri lanjutan sesuai pesanan dilengkapi dengan penerbitan FAKO
Tally sheet penerimaan
PUBLIC SUMMARY
hal 15 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu dibuat dengan versi berbeda-beda, ada IPHHK yang sudah menggunakan form khusus (UD Arjuna, UD Karya Bersama 2) tapi ada juga yang masih menggunakan buku catatan. Yang diisi dalam tally sheet ini adalah nama supplier (pemilik kayu), no Pol mobil angkutan, dan rincian ukuran kelas diameter batang (diameter 10 – 15 cm dan > 15 cm) dan hitungan kubikasi yang diperoleh. Untuk dokumen SKAU, selalu dilampiri dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang memuat asal kayu, jenis kayu, ukuran batang, jumlah dan identitas no pol kendaraan
b. Laporan
produksi hasil
olahan
Memenuhi Jika dihitung rata-rata
rendemen produksi
selama 3 bulan terakhir
(November 2014 –
Januari 2015) adalah
sbb:
- UD Sumber Abadi : 49,5%
- UD Sella Ar : 60,6%
- UD Arjuna : 64,8%
- UD Karya Bersama 2 : 53,5%
Jika mengacu pada
Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha
Kehutanan No. P.9/VI-
PUBLIC SUMMARY
hal 16 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
BPPHH/2013 tentang
Rendemen Kayu Olahan
Industri Primer Hasil
Hutan, bahwa rendemen
kayu bulat kecil (KBK)
hutan tanaman
(termasuk jenis sengon)
adalah 40 – 50%, maka
rendemen yang
dihasilkan memang rata2
lebih besar dari
ketentuan yang berlaku
(kecuali UD Sumber
Abadi). Beberapa hal
yang mendasari hal ini
antara lain adalah:
- Kayu log yang
diterima oleh IPHHK
dalam bentuk log KBK
ukuran panjang 1,3
m yang seragam
- Proses produksi tidak
perlu membutuhkan
presisi ukuran
mengingat
produkyang
dihasilkan umumnya
digunakan sebagai
bahan baku Bare core
dan pallet kayu.
c. Produksi
industri tidak
melebihi
kapasitas
produksi yang
diizinkan
Memenuhi Sesuai data LMHHOK selama 3 bulan terakhir, data produksi masing-masing IPHHK adalah sebagai berikut: a. UD Sumber Abadi :
375,9 m3 b. UD Sella AR : 381,9
m3 c. UD Arjuna: 255,4 m3
PUBLIC SUMMARY
hal 17 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
d. UD Karya Bersama 2 : 13 m3
Dengan melihat data
produksi masing-masing
IPHHK selama periode 3
bulan terakhir
menunjukkan bahwa
produksi yang dihasilkan
masih dibawah kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi
yang berasal dari
kayu lelang
dipisahkan
- Tidak diterapkan
e. Dokumen
LMKB/
LMKBK/LMHHOK
Memenuhi Dokumen LMKB yang
diverifikasi didukung oleh
dokumen Nota Angkutan
dan LMKHHOK dilengkapi
dengan dokumen FAKO
yang dibuat dalam daftar
dokumen rekapitulasi
penerimaan dan
pengeluaran kayu
bulanan
2.1.4
Proses
Pengola-
han
produk
melalui
jasa
dengan
pihak lain
(industri
lain atau
pengrajin/
industri
rumah
a. Dokumen
kontrak jasa
pengolahan
produk dengan
pihak lain
- Tidak diterapkan
b. Dokumen
Sertifikat
Legalitas Kayu
dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok yang
dimiliki penerima
jasa.
- Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
hal 18 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tangga). c. Berita acara
serah terima
kayu yang
dijasakan.
- Tidak diterapkan
d. Ada
pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
- Tidak diterapkan
e. Adanya
pendoku-
mentasian bahan
baku, proses dan
produksi dan
ekspor apabila
ekspor dilakukan
melalui industri
jasa.
- Tidak diterapkan
P3
Keabsahan
perdagangan
atau
pemindahtangan
-an hasil
produksi
K3.1
Perdaga-
ngan atau
pemindah
tanganan
hasil
produksi
dengan
tujuan
domestik
3.1.1
Unit usaha
mengguna
kan
dokumen
angkutan
hasil hutan
yang sah
untuk
perdagang
an atau
pemindah
tanganan
hasil
produksi
dengan
tujuan
domestik
Dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi Semua IPHHK yang
diverifikasi telah
melengkapi seluruh
pengiriman hasil produksi
(kayu gergajian) ke
pembeli dengan
dokumen angkutan yang
sah (FAKO). FAKO yang
dibuat telah
menggunakan format
baku dari Kementrian
Kehutanan. Setiap FAKO
yang diterbitkan dalam
pengiriman telah sesuai
aturan diantaranya
ditandatangani oleh
penerbit FAKO yang
berstatus GANIS PHPL
dilampiri dengan DKO
(Daftar Kayu Olahan).
PUBLIC SUMMARY
hal 19 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K3.2
Pengapalan
kayu
olahan
untuk
ekspor.
3.2.1
Pengapa-
lan kayu
olahan
untuk
ekspor
harus
memenuhi
kesesuaian
dokumen
Pemberita
huan
Ekspor
Barang
(PEB)
a. Produk hasil
olahan kayu
yang diekspor
- Tidak diterapkan
b.
Pemberitahuan
Ekspor Barang
(PEB)
- Tidak diterapkan
c. Packing list
(P/L) - Tidak diterapkan
d. Invoice - Tidak diterapkan
e. Bill of Lading
(B/L) - Tidak diterapkan
f. Dokumen V-
Legal untuk
produk yang
wajib dilengkapi
dengan
Dokumen V-
Legal.
- Tidak diterapkan
g. Hasil verifikasi
teknis (Laporan
Surveyor) untuk
produk yang
wajib verifikasi
teknis
- Tidak diterapkan
h. Bukti
pembayaran bea
keluar bila
terkena bea
keluar
- Tidak diterapkan
i. Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya
CITES) untuk
jenis kayu
dibatasi
perdagangannya
- Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
hal 20 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K.3.3
Pemenuhan
Pengguna-
an
Tanda V-
Legal
3.3.1
Implemen-
tasi
Tanda V-
Legal
Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
ketentuan.
- Tidak diterapkan
P4
Pemenuhan
terhadap
peraturan
ketenagakerjaan
bagi industri
pengolahan
K4.1
Pemenuhan
ketentuan
Keselama-
tan dan
Kesehatan
Kerja (K3)
4.1.1
Prosedur
dan
implement
asi K3
a. Implementasi
prosedur K3
Memenuhi Masing-masing IUIPHHK
yang diverifikasi telah
menyusun prosedur K3
dalam bentuk Buku
Petunjuk Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Isi buku
petunjuk K3 ini secara
umum meliputi:
- Peraturan umum K3
- Prosedur hubungan
telepon darurat
- Prosedur penanganan
kecelakaan kerja
- Tindakan pertolongan
pertama
- Sarana K3 yang dimiliki
- Penanggulangan
kebakaran dan
pemadaman
- Prosedur pemindahan
barang dengan tangan
- Prosedur pemeliharaan
mesin dan peralatan
listrik bertegangan tinggi
Buku petunjuk K3 ini
ditandatangani oleh
pimpinan perusahaan dan
disebarkan ke semua
tenaga kerja.
Masing-masing IUPHHK
juga telah menyusun
PUBLIC SUMMARY
hal 21 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
organisasi penanggung
jawab K3, walaupun
cukup sederhana karena
jumlah tenaga kerja yang
ada relative sedikit (4 – 5
orang saja).
b. Ketersediaan
jalur evakuasi
dan peralatan K3
seperti Alat
Pemadam Api
Ringan (APAR),
peralatan P3K,
dan Alat
Pelindung Diri
(APD) .
Memenuhi Semua anggota IPHHK
yang diverifikasi telah
memiliki prosedur K3
dalam pelaksanaan
kegiatan operasionalnya,
dalam prosedur
operasional Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
telah sesuai yang diatur
dalam Undang-undang
nomor 13 tahun 2003
c. Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi Setiap anggota IPHHK
yang diverifikasi telah
memiliki rekaman Laporan
Kecelakaan
kerja setiap bulan yang
dibuat oleh bagian
kepegawaian ditanda
tangani oleh pimpinan
perusahaan.
K4.2
Pemenuhan
standar
umur
tenaga
kerja
4.2.1
Kebebasan
berserikat
bagi
pekerja.
Serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan
(auditee) yang
membolehkan
untuk
membentuk atau
terlibat dalam
kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Berdasarkan hasil
verifikasi, anggota
kelompok IPHHK Sumber
Makmur belum
membentuk Serikat
Pekerja, tetapi masing-
masing pihak Manajemen
telah membuat
pernyataan mengenai
kebebasan berserikat yang
ditandatangani oleh
pimpinan perusahaan
PUBLIC SUMMARY
hal 22 dari 22
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
4.2.2
Adanya
Kesepakat
an Kerja
Bersama
(KKB) atau
Peraturan
Perusaha-
an (PP)
yang
mengatur
hak-hak
pekerja
untuk
IUIPHHK
dan IUI
yang
mempeker
-jakan
karyawan
> 10
orang.
Ketersediaan
Dokumen
KKB atau PP
yang mengatur
hak-hak pekerja
- Tidak diterapkan
4.2.3
Tidak
mempeker
-jakan
anak di
bawah
umur
(diluar
ketentuan)
Pekerja yang
masih di bawah
umur
Memenuhi Seluruh IPHHK yang
diverifikasi
mempekerjakan tenaga
kerja sesuai dengan
aturan pemerintah, yakni
bukan pekerja dibawah
umur (≤ 19 tahun)