r e p u b l i k i n d o n e s i a kebijakan pengalokasian...

K E M E N T E R I A N K E U A N G A NR E P U B L I K I N D O N E S I A

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2018

JAKARTA, 10-21 APRIL 2017

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DAK

Pokok Bahasan

KEMENTERIAN KEUANGAN2

Penganggaran

01

Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik TA 2018

03

Kebijakan Penyaluran DAK Fisik

05

Arah Kebijakan DAK Fisik TA 2018

02

Verifikasi, Penilaian dan Sinkronisasi dan Harmonisasi

04

Tanya Jawab

07

KEMENTERIAN KEUANGAN

Penganggaran


SIKLUS PENGANGGARAN

Daerah & KementerianKeuangan


Indikasi Kebutuhan DAK Fisik

Arah dan prioritas bidang/subbidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian

prioritas nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah;

Kebutuhan tahunan pendanaan prioritas nasional yang akan didanai melalui DAK Fisik;

Kebutuhan pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana

dan prasarana dasar, serta percepatan pembangunan daerah perbatasan,

daerah tertinggal, dan daerah kepulauan;

Kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen)

dan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

Perkembangan DAK dan/atau DAK fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.


Arah Kebijakan DAK TA 2018


KEBIJAKAN DAK FISIK

1. Jenis dan bidang DAK Fisik disempurnakan sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan

belanja K/L;

2. Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik;

3. Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping;

4. Penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 3 tahun;

5. Memperbaiki Penyaluran DAK:

a. secara triwulan per bidang;

b. penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang yang alokasi sd. 1 Miliar;

c. berbasis kinerja penyerapan (performance based);

6. Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome.

1. DAK REGULERMembantu mendanai kegiatan untuk

penyediaan pelayanan dasar sesuai UU

23/ 2014 dengan target pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal dan

ketersediaan sarana dan prasarana untuk

pencapaian Program Presiden Ekonomi

Berkeadilan

2. DAK PENUGASANMendukung pencapaian

Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan

Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas

tertentu

3. DAK AFFIRMASIMembantu mempercepat

pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas

yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan

transmigrasi (Area/Spatial Based)

1. Pendidikan;

2. Kesehatan dan KB;

3. Air Minum;

4. Sanitasi;

5. Perumahan dan Permukiman;

6. Pasar;

7. Industri Kecil dan Menengah

(IKM);

8. Pertanian;

9. Kelautan dan Perikanan;

10.Pariwisata; dan

11.Jalan.

1. Pendidikan (SMK); 2. Kesehatan (RS Rujukan dan

Pratama); 3. Air Minum; 4. Sanitasi; 5. Jalan; 6. Irigasi; 7. Pasar; 8. Energi Skala Kecil; dan 9. Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

1. Kesehatan (Puskesmas);

2. Perumahan dan Permukiman;

3. Transportasi; 4. Pendidikan; 5. Air Minum; dan 6. Sanitasi

7

Arah Kebijakan DAK Fisik


Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik

DJPK

✓ kebutuhan

pemenuhan anggaran

pendidikan sebesar

20% (dua puluh persen)

dan kesehatan sebesar

5% (lima persen) sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan; dan

✓ perkembangan DAK

Fisik dalam 3 (tiga)

tahun terakhir.

BAPPENAS

✓ program dan/atau

kegiatan yang menjadi

prioritas nasional;

✓ lokasi dari program

dan/atau kegiatan

yang menjadi prioritas

nasional;

✓ perkiraan kebutuhan

anggaran untuk

mendanai kegiatan;

dan

✓ data pendukung

KEMENTERIAN/LEMBAGA

✓ ruang lingkup, sasaran,

dan target manfaat

program dan/atau

kegiatan;

✓ prioritas kegiatan per

bidang/subbidang DAK

Fisik;

✓ rincian kegiatan berupa

nama kegiatan, target

output kegiatan, satuan biaya, dan lokasi

kegiatan;

✓ perkiraan kebutuhan

anggaran untuk

mendanai kegiatan; dan

✓ data pendukung,


Kebijakan Pengalokasian DAK

Fisik TA 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN 10

PenetapanBidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan

format/template UsulanDAK

PemberitahuanBidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan

format/template UsulanDAK kepada daerah

Penyusunan danPenyampaian

Usulan DAK olehdaerah

Verifikasi danPenilaian Usulan

DAK oleh K/L, Bappenas, dan

Kemenkeu

Sinkronisasi & harmonisasiperencanaan DAK antar

kab./Kota dan antarakab./Kota dengan provinsi

berdasarkan RKPD danRPJMD serta RKP dan

RPJMN, denganmemperhatikan masukan

dari DPD dan DPR

Penentuan pagu per Bidang/

subbidang/subjenisberdasarkan

kebutuhan daerah danketersediaan pagu DAK

dalam RAPBN

Penghitungan alokasisementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah

PertimbanganDPD atas arahkebijakan DAK

Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana

Desa)

PenetapanAlokasi DAK per

Daerah

10

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK

Agustus

April April -Mei Juni-Juli

Akhir Juli

Agustus-September

Maret

September

Oktober Oktober


BERKAS

USULAN DAK

11

Mempertimbangkan:

1. kesesuaian usulan kegiatan dengan

prioritas nasional dan prioritas daerah;

2. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;

3. skala prioritas kegiatan per

bidang/subbidang;

4. target output kegiatan yang akan dicapai,

termasuk untuk memenuhi Standar

Pelayanan Minimum;

5. lokasi pelaksanaan kegiatan;

6. satuan biaya masing-masing kegiatan;

dan

7. tingkat penyerapan dana dan capaian

output DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3

(tiga) tahun terakhir.

a.Surat

pengantar

kepala

daerah.

b.Rekapitulasi

usulan DAK;

PENYUSUNAN USULAN DAK FISIK

Sekda Bappeda SKPD TEKNIS SKPKD


BERKAS USULAN DAK

PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

April 15 Mei

a. Surat pengantar kepaladaerah.

b. Usulan DAK per bidang/subbidang

K/L TEKNIS


b. Rekapitulasi usulan DAK;dan

c. Usulan DAK per bidang/subbidang

GUBERNUR

KEMENKEU dan

BAPPENAS








VERIFIKASI DOKUMEN USULAN DAK FISIK

No. UraianK/L

TeknisBappenas Kemenkeu

1kelengkapan dan kesesuaian usulan DAK Fisik

dengan surat pemberitahuan;√ √ √

2

kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK Fisik

dengan rincian usulan DAK Fisik per

bidang/subbidang;

√ √ √

3

kesesuaian usulan DAK Fisik antara dokumen

fisik (hardcopy) dengan dokumen elektronik

(softcopy); dan

√ √ √

4 batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik. √ √ √


NO K/L TEKNIS BAPPENAS KEMENTERIAN KEUANGAN

1 Kesesuaian usulan kegiatan dengan jenis-jenis

kegiatan per bidang/subbidang DAK fisik.

Target output dan lokasi prioritas

kegiatan per bidang/subbidang

per tahun secara nasional;

Kesesuaian usulan kegiatan dengan

menu kegiatan per bidang/subbidang

DAK fisik yang ditetapkan oleh

2 Usulan target output kegiatan dengan memperhatikan:

✓ data teknis kegiatan pada data pendukung usulan

DAK Fisik;

✓ perbandingan data teknis kegiatan pada data

pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis

yang dimiliki oleh kementerian/lembaga teknis;

✓ tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum

bidang/subbidang yang terkait oleh daerah;

✓ target output/manfaat kegiatan per

bidang/subbidang DAK yang diusulkan oleh daerah

dalam jangka pendek dan jangka menengah; dan

✓ target output/manfaat per bidang/subbidang DAK

secara nasional dalam jangka pendek dan jangka

menengah.

Target output dan lokasi prioritas

kegiatan per bidang/subbidang

dalam jangka menengah secara

nasional; dan

Kementerian/lembaga teknis;

Kewajaran nilai usulan kegiatan dan

indeks kemahalan konstruksi; dan

3 Kewajaran nilai usulan kegiatan. Target output dan prioritas nasional

dalam rencana kerja pemerintah

dan rencana pembangunan

jangka menengah nasional.

Alokasi dan kinerja penyerapan DAK

fisik serta tingkat capaian output tahun

sebelumnya.

PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAK FISIK (PEDOMAN)


PENGHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK

K/L

•TARGET OUTPUT

•UNIT COST

BAPPENAS• SKALA PRIORITAS

KEMENKEU

• SATUAN BIAYA

•KINERJA PENYERAPAN

Total Kebutuhandana perbidang

Total Volume Output Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan yang disetujui K/L ) x (skala prioritas dari Bappenas) x (tingkat penyerapan dana dari Kemenkeu)

Kebutuhan Dana per Kegiatan = (total Volume OuputKegiatan) x (satuan biaya yang telah disetujui Kementerian Keuangan)

Total

Kebutuhan

Dana

Total Kebutuhan Dana = total kebutuhan dana per kegiatan per daerah

Total

Kebutuhan

Dana vs Pagu

DAK RAPBN

Bila total kebutuhan dana ≠ paguDAK RAPBN, maka dilakukanpenyesuaian total kebutuhan danaper bidang/subbidang berdasarkanpagu DAK RAPBN

Alokasi Sementara DAKper daerah

Sinkronisasi & harmonisasiperencanaan DAK antarkab./kota dan antara kab./kotadengan provinsi berdasarkanRKPD dan RPJMD serta RKP danRPJMN, dengan memperhatikanmasukan dari DPD dan DPR

• Output kegiatan disesuaikan denganpagu DAK

• Output kegiatan yang telahdisesuaikan dikalikan dengan standarbiaya satuan untuk mendapatkanalokasi sementara DAK per daerah

• Alokasi sementara DAK per daerahmempertimbangkan keseimbanganalokasi DAK antar daerah dan alokasiDAK tahun sebelumnya.


PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK

Alokasi Sementara DAK per daerah

Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK

Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana

Desa)

Penetapan AlokasiDAK per Daerah


MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK

17

Pagu alokasi DAK per bidang dan Alokasi DAK sementara per

daerah

Usulan Daerah yang telah diverifikasi

K/L TEKNIS KEMENKEUBAPPENAS

Verifikasi

Usulan Daerah

Penilaian Kelayakan

Target output kegiatan dan satuan biaya yang

disetujui


Verifikasi

Usulan Daerah

Penilaian Kelayakan

Prioritas kegiatan dan lokasi


Verifikasi

Usulan Daerah

Penilaian Kelayakan

Satuan Biaya dan kinerja penyerapan DAK

T-2

Total kebutuhan dana

Penyesuaian total

kebutuhan dana

dengan pagu DAK

RAPBN

KD = PAGU

Pagu DAK per bidang

KD ><PAGU

PEMDA

Usulan Daerah Pembahasan RUU APBN dan

Penetapan AlokasiDAK

DPR RI

pertimbangan DPD kepada DPR terkait

dengan kebijakan DAK dalam RUU APBN

DPD RI


Kebijakan Penyaluran DAK Fisik


Penyaluran DAK Fisik (1)

✓ DAK yang disalurkan (TW IV) sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai output 100%;

✓ Mengurangi/menghilangkan Sisa DAK yang ada di RKUD;

✓ Perencanaan Kas Pemerintah menjadi lebih terukur dan sehat; dan

✓ Mendisplinkan daerah dalam perencanaan kas.

TW I TW II TW III TW IV

25%

30%

25%

paling cepat Februari

paling lambat April

paling cepat April

paling lambat Juli

paling cepat Juli paling lambat Oktober

paling cepat Oktober,

paling lambat

Desember

sebesar selisih antara

dana yang telah

diterima di RKUD

dengan nilai rencana

penyelesaian

kegiatan

Besaran per Triwulan



Meningkatkan pencapaian sasaran target out yang telah ditetapkan pada TA sebelumnya

Meningkatkan kemampuan dan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik;

Mendorong pencapaian target output yang telah ditetapkan

Triwulan I

✓ APBD TA

berjalan

✓ laporan

realisasi

penyerapan dan

capaian

output kegiatan TA sebelumnya

.

Triwulan II

✓ laporan realisasi

penyerapan

dana paling sedikit 75% dari

dana yang telah

diterima di RKUD

dan capaian

output TW I.

✓ Ringkasan kontrak, jika

kegiatan secara

kontraktual

Triwulan III

✓ laporan

realisasi

penyerapan

dana paling sedikit 75% dari

dana yang

telah diterima

di RKUD dan

capaian output s.d TW II paling

sedikit 30%

Triwulan IV

✓ laporan realisasi

penyerapan dana paling sedikit 90%

dari dana yang

telah diterima di

RKUD dan capaian

output s.d TW III

paling sedikit 65%✓ nilai rencana

penyelesaian

kegiatan dalam

rangka

penyelesaian

capaian output 100% (seratus

persen) kegiatan

DAK Fisik.

PERSYARATAN:


Triwulan I

paling lambat

tanggal 31 Maret

Triwulan III

paling lambat

tanggal 30 September

Triwulan II

paling lambat tanggal 30 Juni

Triwulan III

paling lambat

tanggal 15 Desember


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN:

Konsekuensi persyaratan

terlambat:

✓DAK Fisik TW berikutnya tidak

disalurkan

Tujuan Penerapan:

✓Penerapan punishment bagi

daerah yang tidak tertib dan

berkomitmen rendah

✓Menodorong daerah agar

tertib/disiplin anggaran



Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu s.d 1 Milyar:

✓Dapat sekaligus paling cepat April paling lambat Juli

✓Persyaratan:

▪ perda APBD TA berjalan;

▪ laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK

Fisik TA

▪ Ringkasan kontrak

✓Batas penyampaian persyaratan 21 Juli

✓Laporan paling lambat November TA berjalan

Tujuan Perubahan

Penyaluran berdasarkan nilai kontrak dan mempermudah pelaksanaan DAK Fisik yang relatif sederhana dalam

pelaksanaannya



Penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak bisa bertahap:

✓ K/L menyampaikan rekomendasi Bidang DAK yang kegiatan sebagian/seluruh kegiatannya tidak

bisa dilakukan pembayaran secara bertahap;

✓ Rekomendasi disampaikan ke DJPK paling lambat Februari;

✓ DJPK menyampaikan rekomendasi K/L kepada KPPN melalui koordinator KPA;

✓ Penyaluran bidang yang kegiatannya bertahap: sebesar persentase triwulanan dari pagu bidang

DAK setelah dikurangi kegiatan yang pembayarannya tidak bisa dilakukan bertahap;

✓ Penyaluran bidang yang sebagian/seluruh kegiatan yang tidak bisa bertahap, setelah memenuhi

syarat:

1. Rekomendasi dari K/L

2. Perda APBD TA berjalan.

3. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output TA sebelumnya.

4. ringkasan kontrak dan/atau bukti pemesanan barang atau sejenis.

Tujuan Perubahan

Mengatur lebih rinci terhadap kegiatan yang pembayarannya

sebagian/seluruhnya tidak dapat dilakukan secara bertahap


Peralihan Penyaluran DAK FISIK

PERALIHAN 2017

✓Penyaluran TW I:

a. paling lambat 31 Mei

b. laporan persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri

Keuangan c.q. DJPK dalam bentuk data elektronik (softcopy);

c. DJPK menyampaikan rekomendasi penyaluran DAK Fisik triwulan I kepada Kepala KPPN.

✓Batas penyampaian persyaratan:

a. Triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei;

b. Triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli;

c. Triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober; dan

✓Rekomendasi kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya

tidak bisa dilakukan secara bertahap, disampaikan ke DJPK paling lambat April.

✓Penyampaian persyaratan penyaluran kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya baik sebagian

atau seluruhnya tidak bisa dilakukan secara bertahap paling lambat 19 Mei.


Ketentuan Lain-lain

DAK Fisik tidak terlaksana karena bencana alam dan/atau kerusuhan:

✓DAK Fisik dapat dialokasikan kembali pada TA berikutnya.

✓BPKP dan kementerian/lembaga teknis melakukan verifikasi atas nilai DAK Fisik yang tidak

terlaksana

✓Berdasarkan hasil verifikasi, BPKP dan kementerian/lembaga teknis menyampaikan

rekomendasi pengalokasian DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Tujuan Perubahan

Memberikan keringanan pelaksanaan DAK Fisik karena keadaan di luar kendali

daerah yang sifatnya force major


Tanya Jawab


REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

r e p u b l i k i n d o n e s i a kebijakan pengalokasian...

Documents