rakornas pemantapan pelaksanaan pilkada …otda.kemendagri.go.id/cms/images/daftarspm/1. materi...
TRANSCRIPT
RAKORNAS PEMANTAPAN
PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK 2017
Evaluasi Pilkada Serentak 2015
2
3
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2015
PADA 269 DAERAH OTONOM:
9 PROVINSI
224 KABUPATEN
36 KOTA
GAMBARAN 269 DAERAH YANG
MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2015 :
3
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
Pada 32 provinsi, dengan jumlah terbesar di Sumatera Utara sebanyak 23 kab/kota, diikuti Jawa Tengah sebanyak 21 kab/kota, Jawa Timur sebanyak 19 Kab/Kota, dan jumlah terkecil di Kalimantan Tengah dengan 1 Kab/Kota, Di Yogyakarta dan Gorontalo dengan 3 Kab/Kota.
3
Bengkulu, Jambi, Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara,
Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat.
4
DAERAH PENYEBAB TANGGAL DIUNDUR
Kab. Fakfak
Menunggu putusan tetap dari pengadilan
terkait sengketa pemilihan mengenai bakal
pasangan calon yang digugurkan
16 Januari 2016
Kota Pematang Siantar
Menunggu putusan tetap dari pengadilan
terkait sengketa pemilihan pencalonan
pasangan Survenov Sirait - Parlindungan
Sinaga, setelah ditetapkan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) sebagai pasangan calon oleh KPU
Kota Pematang Siantar
16 November 2016
Prov. Kalimantan Tengah
Menunggu putusan tetap dari pengadilan
terkait sengketa pemilihan yang dipicu adanya
dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)
27 Januari 2016
Kab. Simalungun
Menunggu putusan tetap dari pengadilan
terkait sengketa pemilihan mengenai salah
satu calon wakil bupati yang menjadi terpidana
20 Januari 2016
Kota Manado
Adanya penundaan terkait KPU Kota Manado
yang menggugurkan kepesertaan Jimmy Rimba
Rogi di Pilkada Manado
17 Februari 2016
DAERAH YANG MENGADAKAN PILKADA SUSULAN
4
5
• Kab. Muna
Pemungutan Suara Ulang (PSU) I : 22 Maret 2016
Pemungutan Suara Ulang (PSU) II : 19 Juni 2016
• Kab. Mamberamo Raya
Pemungutan Suara Ulang (PSU) I : 23 Maret 2016
Pemungutan Suara Ulang (PSU) II : 9 Juni 2016
DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
5
Pelaksanaan Pilkada
Serentak Tahun 2017
6
7
DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2017
7
PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 AKAN DISELENGGARAKAN PADA 101 DAERAH
JUMLAH ITU TERDIRI DARI 7 PROVINSI, 18 KOTA SERTA 76 KABUPATEN
7 PROVINSI
18 KOTA
7
Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi
Barat, dan Papua Barat
76 KABUPATEN
PETA SEBARAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
Keterangan :
Total Pilkada 2017 101 Daerah: - Pilgub
= 7 Provinsi
- Pilwako = 18 Kota
- Pilbup = 76 Kabupaten
Catatan:
Penyelenggaraan berlangsung di 138
Kab/Kota, 30 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18
Kota
PROV. ACEH
1. Provinsi Aceh 12. Kab. Simeulue
2. Kota Banda Aceh 13. Kab. Aceh Singkil 3. Kota Lhokseumawe 14. Kab. Bireun
4. Kota Langsa 15. Kab. Aceh Barat Daya 5. Kota Sabang 16. Kab. Aceh Tenggara
6. Kab. Aceh Besar 17. Kab. Gayo Lues
7. Kab. Aceh Utara 18. Kab. Aceh Barat 8. Kab. Aceh Timur 19. Kab. Nagan Raya
9. Kab. Aceh Jaya 20. Kab. Aceh Tengah 10. Kab. Bener Meriah 21. Kab. Aceh Tamiang
11. Kab. Pidie
PROV. SUMUT
1. Kota Tebing Tinggi
2. Kab. Tapanuli Tengah
PROV. SUMBAR
1. Kota Payakumbuh
2. Kab. Kep Mentawai
PROV. JAMBI
1. Kab. Muaro Jambi
2. Kab. Sarolangun
3. Kab. Tebo
PROV. BENGKULU
1. Kab. Bengkulu
Tengah
PROV. SUMSEL
1. Kab. Musi Banyuasin
PROV. RIAU
1. Kab Pekanbaru
2. Kab Kampar
PROV. LAMPUNG
1. Kab. Tulang Bawang
2. Kab. Tulang Bawang
Barat
3. Kab. Pringsewu
4. Kab. Mesuji
5. Kab. Lampung Barat
PROV. KEP.
BABEL
PROV.
BANTEN
PROV. DKI JAKARTA
PROV. JAWA BARAT
1. Kota Cimahi
2. Kota Tasikmalaya
3. Kab. Bekasi
PROV. BALI 1. Kab Buleleng
PROV. JAWA TENGAH
1. Kab Banjar negar a
2. Kab Batang
3. Kab Jepar a
4. Kab Pati
5. Kab Cilacap
6. Kab Br ebes
7. Kota Salatiga
PROV. D I YOGYAKARTA 1. Kota Yogyakarta
2. Kab Kulonprogo
PROV. JAWA TIMUR 1. Kota Batu
PROV. KALBAR 1. Kota Singkawang 2. Kab Landak
PROV. KALTENG 1. Kab Barito Selatan 2. Kab Kotawaringin Barat
PROV. KALSEL
1. Kab Hulu Sungai
Utara
2. Kab. Barito Kuala
PROV. SULSEL
1. Kab Takalar
PROV. SULTRA 1. Kota Kendari 2. Kab Kolaka Utara 3. Kab Muna Barat 4. Kab Buton 5. Kab Buton Tengah 6. Kab Buton Selatan 7. Kab Bombana
PROV. SULTENG
1. Kab Banggai Kepulauan
2. Kab Buol
PROV. SULUT 1. Kab Bolaang Mongondow 2. Kab Kep. Sangihe
PROV. GORONTALO 1. Prov. Gorontalo 2. Kab Boalemo
PROV.
SULBAR
PROV. MALUKU 1. Kota Ambon
2. Kab Buru
3. Kab Maluku Tenggara 4. Maluku Tengah
5. Kab Seram Bagian Barat
PROV. PAPUA BARAT
1. Pr ov. Papua Bar at
2. Kota Sorong
3. Kab Mybrat
4. Kab Sorong
5. Kab Tambrauw
PROV. MALUT
1. Kab Murotai
2. Kab Halmahera Tengah
PROV. PAPUA 1. Kota JayaPura 2. Kab Dogiyai 3. Kab Intan Jaya 4. Kab Jayapura 5. Kab Kep. Yapen 6. Kab Lanny Jaya 7. Kab Mappi 8. Kab Nduga 9. Kab Sarmi 10. Kab Puncak Jaya 11. Kab Tolikara
PROV. NTT
1. Kota Kupang
2. Kab. Flores Timur
3. Kab. Lembata 8
1. Masih terdapat warga negara yang akan
kehilangan hak suaranya karena belum
terekam data kependudukannya
9
PERMASALAHAN SERTA KENDALA DALAM PILKADA SERENTAK 2017
2. Beberapa daerah masih belum pernah
memperbarui data jumlah penduduk.
7. Perlu diwaspadai daerah yang rawan
gangguan kelompok separatis.
8. Terjadi demonstrasi akibat pasangan
calon Rum Pagau – Lahmuddin
Hambali digugurkan KPU Kabupaten
Boalemo pasca Putusan MA dalam
sengketa pemilihan
6. Masih terdapat daerah yang asimetris
dalam pelaksanaan Pilkada
5. Terdapat 9 daerah yang memiliki pasangan
calon tunggal yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota
Sorong, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Pati, Landak, Kota Jayapura, Maluku Tengah,
Buton dan Tambrauw
4. Masih terdapat daerah yang belum
merealisasikan anggaran pilkada
3. Masih terdapat KPUD yang kekurangan
anggaran.
9
10
KEBIJAKAN KEMENDAGRI
DALAM PELAKSANAAN
PILKADA SERENTAK
TAHUN 2017
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menyediakan DP4
sebagai bahan bagi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam
menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemerintah berusaha menjamin
data agregat kependudukan, dalam hal ini DP4 yang telah diserahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) seakurat mungkin sebagai bahan acuan daftar pemilih
Pilkada 2017
11
DUKUNGAN PENYIAPAN DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)
11
PENYIAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
GAMBARAN UMUM
101
DAERAH
HASIL PEMANTAUAN
• Diperkirakan masih terdapat warga negara yang akan
kehilangan hak suaranya karena belum terekam data
kependudukannya pada DUKCAPIL 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada
dengan variasi yang berbeda antara satu daerah dengan
yang lainnya, seperti ditemui di Kab. Kulon Progo, ribuan pemilih pemula diperkirakan
belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Beberapa daerah masih belum
pernah memperbarui data jumlah penduduk, misalnya di Kab. Jayapura
SARAN DAN SOLUSI
Menghimbau kepada KPU agar berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2017 agar
setiap warga tidak kehilangan hak suaranya.
44.428.266
Pemilih
7
PROVINSI
20.969.455
Pemilih
76
KABUPATEN
19.922.539
Pemilih
18 KOTA 3.536.272 Pemilih
DPS TERTINGGI
PROV. BANTEN DPS TERENDAH PROV. GORONTALO
DPS TERTINGGI
KAB. BEKASI DPS TERENDAH
KAB. JAYAPURA
DPS TERTINGGI
KOTA
PEKANBARU
DPS TERENDAH
KOTA SABANG
12
Bersama DPRD, melalui
pemerintah daerah,
menentukan besaran
anggaran yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Pilkada
Menyiapkan payung
hukum dalam teknis
penganggaran Pilkada
Memfasilitasi
pendanaan Pilkada
(NPHD) untuk
didistribusikan kepada penyelengara Pilkada
(KPU dan Bawaslu)
1
3
DUKUNGAN PENYIAPAN DANA PILKADA (NPHD)
13
14
PASAL 166 UU NOMOR 8 TAHUN 2015
DASAR HUKUM PENDANAAN PILKADA
1. Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015
Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2): (1) Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada
APBD provinsi; (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota
dibebankan pada APBD kabupaten/kota
Pasal 18 Ayat (1): Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam
APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah
Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Pasal 18 Ayat (4): Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
PENYIAPAN DANA PILKADA
(NPHD)
HASIL PEMANTAUAN
• Anggaran dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 yang telah dialokasikan dalam APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp5.516.184.791.157,00 atau 94,30% dari total dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 sebesar Rp5.849.755.472.177,00, dapat direalisasikan sepenuhnya dalam TA 2016 ini.
• Adapun kebutuhan pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dialokasikan dalam APBD TA 2017 yaitu sebesar Rp333.570.681.020,00 atau 5,70% dari total dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017, diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya paling lambat Minggu Kedua bulan Januari 2017 sesuai maksud Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.910/5198/Keuda tanggal 21 Desember 2016 mengenai Percepatan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017
( Data Pertanggal 21 Desember 2016)
SARAN DAN SOLUSI
• Pemerintah perlu memfasilitasi penyelesaian penyiapan dan pencairan dana Pilkada di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017
• Perlu pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana penyelenggaraan pilkada di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017
GAMBARAN UMUM
101
DAERAH Rp 5.849.755.472.177
KPU
Bawaslu/P
anwas
Pengamanan
Rp 4.234.549.807.688
Rp 982.312.810.285
Rp 632.892.854.204
( Data Pertanggal 21 Desember 2016)
15
15
(1)
Bersama Bawaslu dan pihak terkait
memetakan dan mengelola potensi
konflik, pelanggaran dan kerawanan dalam
penyelenggaraan Pilkada dengan
harapan segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi dan
dicegah.
(2)
Melakukan kajian dan
analisis untuk memenuhi kebutuhan publik dan
stakeholders akan informasi
yang akurat dan valid
(3)
Melakukan koordinasi dengan pihak Polri
dan TNI dengan berpedoman kepada
penyelenggaraan ketertiban,
ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam
Negeri.
(4)
Memantapkan koordinasi
horizontal dan vertical pada aspek-aspek yang dapat
mengganggu pelaksanaan Pilkada 2017.
16
DUKUNGAN KOORDINASI PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN PILKADA
16
17
• Penugasan Personel dan Penyediaan
Sarana Ruangan pada Sekretariat
Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu
Kecamatan dan PPS (Pemerintah
dan Pemda sudah membantu dengan
maksimal).
• Sosialisasi Pemilu: dilakukan dalam
berbagai bentuk seperti seminar,
penyuluhan, spanduk, banner,
iklam layanan masyarakat pilkada,
dll. (Sasaran utama adalah pemilih
yang daerahnya melaksanakan
Pilkada)
• Kelancaran Transportasi Pengiriman
Logistik : dengan mengantisipasi
keterlambatan pengiriman logistik.
• Monitoring Kelancaran Pelaksanaan
Tahapan Pilkada : dengan
menerjunkan tim Monitoring ke
daerah-daerah yang melaksanakan
Pilkada.
• Pembentukan Regulasi teknis
pelaksanaan Pilkada, dengan
mengevalusi Pelaksanaan Pilakda
sebelumnya dan meminimalisir
terjadinya pelanggaran dalam
tahapan Pilkada sampai dilantiknya
Kepala Daerah terpilih.
• Pemerintah mewajibkan
pembentukan Desk Pilkada di setiap
daerah yang melaksanakan Pilkada,
agar lebih cepatnya penanganan
konflik pada saat Pelaksanaan
Pilkada dan Pasca Pilkada. 17
DUKUNGAN TEKNIS KELANCARAN PENYELENGGARAAN PILKADA
(1)
Sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pilkada melalui SKPD wajib menyelaraskan kebijakan
Pemerintah Pusat.
(2)
Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara,
dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar
pemilih dapat menggunakan hak
pilihnya.
(3)
Memberikan Pemahaman kepada Pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, agar masyarakat bisa mendapatkan Iklim yang kondusif
pada saat pesta rakyat di beberapa
daerah.
(4)
Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik
penentu bagi tingkat partisipasi pemilih
dalam pemilu
18
DUKUNGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
(1)
BERKOORDINASI DENGAN
MENPAN RB DAN BKN.
(2)
MENEGAKKAN SANKSI
TERHADAP PELANGGARAN
ASN.
(3)
MENEGAKKAN LARANGAN
MENGGUNAKAN FASILITAS
PEMDA UNTUK KEPENTINGAN
KAMPANYE.
(4)
MENYEBARLUASKAN ATURAN
TERKAIT NETRALITAS ASN.
19
MENJAGA NETRALITAS ASN
Agar Pilkada langsung dan serentak ini berjalan sesuai dengan aturan
yang ada, perlu diperhatikan beberapa hal berikut :
• Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan Pilkada
1
• Harus ada kepastian penyaluran dana, logistik, realisasi tahapan NPHD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan
2
•Harus mengedepankan kecermatan untuk menghindari kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama terkait data pemilih
3
• Pilkada harus menjadi tanggungjawab bersama, terutama pemerintah dan partai politik untuk mensukseskannya
4
• Collective action dari semua pihak untuk memperhatikan aturan yang ada, terutama pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi
5 20
21 21
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA