rancangan akhir rpjmd majalengka 2014-2018
DESCRIPTION
xxTRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 … 2
2
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang … 3
3
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah … 4
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah … 5
5
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
32. Peraturan Menteri … 6
6
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
39. Peraturan Daerah … 7
7
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013, Nomor 10 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah … 8
8
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2012 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
9. Dunia Usaha … 9
9
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Barat.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Majalengka adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Majalengka.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Majalengka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
22. Strategi adalah … 10
10
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang
atau jasa.
26. Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak
sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
27. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
RPJMD merupakan :
a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada RPJPD;
b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan
bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
BAB III … 11
11
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen
perencanaan sebagai pedoman dalam :
a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
b. Penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
c. Penyusunan Renja OPD;
(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra OPD,
Renja OPD dan perencanaan penganggaran;
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
BAB IV SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RPJMD meliputi : BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan
lainnya, sistematika penyusunan, serta maksud dan tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis dasar-dasar
analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.
BAB III … 12
12
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah kinerja keuangan masa
lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan
daerah dan isu strategis.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah,
sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju
pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2014-2018 yang ditetapkan dalam RPJPD.
BAB VI STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan perencanaan komprehensif yang dipilih Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta
arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan
penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD, serta
menyajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian
indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX … 13
13
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada
akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap
tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD bahwa RPJMD menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati
terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Sedangkan kaidah pelaksanaan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih
merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Renstra OPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.
BAB XI PENUTUP
Bab ini meyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD
Pasal 5
Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara … 14
14
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 31 Juli 2009
BUPATI MAJALENGKA,
CAP/TTD
SUTRISNO
Lampiran :
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014
Daftar Isi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal i
Pemerintah Kabupaten Majalengka
DAFTAR ISI
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………… i
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… I - 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………. I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………………. I - 3
1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya . I - 9
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………..…. I - 11
1.5. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………… I - 14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MAJALENGKA ....... II - 1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis …………………………………….. II - 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ……………………… II - 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ………………………. II - 10
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana …………………………………….. II - 23
2.1.4. Demografi ……………………………………………………… II - 29
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………………. II - 34
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II - 34
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat ………………………… II - 46
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga …………………… II - 55
2.3. Aspek Pelayanan Umum ………………………………………………..…. II - 56
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib …………………………….. II - 56
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan …………………………… II - 113
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………………….…. II - 134
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ……………….. II - 134
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ……………….. II - 137
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi …………………………………….. II - 143
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ………………………… II - 146
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN ………………………………………….……………… III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ……………………………..…………....... III - 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ………………….……………… III - 2
3.1.2. Neraca Daerah …………………………………….……………… III - 23
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal ii
Pemerintah Kabupaten Majalengka
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu …………................ III - 28
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ………………..………… III - 32
3.2.2. Analisis Pembiayaan ………………………………..………… III - 41
3.2.3. Analisis Neraca Daerah …………………………..………... III - 44
3.2.4. Analisis Kerangka Pendanaan …………….……………... III - 50
3.3. Kerangka Pendanaan ....………….......................................................... III - 52
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat
Serta Prioritas Utama ..................................................... III - 53
3.3.2. Kerangka Pendanaan 2014-2018 Berdasarkan Data
Masa Lalu …………………………………………………………… III - 56
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan ............................. III - 57
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ………………………................………………. IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah …...………………………...… IV - 1
4.1.1. Urusan Wajib ……………………………………………………….. IV - 1
4.1.2. Urusan Pilihan …………………………………………………….. IV - 8
4.2. Isu Strategis …………………..................................................................… IV - 11
4.2.1. Isu Strategis Nasional ………………………………………. IV – 11
4.2.2. Isu Strategis Regional ………………………………………… IV – 14
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka . IV - 17
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN …………………….. V - 1
5.1. Visi ….....................…………………................................................................ V - 1
5.2. Misi ….............................………………....................................................… V - 3
5.3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. V - 6
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……………….……………………….… VI - 1
6.1. Misi Pertama …………………………………………………………………. VI - 1
6.2. Misi Kedua ……………………………………………………………………. VI - 7
6.3. Misi Ketiga ……………………………………………………………………. VI - 9
6.4. Misi Keempat …………………………………………………………………. VI - 10
6.5. Misi Kelima …………………………………………………………………….. VI - 15
6.6. Misi Keenam ………………………………………………………………… VI - 15
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII - 1
7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah …………………………… VII - 1
7.2. Program Pembangunan Daerah ……………………………………. VII - 2
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal iii
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN ...................................................................... VIII - 1
8.1. Program Unggulan Bupati …………………………………………….. VIII - 1
8.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah 2014-2018 ……… VIII - 3
8.2. Kebijakan Pendanaan ……………………………………………………. VIII - 39
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........................................ IX - 1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …………..….. X - 1
10.1. Pedoman Transisi …………………………………………………………. X - 1
10.2. Kaidah Pelaksanaan …………………………………………………….. X - 1
BAB XI PENUTUP ............................................................................................................ XI - 1
- 1
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di
Kabupaten Majalengka Tahun 2013
II-2
Tabel 2.2. Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka II-6
Tabel 2.3. Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka II-7
Tabel 2.4.
Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten
Majalengka Tahun 2007-2011
II-8
Tabel 2.5.
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Majalengka
II-18
Tabel 2.6. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka II-25
Tabel 2.7 Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten
Majalengka
II-27
Tabel 2.8. Kondisi Genangan/Banjir di kab. Majalengka Tahun 2011 II-28
Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
II-29
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di
Kabupaten Majalengka Tahun 2012
II-30
Tabel 2.11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majalengka
Tahun 2009-2012
II-32
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten
Majalengka Tahun 2012
II-32
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Kabupaten Majalengka Tahun 2012
II-34
Tabel 2.14. PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 II-34
Tabel 2.15. Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2000 dan atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Majalengka
II-36
Tabel 2.16. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga
Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka
II-38
Tabel 2.17. Laju Inflasi Jawa Barat Tahun 2007-2012 II-39
Tabel 2.18.
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-39
Tabel 2.19. Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-42
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal v
Tabel 2.20. Angka Kriminalitas Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-45
Tabel 2.21. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut
Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-48
Tabel 2.22. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran)
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
II-51
Tabel 2.23. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-52
Tabel 2.24.
Perkembangan Persentase Gizi Buruk Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2013
II-54
Tabel 2.25. Persentase Penduduk Memiliki Lahan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-54
Tabel 2.26.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 - 2012
II-56
Tabel 2.27.
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
II-58
Tabel 2.28.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
II-58
Tabel 2.29.
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
II-60
Tabel 2.30. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-60
Tabel 2.31. Perkembangan Kondisi bangunan sekolah Kabupaten
Majalengka tahun 2008-2012
II-61
Tabel 2.32.
Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 - 2012
II-63
Tabel 2.33.
Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan
Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-64
Tabel 2.34.
Perkembangan Rasio Posyandu di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2013
II-66
Tabel 2.35. Distribusi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2013
II-67
Tabel 2.36. Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu II-68
Tabel 2.37. Rasio Dokter II-68
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal vi
Tabel 2.38.
Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut
Kecamatan Tahun 2013
II-69
Tabel 2.39.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
II-70
Tabel 2.40.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
II-71
Tabel 2.41.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization
(UCI) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
II-72
Tabel 2.42.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
II-73
Tabel 2.43.
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita Penyakit
TBC Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013
II-73
Tabel 2.44.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
DBD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
II-74
Tabel 2.45.
Persentase Pasien Miskin yang Ditangani Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2013
II-75
Tabel 2.46.
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2013
II-76
Tabel 2.47.
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-77
Tabel 2.48.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi di
Bawah 1.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-
2012
II-78
Tabel 2.49.
Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-81
Tabel 2.50.
Kondisi Perumahan (Rumah Tangga) di Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-82
Tabel 2.51.
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-82
Tabel 2.52.
Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-83
Tabel 2.53.
Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-85
Tabel 2.54.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Majalengka
II-86
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal vii
Tabel 2.55.
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat di Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-86
Tabel 2.56. Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka II-87
Tabel 2.57.
Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-89
Tabel 2.58.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kependudukan
dan Catatan Sipil Tahun 2009 - 2013
II-91
Tabel 2.59.
Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2013
II-94
Tabel 2.60.
Data Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2013
II-95
Tabel 2.61.
Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-99
Tabel 2.62. Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif II-99
Tabel 2.63. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-101
Tabel 2.64. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-101
Tabel 2.65.
Kegiatan Bidang Kebudayaan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-102
Tabel 2.66.
Perkembangan Data Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-103
Tabel 2.67.
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-103
Tabel 2.68.
Indikator Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kabupaten Majalengka Tahu 2008 – 2012
II-104
Tabel 2.69.
Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-108
Tabel 2.70.
Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-109
Tabel 2.71.
Data Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-110
Tabel 2.72. Kondisi Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-110
Tabel 2.73. Jumlah Tower Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka II-111
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal viii
Tahun 2012
Tabel 2.74.
Pelaksanaan Pameran/Expo Kabupaten Majalengka
Tahun 2010-2012
II-112
Tabel 2.75.
Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-112
Tabel 2.76.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-114
Tabel 2.77.
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-114
Tabel 2.78.
Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-115
Tabel 2.79.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-116
Tabel 2.80.
Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-117
Tabel 2.81.
Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-117
Tabel 2.82. Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-Buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
II-118
Tabel 2.83.
Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-118
Tabel 2.84.
Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-119
Tabel 2.85.
Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-120
Tabel 2.86.
Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-120
Tabel 2.87.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-121
Tabel 2.88.
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-122
Tabel 2.89.
Konstribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB atas dasar
Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-122
Tabel 2.90.
Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka
Tahun 2009-2012
II-123
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal ix
Tabel 2.91.
Produksi Kehutanan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-124
Tabel 2.92.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
II-125
Tabel 2.93.
Data Luas Petambangan Tanpa Ijin Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-126
Tabel 2.94.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
II-126
Tabel 2.95.
Jumlah Kunjungan Wisata ke Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-129
Tabel 2.96. Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 II-130
Tabel 2.97.
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten
Majalengka Tahun 2009-2012
II-130
Tabel 2.98.
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-131
Tabel 2.99.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
II-131
Tabel 2.100.
Konstribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri di
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-132
Tabel 2.101.
Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per
Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
II-135
Tabel 2.102.
Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Non Makanan Per
Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
II-136
Tabel 2.103.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi di
Atas 3.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2012
II-138
Tabel 2.104.
Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-138
Tabel 2.105.
Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-139
Tabel 2.106. Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka II-140
Tabel 2.107.
Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka
tahun 2009-2012
II-140
Tabel 2.108.
Penggunaan Listrik di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-142
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal x
Tabel 2.109.
Penggunaan Telepon di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-142
Tabel 2.110.
Lama Proses Perijinan Kabupaten Majalengka
Tahun 2009-2012
II-145
Tabel 2.111.
Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 – 2012
II-145
Tabel 2.112.
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten
Majalengka Tahun 2009-2012
II-146
Tabel 2.113.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-148
Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-3
Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
III-4
Tabel 3.3.
Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-5
Tabel 3.4.
Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
III-7
Tabel 3.5.
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-8
Tabel 3.6.
Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang sah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
III-9
Tabel 3.7.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
III-11
Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-14
Tabel 3.9.
Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-17
Tabel 3.10.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
III-19
Tabel 3.11.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-22
Tabel 3.12.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten
Majalengka
III-24
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal xi
Tabel 3.13.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
III-34
Tabel 3.14.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
III-36
Tabel 3.15.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
III-38
Tabel 3.16.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Kabupaten Majalengka
III-39
Tabel 3.17. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka III-41
Tabel 3.18.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten
Majalengka Tahun 2010-2012
III-42
Tabel 3.19.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten
Majalengka Tahun 2010-2012
III-42
Tabel 3.20.
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012
III-44
Tabel 3.21. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Majalengka III-49
Tabel 3.22.
Analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
III-49
Tabel 3.23.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2009-2013
III-50
Tabel 3.24.
Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
III-51
Tabel 3.25.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang
Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018
III-53
Tabel 3.26.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
III-61
Tabel 3.27.
Proyeksi Pembiayan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
III-65
Tabel 3.28.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
III-67
Tabel 3.29.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
III-68
Tabel 3.30. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka
III-70
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal xii
Tahun 2014-2018
Tabel 3.31.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
III-70
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dana Sasaran Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018
V-12
Tabel 6.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
VI-18
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018
VII-12
Tabel 8.1. Indikator Rencana Program Unggulan Bupati Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018
VIII-40
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Majalengka
IX-3
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan
I-9
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Majalengka II-5
Gambar 2.2
Data Perkembangan Curah Hujan Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 – 2012
II-8
Gambar 2.3
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-41
Gambar 2.4
Posisi Relatif Tingkat Kemisinan Kabupaten Majalengka
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
II-43
Gambar 2.5
Posisi Relatif Jumlah Kemiskinan Penduduk Kabupaten
Majalengka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
II-44
Gambar 2.6
Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-46
Gambar 2.7
Perkembangan RLS Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-47
Gambar 2.8
Perkembangan APK Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-48
Gambar 2.9
Perkembangan APM Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-50
Gambar 2.10
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-55
Gambar 2.11
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-57
Gambar 2.12
Perkembangan APS SMA/SMK/MA Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-59
Gambar 2.13
Perkembangan AMH Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
II-61
Gambar 2.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008-2012
II-63
Gambar 2.15
Angka Kriminal Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-144
Gambar 2.16 Tingkat Pendidikan Masyaarakat Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 – 2012
II-147
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal xiv
Gambar 3.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah III-3
Gambar 3.2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah III-4
Gambar 3.3 Prosentase Capaian Pendapatan Daerah III-5
Gambar 3.4 Perkembangan Proporsi Realisasi
KomponenPendapatan Daerah
III-6
Gambar 3.5 Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 III-7
Gambar 3.6 Perkembangan Dana Perimbangan III-8
Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah III-10
Gambar 3.8 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah III-15
Gambar 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah III-15
Gambar 3.10 Perkembangan Prosentase Realisasi Belanja Daerah III-16
Gambar 3.11 Perkembangan Proporsi Belanja Daerah III-17
Gambar 3.12 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung III-20
Gambar 3.13 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung III-20
BAB I PENDAHULUAN
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB I
PENDAHULUAN
- 1
1.1. Latar Belakang
Otonomi daerah telah memberikan peningkatan kapasitas daerah untuk
melakukan dan menyelenggarakan seluruh kemampuan dalam mengelola potensi
melalui prakarsa-prakarsa yang bercirikan inovasi dan kreatifitas daerah yang
dimilikinya. Pengelolaan manajemen inovasi dan kreatif ini tentunya harus terencana
secara sistematik, berdasar, terintegrasi, tersinkronisasi serta mengandung nilai-nilai
dan tujuan yang selaras dengan tujuan nasional, memiliki keterkaitan yang kuat
dengan perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta
mempedomani sistem perencanaan nasional dan sistem perencanaan daerah
termasuk dokumen perencanaan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah
Kabupaten Majalengka saat ini telah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan
jangka menengah daerah tahap kedua tahun 2008-2013 dan akan memasuki
pembangunan jangka menengah tahap ketiga tahun 2014-2018 di bawah
kepemimpinan Bupati terpilih, yaitu H. Sutrisno, SE., M.Si dan Wakil Bupati DR. H.
Karna Sobahi, M.M.Pd yang telah resmi dilantik pada tanggal 12 Desember 2013
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka yang menurut sejarah telah
berdiri sejak tahun 1490. Tahap ketiga ini merupakan lanjutan pelaksanaan
pembangunan lima tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja pembangunan untuk
lima tahun berikutnya diantaranya berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk
tahun 2014-2018 ini dihadapkan kepada berbagai fenomena umum diantaranya
menyangkut pendukungan percepatan kinerja pemerintah yang telah ditentukan
dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Masterplan Percepatan Pembangunan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI),
Millenium Developmen Goals (MDGs), dan Kesiapan Asean Economic Community
(AEC) serta dihadapkan dengan fenomena khusus yang berada di daerah,
diantaranya peningkatan kesejahteran masyarakat, peningkatan pelayanan publik
dan penumbuhkembangan daya saing daerah. Selain itu pula rencana yang disusun
dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang dinamis terkait Undang-Undang Desa,
Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perundang-undangan menyangkut pemerintahan
daerah. Kesemuanya itu merupakan tuntutan dan tantangan dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan arah pembangunan yang mencerminkan
keberhasilan dalam mengembangkan potensi daerah dan pengelolaan isu dan
permasalahan yang ada dengan penciptaan solusi sehingga mampu meningkatkan
pembangunan di Kabupaten Majalengka.
Dari uraian di atas dan untuk menghasilkan sebuah perencanaan jangka
menengah daerah yang membumi dan dapat diimplementasikan selain memiliki
keselarasan dengan dokumen perencanaan nasonal dan provinsi, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
yang disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :
1. Politik, pendekatan ini menitikberatkan pada program-program
pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka
berfikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah;
3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan konsensus atau kesepakatan pada
semua tahapan penting pengambilan keputusan;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka
4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan
ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui
musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan,
serta desa dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi
pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.
Berdasarkan dari 5 pendekatan tersebut, maka secara substansi RPJMD ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan target
pembangunan di Kabupaten Majalengka.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka, peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka
44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013, Seri E Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-
2031;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
I- 7
1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya14
Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan
pembangunan daerah, RPJM Daerah Kabupaten Majalengka selain mengacu kepada
RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 juga memperhatikan RPJMN,
RPJMD Provinsi Jawa Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka dan RTRW Kabupaten tetangga yang berbatasan langsung
dengan Kabupaten Majalengka.
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 ini nantinya akan menjadi
dasar pada penyusunan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan dijabarkan di
dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD menjadi dasar untuk penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja OPD (Renja OPD) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan
tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini dapat dicapai secara
bertahap setiap tahunnya, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu
sistem yang terencana dan berkelanjutan.
Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka
1.4. Sistematika Penulisan RPJMD
Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
pada intinya adalah skema penjabaran visi misi Bupati terpilih yang dijabarkan dalam
beberapa tujuan pembangunan yang merupakan goals dari visi misi tersebut yang
selanjutnya untuk mencapai tujuan itu ditetapkan sasaran pembangunan beserta
target-target yang harus dicapai. Untuk mencapai target sasaran tersebut
dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas dan
indikator masing-masing program beserta kerangka pendanaannya yang akan
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.
Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penyusunan, serta maksud dan tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan daya saing daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu,
kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja
pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu
strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu
strategis.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah,
sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan
5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2014-2018 yang
ditetapkan dalam RPJPD.
BAB VI STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan perencanaan komprehensif yang dipilih
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan
target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan tentang
hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang ditetapkan.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait
beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD, serta menyajikan
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan
yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal
periode perencanaan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada akhir periode
perencanaan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan RPJMD bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan
RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan
Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan
tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati
dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.
Sedangkan kaidah pelaksanaan bahwa RPJMD merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun
Renstra OPD dan pedoman untuk menyusun OPD.
BAB XI PENUTUP
Bab ini meyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari
dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka
1.5. Maksud dan Tujuan
I-16
RPJM Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan maksud :
1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka
pada periode tahun 2014-2018;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka yang
selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);
3. Menjadi landasan penyusunan Renstra OPD;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab
masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi pemerintah daerah;
6. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan di Kabupaten Majalengka;
7. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam
mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan
yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.
Tujuan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah :
1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan
daerah 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat arah kebijakan pengelolaan
keuangan daerah dan kerangka pendanaan, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator
kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang akan
menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Renstra OPD, RKPD, dan Renja
OPD sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat
terwujud;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal I - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka
2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas,
koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam
satu pola sikap dan pola tindak;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam
pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan
pembangunan daerah antara Kabupaten Majalengka dengan daerah sekitar,
Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan
pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 1
BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI KABUPATEN MAJALENGKA
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.
2.1.1. Karakteristik lokasi Dan Wilayah
Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi
Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km2 atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi
Jawa Barat (37.095,28 Km2).
Secara Geografis Kabupaten Majalengka berbatasan dengan wilayah sebagai
berikut :
a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan,
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya;
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat,
dengan posisi astronomis : Bagian Barat antara 108° 03’-108° 19’ Bujur Timur, bagian
Timur antara 108° 12’-108° 25’ Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36’-6° 58’ Lintang
Selatan dan bagian Selatan antara 6° 43’-7° 03’ Lintang Selatan.
Temperatur rata-rata di Kabupaten Majalengka adalah 26,7°C hingga 29,7°C.
Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu 35,4°C, sedangkan suhu
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 2
udara minimum terjadi pada bulan juni dengan suhu sebesar 22,7°C. Indonesia
merupakan negara tropis yang mempunyai 3 wilayah waktu yaitu WIB (Waktu
Indonesia Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur),
seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu
Indonesia Barat). Kelembaban di Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2013
berkisar antara 66% - 88%.
Secara Geostrategis Kabupaten Majalengka diapit oleh 2 PKN Cirebon Raya
dan Bandung Raya dan berada di perlintasan antara Jawa Barat (Bandung) dan Jawa
Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbang Kertosusila. Kondisi Kabupaten
Majalengka yang strategis di dukung dengan adanya kebijakan pemerintah pusat
melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat yang akan dibangun di
Kabupaten Majalengka, diharapkan mampu mengakselerasi perwujudan koridor dan
sekaligus mengurangi beban aktivitas ekonomi di Jawa Barat Bagian Barat melalui
PKW Kadipaten guna mendukung kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon
dan pengembangan Jawa Barat Bagian Timur.
Secara adminstratif, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26
Kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Majalengka Tahun 2013
No. Nama
Kecamatan
Jumlah
Desa
Jumlah
Kelurahan No. Nama
Kecamatan
Jumlah
Desa
Jumlah
Kelurahan
1. Majalengka 5 9 14. Sindangwangi 10 -
2. Panyingkiran 9 - 15. Sukahaji 13 -
3. Kadipaten 7 - 16. Sindang 7 -
4. Dawuan 11 - 17. Cigasong 6 4
5. Kasokandel 10 - 18. Maja 18 -
6. Kertajati 14 - 19. Argapura 14 -
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 3
7. Jatitujuh 15 - 20. Banjaran 13 -
8. Jatiwangi 16 - 21. Talaga 17 -
9. Palasah 13 - 22. Cikijing 15 -
10. Ligung 19 - 23. Cingambul 13 -
11. Sumberjaya 15 - 24. Bantarujeg 13 -
12. Leuwimunding 14 - 25. Lemahsugih 19 -
13. Rajagaluh 13 - 26. Malausma 11 -
Jumlah
Kecamatan 26
Desa 330
Kelurahan 13
Sumber : Kabupaten Majalengka Dalam Angka, Tahun 2012.
Topografis Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) bagian yaitu : landai atau dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit
bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21
persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di
atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen,
dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi
bentang alam yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar
aliran sungai dan mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian
Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan
lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah lereng Gunung
Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan
ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang
mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu
daerah yang mempunyai kelerengan curam.
Adapun distribusi ketiga topografi yang ada di Kabupaten Majalengka
sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut :
1. Dataran rendah, mempunyai kemiringan tanah antara 0-15%, meliputi semua
kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 4
kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri atas Kecamatan Cigasong,
Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung, dan Palasah.
2. Berbukit gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15%-40%, meliputi
Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul,
Dawuan, Kasokandel, Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Sindangwangi,
Sukahaji, Sindang, dan Talaga.
3. Perbukitan terjal, kemiringan tanahnya >40%, meliputi daerah sekitar Gunung
Ciremai, Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing,
Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Panyingkiran,
Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, Sumberjaya, dan Talaga.
Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka
diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl),
dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl). Dataran
rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten
Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya
berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah,
mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya
wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 m dpl yaitu terletak di sekitar
kawasan kaki Gunung Ciremai.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 5
Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Majalengka
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 6
Berdasarkan sebaran dan struktur batuannya, kondisi geologis Kabupaten
Majalengka meliputi: Aluvium seluas 17.162 Ha (14,25%), Pleistocene Sedimentary
Facies seluas 13.716 Ha (13,39%), Miocene Sedimentary Facies seluas 23,48 Ha
(19,50%), Undiferentionet Vulcanic Product seluas 51.650 Ha (42,89%), Pliocene
Sedimentary Facies, seluas 3.870 Ha (3,22%), Liparite Dacite seluas 179 Ha (0,15%),
Eosene, seluas 78 Ha (0,006%), Old Quartenary Volkanik Product seluas 10.283 Ha
(8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis
yang berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah
Selatan dan Timur.
Kondisi Hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu
air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu
Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk
kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi
air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung,
Sangiang, dan Talagaherang. Air Tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada
secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah
yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya
gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.2.
dan Tabel 2.3.
Tabel 2.2.
Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka
No. Nama Sungai Bendungan Areal Layanan
(Ha)
Debit (Liter/detik)
Maksimal Minimal
1. Cilutung Kamun 9.289 50,73 0,41
2. Cideres Tirtanegara,
Cigasong
2.741 3,94 0,65
3. Cikeruh Cikeruh, Cibutul 3.354 10,68 0,99
4. Ciherang Ciherang 1.009 1,76 0,3
5. Cikadongdong Cikemangi,
Cikondang
2.411 1,47 0,4
6. Ciwaringin Ciwaringin 3.387 6,36 0,44
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 7
No. Nama Sungai Bendungan Areal Layanan
(Ha)
Debit (Liter/detik)
Maksimal Minimal
7. Cilongkrang Ciminggiri Suplai ke Bd Ciawi 0,79 0,29
8. Ciawi Ciawi 151 1,02 0,28
9. Cimanuk Rentang 571 900 500
10. Cihikeu Citeureup 348 1.252 0,26
11. Cihieum Cihieum 556 4.512 0,25
12. Cisampora Cimingking 383 1.439 0,18
JUMLAH 24.230 8.179,75 504,45
Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031.
Tabel 2.3.
Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka
No.
Kisaran
Indeks Rata-
Rata
Kecamatan Kelas Keterangan
1. 1,64 – 2,01 Kertajati – Ligung – Dawuan dan Kasokandel –
Jatiwangi
D Kurang
Berpotensi
2. 2,01 – 2,31 Palasah – Leuwimunding - Panyingkiran –
Majalengka – Cigasong – Sukahaji dan
Sindang – Bantarujeg dan Malausma– Talaga –
Cingambul
C Potensi Sedang
3. 2,31 – 2,61 Sumberjaya – Rajagaluh – Maja – Lemahsugih
– Banjaran
B Berpotensi
4. 2,61 - 3,14 Kadipaten – Sindangwangi – Argapura –
Jatitujuh – Cikijing
A Sangat
Berpotensi
Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031.
Kondisi klimatologis di Majalengka diantaranya curah hujan dipengaruhi
oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran arus udara. Selama periode tahun
2008-2012, curah hujan tahunan di Kabupaten Majalengka terendah yaitu sebesar
1.953 mm/tahun yang terjadi pada tahun 2009 dan tertinggi sebesar yaitu sebesar
3.459 mm/tahun pada tahun 2010, dengan rata-rata selama 5 tahun tahun sebesar
2.723 mm/tahun. Kecepatan angin rata-rata berkisar 3 knot/jam sampai 5 knot/jam
dengan kecepatan tertinggi pada bulan Maret sebesar 28 knot/jam, hal ini
menjadikan Kabupaten Majalengka dijuluki Kota Angin.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 8
Gambar 2.2.
Data Perkembangan Curah Hujan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
Sumber : BMG, Jatiwangi Tahun 2013.
Penggunaan Lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua
kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat
diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun
untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas
penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.
Tabel 2.4.
Perkembangan Penggunaan Lahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2007-2011
No. Penggunaan Lahan Tahun (Ha)
2007 2008 2009 2010 2011
Lahan Sawah
1. Irigasi Teknis 17.462 17.441 17.982 17.982 17.982
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 9
No. Penggunaan Lahan Tahun (Ha)
2007 2008 2009 2010 2011
2. Irigasi ½ Teknis 8.008 7.935 7.970 7.970 7.970
3. Irigasi Sederhana Milik
PU
6.032 6.224 5.534 5.534 5.533
4. Irigasi Non PU 7.118 6.738 7.901 7.901 7.989
5. Tadah Hujan 12.412 12.660 12.512 12.512 12.422
6. Polder dan sawah
lainnya
20 139 - - -
Luas Lahan Sawah 51.052 51.137 51.899 51.899 51.896
Lahan Bukan Sawah
1. Pekarangan/bangunan 12.245 12.273 12.025 12.137 12.243
2. Tegal/Kebun 23.740 23.723 27.275 26.990 26.946
3. Ladang/Huma 463 463 - - -
4. Pengembalaan/Padang
Rumput
779 779 693 702 752
5. Sementara tidak
diusahakan
93 46 28 28 28
6. Ditanami pohon/Hutan
Rakyat
4.544 4.507 4.739 4.747 4.697
7. Hutan Negara 20.140 20.140 17.217 17.217 17.217
8. Perkebunan 214 214 370 370 370
9. Lahan lainnya 6.435 6.383 5.536 6.651 5.591
10. Rawa-rawa 164 164 99 99 99
11. Tambak - - - - -
12. Kolam/empang 555 595 543 584 585
Luas Lahan Bukan Sawah 69.372 69.287 68.525 68.525 68.528
Luas Lahan Keseluruhan 120.424 120.424 120.424 120.424 120.424
Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka, Tahun 2011.
Berdasarkan data sekunder, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka
sampai dengan Tahun 2011 didominasi lahan non sawah, yaitu seluas 68.528 Ha,
dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 10
26.946 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk
dalam kawasan TNGC seluas 17.217 Ha. Penggunaan lahan sawah seluas 51.896 Ha
merupakan penggunaan lahan terbesar kedua, walaupun demikian jika dilihat lebih
rinci dari data tersebut di atas menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk
Kabupaten Majalengka adalah pada sektor pertanian.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.
Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 -
2031. Berdasarkan Perda dimaksud kawasan budidaya Kabupaten Majalengka terdiri
atas :
a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
b. kawasan peruntukkan pertanian;
c. kawasan peruntukkan perikanan;
d. kawasan peruntukkan pertambangan;
e. kawasan peruntukkan industri;
f. kawasan peruntukkan pariwisata;
g. kawasan peruntukkan permukiman; dan
h. kawasan peruntukkan lainnya.
Kawasan peruntukkan hutan produksi. Kawasan peruntukkan hutan
produksi terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas kurang
lebih 12.934 hektar. Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih
10.779 Ha, meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan
Sindangwangi; Kecamatan Rajagaluh; dan Kecamatan Bantarujeg.
Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.135 Ha
hektar, meliputi: Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan
Bantarujeg; Kecamatan Talaga; Kecamatan Cingambul; dan Kecamatan Lemahsugih.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 11
Kawasan peruntukkan pertanian. Kawasan peruntukkan pertanian seluas
43.946 Ha terdiri atas :
(1) kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan;
(2) kawasan peruntukkan hortikultura;
(3) kawasan peruntukkan perkebunan;dan
(4) kawasan peruntukkan peternakan.
Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan terdiri atas: kawasan
peruntukkan pertanian lahan basah dan kawasan peruntukkan pertanian lahan
kering. Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 38.374
hektar berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:
a. sawah irigasi teknis meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh;
Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan
Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten;
Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong;
Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan
Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan
Bantarujeg; dan Kecamatan Lemahsugih.
b. sawah irigasi setengah teknis meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan
Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah;
Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan
Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan
Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Malausma;
Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding;
dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan
Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg.
c. sawah tadah hujan meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh;
Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan
Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 12
Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Malausma; Kecamatan
Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih;
Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan
Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cingambul.
Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 626 hektar
berada di seluruh kecamatan.
Kawasan peruntukkan hortikultura seluas kurang lebih 1.465 hektar berada di
seluruh kecamatan dan tidak terdapat di Kecamatan Kadipaten;
Kawasan peruntukkan perkebunan seluas 1.881 hektar, meliputi: kawasan
peruntukkan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.357 hektar berada di seluruh
kecamatan; dan kawasan peruntukkan perkebunan dengan fungsi lindung seluas
kurang lebih 524 hektar berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas
permukaan laut meliputi: Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan
Malausma; Kecamatan Argapura; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Sindang.
Kawasan peruntukkan peternakan seluas kurang lebih 784 hektar meliputi:
Kecamatan Majalengka; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran;
Kecamatan Lemahsugih; dan Kecamatan Panyingkiran.
Kawasan peruntukkan perikanan. Kawasan peruntukkan perikanan seluas 1.717
hektar, terdiri atas:
(1) peruntukkan kawasan perikanan tangkap, berupa sungai sepanjang 536 km
meliputi Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Kadipaten
dan situ dan rawa seluas 266 Ha dengan prioritas pengembangan meliputi
Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh;
(2) peruntukkan kawasan perikanan budidaya, meliputi : 1) kolam air tenang
seluas 696 hektar dan kolam air deras seluas 35 hektar dengan prioritas
pengembangan di Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; dan
Kecamatan Jatitujuh; 2) sungai sepanjang kurang lebih 536 kilometer dengan
prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatijuh; Kecamatan Kertajati; dan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 13
Kecamatan Kadipaten; 3) situ dan rawa dengan luas kurang lebih 266 hektar
dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan
Palasah; dan Kecamatan Rajagaluh dan 4) Sawah atau mina padi seluas kurang
lebih 219 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan
Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan
Sindangwangi.
(3) pengembangan pengolahan perikanan.
Kawasan peruntukkan pertambangan. Kawasan peruntukkan pertambangan
seluas kurang lebih 1.724 hektar meliputi:
1. kawasan peruntukkan mineral dan batuan terdiri atas : 1) Logam berupa emas
meliputi: Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Argapura; 2)
Non Logam, terdiri atas: a) Batu gamping, meliputi: Kecamatan Dawuan; dan
Kecamatan Cigasong; b) Lempung, meliputi: Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan
Sindangwangi; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; Kecamatan Ligung;
Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Dawuan; Kecamatan
Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Sindang; Kecamatan Maja;
Kecamatan Banjaran; Kecamatan Leuwimunding; 3) Batuan, terdiri atas: a)
Batuan beku, meliputi: Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg;
Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Dawuan; Kecamatan
Sindangwangi; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Majalengka; b) Batu pasir,
meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh;
Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; c) Pasir endapan sungai purba,
meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kecamatan
Panyingkiran; d) Pasir endapan alluvial meliputi: Kecamatan Kadipaten;
Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Ligung; e) Sirtu,
meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan
Kadipaten; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kasokandel;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 14
2. kawasan peruntukkan minyak dan gas bumi, meliputi : Desa Bongas
Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Maja; dan Desa Kodasari di Kecamatan
Ligung; dan
3. Kawasan peruntukkan panas bumi berada di Kecamatan Cikijing.
Kawasan peruntukkan industri. Kawasan peruntukkan industri seluas
kurang lebih 1.324 hektar terdiri atas:
a. kawasan peruntukkan industri besar, meliputi : Kecamatan Jatitujuh;
Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan
Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan
Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah ;
b. kawasan peruntukkan industri menengah, meliputi : 1) sebaran lokasi kawasan
peruntukkan industri menengah berada di : Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan
Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan;
Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya;
Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah; 2) pengembangan klaster
Industri Kecil Menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi; dan 3)
pengembangan agroindustri;
c. kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro, berada di seluruh kecamatan
pengembangan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi: wisata industri;
dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan.
d. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Terpadu berada di Kecamatan
Kertajati.
Kawasan peruntukkan pariwisata. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri
atas:
a. pariwisata budaya, meliputi : Jatiwangi Festival Budaya Kreatif Tradisional
(Jatiwangi Art Factory) berada di Kecamatan Jatiwangi; Kuliner Nusantara
Kecap Majalengka berada di Kecamatan Majalengka; Petilasan Prabu
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 15
Siliwangi berada di Kecamatan Rajagaluh; Situ Sangiang berada di
Kecamatan Banjaran dan Rumah Adat Panjalin di Kecamatan Sumberjaya;
b. pariwisata alam, meliputi : Bendung Rentang Water Festival berada di
Kecamatan Jatitujuh; Curug Muara Jaya berada di Kecamatan Argapura;
Agrowisata Gedong Gincu Panyingkiran berada di Kecamatan Panyingkiran;
dan Agrowisata Sadarehe berada di Kecamatan Rajagaluh; Eko Wisata Batu
Luhur berada di Kecamatan Sindangwangi; dan Sindangwangi Mina Wisata
berada di Kecamatan Sindangwangi; dan Paralayang Gunung Panten di
Kecamatan Majalengka.
c. pariwisata buatan, meliputi : Majalengka Spektakuler berada Kecamatan
Majalengka; Jabar Education Park berada di Kecamatan Sindangwangi;
Jurassic Park Lemah Putih berada di Kecamatan Lemahsugih; Gagaraji
Sircuit berada di Kecamatan Jatitujuh; Galeri Bola Majalengka berada di
Kecamatan Kadipaten; dan Road race di Kecamatan Majalengka.
Kawasan peruntukkan permukiman. Kawasan peruntukkan permukiman
seluas kurang lebih 13.455 hektar terdiri atas:
a. permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.480 hektar meliputi: permukiman
perkotaan PKW; permukiman perkotaan PKL; dan permukiman perkotaan PPK
termasuk pembangunan kawasan permukiman di Kertajati Aerocity; dan
b. permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.975 hektar meliputi :
permukiman perdesaan PPL; dan permukiman desa.
Kawasan peruntukkan lainnya. Kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas:
a. kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, meliputi : pengembangan
perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan PKW dan PKL; peningkatan sistem
informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan
internasional apabila dikaitkan dengan pembangunan BIJB, Jalan Tol, dan Jalur
Kereta Api; peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 16
masyarakat yang efektif dan efisien; peningkatan perlindungan konsumen,
pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan
penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor;
b. kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity, meliputi : pengembangan
BIJB seluas kurang lebih 1.800 hektar; dan pengembangan kawasan Kertajati
Aerocity seluas kurang lebih 3.200 hektar; dan
c. kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan, meliputi : Batalyon Ifanteri
321 di Kecamatan Cigasong; Komando Distrik Militer (Kodim) 0617 di
Kecamatan Majalengka; Pangkalan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung; dan
Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh wilayah Kabupaten.
Secara administrasi Kabupaten Majalengka terbagi dalam 26 kecamatan,
dengan karakteristik wilayah yang berbeda menimbulkan keberagaman; baik potensi
sumberdaya alam, sumberdaya binaan maupun kegiatan sosial ekonomi. Untuk
mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya
kebijakan yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah
sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya. Dalam RTRW Kabupaten
Majalengka Tahun 2011-2031 telah ditetapkan rencana struktur ruang yang akan
dikembangkan di Kabupaten Majalengka. Tujuannya untuk mengoptimalkan
masing-masing wilayah, sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah
satu terhadap wilayah yang lainnya, dan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai
melalui pengembangan suatu pusat kegiatan dalam kerangka rencana
pengembangan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun kedepan.
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaaan di Kabupaten Majalengka
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :
1. Pusat Kegiatan Perkotaan :
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 17
Kondisi ini terjadi di Perkotaan Kadipaten yang terletak pada simpul
perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN
Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat
kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan
utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya. Ruang
wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten
dan Kecamatan Dawuan.
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL
diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di
setiap kabupaten dan atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap
PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk
mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi
sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh,
Cikijing dan Talaga.
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan
Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya,
Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan
Banjaran.
2. Pusat Kegiatan Perdesaan :
Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu
kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa,
yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma. Untuk lebih
jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan beserta
fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.5.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 18
Tabel 2.5.
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Majalengka
No. Pusat Kegiatan Kecamatan Fungsi Pelayanan
A. Pusat Kegiatan Perkotaan
1. Pusat Kegiatan Wilayah
a. PKW Kadipaten Kadipaten,
Dawuan
Sebagai simpul transportasi regional, pusat
komersial, pusat pelayanan sosial, serta
pendukung kegiatan industri.
2. Pusat Kegiatan Lokal
a. Perkotaan
Majalengka
Majalengka,
Cigasong,
Panyingkiran
Sebagai pusat pemerintahan, pusat
pendidikan, pelayanan sosial, komersial,
industri, pengembangan perumahan,
pariwisata, pertanian, perikanan dan
peternakan.
b. Perkotaan
Kertajati
Kertajati,
Jatitujuh,
Ligung
Sebagai kawasan komersial dan jasa,
kawasan industri terpadu, kawasan BIJB,
pengembangan kawasan perkotaan
“aerocity”, dan pertanian.
c. Perkotaan
Jatiwangi
Jatiwangi,
Kasokandel,
Sumberjaya,
Palasah,
Leuwimunding
Sebagai kawasan pengembangan industri,
kawasan komersial, pelayanan sosial
termasuk pengembangan perumahan dan
pertanian.
d. Perkotaan
Rajagaluh
Rajagaluh,
Sukahaji,
Sindang,
Sindangwangi
Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
pengembangan kawasan perkotaan,
komersial, industri, pengembangan
pariwisata, terminal regional, pertanian,
perikanan dan peternakan.
e. Perkotaan Cikijing Cikijing,
Cingambul,
Banjaran,
Argapura
Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
pengembangan pertanian dan peternakan,
komersial, pengembangan pariwisata,
pengembangan kawasan perkotaan,
terminal regional dan industri kecil.
f. Perkotaan Talaga Talaga, Maja,
Bantarujeg,
Lemahsugih,
Malausma
Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
pengembangan pertanian, pengembangan
kawasan perkotaan, komersial, industri,
pengembangan pariwisata dan terminal
regional.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 19
No. Pusat Kegiatan Kecamatan Fungsi Pelayanan
3. Pusat Pelayanan Kawasan
a. Perkotaan
Kasokandel
Kasokandel Sebagai kawasan pengembangan
perumahan, pelayanan sosial dan jasa,
industri dan kawasan perdagangan dan
pertanian.
b. Perkotaan
Leuwimunding
Leuwimunding Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
pengembangan pertanian, pengembangan
kawasan perkotaan, industri dan
pendukung kawasan perumahan.
c. Perkotaan
Palasah
Palasah Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
pengembangan perkotaan, industri,
pendukung kawasan perumahan dan
pertanian.
c. Perkotaan
Jatitujuh
Jatitujuh Sebagai kawasan pengembangan
perumahan, jasa, industri, pendukung
komersial dan pertanian.
e. Perkotaan Ligung Ligung Sebagai kawasan pertahanan keamanan,
pengembangan industri, pelayanan sosial
dan pertanian.
f. Perkotaan
Sumberjaya
Sumberjaya Sebagai kawasan pengembangan industri,
kawasan perdagangan, pelayanan sosial
dan pertanian.
g. Perkotaan
Sindangwangi
Sindangwangi Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pariwisata dan
sarana pendukung pariwisata, pertanian,
perikanan dan peternakan.
h. Perkotaan
Sukahaji
Sukahaji Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pendukung kawasan
perumahan dan pengembangan
pariwisata, serta pertanian, dan
peternakan.
i. Perkotaan
Lemahsugih
Lemahsugih Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian
(tanaman pangan, perkebunan dan
peternakan), serta pengembangan
pariwisata.
j. Perkotaan
Bantarujeg
Bantarujeg Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian, dan
pengembangan pariwisata.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 20
No. Pusat Kegiatan Kecamatan Fungsi Pelayanan
k. Perkotaan Maja Maja Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian,
perikanan, pengembangan pariwisata dan
terminal regional.
l. Perkotaan
Argapura
Argapura Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian
(tanaman pangan, perkebunan dan
peternakan), dan pengembangan
pariwisata.
m. Perkotaan
Banjaran
Banjaran Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian
(tanaman pangan, perkebunan dan
peternakan), dan pengembangan
pariwisata.
B. Pusat Kegiatan Perdesaan
1. Pusat Pelayanan Lingkungan
a. PPL Sindang Sindang Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pendukung kawasan
perumahan dan pengembangan
pariwisata, serta pertanian, perikanan dan
peternakan.
b. PPL Malausma Malausma Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian,
pengembangan kawasan perbatasan.
c. PPL Cingambul Cingambul Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum,
komersial, pengembangan pertanian,
pariwisata, dan industri kecil.
Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031.
Selain adanya sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan beserta
fungsinya sebagaimana dijelaskan di atas, dalam RTRW Kabupaten Majalengka
2011-2031 juga direncanakan penetapan Kawasan Strategis, sebagai berikut :
1. Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Penetapan KSP
Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria,
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 21
dan arahan penanganan di masing-masing KSP yang ditetapkan. Kawasan
Strategis Provinsi di Kabupaten Majalengka adalah:
a. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity
Bandara Internasional Jawa Barat yang didukung dengan Kertajati Aerocity
ditetapkan di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek
pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan
budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan bandara meliputi upaya untuk :
1) Mengembangkan kawasan bandara dengan menganut keserasian
antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat;
2) Mengembangkan bandara;
3) Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah di sekitarnya;
4) Kerjasama dengan pihak swasta;
5) Mengembangkan dan memberdayakan potensi bandara.
b. KSP Koridor Bandung-Cirebon
Kawasan Koridor Bandung-Cirebon disusun sebagai alat untuk memadukan
pengembangan wilayah Jawa Barat yang terkait dengan wilayah Kabupaten
Majalengka. Kawasan koridor Bandung-Cirebon didefinisikan sebagai
kawasan yang membentuk koridor sepanjang jalan Bandung-Cirebon.
Kawasan tersebut memiliki keterkaitan fungsional meliputi keterkaitan fisik
secara langsung, dan memiliki orientasi (ekonomi, pergerakan dan sosial
budaya) sangat kuat dari dan ke jalur jalan tersebut pada kabupaten/kota
terkait. Pengembangan kawasan diarahkan pada pertumbuhan wilayah
yang efektif, sumber daya mengalir ke seluruh wilayah secara efisien dan
menstimulasi perkembangan daerah di kawasan koridor. Arahan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 22
pemanfaatan ruang pada kawasan pengembangan koridor Bandung-
Cirebon meliputi upaya untuk :
1) Meningkatkan fungsi dan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi lokal, regional, nasional;
2) Mendorong peran kawasan-kawasan andalan sebagai penggerak
pengembangan ekonomi;
3) Mengembangkan kawasan budidaya secara berkelanjutan;
4) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan kritis;
5) Membangun pusat pengembangan wilayah di kawasan kepadatan
rendah untuk menyeimbangkan distribusi penduduk dan kegiatan;
6) Meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah terkait dalam
rangka pembangunan koridor dan penanganan permasalahan;
7) Memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
kabupaten/kota;
8) Mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas
dengan kabupaten;
9) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan koridor
secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang
memadai;
10) Mengembangkan kawasan agroindustri;
11) Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang
dikembangkan.
2. Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta dapat berperan sebagai
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 23
“motor penggerak” pembangunan wilayah di sekitarnya demi keseimbangan
pembangunan antara pusat-pusat distrik dengan kawasan perdesaan.
Berdasarkan pengembangan potensi unggulan daerah, serta mendorong
terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar-sektor,
antar-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang
usaha dan berinvestasi di daerah, maka direncanakan beberapa kawasan
strategis, yaitu :
a. Kawasan Potensial Tumbuh
Kawasan potensial tumbuh meliputi :
1) Sekitar jalan tembus Majalengka - Lemahsugih meliputi Kecamatan
Majalengka, Maja, Bantarujeg dan Lemahsugih;
2) Sekitar Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka meliputi Kecamatan
Panyingkiran, Cigasong dan Majalengka.
b. Kawasan Agropolitan
Kawasan agropolitan adalah kawasan pengembangan agropolitan yang
berada Kecamatan Ligung dan Kecamatan Lemahsugih.
c. Kawasan Wisata Sindangwangi
Kawasan wisata Sindangwangi adalah kawasan wisata terintegrasi yang
berada di wilayah Kecamatan Sindangwangi.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Secara umum dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majalengka
dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian selatan terdiri dari pegunungan dan
perbukitan terjal dengan ketinggian 400 - 500 m diatas permukaan laut dan
berhawa relatif panas.
Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka hampir seluruh wilayah Kabupaten
Majalengka mempunyai potensi bencana yang mungkin dapat terjadi setiap saat
dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana persisnya bencana tersebut akan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 24
terjadi. Kabupaten Majelengka termasuk daerah rawan terjadinya bencana seperti
halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya
menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat perbukitan dan aliran
sungai yang cukup besar.
Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka yang kondisi geologisnya terdiri dari
pegunungan dan perbukitan sangat berpotensi terjadinya longsor, sebagaimana
hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Jawa Barat.
Sedangkan wilayah utara yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi
terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekwensi adanya
beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai – sungai kecil yang
bermuara di sungai – sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi
penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir.
Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota
Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi.
Hal ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung yang melanda Kabupaten
Majalengka dan sering menimbulkan kerugian harta bencana masyarakat.
Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita
lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun
lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang
selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman
pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya
mitigasinya. Mengamati fenomena – fenomena diatas, Kabupaten Majalengka yang
relatif tidak aman dari bencana, harus waspada agar dampak negatif bencana
berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir pada kasus terjadinya
bencana.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 25
ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data potensi
bencana di wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel.2.6.
Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka
NO. KECAMATAN DESA BENCANA
LONGSOR TEKTONIK VULKANIK
1. Argapura Cikaracak Longsor bahan rombakan Potensi terlanda
hujan abu & lontaran
batu KRB I
Cibunut Longsor bahan rombakan
Gunungwangi Longsor bahan rombakan
Argamukti Longsor bahan rombakan Potensi aliran awan
panas, lava, lahar
(KRB II dan potensi
terlanda hujan abu &
lontaran batu KRB 1)
Argalingga Longsor bahan rombakan Potensi aliran awan
panas, lava, lahar
(KRB II dan potensi
terlanda hujan abu &
lontaran batu KRB 1)
Haurseah Longsor bahan rombakan
Mekarwangi Longsor bahan rombakan Potensi aliran awan
panas, lava, lahar
(KRB II dan potensi
terlanda hujan abu &
lontaran batu KRB 1)
Tejamulya Longsor bahan rombakan
Gunungwangi Nendatan Potensi aliran awan
panas, lava, lahar
(KRB II dan potensi
terlanda hujan abu &
lontaran batu KRB 1)
Sukasari Kidul Longsor bahan rombakan
Sukamanah Potensi terlanda
hujan abu & lontaran
batu KRB I
Sukadana Longsor bahan rombakan
2. Bantarujeg Sukamenak Longsor bahan rombakan
3. Banjaran Sangiang Longsor bahan rombakan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 26
Cimeong Longsor bahan rombakan
4. Cingambul Sedaraja Longsor bahan rombakan Potensi terlanda
hujan abu & lontaran
batu KRB I
Cikondang Longsor bahan rombakan
Nagara Kembang Longsor bahan rombakan
Wangkelang Longsor bahan rombakan
Cintaasih Longsor bahan rombakan
Rawa Longsor bahan rombakan
Sukamukti Longsor bahan rombakan
5. Cikijing Cipulus Longsor bahan rombakan
6. Lemahsugih Kalapadua Longsor bahan rombakan
Sukajadi Longsor bahan rombakan
Lemahputih Longsor bahan rombakan
Sadawangi Longsor bahan rombakan
7. Maja Anggrawati Longsor bahan rombakan
Cengal Longsor bahan rombakan Retakan
8. Majalengka Cibodas Longsor bahan rombakan Retakan
Sidamukti Longsor bahan rombakan Retakan
9. Malausma Ciranca Nendatan dan Retakan
Buninagara Longsor bahan rombakan
Cimuncang Longsor bahan
rombakan,
nendatan,retakan
Lebakwangi Nendatan dan Retakan
10. Panyingkiran Panyingkiran Retakan
11. Rajagaluh Sindangpano Longsor bahan
rombakan, Retakan
12. Sindangwangi Ujungberung Longsor bahan rombakan
Bantaragung Longsor bahan rombakan
Lengkong Kulon Longsoran
13. Sindang Pasirayu potensi terlanda
hujan abu & lontaran
batu KRB I)
14. Talaga Gunungmanik potensi terlanda
hujan abu & lontaran
batu KRB I)
Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka-2014
Potensi Bencana lainnya di wilayah Kabupaten Majalengka disebabkan oleh
adanya abrasi, adapun wilayah yang termasuk kedalam bencana tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 27
Tabel.2.7.
Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten Majalengka
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN ABRASI KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 MAJALENGKA Kelurahan Cigasong
Kelurahan Cicurug
Kelurahan Tonjong
Kelurahan Tarikolot
Kelurahan Cijati
Kelurahan Babakan Jawa
Kelurahan Munjul
Desa Cibodas
Desa Kulur
Kelurahan Sindangkasih
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cideres
Sungai Cideres dan
Sungai Cijurey
Sungai Cideres
Sungai Cideres
Sungai Cideres
Sungai Cijurey
Sungai Cijurey
Sungai Cijurey
Sungai Cideres
Sungai Cideres
2 PANYINGKIRAN Desa Pasirmuncang
Desa Bonang
Desa Jatipamor
Desa Panyingkiran
Desa Bantrangsana
Desa Leuwiseeng
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cijurey
Sungai Cijurey dan
Sungai Cilitung
Sungai Cideres
Sungai Cideres
Sungai Cijurey
Sungai Cideres
3 KERTAJATI Desa Pakubereum
Desa Sukawana
Desa Kertajati
Desa Bantarjati
Desa Palasah
Desa Kertawinangun
Desa Babakan
Desa Pasiripis
Desa Mekarjaya
Desa Syahbandar
Desa Sukamulya
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
4 LIGUNG Desa Ligung Lor
Desa Ligung
Desa Bantarwaru
Desa Leuweunghapit
Desa Sukawera
Desa Wanasalam
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cikeruh
Sungai Cikeruh
Sungai Cilutung
Sungai Cikamangi
Sungai Cikamangi
Sungai Cilutung
5 JATITUJUH Desa Jatitujuh
Desa Randegan Wetan
Desa Randegan Kulon
Desa Panongan
Desa Panyidangan
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
Sungai Cimanuk
6 SUMBERJAYA Desa Loji Kobong
Desa Pancasuji
Desa Panjalin Kidul
Desa Banjaran
Desa Gelokmulya
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cikamangi
Sungai Cikamangi, Cibugang
Sungai Cikadongdong
Sungai Cikadongdong
Sungai Cikadongdong
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 28
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN ABRASI KETERANGAN
1 2 3 4 5
Desa Sumberjaya
Desa Rancaputat
Desa Bongas Wetan
Desa Garawangi
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Pengikisan Tanah
Sungai Cibugang
Sungai Cikadongdong
Sungai Cikamangi
Sungai Cibungang
Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka-2014
Untuk data banjir berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-
2031, daerah yang rawan terkena bencana banjir, sebarannya adalah di sepanjang
tanggul di Desa Pakubeureum (S. Cimanuk) sampai Bendung Rentang, diantaranya
melalui wilayah Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh dikarenakan jebolnya tanggul di
sungai tersebut. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, wilayah yang rawan terkena banjir adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.8.
Kondisi Genangan/Banjir di Kabupaten Majalengka Tahun 2011
NO DESA
KECAMATAN
LUAS
(Ha)
TINGGI
(m)
LAMA
GENANGAN
(JAM)
FREKWENSI
GENANGAN
(Pertahun)
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. KECAMATAN JATITUJUH
Jatitujuh
Pangkalanpari
Pilangsari
Randegan Wetan
Panyingkiran
Biyawak
10
44
1
-
1
6
0,5
0,5
0,5
-
0,5
1
2
3
2
-
3
6
-
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
4.
II. KECAMATAN KERTAJATI
Kertajati
Bantarjati
Pasiripis
Pakubeureum
20
5
-
40
1
1
0,5
0,5
-
-
-
Setiap Musim Hujan
1.
III. CIKIJING
Kasturi
2
0,5
3
Setiap Musim Hujan
1.
IV. LIGUNG
Leuweung Hapit
80
1,5
36
Setiap Musim Hujan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 29
NO DESA
KECAMATAN
LUAS
(Ha)
TINGGI
(m)
LAMA
GENANGAN
(JAM)
FREKWENSI
GENANGAN
(Pertahun)
1 2 3 4 5 6
2.
3.
4.
5.
Ampel
Sukawera
Cibogor
Ligung Lor
115
25
30
-
0,5
0,5
0,5
0,5
24
5
5
5
1.
2.
V. SUMBERJAYA
Lojikobong
Pancaksuji
60
-
1,5
1
24
12
Setiap Musim Hujan
Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka-2014
2.1.4. Demografi
Sumberdaya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka
mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan
sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut
mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk.
1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada Tahun 2012 mencapai 1.176.117
jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,4%. Pertumbuhan jumlah
penduduk tersebut tergolong ideal jika dibandingkan dengan target capaian
pada RPJPD Kabupaten Majalengka yaitu pada tingkat LPP 0,80%. Untuk lebih
jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada
Tabel 2.8., sebagai berikut :
Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah Penduduk
(Jiwa) 1.160.070 1.163.533 1.166.473 1.171.478 1.176.117
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 30
Laki-laki (jiwa) 564.981 600.396 582.892 585.393 587.711
Perempuan (jiwa) 601.830 606.306 583.581 586.085 588.406
2. LPP (%) - 0,30 0,40 0,40 0,40
3. Kepadatan
Penduduk
(jiwa/km2)
963 966 969 973 977
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
2. Karateristik Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan.
Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan
permasalahannya. Permasalahan tersebut diantaranya besarnya jumlah
penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Jumlah penduduk
Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 berdasarkan hasil estimasi penduduk
2012 adalah 1.176.117 jiwa terdiri dari 587.711 jiwa laki-laki dan 588.406 jiwa
perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan
hampir sama dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan sex ratio 99,88.
Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Majalengka Tahun 2012
No Kecamatan Jenis Kelamin Sex
Ratio Laki-laki Perempuan
1 Lemahsugih 28.845 28.855 99,97
2 Bantarujeg 21.445 21.575 99,40
3 Malausma 20.215 20.985 96,33
4 Cikijing 31.129 29.213 106,56
5 Cingambul 18.177 17.920 101,43
6 Talaga 22.115 21.499 102,87
7 Banjaran 11.974 12.093 99,02
8 Argapura 16.664 17.029 97,86
9 Maja 24.549 24.364 100,76
10 Majalengka 34.398 35.272 97,52
11 Cigasong 17.520 16.957 103,32
12 Sukahaji 19.949 20.021 99,64
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 31
No Kecamatan Jenis Kelamin Sex
Ratio Laki-laki Perempuan
13 Sindang 7.180 7.270 98,76
14 Rajagaluh 20.765 20.868 99,51
15 Sindangwangi 15.174 15.333 98,96
16 Leuwimunding 26.940 28.737 93,75
17 Palasah 22.360 23.551 94,94
18 Jatiwangi 41.675 41.536 100,33
19 Dawuan 22.217 22.820 97,36
20 Kasokandel 23.059 23.399 98,55
21 Panyingkiran 14.788 15.061 98,19
22 Kadipaten 20.025 21.679 101,60
23 Kertajati 21.511 20.852 103,16
24 Jatitujuh 25.705 25.313 101,55
25 Ligung 28.308 28.101 100,74
26 Sumberjaya 29.024 28.103 103,28
Kabupaten Majalengka 587.711 588.406 99,88
Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka 2012, Tahun 2013.
3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 rata-rata tingkat kepadatan
penduduk Kabupaten Majalengka mencapai 969 jiwa/km2, pada tahun 2012
tingkat kepadatan mencapai 977 jiwa/km2. Kecamatan Jatiwangi merupakan
wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah kepadatan
sebesar 2.071 jiwa/km2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya
adalah Kecamatan Kertajati yaitu 306 jiwa/km2.
4. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Karakteristik penduduk Kabupaten Majalengka dilihat dari struktur penduduk
(usia 15 tahun ke atas) menurut mata pencaharian pada tahun 2012 masih
dominan bekerja pada sektor pertanian sebesar 35,71%, dengan kata lain bahwa
sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian
penduduk Kabupaten Majalengka. Persentase penduduk Kabupaten Majalengka
berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.11.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 32
Tabel 2.11.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majalengka
Tahun 2009-2012
No. Kegiatan Sektor Usaha Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Pertanian 37,53 33,85 37,03 31,02 35,71
2. Pertambangan dan
Penggalian
0,42 0,39 0,83 1,43 0,56
3. Industri Pengolahan 13,90 14,73 15,05 14,78 16,06
4. Listrik, Gas dan Air Minum 0,24 0,31 0,17 0,24 0,14
5. Konstruksi 5,50 5,79 5,55 5,33 6,48
6. Perdagangan 26,65 25,16 23,91 27,77 23,17
7. Angkutan dan Komunikasi 5,51 6,33 4,57 4,92 3,80
8. Keuangan 1,25 0,84 0,53 0,54 0,49
9. Jasa-jasa/Lainnya 9,00 12,60 12,37 13,97 13,59
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
5. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Agama
Kehidupan beragama yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Sila Pertama
Falsafah Negara, yaitu kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan untuk
peningkatan akhlak demi kepentingan bersama untuk membangun masyarakat adil
dan makmur. Jumlah tempat peribadatan umat Islam tahun 2012 sebanyak 7.516,
sementara untuk gereja ada 11 dan vihara sebanyak 2 buah. Jumlah penduduk
beragama Islam pada tahun 2012 sebanyak 1.243.155, Katolik sebanyak 683,
Protestan sebanyak 2.170, Hindu sebanyak 117, Budha sebanyak 145 orang, dan
pemeluk agama lainnya sebanyak 40 orang.
Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama
di Kabupaten Majalengka Tahun 2012
No Kecamatan Islam Kristen
Hindu Budha Jumlah Katolik Protestan
1 Lemahsugih 62.617 4 62.617
2 Bantarujeg 46.559 46.559
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 33
No Kecamatan Islam Kristen
Hindu Budha Jumlah Katolik Protestan
3 Malausma 47.332 47.332
4 Cikijing 62.055 62.055
5 Cingambul 40.763 18 21 40.802
6 Talaga 45.657 45.657
7 Banjaran 25.562 25.562
8 Argapura 34.966 34.996
9 Maja 51.149 51.149
10 Majalengka 67.925 163 228 81 21 68.418
11 Cigasong 34.570 46 5 7 34.628
12 Sukahaji 40.908 61 40.969
13 Sindang 17.987 17.987
14 Rajagaluh 46.655 23 46.678
15 Sindangwangi 32.733 32.733
16 Leuwimunding 62.224 62.224
17 Palasah 51.378 2 9 2 51.391
18 Jatiwangi 87.696 257 190 51 88.194
19 Dawuan 45.185 54 293 2 45.534
20 Kasokandel 45.784 750 46.534
21 Panyingkiran 31.227 6 10 1 31.211
22 Kadipaten 43.717 183 387 30 62 44.379
23 Kertajati 46.493 46.493
24 Jatitujuh 52.776 7 52.783
25 Ligung 56.328 9 56.337
26 Sumberjaya 62.909 136 63.045
Kab. Majalengka 1.243.155 683 2170 117 145 1.246.270
Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka 2012, Tahun 2013.
6. Karateristik Penduduk berdasarkan Pendidikan
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka melalui jalur
pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk
melalui berbagai program. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat
keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan
rendahnya tingkat buta huruf menunjukan keberhasilan program pengentasan
buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 34
pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengkan
berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2012.
Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Majalengka Tahun 2012
No Pendidikan Jumlah Penduduk %1 Tidak/Belum Sekolah 240.231 19,76
2 Tidak Tamat SD/Sederajat 125.725 10,34
3 Tamat SD/Sederajat 515.248 42,39
4 SLTP/Sederajat 177.146 14,57
5 SLTA/Sederajat 122.787 10,1
6 Diploma I/II 6.849 0,56
7 Akademi/Diploma III/S. Muda 7.131 0,59
8 Diploma IV/Strata I 19.246 1,58
9 Strara II 1.082 0,09
10 Strata III 28 -
Jumlah 1.215.473 100 Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2012
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB
PDRB atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir selalu mengalami
peningkatan, yaitu dari Rp 4,042 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 4,855
triliun pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata-rata 4,66% per tahun.
Tabel 2.14.
PDRB Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
No. Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012*
1. PDRB (milyar rupiah) 4.042 4.233 4.427 4.634 4.855
2. Laju PDRB (%) 4,57 4,73 4,59 4,67 4,76
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 35
Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan meningkatnya secara riil kondisi
kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka. Namun
demikian, apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJPD
Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut masih dibawah
angka proyeksi yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-
2013) diproyeksikan PDRB sebesar Rp.5.201 Milyar dan LPE berkisar 5,34%-
6,52%.
Secara sektoral, selama kurun waktu 2008-2012, seluruh sektor perekonomian
mengalami peningkatan. Ini berarti kegiatan seluruh sektor perekonomian
daerah telah tumbuh secara positif. Terdapat 4 sektor yang cukup dominan
dalam kegiatan perekonomian daerah, yaitu sekor pertanian, industri,
perdagangan, dan sektor jasa, dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan,
masing masing sebesar Rp.1,113 triliun, Rp.691 miliar, Rp.797 miliar dan Rp.550
miliar pada tahun 2008, meningkat menjadi Rp.1,274 triliun, Rp.1,858 triliun,
Rp.2,259 triliun dan Rp.641 miliar pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan
harga berlaku, nilai PDRB ke 4 sektor tersebut masing-masing Rp.2,695 triliun,
Rp.1,302 triliun, Rp.1,454 triliun, dan Rp.1,290 triliun pada tahun 2008,
meningkat menjadi Rp.3,893 triliun, Rp.1,858 triliun, Rp.2,259 triliun dan Rp1,837
triliun pada tahun 2012.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 36
Tabel. 2.15.
Nilai Sektor Dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Majalengka
No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012
Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb
1.
Pert
an
ian
1.1
33.6
48,7
1
2.6
95.2
55,4
5
1.1
84.9
73,8
6
2.9
47.3
88,5
0
1.2
05.9
45,4
9
3.4
05.2
63,8
7
1.2
33.2
34,8
0
3.6
09.6
87,2
9
1.2
74.2
78,8
2
3.8
93.7
67,6
5
2.
Pert
am
ban
gan
&
pen
gg
alian
166.1
38,4
5
318.0
88,6
9
169.7
83,5
8
298.5
68,9
4
173.2
95,4
6
322.2
87,5
4
181.0
82,1
2
353.3
80,7
6
188.0
75,1
3
373.9
21,3
1
3.
Ind
ust
ri
pen
go
lah
an
691.0
93,6
4
1.3
02.8
62,7
4
724.3
30,6
1
1.4
46.1
77,6
4
751.3
81,2
4
1.5
82.9
42,6
6
782.4
37,8
1
1.7
12.6
58,0
0
817.2
84,3
1
1.8
58.3
12,2
0
4.
Lis
trik
, g
as
& a
ir b
ers
ih
27.5
40,8
6
42.3
64,9
2
28.8
10,2
7
45.4
79,7
4
31.3
26,9
0
51.0
84,3
3
33.6
89,8
7
56.4
78,2
3
36.3
32,9
4
61.8
50,8
6
5.
Ban
gu
nan
185.1
68,4
6
324.3
44,1
1
195.8
70,2
6
363.2
65,4
0
214.2
26,7
8
418.3
16,0
5
232.7
53,7
5
477.1
45,1
8
253.3
76,8
9
532.1
39,1
0
6.
Perd
ag
an
gan
,
ho
tel &
rest
ora
n
797.7
26,9
4
1.4
54.0
06,5
5
838.5
17,6
8
1.5
87.5
91,6
3
913.1
94,7
2
1.8
31.6
57,2
6
981.3
78,2
7
2.0
38.2
13,2
3
1.0
48.9
92,3
3
2.2
59.2
41,8
6
7.
Pen
gan
gku
tan
& k
om
un
ikasi
260.4
76,0
7
514.9
32,9
7
271.9
37,7
0
557.5
71,8
8
287.5
21,1
7
607.7
17,4
3
302.6
29,3
3
644.6
46,9
8
313.4
12,9
9
669.9
60,4
9
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 37
No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012
Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb
8.
Keu
an
gan
,
sew
a, &
jasa
Peru
sah
aan
229.9
50,1
0
354.9
55,1
5
240.0
97,6
3
386.1
38,9
8
252.6
74,7
4
419.8
93,9
4
266.6
77,8
4
450.8
96,0
1
281.6
77,.1
483.3
55,2
7
9.
Jasa
-jasa
550.4
97,0
6
1.2
90.8
92,2
4
579.1
21,2
5
1.3
62.2
44,5
9
598.3
18,6
2
1.5
18.2
55,9
3
620.9
20,6
1
1.6
50.9
60,4
6
641934,1
4
1.8
37.2
21,5
3
10.
PD
RB
4.0
42.2
40,2
9
8.2
97.7
02,8
2
4.2
33.4
42,8
4
8.9
94.4
27,3
0
4.4
27.8
85,1
2
10.1
57.4
19,0
1
4.6
34.8
04,4
0
10.9
94.0
66,1
4
4.8
53.3
64,5
6
11.9
69.7
70,2
7
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Struktur perekonomian daerah dapat dilihat dari konstribusi setiap sektor
usaha terhadap PDRB. Selama priode 2008-2012, sektor pertanian yang merupakan
penyumbang terbesar, sektor perdagangan terbesar kedua, sektor indusri terbesar
ketiga, dan sektor jasa terbesar ke empat. Namun kondisi ini selalu dinamis. Selama
kurun waktu 2008-2012, terjadi kecenderungan menurunnya konstribusi sektor
pertanian, yang diiringi dengan meningkatnya konstribusi sektor perdagangan yang
cukup signifikan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan
perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, dapat dilihat
pada Tabel 2.16. sebagai berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 38
Tabel. 2.16.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Majalengka
No. Sektor
2008 2009 2010 2011 2012
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
1. Pertanian 32,4
8
28,0
5
32,7
7
27,9
9
33,5
2
27,2
4
32,8
3
26,6
1
32,5
3
26,2
4
2. Pertambangan
& penggalian 3,8
3
4,1
1
3,3
2
4,0
1
3,1
7
3,9
1
3,2
1
3,9
1
3,1
2
3,8
7
3. Industri
pengolahan 15,7
0
17,1
0
16,0
8
17,1
1
15,5
8
16,9
7
15,5
8
16,8
8
15,5
3
16,8
3
4. Listrik,gas &
air bersih 0,5
1
0,6
8
0,5
1
0,6
8
0,5
0
0,7
1
0,5
1
0,7
3
0,5
2
0,7
5
5. Bangunan
3,9
1
4,5
8
4,0
4
4,6
3
4,1
2
4,8
4
4,3
4
5,0
2
4,4
5
5,2
2
6.
Perdagangan,
hotel, &
restoran
17,5
2
19,7
3
17,6
5
19,8
1
18,0
3
20,6
2
18,5
4
21,1
7
18,8
7
21,6
0
7. Pengangkutan
& komunikasi 6,2
1
6,4
4
6,2
0
6,4
2
5,9
8
6,4
9
5,8
6
6,5
3
5,6
6
6,4
5
8.
Keuangan,
sewa, & jasa
perusahaan
4,2
8
5,6
9
4,2
9
5,6
7
4,1
3
5,7
1
4,1
0
5,7
5
4,0
4
5,8
0
9. Jasa-jasa
15,5
6
13,6
2
15,1
5
13,6
8
14,9
5
13,5
1
15,0
2
13,4
15,3
5
13,2
2
PDRB
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 39
2. Laju Inflasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan publikasi dari BPS selama kurun waktu tahun 2008-2012, rata-rata
inflasi selama periode tahun tersebut sebesar 5,52% capaian terendahnya
adalah 3,09% pada tahun 2009 dan inflasi tertinggi adalah 11,11% pada tahun
2008. Terkendalinya inflasi yang mencapai angka di bawah dua digit, kecuali
tahun 2008 tidak lepas dari peran kolaborasi otoritas moneter dengan
pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi daerah. Data laju inflasi
dari tahun 2008-2012 sebagai berikut:
Tabel 2.17.
Laju Inflasi Jawa Barat Tahun 2007-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Inflasi 11,11 3,09 6,46 3,10 3,86
Sumber : BPS Jawa Barat, Tahun 2013.
*) Data sementara
3. PDRB Per Kapita
Berdasarkan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang
mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang
masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai
PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 2.18. sebagai berikut :
Tabel 2.18.
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Tahun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
(Rp)
1. 2008 3.484.480
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 40
2. 2009 3.638.438
3. 2010 3.795.960
4. 2011 3.903.266
5. 2012 4.082.914
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
*) Data sementara
Dari tabel di atas, terlihat pendapatan per kapita atas dasar harga konstan
selama periode tahun 2008-2012 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada
tahun 2008 pendapatan per kapitanya sebesar Rp 3.484.480 naik menjadi Rp
4.082.914 pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 17,17% selama 4 tahun atau
sebesar 4,29% per tahun. Dari sisi pendapatan per kapita tersebut terlihat bahwa
tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Majalengka secara riil selalu
meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan
proyeksi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025,
capaian tersebut masih dibawah angka yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir
tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan pendapatan per kapita sebesar
Rp. 4.172.977,00.
4. Gini ratio.
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat
pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara
lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata
sebaran pendapatan. Data Gini ratio di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada
Gambar 2.3.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 41
Gambar 2.3.
Perkembangan Gini Ratio
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
Tahun2008
2009 2010 2011 2012
Gini ratio 0,289 0,232 0,26 0,313 0,41
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
Gini ratio
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2013
Dari data terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012 terjadi kecendurungan
meningkatnya angka Gini Ratio, yaitu dari 0,289 pada tahun 2008 menjadi 0,41
pada tahun 2012 artinya pendapatan masyarakat cenderung semakin tidak
merata.
5. Kemiskinan.
Selama kurun waktu 2008-2012, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka
terus menurun yaitu 225.720 jiwa atau 18,79 % pada tahun 2008 menjadi
169.800 jiwa atau 14,44 % pada tahun 2012. Angka ini telah melampaui
target/proyeksi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-
2025, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan jumlah
penduduk miskin sebesar 16,06%. Tentunya program-pogram penanggulangan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 42
kemiskinan masih perlu terus dilanjutkan untuk dapat mengurangi angka
kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel. 2.19.
Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
Uraian TAHUN Rata-rata
partum-
buhan 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk
Miskin (Jiwa) 225.720 207.154 181.061 178.600 169.800 11.184
Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.160.070 1.163.533 1.166.473 1.171.478 1.176.117 3.209
Persentase Penduduk
Miskin (%) 18,79 17,12 15,52 14,98 14,44 0,87
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2013
Pada tahun 2012 posisi relatif kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih
berada di atas presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional.
Pada kontek antar wilayah, penduduk miskin yang berada di atas provinsi
diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Kondisi persentase
penduduk miskin di Kabupaten Majalengka masih cukup tinggi dibandingkan
dengan persentase tingkat Provinsi Jawa Barat (9,89%) dan Nasional (11,66%).
Posisi relatif/perbandingan antar wilayah ini dapat kami gambarkan dalam
gambar sebagai berikut:
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 43
Gambar 2.4.
Posisi Relatif Tingkat Kemisinan Kabupaten Majalengka
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Sebagaimana data makro yang telah dipublikasikan BPS bahwa jumlah
penduduk miskin secara nasional pada tahun 2012 sebanyak 28.594.600 jiwa dan
penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 4.421.531 jiwa. Sedangkan khusus di
Kabupaten Majalengka pada tahun yang sama berjumlah 169.800 jiwa. Posisi
relatif jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012
sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan 11 kabupaten lainnya di Jawa
Barat yaitu; Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten
Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupten Subang, Kabupaten Karawang dan
Kabupaten Bandung Barat. Adapun kabupaten/kota yang lebih rendah jumlah
penduduk miskinnya dari Kabupaten Majalengka diantaranya Kabupaten Ciamis,
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 44
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi,
Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
Gambar 2.5.
Posisi Relatif Jumlah Kemiskinan Penduduk Kabupaten Majalengka
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Perkembangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diperbandingkan
dengan Provinsi Jawa Barat dapat diukur dengan menggunakan rumus Indeks
Ketimpangan Williamson (IW). Untuk tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Majalengka sebanyak 169.800 jiwa, kemudian rata-rata laju penurunan
jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun sebesar 165.568 jiwa.
Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Majalengka berjumlah 1.176.117 jiwa
dan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sebesar 44.548.432 jiwa, maka Indeks
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 45
Ketimpangan Williamson khusus untuk jumlah penduduk miskin sebesar 1,68 poin,
artinya jika IW>1 maka dapat dikatakan tingkat disparitas antara jumlah kemiskinan
di Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat sangat tinggi.
6. Angka Kriminalitas
Salah satu ukuran kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah dengan
memperhatikan angka-angka kriminalitas. Semakin banyak terjadi tindakan
krimininalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi
diantara penduduknya. Data kriminalitas Kabupaten Majalengka dapat dilihat
pada Tabel 2.20.
Tabel 2.20.
Angka Kriminalitas Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No. Kasus 2008 2009 2010 2011 2012
Kj Ttn Kj Ttn Kj Ttn Kj Ttn Kj Ttn
1. Pembunuhan 2 2 5 1 2 2 3 1 2 1
2. Penganiayaan Berat 16 7 19 19 8 4 6 4 15 4
3. Penculikan - - - - 1 - - - 1 -
4. Pencurian dengan Kekerasan 44 19 49 12 28 17 23 15 12 4
5. Pencurian dengan
Pemberatan 113 79 102 62 104 74 85 55 76 50
6. Pencurian Ranmor 105 17 119 27 78 4 86 20 106 31
7. Pencurian Kawat Telepon - - - - - - - - - -
8. Pemerkosaan 6 3 3 1 - - 2 1 1 0
9. Pembakaran - - - - 1 - 1 1 1 -
10. Senpi/Handak 4 4 5 4 10 10 - - 6 6
11. Pemerasan 7 4 2 2 3 1 3 3 1 -
12. Penyelundupan /trafficking 2 2 - - 1 - - - 1 1
13. Kejahatan Terhadap Kepala
Negara - - - - - - - - - -
14. Jumlah 299 137 304 128 236 112 209 100 222 97
Sumber : Polres Majalengka, 2013.
Ket : Kj=Jumlah Kejadian; Ttn= Kejadian yang ditangani.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 46
Dari tabel, terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012 angka kriminalitas di
Kabupaten Majalengka cenderung menurun, walaupun penanganan kasusnya masih
di bawah jumlah kasus yang terjadi.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH)
Salah satu kualitas penduduk dicerminkan dengan kemampuan untuk
mengakses pengetahuan untuk dapat memperluas cakrawala ilmu dan
wawasan berfikir. Modal dasar suatu masyarakat untuk dapat mengakses
pengetahuan antara lain dicermikan dengan kemampuan baca-tulis yang
dihitung dengan Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan AMH
Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 2.6.
Gambar 2.6.
Perkembangan AMH
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
AMH 94,81 95,03 95,09 95,11 95,14
94,6
94,7
94,8
94,9
95
95,1
95,2
dal
am p
ers
en
AMH
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 47
Selama periode tahun 2008-2012, AMH Kabupaten Majalengka selalu
meningkat, yaitu 94,81 % pada tahun 2008, meningkat menjadi 95,14 %
pada tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang
dalam RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut
sudah melampaui angka yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2
(tahun 2009-2013), diproyeksikan AMH sebesar 94,82%.
b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-Rata Lama Sekolah (means years schooling) adalah rata-rata jumlah
tahun yang ditempuh oleh setiap penduduk berumur 15 tahun ke atas di
daerah tersebut untuk mendapatkan pendidikan formal. Perkembangan RLS
Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 2.7.
Gambar 2.7.
Perkembangan RLS
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
RLS 6,7 6,83 6,84 7,17 7,19
6,46,56,66,76,86,9
77,17,27,3
dal
am p
ers
en
RLS
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2013
Perkembangan RLS tahun 2008-2012 menunjukkan grafik yang menanjak
yaitu dari 6,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,19 tahun pada tahun 2012.
Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten
Majalengka tahun 2008-2025, capaian tersebut masih dibawah angka
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 48
proyeksi yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-
2013), diproyeksikan RLS sebesar 7,53 tahun.
c. Angka Partisipasi Kasar (APK).
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada
jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia
tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam
menempuh pendidikan. Perkembangan APK Kabupaten Majalengka dapat
dilihat pada Gambar 2.8.
Gambar 2.8.
Perkembangan APK
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, 2013
d. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Tabel 2.21.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang
Pendidikan Yang Ditamatkan
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Tidak Punya Ijazah 24,66 23,31 21,94 19,95 19,20
2. SD 45,13 45,85 46,84 45,37 46,93
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 49
3. SLTP 15,67 16,03 14,88 18,62 18,23
4. SLTA 10,35 10,64 11,88 12,04 12,05
5. Diploma (D1-D3) 1,98 1,73 1,66 1,19 1,23
6. >=S1 2,21 2,44 2,80 2,83 2,36
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Angka Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator
keberhasilan di bidang pendidikan. Dari data di atas terlihat bahwa
penduduk yang tidak punya ijasah berkurang dari 24,66 % menjadi 19,20 %,
sebaliknya angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2009 hingga
tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu untuk tingkatan SD menjadi
sebesar 46,93%, SLTP menjadi sebesar 18,23%, SLTA menjadi sebesar
12,05%, dan S1 menjadi 3,59%.
e. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai jumlah siswa yang
berusia pada jenjang pendidikan tetentu dibagi dengan jumlah penduduk
pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan
masyarakat dalam menempuh pendidikan. Perkembangan APM Kabupaten
Majalengka dapat dilihat pada Gambar 2.9.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 50
Gambar 2.9.
Perkembangan APM
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
apm sd/mi 98,07 97,59 85,72 86,13 84,14
apm smp/mts 86,38 87,29 84,55 88,14 89,53
apm sma/ma 37,92 37,95 38,25 39,56 41,35
0
20
40
60
80
100
120D
alam
Pe
rse
n
apm sd/mi
apm smp/mts
apm sma/ma
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, 2013
2. Kesehatan
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan
dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian
bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen
atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi
yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya
disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh
dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi
yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang
disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan
luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi
masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 51
pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan
kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor
endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program
untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan
dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program
pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian
Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat
diintervensi dengan mengembangkan program imunisasi, serta program-
program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program
penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah
usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas
bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Selama periode 2008-2013 AKHB
cenderung meningkat artinya derajat kesehatan masyarakat cenderung
membaik.
Tabel 2.22.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran)
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Angka Kelangsungan Hidup Bayi /1000 KH
1. 2008 980
2. 2009 981
3. 2010 980
4. 2011 985
5. 2012 986
6. 2013 989
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2009 s.d. 2013 diolah.
b. Angka Harapan Hidup
Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk
meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 52
berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan
menghitung angka harapan hidup saat lahir (e0). Angka Harapan Hidup
(AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh
oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode
tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih
hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada
Tabel 2.23.
Tabel 2.23.
Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Tahun Angka Harapan Hidup (Tahun)
1. 2008 65,82
2. 2009 66,09
3. 2010 66,35
4. 2011 66,62
5. 2012 66,68
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2012.
Pada tahun 2008-2012 secara umum AHH penduduk Kabupaten
Majalengka terus meningkat dari 65,82 tahun pada tahun 2008 menjadi
66,68 tahun pada tahun 2012, menunjukkan dalam 4 tahun terjadi
peningkatan AHH sebanyak 0,86 tahun. Peningkatan tersebut relatif kecil
dan masih sangat jauh dari kondisi ideal yaitu 85 tahun. Hal tersebut
menunjukkan bahwa, peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya
ibu dan anak masih belum berjalan secara optimal dalam implementasinya
dan harus mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang
kesehatan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 53
c. Persentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk
terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat
badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.
WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk
kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi
gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :
a. rendah = di bawah 10 %
b. sedang = 10-19 %
c. tinggi = 20-29 %
d. sangat tinggi = 30 %
Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi
menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan
membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut
panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila
berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik.
Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah
standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten
Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun
2013 sebesar 0,07%, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 10 %
dapat dikatakan rendah. Perkembangan Persentase Gizi Buruk dapat dilihat
pada Tabel 2.24.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 54
Tabel 2.24.
Perkembangan Persentase Gizi Buruk
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Persentase Balita Gizi Buruk
1. 2008 1,16
2. 2009 1,16
3. 2010 1,12
4. 2011 0,14
5. 2012 0,06
6. 2013 0,07
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 s.d. 2013
3. Pertanahan
Selama periode 2008-2012, penduduk yang memiliki lahan semakin
meningkat, yaitu dari 60.372 orang (15%) pada tahun 2008, meningkat
menjadi 100.616 orang (23%) pada tahun 2012. Persentase Penduduk
Memiliki Lahan dapat di lihat pada Tabel 2.25.
Tabel 2.25.
Persentase Penduduk Memiliki Lahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Tahun Luas Tanah Jumlah
penduduk
Jumlah
penduduk yang
memiliki tanah
Persentase
penduduk
memiliki tanah
1. 2008 1.395.857.839 1.196.811 60.372 15%
2. 2009 1.395.857.839 1.206.702 70.433 11%
3. 2010 1.395.857.839 1.166.473 80.494 19%
4. 2011 1.395.857.839 1.171.478 90.555 21%
5. 2012 1.395.857.839 1.176.117 100.616 23%
Sumber: BPN Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 55
4. Ketenagakerjaan
Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk
yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja.
Gambar 2.10.
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Penduduk yangbekerja
92,02 93,26 94,18 92,2 93,29
90,5
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94
94,5
dal
am p
ers
en
Pendudukyangbekerja
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2013
Dari data diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja selama periode
2008-2010 meningkat, namun pada tahun 2011 menurun, kemudian tahun
2012 meningkat lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa trennya lebih bersifat
eksponensial, sehingga cukup tingginya jumlah calon tenaga kerja di
Kabupaten Majalengka berdampak pada perlunya perluasan lapangan
pekerjaan.
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan
keolahragaan yang ada di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2008-2012, jumlah
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 56
grup kesenian di Kabupaten Majalengka terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari
jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk yang meningkat dari 0,012 pada tahun
2008 menjadi 0,0155 pada tahun 2012. Terdapat 15 jenis kelompok kesenian di
Kabupaten Majalengka, yaitu : Degung, Jaipong, Genjring Qosidah, Calung, Reog,
Pencak Silat, Wayang Golek, Wayang Kulit, Kacapi Suling, Sintren, Sandiwara, Kuda
Renggong, Orkes Dangdut, Tarling dan Organ Tunggal.
Sedangkan mengenai keolahragaan, pada tahun 2012 terdapat 7 cabang
olahraga yang ada di masyarakat yaitu sepak bola, Bola Voli, Tenis Meja,
Bulutangkis, Renang, Bola Basket dan Fusal.
Tabel 2.26.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah grup kesenian per 10.000
penduduk. 0,012 0,013 0,014 0,015 0,015
2. Jumlah gedung kesenian per
10.000 penduduk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Jumlah klub olahraga per 10.000
penduduk. 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185
4. Jumlah gedung olahraga per
10.000 penduduk. 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka, 2013
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.
1. Pendidikan
Pendidikan Dasar. Pendidikan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada
dasarnya merupakan hak setiap warga negara dan di dalamnya mengandung
satu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena
itu pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 57
pada peningkatan akses pelayanan, mutu, relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan
adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan
jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah
usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan insfrastruktur sekolah dan
peningkatan akses masuk sekolah. Adapun APS di Kabupaten Majalengka dapat
dilihat pada Gambar 2.11. berikut ini :
Gambar 2.11.
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, 2013
APS SD/MI selama periode 2008-2012 cenderung menurun. Sedangkan APS
SMP/MTS, cenderung meningkat, tentunya hal ini sesuai dengan kebijakan
Wajar Dikdas 9 tahun.
Ketersediaan Sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah
tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 58
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk
usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada Tabel 2.27. sebagai berikut :
Tabel 2.27.
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 885 882 882 876 872
1.2. jumlah penduduk kelompok
usia 7-12 tahun 131.373 139.157 131.370 133.582 137.018
1.3. Rasio 1 : 148 1 : 156 1 : 149 1 : 152 1 : 157
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 146 147 147 148 148
2.2. jumlah penduduk kelompok
usia 13-15 tahun 64.938 61.199 88.164 64.817 65.233
2.3. Rasio 1 : 451 1 : 416 1 : 576 1 : 437 1 : 441
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
Guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar
per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah
ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
Tabel 2.28.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Jenjang
Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 7.716 7.688 7.302 7.372 37.449
1.2. Jumlah Murid 132.724 135.571 135.901 135.686 134.088
1.3. Rasio 1 : 17 1 : 18 1 : 19 1 : 18 1 : 18
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 3.799 3.574 3.491 4.025 3.989
2.2. Jumlah Murid 52.846 58.976 58.892 57.562 59.833
2.3. Rasio 1 : 14 1 : 17 1 : 17 1 : 14 1 : 15
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 59
Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah yang diselenggarakan di
Kabupaten Majalengka meliputi SMA, SMK, dan MA.
Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS SMA/SMK/MA selama periode 2008-
2012 setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Hal ini diantaranya sangat
dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke
jenjang pendidikan menengah. Data perkembangan APS SMA/SMK/MA dapat
dilihat pada Gambar 2.12 sebagai berikut :
Gambar 2.12.
Perkembangan APS SMA/SMK/MA
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Ketersediaan Sekolah. Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan
menengah selama periode 2008-2012 meningkat yaitu dari 70 unit pada tahun
2008, menjadi 87 unit pada tahun 2012. Data ketersediaan sekolah pada jenjang
SMA/SMK/MA dapat dilihat pada Tabel 2.29.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 60
Tabel 2.29.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1 SMA/SMK/MA
1.1. Jumlah gedung sekolah 70 74 79 78 87
1.2. jumlah penduduk
kelompok usia 16-
19tahun
58.248 64.404 58.420 64.395 64.799
1.3. Rasio 1 : 832 1 : 870 1 : 739 1 : 740 1 :745
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
Guru. Seiring dengan meningkatnya jumlah murid dan jumlah sekolah, jumlah
guru SMA/SMK/MA selama periode 2008-2012 meningkat, yaitu dari 2.226
orang menjadi 2646 orang. Data jumlah guru dan murid pada jenjang
SMA/SMK/MA dapat dilihat pada Tabel 2.30. sebagai berikut :
Tabel 2.30.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Jenjang
Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1 SMA/SMK/MA
1.1. Jumlah Guru 2.226 2.526 2.499 2.577 2.646
1.2. Jumlah Murid 24.547 26.411 28.607 29.750 34.406
1.3. Rasio 1 : 11 1 : 10 1 : 10 1 : 12 1 : 13
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
Angka Melek Huruf. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang
pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pesentase penduduk
usia > 15 tahun yang bisa baca tulus huruf latin. Perkembangan AMH
Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 2.13. sebagai berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 61
Gambar 2.13.
Perkembangan AMH
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2013
Fasilitas Pendidikan. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pendidikan
adalah menyediakan gedung sekolah yang representatif sehingga dapat
menunjang kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Perkembangan kondisi
bangunan sekolah selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.31.
sebagai berikut :
Tabel 2.31.
Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1. SD/MI
1.1. Jumlah Bangunan 5.302 5.174 5.174 5.174 5.174
1.2. Jumlah Bangunan Kondisi
Baik 2.513 2.846 2.922 3.486 4.410
1.3. Perentase Kondisi
Bangunan Baik 47,40% 55,01% 56,47 67,38 85,23
2. SMP/MTs
1.1. Jumlah Bangunan 1.516 1.621 1.761 1.834 1.834
1.2. Jumlah Bangunan Kondisi
Baik 1.179 1.161 1.211 1.302 1.352
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 62
1.3. Persentase Bangunan
Kondisi Baik 77,77% 71,62% 68,77% 70,99% 73,72%
3. SMA/SMK/MA
2.1. Jumlah Bangunan 865 700 732 732 774
2.2. Jumlah Bangunan Kondisi
Baik 696 583 629 649 698
2.3. Persentase Bangunan
Kondisi Baik 80,46% 83,29% 85,93% 88,66% 90,18%
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2013
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah
jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu
upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang
diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak
usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang
menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan
dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya
pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap
dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan
tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan
diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:
a. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak
yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya
sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan
dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
b. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan
belajar (akademik) di sekolah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 63
Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1
adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka
disajikan pada Tabel 2.32. sebagai berikut :
Tabel 2.32.
Penyelenggaraan PAUD
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1.1. Jumlah Siswa 12.597 15.384 18.481 23.591 30.657
1.2. Jumlah anak usia
4-6 tahun 53.417 53.725 54.184 54.786 56.487
1.3. Rasio/APK 23,58 28,63 34,11 34,11 54,27
Sumber : Dinas Pendidikan 2013
Angka Putus Sekolah. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Majalengka selama
periode 2008-2012, pada setiap jenjang pendidikan, cenderung menurun.
Tentunya kinerja ini perlu terus dipertahankan agar pada masa mendatang tidak
ada lagi siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan pendidikan di
jengjang tersebut.
Gambar 2.14.
Perkembangan Angka Putus Sekolah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
APtS SD/MI 0,89 0,52 0,22 0,17 0,02
APtS SMP/MTS 0,15 0,83 0,53 0,34 0,2
APtS SMA/SMK/MA 0,32 0,85 0,41 0,33 0,25
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
dal
am p
ers
en
APtS SD/MI
APtS SMP/MTS
APtS SMA/SMK/MA
Sumber : Dinas Pendidikan Pendidikan Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 64
Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah. Salah satu indikator mutu
penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian angka kelulusan
para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi
indikator ini adalah 100 % siswa lulus. Berdasarkan data, angka kelulusan
selama periode 2008-2012 setiap tahunnya terus meningkat, bahkan untuk
tingkat SMA/SMK/MA, angka ini telah mencapai 100%. Peningkatan ini tentunya
juga dipengaruhi oleh kualitas para pengajar, yang terus meningkat, yang
diindikasikan dengan semakin meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi
S1/DIV. Selanjutnya sesuai dengan program yang sudah dijalankan yaitu Wajar
Dikdas 9 tahun, diharapkan seluruh siswa yang telah lulus SD/MI melanjutkan ke
SMP/MTs. Bedasarkan data, selama periode 2008-2012, angka melanjutkan ke
SMP/MTS mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 65 % pada
tahun 2008 meningkat menjadi 99,23 %. Pada periode yang sama, angka
melanjutkan ke SMA/SMK/MA juga meningkat dari 63,03 % menjadi 73,51 %.
Data perkembangan angka kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan
kualifikasi guru, dapat dilihat pada Tabel 2.33. sebagai berikut :
Tabel 2.33.
Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. AL SD/MI 99,19 98,15 99,25 99,56 99,98
2. AL SMP/MTS 90,97 93,28 99,91 100 100
3. AL SMA/SMK/MK 95,69 97,78 100 100 100
4. AM SD/MI KE SMP/MTS 65,00 68,21 98,55 98,63 99,23
5. AM SMP/MTS KE
SMA/MA/SMK 63,03 61,77 65,47 70,23 73,51
6. GURU YANG MEMENUHI
KUALIFIKASI S1/DIV 55,62 58,18 59,89 60,57 65,32
Sumber : Dinas Pendidikan 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 65
2. Kesehatan
Posyandu. Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi
dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari
masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan
pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan Keluarga
Berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya
manusia sejak dini.
Tujuan penyelenggaraan Posyandu:
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil,
melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang
menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan
Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini,
merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang
meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang
sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan
pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta
perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan,
bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu
dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.
Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk
menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka
diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan
kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap Posyandu.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 66
Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio Posyandu
terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan
pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan
agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan
dan atau ditingkatkan.
Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan
idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Data rasio Posyandu dapat dilihat
pada Tabel 2.34. sebagai berikut :
Tabel 2.34.
Perkembangan Rasio Posyandu
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013
No. Tahun Jumlah
Posyandu
Jumlah Balita
(Jiwa)
Rasio Posyandu Per 1000
Balita
1. 2008 1.440 99.329 14
2. 2009 1.440 98.725 15
3. 2010 1.418 96.396 14,71
4. 2011 1.418 125.171 11,33
5. 2012 1.418 125.672 11,28
6. 2013 1.439 100.366 14,34
Sumber : BPMDPKB Tahun 2010 s.d. 2013
*Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2009
Rumah Sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun
2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud Rumah Sakit Umum adalah Rumah
Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit. Rumah Sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Tugas Rumah Sakit umum adalah melaksanakan upaya
kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan
secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 67
melaksanakan rujukan. Di Kabupaten Majalengka terdapat 2 (dua) Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Majalengka dan RSUD Cideres.
Tabel 2.35.
Distribusi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2013
No. Kecamatan Jumlah
Rumah Sakit Puskesmas Poliklinik Pustu
1 Lemahsugih - 2 - 5
2 Bantarujeg - 1 - 3
3 Malausma - 1 - 4
4 Cikijing - 1 - 2
5 Cingambul - 1 - 5
6 Talaga - 1 - 3
7 Banjaran - 1 - 3
8 Argapura - 1 - 3
9 Maja - 1 - 5
10 Majalengka 1 2 1 2
11 Cigasong - 1 - 1
12 Sukahaji - 2 - 1
13 Rajagaluh - 1 - 3
14 Sindangwangi - 1 - 2
15 Sindang - 1 - 0
16 Leuwimunding - 1 - 14
17 Palasah - 1 - 9
18 Jatiwangi - 2 - 9
19 Dawuan 1 1 2 7
20 Kasokandel - 1 - 9
21 Panyingkiran 1 1 - 7
22 Kadipaten - 1 - 7
23 Kertajati - 2 - 7
24 Jatitujuh - 2 - 6
25 Ligung - 1 - 13
26 Sumberjaya - 1 - 9
Jumlah 3 32 3 71
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2013
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator
kinerja aspek pelayanan umum diantaranya berupa rasio Puskesmas, Poliklinik, dan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 68
Pustu per 1.000 penduduk dalam kurun waktu 2008 sebesar 0,0862 poin. Seiring
dengan penambahan sarana kesehatan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013
rasionya meningkat menjadi 0,0893 poin. Khusus untuk cakupan Puskesmas,
angkanya relatif lebih tinggi selama 5 tahun sebesar 1,19 persen, sedangkan
cakupan Puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2008-2010 hanya sebesar 0,22
persen, dan mengalami penurunan antara tahun 2011-2012 menjadi 0,21 persen.
Tabel 2.36.
Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
No Aspek Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
Rasio Puskesmas,
poliklinik, pustu per
1.000 penduduk
0,0862
0,0859
0,0893
0,0893
0,0893
0,0893
2. Cakupan Puskesmas
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
3. Cakupan Puskesmas
pembantu
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2013
Sementara itu, untuk pemenuhan tenaga medik di Kabupaten Majalengka per
satuan penduduk, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 rasionya masih tetap
sebesar 0,10 persen. Pemenuhan tenaga medik untuk dokter umum dan dokter gigi
di pelayanan primer sangat berpengaruh pula terhadap pemenuhan SDM kesehatan
yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang
diterima oleh setiap Puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD
Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis.
Tabel 2.37.
Rasio Dokter
No Aspek Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Rasio dokter per 1.000
penduduk
0,08
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 69
Jumah dokter umum dan dokter gigi yang tersebar di 32 Puskesmas dan 2 RSUD,
dapat kami kemukakan secara rinci pada tabel berikut :
Tabel 2.38.
Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi
Menurut Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan Dokter Umum Dokter Gigi
1 Lemahsugih 1 -
2 Bantarujeg 1 -
3 Malausma 2 -
4 Cikijing 2 1
5 Cingambul 2 -
6 Talaga 3 1
7 Banjaran 1 -
8 Argapura 1 -
9 Maja 3 1
10 Majalengka 19 3
11 Cigasong 1 -
12 Sukahaji 4 -
13 Rajagaluh 3 1
14 Sindangwangi 1 -
15 Sindang 1 -
16 Leuwimunding 3 1
17 Pasalah 2 1
18 Jatiwangi 4 1
19 Dawuan 15 2
20 Kasokandel 1 1
21 Panyingkiran 1 -
22 Kadipaten 2 1
23 Kertajati 1 -
24 Jatitujuh 3 1
25 Ligung 2 1
26 Sumberjaya 4 1
Jumlah 83 17
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2013
Komplikasi Kebidanan yang ditangani. Perhatian khusus Pemerintah Kabupaten
Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha
memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 70
Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku
hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan,
tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu
ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu
hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani
sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan.
Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
digambarkan pada Tabel 2.39. sebagai berikut :
Tabel 2.39.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)
1. 2008 6,44
2. 2009 76,90
3. 2010 76,80
4. 2011 92,30
5. 2012 117,57
5 2013 122,26
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
Kondisi empirik di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani memperlihatkan trend yang cenderung meningkat,
terutama tahun 2011 yang mencapai 92,30% dan tahun 2012 sebesar 117,57% serta
tahun 2013 yang mencapai 122,26%, kondisi ini telah melampaui target standar
pelayanan minimal sebesar 80% pada tahun 2015.
Pertolongan Persalinan. Untuk meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat
dengan indeks kesehatan, perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaiannya sebagaimana
pada Tabel 2.40 berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 71
Tabel 2.40.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)
1. 2008 81,18
2. 2009 94,67
3. 2010 93,47
4. 2011 85,66
5. 2012 91,47
6. 2013 94,66
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
Pelayanan obstetrik dan neonatal darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan terlatih menjadi sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu,
untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan dengan meningkatkan
peran bidan sehingga bidan di desa benar-benar merupakan ujung tombak dalam
upaya penurunan AKB (IMR) dan AKI (MMR). Target SPM berkenaan dengan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan sebesar 90% pada tahun 2015 diharapkan dapat tercapai. Menurut data
yang ada pada tahun 2009 target yang berkaitan dengan indikator ini telah dapat
terlampaui sebesar 4,67%, namun mengalami penurunan pada tahun 2010 (86,18%)
dan 2011 (85,70%), dan meningkat lagi pada tahun 2012 (91,47%).
Cakupan Universal Child Imunization (UCI). Pemerintah Kabupaten Majalengka
secara berkesinambungan terus menggalakan pelaksanaan imunisasi. Manfaat dari
imunisasi bagi bayi adalah untuk mencegah bayi terjangkit penyakit baru yang
menular dan mematikan serta penyakit infeksi. Kegiatan imunisasi tersebut bukanlah
hal baru dalam dunia kesehatan di Indonesia, namun perlu disadari masih banyak
masyarakat atau orang tua yang belum memahami secara utuh tentang pentingnya
imunisasi bagi bayi dan balita. Kemungkinan penyebabnya dikarenakan masih
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 72
adanya pandangan di masyarakat yang menganggap adanya efek kurang baik dari
imunisasi atau mitos lainnya.
Tabel 2.41.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization
(UCI) (%)
1. 2008 67,66
2. 2009 60,18
3. 2010 86,53
4. 2011 86,31
5. 2012 91,07
6. 2013 95,33
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2008 s.d. 2013 di olah.
Di Kabupaten Majalengka Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization
(UCI) selama periode 2008-2012 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat
kesadaran masyarakat akan imunisasi semakin meningkat.
Balita Gizi Buruk. Pada Golden age yang rentang usianya 0-5 tahun, sangat
membutuhkan asupan gizi yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Oleh karena
itu, deteksi dini bagi kasus gizi buruk harus dilakukan secara kontinyu. Perhatian
Pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap penanganan gizi buruk sangat tinggi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun 2010
ditemukan 919 (1,12%) balita yang menderita gizi buruk. Balita yang mengalami gizi
buruk itu pertumbuhannya tidak seimbang dengan usia balita yang wajar.
Pertumbuhan mereka lambat, bahkan berat badannya jauh dari berat ideal, selain itu
ciri-ciri dan indikasi lainnya adalah kepala membesar dan perut buncit, badan
terlihat kurus, kering, dan tulangnya kelihatan (starting) yang disebabkan tubuh
tidak menerima asupan gizi seimbang. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat
perawatan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
mencapai 100% sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 73
pemerintah. Jejak rekam cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di
Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.42. berikut :
Tabel 2.42.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
(%)
1. 2008 1,86
2. 2009 42,97
3. 2010 4,35
4. 2011 100,00
5. 2012 100,00
6. 2013 100,00
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Penyakit TBC
adalah merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebabkan
oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa dimana Penyakit TBC dapat menyerang
pada siapa saja tanpa terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta
dimana saja. Indonesia menduduki negara terbesar ketiga di dunia dalam masalah
penyakit TBC ini. Sedangkan di Kabupaten Majalengka tahun 2013 untuk cakupan
penemuan baru penderita penyakit TBC sebanyak 1.267 jiwa (96,60%) dan
seluruhnya telah mendapat pelayanan kesehatan.
Tabel 2.43.
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita Penyakit TBC
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
No. Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1. Cakupan penemuan baru (%) 97,90 98,64 80,55 83,25 96,60
2. Pengobatan penderita penyakit
TBC (Jiwa) - - 471 1.059 1.267
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 74
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.
Penyebab kematian penduduk dapat diakibatkan karena penyakit demam
berdarah (DBD). Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah virus
dengue, yang merupakan virus dari famili Flaviviridae. Terdapat 4 jenis virus
dengue yang diketahui dapat menyebabkan penyakit demam berdarah
yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Pencegahan demam berdarah
dapat dilakukan dengan mengendalikan vektor nyamuk, antara lain dengan
menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali
seminggu, mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung
seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air,
mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah,
dan perbaikan desain rumah. Tingkat pencegahan agar tidak timbulnya
penyakit DBD telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Majalengka. Adapun data penanganan penderita DBD di Kabupaten
Majalengka tertuang dalam tabel berikut :
Tabel 2.44.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
DBD (%)
1. 2008 100,00
2. 2009 100,00
3. 2010 100,00
4. 2011 100,00
5. 2012 100,00
6. 2013 100,00
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2008 sampai dengan
2013 mencapai 100%.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 75
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
Selain melayani pasien umum, pelayanan kesehatan rujukan juga
menangani pasien dari keluarga miskin. Selama periode 2008-2013,
persentase keluarga miskin yang ditangani dapat dilihat pada Tabel 2.45.
sebagai berikut :
Tabel 2.45.
Persentase Pasien Miskin yang Ditangani
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Pesentase Penanganan Pasien
Keluarga Miskin Ket.
1. 2008 0,68 -
2. 2009 0,83 -
3. 2010 16,82 -
4. 2011 2,30 -
5. 2012 5,26 -
6. 2013 39,13 Data sementara
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
Selama periode 2008-2013, penangan pasien miskin selalu mendapat
perhatian. Pada tahun 2008 sebanyak 0,68 % dari jumlah yang berkunjung
dan mendapat penanganan di pelayanan kesehatan rujukan berasal dari
keluarga miskin, pada tahun 2009 angka ini meningkat menjadi 0,83%,
meningkat lagi menjadi 16,82 % pada tahun 2010, kemudian turun menjadi
2,3 % pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 meningkat kembali menjadi
5,26 %, dan tahun 2013 meningkat cukup signifikan mencapai 39,13%.
Kunjungan Bayi. Kunjungan bayi di Kabupaten Majalengka pada
Puskesmas-Puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten
Majalengka terjadi peningkatan dari 60,48% pada tahun 2009 menjadi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 76
101,22% pada tahun 2010 dan mengalami penurun pada tahun 2011
menjadi 80,83%. Tahun 2010, 2012 dan 2013 telah melebihi standar
pelayanan minimal sebagaimana ditetapkan pemerintah yang menargetkan
90%. Adapun secara rinci data tersebut dapat kami sampaikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.46.
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2013
No. Tahun Cakupan Kunjungan Bayi (%)
1. 2008 100,00
2. 2009 60,48
3. 2010 101,22
4. 2011 80,83
5. 2012 91,07
6. 2013 93,54
Sumber : Dinas Kesehatan Kabuapaten Majalengka Tahun 2008 s.d. 2013 diolah.
3. Pekerjaan Umum
Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung
pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada
kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun
pemerintahan.
a. Kondisi Jalan
Berdasarkan data terbaru proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik untuk jalan kabupaten tahun 2012 adalah 665,782 km, panjang jalan
yang dapat dilalui roda 4 (empat) adalah 1,281,919 km, sedangkan jalan
penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk
(minimal dilalui roda 4) adalah 337,880 km.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 77
Tabel 2.47.
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No. Indikator
Tahun
2008
(Km)
2009
(Km)
2010
(Km)
2011
(Km)
2012
(Km)
1. Proporsi panjang
jaringan jalan
dalam kondisi
baik
Tdk ada
data
226,249
31,62
304,169
42,54
367,592
51,37
480,365
67,12
2. Panjang Jalan
dilalui roda 4
(empat)
Tdk ada
data
1,281,919 1,281,919 1,281,919 1,281,919
3. Jalan penghubung
dari ibukota
kecamatan ke
kawasan
permukiman
penduduk
(minimal dilalui
roda 4)
Tdk ada
data
337,880 337,880 337,880 337,880
4. Panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik (> 40
Km/jam)
Tdk ada
data
226,249 304,169 367,592 480,365
Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2012.
b. Kondisi Jaringan Irigasi
Kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung,
Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Jumlah
dan kondisi bangunan air pada jaringan irigasi di Kabupaten Majalengka
selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2010), lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 78
Tabel 2.48.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi
di bawah 1.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Uraian Volume Satuan Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Kondisi Tahun 2009
Areal Fungsional 22,396.00
393 Daerah Irigasi
1 Bendung
- Tetap 230 bh 83 58 89
- Suplesi 24 bh 4 6 14
- Pengambilan Bebas 334 bh 119 97 118
2 Bangunan Air
- Bagi 1 bh 0 1 0
- Bagi Sadap 7 bh 2 3 2
- Sadap 524 bh 235 150 139
3 Saluran
- Induk 470.06 km 192.43 201.10 76.27
- Sekunder 64.28 km 29.00 14.00 21.28
- Tersier 225.81 km 100.00 62.00 63.66
- Suplesi 6.95 km 0.00 3.40 3.55
- Pembuang 10.91 km 4.50 4.01 2.40
4 Bangunan Pelengkap
- Kantong lumpur 3 bh 2 1 0
- Penguras 6 bh 4 1 1
- Terjun 40 bh 13 14 13
- Syphon 4 bh 0 2 2
- Gorong - gorong 59 bh 30 12 17
- Got Miring 7 bh 2 2 3
- Talang 14 bh 7 4 3
- Jembatan 33 bh 22 3 8
- Pelimpah 65 bh 31 17 17
- Tangga Cucin 7 bh 5 2 0
- Mandi Kerbau 1 bh 0 1 0
- Suplesi 14 bh 4 7 3
- Lain - lain 81 bh 25 30 26
5 Bangunan Fasilitas
- Rumah PPB 2 bh 0 1 1
- Rumah PPA 4 bh 0 2 2
- Rumah Mantri 0 bh 0 0 0
- Jalan Inspeksi 6.05 km 0.00 6.05 0.00
Kondisi tahun 2010
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 79
Areal Fungsional 22,396.00
393 Daerah Irigasi
1 Bendung
- Tetap 230 bh 90 50 90
- Suplesi 24 bh 7 7 10
- Pengambilan Bebas 334 bh 126 103 105
2 Bangunan Air
- Bagi 1 bh 0 1 0
- Bagi Sadap 7 bh 2 2 3
- Sadap 524 bh 246 137 141
3 Saluran
- Induk 470.06 km 199.57 194.21 76.27
- Sekunder 64.28 km 30.73 13.93 19.62
- Tersier 225.81 km 108.19 53.96 63.66
- Suplesi 6.95 km 0.00 3.40 3.55
- Pembuang 10.91 km 6.67 4.00 0.25
4 Bangunan Pelengkap
- Kantong lumpur 3 bh 2 1 0
- Penguras 6 bh 4 1 1
- Terjun 40 bh 13 14 13
- Syphon 4 bh 0 2 2
- Gorong - gorong 59 bh 30 12 17
- Got Miring 7 bh 2 2 3
- Talang 14 bh 7 4 3
- Jembatan 33 bh 22 3 8
- Pelimpah 65 bh 31 17 17
- Tangga Cucin 7 bh 5 2 0
- Mandi Kerbau 1 bh 0 1 0
- Suplesi 14 bh 4 7 3
- Lain - lain 81 bh 25 30 26
5 Bangunan Fasilitas
- Rumah PPB 2 bh 0 1 1
- Rumah PPA 4 bh 0 2 2
- Rumah Mantri 0 bh 0 0 0
- Jalan Inspeksi 6.05 km 0.00 6.05 0.00
Kondisi Tahun 2011
Areal Fungsional 22,396.00
393 Daerah Irigasi
1 Bendung
- Tetap 230 bh 68 60 102
- Suplesi 24 bh 7 7 10
- Pengambilan Bebas 334 bh 119 110 105
2 Bangunan Air
- Bagi 1 bh 0 1 0
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 80
- Bagi Sadap 7 bh 1 1 5
- Sadap 524 bh 222 150 152
3 Saluran
- Induk 470.06 km 180.00 200.00 90.00
- Sekunder 64.28 km 23.00 18.00 23.00
- Tersier 225.81 km 95.00 55.00 76.00
- Suplesi 6.95 km 0.00 3.00 4.00
- Pembuang 10.91 km 4.50 3.00 3.00
4 Bangunan Pelengkap
- Kantong lumpur 3 bh 0 3 0
- Penguras 6 bh 0 4 2
- Terjun 40 bh 0 30 10
- Syphon 4 bh 0 2 2
- Gorong - gorong 59 bh 30 12 17
- Got Miring 7 bh 2 2 3
- Talang 14 bh 10 4 0
- Jembatan 33 bh 10 23 0
- Pelimpah 65 bh 25 30 10
- Tangga Cucin 7 bh 1 4 2
- Mandi Kerbau 1 bh 0 1 0
- Suplesi 14 bh 2 9 3
- Lain - lain 81 bh 25 30 26
5 Bangunan Fasilitas
- Rumah PPB 2 bh 0 1 1
- Rumah PPA 4 bh 0 2 2
- Rumah Mantri 0 bh 0 0 0
- Jalan Inspeksi 6.05 km 0.00 6.05 0.00
Kondisi Tahun 2012
Areal Fungsional 22,396.00
393 Daerah Irigasi
1 Bendung
- Tetap 230 bh 90 62 78
- Suplesi 24 bh 7 7 10
- Pengambilan Bebas 334 bh 126 103 105
2 Bangunan Air
- Bagi 1 bh 0 1 0
- Bagi Sadap 7 bh 1 3 3
- Sadap 524 bh 246 137 141
3 Saluran
- Induk 470.06 km 277.17 147.40 45.49
- Sekunder 64.28 km 30.73 13.93 19.62
- Tersier 225.81 km 108.19 53.96 63.66
- Suplesi 6.95 km 0.00 3.40 3.55
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 81
- Pembuang 10.91 km 6.67 4.00 0.25
4 Bangunan Pelengkap
- Kantong lumpur 3 bh 2 1 0
- Penguras 6 bh 4 1 1
- Terjun 40 bh 13 14 13
- Syphon 4 bh 0 2 2
- Gorong - gorong 59 bh 30 12 17
- Got Miring 7 bh 2 2 3
- Talang 14 bh 7 4 3
- Jembatan 33 bh 22 3 8
- Pelimpah 65 bh 31 17 17
- Tangga Cucin 7 bh 5 2 0
- Mandi Kerbau 1 bh 0 1 0
- Suplesi 14 bh 4 7 3
- Lain - lain 81 bh 25 30 26
5 Bangunan Fasilitas
- Rumah PPB 2 bh 0 1 1
- Rumah PPA 5 bh 0 2 3
- Rumah Mantri 0 bh 0 0 0
- Jalan Inspeksi 6.05 km 0.00 6.05 0.00
Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Tabel 2.49.
Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No. Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Luas irigasi Kab. kondisi baik (%) 52,08 43,25 45,67 46,06 52,00
2. Rasio Jaringan Irigasi (Km/ha) 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, Tahun 2012.
*) Data belum tersedia
4. Perumahan
a. Kondisi Perumahan
Berdasarkan data tahun 2012 jumlah rumah tinggal yang sudah mempunyai
sanitasi yaitu 251.169 KK, atau sebesar 71,95%, sedangkan jumlah rumah
tangga pengguna air bersih sebanyak 323.526 KK dan rumah tangga
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 82
pengguna listrik sebanyak 75,62% dan tahun 2012 sebesar 89,97%, lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.50. di bawah ini.
Tabel 2.50.
Kondisi Perumahan (Rumah Tangga)
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Rumah tinggal bersanitasi
(%)
66,47 66,17 65,87 65,57 71,95
2. Rumah tangga bersanitasi
(KK)
248.173 248.920 249.699 250.418 251.169
3. Rumah tangga pengguna
air bersih (KK)
371.716 378.159 346.032 347.717 349.097
4. Rumah tangga pengguna
listrik (RT)
307.019 315.990 316.650 316.221 318.512
Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2012.
b. Rumah Layak Huni
Tahun 2012 jumlah rumah layak huni sebanyak 313.494 buah dengan rasio
97,87%, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.51.
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No. Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Rumah Layak Huni (unit) 307.012 308.012 308.012 311.012 313.494
2. Rasio Rumah Layak Huni (%) 96,42 96,32 96,22 95,92 97,87
Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2012.
Berdasarkan data tahun terakhir (2013) dari Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya Kabupaten Majalengka, data lingkungan perumahan kumuh di Kabupaten
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 83
Majalengka belum dapat teridentifikasi. Adapun berdasarkan data yang ada, rumah
tangga bersanitasi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 sebanyak 251.169 KK.
5. Penataan Ruang
Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang antara lain
adalah rasio ruang terbuka hijau dan rasio bangunan ber-IMB. Selama kurun waktu
2008 sampai 2012 Rasio Ruang Terbuka Hijau terus meningkat dari 1,09% pada
tahun 2008 menjadi 1,74% pada 2012. Demikian juga rasio bangunan ber-IMB yang
pada tahun 2008 4,40% meningkat menjadi 5,33 pada tahun 2012. Perkembangan
data dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.52.
Kondisi Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. CAPAIAN PEMBANGUNAN 2008 2009 2010 2011 2012
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB ih 1,09% 1,09% 1,09% 1,74% 1,74%
2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan
bangunan 4,40% 4,78% 5,02% 5,19% 5,33%
Sumber : Dinas BMCK Tahun 2013
6. Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD,
dan Renja SKPD.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 84
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 25
September 2008. Sesuai dengan periodisasi pembangunan lima tahunan, maka
tahap ke dua (2009-2013) disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2009
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009-2013. Selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD mengacu pada dokumen
RPJMD. RKPD dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya
dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD,
dan RAPBD. Adapun untuk RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2013 pada
tanggal 29 Mei 2013 yang pada penyusunannya mengacu pada RPJPD
Kabupaten Majalengka 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Majalengka Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten
Majalengka serta peraturan dan dokumen terkait perencanaan di tingkat
provinsi dan pusat.
7. Perhubungan
Berdasarkan data tahun 2013 Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal
bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja, Talaga
dan Bantarujeg. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 85
Kecamatan Kertajati akan memunculkan kebutuhan pembangunan terminal
terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di
sekitarnya ke bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu
dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten
Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR.
Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di
Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang pada tabel dibawah.
Tabel 2.53.
Kondisi Perhubungan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
No. CAPAIAN
PEMBANGUNAN 2008 2009 2010 2011 2012
1. Rasio ijin trayek 1:1075 1:1088 1:1081 1:1084 1 : 1044
2. Jumlah uji KIR angkutan
umum 9000 9000 9000 9000 10000
3. Kepemilikan KIR
angkutan umum 2.215 1.272 1.334 1.396 1.520
4 Pemasangan rambu-
rambu na na na 52 105
5 Jumlah arus penumpang
angkutan umum - -
11,107,571
Orang
11,255,761
Orang
11,473,241
Orang
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dilaksanakan secara berkala
setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan durasi waktu atau lamanya proses pengujian
kendaraan tersebut, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang dimiliki dan dijalankan oleh DISHUBKOMINFO Kabupaten Majalengka, maka
lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian dimaksud adalah 15 menit, dimulai
dari proses pendaftaran, pelaksanaan pengujian dan penyampaian hasil uji
kendaraan. Jumlah kendaraan angkutan darat di Kabupaten Majalengka pada tahun
2010 adalah 10.691 kendaraan, tahun 2011 adalah 10.171 kendaraan dan tahun 2012
adalah 10.151 kendaraan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 86
Biaya pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum pada DISHUBKOMINFO
Kabupaten Majalengka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.
11 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :
Tabel 2.54.
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Majalengka
NO JENIS PELAYANAN TARIF
A. Pengujian Berkala Pertama
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head Rp. 150.000,-
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan
Rp. 100.000,-
B. Pengujian Berkala Untuk Angkutan Orang
1. Angkutan Pedesaan (9 seat) Rp. 60.000,-
2. Angkutan Kota (10 seat) Rp. 60.000,-
3. Bus Mini (11-15 seat) Rp. 75.000,-
4. Bus Sedang (16-25 seat) Rp. 75.000,-
5. Bus Besar Rp. 80.000,-
C. Pengujian Berkala Untuk Angkutan Barang
1. Pick Up (JBB = 0-3.500 Kg) Rp. 60.000,-
2. Truck (JBB = 3.550-10.000 Kg) Rp. 75.000,-
3. Truck (JBB = 10.050-15.000 Kg) Rp. 80.000,-
4. Truck (JBB = lebih dari 15.050 Kg) Rp. 95.000,-
D. Penilaian Teknis Kendaraan
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Mobil Penumpang Rp. 100.000,-
2. Sepeda Motor Rp. 50.000,- Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka Tahun 2013.
Tabel 2.55.
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No Tahun Jumlah Kendaraan
1 2008 10.007
2 2009 10.840
3 2010 10.691
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 87
4 2011 10.171
5 2012 10.151
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka Tahun 2013.
Berdasarkan data terakhir yaitu tahun 2012-2013 rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan di tahun 2012 adalah 1 : 3,19 sedangkan tahun 2013 adalah 1 : 5,86.
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2012 adalah
10.265.172 orang sedangkan tahun 2013 adalah 10.160.215 orang. Jumlah
orang/barang melalui terminal pertahun pada tahun 2012 adalah 2.321.715
orang sedangkan tahun 2013 adalah 2.245.118 orang.
Tabel 2.56.
Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka
No Indikator Perhubungan Satuan Tahun
2012 2013
1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan poin 1 : 3,19 1 : 5,86
2 Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum
orang 10,265,172 10,160,215
3 Jumlah orang/barang melalui
dermaga/bandara/ terminal per tahun
orang 2,321,715 2,245,118
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka Tahun 2013.
8. Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 88
kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh
dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan
hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan,
diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5
tahun 2012 tentang Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di
Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang
diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan
memiliki dokumen lingkungan.
Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan
yang mendapat sangsi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan
sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat
melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian
lingkungan hidup di sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Capaian
pembangaunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 89
Tabel 2.57.
Kondisi Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
No. Capaian
Pembangunan 2008 2009 2010 *) 2011 2012
1. Persentase
penanganan
sampah
na Na 45% 49% 53%
2. Persentase
Penduduk
berakses air
minum
66,76 82,94 91,47 91,94 92,66
3. Persentase luas
pemukiman yang
tertata
8 9 11 15 16
4. Pencemaran
status mutu air na 20% 20% 20% 80%
5. Cakupan
penghijauan
wilayah rawan
longsor dan
sumber mata air
331
buah 331 buah 331 buah 331 buah 331 buah
6. Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan UPL-
UKL/SPPL
12 UKL-
UPL 9 UKL-UPL 8 UKL-UPL
7 UKL-UPL
13 SPPL
12 UKL-UPL
60 SPPL
7. Tempat
Pembuangan
Sampah (TPS) per
satuan penduduk
3 TPS 3 TPS 3 TPS 3 TPS 3 TPS
Sumber : BPLH Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
*) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
9. Pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Majalengka sampai tahun
2012 sebesar 23%. Kasus sengketa pertanahan pada tahun 2012 sebanyak 16
kasus dan yang telah diselesaikan sebanyak 11 kasus, atau tingkat penyelesaian
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 90
kasus sengketa pertanahan adalah sebesar 68,75 %. Permohonan izin lokasi
pada tahun 2012 sebanyak 6 izin lokasi, dan izin lokasi yang diterbitkan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada tahun 2012 sebanyak
4 izin lokasi.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan yang
signifikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi
kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan
upaya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Melalui SIAK,
setiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat
tunggal, berlaku secara nasional dan diharapkan setiap peristiwa
kependudukan seperti perubahan biodata penduduk, perubahan alamat,
peristiwa kepindahan/ kedatangan dan setiap peristiwa penting seperti
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan perubahan nama, dapat dicatat
dan dilaporkan, selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu
Keluarga, KTP, Akta Catatan Sipil, atau Surat Keterangan Kependudukan sesuai
dengan peristiwa yang dialami. Sejalan dengan program strategis nasional yaitu
penerapan KTP ber-basis NIK secara nasional (KTP-elektronik), yang di
Kabupaten Majalengka telah dimulai sejak tahun 2011, diawali dengan kegiatan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 91
perekaman data, iris mata, sidik jari, dan pemotoan. KTP non elektronik secara
bertahap akan diganti dengan KTP elektronik yang berlaku seumur hidup.
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan memerlukan sinergitas antar
Organisasi Perangkat Daerah sertra partisipasi masyarakat sehingga setiap
penduduk memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan sebagai
bukti autentik kewarganegaraan serta sebagai dasar memperoleh pelayanan
publik.
Tabel 2.58.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009 - 2013
No. Indikator Kinerja Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1. Cakupan Penerbitan
Kartu Keluarga (%)
100 100 100 100 100
2. Cakupan Kepemilikan
Kartu Keluarga (%)
- 86.81 94.11 100 100
3. Cakupan Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk
(%)
84.06 93.04 41.38 75.06 83.35
4. Cakupan Kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk
(%)
84.06 93.04 41.38 75.06 83.35
5. Ratio penduduk ber-
KTP per satuan
penduduk (poin)
797.619 889.865 381.627 692.211 796.600
6. Penerapan KTP berbasis
NIK (%)
100 100 100 100 100
7. Cakupan Penerbitan
Kutipan Akta Kelahiran
(%)
- 37,44 55,90 61 62,84
8. Kepemilikan Akte
Kelahiran per 1000
penduduk (permil)
- 37,44 55,90 61 62,84
9. Ratio Bayi ber-Akte
Kelahiran (%)
- - - - 95,2
10. Cakupan penerbitan - - - 1 1
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 92
Kutipan Akta Kematian
(%)
.11. Ketersediaan data base
kependudukan skala
kabupaten
- - - Ada Ada
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Majalengka, Tahun 2013.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di
dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam
ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten
Majalengka tahun 2012 mencapai 4.24%. Pengalaman menunjukkan bahwa
partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintahan
akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif
terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai
dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam
pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan
terhadap hasil-hasil peraturan yang responsip gender pun semakin
meningkat.
b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Perempuan kini banyak menduduki posisi senior di berbagai perusahaan
dibanding sebelumnya, hal ini dikarenakan wanita memiliki keyakinan
dalam mengorganisir suatu perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya,
seperti halnya di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 partisipasi
perempuan di lembaga swasta sebesar 5,26%. Perlu peningkatan kesadaran
bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender pada kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya akses
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 93
perempuan untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi mitra dari laki-
laki bisa lebih besar.
c. Rasio KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga penelitian mengungkapkan intensitas kekerasan dalam
rumah tangga cukup tinggi. Rasio kekerasan rumah tangga di Kabupaten
Majalengka tahun 2012 sebesar 0,001% hal ini cukup kecil dibanding
daerah atau kota-kota lainnya di Jawa Barat.
d. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan
Kekerasan
Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap
perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis,
penyadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM,
Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan
perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau
pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, serta
upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak
yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Penyelesaian
pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di
Kabupaten Majalengka tahun 2012 sebanyak 71,43% kasus yang telah
diselesaikan. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak berdasarkan SPM harus mencapai 100% pada tahun
2014.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 94
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Keluarga
Berencana (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah
anak per keluarga sebesar 1,22 pada tahun 2013, angka itu sudah
tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program
KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak
kelahiran bayi.
b. Rasio Akseptor KB
Program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka
kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan
mempromosikan pendayagunaan kaum muda. Akses yang lebih baik untuk
metode kontrasepsi yang aman dan terjangkau akan mempercepat
pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Oleh karena itu sejak
2005 masalah kesehatan reproduksi dimasukkan menjadi salah satu
indikator pencapaian MDGs. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau
tiga orang, berarti program KB sudah berhasil.
Rasio akseptor KB pada Tahun 2013 sebesar 75,35. Angka ini menurun bila
dibandingkan dengan tahun 2012, namun lebih besar dari capaian pada
tahun 2009, dan 2010.
Tabel 2.59.
Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2013
No. Capaian
Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Rata-rata jumlah anak
per keluarga 1,27 1,25 1,24 1,22 1,23
1,22
2. Rasio akseptor KB 76,15 75,34 75,11 78,14 77,69 75,35
3. Cakupan peserta KB 76,15 75,34 75,11 78,14 77,69 75,35
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 95
aktif
4.
Keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga
Sejahtera I
38,82 37,92 35,08 30,72 33,08 33,61
Sumber : BPMDPKB tahun 2008 s.d. 2013 diolah
13. Sosial
Jumlah sarana sosial berupa panti di Kabupaten Majalengka setiap tahunnya
meningkat, yaitu dari 35 unit pada tahun 2008 menjadi 45 unit pada tahun 2013.
Untuk meningkatkan kesejateraan sosial para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Majalengka dilakukan antara lain
melalui pemberian bantuan sosial. Selama tahun 2008-2013, jumlah PMKS yang
memperoleh bantuan sosial persentasenya mengalami fluktuasi, namun tahun
2011-2013 terus meningkat, seiring dengan meningkatnya penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Tabel 2.60.
Data Penanganan Masalah Sosial
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2013
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi (unit)
35 35 40 45 45 45
2. PMKS yg memperoleh
bantuan sosial (%) 7.19 13.05 12.89 17.51 22 33
3.
Penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(%)
7.19 13.05 12.89 17.51 22 33
Sumber data : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008-2013 diolah
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 96
14. Ketenagakerjaan
a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun
Penyelesaian sengketa pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Pada Undang-Undang disebutkan bahwa perselisihan hubungan
industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan
antara pengusaha (atau gabungan pengusaha) dengan pekerja (atau serikat
pekerja) yang penyebabnya biasanya dikarenakan perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK),
ataupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Data
kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Majalengka
selama periode 2008-2013 cenderung meningkat.
b. Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase
angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan
namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia
kerja. Selama tahun 2008-2012, TPAK Kabupaten Majalengka cenderung
meningkat.
c. Pencari Kerja yang Ditempatkan
Belum seimbang antara jumlah pencari kerja, penempatan dan jumlah
kebutuhan perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakcocokan
antara minat dengan kebutuhan. Selain itu, ketrampilan yang dimiliki oleh
pencari kerja sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan
dimana para pencari kerja tidak memiliki kompetensi dari lapangan
pekerjaan yang tersedia. Karena itu minimnya keterampilan yang dimiliki
pencari kerja menjadi masalah dan penyebab tingkat pengangguran masih
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 97
tinggi. Lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan keterampilan
maupun kompetensi pencari kerja. Selama tahun 2008-2013, jumlah pencari
kerja yang ditempatkan selalu meningkat, yaitu dari 1.474 orang pada
tahun 2008 menjadi 4.359 orang pada tahun 2013.
d. Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak
bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari
selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan
pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah
angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah
lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam
perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan
timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Pada sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah
"pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa
dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
1) Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga
kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2) Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja
yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan,
biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga
kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja
yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran
jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan
padahal telah berusaha secara maksimal.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 98
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Majalengka terus menurun dari
Tahun 2008 sampai 2010, namun Tahun 2012 mengalami kenaikan hingga
mencapai 6,71%. Kenaikan tersebut harus diantisipasi agar lajunya kembali
menurun dengan membuka akses penyerapan tenaga kerja baik untuk di
dalam daerah maupun ke luar daerah.
e. Keselamatan dan Perlindungan
Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi
perusahaan yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui peraturan perudang-
undangan. Untuk melaksanakan program proteksi, banyak perusahaan
bekerja sama dengan perusahan asuransi yang memberikan peranggunan
terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesehatan, masalah finansial
atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja dan
kelurganya di kemudian hari. Praktisnya, pemberian proteksi ini kualitasnya
tidak sama diantara masing-masing pekerja, tergantung dari kedudukan
dan tanggung jawab mereka masing-masing.
Kepedulian atas keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan di
Kabupaten Majalengka dicerminkan dengan tingkat persentase perusahan
yang telah menerapkan K3. Pada tahun 2008 baru 210 perusahaan yang
telah menerapkan K3, pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 258
perusahaan. Ini menunjukan adanya peningkatan kesadaran para
pengusaha untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan
pada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada
tahun mendatang seluruh perusahaan harus mampu menerapkan K3 di
perusahaannya.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 99
Tabel 2.61.
Data Situasi Ketenagakerjaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012
1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
6 7 17 10 8
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja*
62,23 66,48 66,96 61,48 67,6
3. Pencari kerja yang ditempatkan
1.474 1.666 1.283 3.310 3.943
4. Tingkat pengangguran terbuka*
7,98 6,74 5,82 6,56 / 7,80
6,71
5. Keselamatan dan perlindungan
210 220 239 243 258
Sumber data : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008 s.d. 2012 diolah
* BPS Kabupaten Majalengka tahun 2008 s.d. 2012
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Koperasi
Jumlah koperasi pada tahun 2008 sebanyak 562 buah dengan jumlah
anggota sebanyak 58.372 orang, tahun 2012 meningkat sebanyak 645 buah
dengan jumlah anggota sebanyak 89.231 orang.
Tabel 2.62.
Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif
No. Tahun KUD
(Buah)
Non
KUD
(Buah)
Jumlah
(Buah)
Jumlah
Anggota
(Orang)
Jumlah
Koperasi
Aktif
1. 2008 26 536 562 58.372 220
2. 2009 26 577 603 61.725 205
3. 2010 26 606 632 68.785 211
4. 2011 26 611 637 73.363 237
5. 2012 26 619 645 89.231 257
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Majalengka, Tahun 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 100
Dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya aktif. Melihat kondisi ini maka
diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah
terbentuk.
b. Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah UMKM di Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 tercatat
sebanyak 19.806 unit, meningkat menjadi 21.092 unit pada tahun 2011 dan
menjadi 23.187 unit pada tahun 2012, dengan cakupan pembinaan
kelompok pengrajin pada tahun 2012 mencapai angka 10%. Oleh karena itu
masih sangat perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok pengrajin di
Kabupaten Majalengka.
c. Usaha Kecil dan Menengah Non BPR/LKM UKM
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang
jumlahnya paling besar, selain itu kelompok usaha ini terbukti tahan
terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Jumlah pelaku usaha
kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka sebanyak 23.187 orang,
dengan klasifikasi pelaku usaha yang bergerak di perdagangan dan jasa
sebanyak 13.724 orang sedangkan yang bergerak pada usaha industri
sebanyak 9.463 orang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 89.879
orang.
d. Jumlah BPR
Jumlah Bank Perkreditan rakyat (BPR) di Kabupaten Majalengka Tahun 2012
sebanyak 10 buah dan pada tahun 2013 sebanyak 15 buah.
16. Penanaman Modal
Selama periode 2009-2012, realisasi investasi di Kabupaten Majalengka
meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp191,937 milyar pada tahun 2009,
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 101
mejadi Rp.424,943 milyar pada tahun 2012. Begitu pula jumlah pelaku usaha
yang melakukan investasi meningkat dari 1.252 unit menjadi 1.378 unit.
Tabel 2.63.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
No. Kategori
Perusahaan
Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Perusahaan
Mikro 8.729.000.000 5.529.450.000 1.090.000.000 615.000.000
2. Perusahaan Kecil 163.478.334.000 143.187.968.150 257529.089.736 247.689.476.764
3. Perusahaan
Menengah 19.730.000.000 30.815.755.544 58.168.088.032 72.222.585.600
4. Perusahaan
Besar - 15.198.327.808 - 104.416.377.496
Jumlah 191.937.334.000 194.731.501.502 316.787.177.768 424.943.439.860
Sumber data : BPPTPM Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
Tabel 2.64.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
No. Kategori Perusahaan 2009 2010 2011 2012
1 Perusahaan Mikro 229 130 24 18
2 Perusahaan Kecil 1.005 905 1.315 1.316
3 Perusahaan Menengah 18 13 40 39
4 Perusahaan Besar 0 1 0 5
Jumlah 1.252 1.049 1.379 1.378
Sumber data : BPPTPM Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
17. Kebudayaan.
Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat terkait erat dengan
kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran
pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 102
(i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing
untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
Selama 2008-2012, setiap tahunnya dilaksanakan festival seni dan budaya yang
diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah
budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs
budaya sebagaimana pada Tabel 2.65.
Tabel 2.65.
Kegiatan Bidang Kebudayaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Penyelenggaraan festival
seni dan budaya 1 1 1 2 1
2.
Benda, situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan (%)
3,2 3,2 3,2 3,2 11,2
Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka
Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Majalengka dalam upaya pelestarian
dan pengembangan seni dan budaya adalah belum adanya sarana penunjang
untuk penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif.
18. Kepemudaan dan Olah Raga
Pada pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan
peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan
perannya melalui penyadaran, pendidikan dan pemberdayaan.
Demikian halnya dengan olah raga, pembinaan dan pengembangan
keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olah raga,
peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 103
keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan
kehidupan nasional dan global.
Tabel 2.66.
Perkembangan Data Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Capaian
Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah organisasi
pemuda 34 45 54 54 47
2. Jumlah organisasi
olahraga 23 23 23 23 24
3. Jumlah kegiatan
kepemudaan 3 3 4 3 5
4. Jumlah kegiatan
olahraga 9 9 12 10 12
5. Lapangan olah raga
milik pemerintah 4 4 4 4 4
6. Gelanggang / balai
remaja (selain milik
swasta)
2 2 2 1 1
Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Selama 2008-2012, Berdasarkan data Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka
tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Majalengka selalu menyelenggarakan
pembinaan politik daerah, dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
Tabel 2.67.
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1.
Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan
OKP
1 1 1 1 1
2. Kegiatan pembinaan
politik daerah 1 1 1 1 2
Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 104
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.68.
Indikator Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Kabupaten Majalengka Tahu 2008 – 2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk 0,0042 0,042 0,006 0,006 0,007
2. Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan 5 5 5 5 5
4. Pertumbuhan ekonomi 4,57 4,73 4,59 4,67 4,74
5. Kemiskinan 18,79 17,12 15,52 14,98 14,44
6.
Sistem informasi Pelayanan
Perijinan dan administrasi
pemerintah
- - - 1 1
7. Penegakan PERDA - - - - -
8. Cakupan patroli petugas Satpol
PP 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec 3 kec
9.
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan) di
Kabupaten
- - 100% 100% 100%
10.
Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten
3360 3360 3360 3430 3430
11. Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten 105 69 51 89 133
12.
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
53 55 41 65 89
13.
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa
yang baik
- - 52 desa 57 desa 69 desa
14. Sistim Informasi Manajemen
Pemda - - 7
15. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat - - 18 OPD 33 OPD 29 OPD
Sumber : BPS, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 105
21. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas
pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia, selain itu ketahanan
pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahan nasional. Ketahanan
pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup,
tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi
ketergantungan kepada pihak manapun.
Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani
adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar.
Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan
merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap
negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok
dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu
tertentu. Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dintentukan 4
(empat) jenis pelayanan dasar yaitu :
a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Ketersediaan dan Cadangan Pangan meliputi 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
1) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi
sebagai penjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan
seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan
keamanannya. Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 telah sanggup
memenuhi persediaan energi dan protein sebesar 90%.
2) Penguatan Cadangan Pangan
Cadangan pangan merupakan ketersediaan pangan yang digunakan
sebagai cadangan, baik yang ada di pemerintah maupun di masyarakat.
Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka belum memiliki
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 106
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), maka pada tahun 2014
diusahakan akan diadakan 50 ton atau 50%.
b. Distribusi dan Akses Pangan
Sub sistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif
dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh penduduk dan
rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang
cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Kondisi ketersediaan
informasi pasokan, harga dan akses pangan di Kabupaten Majalengka
untuk tahun 2012 dapat mencapai 90%, sedangkan untuk stabilitas harga
dan pasokan pangan untuk tahun 2012 sebesar 23,05% dan pada tahun
2013 diproyeksikan sebesar 27,54% atau 92 unit.
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
Secara kualitatif tingkat keanekaragaman pangan di Kabupaten Majalengka
baru mencapai skor PPH 80,6 dari skor 100 yang dianjurkan, tetapi bila
dilihat dari PPH rata-rata Provinsi Jawa Barat (79,9), Kabupaten Majalengka
berada di atas rata-rata. Pada tahun 2013 Kabupaten Majalengka
menargetkan sebesar 86%.
Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda
lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Otoritas
Kompoten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit
kerja di lingkup pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya
diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem/Jaminan
Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-
Pusat. Mengacu pada langkah kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri
dari 12 poin, tahun 2013 Kabupaten Majalengka menargetkan capaian
sebesar 60%.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 107
d. Penanganan Kerawanan Pangan.
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang
dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk
memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan
masyarakat. Berdasarkan data akselerasi peningkatan IPM Tahun 2012,
bahwa pada tahun 2011 terdapat 178.600 orang miskin di Kabupaten
Majalengka diindikasikan mereka penduduk rawan pangan karena rawan
daya beli. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
kondisi ini adalah melalui penanganan daerah rawan pangan bagi daerah
kronis rawan pangan. Sasaran penanganan daera rawan pangan tahun 2014
adalah 50%.
Untuk mempertahankan ketahanan pangan Kabupaten Majalengka
ditengah pesatnya pembangunan industri yang memerlukan lahan sangat
luas, sementara luas wilayah Kabupaten Majalengka tidak mengalami
pertambahan dan untuk pembangunan tersebut menggunakan lahan
pertanian yang berakibat secara otomatis lahan pertanian sebagai
penopang ketahan pangan mengalami penyusutan, Pemerintah Kabupaten
Majalengka berupaya mengantisipasinya dengan membuat strategi
pembangunan lahan sawah pertanian berkelanjutan dengan kebijakan
pemberian insentif dan disinsentif bagi lahan-lahan pertanian yang masuk
pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sampai tahun 2018.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat
adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan
memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Pada
tahun 2011 berdasarkan data BPMDPKB Kabupaten Majalengka tahun 2012
menunjukkan bahwa Posyandu aktif di Kabupaten Majalengka adalah 1.418
Posyandu, angka tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan prima
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 108
terhadap masyarakat sehingga salah satu kebutuhan masyarakat mendapat
pelayanan kesehatan dari pemerintah dapat ditangani dengan baik. Sebagai
langkah nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan
kapasitas motor penggerak (para kader) pemberdayaan masyarakat, dilakukan
melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan
mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader
pembedayan masyarakat. Pola hubungan antara aparatur pemerintah desa dan
masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan
pembedayaan masyarakat secara hakiki.
23. Statistik
Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan
hal sangat mendasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah
daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah
yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait
dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing
daerah.
Tabel 2.69.
Ketersediaan Dokumen Statistik
Kabupaten Majalengka Tahu 2008 – 2012
No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012
1. Buku ”kabupaten dalam
angka” ada ada ada ada ada
2. Buku ”PDRB kabupaten” ada ada ada ada ada
Sumber : Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2013.
Jenis data dan informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya
dapat diperoleh melalui :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 109
a. Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan
evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik
oleh OPD.
b. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat
maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh
lembaga yang kompeten dibidangnya.
Hasil pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten
Majalengka diantaranya dituangkan dalam Buku Data Sektoral Kabupaten
Majalengka, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Majalengka, Indikator
Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka (termasuk PDRB).
24. Kearsipan
Kinerja pembinaan tata kearsipan oleh Kantor Arsip Daerah terhadap OPD dan
kecamatan mulai tahun 2009 sampai tahun 2012 tercermin dari jumlah OPD dan
kecamatan yang dibina tata kearsipannya, yaitu 79% dari jumlah OPD dan
kecamatan. Pembinaan tata kearsipan dan peningkatan SDM pengelola arsip,
dapat dilihat pada tabel 2.70.
Tabel 2.70.
Data Kinerja Kearsipan
Kabupaten Majalengka Tahu 2008 – 2012
NO Capaian Pembangunan 2009 2010 2011 2012
1. Pembinaan Tata Kearsipan
ke OPD dan Kecamatan 17 17 17 19
2. Peningkatan SDM
pengelola arsip 5 5 10 10
Sumber : Kantor Arsip Daerah Tahun 2013
25. Komunikasi dan Informatika.
Berkaitan dengan data-data komunikasi dan informasi untuk data terakhir tahun
2012 rasio wartel/warnet terhadap penduduk adalah 1 : 2.003, jumlah penyiaran
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 110
radio/TV lokal sebanyak 38 buah, web site milik pemerintah daerah sebanyak 13
buah, dan 205 jaringan komunikasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.71.
Tabel 2.71.
Data Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Rasio wartel/warnet terhadap
penduduk
1 : 1791 1 : 1104 1 : 684 1 : 727 1: 2003
2. Jumlah penyiaran radio/TV
lokal
17 25 31 38 36
3. Web Site milik pemerintah
daerah
1 2 3 5 13
4. Jumlah jaringan komunikasi 152 157 157 182 205
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Berkaitan dengan data-data perhubungan, komunikasi dan informasi untuk data
terakhir tahun 2012 yaitu rasio ijin trayek 1 : 1044, rasio wartel/warnet terhadap
penduduk adalah 1 : 2003, jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 36 buah
dan web site milik pemerintah daerah sebanyak 13 buah, lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.72.
Tabel 2.72.
Kondisi Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1. Rasio Ijin trayek 1 : 1075 1 : 1088 1 : 1081 1 : 1084 1 : 1044
2. Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk
1 : 1791 1 : 1104 1 : 684 1 : 727 1: 2003
3. Jumlah penyiaran
radio/TV lokal
17 25 31 38 36
4. Web Site milik
pemerintah daerah
1 2 3 5 13
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 111
Berkaitan dengan data-data komunikasi dan informasi surat kabar nasional/lokal
yang beredar di Kabupaten Majalengka yaitu untuk surat kabar lokal yang terbit
harian yaitu Radar Cirebon, Kabar Cirebon, Fajar Cirebon, Rakyat Cirebon, yang
terbit mingguan Sinar Media, Jurnal Majalengka, sedangkan untuk surat kabar
nasional yang terbit harian adalah Kompas, Pikiran Rakyat, Media Indonesia,
Seputar Indonesia.
Data lain berkenaan dengan komunikasi dan informatika, yaitu : jumlah tower
telekomunikasi yang pada tahun 2012 adalah 196 unit terdiri dari beberapa
provider. Perkiraan pengguna jasa telekomunikasi di Kabupaten Majalengka,
berdasarkan asumsi jumlah penduduk dengan struktur umur 15 - 54 tahun yang
menjadi pelanggan telekomunikasi mayoritas persentasenya sekitar 60% dari
jumlah penduduk Kabupaten Majalengka, hal ini dikarenakan pada struktur
umur 15 – 54 tahun tersebut adalah usia produktif sehingga kebutuhan untuk
komunikasi diperkirakan sangat tinggi. Selain itu, pada struktur umur 30 – 54
tahun diperkirakan 1 orang mempunyai 2 nomor operator, sedangkan rentang
usia lainnya diasumsikan sebagai pelanggan biasa dengan perkiraan 1 orang
mempunyai 1 nomor operator.
Tabel 2.73.
Jumlah Tower Telekomunikasi
di Kabupaten Majalengka Tahun 2012
No Nama Provider Jumlah (Unit)
1 Telkomsel 62
2 TBG 47
3 Protelindo 33
4 XL 22
5 Indosat 11
6 SIP 5
7 Telkom 4
8 Java Indoku 3
9 Reka Cipta 2
10 STP, WMI, dll 7
Total 196
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 112
Mengenai penyelenggaraan pameran/expo pada tahun 2010 dilaksanakan
sebanyak 2 kali dan pada tahun 2011 dilaksanakan 3 kali, ditargetkan untuk
tahun 2012 akan dapat dilaksanakan minimalnya 3 kali
Tabel 2.74.
Pelaksanaan Pameran/Expo
Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012
No. Tahun Pameran/Expo
1. 2010 2 Kali
2. 2011 3 Kali
3. 2012 3 Kali
Sumber : Dinas KUKM perindag Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
26. Perpustakaan.
Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat
bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan
tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai
penunjang kelangsungan pendidikan.
Tabel 2.75.
Data Perpustakaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah
perpustakaan 432 465 481 521 826
2.
Jumlah
pengunjung
perpustakaan
per tahun
55,91 58,47 61,95 65,84 17.725
3.
Koleksi buku
yang tersedia di
perpustakaan
daerah
58,36 61,25 65,78 69,34 28.527(eksemplar)
/ 16.199 (judul)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 113
Selama tahun 2008-2012, jumlah perpustakaan di Kabupaten Majalengka
meningkat dari 432 unit menjadi 826 unit. Jumlah pengunjung yang
memanfaatkan perpustakaan pada tahun 2008 sebesar 55,91%, naik menjadi
65,85% pada tahun 2011, ini selaras dengan koleksi buku yang terus meningkat.
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
Luas Kabupaten Majalengka adalah 120.424 Ha, terdiri atas lahan sawah 51.428
Ha, lahan bukan sawah 35.205 Ha, dan lahan bukan pertanian 33.791 Ha.
Berdasarkan data tersebut, pertanian merupakan sektor yang dominan dalam
pemanfaatan lahan di Kabupaten Majalengka, yaitu sebesar 72% dari luas
Kabupaten Majalengka.
1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
Komoditas unggulan tanaman pangan selama tahun 2008-2012 terdiri atas:
a. Padi, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 100.930 hektar meningkat
menjadi 102.632 hektar pada tahun 2012, luas panen panen pada tahun
2008 sebesar 90.987 hektar meningkat menjadi 101.283 hektar pada
tahun 2012 dan produksi sebesar 520.526 ton pada tahun 2008 menjadi
653.692 ton pada tahun 2012. Sentra padi tersebar di Kecamatan
Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan,
Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji,
Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih.
b. Jagung, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 13.511 hektar meningkat
menjadi 18.859 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008
sebesar 11.417 hektar meningkat menjadi 19.816 hektar pada tahun
2012 dan produksi sebesar 69.479 ton pada tahun 2008 menjadi 130.388
ton pada tahun 2012. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 114
Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih,
Majalengka, dan Malausma.
c. Kedelai, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 2.347 hektar menurun
menjadi 1.500 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008
sebesar 2.027 menjadi 1.500 hektar pada tahun 2012 dan produksi
sebesar 2.825 ton pada tahun 2008 menjadi 2.254 ton pada tahun 2012.
Penurunan luas tanam, luas panen dan produksi ini, disebabkan antara
lain karena minat petani yang kurang dan harga jual yang kurang
berpihak ke petani serta banyaknya impor kedelei. Sentra kedelai
tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran,
Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji.
Tabel 2.76.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Padi 100.930 101.197 102.596 106.812 102.632
2. Jagung 13.511 17.312 18.938 17.483 18.859
3. Kedelai 2.347 2.437 2.350 1.598 1.500
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013
Tabel 2.77.
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Padi 90.987 97.292 103.396 98.301 101.283
2. Jagung 11.417 17.143 18.575 16.062 19.816
3. Kedelai 2.027 2.356 2.348 1.514 1.500
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 115
Tabel 2.78.
Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ton)
2008 2009 2010 2011 2012
1 Padi 520.526 584.405 614.390 621.296 653.692
2 Jagung 69.479 110.734 113.028 103.258 130.388
3 Kedelai 2.825 3.381 2.663 1.877 2.254
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013
Adapun komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran
terdiri atas :
a. Bawang Merah, luas tanam pada tahun 2008 seluas 3.028 hektar turun
menjadi 1.820 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008
seluas 3.379 hektar turun menjadi 1.847 hektar pada tahun 2012, dan
produksi pada tahun 2008 sebesar 33.015 ton turun menjadi sebesar
22.312 ton pada tahun 2012. Penurunan luas tanam, luas panen dan
produksi ini disebabkan cuaca yang kurang mendukung pertumbuhan
tanaman sayuran sehingga menyebabkan banyaknya serangan OPT
diantaranya layu dan busuk. Selain itu adanya lonjakan harga benih yang
tidak seimbang dengan harga jual bawang merah sayur sehingga banyak
petani yang tidak menanam bawang merah juga ada petani yang
memilih bertanam komoditas sayuran lainnya. Sentra bawang merah
tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati,
Jatitujuh dan Majalengka.
b. Cabai Besar, luas tanam pada tahun 2008 seluas 1.188 hektar, turun
menjadi 1.099 hektar pada tahun 2012, luas panen sebesar 1.029 hektar
pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.066 hektar pada tahun 2012,
sedangkan produksi pada tahun 2008 sebesar 12.833 ton turun menjadi
sebesar 9.651 ton pada tahun 2012. Penurunan luas tanam dan produksi
antara lain disebabkan karena cuaca kurang yang mendukung
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 116
mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran, dimana tanaman cabai
sangat rentan terhadap curah hujan dan kelembaban yang tinggi
sehingga mengakibatkan banyaknya serangan OPT diantaranya layu,
busuk dan rontok buah. Sedangkan peningkatan luas panen pada tahun
2012 dibandingkan dengan tahun 2008 disebabkan karena pada tahun
2008 serangan OPT lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang
mengakibatkan banyaknya cabai yang tidak dapat dipanen. Sentra cabai
tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan
Banjaran.
c. Kentang, pada tahun 2008 luas tanam 1.062 hektar turun menjadi 818
hektar pada tahun 2012, dengan luas panen tahun 2008 sebesar 1.235
hektar turun menjadi 578 hektar pada tahun 2012, dengan produksi
pada tahun 2008 sebesar 21.460 ton turun menjadi 12.542 ton pada
tahun 2012. Penurunan ini disebabkan cuaca yang kurang mendukung
yaitu curah hujan dan kelembaban yang tinggi, terutama di daerah
pegunungan sering terjadi kabut tebal. Cuaca yang buruk tersebut
mempercepat perkembangbiakan hama dan penyakit yaitu penyakit
busuk daun dan umbi, serta fusarium (jamur). Sentra kentang berada di
Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing.
Tabel 2.79.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Bawang Merah 3.028 3.046 2.558 1.901 1.820
2. Cabai Besar 1.188 1.000 1.185 1.179 1.099
3. Kentang 1.062 1.037 839 502 818
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 117
Tabel 2.80.
Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Bawang Merah 3.379 2.722 2.562 1.847 1.847
2. Cabai Besar 1.029 1.085 2.974 883 1.066
3. Kentang 1.235 758 929 520 578
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Tabel 2.81.
Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ton)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Bawang Merah 33.015 31.678 21.988 17.867,5 22.312
2. Cabai Besar 12.833 9.630 10.710 10.192 9.651
3. Kentang 21.460 16.180 12.131 8.906 12.542
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Adapun komoditas unggulan buah-buahan terdiri atas :
a. Mangga, luas tanam pada tahun 2008 sebesar 8.926,73 hektar,
meningkat pada tahun 2012 menjadi 10.716,35 hektar, luas panen pada
tahun 2008 sebesar 5.392,69 hektar, meningkat menjadi 7.515,58 hektar
pada tahun 2012 dan produksi pada tahun 2008 sebesar 45.223,52 ton
menjadi 48.220,30 ton pada tahun 2012. Sentra mangga berada di
Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati.
b. Durian, pada tahun 2008 luas tanam 1.537,24 hektar, meningkat pada
tahun 2012 menjadi 2.164 hektar, luas panen pada tahun 2008 seluas
177,71 hektar, meningkat menjadi 1.617,38 hektar pada tahun 2012, dan
produksi pada tahun 2008 sebesar 680,40 ton meningkat menjadi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 118
8.072,20 ton pada tahun 2012. Sentra durian berada di Kecamatan
Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang.
c. Jambu Biji, pada tahun 2008 luas tanamnya 296,34 hektar meningkat
menjadi 495,10 hektar pada tahun 2012, luas panen pada tahun 2008
seluas 245,45 hektar meningkat menjadi 378,52 hektar pada tahun
2012, dan produksi pada tahun 2008 sebesar 3.037,38 ton meningkat
menjadi 3.817,20 ton pada tahun 2012.
Tabel 2.82.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-Buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Mangga 8.926,73 9.052,47 10.361,51 10.495,86 10.716,35
2. Durian 1.537,24 1.685,86 1.795,47 1.916,42 2.164,06
3. Jambu Biji 296,34 372,22 431,09 430,11 495,10
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Tabel 2.83.
Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-Buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Mangga 5.392,69 6.682,91 2.616,56 5.419,31 7.515,58
2. Durian 177,71 443,42 203,44 1.031,16 1.617,38
3. Jambu Biji 245,45 294,87 412,44 526,65 378,52
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 119
Tabel 2.84.
Produksi Komoditas Tanaman Buah-Buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ton)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Mangga 45.223,52 46.608,80 16.474,00 43.279,70 48.220,30
2. Durian 680,40 2.324,20 840,00 7.355,70 8.072,20
3. Jambu Biji 3.037,38 2.686,40 3.909,00 4.539,00 3.817,20
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
2. Peternakan
Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging,
domba dan sapi potong. Pada tahun 2008 populasi ayam ras pedaging
sebanyak 6.074.480 ekor meningkat menjadi 8.406.965 ekor pada tahun 2012,
dengan produksi daging pada tahun 2008 mencapai 9.021,43 ton meningkat
menjadi 12.610,45 ton pada tahun 2012, populasi domba pada tahun 2008
sebanyak 236.694 ekor meningkat menjadi 487.959 ekor pada tahun 2012
dengan produksi daging pada tahun 2008 mencapai 664,69 ton meningkat
menjadi 843,36 ton pada tahun 2012, dan populasi sapi potong pada tahun
2008 sebanyak 8.692 ekor meningkat menjadi 12.040 ekor pada tahun 2012
dengan produksi daging mencapai 1.438,96 ton pada tahun 2008 meningkat
menjadi 2.519,32 ton pada tahun 2012. Sentra ayam ras pedaging tersebar di
Kecamatan Talaga, Cikijing, Cingambul, Malausma dan Sindang. Sentra domba
tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Kertajati dan Dawuan. Sentra sapi potong
tersebar di Kecamatan Lemahsugih, Kertajati dan Majalengka.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 120
Tabel 2.85.
Populasi Peternakan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Jenis Tahun (Ekor)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Ayam Ras Pedaging 6.074.480 7.014.729 7.988.266 8.068.185 8.406.965
2. Domba 238.694 294.501 345.723 408.650 487.959
3. Sapi Potong 8.692 9.735 10.365 11.637 12.040
Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Tabel 2.86.
Produksi Peternakan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Jenis Tahun (Ton)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Ayam Ras Pedaging 9.021,43 1.052,09 11.982,40 12.102,28 12.610,45
2. Domba 664,69 764,59 779,61 842,19 843,36
3. Sapi Potong 1.438,96 1.871,28 2.408,05 2.509,08 2.519,32
Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
3. Perkebunan
Komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah teh, tembakau, kopi,
cengkeh, dan tebu. berikut :
a. Teh, pada tahun 2008 luas tanamnya 639,31 hektar dengan produksi berupa
pucuk basah sebesar 1.011 ton. Pada tahun 2012 luas tanamnya 672,31
hektar dengan produksi berupa pucuk basah sebesar 1.001,50 ton, teh hijau
200,03 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan
Rajagaluh.
b. Tembakau, pada tahun 2008 luas tanam 1.351,95 hektar dengan produksi
berupa daun sebesar 6.424 ton dan rajangan sebesar 1.284 ton; pada tahun
2012 menjadi luas tanam 1.591 hektar dengan produksi berupa daun
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 121
sebesar 6.919,55 ton dan rajangan sebesar 1.383,91 ton, dengan sentra di
Kecamatan Bantarujeg dan Lemahsugih.
c. Kopi, pada tahun 2008 luas tanam 804,29 hektar dan produksi sebasar 1.297
ton, pada tahun 2012 menjadi luas tanam 801,87 hektar dan produksi
272,90 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura.
d. Cengkeh, pada tahun 2008 luas tanam 1.631,86 hektar, dengan produksi
olahan berupa bunga basah 1.820 ton dan minyak cengkeh 34,56 ton; pada
tahun 2012 luas tanam menjadi 1.825,00 hektar, dengan produksi olahan
berupa bunga basah 3.180,45 ton dan minyak cengkeh 179,99 ton, dengan
sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja.
e. Tebu, pada tahun 2008 luas tanam 1.268,00 hektar dengan produksi olahan
dalam bentuk gula putih 5.037 ton; pada tahun 2012 menjadi luas tanam
1.233,19 hektar dengan produksi olahan dalam bentuk gula putih 4.858,00
ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung dan Leuwimunding.
Tabel 2.87.
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ha)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Teh 639,31 672,31 672,31 672,31 672,31
2. Tembakau 1.351,95 1.375,95 1.092,95 984,70 1.591
3. Kopi 804,29 801,87 801,87 901,87 801,97
4. Cengkeh 1.631,86 1.631,35 1.631,35 1.822,42 1.825,00
5. Tebu 1.268,00 1.310,88 1.195,84 1.228,67 1.233,19
Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 122
Tabel 2.88.
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Komoditas Tahun (Ton)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Teh
- Pucuk basah
- Teh hijau
1.011
-
829
172
687,14
171,79
1.023,31
227,42
1.001,50
200,03
2. Tembakau
- Daun
- Rajangan
6.424
1.284
6.078
1.215
4.532,14
906,29
4.578,85
915,77
6.919,55
1.383,91
3. Kopi 1.297 1.382 1.401,78 1.362,00 272,90
4. Cengkeh
- Bunga basah
- Minyak cengkeh
1.820
34,56
1.403
69,34
1.447,65
69,34
999,40
87,90
3.180,45
179,99
5. Tebu 5.037 4.031 5.354,89 3.788,16 4.858,00
Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013
4. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Perhitungan PDRB Sektor Pertanian terdiri dari 5 sub sektor, yaitu Tanaman
Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan.
Sedangkan Urusan Pertanian menyangkut 3 sub sektor usaha yaitu Tanaman
Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan dan Peternakan. Kontribusi sektor
pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirinci
berdasarkan sub sektor selama 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.89. sebagai
berikut :
Tabel 2.89.
Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Sektor Pertanian 32,48 32,77 33,52 32,83 32,53
2. Sub Sekor
Tanaman Bahan
Makanan
28,29 28,56 29,28 28,52 28,08
3. Sub Sektor
Tanaman
1,07 1,03 1,05 1,04 1,09
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 123
Perkebunan
4. Sub Sektor
Peternakan
2,53 2,59 2,59 2,65 2,75
5. Sub Sektor
Kehutanan
0,15 0,14 0,13 0,13 0,14
6. Sub Sektor
Perikanan
0,44 0,46 0,47 0,48 0,48
Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Berdasarkan data tersebut diatas, selama 2008-2012 konstribusi Sektor
Pertanian secara keseluruhan terus mengalami penurunan. Konstribusi terbesar
terhadap sektor pertanian adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang
konstribusinya berfluktasi namun cenderung menurun selama 5 tahun terakhir.
Sub sektor peternakan menduduki urutan kedua dalam kontribusi tehadap
sektor pertanian, yang besarnya cenderung meningkat. Sub sektor tanaman
perkebunan menempati urutan ke tiga dalam kontribusi terhadap sektor
pertanian, dengan kontribusi yang relatif fluktuatif selama lima tahun terakhir.
5. Cakupan Bina Kelompok Petani
Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh
keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi
penentu daya saing produk agribisnis. Sumber daya manusia menjadi kunci
kesuksesan atau keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian besar
didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka
setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada
peningkatan sumber daya manusia khususnya pembinaan kelompok tani seperti
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.90.
Cakupan Bina Kelompok Petani
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Cakupan Bina Kelompok
Petani
1. 2009 1.943
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 124
2. 2010 1.971
3. 2011 2.064
4. 2012 2.320
Sumber : BP4K Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
6. Kehutanan
Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan
manusia. Fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem
dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat (UU Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan). Luas hutan rakyat pada tahun 2009 adalah 9.433 Ha
dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.910 Ha. Sedangkan luas lahan kritis
pada tahun 2009 sebesar 18.795 Ha pada tahun 2012 berkurang menjadi 11.
635 Ha. Komoditas unggulan kehutanan antara lain aneka kayu, dan lebah
madu. Produksi kayu pada tahun 2008 tercatat 15.171 meter kubik turun
menjadi 8.163,02 meter kubik pada tahun 2012, penurunan potensi kayu rakyat
siap tebang disebabkan masa daur tanaman kayu (umur panen) yang belum
mencukupi. Produksi madu pada tahun 2008 tercatat sebesar 5.208 kilogram
meningkat menjadi 12.894 kilogram pada tahun 2012. Sentra kayu berada di
Kecamatan Kertajati, Sukahaji, Cigasong dan Talaga, sedangkan sentra lebah
madu di Kecamatan Lemahsugih, Banjaran dan Argapura.
Tabel 2.91.
Produksi Kehutanan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Jenis Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Aneka Kayu (m3) 15.171 10.680,51 9.683,19 10.579 8.163,02
2. Lebah Madu (kg) 5.208 5.208 11.564 12.280 12.894
Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 125
Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Majalengka trennya sedikit menurun selama 5 tahun
dikarenakan jumlah areal hutan produksi yang terus berkurang dan belum
mampunya masyarakat mengolah bahan baku kayu menjadi bahan jadi atau
setengah jadi, selain itu umur tanaman hutan daurnya melebihi satu tahun,
sementara perhitungan PDRB dilakukan setiap tahun.
Tabel 2.92.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Kontribusi Sektor Kehutanan
Terhadap PDRB (%)
1. 2008 0,15
2. 2009 0,14
3. 2010 0,13
4. 2011 0,13
5. 2012 0,14
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
7. Energi dan Sumber Daya Mineral
Salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan ijin kepada pengusaha
yang akan melaksanakan usahanya. Pada bidang pertambangan masih terdapat
lokasi-lokasi pertambangan yang belum berijin. Namun selama lima tahun terakhir
penertiban terhadap lokasi-lokasi pertambangan terus dilakukan, sehingga luas
lokasi penambangan tanpa izin semakin berkurang.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 126
Tabel 2.93.
Data Luas Petambangan Tanpa Ijin
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Pertambangan tanpa ijin 50 Ha 39 Ha 37 Ha 17 Ha 8 Ha
Sumber : Dinas PSDAPE Kabupaten Majalengka, 2013
Kontribusi dari sektor pertambangan dari tahun ke tahun cenderung
mengalami penurunan dikarenakan sumber daya alam pertambangan di
Kabupaten Majalengka terbatas.
Tabel 2.94.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB (%)
1. 2008 3,83
2. 2009 3,32
3. 2010 3,17
4. 2011 3,21
5. 2012 3,12
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
8. Pariwisata
Pariwisata Kabupaten Majalengka akan mengalami kemajuan seiring
dibangunnya Bandara Internasional Kertajati dan dipengaruhi beberapa faktor
antara lain terjadinya kejenuhan objek-objek wisata alam akibat hambatan-
hambatan aksesibilitas dan kerusakan daya tarik alamiah. Untuk itu dilakukan
terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan
inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariatif.
Sebaran dan potensi objek wisata di Kabupaten Majalengka antara lain :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 127
a. Wisata Alam :
Gunung Batu Tilu (Kecamatan Kasokandel), Panorama Cikebo (Kecamatan
Maja), Curug Tonjong (Kecamatan Rajagaluh), Situ Janawi (Kecamatan
Rajagaluh), Situ Cipanten (Kecamatan Sukahaji), Situ Cikuda (Kecamatan
Sindangwangi), Panorama Bukit Alam Hejo di Asromo (Kecamatan Sindang),
Panorama Talaga Herang Sindangwangi (Kecamatan Sindangwangi), Curug
Muara Jaya (Kecamatan Argapura), Curug Sawer (Kecamatan Argapura), Air
Terjun Cibali (Kecamatan Cingambul), Curug Emas (Kecamatan Talaga), Situ
Sangiang (Kecamatan Banjaran), Situ Batu (Kecamatan Malausma), Situ
Resmi (Kecamatan Argapura), Curug Cipeuteuy (Kecamatan Sindangwangi).
b. Wisata Budaya/Wisata Sejarah :
Rumah Adat Panjalin (Kecamatan Sumberjaya), Hutan Lindung Patilasan
Prabu Siliwangi (Kecamatan Rajagaluh), Situ Sangiang (Kecamatan Banjaran),
Museum Talaga Manggung (Kecamatan Talaga), Makam Keramat Sunan
Parung (Kecamatan Banjaran), Sunan Wanaperih (Kecamatan Banjaran), dan
Makam Keramat Pangeran Muhammad dan Mbah Badori/Siti Armilah.
c. Wisata Minat Khusus :
Sirkuit Gagaraji (Kecamatan Jatitujuh), Bendungan Rentang (Kecamatan
Jatitujuh), Situ Cijaura (Kecamatan Kertajati), Situ Anggrahan (Kecamatan
Jatitujuh), Jatiwangi Art Factory (Kecamatan Jatiwangi), Kolam Renang Tirta
Indah (Kecamatan Sindangwangi), Panorama Lemahputih (Kecamatan
Lemahsugih), Bumi Perkemahan Cipanten (Kecamatan Argapura), dan
Wisata Paralayang Desa Sidamukti.
d. Agrowisata :
Perkebunan Mangga Gedong Gincu (Kecamatan Majalengka, Panyingkiran,
Kertajati, Jatitujuh, Ligung), Wisata Agrobatu (Kecamatan Sindangwangi),
Bibit-bibitan (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Majalengka), Kebun Teh
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 128
Sadarehe Desa Payung (Kecamatan Rajagaluh), Durian Sinapeul (Kecamatan
Sindangwangi), Kebun Teh Cipasung (Kecamatan Lemahsugih), Pisang Apuy
(Kecamatan Argapura), dan Jagung (Kecamatan Argapura, Banjaran,
Lemahsugih).
e. Ekowisata :
Batu Luhur, Curug Baligo, Talaga Herang dan Talaga Loa (Kecamatan
Sindangwangi).
f. Wisata Belanja :
Kerajinan Besi (Kecamatan Sumberjaya), anyaman dan renda (Kecamatan
Leuwimunding, Palasah, Sindangwangi, Sukahaji, Rajagaluh), industri rotan
(Kecamatan Sumberjaya, Leuwimunding, Sindangwangi, Rajagaluh), industri
bola (Kecamatan Kadipaten), kecap (Kecamatan Kadipaten, Majalengka),
jeruk sambal (Kecamatan Palasah), kerajinan batik (Kecamatan Palasah),
emping melinjo (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Sindangwangi, Talaga),
batu alam (Kecamatan Sindangwangi), industri jeans (Kecamatan Cikijing),
industri keripik (Kecamatan Cingambul), dan wisata sandang (Kecamatan
Sumberjaya).
g. Wisata Kuliner :
Depo ikan tawar (Kecamatan Argapura), depo ikan Lengkong Kulon
(Kecamatan Sindangwangi).
h. Desa Wisata :
- Jeruk sambal Desa Weragati (Kecamatan Palasah).
- Ekonomi kreatif (JAF= Jatiwangi Art Factory) Desa Jatisura (Kecamatan
Jatiwangi).
Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada Kabupaten Majalengka
telah dilakukan selama periode 2008-2012, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu
dengan meningkatnya kunjungan wisata.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 129
Tabel 2.95.
Jumlah Kunjungan Wisata ke Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 - 2012
NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Kunjungan wisata 87.219 91.808 96.639 107.375 117.509
Sumber : Disporabudpar Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yaitu tahun 2009 sebesar 4,01%,
tahun 2010 sebesar 3,91%, Tahun 2011 sebesar 3,91, dan tahun 2012 sebesar
3,87%
9. Perikanan
Komoditas unggulan perikanan tahun 2012, diantaranya adalah ikan mas, ikan
nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2008 sebesar 1.498,70 ton
menurun menjadi 1.185,12 ton pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan
adanya wabah penyakit yang menyerang ikan mas, sehingga petani cenderung
memilih jenis ikan lain yang lebih tahan terhadap serangan penyakit diantaranya
ikan nila. Selain itu ada juga yang beralih ke budidaya ikan lele, karena ikan ini
lebih mudah pemeliharaan dan pemasarannya. Selain itu penurunan ini
disebabkan adanya penurunan fungsi pemanfaatan lahan budidaya danau (situ)
dan rawa, dimana rawa di wilayah Kabupaten Majalengka semakin berkurang
sehingga pemanfaatan untuk budidaya ikan khususnya ikan mas menurun.
Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan
Rajagaluh. Produksi ikan nila pada tahun 2008 sebesar 2.248,33 ton meningkat
menjadi 2.993,82 ton pada tahun 2012 dengan sentra produksi Kecamatan
Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang,
Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding. Produksi ikan gurame pada tahun
2008 sebesar 614,57 ton meningkat menjadi 806,31 ton pada tahun 2012,
dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah.
Produksi ikan lele pada tahun 2008 sebesar 300,47 ton meningkat menjadi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 130
1.238,89 ton pada tahun 2012, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi,
Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.
Tabel 2.96.
Produksi Ikan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Jenis Tahun (Ton)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Ikan Mas 1.498,70 1.144,51 1.282,08 1.386,31 1.185,12
2. Ikan Nila 2.428,33 2.761,58 2.851,02 1.386,31 2.993,77
3. Gurame 614,57 589,29 800,67 869,89 806,31
4. Lele 300,47 796,17 1.001,86 1.088,24 1.124,09
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Jumlah konsumsi ikan Kabupaten Majalengka tahun 2013 sebesar 17,23
kg/kapita/tahun, cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Majalengka
tahun 2013 adalah 90 kelompok, produksi perikanan kelompok nelayan pada
tahun 2013 adalah 8.143,75 ton
Kontribusi sub sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Majalengka trennya terus meningkat dari tahun ke tahun, hal
ini dikarenakan bertambahnya jumlah kolam.
Tabel 2.97.
Kontribusi Sektor Perikanan
Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)
1. 2008 0,44
2 2009 0,46
2. 2010 0,47
3. 2011 0,48
4. 2012* 0,48
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 131
10. Perdagangan
Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat selama tahun
2008-2012, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami
pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin
banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri, yaitu dari 24 unit
pada tahun 2008 meningkat menjadi 76 unit pada tahun 2012. Fasilitas
perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda sebanyak 4 unit yang kondisi fisiknya
semakin membaik, dan pasar desa yang tercatat 33 unit pada tahun 2008
menjadi 34 unit pada tahun 2012.
Untuk perdagangan luar negeri, selama periode 2008-2012, nilai ekspor bersih
cenderung meningkat sejalan kondisi perekonomian global.
Tabel 2.98.
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Mata
Uang 2008 2009 2010 2011 2012
1. IDR 457.832.626.990 7.552.189.449,20 349.384.681.763 16.023.506.691,29 21.664.737.924,12
2. USD 19.507.386,87 31.631.158,66 487.060.754,23 28.922.842,35 31.551.821,21
3. EURO 112.620.030,47 103.474.933,75 25.678.458 206.713,73 7.436.361,03
Sumber : Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Pada struktur perekonomian daerah, sektor perdagangan menempati urutan ke
dua setelah sektor pertanian, dengan kontribusi yang semakin meningkat selama
lima tahun terkahir.
Tabel 2.99.
Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Tahun Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)
1. 2008 17,52
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 132
2. 2009 17,65
3. 2010 18,03
4. 2011 18,54
5. 2012* 18,87
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Adapun angka cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Majalengka
pada tahun 2013 adalah sebesar 67,5%
11. Perindustrian
Perindustrian di Kabupaten Majalengka berdasarkan jenis produksi utamanya
meliputi : industri sandang, industri kulit, industri logam, industri kerajinan,
industri makanan, industri minuman, industri batu, industri bahan baku, industri
bangunan, industri kimia, industri komoditi jasa, industri komoditi kayu, dan
industri komoditi.
Kondisi perindustrian di Kabupaten Majalengka selama lima tahun terakhir
mengalami peningkatan, yaitu dari jumlah industri pada tahun 2008 sebanyak
8.210 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 45.532 orang, meningkat
menjadi 9.964 buah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 56.645 orang
pada tahun 2012. Namun, demikian kondisi ini belum mampu menggerakkan
perekonomian daerah secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan
ekonomi sektor industri yang justru relatif menurun setiap tahunnnya, begitu
pula dengan konstribusinya, yang juga cenderung semakin menurun selama
lima tahun terkahir.
Tabel 2.100.
Konstribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap 15,70 16,08 15,58 15,58 15,53
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 133
PDRB (%)
2. Pertumbuhan industri (%) 18,50 11,00 9,46 8,19 8,50
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Pada perhitungan PDRB, kontribusi sektor industri rumah tangga pada tahun
2008 sebesar 15,70%, tahun 2009 sebesar 16,08%, tahun 2010 sebesar 15,58%,
tahun 2011 sebesar 15,58 dan tahun 2012 sebesar 15,53%.
Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Majalengka tahun 2012
sebesar 5.68% dan tahun 2013 sebesar 5.96%.
12. Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan
pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan
kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun
kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga
ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara
berkelanjutan. Transmigrasi merupakan salah satu program yang dikembangkan
oleh pemerintah, sejak orde baru pelaksanaan transmigrasi lebih difokuskan
pada provinsi yang pertumbuhan penduduknya lebih cepat dibandingkan
wilayah lainnya. Provinsi-provinsi tersebut sebagian besar yang berada di Pulau
Jawa dan Bali dengan tujuan lokasi transmigrasi seperti Pulau Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua). Seiring dengan perubahan dalam
tatanan kenegaraan, sejak otonomi daerah diberlakukan, perubahan Undang-
Undang terakhir yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
berdampak terhadap pengembangan pelaksanaan transmigrasi khususnya antar
provinsi. Sesuai data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di
Kabupaten Majalengka terakhir kali adanya transmigrasi lokal Tahun 2002 yakni
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 134
di Unit Pemukiman Transmigrasi Sukamaju di Desa Mekarjaya Kecamatan
Kertajati.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi, transmigrasi dilaksanakan dalam bentuk:
a. Transmigrasi Umum (TU);
b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB); dan
c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
Bentuk pelaksanaan transmigrasi lainnya yang mungkin dapat dilakukan oleh
pemerintah maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Trasnmigrasi Pemukiman
Lahan Kering (TPLK).
Penyelenggaraan transmigrasi antar pulau atau antar provinsi untuk penduduk
Kabupaten Majalengka kurun waktu antara 2004 s.d. 2012 belum pernah
dilaksanakan. Namun kedepan perlu menjadi bahan analisis yang komprehensif,
dengan adanya pembangunan BIJB dan aerocity maka dimungkinkan
transmigrasi lokal ataupun pilihan jenis lainnya untuk dilakukan.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya
saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan
pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan
daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing
daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik
(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 135
suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing
daerah.
Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam
beberapa tolok ukur, sebagai berikut:
Pengeluaran Konsumsi RumahTangga. Indikator pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah
tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.
Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan
kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-
rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung
berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per
jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk
makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup
perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
Tabel 2.101.
Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
(Rp)
1. 2009 -
2. 2010 482.860
3. 2011 484.890
4. 2012 596.909
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi rumah
tangga di Kabupaten Majalengka adalah sebesar 487.362, meningkat dari tahun
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 136
2011 yang hanya 484.890. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
pendapatan keluarga atau daya beli masyarakat/keluarga.
Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan
perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar
pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan
menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total
pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.
Tabel 2.102.
Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Non Makanan Per Kapita
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Perkapita
(Rp)
1. 2009 -
2. 2010 189.915
3. 2011 209.315
4. 2012 290.837
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Berdasarkan data di atas menunjukkan pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi
non pangan perkapita meningkat dibandingkan tahun 2011. Hal ini
menunjukkan peningkatan pendapatan keluarga atau daya beli
masyarakat/keluarga.
Produktifitas daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 sampai tahun
2012 trennya fluktuatif, yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,96%, tahun 2011
sebesar 6,79% tahun 2012 sebesar 6,52%.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 137
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah
dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung
aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.
Kegiatan perkonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan
infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten
Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah,
terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan
terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai
penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Infrastrutur Jalan. Khusus infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka
digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan nasional (25,895 km), Jalan provinsi
(122,929 km), dan Jalan kabupaten (715,600 km). Proporsi panjang jaringan
dalam kondisi baik hingga tahun 2012 adalah 665,782 km. Jalan kabupaten
pada Tahun 2011, sepanjang 367,592 km dalam kondisi baik, 76,144 km dalam
kondisi sedang, 110,469 km dalam kondisi rusak, dan 715,600 km dalam kondisi
rusak berat.
Perhubungan. Saat ini di Kabupaten Majalengka sedang dilaksanakan
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati
yang akan menjadi sarana transportasi lokal, nasional dan internasional. Untuk
menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten
Majalengka akan dilalui dan dilayani oleh 2 (dua) buah jalan tol yaitu jalan tol
Cileunyi – Sumedang – Kertajati (Cisumjati) yang sudah mulai dibangun pada
tahun 2012, dan jalan tol Cikopo – Palimanan (Cikapali) yang juga telah selesai
dilakukan pembebasan tanahnya dan sedang mulai dilaksanakan proses
pembangunan fisiknya.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 138
Irigasi. Infrastruktur lainnya yang mendukung perekonomian, terutama
sektor pertanian, adalah ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka.
Berikut adalah data kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Majalengka.
Tabel 2.103.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi
di Atas 3.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2012
No. Jenis Bangunan
Kondisi 2011 Kondisi 2012
Jmlh Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat Jmlh Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Bendung (Buah) 27 10 17 - 32 32 0 0
2. Bangunan Air (Buah) 173 123 40 10 173 129 28 16
3. Saluran (Buah)
Saluran Induk (Km) 48,58 40,00 4,68 3,90 48,58 43,12 5,19 0,27
Saluran Sekunder
(Km) 63,53 30,00 28,03 5,50 63,53 55,32 7,74 0,47
Saluran Tersier (Km) 196,87 75,00 66,87 55,00 196,87 78,75 49,22 68,90
Saluran Suplesi (Km) 12,91 7,00 4,41 1,50 12,91 9,45 2,91 0,55
Saluran Pembuang
(Km) 159,73 50,00 107,23 2,50 159,73 42,25 115,48 2,00
4. Bangunan
Pelengkap (Buah) 392 200 92 100 392 242 120 30
5. Penataan Mata Air
(Buah) - - - - 9 9 0 0
Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Tabel 2.104.
Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No. Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Luas irigasi Kab. kondisi baik (%) 52,08 43,25 45,67 46,06 -
2. Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) 2,99 2,99 2,99 2,99 -
Sumber : Data PSDAPE Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Penataan Ruang Daerah. Dokumen RTRW dan RDTR, serta berbagai masterplan
sebagai pedoman khususnya bagi para calon investor, sudah tersedia. Dokumen
Perencanaan Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.105. sebagai berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 139
Tabel 2.105.
Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
NO. Dokumen Perencanaan TAHUN
Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012
1. RTRW Kabupaten Majalengka
Tahun 2011-2031
√ Perda 11/2011
2. RDTR Kecamatan Kertajati √ Belum Perda/Sudah
sesuai Perda
11/2011
3. RDTR Kecamatan Jatitujuh √ Belum Perda/Sudah
sesuai Perda
11/2011
4. RDTR Kecamatan Ligung √ Belum Perda/Sudah
sesuai Perda
11/2011
5. RDTR Kecamatan Kadipaten √ Belum Perda
6. RDTR Kecamatan Jatiwangi √ Belum Perda
7. RDTR Kecamatan Majalengka √ Belum Perda
8. RDTR Kecamatan Cikijing √ Belum Perda
9. RDTR Rajagaluh dan
Leuwimunding
√ Belum Perda
10. RDTR Kecamatan Sumberjaya √ Belum Perda
11. Rencana Rinci Tata Ruang
Kawasan Lingkar Luar Kota
Majalengka
√ Belum Perda
12. RRTR KSK Wisata Sindangwangi √ Belum Perda
13. RRTR KSK Potensial Tumbuh √ Belum Perda
Sumber : Bappeda dan Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Berdasarkan data tahun terakhir (2013) dari Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya Kabupaten Majalengka, data mengenai pengalihfungsian dari ruang publik
yang berubah peruntukan menjadi lahan terbangun di Kabupaten Majalengka belum
ada. Melalui kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melihat kondisi
lapangan tidak ada/belum ada ruang publik yang berubah peruntukan, kondisi
eksisting lahan yang berubah peruntukkan di dominasi oleh lahan sawah, tegalan
atau kebun.
Indikator penataan ruang lainnya, yaitu ketaatan terhadap RTRW Kabupaten
Majalengka Tahun 2012-2013 yaitu ± 99 %, dengan luas wilayah produktif ± 57-
58%, sedangkan luas wilayah industri diperkirakan ± 1% dengan penyediaan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 140
kawasan industri di tahun 2012-2013 ± 100-150 Ha. Persentase Luas wilayah
perkotaan pada tahun 2012-2013 adalah ± 35-36%.
Untuk wilayah kekeringan yang disebabkan musim kemarau yang panjang,
lahan kering atau tidak adanya/kurang saluran irigasi, berdasarkan data dari Dinas
Pertanian wilayah kekeringan yang dimaksud adalah Kecamatan Kertajati, Ligung
dan Jatitujuh (wilayah utara).
Tabel 2.106.
Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka
No Indikator Penataan Ruang Satuan Tahun
2012 2013
1 Ketaatan terhadap RTRW % 99 99
2 Luas wilayah produktif % 57 58
3 Luas wilayah industri % 1 1,1
4 Penyediaan kawasan industri Ha 100 150
5 Luas wilayah kebanjiran Ha 119,35 270
6 Luas wilayah kekeringan Desa 48 -
7 Luas wilayah perkotaan % 35 36
Sumber : Dinas BMCK Tahun 2013
Fasilitas Keuangan. Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang
perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu
Bank Jabar Banten, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Danamon, Bank
BCA, Bank BTPN, Bank OCBC NISP dan BPR. Perkembangan jumlah perbankan di
Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.107.
Perkembangan Jumlah Bank
di Kabupaten Majalengka tahun 2009-2012
No. Nama Bank 2009 2010 2011 2012
1.
2.
BJB
BRI
5
36
6
36
6
36
4
36
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 141
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BNI
MANDIRI
PANIN
DANAMON
BCA
OCBC NISP
BTPN
SAUDARA
BPR
BTN
2
4
2
4
1
1
1
1
21
...
2
1
2
4
1
1
1
1
21
5
2
1
2
4
1
1
1
1
21
5
3
2
2
4
1
2
3
1
10
7
Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Air bersih. Sumber air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air
permukaan dan air bawah tanah. Penyediaan air bersih dikelola oleh PDAM,
pemerintah desa (air bersih pedesaan) dan perorangan (rumah tangga).
Pelayanan air bersih/air minum yang dilaksanakan oleH PDAM Majalengka baru
mencapai 11 kecamatan, 67 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk yang
dilayani sebanyak 108.630 jiwa ( 9,34 %). Sedangkan jumlah rumah tangga
pengguna air bersih sampai dengan tahun 2013 sebesar 323.526 rumah tangga
atau sebesar 92,68%.
Tenaga Listrik. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik
telah tersedia dengan cukup pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan
ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk
mewujudkan hal tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk
memasang listrik untuk masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.
Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah
tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 142
Tabel 2.108.
Penggunaan Listrik
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Tahun Ketersediaan Daya
Listrik
Persentase Rmah Tangga
pengguna Listrik
1. 2008 88,92 % 70,02 %
2. 2009 89,35 % 70,31 %
3. 2010 89,49 % 73,17 %
4. 2011 89,33 % 75,25 %
5. 2012 89,92 % 80,00 %
Sumber : Dinas PSDAPE Kabupaten Majalengka Tahun 2013
Telepon. Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu
indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan
melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat
komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.
Tabel 2.109.
Penggunaan Telepon
di Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No. Tahun Persentase Rumah Tangga
Pengguna HP/Telepon
1. 2008 40 %
2. 2009 65 %
3. 2010 70 %
4. 2011 75 %
5. 2012 80 %
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Majalengka Tahun 2013
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 143
Asuransi. Perusahaan asuransi di Kabupaten Majalengka yang memiliki
kantor/cabang tahun 2013 adalah sebanyak 3 buah perusahaan dengan jenis
layanan adalah asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dana pensiun dan asuransi
karyawan.
Restoran. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya
tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan
menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-
peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap
makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak
termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha
restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan
minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Hingga tahun 2013 di wilayah
Kabupaten Majalengka tercatat ada 65 Restoran.
Ketersediaan penginapan. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu
aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam
menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin
berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik
kunjungan ke daerah tersebut. Banyaknya jumlah kunjungan orang dan
wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.
Saat ini di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 9 hotel/penginapan dan
semuanya masih berkelas melati.
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya
saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke
daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas,
kemudahan perijinan, dan perkembangan desa.
Angka Kriminalitas. Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas
dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 144
berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor,
pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk
menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat
kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.
Gambar 2.15.
Angka Kriminal
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
Sumber : Polres Majalengka, 2013
Lama Proses Perijinan. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah
Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan
perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah,
transparan, murah dan terjangkau. Tabel di atas menunjukan bahwa proses
perijinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 hanya membutuhkan
waktu 4 hari, lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 145
Tabel 2.110.
Lama Proses Perijinan
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Lama Proses Perijinan (Hari)
1. 2009 14
2. 2010 10
3. 2011 8
4. 2012 4
Sumber : BPPTPM Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah. Jumlah pajak dan retribusi daerah
pada tahun 2012, yaitu pajak sebanyak 10 macam dan retribusi sebanyak 26
macam dengan harapan pada tahun 2013 masih stabil.
Tabel 2.111.
Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 - 2012
No. Tahun Jumlah, Macam Pajak dan Retribusi Daerah
1. 2009 Pajak : 7
Retribusi : 30
2. 2010 Pajak : 9
Retribusi : 35
3. 2011 Pajak : 10
Retribusi : 15
4. 2012 Pajak : 10
Retribusi : 26
Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha. Berdasarkan data di atas jumlah
Perda yang mendukung iklim usaha dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012
sebanyak 18 buah Perda dan ditargetkan pada tahun 2013 menjadi sebanyak 20
buah Perda.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 146
Tabel 2.112.
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012
No. Tahun Jumlah Perda Yang Mendukung
Iklim Usaha
1. 2009 18
2. 2010 18
3. 2011 18
4. 2012 18
Sumber : Setda Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam
pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang
berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam
persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM
yang handal.
Tingkat Pendidikan Masyarakat. Salah satu indikator penting untuk mengukur
tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat.
Selama periode 2008-2012, hanya sebagian kecil penduduk yang berpendidikan
Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat
Kabupaten Majalengka terus meningkat.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 147
Gambar 2.16.
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 – 2012
0
10
20
30
40
50
2009 2010 2011 2012
dal
am p
ers
en
t a h u n
Tdk Punya Ijazah
SD
SLTP
SLTA
Diploma
S1>
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2013
Rasio Ketergantungan. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur
besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15
tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena
secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang
menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap
tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64
tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar
konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung
pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan
semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi
demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai
indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara
apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting.
Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal II - 148
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan
semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Data
perkembangan Rasio Ketergantungan dapat dilihat pada Tabel 2.112. sebagai
berikut :
Tabel 2.113.
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Tahun Rasio Ketergantungan (%)
1. 2008 48,20
2. 2009 50,54
3. 2010 52,18
4. 2011 52,17
5. 2012 Data Belum Tersedia
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2012.
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan cenderung
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI
KABUPATEN MAJALENGKA
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tidak dapat disangkal bahwa agenda pembangunan sepenuhnya
tergantung pada sejauhmana pendanaan yang memadai dapat disediakan.
Keberhasilan pembangunan juga ditunjang oleh sejauh mana dana riil untuk
alokasi pembangunan disediakan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah
beserta kerangka pendanaan akan menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di
masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah,
dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 tahun
mendatang.
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi
keuangan di masa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup
kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi
penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah
dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas,
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat.
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk
membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan
dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami
peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 2
Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana
APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh :
(1) kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) laju
pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian
daerah, (3) terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di negara Eropa
dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor, (4) melemahnya
nilai tukar rupiah.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka
mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan
ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya
secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik.
Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelerasan antara kebijakan
(policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara
pemerintah dengan pemerintah daerah.
3.1.1.1. Pendapatan Daerah.
Pendapatan daerah Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun terus
meningkat, hal ini sebagaimana terlihat dari target dan realisasi pendapatan
daerah pada tabel 3.1.
Pada tahun 2008, target pendapatan daerah sebesar Rp. 886,523 milyar
dapat direalisasikan sebesar Rp.876,122 milyar atau sebesar 98,83 %, sedangkan
pada tahun 2012 mengalami peningkatan target sebesar Rp.1,571 triliun dengan
realisasi sebesar Rp.1,574 triliun atau 100,17%. Adapun perkembangan realisasi
pendapatan daerah tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi sebagamana terlihat
pada Gambar 3.1.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 3
Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
Tahun
Anggaran
Target Setelah
Perubahan APBD
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Bertambah /
Berkurang
2008 886.523.886.671,10 876.122.099.714,00 98,83 (10.401.786.957,10)
2009 952.235.017.359,31 967.266.988.286,00 101,58 15.031.970.926,69
2010 1.128.871.359.031,59 1.122.795.910.289,00 99,46 (6.075.448.742,59)
2011 1.274.730.517.626,13 1.277.921.523.925,00 100,25 3.191.006.298,87
2012 1.571.670.901.204,65 1.574.352.386.820,00 100,17 2.681.485.615,35
Jumlah 5.814.031.681.892,78 5.818.458.909.034,00 100,08 4.427.227.141,22
Sumber : LKPJ Bupati Majalengka Tahun Anggaran. 2008-2012.
Gambar 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Total target pendapatan daerah Kabupaten Majalengka selama periode
tahun 2008-2012 sebesar Rp.5.814.031.681.892,78 dengan realisasi sebesar Rp.
5.818.458.909.034,00 atau melampaui target sebesar 100,08 persen.
Struktur pendapatan daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang
98,83
101,58
99,46
100,25 100,17
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
101
101,5
102
2008 2009 2010 2011 2012
Pe
rse
n r
eal
isas
i
T A H U N
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 4
sah. Target dan realisasi komponen pendapatan daerah selama tahun 2008-2012
dapat dilihat pada tabel 3.2 dan Gambar 3.2. berikut.
Tabel. 3.2.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2008-2012
Tahun PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan
Target Realisasi & Target Realisasi % Target Realisasi %
2008 47,500 47,721 100,47 741,195 730,072 98,50 97,827 98,327 100,51
2009 68,391 68,907 100,75 768,472 774,396 100,77 115,370 123,962 107,45
2010 79,695 76,398 95,86 875,729 877,528 100,21 173,446 168,869 97,36
2011 90,825 86,579 95,33 973,516 981,620 100,83 210,388 209,721 99,68
2012 99,061 103,740 104,72 1.273,682 1.275,448 100,14 198,926 195,162 98,11
Gambar 3.2.
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Dari data diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2012, realisasi
PAD meningkat dari Rp.47.721.941.970,00 pada tahun 2008, menjadi
Rp.103.740.974.491,00 pada tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama, dana
perimbangan meningkat dari Rp. 730.072.518.256,00 pada tahun 2008, menjadi
Rp.1.275.448.701.689,00 pada tahun 2012. Begitu pula dengan lain-lain
pendapatan yang sah, meningkat dari Rp.98.327.639.488,00, menjadi
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
2008 2009 2010 2011 2012
Kily
ar R
up
iah
T A H U N
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 5
Rp.195.162.710.640,00 pada tahun 2012. Namun demikian, secara prosentase,
selama kurun waktu 2008-2012, realisasinya berfluktuasi seperti terlihat pada
Gambar 3.3 berikut :
Gambar 3.3.
Prosentase Capaian Pendapatan Daerah
Salah satu ukuran kemandirian pemerintah daerah adalah dengan
melihat proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Selama tahun 2008-
2012, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2008 sebesar 5,44 %,
meningkat menjadi 6,59 % pada tahun 2012, dan pada tahun 2009 mencapai
angka tertinggi yaitu sebesar 7,12. Sangat rendahnya proprosi PAD (masih
dibawah 10%) menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka kepada pemerintah pusat dan atau provinsi dari sisi finansial masih
sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar
3.4.
Tabel. 3.3.
Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
Tahun PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2008 47.721.941.970,00 5,44 730.072.518.256,00 83,33 98.327.639.488,00 11,22
100,47 100,75
95,86 95,53
104,72
98,5
100,77 100,21 100,83 100,14 100,51
107,45
97,36
99,68 98,11
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
2008 2009 2010 2011 2012
dal
am p
rose
n
T A H U N
PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN_LAIN
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 6
2009 68.907.543.309,00 7,12 774.396.796.950,00 80,06 123.962.648.027,00 12,82
2010 76.398.018.123,00 6,80 877.528.110.599,00 78,15 168.869.781.567,00 15,04
2011 86.579.536.411,00 6,77 981.620.120.854,00 76,81 209.721.866.660,00 16,41
2012 103.740.974.491,00 6,59 1.275.448.701.689,00 81,01 195.162.710.640,00 12,39
Gambar 3.4.
Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Dari gambar diatas, terlihat pula bahwa komponen dana perimbangan
masih sangat dominan dalam pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, yaitu
mencapai diatas 70 % setiap tahunnnya, sedangkan lain-lain pendapatan daerah
yang sah, berkisar antara 11-16 %.
Secara rinci realisasi pendapatan daerah per komponen sumber
penerimaan selama kurun waktu 2008-2012 adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah; terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi selama kurun waktu 2008-
2012 sebagaimana Tabel 3.4, dan Gambar 3.5.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012T A H U N
Lain-lain pendapatan
Dana Perimbangan
PAD
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 7
Tabel 3.4.
Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pajak daerah 4.827.278.616,00 5.907.816.772,00 5.174.181.843,00 12.976.000.948,00 14.650.525.514,00
2 Retribusi Daerah 34.493.554.317,00 29.555.915.125,00 12.444.252.599,00 11.987.641.003,00 16.408.826.561,00
3 Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan daerah
Yang dipisahkan
2.242.774.291,00 2.918.544.163,00 3.740.194.293,00 3.164.274.102,00 3.808.902.976,00
4 Lain-lain
Pendapatan Asli
daerah yang sah
6.158.334.746,00 30.525.267.249,00 55.039.389.388,00 58.451.620.358,00 68.872.719.440,0
Jumlah PAD 47.721.941.970,00 68.907.543.309,00 76.398.018.123,00 86.579.536.411,00 103.740.974.491,00
Sumber : DPKAD Kabupaten Majalengka
Gambar 3.5.
Realisasi PAD Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
b. Dana Perimbangan; terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan
pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Realisasi dana
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2008 2009 2010 2011 2012
DA
LAM
MIL
YA
R R
UP
IAH
Pajak daerah
Retribusi daerah
Pengelolaan kekayaandaerah
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 8
perimbangan selama kurun waktu 2008-2012 sebagaimana terlihat pada
Tabel 3.5 dan Gambar 3.6 berikut:
Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
2 Dana Perimbangan 730.072.518.256,00 774.396.796.950,00 877.528.110.599,00 981.620.120.854,00 1.275.448.701.689,00
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
79.719.083.256,00 91.878.588.950,00 97.746.731.999,00 109.447.610.694,00 116.093.856.689,00
2.2 Dana Alokasi Umum
600.795.435.000,00 642.722.208.000,00 717.458.878.600,00 803.849.010.160,00 1.029.606.595.000,00
2.3 Dana Alokasi Khusus
49.558.000.000,00 39.796.000.000,00 62.322.500.000,00 68.323.500.000,00 129.748.250.000,00
2.4 Lain-lain - 0,00 0,00 0,00 0,00
Gambar 3.6.
Perkembangan Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan daerah; terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,
dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan
otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan lain-lain pendapatan.
Secara rinci realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Gambar 3.7 berikut.
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
2008 2009 2010 2011 2012
dal
am m
ilyar
ru
pia
h
T A H U N
Bagi Hasil
DAU
DAK
Lain-Lain
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 9
Tabel 3.6.
Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah 98.327.639.488,00 123.962.648.027,00 168.869.781.567,00 209.721.866.660,00 195.162.710.640,00
1.1 Pendapatan Hibah 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Dana Darurat 5.000.000.000,00 7.190.396.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak Dari
Provinsi Dan Pemerintah
Daerah Lainnya
26.136.528.753,00 27.535.892.927,00 30.589.689.338,00 39.755.770.346,00 48.228.620.770,00
1.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi khusus 16.984.267.880,00 22.519.950.000,00 68.309.966.729,00 100.824.365.000,00 12.195.000.000,00
1.5 Bantuan Keuangan Dari
Provinsi Atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
49.556.842.855,00 66.716.409.100,00 69.970.125.500,00 69.141.731.314,00 134.739.089.870,00
1.6 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 876.122.099.714,00 967.266.988.286,00 1.122.795.910.289,00 1.277.921.523.925,00 1.574.352.386.820,00
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 10
Dari keseluruhan komponen dan sumber pendapatan daerah, komponen
dana perimbangan memberikan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah.
Sumber terbesar dari komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU).
Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber
terbesar berasal dari pos bantuan keuangan dari provinsi. Sedangkan terakhir
adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.
Secara umum rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten
Majalengka periode tahun 2008-2012 sebesar 15,87 persen dengan sumber
pendapatan terbesar bersumber dari PAD sebesar 22,10 persen, dana
perimbangan sebesar 15,30 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar
19,96 persen.
Untuk lebih jelasnya rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah
Kabupaten Majalengka periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.7.
berikut:
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2008 2009 2010 2011 2012
dal
am m
ilyar
ru
pia
h
T a h u n
Gambar 3.7. Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah
Hibah
Dana Darurat
DBHP/BP Prov
Dana Penyesuaian
Ban Keu Prov
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 11
Tabel 3.7
RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2008 S/D 2012
KABUPATEN MAJALENGKA
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
RATA-
RATA
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN
DAERAH 876.122.099.714,00 967.266.988.286,00 1.122.795.910.289,00 1.277.921.523.925,00 1.574.352.386.820,00
15,87
Pendapatan Asli
Daerah 47.721.941.970,00 68.907.543.309,00 76.398.018.123,00 86.579.536.411,00 103.740.974.491,00
22,10
Pendapatan Pajak
Daerah 4.827.278.616,00 5.907.816.772,00 5.174.181.843,00 12.976.000.948,00 14.650.525.514,00
43,41
Pendapatan Retribusi
Daerah 34.493.554.317,00 29.555.915.125,00 12.444.252.599,00 11.987.641.003,00 16.408.826.561,00
(9,75)
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan
2.242.774.291,00 2.918.544.163,00 3.740.194.293,00 3.164.274.102,00 3.808.902.976,00
15,81
Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah 6.158.334.746,00 30.525.267.249,00 55.039.389.388,00 58.451.620.358,00 68.872.719.440,00
125,00
Pendapatan Pajak
Daerah 4.827.278.616,00 5.907.816.772,00 5.174.181.843,00 12.976.000.948,00 14.650.525.514,00
43,41
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 12
Dana Perimbangan 730.072.518.256,00 774.396.796.950,00 877.528.110.599,00 981.620.120.854,00 1.275.448.701.689,00 15,30
Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
79.719.083.256,00 91.878.588.950,00 97.746.731.999,00 109.447.610.694,00 116.093.856.689,00 9,92
Dana Alokasi Umum
600.795.435.000,00 642.722.208.000,00 717.458.878.600,00 803.849.010.160,00 1.029.606.595.000,00 14,68
Dana Alokasi Khusus
49.558.000.000,00 39.796.000.000,00 62.322.500.000,00 68.323.500.000,00 129.748.250.000,00 34,11
Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah 98.327.639.488,00 123.962.648.027,00 168.869.781.567,00 209.721.866.660,00 195.162.710.640,00 19,89
Pendapatan Hibah
650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25,00)
Dana Darurat
5.000.000.000,00 7.190.396.000,00 0,00 0,00 0,00 (14,05)
Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
26.136.528.753,00 27.535.892.927,00 30.589.689.338,00 39.755.770.346,00 48.228.620.770,00 16,93
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
16.984.267.880,00 22.519.950.000,00 68.309.966.729,00 100.824.365.000,00 12.195.000.000,00 48,90
Bantuan Keuangan 49.556.842.855,00 66.716.409.100,00 69.970.125.500,00 69.141.731.314,00 134.739.089.870,00 33,30
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 13
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 876.122.099.714,00 967.266.988.286,00 1.122.795.910.289,00 1.277.921.523.925,00 1.574.352.386.820,00 15,87
Sumber: DPKAD Kabupaten Majalengka
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 14
3.1.1.2. Belanja Daerah.
Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan
pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-
progam pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya
peningkatan pelayanan masyarakat.
Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, selama kurun waktu 2008-
2012, belanja daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti
terlihat dalam Tabel 3.8.
Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012 (Dalam Milyar Rupiah)
No Tahun
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
1
2008 559,924 549,392
98,12
360,702 333,376
92,42
920,626 882,768
95,89
2
2009 658,232 628,420
95,47
319,970 299,721
93,67
978,202 928,141 94,88
3
2010 818,531 805,763
98,44
373,556 330,366
88,44
1.192,088 1.136,129
95,31
4
2011 844,878 837,437
99,12
474,201 451,571
95,23
1.319,079 1.289,008
97,72
5
2012 936,725 907,686
96,90
654,072 618,238
94,52
1.590,797 1.525,924
95,92
Belanja tidak langsung meningkat dari anggaran tahun 2008 sebesar
Rp.559,924 milyar dengan realisasi sebesar Rp.549,392 milyar, menjadi anggaran
sebesar Rp.936,725 milyar dengan realisasi sebesar Rp.907,686 milyar pada tahun
2012; belanja langsung meningkat dari anggaran tahun 2008 sebesar Rp.360,702
milyar dengan realisasi sebesar Rp.333,376 milyar, menjadi anggaran sebesar
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 15
Rp.654,072 milyar dengan realisasi sebesar Rp.618,238 milyar pada tahun 2012;
Total belanja meningkat dari anggaran tahun 2008 sebesar Rp.920,626 milyar
dengan realisasi sebesar Rp.882,768 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp.1,590
triliun dengan realisasi sebesar Rp.1,525 triliun pada tahun 2012.
559,924 658,232
818,531 844,878 936,725
360,702 319,97 373,556 474,201
654,072
920,626 978,202
1.192,09 1.319,08
1.590,80
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2008 2009 2010 2011 2012
M
I
L
Y
A
R
R
U
P
I
A
H
T a h u n
Gambar 3.8. Perkembangan Anggaran Belanja Daerah
BTL
BL
TOTAL BELANJA
549,392 628,42
805,763 837,437 907,686
333,376 299,721 330,366
451,571
618,238
882,768 928,141
1.136,13
1.289,01
1.525,92
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2008 2009 2010 2011 2012
M
i
l
y
a
r
R
u
p
i
a
h
T a h u n
Gambar 3.9. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
BTL
BL
TOTAL BELANJA
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 16
Mengenai perkembangan prosentase realisasi belanja dapat dilihat pada
Gambar 3.10. Selama kurun waktu 2008-2012, prosentase realisasi belanja tidak
langsung selalu lebih besar dari belanja langsung. Secara keseluruhan realisasi
belanja daerah mengalami fluktuasi. Total belanja daerah terdapat fluktuasi yaitu
dari 95,89% pada tahun 2008, turun menjadi 94,88 % pada tahun 2009, turun lagi
menjadi 93,31% pada tahun 2010, kemudian naik lagi menjadi 97,72 % pada
tahun 2011, kemudian turun lagi menjadi 95,92 % pada tahun 2012.
Dari Gambar 3.10 diatas juga terlihat selama kurun waktu 2008-2012,
prosentase realisasi komponen Belanja Langsung mencapai angka terendah yaitu
88,44% pada tahun 2010, turun dari tahun 2009 yang tercatat sebesar 93,67 %.
Kondisi ini berbeda dengan Belanja Tidak Langsung, yang meningkat dari 95,47 %
pada tahun 2009 menjadi 98,44 pada tahun 2010.
Mengenai proporsi realisasi belanja selama kurun waktu 2008-2012
dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Gambar 3.11.
95,89 94,88
93,31
97,72
95,92
98,12
95,47
98,44 99,12
96,9
92,42 93,67
88,44
95,23 94,52
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
2008 2009 2010 2011 2012
p
e
r
s
e
t
a
s
e
T A H U N
Gambar 3.10. Perkembangan Prosentase Realisasi Belanja Daerah
Total
BTL
BL
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 17
Tabel 3.9.
Perkembangan Proporsi Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No. Tahun
Belanja Tidak
Langsung
(%)
Belanja Langsung
(%)
Total
(%)
1 2008 62,24 37,76 100
2 2009 67,71 32,29 100
3 2010 70,92 29,08 100
4 2011 64,97 35,03 100
5 2012 59,48 40,52 100
Dari tabel dan gambar diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-
2012, secara rata-rata tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada
komposisi belanja daerah yaitu berkisar antara 60% untuk Belanja Tidak Langsung
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012
p
e
r
s
e
n
T A H U N
Gambar 3.11. Perkembangan Proporsi Belanja Daerah
BL
BTL
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 18
dan 40 % Belanja Langsung. Perubahan yang terjadi yaitu penurunan untuk
Belanja Tidak Langsung dan peningkatan untuk Belanja Langsung, artinya bahwa
kebijakan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam
melayani kebutuhan publik/ masyarakat.
Secara rinci, perkembangan belanja daerah selama kurun waktu 2008-
2012 dapat dilihat pada Tabel 3.10. yaitu sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung; terdiri dari Belaja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belaja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja
Bantuan Keuangan, Belaja Tidak Terduga, dan Belanja Lain-lain.
b. Belanja Langsung; terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa; dan
Belanja Modal.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 19
Tabel 3.10
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
BELANJA DAERAH 920,627 882,768 95,89 978,203 928,142 94,88 1.192,088 1.136,130 95,31 1.319,080 1.289,009 97,72 1.590,798 1.525,925 95,92
Belanja Tidak Langsung 559,924 549,392 98,12 658,232 628,420 95,47 818,531 805,763 98,44 844,879 837,437 99,12 936,726 907,686 96,90
1 Belanja Pegawai 484,216 479,697 99,07 548,582 545,184 99,38 712,642 703,199 98,68 766,341 764,179 99,72 887,485 860,887 97,00
2 Belanja Bunga 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
3 Belanja Subsidi 0,500 0,500 100,00 0,168 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
4 Belanja Hibah 20,171 18,423 91,34 6,817 5,550 81,41 6,912 6,833 98,85 10,547 9,628 91,29 2,531 2,481 98,02
5 Belanja Bantuan Sosial 16,079 12,949 80,54 55,397 33,005 59,58 53,256 50,773 95,34 22,495 18,669 82,99 0,000 0,000 0,00
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ kabupaten/ kota Dan Pemerintahan Desa
1,550 1,434 92,48 1,633 1,360 83,27 1,723 1,599 92,78 1,881 1,816 96,56 1,997 0,841 42,12
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa
37,028 36,389 98,27 45,029 43,321 96,21 43,499 43,360 99,68 43,115 42,948 99,61 44,212 43,424 98,22
8 Belanja Tidak Terduga 0,380 0,000 0,00 0,606 0,000 0,00 0,500 0,000 0,00 0,500 0,197 39,35 0,500 0,053 10,69
9 Lain-lain 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
Belanja Langsung 360,703 333,376 92,42 319,971 299,721 93,67 373,557 330,366 88,44 474,201 451,571 95,23 654,072 618,238 94,52
1 Belanja Pegawai 75,714 72,475 95,72 62,334 56,784 91,10 45,848 40,393 88,10 73,526 69,596 94,66 80,191 74,322 92,68
2 Belanja Barang Dan Jasa 119,599 111,419 93,16 132,713 122,376 92,21 137,656 118,208 85,87 196,621 186,054 94,63 209,657 192,915 92,01
3 Belanja Modal 165,390 149,482 90,38 124,924 120,562 96,51 190,052 171,765 90,38 204,055 195,921 96,01 364,224 351,002 96,37
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 20
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah.
Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
0
200
400
600
800
1000
2008 2009 2010 2011 2012
J
u
t
a
r
u
p
i
a
n
T A H U N
Gambar 3.12. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja bunga
Belaja Subsidi
Belaja Hibah
Bansos
Bagi Hasil
Bankeu
Tidak Terduga
Lain-lain
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012
J
u
t
a
a
n
r
u
p
i
a
h
T A H U N
Gambar 3.13. Perkembangan Realisasi Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Modal
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 21
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman
Daerah.
Secara rinci Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada
Tabel 3.11 berikut ini.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 22
Tabel. 3.11
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
PEMBIAYAAN DAERAH 34,103 34,332 100,67 25,968 26,284 101,22 63,217 65,409 103,47 44,349 47,940 108,10 19,127 19,322 101,02
Penerimaan
Pembiayaan Daerah 39,354 39,580 100,57 29,213 28,429 97,32 65,717 65,409 99,53 52,349 51,440 98,26 37,127 37,322 100,53
1 SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya 31,161 31,161 100,00 27,685 27,685 100,00 65,409 64,848 99,14 52,075 50,746 97,45 36,853 36,853 100,00
2 Pencairan Dana
Cadangan 5,000 5,000 100,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 0,000 0,421 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
4 Penerimaan Pinjaman
Daerah 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
5 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
6 Penerimaan Piutang
Daerah 3,193 2,998 93,89 1,528 0,744 48,69 0,308 0,561 182,49 0,274 0,694 253,36 0,274 0,469 171,15
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Daerah 39,354 39,580 100,57 29,213 28,429 97,32 65,717 65,409 99,53 52,349 51,440 98,26 37,127 37,322 100,53
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 5,251 5,249 99,95 3,245 2,145 66,11 2,500 0,000 0,00 8,000 3,500 43,75 18,000 18,000 100,00
1 Pembentukan Dana
Cadangan 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 4,500 0,000 0,00 18,000 18,000 100,00
2 Penyertaan Modal
(investasi) Pem Daerah 3,500 3,500 100,00 2,700 1,600 59,26 2,500 0,000 0,00 3,500 3,500 100,00 0,000 0,000 0,00
3 Pembayaran Pokok
Utang 1,751 1,749 99,86 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
4 Pemberian Pinjaman
Daerah 0,000 0,000 0,00 0,545 0,545 100,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan 5,251 5,249 99,95 3,245 2,145 66,11 2,500 0,000 0,00 8,000 3,500 43,75 18,000 18,000 100,00
Pembiayaan Neto 34,103 34,332 100,67 25,968 26,284 101,22 63,217 65,409 103,47 44,349 47,940 108,10 19,127 19,322 101,02
SILPA Tahun berkenaan 0,000 27,685 0,00 0,000 65,409 0,00 0,000 52,075 0,00 0,000 36,853 0,00 0,000 67,750 0,00
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 23
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode tahun 2008-2012,
pembiayaan daerah mengalami fluktuasi yang puncaknya mencapai angka
tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 dengan rata-rata mencapai di atas 103
persen.
3.1.2. Neraca Daerah
Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi
aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca
pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen
utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.
Neraca daerah sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam Tabel
3.12 sebagai berikut:
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 24
Tabel 3.12
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
RATA-
RATA
1 ASET LANCAR
Kas 27.708.270.980,00 8.606.397.119,00 54.325.061.626,00 42.713.366.805,00 72.332.570.797,00 99,82
Kas di Kas Daerah 27.398.713.599,00 5.101.399.740,00 51.920.316.209,00 36.708.724.785,00 68.049.529.500,00 177,03
Kas di Bendahara Pengeluaran 301.384.200,00 339.736.084,00 155.639.731,00 2.797.814.852,00 0,00
294,99
Kas di Bendahara Penerimaan 8.173.181,00 679.621.987,00 21.837.800,00 17.821.804,00 0,00
1.585,28
Kas di BLUD 0,00 2.485.639.308,00 2.227.267.886,00 3.189.005.364,00 4.283.041.297,00 33,42
Investasi Jangka Pendek 0,00
60.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Piutang 10.408.350.375,00 6.834.521.370,96 9.276.072.919,40 8.318.399.314,00 9.796.524.799,00 2,61
Piutang Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 358.854.581,00
Piutang Retribusi 3.582.002.375,00 2.110.773.370,96 2.416.695.914,40 4.236.981.314,00 5.436.252.218,00 16,97
Piutang Lainnya 6.826.348.000,00 4.723.748.000,00 6.859.377.005,00 4.081.418.000,00 4.001.418.000,00
(5,12)
Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.598.819.022,00)
Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.156.401.022,00)
Penyisihan Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.442.418.000,00)
Persediaan 4.337.884.369,95 5.907.728.470,55 16.688.080.623,49 18.080.121.838,10 16.827.547.740,50 47,35
Jumlah Aset Lancar
42.454.505.724,95
81.348.646.960,51
80.289.215.168,89
69.111.887.957,10 94.357.824.314,50 21,50
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 25
NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 RATA-
RATA
2 INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Dana Bergulir 3.910.592.172,00 3.445.290.940,00 3.388.587.452,00 3.353.734.433,00 3.337.325.633,00
(4,64)
Dana Bergulir Diragukan Tertagih 0,00 0,00 (1.431.653.828,00) (1.207.917.669,52) (1.199.866.137,80)
Penyertaan Modal Pada Pusat
Koperasi Syariah dan KUKM
1.000.000.000,00 2.600.000.000,00 2.161.000.000,00 1.717.500.000,00 1.344.960.000,00
Jumlah Investasi Nonpermanen
4.910.592.172,00
6.045.290.940,00 4.117.933.624,00 3.863.316.763,48 3.482.419.495,20
(1,89)
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah 17.161.122.044,00 17.161.121.834,00 21.965.733.581,97 27.374.754.080,34 27.409.000.250,28
13,96
Jumlah Investasi Permanen
17.161.122.044,00
17.161.121.834,00 21.965.733.581,97 27.374.754.080,34 27.409.000.250,28
13,96
Jumlah Investasi Jangka Panjang
22.071.714.216,00
23.206.412.774,00 26.083.667.205,97 31.238.070.843,82 30.891.419.745,48
10,57
3 ASET TETAP
Tanah 618.932.293.502,00 694.948.147.984,00 706.676.366.821,00 631.560.543.571,00 610.509.198.322,00
0,10
Peralatan dan mesin 129.243.799.361,00 177.675.016.819,00 187.360.027.249,00 226.924.853.482,00 328.218.937.510,00
24,49
Gedung dan bangunan 568.053.843.326,00 691.479.583.735,00 722.172.609.178,97 777.226.587.936,00 827.620.160.549,00
10,01
Jalan, Irigasi dan jaringan 607.818.657.573,00 586.620.147.924,00 692.955.071.683,00 744.779.503.275,00 909.085.714.873,00
11,84
Aset tetap lainnya 8.460.846.038,00 5.202.701.619,00 14.926.498.199,00 44.723.177.358,00 17.689.425.346,00
58,63
Konstruksi dalam pengerjaan 0,00 0,00 0,00 2.404.548.287,00 0,00
Akumulasi penyusutan 0,00 0,00 2.095.704.156,03 0,00 0,00
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 26
Jumlah Aset Tetap 1.932.509.439.800,00 2.155.925.598.081,00 2.324.090.573.130,97 2.427.619.213.909,00 2.693.123.436.600,00 8,62
4 Dana cadangan
Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000.000,00
Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000.000,00
- - -
5 ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran -
Tuntutan Ganti Rugi / Tuntutan
Perbendaharaan - -
Aset Tak Berwujud 1.375.066.550,00 - 1.430.132.500,00 9.126.083.775,00 13.053.812.993,00
Aset Rusak Berat 23.740.653.878,00 23.740.653.878,00 29.898.647.927,00 33.176.334.887,00 -
(12,62)
Aset lain- lain 79.824.000,00 79.824.000,00 1.982.179.000,00 4.457.179.000,00 147.336.358.719,00
1.142,73
Jumlah Aset Lainnya
25.195.544.428,00
23.820.477.878,00 33.310.959.427,00 46.759.597.662,00 160.390.171.712,00
64,71
JUMLAH ASET
2.022.231.204.168,95
2.284.301.135.693,51 2.463.774.414.932,83 2.574.728.770.371,92 2.996.762.852.371,98
9,90
NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 RATA-
RATA
II KEWAJIBAN -
1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada pihak ketiga 596.539.458,00 32.087.725,00 30.792.647.491,00 40.361.912.532,00 40.661.912.532,00
19.156,11
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 630.200,00 2.653.757.270,00 -
Utang Jangka Pendek Lainnya 628.189.308,00 410.072.640,00 692.695.925,00 -
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank 2.288.513.080,41 2.260.296.552,41 2.260.296.552,41 2.260.296.552,41 2.260.296.552,41
(0,25)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 12.253.087.181,00 20.361.227.720,00 - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
15.138.139.719,41
23.281.801.305,41 33.463.646.883,41 45.968.662.279,41 42.922.209.084,41
36,83
2 Keawajiban Jangka Panjang - - -
Uatang Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - -
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 27
Jumlah Kewajiban Jangaka Panjang - - -
Jumlah Kewajiban 15.138.139.719,41 23.281.801.305,41 33.463.646.883,41 45.968.662.279,41 42.922.209.084,41 36,83
III Ekuitis Dana - -
1 Ekuitis Dana Lancar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA)
27.685.213.599,00
65.409.048.099,00 52.075.316.209,00 36.852.782.367,00 67.749.529.500,00
31,87
Pendapatan yang di tangguhkan 8.173.181,00 3.165.261.295,00 2.249.115.217,00 3.206.827.168,00 4.283.041.297,00
7.720,18
Cadangan Piutang 10.408.350.375,00 6.834.521.370,96 9.276.072.919,40 8.318.399.314,00 5.197.705.777,00
(8,44)
Cadangan Persediaan 4.337.884.369,95 5.907.728.470,55 16.688.080.623,41 18.080.121.838,10 16.827.547.740,50
47,35
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek (15.123.255.519,41) (23.249.713.580,41) (33.463.016.683,41) (43.314.905.009,41) (42.622.209.084,41)
36,24
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
27.316.366.005,54
58.066.845.655,10 46.825.568.285,40 23.143.225.677,69 51.435.615.230,09
28,51
2 Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka
Panjang 22.071.714.216,00 23.206.412.774,00 26.083.667.205,97 31.238.070.843,82 30.891.419.745,48
10,57
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.932.509.439.800,00 2.155.925.598.081,00 2.326.186.277.287,00 2.427.619.213.909,00 2.693.123.436.600,00
8,62
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 25.195.544.428,00 23.820.477.878,00 33.310.959.427,00 46.759.597.662,00 160.390.171.712,00
64,71
Dana Yang harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Panjang - - - -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
1.979.776.698.444,00
2.202.952.488.733,00
2.385.580.903.919,97 2.505.616.882.414,82
2.884.405.028.057,48
9,62
-
3 Ekuitas Dana Cadangan - -
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - 18.000.000.000,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - 18.000.000.000,00
Jumlah Ekuitas Dana
2.007.093.064.449,54
2.261.019.334.388,10
2.432.406.472.205,37 2.528.760.108.092,51
2.953.840.643.287,57
9,71
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana
2.022.231.204.168,95
2.284.301.135.693,51
2.465.870.119.088,78 2.574.728.770.371,92
2.996.762.852.371,98
9,90
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 28
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2013
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang
terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. Kebijakan Pendapatan Daerah
Selama periode tahun anggaran 2008-2012, kebijakan umum pendapatan
daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:
1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi
daerah;
2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan
daerah;
3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah
secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.
Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan
pendapatan daerah, antara lain :
1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan
pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan,
kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat
dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan
pembagian dalam dana perimbangan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 29
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah
dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya
peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
7 . Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan
pelayanan dan pendapatan.
8. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem
administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan
tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan
bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan
melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
b. Kebijakan Belanja Daerah
Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan
pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi
daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu
mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan
efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan
penghematan sesuai dengan skala prioritas.
Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun
anggaran 2008-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan
memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 30
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke
dalam program dan kegiatan.
Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 diarahkan untuk
mendukung pencapaian sasaran IPM dan MDGs. Untuk itu, diperlukan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian IPM dan MDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dan infrastruktur.
Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 dilakukan melalui
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain:
1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Majalengka yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan
pemerintah daerah.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
20% dari volume APBD setiap tahunnya.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara
bertahap sebesar 10% dari volume APBD setiap tahunnya.
4. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB,
PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah.
5. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan
diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan,
pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
6. Untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan
pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi
dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten
Majalengka, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 31
kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan
lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian
eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed
cost) dan pelayanan dasar OPD.
9. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi,
dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai
Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga
jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak.
c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
f) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan
untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 32
provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna
memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan
otonomi daerah.
g) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan
pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten
dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja
bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa
diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
c. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah,
juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan,
(b) pengeluaran pembiayaan.
Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja yang
mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih
kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Arah kebijakan pembiayaan
daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan
peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk
pelaksanaan Pemilukada.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas
yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan
kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan
dan pengeluaran pembiayaan lima tahun ke depan dalam rangka meningkatkan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 33
kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan
dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.
Gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah pada tahun 2008-2012 antara lain adalah sebagai berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 34
a) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran
Tabel 3.13
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 - 2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
BELANJA DAERAH 920,627 882,768 95,89 978,203 928,142 94,88 1.192,088 1.136,130 95,31 1.319,080 1.289,009 97,72 1.590,798 1.525,925 95,92
Belanja Tidak Langsung 559,924 549,392 98,12 658,232 628,420 95,47 818,531 805,763 98,44 844,879 837,437 99,12 936,726 907,686 96,90
1 Belanja Pegawai 484,216 479,697 99,07 548,582 545,184 99,38 712,642 703,199 98,68 766,341 764,179 99,72 887,485 860,887 97,00
2 Belanja Bunga 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
3 Belanja Subsidi 0,500 0,500 100,00 0,168 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
4 Belanja Hibah 20,171 18,423 91,34 6,817 5,550 81,41 6,912 6,833 98,85 10,547 9,628 91,29 2,531 2,481 98,02
5 Belanja Bantuan Sosial 16,079 12,949 80,54 55,397 33,005 59,58 53,256 50,773 95,34 22,495 18,669 82,99 0,000 0,000 0,00
6
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/ kabupaten/ kota
dan Pemerintahan Desa 1,550 1,434 92,48 1,633 1,360 83,27 1,723 1,599 92,78 1,881 1,816 96,56 1,997 0,841 42,12
7
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/kabupaten/kota
dan Pemerintahan Desa 37,028 36,389 98,27 45,029 43,321 96,21 43,499 43,360 99,68 43,115 42,948 99,61 44,212 43,424 98,22
8 Belanja Tidak Terduga 0,380 0,000 0,00 0,606 0,000 0,00 0,500 0,000 0,00 0,500 0,197 39,35 0,500 0,053 10,69
9 Lain-lain 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00
Belanja Langsung 360,703 333,376 92,42 319,971 299,721 93,67 373,557 330,366 88,44 474,201 451,571 95,23 654,072 618,238 94,52
1 Belanja Pegawai 75,714 72,475 95,72 62,334 56,784 91,10 45,848 40,393 88,10 73,526 69,596 94,66 80,191 74,322 92,68
2 Belanja Barang dan Jasa 119,599 111,419 93,16 132,713 122,376 92,21 137,656 118,208 85,87 196,621 186,054 94,63 209,657 192,915 92,01
3 Belanja Modal 165,390 149,482 90,38 124,924 120,562 96,51 190,052 171,765 90,38 204,055 195,921 96,01 364,224 351,002 96,37
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 35
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa proporsi penggunaan
realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran belanja daerah
mengalami fluktuasi dikisaran antara 94 sampai 97 prosen tiap tahunnya.
Sementara itu, analisis proporsi belanja daerah untuk pemenuhan
kebutuhan aparatur periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.14
sebagai berikut :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 36
Tabel 3.14
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
A. Belanja Tidak Langsung 473.932.200.117 539.078.507.202 585.276.841.022 650.596.292.374 708.678.449.265
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 460.489.906.644 528.396.568.108 566.919.885.726 631.152.552.124 689.459.250.694
2. Belanja Tambahan Penghasilan 10.603.332.500 7.603.959.000 16.546.432.500 16.275.740.250 15.027.049.000
3. Belanja Penerimaan Anggota dan
Pimpinan DPRD serta Operasional
KDH/Wakil KDH
2.614.800.000 2.879.400.000 - 3.168.000.000 3.168.000.000
4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah 224.160.973 198.580.094 1.810.522.796 - 1.204.149.571
B. Belanja Langsung 157.716.265.576 131.035.160.001 195.204.547.731 214.496.849.361 371.627.448.138
1. Belanja Honorarium PNS 1.308.380.000 2.283.125.650 7.895.145.000 3.348.835.850 3.615.445.400
2. Belanja Uang Lembur - - 2.893.608.050 3.356.287.500 3.761.856.700
3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - - - 45.702.680
4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS - - 1.218.468.200 2.325.900.600 3.010.810.600
5. Belanja Premi Asuransi Kesehatan - - 818.625.500 924.724.720 -
6. Belanja makanan dan minuman pegawai 831.882.718 1.660.144.345 1.403.294.189 479.549.250 1.005.744.658
7. Belanja pakaian dinas dan atributnya - 74.800.000 810.879.750 5.107.500 17.524.100
8. Belanja pakaian khusus dan hari-hari
tertentu - - 74.199.000 14.911.600 30.349.000
9. Belanja perjalanan dinas 6.093.596.905 6.455.192.036 8.325.107.524 8.120.395.831 9.138.433.347
10. Belanja perjalanan pindah tugas - - - - -
11. Belanja pemulangan pegawai - - - - -
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 37
12. Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas,
Meubeuler, Peralatan dan Perlengkapan
dan Lain-lain)
149.482.405.953 120.561.897.970 171.765.220.518 195.921.116.510 351.001.581.653
Total 631.648.465.693 670.113.667.203 780.481.388.753 865.093.141.735 1.080.305.897.403
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 38
Tabel 3.15
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Majalengka
No Uraian Total Belanja Untuk
pemenuhan
kebutuhan aparatur
Total Pengeluaran
(Belanja + Pembiayaan
Pengeluaran)
(Rp.)
%
1. Tahun anggaran 2008 631.648.465.693,00 888.017.033.695,00 71,13
2. Tahun Anggaran 2009 670.113.667.203,00 930.287.115.723,00 72,03
3. Tahun Anggaran 2010 780.481.388.753,00 1.136.129.534.962,00 68,70
4. Tahun Anggaran 2011 865.093.141.735,00 1.292.508.961.686,00 66,93
5. Tahun Anggaran 2012 1.080.305.897.403,00 1.543.924.588.487,00 69,97
Data di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir
yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012 total belanja daerah dalam rangka pemenuhan
kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2010,
prosentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan sebesar 65,45 prosen,
tahun 2001 mengalami penurunan 0,94 prosen menjadi 64,51 prosen. Sedangkan
pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup tajam yakni 3,94 prosen
menjadi 60,57 prosen. Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan
keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat
signifikan serta mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan publik.
Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan
pelayanan publik yakni belanja yang dipergunakan untuk pembangunan
menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan
belanja pegawai/ aparatur, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat
yang melakukan pengurangan dalam penerimaan pegawai.
Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama
Kabupaten Majalengka tahun 2008-2012 terlihat pada tabel dibawah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 39
Tabel 3.16
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Majalengka
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-Rata
Pertumbuhan
(%)
A. Belanja Tidak Langsung 532.989.810.303 597.363.377.208 667.885.104.981 666.446.604.599 739.427.028.956
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 460.489.906.644 528.396.568.108. 566.919.885.726 631.152.552.124 689.459.250.694
2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan
DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH 2.804.550.000 2.483.400.000 - 3.168.000.000 3.168.000.000
3. Belanja Bunga - - - - -
4. Belanja Bagi hasil 1.443.859.843 - - 3.631.641.940 -
5. Belanja Subsidi 500.000.000 - - - -
6. Belanja Hibah 18.423.012.816 - 6.832.502.300 9.628.222.035 2.480.750.000
7. Belanja Bantuan Sosial 12.949.487.000 - 50.773.207.600 18.669.418.500 -
8. Belanja Bagi Hasil - - - - 841.353.455
9. Belanja Bantuan Keuangan 36.388.994.000 66.483.409.100 43.359.509.355 - 43.424.208.549
10. Belanja Tidak terduga - - - 196.770.000 53.466.258
B. Belanja Langsung 1.454.652.550 2.608.761.600 5.669.735.056 3.487.148.685 12.076.163.182
1. Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru
dan tenaga medis 1.308.380.000 2.283.125.650 222.370.000 3.348.835.850 3.615.445.500
2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 65.600.000 - - - -
3. Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan
kantor seperti listrik, air, telepon dan
sejenisnya)
80.672.550 325.635.950 5.447.365.056 138.312.835 8.460.717.682
4. Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada
kontrak jangka panjangnya) - - - - -
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 40
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-Rata
Pertumbuhan
(%)
5. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
kantor (yang telah ada kontrak jangka
panjangnya)
- - - - -
C. Pembiayaan Pengeluaran - - - - 18.000.000.000
1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 18.000.000.000
2. Pembayaran Pokok Utang - - - -
Total (A+B+C) 534.444.462.853 599.972.138.808 673.554.840.037 669.933.753.284 769.503.192.138
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 41
3.2.2 Analisis Pembiayaan
Tabel 3.17
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Majalengka
No Uraian 2010
(Rp.)
2011
(Rp.)
2012
(Rp.)
1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.122.795.910.289,00 1.277.921.523.925,00 1.574.352.386.820,00
Dikurangi realisasi :
2 Belanja Daerah 1.136.129.534.962,00 1.289.008.961.686,00 1.525.924.588.487,00
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 3.500.000.000,00 18.000.000.000,00
A Defisit Riil (13.333.624.673,00) (14.587.437.761,00) 30.427.798.333,00
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :
4 SILPA tahun anggaran sebelumnya 64.847.598.099,00 50.746.012.109,00 36.852.782.367,00
5 Pencairan Dana Cadangan - - -
6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - - -
7 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - -
9 Penerimaan Piutang Daerah 561.342.783,00 694.208.019,00 468.948.800,00
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 65.408.940.882,00 51.440.220.128,00 37.321.731.167,00
A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 52.075.316.209,00 36.852.782.367,00 67.749.529.500,00
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 42
Tabel 3.18
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Majalengka
No Uraian 2010
(Rp.)
2011
(Rp.)
2012
(Rp.)
1 SILPA tahun anggaran sebelumnya 64.847.598.099,00 50.746.012.109,00 36.852.782.367,00
2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 0,00 0,00 0,00
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
6 Penerimaan Piutang Daerah 561.342.783,00 694.208.019,00 468.948.800,00
7 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Tabel 3.19
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Majalengka
No Uraian
2010 2011 2012 Rata-rata
Pertum
buhan Rp. % dari
SILPA
Rp. % dari
SILPA
Rp. % dari
SILPA
1 Jumlah SILPA 64.847.598.099,00 99,14 50.746.012.109,00 97,44 36.852.782.367,00 100 (49,00)
2 Pelampauan penerimaan PAD (3.297.487.854,00) 95,86 (4.245.537.438,57) 95,32 4.679.225.889,00 95,32 19,61
3 Pelampauan penerimaan dana
perimbangan
1.798.437.114,00 100,20 8.103.616.698,00 100,83 1.766.341.791,00 100,83 136,19
4 Pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah
(4.576.398.002,59) 97,36 (667.072.960,56) 99,68 (3.764.082.065,00) 99,68 189,42
5 Sisa penghematan belanja atau akibat (55.958.467.108,59) 95,30 (30.070.872.149,00) 97,72 1.545.051.370.854,00 95,92 2595,88
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 43
lainnya
6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum
terselesaikan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Kegiatan lanjutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 44
Tabel 3.20
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2012
No Uraian 2010
(Rp.)
2011
(Rp.)
2012
(Rp.)
1 Saldo neraca daerah 2.453.519.922.835,32 2.574.728.770.371,92 2.996.762.852.371,98
Dikurangi :
2 Kewajiban kepada pihak ketiga
sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan
30.792.647.481,00 40.361.912.532,00 40.661.912.532,00
3 Kegiatan lanjutan 0 0 0
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan
Anggaran
2.442.727.275.344,32 2.534.366.857.839,92 2.956.100.939.839,98
3.2.3 Analisis Neraca Daerah
Neraca daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2008-2012
dijelaskan sebagai berikut:
3.2.3.1. Aset Daerah
Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan
dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan
sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset
terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana
cadangan, dan (5) aset lainnya.
Perkembangan aset Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Per 31 Desember 2012,
kabupaten Majalengka memiliki aset senilai Rp. 2.996.762.852.371,98 atau rata-
rata terjadi kenaikan sebesar 9,90 persen per tahun selama kurun waktu 2008-
2012. Aset yang terbesar nilainya adalah aset tetap yang mencapai nilai
Rp. 2.693.123.436.600,00. Kemudian aset lainnya yang mencapai nilai Rp.
160.390.171.712,00 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2008-
2012 sebesar 64,71 persen. Selanjutnya aset lancar yang mencapai nilai Rp.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 45
94.357.824.314,50 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2008-
2012 sebesar 21,50 persen. Investasi jangka panjang mencapai nilai Rp.
30.891.419.745,48 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama 2008-2012 sebesar
10,97 persen. Sementara dana cadangan dari tahun 2008 sampai pada tahun
2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,00.
a. Aset Lancar
Aset lancer adalah kas dan sumber daya lainnya yang dapat dicairkan
menjadi kas dan dijual atau dipakai habis dalam 1 tahun periode akuntansi.
Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012 memiliki aset lancar yang
mencapai nilai Rp. 94.357.824.314,50 yang terdiri dari (I) Kas senilai Rp.
72.332.570.797,00, yang posisinya berada di kas daerah senilai Rp.
68.049.529.500,00 dan di kas BLUD senilai Rp. 4.283.041.297,00 (ii) Investasi
Jangka Panjang senilai Rp. 9.796.524.799,00 berupa piutang bagi hasil senilai Rp.
358.854.581,00, piutang retribusi senilai Rp. 5.436.252.218,00 dan piutang lainnya
senilai Rp. 4.001.418.000,00. (III) Persediaan senilai Rp. 16.827.547.740,50.
b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki Investasi jangka panjang
mencapai Rp. 30.891.419.745,48 yang terdiri dari (i) Investasi Non Permanen
sebesar Rp. 3.482.419.495,20 dan Investasi Permanen sebesar Rp.
27.409.000.250,28.
c. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kabupaten Majalengka per 31 Desember
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 46
2012 memiliki aset tetap yang mencapai nilai Rp. 2.693.123.436.600,00, yang
terdiri dari
(i) Tanah Rp. 610.509.198.322,00
(ii) Peralatan dan Mesin Rp. 328.218.937.510,00
(iii) Gedung dan Bangunan Rp. 827.620.160.549,00
(iv) Jalan, irigasi dan jaringan Rp. 909.085.714.873,00
(v) Aset Tetap Lainnya Rp. 17.689.425.346,00
d. Dana Cadangan
Dana cadangan dimaksudkan untuk menyediakan anggaran yang
memerlukan waktu penyediaan anggaran dalam kurun waktu lebih dari satu
tahun anggaran. Dana cadangan Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012
sebesar Rp. 18.000.000,00 yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan
Pemilukada pada tahun 2013.
e. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset yang tidak berwujud atau aset yang dalam
kondisi tidak bisa dipergunakan (rusak). Kabupaten Majalengka per 31 Desember
2012 memiliki aset lainnya mencapai nilai Rp. 160.390.171.712,00 yang terdiri dari
(i) aset tidak berwujud sebesar Rp. 13.053.812.993,00 dan aset lain-lain senilai Rp.
1467.336.358.719,00.
3.2.3.2. Kewajiban
Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap
kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu
yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang
pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 47
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012
adalah sebesar Rp. 42.922.209.084,41 yang terdiri dari utang jangka pendek ke
pihak ketiga sebesar Rp. 40.661.912.532,00 dan utang lancar dalam negeri -
lembaga sebesar Rp. 2.260.296.552,41.
3.2.3.3. Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah
daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi
dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka per
31 Desember 2012, memiliki ekuitas dana sebesar Rp. 2.953.840.643.287,57 yang
dijelaskan sebagai berikut:
a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancer dengan kewajiban jangka
pendek. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki status ekuitas
dana lancar sebesar Rp. 51.435.615.230,00 dengan perincian sebagai berikut:
(i) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 67.749.529.500,00
(ii) Pendapatan yang ditangguhkan Rp. 4.283.041.297,00
(iii) Cadangan Piutang Rp. 5.197.705.777,00
(iv) Cadangan Persediaan Rp. 16.827.547.740,00
(v) Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek Rp. (45.622.209.084,41)
b. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi
permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan
jumlah nilai utang jangka panjang. Kabupaten Majalengka per 31 Desember
2012, memiliki ekuitas dana investasi sebesar Rp. 2.884.405.028.057,48 yang
terdiri dari :
(i) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Rp. 30.891.419.745,48
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 48
(ii) Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 2.693.123.436.600,00
(iii) Diinvestasikan dalam aset lainnya Rp. 160.390.171.712,00
c. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang
diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa
mendatang. Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2012, memiliki dana
cadangan sebesar Rp. 18.000.000.000,00.
3.2.3.4. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah
daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan
daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (Current Ratio) dan
Rasio Quick (Quick Ratio).
Rasio likuiditas Kabupaten Majalengka pada tahun 2008-2012 mengalami
fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio lancar
Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat mencairkan aset lancar untuk
membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu
diperhatikan juga, nilai rasio Pemerintah Kabupaten Majalengka yang setiap
tahunnya mengalami penurunan. Nilai rasio yang semakin kecil dapat
menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam
melunasi kewajibannya.
Nilai ratio quick neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka
pada tahun 2011 sebesar 111,1 dan pada tahun 2012 sebesar 180,63. Hal ini
mengindikasikan bahwa kemampuan aset lancer Pemerintah Kabupaten
Majalengka setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Majalengka
periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut ini.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 49
Tabel 3.21
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Majalengka
No Uraian 2008
(%)
2009
(%)
2010
(%)
2011
(%)
2012
(%)
1 Rasio Lancar (Current Ratio) 280,45 249,41 239,93 150,35 219,83
2 Rasio Quick (Quick Ratio) 251,79 324,03 190,06 111,1 180,63
3 Rasio Total Hutang terhadap
total aset 0,75 1,02 1,36 1,79 1,43
4 Rasio Hutang Terhadap Modal 0,75 1,03 1,38 1,82 1,45
5 Rata-Rata Umur Piutang 3,73 3,84 3,06
6 Rata-Rata Umur Persediaan 8,81 5,63 5,35
3.2.3.5. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah
daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca
keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban
terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.
Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka selama periode
2008-2012 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majalengka cukup kuat untuk
membayar manakala melakukan pinjaman ke kreditor.
Untuk lebih jelasnya rasio solvabilitas necara keuangan Pemerintah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 sebagaimana tercantum dalam tabel
3.22 berikut ini.
Tabel 3.22
Analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008-2012
No Uraian 2008
(%)
2009
(%)
2010
(%)
2011
(%)
2012
(%)
1 Rasio Kewajiban terhadap Aset 0,75 1,02 1,36 1,79 1,43
2 Rasio Kewajiban terhadap
Ekuitas 0,75 1,03 1,38 1,82 1,45
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 50
3.2.4 Analisis Kerangka Pendanaan
Tabel 3.23
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013
No Uraian
Proyeksi
2008 (Rp.)
2009 (Rp.)
2010 (Rp.)
2011 (Rp.)
2012 (Rp.)
1. Pendapatan 886.523.886.671,10 952.235.017.359,31 1.128.871.359.031,59 1.274.730.517.626,13 1.571.670.901.204,65
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - - -
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
31.161.096.906,00 27.685.213.599,00 65.409.048.099,00 52.075.316.209,00 36.852.782.367,00
Total Penerimaan 922.684.983.577,10 984.920.230.958,31 1.194.280.407.130,59 1.326.805.833.853,13 1.608.523.683.571,65
Dikurangi :
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
619.858.993.967,72 704.316.353.820,00 889.334.422.918,51 947.581.397.488,00 1.199.024.841.654,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan
302.825.989.609,38 280.603.877.138,31 304.945.984.212,08 379.224.436.347,13 409.498.841.917,65
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 51
Tabel 3.24
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012
No Uraian Proyeksi
2008 (Rp.) 2009 (Rp.) 2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 2012 (Rp.)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 302.825.898.609,38 280.603.877.138,31 304.945.984.212,08 379.224.436.347,13 409.498.841.917,65
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I 256.836.675.353,38 206.020.110.919,31 237.862.487.680,78 332.576.174.816,25 386.744.634.257,65
II.a Belanja Langsung 360.702.595.915,38 319.970.619.945,31 373.556.567.720,78 474.201.045.316,25 654.072.037.117,65
II.b Pembentukan dana cadangan - 4.500.000.000,00 18.000.000.000,00
Dikurangi :
II.c Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta
prioritas utama
98.614.842.855,00 110.705.069.100,00 133.194.080.040,00 138.124.870.500,00 267.327.402.860,00
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat
serta prioritas utama
5.251.077.525,00 3.245.439.926,00 2.500.000.000,00 8.000.000.000,00 18.000.000.000,00
II Tota Rencana Pengeluaran Prioritas I
(II.a+II.b-II.c-II.d)
256.836.675.535,38 206.020.110.919,31 237.862.487.680,78 332.576.174.816,25 386.744.634.257,65
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
setelah menghitung alokasi pengeluaran
prioritas I (I-II)
45.989.314.074,00 74.583.766.219,00 67.083.496.531,30 46.648.261.530,88 22.754.207.660,00
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 38.679.970.555,00 64.620.860.727,00 62.391.091.471,30 35.422.261.530,88 5.028.207.660,00
III.a Belanja Tidak Langsung 559.924.121.667,72 658.232.145.447,00 818.531.434.349,81 844.878.788.518,88 936.725.646.454,00
Dikurangi :
III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat
serta prioritas utama
521.244.151.112,72 593.611.284.720,00 756.140.342.878,51 809.456.526.988,00 931.697.438.794,00
III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) 38.679.970.555,00 64.620.860.727,00 62.391.091.471,30 35.422.261.530,88 5.028.207.660,00
Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III) 7.309.343.519,00 9.962.905.492,00 4.692.405.060,00 11.226.000.000,00 17.726.000.000,00
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 52
3.3 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau
pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan
pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan
menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD
Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Majalengka yang dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang
akan terus berkembang.
Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode
tahun 2014-2018 ini sangatlah penting untuk dikaji. Hasil analisis gambaran
umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2008-2012 akan
menjadi dasar dalam pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun
2014-2018.
Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja
pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional
anggaran dana dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan
daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan
pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 53
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tabel 3.25
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
NO URAIAN Data Th.2012 (Rp) Tingkat
Pertumbuhan (%)
Proyeksi
2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
936,725,646,454.00 26.91 1,188,840,145,790.04 1,395,625,357,038.31 1,543,954,831,688.04 1,709,597,779,829.74 1,931,646,139,634.80
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 886,782,972,794.00 27.40 1,129,730,464,262.35 1,242,703,510,688.59 1,366,973,861,757.44 1,503,671,247,933.19 1,654,038,372,726.51
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH
702,000,000.00 14.53
804,008,405.69
884,409,246.26
972,850,170.88
1,070,135,187.97
1,177,148,706.77
3 Belanja Bunga - - - - - -
4 Belanja Subsidi - - - - - -
5 Belanja Hibah 2,530,750,000.00 33.72 3,384,099,250.00 3,891,714,137.50 4,475,471,258.13 5,146,791,946.84 41,918,810,738.87
6 Belanja Bantuan Sosial - 300,000,000.00 345,000,000.00 396,750,000.00 456,262,500.00 524,701,875.00
7 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1,997,457,660.00
52.46
3,045,267,872.00
3,502,058,052.80
4,027,366,760.72
4,631,471,774.83
5,326,192,541.05
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
44,212,466,000.00
14.39
50,576,306,000.00
143,148,664,913.16
165,786,031,740.87
193,100,995,486.91
226,911,906,796.60
9 Belanja Tidak Terduga 500,000,000.00 100.00 1,000,000,000.00 1,150,000,000.00 1,322,500,000.00 1,520,875,000.00 1,749,006,250.00
B BELANJA LANGSUNG 12,197,999,027.00 2.25 12,472,787,890.00 13,720,066,679.00 15,092,073,346.90 16,601,280,681.59 18,261,408,749.75
1 Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis
3,591,864,277.00
25.28
4,500,000,000.00
4,950,000,000.00
5,445,000,000.00
5,989,500,000.00
6,588,450,000.00
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
160,655,360.00 (19.08) 130,000,000.00 143,000,000.00 157,300,000.00 173,030,000.00 190,333,000.00
3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya
8,445,479,390.00 (7.14) 7,842,787,890.00 8,627,066,679.00 9,489,773,346.90 10,438,750,681.59 11,482,625,749.75
4 Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
- - - - - -
5 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
- - - - - -
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9
C Pembiayaan Pengeluaran 18,000,000,000.00 - - - - - -
1 Pembentukan Dana Cadangan 18,000,000,000.00 (100.00) 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00 -
2 Pembayaran Pokok Utang - - - - - -
TOTAL (A+B+C) 966,923,645,481.00 24.24 1,201,312,933,680.04 1,321,444,227,048.04 1,453,588,649,752.85 1,598,947,514,728.13 1,758,842,266,200.95
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 56
3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan 2014-2018 Berdasarkan Data Masa
Lalu
a. Arah Kebijakan Belanja Daerah 2014-2018
Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan
prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan
tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Keterbatasan
anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, menuntut adanya
kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi
percepatan pembangunan.
Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian
target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap MDG’s,
program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui
perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan
pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai
kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju
pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan
pemerintah pusat dan provinsi terutama merespon 14 (empat belas)
prioritas pembangunan nasional dan 10 (sepuluh) common goals provinsi
Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada
anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan kepada agenda-agenda
pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 57
a. Mendanai program prioritas dalam rangka pencapaian rencana
pembangunan yang tercantum RPJMD 2014-2018.
b. Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025, SPM dan ketentuan
PP No. 6 Tahun 2008.
c. Mendukung percepatan pembangunan nasional (INPRES Nomor
1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (INPRES
No.3/2010).
d. Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
e. Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan (program baru/
terobosan).
f. Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit performance Kabupaten
Majalengka secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan
pembangunan di Kabupaten Majalengka.
g. Mendanai program janji Bupati dan Wakil Bupati.
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
1) Kebijakan
Kebijakan keuangan daerah dalam hal potensi daerah dan
penerimaan di Kabupaten Majalengka sesuai urusannya diarahkan
melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor (1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah.
Adapun komposisi penerimaan pendapatan daerah dalam
perencanaan jangka menengah daerah, yaitu :
a. 25,00 % berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. 52,44 % berasal dari Dana Perimbangan.
c. 22,66 % berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 58
2) Strategi
a) Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:
1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan
perundang-undangan dan potensi daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan
kewajiban membayar pajak dan retribusi;
3. Penegakan aturan dalam Ppengelolaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD);
4. Reformasi birokrasi pengelola Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
b) Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan adalah:
1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan
PPh Pasal 21;
2. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar
perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam
peningkatan dana perimbangan;
4. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait di kabupaten.
c) Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang
sah adalah:
1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
provinsi;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat;
3. Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non
pemerintah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 59
3) Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan
strategi pendapatan daerah adalah:
a) Pendapatan Asli Daerah :
1. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD);
3. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan
masyarakat dalam membayar pajak;
5. Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi;
6. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar
OPD/unit kerja dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD);
7. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi
yang dilakukan oleh masyarakat;
8. Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak
dan/atau retribusi;
9. Penataan kelembagaan OPD pengelola Pendapatan Asli
Daerah (PAD);
10. Peningkatan kompetensi personil OPD pengelola PAD
melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
pengelolaan PAD;
11. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan
menggunakan parameter ISO 9001-2000;
12. Penyusunan data base potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD);
13. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan anggaran;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 60
14. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan
keuangan daerah;
15. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat
memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,
antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana,
kemudahan prosedur pelayanan terhadap
konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan
usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar
BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
b) Dana Perimbangan :
1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal
sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam
pembayaran pajak pusat;
2. Penyusunan regulasi dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah dari dana perimbangan;
3. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak
maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan
Kementrian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai
dasar perhitungan pembagian dana perimbangan
keuangan;
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi
dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber
daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian
yang sesuai dengan potensi;
5. Koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk
mengupayakan peningkatan besaran DAU.
c) Lain – Lain Pendapatan Yang Sah :
1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD provinsi
sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam
pembayaran pajak provinsi;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 61
2. Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementrian
teknis dan lembaga non pemerintah
3. Koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan
OPD teknis terkait.
Mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan
daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta
kapasitas OPD penghasil, maka diperkirakan penerimaan pendapatan
daerah Kabupaten Majalengka rata-rata secara keseluruhan
mengalami pertumbuhan sekitar 15,76 % sebagaimana dapat dilihat
pada Tabel 3.26 berikut ini.
Tabel 3.26
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Uraian Pendapatan Target Murni
2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan Daerah 2.006.268.863.603,64 2.233.242.495.279,72 2.589.237.267.229,15 3,055,750,799,050,58 3.647.458.466.851,21
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) 154,484,313,422.50 219.475.026.864,12 385,178,672,149.23 611,150,159,810.12 924,364,616,712.81
1. Pajak Daerah 31,704,504,693.00 52.674.006.447,00 100,146,454,758.80 171,122,044,746.83 277,309,385,013.84
2. Retribusi Daerah 34,556,696,891.00 46,089,755,641.00 78,961,627,790.59 117,951,980,843.35 167,309,995,625.02
3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
4,818,032,438.50 6,913,463,346.27 12,325,717,508.78 19,740,150,161.87 30,134,286,504.84
4. Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 83,405,079,400.00 113,797,801,429.85 193,744,872,091.06 302,335,984,058.07 449,610,949,569.11
Dana Perimbangan 1.269.963.685.783.00 1,418,600,338,043.60 1,573,217,430,959.32 1,745,847,644,988.88 1,938,802,574,608.13
1. Dana Bagi Hasil Pajak/
Hasil Bukan Pajak 97.318.012.783.00 127,570,591,113.60 153,084,709,336.32 183,701,651,203.58 220,441,981,444.30
2. Dana Alokasi Umum 1.092.495.173.000.00 1,205,152,295,930.00 1,325,667,525,523.00 1,458,234,278,075.30 1,604,057,705,882.83
3. Dana alokasi Khusus 80.150.500.000.00 85,877,451,000.00 94,465,196,100.00 103,911,715,710.00 114,302,887,281.00
Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah 581.820.864.398,14 595.167.130.372,00 630.841.164.120,60 698,752,994,251.54 784.291.275.530,27
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
84.683.185.142.14 98,029,451,116.00 117,635,341,339.20 141,162,409,607.00 169,394,891,528.45
4. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 336.446.244.000,00 336.446.244.000,00 336,445.244.000,00 369,670,924,174.42 406,638,016,591.86
5. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
160,691,435,256.00
160.691.435.256,00 176.760.578.781,60 187,919,660,470.12 208.258.367.409,96
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 62
Asumsi dasar yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5
tahun sebagaimana tabel di atas adalah:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun antara lain
dilatarbelakangi oleh :
a) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
sebagai pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009;
b) Perubahan kelas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada
objek PBB serta perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
pada objek BHPHTB;
c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi
kewajibannya;
d) Adanya sinergitas di dalam maupun antar OPD pengelola
pendapatan;
e) Terlaksananya penataan kelembagaan, peningkatan
kompetensi SDM personil, pemenuhan sarana dan prasarana
serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
f) Peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat atas
pelayanan yang diberikan oleh OPD pengelola Pendapatan Asli
Daerah (PAD);
g) Peningkatan pemanfaatan aset dan keuangan daerah;
h) Penggalian potensi pendapatan dari BUMD
2) Dana Perimbangan
a) Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam
pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
b) Meningkatnya akurasi data potensi daerah sebagai dasar
perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 63
3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Kenaikan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima
tahun kedepan dilatarbelakangi oleh :
a) Adanya penambahan dari dana bagi hasil pajak provinsi yaitu
pajak rokok yang mulai dibagihasilkan ke daerah
kabupaten/kota pada tahun 2014
b) Adanya penambahan jumlah guru yang mendapatkan
tunjangan profesi guru PNSD
c) Adanya penambahan jumlah penerimaan guru baru dari
penerimaan CPNSD kategori 2 tahun 2013.
b. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya defisit
dan surplus anggaran dalam penyusunan APBD. Defisit terjadi ketika
pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau
belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar
dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja. Untuk menutupi
anggaran yang mengalami defisit diperlukan pembiayaan daerah.
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah. Ketika terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan
dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana
cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan
piutang daerah. Adapun pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri
adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 64
pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman
daerah dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan arah
kebijakan pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
1) Sisa Lebih Pengangggaran Tahun Lalu (SILPA) dipergunakan
sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan
rata-rata SILPA diupayakan seminimal mungkin dan disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni
maksimal dibawah 6 (enam) prosen dari kebutuhan belanja
dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara
konsisten.
2) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan
mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan
restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik
daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran
pembiayaan.
3) Pemenuhan kebutuhan dana cadangan yang dipergunakan
untuk mempersiapkan pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Periode 2018-2023 dan diproyeksikan dilakukan pada
tahun 2018 sebelum masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati periode 2014-2018.
4) Penerimaan piutang daerah
5) Perintisan pelaksanaan pinjaman daerah untuk membiayai
pembangunan infrastruktur strategis.
6) Investasi non permanen dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 65
c. Proyeksi Pembiayaan Daerah 2014-2018
Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka tahun
2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.27 sebagai berikut :
Tabel 3.27
Proyeksi Pembiayan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Uraian Pendapatan Target Murni
2014 2015 2016 2017 2018
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan 23.226.750.505,33 26.710.763.081,13 30.717.377.543,30 35.324.984.174,79 74.888.234.684,77
1. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
22.822.350.505,33 26.245.703.081,13 30.182.558.543,30 34.709.942.324,79 38.180.936.557,27
2. Pencairan Dana
Cadangan - - - - 36.000.000.000,00
3. Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
- - - - -
4. Penerimaan Pinjaman
Daerah dan Obligasi
Daerah
- - - - -
5. Penerimaan Piutang
Daerah 404.400.000,00 465.060.000,00 534.819.000,00 615.041.850,00 707.298.127,50
Pengeluaran
Pembiayaan 10.500.000.000,00 10.725.000.000,00 10.983.750.000,00 11.281.312.500,00 2.623.509.375,00
1. Pembentukan Dana
Cadangan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00
2. Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah
1.500.000.000,00 1.725.000.000,00 1.983.750.000,00 2.281.312.500,00 2.623.509.375,00
3. Pembayaran Pokok
Utang - - - - -
4. Pemberian Pinjaman
Daerah - - - - -
Pembiayaan Netto 12.726.750.505,33 15.985.763.081,13 19.733.627.543,30 24.043.671.674,79 72.264.725.309,77
Proyeksi Pembiayan Daerah sebagaimana tersebut di atas
menunjukkan asumsi-asumsi sebagai berikut :
1) Penyediaan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati tahun 2018-2023
2) Kewajiban penyediaan penyertaan modal bagi BUMD
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 66
3) Defisit anggaran sebagai akibat kebutuhan belanja yang lebih
besar dari potensi pendapatan, diupayakan dari pinjaman daerah
dan penerimaan piutang daerah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 67
Tabel 3.28
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
No Uraian Data Tahun Dasar (Rp)
Tingkat
Pertum-
buhan
(%)
Proyeksi
2014
(Rp)
2015
(Rp)
2016
(Rp)
2017
(Rp)
2018
(Rp)
1. Saldo neraca daerah 2.996.762.852.371,98 16,39 3.487.932.283.875,75 4.059.604.385.202,98 4.724.973.543.937,75 5.499.396.707.789,15 6.400.747.828.195,79
Dikurangi :
2. Kewajiban kepada pihak
ketiga sampai dengan
akhir tahun belum
terselesaikan
40.661.912.532,00 0,74 40.361.912.532,00 40.361.912.532,00 40.361.912.532,00 40.361.912.532,00 40.361.912.532,00
3. Kegiatan lanjutan 0 0 0 0 0 0
Sisa Lebih (Riil)
Pembiayaan Anggaran
2.956.100.939.839,98 16,62 3.447.570.371.343,75 4.019.242.472.670,98 4.684.611.631.405,75 5.459.034.795.257,15 6.360.385.915.663,79
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 68
d. Proyeksi Belanja Daerah
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-
2018 dapat dilihat pada Tabel 3.29 berikut ini :
Tabel 3.29
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Uraian Target Murni
2014 2015 2016 2017 2018
Belanja Daerah 2.018.995.614.108,97 2.249.228.258.360,85 2.608.970.894.772,45 3.079.794.470.725,34 3.719.723.192.160,98
Belanja Tidak Langsung 1.258.929.442.508,04 1.462.204.771.897,41 1.694.875.924.730,58 2.026.417.696.973,57 2.381.576.113.506,26
1. Belanja Pegawai 1.200.623.769.386,04 1.310.167.334.793,95 1.518.867.804.970,86 1.821.561.300.264,99 2.105.145.495.304,74
2. Belanja Bunga - - - - -
3. Belanja Subsidi - - - - -
4. Belanja Hibah 3.384.099.250,00 3.891.714.137,50 4.475.471.258,13 5.146.791.946,84 41.918.810.738,87
5. Belanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 345.000.000,00 396.750.000,00 456.262.500,00 524.701.875,00
6. Bagi Hasil Kepada
Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Pemerintah
Daerah
3.045.267.872,00 3.502.058.052,80 4.027.366.760,72 4.631.471.774,83 5.326.192.541,05
7. Belanja Bantuan
Keuangan dan Provinsi
atau Pemerintah Desa
Lainnya
50.576.306.000,00 143.148.664.913,16 165.786.031.740,87 193.100.995.486,91 226.911.906.796,60
8. Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 1.150.000.000,00 1.322.500.000,00 1.520.875.000,00 1.749.006.250,00
Belanja Langsung 760.066.171.600,93 787.023.486.463,44 914.094.970.041,87 1.053.376.773.751,77 1.338.147.078.654,72
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Majalengka periode tahun
2014-2018 pada tabel di atas memperhatikan asumsi-asumsi sebagai
berikut :
1) Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai
akibat dari kenaikan gaji dan tunjangan serta penambahan jumlah
pegawai.
2) Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya
pencapaian visi misi Kabupaten Majalengka 2014-2018.
3) Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan
belanja.
4) Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja. Pengeluaran
belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 69
direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan
akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran.
5) Penyusunan belanja daearah diprioritaskan untuk menunjang
efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung
jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang
direncanakan oleh OPD harus terukur yang diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
6) Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif,
efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana
dan prasarana perkantoran yang cukup.
7) Bidang infrastruktur memiliki porsi yang paling besar dalam
rencana anggaran belanja terutama pada awal-awal tahun
perencanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat Kabupaten Majalengka.
8) Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran
bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang
yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran, dan pada bidang
kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total anggaran belanja.
9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian
lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai
dengan peraturan tata ruang yang berlaku.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 70
Tabel 3.30
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka
NO. Uraian Proyeksi
2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.)
1. Pendapatan 2.006.268.863.603,64 2.233.242.495.279,72 2.589.237.267.229,15 3.055.750.799.050,58 3.647.458.466.851,21
2. Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000,000,000.00
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 22,822,350,505.30 26,245,703,081.13 30,182,558,543.30 34,709,942,324.79 38.180.936.557,27
Total Penerimaan 2.029.091.214.108,94 2.259.488.198.360,85 2.619.419.825.772,45 3.090.460.741.375,37 3.721.639.403.408,48
Dikurangi :
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang 1.502.542.010.642,04 1.710.609.885.963,11 1.966.863.361.593,33 2.317.774.984.432.02 2.657.242.166.167,30
Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 526.549.203466,90 548.878.312.397,74 652.556.464.179,12 772.685.756.943,35 1.064.397.237.241,18
Tabel 3.31
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka
No. Uraian Proyeksi
2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.)
I. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 526.549.203466,90 548.878.312.397,74 652.556.464.179,12 772.685.756.943,35 1.064.397.237.241,18
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I
II.a Belanja Langsung 760.066.171.600,93 787.023.486.463,44 914.094.970.041,87 1.053.376.773.751,77 1.338.147.078.654,72
II.b Pembentukan Dana Cadangan 9.000.000.000,00 9.000.000.00,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0.00
Dikurangi :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal III - 71
II.c
Belanja Langsung yang Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama 240.841.935.256,00 246.568.886.256,00 271.225.774.881,60 291.831.376.180,12 322.561.254.690,96
II.d
Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama 10,500,000,000.00 10,725,000,000.00 10,983,750,000.00 11,281,312,500.00 2,623,509,375.00
II
Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-
II.c-II.d) 517.724.236.344,93 538.729.600.207,44 640.885.445.160,27 759.264.085.071,65 1.012.962.314.588,76
Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas (I-
II) 8.824.967.121,97 10.148.712.190,30 11.671.019.018,85 13.421.671.871,70 51.434.922.652,42
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II
III.a Belanja Tidak Langsung 1.258.929.442.508,04 1.462.204.771.897,41 1.694.875.924.730,58 2.026.417.696.973,57 2.381.576.113.506,26
Dikurangi :
III.b
Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama 1.251.200.075.386,04 1.453.315.999.707,11 1.684.653.836.711,73 2.014.662.295.751,90 2.332.057.402.101,34
III Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b) 7.729.367.122,00 8.888.772.190,30 10.222.088.018,85 11.755.401.221,67 49.518.711.404,92
Surplus Anggaran Riil atau berimbang (I-II-III) 1.095.599.999,97 1.259.940.000,00 1.448.931.000,00 1.666.270.650,03 1.916.211.247,50
BAB IV ANALISIS
ISU-ISU STRATEGIS
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 1
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembangunan di semua aspek
dan beberapa diantaranya telah mencapai hasil yang diharapkan. Namun demikian,
masih terdapat permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka, yaitu
sebagaimana hasil evaluasi pembangunan yang menunjukkan kesenjangan antara
target dengan capaian pembangunan selama kurun waktu 2009-2013. Kesenjangan
tersebut dijadikan input masalah yang harus segera ditangani dan sebagai agenda
utama rencana pembangunan pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Berikut
permasalahan pembangunan yang perlu diprioritaskan penanganannya antara lain:
4.1.1. Urusan Wajib
1. Bidang Pendidikan
Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya pemerataan kesempatan
pendidikan bagi seluruh masyarakat (aksesibilitas sekolah); (2) kurangnya mutu
pendidikan termasuk tenaga kependidikan (kualitas guru); (3) masih adanya kondisi
bangunan sekolah yang kurang baik (rendahnya sarana fisik); (4) kurang terpadu
dan efisiennya manajemen pendidikan (rendahnya relevansi pendidikan dengan
kebutuhan).
2. Bidang Kesehatan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya capaian indeks
kesehatan dibandingkan dengan capaian indeks kesehatan Propinsi Jawa Barat; (2)
masih belum signifikannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB); (3) masih belum merata serta kurangnya tenaga medis dan paramedis
khususnya dokter spesialis; (4) masih rendahnya prilaku hidup bersih dan sehat,
status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan ibu hamil; (5)
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 2
rendahnya penanganan tingkat pelayanan kesehatan dasar khusus untuk penduduk
miskin: (6) masih tingginya unmet need sehingga masih banyaknya Pasangan Usia
Subur (PUS) yang tidak ber-KB yang berpengaruh terhadap kelahiran; (7) masih
rendahnya manajemen kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan
kesehatan dasar; (8) belum adanya Fasilitas Rumah Sakit berstatus Trauma Center
dan KIA/Obstreti–Ginekologi; (9) masih kurangnya tenaga dokter spesialis di rumah
sakit; (10) belum adanya Puskesmas modern di kawasan Bandara Internasinal Jawa
Barat.
3. Bidang Pekerjaan Umum
Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya cakupan infrastruktur yang
memadai dan berkualitas terutama pada daerah-daerah yang terpencil; (2) masih
terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi
masyarakat desa; (3) masih adanya kondisi jalan kabupaten yang rusak berat; (4)
belum optimalnya ketersediaan pengairan; (5) masih adanya kekurangan air di
sebagian besar wilayah terutama di musim kemarau yang mengakibatkan
kekeringan dan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian; (6) masih banyak
saluran irigasi yang mengalami rusak berat.
4. Bidang Perumahan
Permasalahan utamanya adalah (1) rendahnya kualitas perumahan dari
aspek sanitasi; (2) masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni; (3) masih
banyaknya backlog penyediaan perumahan bagi masyarakat; (4) kurang lengkapnya
penyediaan fasilitasi umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.
5. Bidang Penataan Ruang
Permasalahan utamanya adalah (1) belum ditetapkannya sebagian wilayah
kecamatan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (2) belum
ditetapkannya zonasi dalam rangka pemanfaatan ruang; (3) belum adanya regulasi
untuk menetapkan rencana induk (masterplan) dari setiap kawasan; (4) belum
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 3
disusunnya penegasan ruang secara substansial untuk Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat
Pelayanan Lingkungan; (5) belum sinergisnya perencanaan kawasan strategis
terutama di wilayah rencana BIJB Kecamatan Kertajati.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan
Permasalahan utama perencanaan pembangunan adalah (1) sinkronisasi
dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal; (2)
kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.
7. Bidang Perhubungan
Permasalahan utamanya adalah (1) kurang optimalnya pengembangan
jaringan trayek; (2) kurang optimalnya peningkatan fungsi terminal; (3) belum
adanya pembangunan terminal terpadu khususnya dikaitkan dengan Masterplan
Kebandaraan; (3) masih kurangnya fasilitas keselamatan transportasi darat atau Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); (4) masih rendahnya uji kelaikan kendaran bermotor
bagi masyarakat;
8. Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan utamanya adalah (1) luas lahan kritis sudah semakin parah
termasuk kondisi lahan kritis; (2) Tingginya degradasi lahan di bagian hilir, erosi dan
bencana banjir; (3) hilangnya fungsi konservasi kawasan bantaran sungai; (4)
rusaknya perlindungan terhadap mata air; (5) berkurangnya sumur-sumur resapan;
(6) sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan; (7) seringnya
perubahan jadwal tanam; (8) kurangnya pengendalian hama dan penyakit; (8)
tingginya kerusakan produksi agro; (9) masih banyaknya pencemaran air dan tanah
pada daerah hulu; (10) kurangnya daya tampung sungai yang mengalir ke hilir;
(11) meningkatnya tingkat degradasi lingkungan terkait pola kehidupan masyarakat
yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan
pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 4
resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta
semakin banyaknya kejadian bencana dan bertambah luasnya potensi bencana yang
terjadi setiap tahunnya.
9. Bidang Pertanahan
Permasalahan utamanya adalah (1) banyaknya tanah yang belum
bersertifikat; (2) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan
aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (3) sulitnya
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utamanya adalah (1) masih belum sempurnanya sistem
pendataan dan pengendalian data kependudukan; (2) masih tingginya tingkat
urbanisasi : (3) belum terintegrasinya data ketenagakerjaan dan data penduduk
miskin dalam data kependudukan.
11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya partisipasi perempuan
di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat; (2)
masih adanya kekerasan dalam rumah tangga; (3) belum tuntasnya penanganan
pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya MOP dan masih
banyaknya unamet need; (2) masih perlunya peningkatan peserta KB yang
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
13. Bidang Sosial
Parmasalahan utamanya adalah (1) ketidakberimbangan pesatnya
perkembangan suatu wilayah dengan kemampuan lokal (SDM, kebijakan daerah
yang belum mendukung, berkurangya modal sosial dan lain sebagainya); (2) masih
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 5
terbatasnya penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila
dan penyakit sosial lainnya; (3) masih tingginya penyandang PMKS ; (4) adanya
kenaikan penduduk yang menderita HIV/AIDS dan lain sebagainya.
14. Bidang Ketenagakerjaan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih kecilnya laju penyerapan tenaga
kerja; (2) masih rendahnya kapasitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan
keterampilan pencari kerja; (3) belum terpetakannya ketenagakerjaan; (4) masih
rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.
15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya permodalan dan terbatasnya
akses pembiayaan; (2) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan
menengah: (3) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (4) masih
rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam
penyedian barang dan jasa; (5) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan
pelaku usaha yang berskala besar; (6) belum tersedianya ruang pamer hasil produksi
UMKM; (6) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar nasional; (7) masih
rendahnya penerapan tekhnologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.
16. Bidang Penanaman Modal
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya promosi potensi
investasi daerah; (2) belumnya adanya insentif dan disentif investasi; (3) masih
kurangnya regulasi berkenaan dengan percepatan penanaman modal di daerah; (4)
masih rendahnya iklim investasi; (5) belum adanya kawasan industri terpadu; (6)
masih rendahnya pemanfatan bahan baku lokal dalam investasi; (7) masih
terbatasnya infrastuktur pendukung atas penanaman modal.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 6
17. Bidang Kebudayaan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya frekuensi dan intensitas
penyelenggaraan festival seni dan budaya; (2) kurang terpromosikannya budaya
lokal; (3) belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang
representatif; (4) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan; (5) kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah.
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya kepeloporan dan
kepemimpinan di lingkungan pemuda; (2) masih kurangnya penggerakan potensi-
potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (3)
masih kurangnya kapasitas pemuda dalam peran serta pembangunan; (4) masih
sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan
gelanggang olah raga.
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utamanya adalah (1) kurangnya pemahaman kehidupan
berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (2) masih terjadinya
fluktuasi partisipasi politik ; (3) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan
bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi
lembaga swadaya masyarakat.
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja pemerintahan; (2) masih kurangnya kesesuaian penempatan
dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (3)
pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (4)
penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (5) masih terbatasnya
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 7
kemampuan sumber daya manusia kecamatan; (6) masih terbatas dan kurangnya
regulasi kewenangan kecamatan; (7) belum terwujudnya kemandirian desa; (8)
masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa; (9) masih belum terpenuhinya rasio
jumlah polisi pamong praja; (10) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (11)
masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (12) belum lancarnya pelaksanaan
sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (13) masih rendahnya cakupan
sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang berkatagori baik; (14) belum
tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan
daerah;
21. Bidang Ketahanan Pangan
Permasalahan utamanya adalah (1) beralih fungsinya lahan pertanian
menjadi kawasan industri dan pemukiman; (2) masih tingginya angka konsumsi
beras per kapita yang mencapai 89 kg/kapita/tahun sementara penduduk dunia
hanya 60 kg/kapita/tahun; (3) cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka
yang masih kosong sementara target SPM 100 ton; (4) Pola Pangan Harapan (PPH)
masih rendah.
22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya kapasitas sumber daya
aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan,
program dan kegiatan; (2) masih kurang bimbingan, asistensi dan supervisi dalam
menumbuhkembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat.
23. Bidang Statistik
Permasalahan utamanya adalah (1) masih terdapat sumber/referensi data
pembangunan yang berbeda-beda dari OPD dan BPS; (2) masih rendahnya akses
masyarakat terhadap data statistik.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 8
24. Bidang Kearsipan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya manajemen kearsipan ;
(2) masih kurangnya sumber daya pengelola arsip pada setiap Organisasi Perangkat
Daerah; (3) masih kurangnya pembinaan penatakelolaan kearsipan pada setiap OPD
dan Kecamatan.
25. Bidang Komunikasi dan Informatika
Permasalahan utamanya adalah (1) minimnya infrastrtuktur dan SDM di
bidang layanan komunikasi dan informatika; (2) masih rendahnya pemanfaatan
IPTEK oleh masyarakat.
26. Bidang Perpustakaan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih kurangnya sarana prasarana
perpustakaan terutama perpustakaan desa; (2) masih kurangnya sumber daya
pengelola perpustakaan; (3) masih rendah manajemen perpustakaan; (3) masih
rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan; (4) kurang lengkapnya referensi
sumber bacaan dan kepustakaan; (5) belum dilibatkannya perpustakaan daerah
dalam kegiatan pengembangan dan penelitian (research).
4.1.2. Urusan Pilihan
1) Bidang Pertanian
Permasalahan utama pembangunan bidang pertanian pada umumnya
adalah: (1) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (2)
terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian seperti waduk; (3)
kelemahan dalam sistem alih teknologi; (4) terbatasnya akses layanan usaha
terutama di permodalan; (5) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian,
sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan
melemahkan daya saing; (6) Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke
industri dan perumahan seiring dengan perkembangan Kabupaten Majalengka
menuju era industrialisasi; (7) masih kurang sinerginya pembangunan pertanian di
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 9
sektor on farm, of farm dan of farm hilir sehingga pembangunan pertanian berbasis
kawasan susah untuk di wujudkan; (8) fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (9)
fluktuasi harga akibat produk pertanian yang perishable; (10) kemampuan SDM
petani masih rendah sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis.
2) Bidang Kehutanan
Permasalahan utama pembangunan kehutanan yang terjadi selama ini
adalah : (1) rendahnya angka rehabilitasi hutan dan lahan di bandingkan dengan
jumlah lahan kritis yang ada; (2) masih rendahnya peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi alam; (3) tingginya erosivitas di Daerah Aliran Sungai;
(4) belum adanya varietas tanaman hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
dengan waktu yang relative cepat; (5) masih tingginya angka kemiskinan masyarakat
di sekitar hutan; (6) belum adanya penata batasan kawasan lindung Kabupaten
Majalengka; (7) konflik penggunaan lahan.
3) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Permasalah utama dalam bidang energi dan sumber daya mineral adalah : (1)
pemanfaatan energi listrik yang hemat sebagai antisipasi masuknya berbagai
industri ke Kabupaten Majalengka; (2) masih belum terpenuhinya kebutuhan listrik
perdesaan; (3) masih rendahnya pengelolaan wilayah pertambangan yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan.
4) Bidang Pariwisata
Permasalahan utama di bidang pariwisata adalah (1) belum optimalnya
penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi ; (2) kurangnya integrasi objek
wisata dengan komponen pendukung lainnya: (3) belum adanya kerjasama antara
pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (4)
kurangnya promosi objek wisata; (5) kurang tersedianya infrastruktur pendukung
menuju objek wisata; (6) kurangnya manajemen pengelolaan kepariwisataan daerah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 10
5) Bidang Kelautan dan Perikanan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih rendahnya pengetahuan, sikap
dan keterampilan petani dalam budidaya perikanan; (2) masih rendahnya
penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen perikanan; (3) masih tingginya
harga pakan di tingkat petani; (4) masih kurangnya akses petani terhadap
permodalan; (5) sistem budidaya ikan masih tradisional; (6) kurang berfungsinya
kelembagaan yang bergerak di sektor perikanan; (7) belum adanya pengelolaan
perikanan yang teritegrasi antara sektor hulu dan hilir.
6) Bidang Perdagangan
Permasalahan utamanya adalah (1) masih terbatasnya sarana
perdagangan/distribusi karena fasilitas pasar baik pasar pemerintah daerah maupun
pasar desa kondisinya kurang memadai; (2) kebijakan yang mengatur mata rantai
dari hulu ke hilir tidak jelas; (3) kurang memadainya kualitas SDM; (4) pengawasan
bidang ekspor masih lemah.
7) Bidang Perindustrian
Permasalahan utamanya adalah (1) belum tersedianya kawasan industri; (2)
pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah; (3) aksesibilitas permodalan
yang terbatas; (4) inovasi produk masih rendah; (5) penguasaan teknologi yang
masih rendah; (6) masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (7)
belum tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi; (8) aksesibilitas
perbankan masih rendah untuk mendukung industri kecil; (9) kualitas produk belum
memenuhi standar.
8) Bidang Ketransmigrasian
Permasalahan utama bidang ketransmigrasian adalah (1) kurangnya motivasi
masyarakat untuk mengikuti transmigrasi; (2) rendahnya minat masyarakat untuk
ikut program transmigrasi.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 11
4.2. Isu Strategis
4.2.1. Isu Strategis Nasional
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki
dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga
perlu diatasi secara bertahap. Terdapat 42 isu strategis yang menjadi fokus dalam
skala nasional pada tahun 2014, yaitu : (1) Isu kategori pemantapan perekonomian
nasional, yaitu konektivitas untuk mendorong pertumbuhan, perkuatan
kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan iptek, pencapaian
surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula,
diversifikasi pemanfaatan energi dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan
Papua Barat; (2) Isu kategori peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pelaksanaan
SJSN bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan akses
air minum dan sanitasi layak, perluasan program keluarga harapan, pengembangan
penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI), mitigasi bencana; (3) Isu
kategori pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu : percepatan pembangunan
Minimum Essential Force, pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan
terorisme, pelaksanaan Pemilu 2014; (4) Isu prioritas reformasi birokrasi dan tata
kelola, yaitu : pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas
pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (5) Isu
prioritas pendidikan, yaitu : peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga
miskin, penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pelaksanaan kurikulum baru
pendidikan 2013/2014, pelaksanaan pendidikan menengah universal; (6) Isu kategori
prioritas kesehatan, yaitu penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan
Malaria), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; (7) Isu kategori
prioritas ketahanan pangan, yaitu : kesejahteraan petani/nelayan, peningkatan
produksi perikanan; (8) Isu kategori prioritas infrastruktur, yaitu : penyediaan
infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, penyediaan
infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, penyediaan infrastruktur
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 12
untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; (9) Isu kategori prioritas iklim
investasi dan iklim usaha, yaitu : sistem logistik nasional, pengembangan fasilitas
pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK Baru; (10) Isu kategori
prioritas energi, yaitu : peningkatan produksi minyak dan gas bumi, peningkatan
rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
(11) Isu kategori prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu :
pengendalian perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan; (12) Isu kategori
prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, yaitu : pembangunan
daerah tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam,
serta fasilitas Custom Immigration Quarantine Security (CIQS) kawasan perbatasan;
(13) Isu kategori prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan, yaitu :
pembinaan permasyarakatan; 14) Isu kategori prioritas lainnya bidang
perekonomian, yaitu : akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri
non-migas, peningkatan pemahaman dan kesiapan indonesia dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; (15) Isu kategori prioritas lainnya bidang
kesejahteraan rakyat, yaitu : peningkatan kerukunan beragama, peningkatan budaya
dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
Isu strategis nasional tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap
beberapa rencana pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah
Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut :
1. Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Untuk memetakan dan mengembangkan pembangunan nasional yang
bersinergis, pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung,
Semarang dan Cirebon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa
perdagangan dan industri.
Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat
(Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila, menjadi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 13
keuntungan sendiri dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin
menjalar ke Kabupaten Majalengka.
2. Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikapa)
Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Cikopo-
Palimanan sebagai kelanjutan pembangunan Jalan Tol Kanci, yang dimaksudkan
sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi akibat semakin beratnya beban
lalu lintas kendaraan yang melewati Jalur Pantai Utara yang akan menuju Jawa
Tengah dan Jawa Timur.
Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini akan melewati Kabupaten
Majalengka dengan 2 (dua) interchange utama yaitu pada ruas jalan provinsi
(Kadipaten-Jatitujuh) dan ruas jalan kabupaten (Bongas- Bantarwaru), dan sekaligus
akan membuka akses pada kawasan rencana Bandara Internasional Jawa Barat di
Kertajati.
3. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Kertajati)
Pemerintah akan membangun Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(Kertajati). Rencana jalan tol ini dimaksudkan untuk mempercepat akses dari
Kawasan BIJB menuju ibu kota provinsi, dan juga untuk mengurangi beban lalu lintas
jalan negara (Kadipaten-Sumedang-Bandung) yang saat ini kondisi jalurnya rentan
terhadap bencana longsor.
4. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon
Peningkatan Pelabuhan Laut Cirebon dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan ekonomi dan industri di Jawa Barat yang cukup pesat, mendorong
keseimbangan akselerasi pembangunan wilayah Jawa Barat, mendukung sektor
transportasi nasional dan sebagai penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Priuk.
Keuntungan yang akan diperoleh Kabupaten Majalengka dengan
berkembangnya kegiatan Pelabuhan Cirebon yaitu akan terpacunya pertumbuhan
kegiatan sosial ekonomi dan industri. Hasil komoditas unggulan di Kabupaten
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 14
Majalengka akan lebih mudah untuk dipasarkan ke luar pulau bahkan ke luar negeri.
Juga dengan adanya kegiatan pelabuhan yang memberikan akses kemudahan
transportasi akan mendukung pertumbuhan industri karena di Kabupaten
Majalengka memiliki potensi lahan, tenaga kerja serta sumber daya alam yang
cukup.
4.2.2. Isu Strategis Regional
Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Barat mengangkat 17 isu strategis
pembangunan daerah, sebagai berikut : 1) Pertumbuhan penduduk dan
persebarannya; 2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan; 3)
Pengangguran dan ketenagakerjaan; 4) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat; 5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan
strategis; 6) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green
Province; 7) Kualitas demokrasi; 8) Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana
serta adaptasi masyarakat terhadap bencana; 9) Pemerintahan daerah yang efektif
dan efisien; 10) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal; 11) Pengembangan
industri wisata Jawa Barat; 12) Penanggulangan penduduk miskin; 13) Pasar global
dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA); 14) Pencegahan dan Penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 15) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non
pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU); 16) Ketahanan pangan; 17)
Keamanan dan ketertiban daerah.
Isu strategis provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana-
rencana pembangunan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten
Majalengka, yaitu :
1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City.
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City
di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sesuai dengan Peraturan Daerah
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 15
Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 yang sebelumnya telah dikukuhkan
dengan Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang
Penetapan lokasi pembangunan BIJB di Kabupaten Majalengka.
Pada Tahun 2012 telah dibebaskan lahan untuk Bandara seluas 718,5 Ha,
pada tahun 2013 dibebaskan lahan seluas 251,5 Ha, dan pada tahun 2014 sisa lahan
yang perlu dibebaskan seluas 830 Ha. Pada awal tahun 2013 telah dilaksanakan
proses lelang dan untuk pembangunan run way sepanjang 2.500 M dimulai pada
bulan Juni 2013. Hal ini berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat, yang
perlu segera ditangani secara komprehensif.
2. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Departemen Perindustrian Republik Indonesia telah membuat perencanaan
Kawasan Industri Terpadu dalam bidang tekstil, yang diperuntukkan sebagai
pengalihan kawasan industri yang ada di wilayah Bandung Timur, yang
keberadaannya saat ini telah mengalami kejenuhan.
Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon
industrinya, mulai dari perkembangan (industri serat) ke intermediate (industri
staple dan filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang
jadi tekstil termasuk karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara
vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan
sektor-sektor ekonomi lainnya. Perencanaan ini, telah sesuai dengan RTRW
Kabupaten Majalengka 2011–2031, dalam rencana struktur ruang wilayah PKL (Pusat
Kegiatan Lokal) Kertajati memiliki fungsi pelayanan sebagai kawasan komersial dan
jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan
“aerocity”, dan pertanian yang meliputi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.
Oleh karena itu perencanaan kawasan industri pada kawasan sekitar BIJB perlu
didukung dan ditindaklanjuti.
Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di
Kecamatan Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Surat Bupati
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 16
Majalengka Nomor : 534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana
Penetapan Lokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten
Majalengka.
3. Pembangunan Waduk Jatigede
Pembangunan Waduk Jatigede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, akan
berpengaruh besar terhadap kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti : Kabupaten
Indramayu, Cirebon dan Majalengka. Pengaruh pembangunan Waduk Jatigede
terhadap wilayah sekitarnya antara lain meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya
dan biogeofisik. Pengaruh terhadap Kabupaten Majalengka antara lain pada aspek
biogeofisik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya air serta
perluasan prasarana fisik sungai dan irigasi, sedangkan pengaruhnya terhadap aspek
sosial ekonomi secara langsung adalah meningkatnya kegiatan perekonomian yang
memanfaatkan sumber daya air untuk pertanian dan perikanan.
4. Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek - Jatinangor -
Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon
Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membangun perekonomian
yang kuat di daerah, dibuktikan dengan banyaknya rencana pembangunan
infrastruktur transportasi di daerah. Salah satunya dengan adanya rencana
pembangunan rel kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Majalengka.
Untuk mendukung rencana sistem transportasi Kabupaten Majalengka
seiring dengan akan hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat, maka pembangunan
jaringan kereta api akan mengisi dan melengkapi kebutuhan sistem transportasi di
Kabupaten Majalengka. Berfungsinya kembali jaringan kereta api di Kabupaten
Majalengka diharapkan akan memudahkan proses pergerakan barang dan jasa
sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi yang dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka. Rencana pembangunan jaringan
kereta api baru (Bandung-Cirebon) dengan jalur Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 17
Kertajati- Kadipaten-Cirebon akan mendukung keberadaan Bandara Internasional
Jawa Barat yang ada di Kabupaten Majalengka.
Keberadaan jaringan kereta api dan pelayanannya akan melengkapi
pelayanan terhadap penumpang, terutama untuk mempermudah akses menuju
Bandara Internasional Jawa Barat serta sebagai alternatif sarana transportasi regional
yang menghubungkan Majalengka – Cirebon, Majalengka – Bandung, Indramayu –
Majalengka – Sumedang – Bandung. Majalengka – Sumedang – Bandung.
Pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang melintasi kawasan
Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian terutama
dalam hal distribusi hasil-hasil produksi dan mobilitas penduduk yang ada di
Kabupaten Majalengka.
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka
Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-
permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka, isu strategis
pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1) Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua
belas tahun (Pendidikan Universal).
Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai
lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang
diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Fungsi pemerintah
adalah fasilitator untuk mendorong sekolah agar berkembang menjadi
lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu pelayanan pendidikan
memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
2) Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 18
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
dengan predikat Sangat Baik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal memperolah kategori
“CC”.
3) Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah
BIJB dan kawasan industri;
4) Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar
(Puskesmas Sukamulya) di sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi
Puskesmas di sekitar kawasan industri yang akan dikembangkan sebagai
Puskesmas modern;
5) Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan
trauma center dan peningkatan menjadi kelas B;
6) Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam
pelayanan KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit
infeksi;
7) Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
8) Ketahanan pangan;
9) Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim;
10) Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan;
11) Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat
Green province;
12) Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak;
13) Bioteknologi pertanian;
14) Pembangunan waduk Kadu Malik dan Pasir Kuda;
15) Pembangunan kawasan agropolitan/minapolitan dan agroforesty;
16) Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan;
17) Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan
yang aman, sehat, utuh dan halal;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IV - 19
18) Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi
produk pertanian, perkebunan dan peternakan;
19) Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat
sekitar hutan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga pembangunan jangka panjang.
Sehubungan dengan itu visi dan misi RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan
Visi pada RPJPD, yaitu : “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan
Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa”, dengan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat,
cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK).
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada
pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
5.1. Visi
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga
dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu tahap pemantapan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan
keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan
teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
dan merata. Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka
serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka Visi Pemerintah
Kabupaten Majalengka, yaitu :
“MAJALENGKA MAKMUR”
Makmur secara harpiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material
dan agamis secara spriritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan
kebahagian jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya.
Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA
MAKMUR dalam Visi kami adalah : “Terwujudnya suatu tatanan masyarakat,
pemerintahan, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri,
Unggul, dan Religius” dalam arti :
Maju : Berada di depan dibanding daerah-daerah lain dilihat dari aspek
pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola
pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya
dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan
berkelanjutan;
Aman : Kondisi daerah yang bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan
konflik sosial tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu;
Kondusif : Situasi yang mendukung untuk berinvestasi, nyaman, disertai kualitas
pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
agar tercipta pembangunan yang seimbang di berbagai sektor;
Mandiri : Mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan
seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan pemerintah
yang lebih atas;
Unggul : Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber
daya alam berlimpah, sumber daya manusia berkualitas, dan inovatif
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka
dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
Religius : Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka
dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan
mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana
keagamaan yang memadai.
5.2. Misi
Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian
pembangunan yang berkelanjutan;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan aparatur;
3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber
daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Mewujudkan Desa Mandiri;
6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan
sarana prasarana keagamaan yang memadai.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Misi yang diemban sebagaimana tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai
berikut :
Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka
pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan sarana
prasarana perekonomian merupakan tuntutan kebutuhan yang esensial untuk
dipenuhi secara terus menerus dengan penekanan pada kualitas pelayanan. Kelima
unsur tersebut memiliki saling keterkaitan yang kuat dalam mencapai tujuan
peningkatan IPM. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa pendidikan akan mampu
menciptakan masyarakat yang sehat secara individu dan lingkungan, produktif
dalam menghasilkan barang/jasa dan mampu meningkatkan kemampuan investasi
sehingga diperlukan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang baik dan penyediaan
sarana prasarana perekonomian yang memadai. Kesemuanya itu memerlukan upaya
pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang berkualitas mengacu
pada standar-standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik
dan peningkatan kesejahteraan aparatur.
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang mutlak dilakukan
oleh pemerintah kabupaten. Hal ini didasari bahwa penatakelolaan pemerintahan
yang baik akan menghasilkan produk layanan publik yang baik pula dan seiring
dengan itu pula akan tercipta tingkat kesejahteraan pegawai yang baik. Penciptaan
pemerintahan yang baik dapat diawali salah satunya mewujudkan sosok birokrasi
yang ideal dengan upaya membangun harmonisasi regulasi, penataan kelembagaan,
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka
pembenahan struktur, pembentukan orentasi dan sistem nilai baru, penyederhanaan
proses kerja dan pengembangan lingkungan politik yang sehat.
Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan
Usaha Mikro kKecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan
kesejahteraan masyarakat.
Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta
tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim
investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahaan investasi yang
diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus
juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki
saling ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan
pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.
Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada
pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Daya saing daerah merupakan hal pokok dari substansi otonomi daerah,
karena daya saing daerah akan memacu pertumbuhan daerah dari berbagai hal.
Daya saing daerah akan tercermin dari kemampuan daerah dalam menghasilkan
keunggulan daerah yang tercipta dari hasil optimalisasi pemanfaatan atas sumber
daya alam, sumber daya manusia yang tercipta dari kemampuan inovasi daerah
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan beradaptasi dengan tekhnologi
yang terkini.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri.
Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah
hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan
kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor
pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya
Undang-Undang tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan
otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh
potensi kekayaan desa yang dimilikinya.
Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.
Pemahaman ajaran agama dan penyediaan sarana prasarana keagamaan
yang memadai merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat di Majalengka.
Pemahaman ajaran agama yang baik dan benar dan didukung sarana prasarana
keagamaan yang memadai akan dapat menciptakan sosok masyarakat Majalengka
yang berkeyakinan, berprilaku, bersikap sesuai dengan norma-norma agama yang
dianutnya dan mampu menciptakan masyarakat yang maju dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung
pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima)
tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap
misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka
pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Terdapat 3 Tujuan dalam Misi Pertama, yaitu :
1. Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas
dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama
untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan
wajib belajar 12 tahun.
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga
kependidikan.
c. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh
wilayah Kabupaten Majalengka.
d. Meningkatanya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan.
e. Menurunnya AKI dan AKB.
f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
2. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas,
proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial
dasar masyarakat;
b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas
penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth), dengan
sasaran :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka
a. Modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing
dengan pasar modern;
b. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor
pertanian.
Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik
dan peningkatan kesejahteraan aparatur.
Terdapat 3 Tujuan dalam Misi Kedua, yaitu :
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju pemerintah yang professional,
dengan sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan dalam rangka
peningkatan layanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan
kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah;
3. Meningkatkan stabilitas keamanan daerah, dengan sasaran meningkatnya
stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan
hukum.
Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan
usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan
kesejahteraan masyarakat.
Terdapat 2 Tujuan dalam Misi Ketiga, yaitu :
1. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
b. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN terkait
pengembangan UMKM
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka
2. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
berbasis potensi lokal, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan output
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), skala usaha Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada
pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Terdapat 9 Tujuan dalam Misi Keempat, yaitu :
1. Memantapkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran meningkatnya
kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.
2. Meningkatnya destinasi wisata, dengan sasaran terwujudnya destinasi wisata
unggulan.
3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor,
dan pro environment.
4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan sasaran
meningkatnya peran gender dalam pembangunan.
5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan sasaran terkendalinya
pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan masalah
kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan, dengan sasaran 1) meningkatnya
ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih, 2)
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka
memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja,
menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan
kesejahteraan.
8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya
prestasi olah raga dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan prestasi olah raga.
9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dengan sasaran
meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya.
Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri.
Tujuan Misi Kelima yaitu Memperkuat pemerintahan desa dan memberdayakan
masyarakat desa, dengan sasaran Kuatnya pemerintah desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.
Tujuan Misi Keenam yaitu Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan
keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama, dengan sasaran
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.
Hal lain yang akan dilaksanakan dalam periode 2014-2018 adalah janji-janji
Bupati dan Wakil Bupati pada saat Pilkada berupa :
1. Wajib belajar 12 tahun;
2. Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan
terbangunnya PONED di seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka;
3. Penuntasan program RUTILAHU;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal V - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka
4. Peningkatan PUAP dan PKH ke dalam UKM, koperasi atau lembaga sejenis
lainnya;
5. Peningkatan program TNI Manunggal Sindangkasih, Bhakti Siliwangi
Manunggal Satata Sariksa dan TNI Manunggal Desa;
6. Pengembangan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya untuk peningkatan
produksi pangan;
7. Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis-majelis taklim;
8. Penumbuhkembangan perdagangan dan industri di Kabupaten Majalengka;
9. Perwujudan desa mandiri.
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. 1. 1. (1) Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Poin 71,82* 72,79 73,71 74,70 75,72 76,81 76,81
(2) Rata-Rata Lama
Sekolah
Tahun 7,39* 7,77 8,14 8,55 8,96 9,47 9,47
(3) Angka Melek Huruf
(AMH)
Persen 95,84* 98,14 98,72 99,30 99,55 99,80 99,80
(4) Rasio Ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah pada
pendidikan dasar
Per
sepuluh
ribu
penduduk
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
(5) Rasio Ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah pada
pendidikan
menengah
Per
sepuluh
ribu
penduduk
0,14 0,30 0,46 0,61 0,77 0,93 1,08
(6) Prosentase
bangunan sekolah
pendidikan dasar
dalam kondisi baik
Persen 76 78 80 82 84 86 86
(7) Prosentase
bangunan sekolah
pendidikan
menengah dalam
kondisi baik
Persen 74 76 78 80 82 84 84
(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Majalengka
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)
VISI : MAJALENGKA MAKMUR
MISI SatuanKondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
V-12
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
2. Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas SDM pendidik dan
tenaga kependidikan
(1) Pendidik yang
memenuhi
kualifikasi S1/D4
Persen 75,75 85,00 96,61 100,00 100,00 100,00 100,00
(2) Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
dilatih
Orang 1.494 900 100 100 50 50 1200
(3) Rasio Guru
terhadap murid
poin 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:25
3. Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
Kesehatan pada seluruh
wilayah Kab. Majalengka
(1) Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
1.000 penduduk
Rasio 0,0893 0,0893 0,0893 0,0901 0,0910 0,0910 0,0910
(2) Jumah puskesmas
PONED
Unit 22 26 27 28 28 28 28
(3) Rasio Rumah Sakit
per 1.000
penduduk
Rasio 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026
4. Meningkatnya mutu layanan
kesehatan tingkat dasar dan
rujukan
(1) Jumlah Puskesmas
terakreditasi
Unit 1 6 6 6 6 7 32
(2) Tersedianya SOP
sistem Rujukan
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3
(3) Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Persen 66,98 83,49 100 100 100 100 100
5. Menurunnya AKI dan AKB (1) Angka Harapan
Hidup (AHH)
Tahun 67.13* 67,52 67,91 68,29 68,67 69,04 69,04
(2) Cakupan Desa
Siaga Aktif
Persen 70 75 74 76 78 80 80
(3) Cakupan Tatanan
Rumah Tangga ber-
PHBS
Persen 55 56 57 58 59 70 70
(4) AKI per 100.000 KH Poin 137,97 ≤ 136.24 ≤ 134.51 ≤ 132.78 ≤ 131.05 ≤ 129.32 ≤ 129.32
(5) AKB per 1.000 KH Poin 11,36 ≤ 10.76 ≤ 10.16 ≤ 9.56 ≤ 8.96 ≤ 8.36 ≤ 8.36
V-13
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
(6) Balita Gizi Buruk Persen 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
(7) Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
Persen 95,33 96,21 97,1 97,96 98,83 100 100
6. Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas SDM kesehatan
(1) Pendidikan formal
bagi dokter
spesialis (medis)
Orang 7 3 3 7 9 9 9
(2) Pendidikan formal
bagi tenaga non
medis (perawat,
bidan, nutrisionis,
dll)
Orang 13 5 5 31 40 45 45
(3) Rasio dokter per
1.000 penduduk
Poin 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
(4) Rasio tenaga
kesehatan lainnya
per 1.000
penduduk
Poin 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
2. Mengembangkan dan
memantapkan infrastruktur
yang berkualitas, proporsional,
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
1. Meningkatnya kualitas dan
pembangunan infrastruktur
serta prasarana sosial dasar
masyarakat
1) Kondisi
Infrastruktur jalan
dan jembatan
dalam kondisi baik
% 85,77 87,13 88,73 90,62 92,36 94,61 94,61
2) Penambahan
infrstruktur jalan
dan jembatan
% 0,00 0,00 0,00 0,14 0,28 0,28 0,28
3) Jaringan irigasi
dalam kondisi baik
% 67,00 68,33 70,00 72,33 73,67 75,00 75,00
4) Rumah tidak layak
huni
% 15,10 13,50 10,33 7,15 3,97 0,00 0,00
5) Rumah yang
mempunyai akses
sanitasi baik
% 83,51 86,50 90,00 93,50 97,00 100,00 100,00
6) Rumah tinggal
yang mempunyai
penerangan listrik
% 90,51 91,07 91,64 92,20 92,77 93,33 93,33
V-14
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
7) Jumlah desa yang
dapat diakses
angkutan umum
% 65 70 75 80 85 90 90,00
2. 1) Pemenuhan RTH % 9,10 18,65 39,00 59,30 79,60 100,00 100,00
2) Luas lahan kritis
yang ditangani
Ha 10458,05 1000,00 600 600 600 600 7.058,05
3) Penanganan dan
Pengelolaan
Persampahan
% 20 26 32 38 44 50 50
4) Upaya pelestarian
lingkungan
% 16,97 19,27 39,45 59,63 79,81 100,0 100,0
5) Penanganan
Kebencanaan Pra
bencana
% 20 20 20 20 20 20 20,00
6) Penanganan
Kebencanaan Saat
Bencana
% 50 50 50 60 60 65 65,00
7) Penanganan
Kebencanaan Pasca
Bencana
% 100 100 100 100 100 100 100,00
8) Tersedianya
dokumen RDTR
dan RTBL
% 25,00 58,33 83,33 88,89 94,44 100,00 100,00
3. Meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana
perekonomian dalam rangka
mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas
(inclusive growth ).
1. Terwujudnya pasar tradisional
yang representatif
Pasar 4 1 1 1 1 1 4
2. Berkembangnya sektor-sektor
ekonomi yang padat karya,
termasuk sektor pertanian.
Lokasi 3 0 5 5 5 5 23
Meningkatnya daya dukung
dan daya tampung
lingkungan serta kualitas
penanggulangan bencana
Jumlah outlet yang
dibangun
Jumlah pasar yang
direvitalisasi
V-15
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
2. 1. Peningkatan tatakelola
pemerintahan menuju
pemerintah yang profesional.
(1) OPD dan UPP
dengan nilai IKM
kriteria minimal "B"
Persen 90 100 100 100 100 100 100
(2) Capaian Nilai SAKIP
Pemda
Nilai C C C CC CC B B
(3) Pejabat struktural
yang telah
mengikuti Diklat
PIM sesuai
jenjangnya
Persen 61 62 67 72 73 74 74
(4) Tingkat
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Persen 100 100 100 100 100 100 100
(5) Pemenuhan
kebutuhan data/
informasi
Persen 100 100 100 100 100 100 100
(6) Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Milyar 138 154 219 385 611 924 924
2. Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM pemerintahan
dalam rangka peningkatan
layanan publik.
Orang 1.832 239 250 275 300 325 3.221
3. Meningkatkan stabiitas
keamanan daerah.
(1) Jumah Demo Kali 12 4 6 8 10 12 12
(2) Angka Kriminalitas Poin 202 207 187 200 205 218 218
(3) Partisipasi
masyarakat dalam
pemilu/ pilkada
Persen 72 76,12 - - - 80,00 80,00
Membangun tatakelola
pemerintahan yang baik (good
governance ) dengan
berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan publik dan
peningkatan kesejahteraan
aparatur.
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sumber daya aparatur
pemerintah daerah
Meningkatnya stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat serta
kesadaran politik dan hukum
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan pemerintah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara yang mengikuti
Diklat
V-16
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
3. 1. Meningkatkan daya saing
daerah sebagai tujuan investasi.
(1) Laju Pertumbuhan
Ekonomi
Persen 4,80* 5,30 5,50 5,80 6,30 6,50 6,50
(2) Daya beli Rp 641,01* 648,04 652,64 657,47 662,62 667,65 667,65
(3) Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
dengan investasi
diatas Rp.
500.000.000,00
Pelaku
Usaha
157 27 30 33 36 39 165
(4) Jumlah nilai
investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
dengan investasi
diatas Rp.
500.000.000,00
Milyar Rp. 430,98 139,05 146,00 153,30 160,97 169,02 768,34
(5) Jumlah Investor
UMKM
Pelaku
Usaha
1.168 600 600 600 600 600 4.168
(6) Nilai Investasi
UMKM
Milyar Rp. 331,67 339,47 300 300 300 300 1.871
2. Peningkatan daya saing KUMKM
berbasis potensi lokal.
(1) Jumlah UMKM UMKM 25.437 26.963 28.581 30.296 32.114 34.040 34.040
(2) Persentase Usaha
Kecil dan Usaha
Menengah
% 6 6 7 8 9 10 10
(3) Jumlah Tenaga
Kerja di Sektor
UMKM
Orang 102.147 613 715 817 919 1.021 106.232
4. 1. Memantapkan ketahanan
pangan daerah.
(1) Cadangan Pangan
Pemerintah
Ton 0 0 0 20 20 20 60
(2) Ketersediaan
Pangan (LPM)
Unit 80 20 20 20 20 20 180
Meningkatnya investasi
PMA/PMDN dan investasi lokal
terkait pengembangan UMKM
Membangun iklim investasi yang
kondusif dan pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) untuk mencapai
pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
Meningkatnya pertumbuhan
output sektor UMKM, skala usaha
UMKM, dan penyerapan tenaga
kerja di sektor UMKM
Meningkatkan daya saing
daerah dengan berfokus pada
pemanfaatan sumber daya alam,
sumber daya manusia, inovasi,
ilmu pengetahuan, dan
teknologi dengan
mengedepankan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Meningkatnya kemudahan dan
kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan
V-17
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
(3) SLPTT Kelompok 2 10 10 10 10 10 52
2. Meningkatnya destinasi wisata. (1) Jumlah Destinasi
Wisata
Unit 5 - - 1 1 1 8
(2) Jumlah Kunjungan
Wisata
Orang 124.918 134.000 145.000 162.000 175.000 200.000 940.918
3. Mengembangkan sektor-sektor
ekonomi unggulan daerah
berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Kawasan 5 1 0 1 0 1 8
4. Meningkatkan kesetaraan
gender dalam pembangunan.
(1) Partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah
Persen 44,69 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 49,69
(2) Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
Persen 47,83 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 63,33
5. Mengendalikan pertumbuhan
penduduk.
(1) Kemiskinan Persen 14,11* 12 11 9 7 5 5
(2) Rata-rata jumlah
anak per keluarga
Rasio 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,12
(3) Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera
I
Persen 33,61 31,28 29,48 27,68 25,88 24,08 24,08
6. Meningkatnya kemampuan
masyarakat Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Persen 33 3 3 3 3 3 48
7. Meningkatkan daya saing
ketenagakerjaan.
1 Meningkatnya ketersediaan
lapangan pekerjaan dan
kualitas tenaga kerja terlatih
(1) Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
Persen 7,35* 6,74 4,74 4,24 3,99 2,25 2,25
(2) Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
Persen 20 5 20 15 10 10 80
(3) Pencari kerja
terdaptar yg di
tempatkan
Persen 27 2 2 2 2 2 37
PMKS skala kab/kota
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar
Jumlah Kawasan Industri
Potensi Daerah
Meningkatnya penanganan
masalah kesejahteraan sosial
Terwujudnya destinasi wisata
unggulan
Meningkatnya pertumbuhan sektor-
sektor ekonomi unggulan daerah
yang pro-job, pro-poor , dan pro-
environment
Meningkatnya peran gender dalam
pembangunan
Terkendalinya pertumbuhan
penduduk dan meningkatnya
keluarga sejahtera
V-18
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
2 Memberikan fasilitasi
hubungan industrial bagi
perusahaan dan pekerja,
menjamin hak-hak pekerja
dan melindungi tenaga kerja
untuk meningkatkan
kesejahteraan
Persen 35,40 31,86 28,32 24,78 21,24 17,70 17,70
8. Mewujudkan pemuda yang
tangguh dan berdaya saing serta
meningkatnya prestasi olah
raga.
(1) Jumlah kompetisi
olahraga
Kali 5 7 7 8 8 8 8
(2) Jumlah Pemuda
Pelopor
Orang 4 4 4 4 4 4 24
9. Melestarikan seni dan budaya
berbasis kearifan lokal.
Kali 2 2 2 2 2 2 2
5. Mewujudkan Desa Mandiri. (1) Jumlah desa
Mandiri
Desa 3 4 4 4 5 6 26
(2) Swadaya
Masyarakat
Terhadap Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Ribu
Rupiah
661.364 681.204 701.045 720.886 740.727 760.568 760.568
(3) Ketersediaan
Pedoman
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Buah 990 330 330 330 330 340 340
(4) Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Desa
% 50 50 60 65 70 75 75
(5) Jumlah Peraturan
Desa
Jenis 3 4 5 6 7 8 8
(6) Laporan
Keterangan
Pertanggungjawab
an Kepala Desa
Desa 330 330 330 330 330 340 340
Penyelenggaraan festival
seni dan budaya
Angka sengketa
pengusaha-pekerja per
tahun
Meningkatnya peran pemuda,
organisasi kemasyarakatan dan
prestasi olah raga
Meningkatnya peran masyarakat
dalam pembangunan seni dan
budaya
Kuatnya Pemerintah Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Memperkuat Pemerintahan Desa dan
Memberdayakan Masyarakat Desa.
V-19
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(3) (4)
Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, dan sarana
prasarana perekonomian dalam
rangka pencapaian
pembangunan yang
berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan
pendidikan, dan kesehatan yang
lebih berkualitas dengan
menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
Meningkatnya akses dan
mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun dan
pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
NoCapaian Kinerja Kondisi Akhir
(2018)MISI Satuan
Kondisi Awal
(2013)TUJUAN SASARAN
(5)
Indikator Kinerja
Sasaran
(7) Peningkatan
Kapasitas Desa
Persen 50 50 60 65 70 75 75
(8) Profil Desa % 5 10 25 50 75 100 100
6. (1) Konflik antar umat
beragama
Kejadian 1 0 0 0 0 0 0
(2) Jumlah zakat yang
terkumpul
Miliar 1,40 5,00 8,00 11,00 14,00 16,00 16,00
(3) Rasio tempat
ibadah per satuan
penduduk
Per Seribu
Penduduk
0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,012
Mendorong peningkatan kualitas
pendidikan agama dan keagamaan
serta meningkatkan layanan
kehidupan beragama.
Meningkatnya kualitas kehidupan
beragama dan kerukunan antar
umat beragama
Meningkatkan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
disertai penyediaan sarana
prasarana keagamaan yang
memadai.
V-20
BAB VI STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 1
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting
dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta
memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras
dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Majalengka Tahun 2014 - 2018, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya
melalui 6 (enam) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
6.1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana
perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang
berkelanjutan.
1) Bidang Pendidikan
Sasaran Pertama : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana
pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun : melalui Strategi
Pertama, menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dengan akses
yang terjangkau; dengan arah kebijakan : (1) Pendidikan gratis tingkat
dasar dan menengah (SD/SLTP/SLTA) dalam rangka pelaksanaan Wajar
Dikdas dua belas tahun; (2) Peningkatan sarana dan kapasitas
pendidikan dasar dan menengah; Strategi Kedua, meningkatkan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 2
Pemerintah Kabupaten Majalengka
kuantitas dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan
Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP, dengan arah
kebijakan Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan
Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas.
Strategi Ketiga, meningkatkan sarana prasarana perpustakaan, dengan
arah kebijakan penguatan budaya baca dan gemar membaca
masyarakat.
Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan
tenaga kependidikan, melalui Strategi Pertama, meningkatkan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kualifikasi
pendidik, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pendidik minimal
S1/D4 serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan
tenaga kependidikan. Strategi Kedua, meningkatkan kualitas dan
kuantitas pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, dengan
arah kebijakan peningkatan pendidikan usia dini, non formal dan
informal.
2) Bidang Kesehatan,
Sasaran Pertama : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana
kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka, melalui strategi :
pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas/Pustu dan jaringannya serta
rumah sakit, dengan arah kebijakan : Peningkatan sarana prasarana
kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan
miskin.
Sasaran Kedua : Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar
dan rujukan, melalui strategi : Strategi Pertama, meningkatkan mutu
manajemen pelayanan kesehatan Puskesmas dan rumah sakit, dengan
arah kebijakan : (1) peningkatan sistem pembiayaan kesehatan; (2)
peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai Standar
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 3
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Operasional dan Prosedur (SOP) kesehatan; (3) peningkatan ketersediaan
dan pelayanan informasi kesehatan. Strategi Kedua, meningkatkan
pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan arah kebijakan :
perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Sasaran Ketiga : Menurunnya AKI dan AKB, dengan strategi : Strategi
Pertama, meningkatkan promotif dan preventif kesehatan masyarakat,
dengan arah kebijakan : (1) peningkatan cakupan Desa Siaga aktif; (2)
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Strategi Kedua,
meningkatkan upaya keselamatan ibu hamil dan nifas serta bayi dan
optimalisasi kepersertaan KB, dengan arah kebijakan : akselerasi
penurunan angka kematian ibu dan bayi. Strategi Ketiga, meningkatkan
perbaikan gizi balita, dengan arah kebijakan : pemberian makanan
tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan.
Strategi Keempat, meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan
dan pengendalian penyakit, dengan arah kebijakan: (1) Memperluas
jangkauan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit; (2)
Peningkatan sistem informasi dan surveilance epidemiologi yang
evidence base.
Sasaran Keempat : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan,
dengan strategi : meningkatkan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan
tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya,
dengan arah kebijakan : (1) pelaksanaan bimbingan teknis dan
pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit,
Puskesmas/Pustu dan jaringannya; (2) pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya.
3) Bidang Pekerjaan Umum, dengan Sasaran Meningkatnya kualitas dan
pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 4
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Strategi Pertama, Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana
jalan dan jembatan dengan arah kebijakan (1) Pemeliharaan dan
peningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada;
(2) Pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan. Strategi
Kedua, Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan
pengolahan air lainnya dengan arah kebijakan, (1) Pemeliharaan dan
peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi
(2) Peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air
4) Bidang Penataan Ruang, dengan Sasaran Kedua Meningkatnya daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan
bencana. Strateginya Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan arah
kebijakan (1) Penataan dan pengendalian ruang; (2) Penataan dan
pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta jasa konstruksi.
5) Bidang Perumahan Rakyat, dengan Sasaran Meningkatnya kualitas
dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat.
Strategi Pertama, Meningkatkan ketersediaan perumahan, dengan
kebijakan Penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi
masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan Strategi Kedua, Meningkatkan ketersediaan
dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah
kebijakan : (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana
dan utilitas umum (PSU); (2) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas
sanitasi dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta
masyarakat.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 5
Pemerintah Kabupaten Majalengka
6) Bidang Perhubungan, dengan Sasaran Meningkatnya daya dukung
dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana,
melalui strategi: mengembangkan infrastruktur transportasi
perhubungan, dengan arah kebijakan : (1) Pengintegrasian layanan
transportasi pada pusat-pusat daerah pertumbuhan. (2) Pemantapan dan
pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan. (3) Peningkatan
pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas.
7) Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan Sasaran Meningkatnya
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas
penanggulangan bencana, melalui strategi Mengembangkan
infrastruktur komunikasi informasi dengan arah kebijakan : Pemantapan
sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
8) Bidang Lingkungan Hidup, dengan Sasaran Meningkatnya daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan
bencana, dengan strategi Mengendalikan lingkungan hidup yang
terpadu dan bersinergi dengan peningkatan industrialisasi, dengan arah
kebijakan : (1) Pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten
Majalengka (2) Pemantapan pemenuhan AMDAL dalam proses
penetapan ijin usaha dan penegakan hukum lingkungan; (3)
Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah; (5) Pemenuhan sarana dan
prasarana pengelolaan persampahan; (6) Meningkatnya upaya
pelestarian lingkungan.
9) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan Sasaran Meningkatnya
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas
penanggulangan bencana, dengan strategi pertama Meningkatkan
upaya pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan :
Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan strategi kedua Meningkatkan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 6
Pemerintah Kabupaten Majalengka
koordinasi dan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana,
dengan arah kebijakan : (1) Pemenuhan tanggap darurat bencana; (2)
Rehabilitasi dan rekontsruksi sarana dan prasarana pasca bencana.
10) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan Sasaran Pertama
Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana
sosial dasar masyarakat dengan Strategi Pertama, Meningkatkan
pelayanan energi dan ketenaga listrikan, dengan arah kebijakan :
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan. Strategi Kedua, Meningkatkan kualitas pengelolaan
sumber daya alam, dengan arah kebijakan : Peningkatan pengelolaan
sumber daya mineral dan mengendalikan penggunaan air tanah
11) Bidang Perdagangan
Sasaran Pertama adalah Terwujudnya pasar tradisional yang
representatif, melalui Strategi Pertama, Pengembangan pasar dalam
negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah
kebijakan : (1) Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa; (2)
Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan
perlindungan sarana dan prasarana perdagangan. Strategi Kedua,
meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, dengan arah
kebijakan: Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat
dan barang strategis.
Sasaran Kedua : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat
karya, termasuk sektor pertanian, melalui strategi penumbuhan dan
pengembangan sentra-sentra ekonomi, dengan arah kebijakan :
Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 7
Pemerintah Kabupaten Majalengka
6.2. Misi Kedua, Membangun tatakelola pemerintahan yang baik
(good governance) dengan berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan
aparatur.
1) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi,
Sasaran Pertama : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan
pemerintah, melalui Strategi, meningkatkan tatakelola pemerintahan
yang efektif, dengan arah kebijakan : (1) Penataan struktur organisasi
yang proporsional; (2) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi; (3)
Percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat; (4)
Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah
dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan daerah; (5) Peningkatan pendapatan daerah sesuai
dengan potensi; (6) Mewujudkan tertib administrasi aset daerah; (7)
Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya
aparatur pemerintah daerah, melalui Strategi, meningkatnya kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah daerah, dengan arah
kebijakan : (1) Peningkatan kompetensi aparatur pamerintah daerah; (2)
Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah.
Sasaran ketiga : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat serta kesadaran politik dan hukum melalui Strategi, menata
sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan : (1) Menyediakan
produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan; (2) Peningkatan penyelarasan peraturan daerah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 8
Pemerintah Kabupaten Majalengka
2) Bidang Pertanahan
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,
melalui Strategi, meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan,
dengan arah kebijakan : tertib administrasi pertanahan.
3) Bidang Kearsipan
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,
melalui Strategi, meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah,
dengan arah kebijakan : mewujudkan pengelolaan kearsipan yang
mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
4) Bidang Perencanaan Pembangunan
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,
melalui Strategi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian
pengembangan perencanaan, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (2) Peningkatan
kualitas perencanaan daerah.
5) Bidang Statistik
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,
melalui Strategi, meningkatkan kualitas dan penyediaan data
pembangunan, dengan arah kebijakan : peningkatan pengelolaan data
pembangunan.
6) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Sasaran : meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
serta kesadaran politik dan hukum, melalui Strategi, meningkatkan
budaya taat hukum, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan
pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 9
Pemerintah Kabupaten Majalengka
(2) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, satuan
perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran : meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,
melalui Strategi, meningkatkan kualitas penataan administrasi
kependudukan, dengan arah kebijakan : peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6.3. Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk
mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.
1) Bidang Penanaman Modal
Sasaran : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait
pengembangan UMKM, melalui Strategi Penciptaan iklim usaha yang
kondusif, dengan arah kebijakan : Menjamin kepastian investasi.
2) Bidang Perindustrian
Sasaran : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait
pengembangan UMKM, melalui strategi Penciptaan iklim usaha yang
kondusif, dengan arah kebijakan : Menyiapkan kawasan industri.
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha
UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, melalui strategi
Memberdayakan KUMKM, dengan arah kebijakan : (1) peningkatan
kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan
dukungan usaha bagi KUMKM; (2) Peningkatan akses teknologi, SDM,
pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 10
Pemerintah Kabupaten Majalengka
3) Bidang Koperasi dan UKM
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha
UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, melalui strategi :
Strategi Pertama, memberdayakan KUMKM, dengan arah kebijakan : (1)
peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan
dan dukungan usaha bagi KUMKM; (2) Peningkatan akses teknologi,
SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM.
Strategi Kedua, meningkatkan ekonomi pesantren, dengan arah
kebijakan : Penguatan koperasi pondok pesantren.
4) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha
UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, melalui strategi
meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
lembaga keuangan lainnya, dengan arah kebijakan : Peningkatan kinerja
dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga
keuangan lainnya.
6.4. Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus
pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia,
inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
1) Bidang Ketahanan Pangan
Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan melalui Strategi Pertama : meningkatkan
ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan
keamanan pangan, dengan arah kebijakan : Peningkatan ketersediaan,
penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan,
serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 11
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Strategi Kedua : mengembangkan sekolah lapangan pertanian atau
sejenisnya dengan arah kebijakan : Peningkatan kinerja sumber daya dan
kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan.
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan
daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment melalui Strategi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan
arah kebijakan : Penataan Kawasan Industri Produk Unggulan Potensi
Daerah.
2) Bidang Pertanian
Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan melalui strategi : Strategi Pertama, meningkatkan
produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan :
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,
perkebunan dan peternakan. Strategi Kedua, meningkatkan bantuan
permodalan petani, dengan arah kebijakan peningkatan bantuan
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Strategi Ketiga,
Mengembangkan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya, dengan
arah kebijakan : (1) Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan
pertanian, perkebunan dan peternakan; (2) Pengembangan usaha, sarana
prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan
dan peternakan. Strategi Keempat, Mempertahankan luas lahan
pertanian pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan pemberian
intensif dan disinsentif.
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan
daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment melalui strategi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan
arah kebijakan Penataan kawasan industri produk unggulan potensi
daerah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 12
Pemerintah Kabupaten Majalengka
3) Bidang Kelautan dan Perikanan
Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan melalui Strategi meningkatkan perikanan budidaya,
dengan arah kebijakan : (1) peningkatan produksi perikanan; (2)
peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan.
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan
daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment melalui Strategi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan
arah kebijakan Penataan kawasan industri produk unggulan potensi
daerah.
4) Bidang Kehutanan
Sasaran : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan melalui Strategi meningkatkan fungsi hutan, dengan
arah kebijakan : (1) Peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan
serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; (2) Peningkatan
rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya
hutan.
5) Bidang Pariwisata
Sasaran : Terwujudnya destinasi wisata unggulan, melalui Strategi
meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata, dengan arah
kebijakan : (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata unggulan;
(2) Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; (3) Peningkatan
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
6) Bidang Perindustrian
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan
daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment, melalui Strategi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 13
Pemerintah Kabupaten Majalengka
arah kebijakan Penataan kawasan industri produk unggulan potensi
daerah.
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan
daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment, melalui Strategi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, dengan
arah kebijakan Penataan kawasan industri produk unggulan potensi
daerah.
7) Bidang Pemberdayaan Perempuan
Sasaran : Meningkatkan peran gender dalam pembangunan, melalui
Strategi, pengarusutamaan gender, dengan arah kebijakan : (1)
Penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender; (2) Penyediaan
kebutuhan aktivitas kelembagan kesetaraan gender.
8) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sasaran : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya
keluarga sejahtera, melalui Strategi, perluasan sasaran peserta Keluarga
Berencana (KB), penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta
pembinaan keluarga sejahtera, dengan arah kebijakan : penyediaan alat
kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada keluarga prasejahtera
dan sejahtera I.
9) Bidang Sosial
Sasaran : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
melalui Strategi perluasan pemberian bantuan dan pembinaan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan arah
kebijakan : perluasan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin
dan PMKS.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 14
Pemerintah Kabupaten Majalengka
10) Bidang Ketenagakerjaan
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas
tenaga kerja terlatih, melalui strategi : Strategi Pertama : Meningkatkan
kompetensi ketenagakerjaan di berbagai bidang keahlian, dengan arah
kebijakan: Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan
perlindungan bagi para tenaga kerja. Strategi Kedua, Meningkatkan
ketersediaan lapangan pekerjaan, dengan arah kebijakan : Perluasan
lapangan pekerjaan.
Sasaran: Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan
pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk
meningkatkan kesejahteraan, melalui Strategi Pertama Meningkatkan
pembinaan bagi para pekerja dan pengusaha melalui peningkatan
pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan, dengan arah
kebijakan: Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja
dan pengusaha. Strategi Kedua Meningkatkan pembinaan bagi para
pekerja dan pengusaha melalui peningkatan pemahaman terhadap
peraturan ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan: Meningkatkan
hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.
11) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sasaran : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan
prestasi olah raga, melalui Strategi Pertama, meningkatkan kualitas
sarana prasarana olah raga dan kualitas serta kuantitas olahragawan
berprestasi, dengan arah kebijakan : peningkatan pembangunan sarana
prasarana olah raga dan pembinaan olah ragawan. Strategi Kedua,
meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda yang kreatif, inovatif,
mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan,
dengan arah kebijakan : meningkatkan keterampilan pemuda.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 15
Pemerintah Kabupaten Majalengka
12) Bidang Kebudayaan
Sasaran : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan
budaya, melalui Strategi, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap
aspek kesejahteraan dan nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya
daerah, dengan arah kebijakan : Peningkatan pelestarian budaya lokal.
6.5. Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri.
Dilaksanakan melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan
Sasaran : Kuatnya Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan, melalui Strategi, Penguatan kapasitas desa,
dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keuangan,
aparatur, sarana dan prasarana; (2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
desa berbasis kearifan lokal.
6.6. Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran
agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.
Urusan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat, dimana
pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim yang kondusif,
keamanan dan kenyamanan beribadah. Hal ini dilaksanakan melalui bidang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dengan Sasaran :
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat
beragama, melalui Strategi Pertama, Meningkatkan peran lembaga-
lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam
pembangunan, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan sumber daya
pendidik agama pada lembaga pendidik keagamaan dan di masjid; (2)
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama dan
tempat peribadatan; (3) Mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat
religius melalui regulasi keagamaan. Strategi Kedua, Meningkatkan kualitas
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Hal VI - 16
Pemerintah Kabupaten Majalengka
kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama,
dengan arah kebijakan: peningkatan kualitas kerukunan hidup baik inter
umat beragama maupun antar umat beragama.
Strategi pembangunan lainnya berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan
melalui strategi; 1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, 2)
memutus mata rantai generasi miskin dengan perluasan lapangan pekerjaan bagi
usia produktif anggota RTS, 3) Memperluas pemberdayaan usaha ekonomi produktif
dan fasilitasi hasil-hasil produksi kelompok usaha RTS.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi dilaksanakan melalui 12 (dua
belas) prioritas pembangunan yang kemudian disebut sebagai 12 Target Bersama
(Joint Targets) yang disusun bersinergi dengan MDGs, kebijakan nasional, kebijakan
Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, telaahan
permasalahan pembangunan daerah, hasil evaluasi RPJMD periode 2008-2013,
RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Visi
“MAKMUR” dengan 6 Misi dan 9 janji Pilkada. Kedua belas Joint Targets tersebut,
yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Pemantapan Ketahanan Pangan.
5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, Dan Energi.
6. Pembangunan Infrastruktur
7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur.
8. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanganan
Kebencanaan.
9. Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang.
10. Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peningkatan Kapasitas Desa.
12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 17
Tabel 6.1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
Visi : “MAJALENGKA MAKMUR”
MISI PERTAMA : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana
perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pelayanan pendidikan,
dan kesehatan yang lebih berkualitas
dengan menjunjung tinggi
profesionalitas layanan.
1.1. Meningkatnya akses dan mutu
sarana dan prasarana pendidikan
terutama untuk penuntasan wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun
dan pelaksanaan wajib belajar 12
tahun.
1.1.1. Menyelenggarakan pendidikan
dasar, menengah dengan akses
yang terjangkau.
1.1.1.1. Pendidikan Gratis Tingkat Dasar dan
Menengah (SD/SLTP/SLTA) dalam
Rangka Pelaksanaan Wajar Dikdas Dua
Belas Tahun.
1.1.1.2. Peningkatan Sarana dan Kapasitas
Pendidikan Dasar dan Menengah. 1.1.2. Meningkatkan kuantitas dan
kualitas Rintisan Sekolah Standar
Nasional (RSSN) dan Sekolah
Standar Nasional (SSN) jenjang SD
dan SMP.
1.1.2.1. Perwujudan rintisan Sekolah Standar
Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar
Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP
yang berkualitas.
1.1.3. Meningkatkan sarana prasarana
perpustakaan.
1.1.3.1. Penguatan budaya baca dan gemar
membaca masyarakat. 1.2. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas SDM pendidik dan
tenaga kependidikan.
1.2.1. Meningkatkan kompetensiPendidik
dan Tenaga Kependidikan melalui
kualifikasi pendidik.
1.2.1.1. Peningkatan kualitas pendidikan
minimal S1/D4 serta peningkatan
kompetensi melalui pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan.
1.2.2. Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Pendidikan Anak Usia
Dini, Non Formal dan Informal.
1.2.2.1. Peningkatan pendidikan usia dini, non
formal dan informal.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 18
1.3. Meningkatnya akses dan mutu
sarana dan prasarana kesehatan
pada seluruh wilayah Kabupaten
Majalengka.
1.3.1. Pembangunan dan rehabilitasi
puskesmas/pustu dan jaringannya
serta rumah sakit.
1.3.1.1. Peningkatan sarana prasarana
kesehatan di Puskesmas dan rumah
sakit untuk masyarakat umum dan
miskin.
1.4. Meningkatnya mutu layanan
kesehatan tingkat dasar dan
rujukan.
1.4.1. Meningkatkan mutu manajemen
pelayanan kesehatan puskesmas
dan rumah sakit.
1.4.1.1. Peningkatan sistem pembiayaan
kesehatan; 1.4.1.2. Peningkatan sistem rujukan pelayanan
kesehatan sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP) kesehatan; 1.4.1.3. Peningkatan ketersediaan dan
pelayanan informasi kesehatan;
1.4.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan
penduduk miskin.
1.4.2.1. Perluasan cakupan pelayanan
kesehatan penduduk miskin.
1.5. Menurunnya AKI dan AKB. 1.5.1. Meningkatkan promotif dan
preventif kesehatan masyarakat.
1.5.1.1. Peningkatan cakupan Desa Siaga Aktif
1.5.1.2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
1.5.2. Meningkatkan upaya keselamatan
ibu hamil dan nifas serta bayi dan
optimalisasi kepesertaan KB.
1.5.2.1. Akselerasi penurunan angka kematian
ibu dan bayi.
1.5.3. Meningkatkan perbaikan gizi Balita. 1.5.3.1. Pemberian makanan tambahan
penyuluhan dan Pemberian makanan
tambahan pemulihan. 1.5.4. Meningkatkan upaya pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian
penyakit.
1.5.4.1. Memperluas jangkauan upaya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 19
1.5.4.2. Peningkatan sistem informasi dan
Surveilance Epidemiologi yang
evidence base
1.6. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas SDM kesehatan
1.6.1. Meningkatkan kapasitas dan
pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan di rumah sakit,
puskesmas/pustu dan jaringannya.
1.6.1.1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan
pendidikan serta pelatihan bagi tenaga
kesehatan di rumah sakit,
puskesmas/pustu dan jaringannya. 1.6.1.2. Pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan di rumahsakit,
puskesmas/pustu dan jaringannya.
2. Mengembangkan dan memantapkan
infrastruktur yang berkualitas,
proporsional, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
2.1. Meningkatnya kualitas dan
pembangunan infrastruktur serta
prasarana sosial dasar masyarakat
2.1.1. Memantapkan pembangunan
sarana dan prasarana jalan dan
jembatan
2.1.1.1. Pemeliharaan dan peningkatkan
kualitas jalan dan jembatan yang telah
ada 2.1.1.2.Pembangunan dan peningkatkan jalan
dan jembatan 2.1.2. Memantapkan pembangunan
sarana dan prasarana irigasi dan
pengolahan air lainnya
2.1.2.1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas
sarana dan prasarana jaringan irigasi 2.1.2.2.Peningkatan efektivitas, efesiensi,
kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air 2.1.3. Meningkatkan ketersediaan
perumahan
2.1.3.1.Penuntasan rehabilitasi rumah tidak
layak huni bagi masyarakat miskin dan
peningkatan penyediaan rumah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2.1.4. Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana dasar
permukiman
2.1.4.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU) 21.4.2. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas
sanitasi dasar perumahan dan
permukiman melalui peran serta
masyarakat.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 20
2.1.5. Meningkatkan pelayanan energi
dan ketenaga listrikan
2.1.5.1. Peningkatan cakupan pelayanan dan
kualitas infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan
2.1.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan
sumber daya alam
2.1.6.1. Peningkatan pengelolaan sumber daya
mineral dan mengendalikan
penggunaan air tanah
2.2. Meningkatnya daya dukung dan
daya tampung lingkungan serta
kualitas penanggulangan
bencana.
2.2.1. Mengendalikan lingkungan
hidup yang terpadu dan
bersinergi dengan peningkatan
industrialisasi
2.2.1.1. Pemenuhan target Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Kabupaten Majalengka
2.2.1.2. Pemantapan pemenuhan AMDAL
dalam proses penetapan ijin usaha dan
penegakan hukum lingkungan
2.2.1.3. Meningkatkan kinerja pengelolaan air
limbah
2.2.1.4. Pemenuhan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
2.2.1.5. Meningkatnya upaya pelestarian
lingkungan.
2.2.2. Meningkatkan upaya
pengurangan resiko bencana
2.2.2.1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana
2.2.3. Meningkatkan koordinasi dan
penanganan tanggap darurat
dan pasca bencana
2.2.3.1. Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana
2.2.3.2. Rehabilitasi dan Rekontsruksi Sarana
dan Prasarana Pasca Bencana
2.2.4. mengembangkan infrastruktur
transportasi perhubungan. 2.2.4.1. Pengintegrasian layanan transportasi
pada pusat-pusat daerah
pertumbuhan.
2.2.4.2. Pemantapan dan Pemenuhan sarana
dan prasarana perhubungan.
2.2.4.3. Peningkatan pengawasan kendaraan
angkutan umum dan pengendalian lalu
lintas.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 21
2.2.5. Mengembangkan infrastruktur
komunikasi informasi
2.2.5.1. Pemantapan sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi.
2.2.6. Mengendalikan pemanfaatan
ruang.
2.2.6.1. Penataan dan pengendalian ruang
2.2.6.2. Penataan Dan Pelaksanaan
Pembangunan Bangunan Gedung
Serta Jasa Konstruksi
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana perekonomiandalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas (inclusive growth).
3.1. Terwujudnya pasar tradisional
yang refresentatif.
3.3.1.Pengembangan pasar dalam negeri
serta perlindungan konsumen dan
pasar tradisional.
3.3.1.1. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar
desa. 3.3.1.2. Penggunaan produk dalam negeri,
peningkatan pengembangan dan
perlindungan sarana dan prasarana
perdagangan. 3.3.2.Meningkatkan sistem dan jaringan
distribusi barang.
3.3.2.1. Peningkatan distribusi barang
kebutuhan pokok masyarakat dan
barang strategis.
3.2. Berkembangnya sektor-sektor
ekonomi yang padat karya
termasuk sektor pertanian
3.2.1.Penumbuhan dan pengembangan
sentra-sentra ekonomi
3.2.1.1.Penataan dan peningkatan kualitas dan
kuantitas sektor ekonomi.
MISI KEDUA : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan tatakelola pemerintahan
menuju pemerintah yang profesional.
1.1. Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan pemerintah.
1.1.1. Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang efektif.
1.1.1.1. Penataan struktur organisasi yang
proporsional; 1.1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi
organisasi;
1.1.1.3. Percepatan penanganan dan pelayanan
kepada masyarakat;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 22
1.1.1.4. Peningkatan pelayanan, pengelolaan
dan pelaporan keuangan daerah dalam
rangka mencapai opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas laporan
keuangan daerah;
1.1.1.5. Peningkatan pendapatan daerah sesuai
dengan potensi; 1.1.1.6. Mewujudkan tertib administrasi aset
daerah;
1.1.1.7. Peningkatan pengawasan internal
untuk mendukung tatakelola dan
kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah. 1.1.2. Meningkatkan tata kelola
administrasi pertanahan.
1.1.2.1. Tertib administrasi pertanahan.
1.1.3. Meningkatkan kualitas
pengelolaan arsip daerah.
1.1.3.1. Mewujudkan pengelolaan kearsipan
yang mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah. 1.1.4. Meningkatkan kualitas
perencanaan dan pengendalian
pengembangan perencanaan.
1.1.4.1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah. 1.1.4.2. Peningkatan kualitas perencanaan
daerah. 1.1.5. Meningkatkan kualitas dan
penyediaan data pembangunan.
1.1.5.1. Peningkatan pengelolaan data
pembangunan. 1.1.6. Meningkatkan kualitas penataan
administrasi kependudukan.
1.1.6.1. Peningkatan pengelolaan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
pemerintahan dalam rangka
peningkatan layanan publik.
2.1. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sumberdaya manusia
pemerintah daerah.
2.1.1. Peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya aparatur
pemerintah daerah.
2.1.1.1. Peningkatan kompetensi aparatur
pemerintah daerah; 2.1.1.2. Pembinaan dan pengembangan
aparatur pemerintah daerah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 23
3. Meningkatkan stabilitas keamanan
daerah
3.1. Meningkatnya stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat serta
kesadaran politik dan hukum.
3.1.1. Menata sistem hukum di daerah. 3.1.1.1. Menyediakan produk hukum daerah
untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan. 3.1.1.2.Peningkatan penyelarasan
peraturandaerah. 3.1.2. Meningkatkan budaya taat
hukum. 3.1.2.1.Peningkatanpemahaman masyarakat
akan peraturan perundang-undangan
dan Hak Asasi Manusia (HAM). 3.1.2.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
aparatur Satpol PP, satuan
perlindungan Masyarakat dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
MISI KETIGA : Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.
1. Meningkatkan daya saing daerah
sebagai tujuan investasi.
1.1. Meningkatnya investasi
PMA/PMDN dan investasi lokal
terkait pengembangan UMKN.
1.1.1. Penciptaan Iklim Usaha yang
kondusif.
1.1.1.1. Menjamin kepastian investasi.
1.1.1.2. Menyiapkan kawasan industri
2. Peningkatan daya saing KUMKM
berbasis potensi lokal.
2.1. Meningkatkan pertumbuhan
output sektor UMKM, skala usaha
UMKM, dan penyerapan tenaga
kerja di sektor UMKM.
2.1.1.Memberdayakan Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM).
2.1.1.1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan
usaha KUKM, serta perlindungan dan
dukungan usaha bagi KUMKM;
2.1.1.2.Peningkatan akses teknologi, SDM,
pasar,kualitas produk dan permodalan
bagi koperasi dan UMKM.
2.1.2. Meningkatkan ekonomi pesantren. 2.1.2.1. Penguatan koperasi pondok pesantren.
2.1.3. Meningkatkan produktivitas Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
lembaga keuangan lainnya.
2.1.3.1. Peningkatan kinerja dan daya saing
BUMD dan lembaga keuangan lainnya.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 24
MISI KEEMPAT : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia,
inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
1. Memantapkan ketahanan pangan
daerah.
1.1. Meningkatnya kemudahan dan
kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan.
1.1.1. Meningkatkan ketersediaan, akses
pangan masyarakat, kualitas,
keragaman dan keamanan pangan.
1.1.1.1. Peningkatan ketersediaan, penguatan
cadangan, distribusi, akses dan
penganekaragaman pangan, serta
keamanan konsumsi dan penanganan
daerah rawan pangan. 1.1.2.Meningkatkan produksi pertanian,
perkebunan dan peternakan.
1.1.2.1. Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas pertanian,
perkebunan dan peternakan. 1.1.3.Meningkatkan bantuan permodalan
petani.
1.1.3.1 Peningkatan bantuan Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
1.1.4. Mengembangkan Sekolah
Lapangan Pertanian atau
sejenisnya.
1.1.4.1.Peningkatan kinerja sumber daya dan
kelembagaan pertanian, perkebunan
dan peternakan.
1.1.4.2. Pengembangan usaha, sarana
prasarana pengolahan, serta
pemasaran produk pertanian,
perkebunan dan peternakan. 1.1.5. Mempertahankan luas lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
1.1.5.1. Pemberian intensif dan disinsentif.
1.1.6. Meningkatkan perikanan budidaya. 1.1.6.1. Peningkatan produksi perikanan;
1.1.6.2. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai
tambah produk perikanan; 1.1.7. Meningkatkan fungsi hutan. 1.1.7.1. Peningkatan pengembangan aneka
usaha kehutanan serta pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan; 1.1.7.2. Peningkatan rehabilitasi hutan dan
lahan serta perlindungan konservasi
sumber daya hutan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 25
2. Meningkatnya destinasi wisata. 2.1. Terwujudnya destinasi wisata
unggulan.
2.1.1. Meningkatkan keunggulan daya
tarik dan promosi wisata.
2.1.1.1. Pembangunan dan pengembangan
pariwisata unggulan; 2.1.1.2.Peningkatan kualitas sarana prasana
pariwisata; 2.1.1.3. Peningkatan sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Mengembangkan sektor-sektor
ekonomi unggulan daerah berdasarkan
prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan
3.1. Meningkatnya pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi unggulan
daerah yang pro-job, pro-poor,
dan pro environment.
3.1.1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas
produk unggulan daerah.
3.1.1.1. Penataan Kawasan Industri Produk
Unggulan Potensi Daerah.
4. Meningkatkan kesetaraan gender
dalam pembangunan.
4.1. Meningkatnya peran gender
dalam pembangunan.
4.1.1. Pengarustamaan gender. 4.1.1.1. Penguatan regulasi kelembagaan
kesetaraan gender; 4.1.1.2. Penyediaan kebutuhan aktivitas
kelembagan kesetaraan gender.
5. Mengendalikan pertumbuhan
penduduk.
5.1. Terkendalinya pertumbuhan
penduduk dan meningkatnya
keluarga sejahtera
5.1.1.Perluasan sasaran peserta KB dan
penguatan Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE) dan pembinaan
keluarga sejahtera.
5.1.1.1. Penyediaan alat kontrasepsi dan
peningkatan kesejahteraan pada
keluarga prasejahtera dan sejahtera I.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat
PMKS.
6.1. Meningkatnya penanganan
masalah kesejahteraan sosial.
6.1.1.Perluasan pemberian bantuan dan
pembinaan para PMKS.
6.1.1.1.Perluasan program perlindungan sosial
bagi para PMKS. 7. Meningkatkan daya saing
ketenagakerjaan.
7.1. Meningkatnya ketersediaan
lapangan pekerjaan dan kualitas
tenaga kerja terlatih.
7.1.1. Meningkatkan kompetensi
ketenagakerjaan di berbagai bidang
keahlian.
7.1.1.1. Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi
calon tenaga kerja dan perlindungan
bagi para tenaga kerja. 7.1.2. Meningkatkan ketersediaan
lapangan pekerjaan.
7.1.2.1. Perluasan lapangan pekerjaan.
7.2. Memberikan fasilitasi hubungan
industrial bagi perusahaan dan
pekerja, menjamin hak-hak
pekerja dan melindungi tenaga
kerja untuk meningkatkan
kesejahteraan.
7.2.1.Meningkatkan pembinaan bagi
pekerja dan pengusaha melalui
peningkatan pemahaman terhadap
peraturan ketenagakerjaan.
7.2.1.1.Meningkatkan hubungan kerja yang
harmonis antara pekerja dan
pengusaha.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 26
8. Mewujudkan pemuda yang tangguh
dan berdaya saing serta meningkatnya
prestasi olah raga.
8.1. Meningkatnya peran pemuda,
organisasi kemasyarakatan dan
prestasi olah raga.
8.1.1. Meningkatkan kualitas sarana
prasarana olah raga dan kualitas
serta kuantitas olahragawan
berprestasi.
8.1.1.1. Peningkatan pembangunan sarana
prasarana olah raga dan pembinaan
olahragawan.
8.1.2. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pemuda yang kreatif,
inovatif, mandiri dan bertanggung
jawab serta memiliki jiwa
kepemimpinan.
8.1.2.1. Peningkatan keterampilan pemuda.
9. Melestarikan seni dan budaya berbasis
kearifan lokal.
9.1. Meningkatnya peran masyarakat
dalam pembangunan seni dan
budaya.
9.1.1. Meningkatkan apresiasi masyarakat
terhadap aspek kesejahteraan dan
nilai-nilai tradisi bagi
pengembangan budaya daerah.
9.1.1.1. Peningkatan pelestarian budaya lokal.
MISI KELIMA : Mewujudkan Desa Mandiri.
1. Memperkuat Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan memberdayakan
masyarakat Desa/Kelurahan.
1.1. Kuatnya Pemerintah
Desa/Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan.
1.1.1. Penguatan kapasitas desa. 1.1.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan,
keuangan, aparatur, sarana dan
prasarana;
1.1.1.2. Peningkatan pemberdayaan
masyarakat desa berbasis kearifan
lokal.
MISI KEENAM : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.
1. Mendorong peningkatan kualitas
pendidikan agama dan keagamaan
serta meningkatkan layanan kehidupan
beragama.
1.1. Meningkatnya kualitas kehidupan
beragama dan kerukunan antar
umat beragama.
1.1.1. Meningkatkan peran lembaga-
lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan
dalam pembangunan.
1.1.1.1. Peningkatan sumber daya pendidik
agama pada lembaga pendidikan
agama dan di Mesjid;
1.1.1.2. Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana lembaga pendidikan agama
dan tempat peribadatan; 1.1.1.3. Mendorong akselerasi terbentuknya
masyarakat religius melalui regulasi
keagamaan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VI - 27
1.1.2. Meningkatkan kualitas kerukunan
hidup baik interumat beragama
maupun antarumat beragama.
1.1.2.1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup
baik interumat beragama maupun
antarumat beragama.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 1
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Visi dan misi pembangunan Kabupaten Majalengka, setelah dijabarkan
dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka selanjutnya diuraikan dalam
pelaksanaan kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaannya. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua
arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan
penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan
misi RPJMD.
Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMD ini juga
menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan
Renstra OPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra
OPD yang dituangkan dalam Bab VIII Indikasi Rencana Program yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan.
Dalam bab ini, dari semua program prioritas yang telah ditentukan
selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang
merupakan program prioritas utama Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD.
7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah
Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :
1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam
pembangunan daerah selama 5 tahun dalam rangka penyelesaian
permasalahan- permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan
pemerintahan yang harus dilaksanakan.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 2
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring
melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya
dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro
Growth, Pro Environtment, MDG’s dan MP3EI), pemenuhan ketentuan
perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah
pusat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
hingga kabupaten.
7.2. Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi
pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yang terbagi dalam
bidang-bidang urusan, adalah sebagai berikut :
Urusan Wajib
1. Bidang Pendidikan
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
c. Program Pendidikan Menengah;
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
f. Program Pendidikan Non Formal.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 3
2. Bidang Kesehatan
a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Program Pelayanan Kesehatan Dasar;
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
i. Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata;
k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
l. Program Peningkatan Poned dan Ponek;
m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi;
n. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan;
o. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
p. Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN;
q. Program Pelayanan Kesehatan Dasar;
r. Program Kesehatan Dasar Yang Berkelanjutan dan Berkualitas;
s. Program Peningkatan Lingkungan Sehat;
t. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan;
u. Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan);
v. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
w. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 4
3. Bidang Pekerjaan Umum
a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
c) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
d) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
e) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
f) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya;
g) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
h) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
4. Bidang Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang;
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
c. Program Pemanfaatan Ruang;
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
e. Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung;
f. Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
c. Program Perencanaan Sosial Budaya;
d. Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah;
6. Bidang Perumahan
a. Program Pengembangan Perumahan;
b. Program Rehabilitasi/Peningkatan PSU;
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 5
d. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
7. Bidang Perhubungan
a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum;
b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
8. Bidang Lingkungan Hidup
a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
e. Program Pelestarian, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
9. Bidang Pertanahan
a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah.
10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
11. Bidang Pemberdayaan Perempuan
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 6
12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Program Keluarga Berencana;
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. Program Pelayanan Kontrasepsi;
d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Madiri;
e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan
di Masyarakat;
f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
i. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.
13. Bidang Sosial
a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
d. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan;
e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
h. Program Pendataan PMKS.
14. Bidang Ketenagakerjaan
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
b. Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan;
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 7
c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Program Pengembangan Koperasi dan UKM;
b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah;
d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah;
e. Program Peningkatan Kualitas Koperasi.
16. Bidang Penanaman Modal
a. Program Pengembangan Investasi;
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
17. Bidang Kebudayaan
a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
a. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda;
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda;
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
f. Program Pengembangan dan Manajemen Olah Raga.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 8
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masayarakat;
b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
c. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana.
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan;
e. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan
HAM;
f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
h. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
i. Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
j. Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
k. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
m. Program Pembangunan Ekonomi
21. Bidang Ketahanan Pangan
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 9
22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
e. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
f. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan;
23. Bidang Statistik
a. Program Pengembangan Data/Informasi.
24. Bidang Kearsipan
a. Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Tata Kearsipan.
25. Bidang Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika.
26. Bidang Perpustakaan
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Urusan Pilihan
1. Bidang Pertanian
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
h. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 10
i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
2. Bidang Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan
Ketenagalistrikan;
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Air
Tanah.
4. Bidang Pariwisata
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
c. Program Pengembangan Kemitraan.
5. Bidang Kelautan dan Perikanan
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
6. Bidang Perdagangan
a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam
Negeri;
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
e. Program Pembangunan Kawasan Perdagangan.
RPJMD Kab.Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VII - 11
7. Bidang Perindustrian
a. Program Pengembangan Industri;
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
d. Program Pengembangan Kawasan Industri Potensi Unggulan Daerah.
8. Bidang Ketransmigrasian
a. Program Transmigrasi Lokal.
Salah satu urusan wajib yaitu keagamaan, merupakan kewenangan pusat,
sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim yang kondusif,
keamanan dan kenyamanan beribadah sehingga masyarakat Majalengka mampu
menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan
prasarana keagamaan yang memadai, melalui program : Peningkatan Kehidupan
Beragama.
Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara sasaran misi, strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan dapat dilihat pada table 7.1, sebagai berikut :
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)
1) Meningkatnya akses dan mutu sarana
dan prasarana pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib
belajar 12 tahun.
a) Menyelenggarakan pendidikan
dasar, menengah dengan akses
yang terjangkau.
1) Pendidikan gratis Dasar dan
Menengah (SD,SLTP, dan SLTA)
dalam rangka Pelaksanaan Wajar
Dikdas Dua Belas Tahun.
(1) Angka melanjutkan
SD/MI ke ke SMP/MTs
Persen 98,63 99,3 1. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik
(2) APK SMP/MTs Persen 95,26 96,83
(3) APK SMA/MA/SMK
Sederajat
Persen 59,95 66,1 2. Program Pendidikan
Menengah
Pendidikan Disdik
2) Peningkatan sarana dan kapasitas
pendidikan dasar dan menengah
(1) Tersedia satuan
pendidikan dalam
jarak yang terjangkau
Persen 100% 100% 1. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah Ruang Kelas
Baru SD/MI
ruang 12 80
(3) Jumlah Ruang Kelas
Baru SMP/MTs
ruang 77 29
(4) Rehabilitasi Ruang
Kelas SD/MI
ruang 180 97
(5) Rehabilitasi Ruang
Kelas SMP/MTs
ruang 131 43
(6) Penambahan
Meubeulair SD/MI
unit 8 80
(7) Penambahan
Meubeulair SMP/MTs
unit 26 29
(8) Dibangunnya
Laboratorium IPA
SMP/MTs
unit 0 8
(9) Penyediaan alat
peraktek/peraga IPA
SMP/MTs
unit 24 26
(10) Disediakannya
Meubeulair Lab IPA
SMP/MTs
unit 0 8
(11) Disediakannya Ruang
Kepala Sekolah
unit 1 54
(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
VII-12
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(12) Disediakannya Ruang
Guru
unit 1 54
(13) Jumlah Ruang Kelas
Baru SMA/MA/SMK
ruang 74 44 2. Program Pendidikan
Menengah
Pendidikan Disdik
(14) Dibangunnya Unit
Sekolah Baru
unit 5 1
b) Meningkatkan kuantitas dan
kualitas Rintisan Sekolah Standar
Nasional (RSNN) dan Sekolah
Standar (SSN) jenjang SD dan
SMP.
Perwujudan Rintisan Sekolah Standar
Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar
Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP
yang berkualitas
(1) Jumlah SD/MI
Berstandar Nasional
Persen 86 87,57 1. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah SMP/MTs
Berstandar Nasional
Persen 79 80,57
Jumlah SMA/SMK/MA
Berstandar Nasional
Persen 91 91,67 2. Program Pendidikan
Menengah
Pendidikan Disdik
(3) TK/RA terakreditasi Unit 83 96 3. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Disdik
(4) SD/MI terakreditasi Unit 1.053 88
(5) SMP/MTs terakreditasi Unit 112 8
(6) SMA/SMK/MA
terakreditasi
Unit 69 5
c) Meningkatkan sarana prasarana
perpustakaan
Penguatan budaya baca dan gemar
membaca masyarakat
(1) Jumlah Perpustakaan unit 875 1120 Program pembinaan
budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
Perpustaka-
an
Disdik
(2) Jumlah pengunjung
perpustakaan per
tahun
Persen 4,89 8,24
(3) Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan
Persen 87,27 95,10
2) Meningakatnya Kualitas dan Kuantitas
SDM pendidik dan tenaga kependidikan
a) Meningkatkan kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan melalui kulaifikasi
pendidikan
Peningkatan Kualifikasi pendidik
minimal S1/D4 serta Peningkatan
Kompetensi melalui pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(1) Jumlah Pendidik yang
memenuhi kualifikasi
S1/D4
Orang 18.103 35 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang dilatih
Orang 1.494 2694
VII-13
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
b) Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Pendidikan Anak Usia
Dini, Non Formal dan Informal
Peningkatan Pendidikan Usia Dini,
Non Formal dan Informal
(1) APK PAUD Persen 26 32,67 1. Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah Lembaga
Penyelenggaraan
PAUD
Unit 1.171 1.186
(3) AMH Persen 95,84 99,80 2. Program Pendidikan Non
Formal
Pendidikan Disdik
3) Meningkatnya akses dan mutu sarana
dan prasarana Kesehatan pada seluruh
wilayah Kab. Majalengka
Pembangunan dan rehabilitasi
puskesmas/pustu dan
jaringannya serta rumah sakit
Peningkatan sarana prasarana
kesehatan di Puskesmas dan rumah
sakit untuk masyarakat umum dan
miskin
(1) Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
1.000 penduduk
Rasio 0,0893 0,0910 1. Program peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
jaringannya
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Puskesmas Unit 1,19 1,19
(3) Cakupan Puskesmas
Pembantu
Unit 0,21 0,21
(4) Cakupan Puskesmas
terakreditasi
Unit 2 32 2. Program Kesehatan Dasar
yang Berkelanjutan dan
Berkualitas
Kesehatan Dinkes
(5) Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
RS
Persen 100 100 3. Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Kesehatan RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(6) Ketersediaan sarana
dan prasarana RS
Kegiatan 4 24 4. Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Kesehatan RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(7) Rasio Rumah Sakit per
1.000 penduduk
Poin 0,0026 0,0026
(8) Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
Pasien masyarakat
miskin
Persen 39,13 44,28
(9) Fasilitasi Alat-alat
Kesehatan dan
gedung bagi penderita
akibat dampak Rokok
Paket 3 15 5. Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
VII-14
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
4) Meningkatanya mutu layanan kesehatan
tingkat dasar dan rujukan
a) Meningkatkan mutu manajemen
pelayanan kesehatan puskesmas
dan rumah sakit
1) Peningkatan sistem pembiayaan
kesehatan
(1) Cakupan Penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
Persen 100% 100% 1. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Masyarakat
yg tercover Asuransi
yang terdaftar di
Puskesmas
Persen 30% 70% 2. Program Peningkatan
Cakupan Peserta JKN
Kesehatan Dinkes
(3) Regulasi Sistem
Pembiayaan
Kesehatan
Dokumen 1 6 3. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(4) Cakupan masyarakat
yang memanfaatkan
Puskesmas dan
jaringannya
Persen 40,17% > 15% 4. Program Pelayanan
Kesehatan Dasar
Kesehatan Dinkes
(5) Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
Persen 100% 100% 5. Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kesehatan Dinkes
2) Peningkatan sistem rujukan
pelayanan kesehatan sesuai SOP
kesehatan
SOP sistem Rujukan Dokumen 3 3 Program Peningkatan
Poned dan Ponek
Kesehatan Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
3) Peningkatan ketersediaan dan
pelayanan informasi kesehatan
Pengembangan
Sistem informasi
kesehatan
Kegiatan 1 6 Program Peningkatan
Sistem Informasi
Kesehatan
Kesehatan Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
b) Meningkatkan pelayanan
kesehatan penduduk miskin
Perluasan cakupan pelayanan
kesehatan penduduk miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Persen 66,98% 100% Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Kesehatan Dinkes
5) Menurunnya AKI dan AKB a) Meningkatkan Promosi dan
preventif kesehatan masyarakat
1) Peningkatan cakupan Desa Siaga Aktif (1) Cakupan Desa Siaga
Aktif
Persen 70% 82% Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(2) Rasio posyandu per
1.000 balita
Rasio 13,94 14,19
(3) Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat
Persen 100% 100%
2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
(1) Cakupan PHBS
Tatanan Rumah
Tangga
Persen 55% 70% 1. Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Rumah Sehat Persen 56,87% 75% 2. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinkes
VII-15
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(3) Proporsi sarana air
bersih yang
memenuhi syarat
kesehatan
Persen 40,68% 46%
(4) Cakupan Tempat-
tempat Umum yang
laik sehat
Persen 79,45% 90%
(5) Cakupan Tingkat
Kepadatan Lalat di
Tempat-Tempat
Umum
Persen > 5 >4
(6) Proporsi rumah
tangga yang akses
terhadap air bersih
yang layak
Persen 55,72% 80% 3. Program Peningkatan
Hygiene dan Sanitasi
Masyarakat (Prohisan)
Kesehatan Dinkes
(7) Proporsi rumah
tangga yang akses
terhadap sanitasi
yang layak
Persen 51,30% 62,37%
b) Meningkatkan upaya keselamatan
ibu hamil dan nifas serta bayi dan
optimalisasi kepersertaan KB
Akselerasi Penurunan angka kematian
ibu dan bayi
(1) Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
Persen 90,59% 97,11% 1. Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan bayi
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan pelayanan
Ibu Nifas
Persen 95,34% 100%
(3) Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Persen 126,96% 100%
(4) Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
Persen 94,66 96,50%
(5) Angka Harapan Hidup Tahun 67.13* 69,04 2. Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
Kesehatan Dinkes
(6) Cakupan Kunjungan
Bayi
Persen 101,59% 97,98%
(7) Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
Persen 94,66 96,50%
VII-16
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(8) Cakupan pelayanan
kasus gawat darurat
obstetri dan neonatal
oleh rumah sakit
(PONEK)
Persen 100 100 3. Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Kesehatan RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(9) Cakupan peserta KB
Aktif
Persen 75,35% 77,73% 4 Program Keluarga
Berencana
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(10) Rasio akseptor KB Persen 75,35% 78,09%
(11) Cakupan sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB
aktif
Persen 75,35% 66,01%
(12) Cakupan Pasangan
Usia Subur yang tidak
ber-KB (Unmet
Need)
Persen 12,08% 7,50%
(13) Cakupan penyediaan
alat dan obat
Kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat
Persen 30% 30%
(14) Cakupan Anggota Bina
Keluarga
Balita (BKB) ber-KB
Persen 84,78% 80% 5. Program promosi
kesehatan ibu, bayi dan
anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(15) Cakupan pelayanan
IUD
Persen 5,57% 7,77% 6. Program Pelayanan
Kontrasepsi
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(16) Cakupan Pelayanan
MOW
Persen 3,82% 4,92%
(17) Cakupan Pelayanan
MOP
Persen 1,88% 2,03%
c) Meningkatkan perbaikan gizi
Balita
Pemberian Makanan Tambahan
penyuluhan dan pemulihan
(1) Cakupan Balita Gizi
Buruk yang mendapat
perawatan
Persen 100% 100% Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Kesehatan Dinkes
VII-17
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(2) Cakupan Balita Gakin
yang mendapatkan
PMT pemulihan/MP
ASI
Persen 14% 100%
d) Meningkatkan upaya pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian
penyakit
Memperluas jangkauan upaya
pencegahan, penanggulangan
penyakit
(1) Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
Persen 95.33% 100% Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Penemuan
dan penanganan
Penderita penyakit
TBC BTA
Persen 83,25% 85,75%
(3) Cakupan Penemuan
dan Penanganan
penderita penyakit
DBD
Persen 100% 100%
Peningkatan sistem informasi dan
Surveilance Epidemiologi yang
evidence base
(1) Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam
Persen 100% 100% Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
(2) Tertanganinya
Kejadian Luar Biasa
Penyakit
Persen 100% 100%
6) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM
kesehatan, diutamakan pada daerah
terpencil
Meningkatkan kapasitas dan
pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan di rumah sakit,
puskesmas/pustu dan jaringannya
1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan
pendidikan serta pelatihan bagi
tenaga kesehatan di rumah sakit,
puskesmas/pustu dan jaringannya
(1) Pendidikan formal
tenaga medis (dokter
spesialis)
Orang 7 9 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kesehatan BKD/Dinkes/RSU
D Cideres/RSUD
Majalengka
(2) Pendidikan formal
tenaga non medis
(perawat, bidan,
nutrisionis, dll)
Orang 13 45
(3) Dokter (medis) yang
telah mengikuti
pelatihan/bimbingan
teknis
Jiwa 3 35
(4) Tenaga non medis
yang telah mengikuti
pelatihan/bimbingan
Jiwa 43 110
2) Pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan di rumah sakit,
puskesmas/pustu dan jaringannya
(1) Rasio dokter per
1.000 penduduk
Poin 0,11 0,11 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Kesehatan BKD/Dinkes/RSU
D Cideres/RSUD
Majalengka
VII-18
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(2) Rasio tenaga
kesehatan lainntya per
1.000 penduduk
Poin 1,33 1,33
(3) Pemenuhan tenaga
spesialis di rumah
sakit umum daerah
Jiwa 23 56
(4) Pemenuhan dokter
gigi di puskesmas
Jiwa 13 32
(5) Pemenuhan apoteker
di puskesmas
Jiwa 1 21
(6) Pemenuhan tenaga
teknis farmasi di
puskesmas
Jiwa 26 32
(7) Pemenuhan tenaga
gizi di puskesmas
Jiwa 27 32
(8) Pemenuhan tenaga
Promkes di puskesmas
Jiwa 4 32
(9) Pemenuhan rekam
medis di puskesmas
Jiwa 0 32
(10) Pemenuhan analis
kesehatan di
puskesmas
Jiwa 12 32
7) Meningkatnya kualitas dan pembangunan
infrastruktur serta prasarana sosial dasar
masyarakat
a) Memantapkan pembangunan
sarana dan prasarana jalan dan
jembatan
1) Pemeliharaan dan peningkatkan
kualitas jalan dan jembatan yang
telah ada
(1) Tersedianya jalan
yang menjamin
kendaraan dapat
berjalan dengan
selamat dan nyaman
% 80,47 91,00 (a) Program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK
(2) Tersedianya jembatan
yang menjamin
kendaraan dapat
berjalan dengan
selamat dan nyaman
% 91,07 98,21
(1) Prosentase
ketersediaan data
kondisi jalan dan
jembatan
% 100 100 (b) Program inspeksi kondisi
Jalan dan Jembatan
Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK
VII-19
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(1) Rasio drainase dalam
kondisi baik
% 45,00 70,00 (c) Program
rehabilitasi/pemeliharaan
saluran drainase/gorong-
gorong
Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK
2) Pembangunan dan peningkatkan
jalan dan jembatan
(1) Panjang penambahan
Jalan baru
Km 5 (a) Program pembangunan
jalan dan jembatan
Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK
(2) Penambahan
Jembatan baru
buah 5
(1) Tersedianya saluran
drainase/gorong-
gorong baru
Km 11,00 (b) Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK
b) Memantapkan pembangunan
sarana dan prasarana irigasi dan
pengolahan air lainnya
1) Pemeliharaan dan peningkatan
kualitas sarana dan prasarana
jaringan irigasi
(1) Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi
yang sudah ada
% 67,00 75,00 (a) Program Pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Pekerjaaan
Umum
Dinas PSDAPE
2) Peningkatan efektivitas, efesiensi,
kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air
(1) Prosentase
peningkatan peran
dan fungsi sungai,
danau dan sumber
daya air lainnya
% 5 20 (a) Program Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Pekerjaaan
Umum
Dinas PSDAPE
(1) Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari hari
% 42,49 90,00 (b) Program Penyediaan dan
pengolahan air baku
Pekerjaaan
Umum
Dinas BMCK +
BPLH +
HUTBUNAK
c) Meningkatkan ketersediaan
perumahan
Penuntasan rehabilitasi rumah tidak
layak huni bagi masyarakat miskin
dan peningkatan penyediaan rumah
bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
(1) Rumah tidak layak
huni
% 15,10 0 (a) Program pengembangan
perumahan
Perumahan Dinas BMCK
d) Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana
dasar permukiman
1) Peningkatan kualitas dan kuantitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU)
(1) Rasio ketersediaan
PSU dalam kondisi
baik
% 84,00 90,00 (a) Program
rehabilitasi/peningkatan
PSU
Perumahan Dinas BMCK
2) Pemeliharaan dan peningkatan
kualitas sanitasi dasar perumahan
dan permukiman melalui peran serta
masyarakat
(1) Prosentase akses air
minum bagi Rumah
Tangga
% 83,51 100,00 (a) Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK +
PDAM
(2) Prosentase
peningkatan
pengelolaan air limbah
% 65,87 85,00 Pekerjaan
Umum
Dinas BMCK
VII-20
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(1) Prosentase
peningkatan
pengelolaan sampah
domestik
% 20,00 50,00 (b) Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Pekerjaan
Umum
BPLH
e) Meningkatkan pelayanan energi
dan ketenaga listrikan
Peningkatan cakupan pelayanan dan
kualitas infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan
(1) Rumah tinggal yang
mempunyai
penerangan listrik
% 90,51 93,33 (a) Program pembinaan dan
pengembangan bidang
energi dan
ketenagalistrikan
ESDM Dinas PSDAPE
f) Meningkatkan kualitas
pengelolaan sumber daya alam
Peningkatan pengelolaan sumber
daya mineral dan mengendalikan
penggunaan air tanah
(1) Jumlah debit air tanah
yang dapat dikelola
dan terawasi
M3 600.000 3.000.000 (a) Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan dan Air
Tanah
ESDM Dinas PSDAPE
(2) Jumlah sumur bor
yang dibangun
unit 9 15 ESDM Dinas PSDAPE
(3) Jumlah penambang
berizin yang
berwawasan
lingkungan
Perusahaan 2 10 ESDM Dinas PSDAPE
8) Meningkatnya daya dukung dan daya
tampung lingkungan serta kualitas
penanggulangan bencana
a) Mengendalikan lingkungan hidup
yang terpadu dan bersinergi
dengan peningkatan industrialisasi
1) Pemenuhan target RTH Kab.
Majalengka sesuai dengan tata ruang
(1) Tersedianya
Prosentase luasan
RTH publik di wilayah
kota/kawasan
perkotaan.
% 1,82 20,00 (a) Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
LH BPLH
2) Pemantapan pemenuhan AMDAL
dalam proses penetapan ijin usaha
dan penegakan hukum lingkungan
(1) Koordinasi
Penyusunan AMDAL
% 11,10 63,28 (a) Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
LH BPLH
3) Meningkatkan kinerja pengelolaan air
limbah.
(1) Tersedianya
prasarana dan sarana
air limbah
% 2,50 12,50 (a) Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
PU BPLH
4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
(1) Pengembangan
Kinerja Pengolahan
Persampahan
% 11,70 50,00 (a) Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
LH BPLH
5) Meningkatkan upaya pelestarian
lingkungan
(1) Terlaksanakanya
Upaya Pelestarian
Sumber Mata Air,
Hutan dan Lahan
(a) Program Pelestarian,
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
(2) Terlaksanakanya
Konservasi Tanah
b) Meningkatkan upaya
pengurangan resiko bencana
1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana (1) Tersedianya data dan
informasi potensi
rawan bencana
dokumen 4,00 a) Program peningkatan
kesiapsiagaan dan
pencegahan Bencana
Kesbangpol BPBD
LH BPLH%
16,97
100,00
VII-21
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(2) Presentase korban
bencana skala
kab/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat
% - 100 Kesbangpol BPBD
(3) Presentase korban
bencana skala
kabupaten yang
menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat
% - 100 Kesbangpol BPBD
(4) Terpenuhinya
perencanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
% 100 Kesbangpol BPBD
(5) Terlaksananya
penyelenggaraan
pelatihan
kebencanaan
kali 15 Kesbangpol BPBD
(6) Tersusunnya
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
tentang
Penanggulangan
Bencana
buah 6 Kesbangpol BPBD
c) Meningkatkan koordinasi dan
penanganan tanggap darurat dan
pasca bencana
2 Pemenuhan Tanggap Darurat
Bencana
(1) Meningkatnya
kewaspadaan dan
kesiapsiagaan dalam
mengatasi bencana
pada saat tanggap
darurat bencana
% - 100 (a) Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
Kesbangpol BPBD
(2) Terpenuhinya
pengadaan peralatan
penanggulangan
bencana
% 100 Kesbangpol BPBD
(3) Terpenuhinya bantuan
kebutuhan dasar
% - 100 Kesbangpol BPBD
3) Rehabilitasi dan Rekontsruksi Sarana
dan Prasarana Pasca Bencana
(1) Terpenuhinya
pemberian bantuan
perbaikan rumah
masyarakat
(rehabilitasi) yang
terkena bencana
% 100 (b) Program perbaikan
perumahan akibat
bencana alam/sosial
Pekerjaan
Umum
BPBD
VII-22
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(2) Terpenuhinya
kebutuhan
rekonstruksi sarana
dan prasarana yang
terkena bencana
% - 100 Perumahan BPBD
(3) Berfungsinya kembali
sarana dan prasarana
daerah bencana
% 80 Pekerjaan
Umum
BPBD
b) mengembangkan infrastruktur
transportasi perhubungan
1) Pengintegrasian layanan transportasi
pada pusat-pusat daerah
pertumbuhan.
(1) Terfasilitasinya
peningkatan
pelayanan angkutan
umum
% 100 (a) Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum
Perhubung
an
Dishubkominfo
2) Pemantapan dan Pemenuhan sarana
dan prasarana perhubungan.
(1) Terpenuhinya
kebutuhan
penerangan jalan
umum di wilayah
pedesaan dan
perkotaan
Titik/Lokasi 3.373 4623 (a) Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Perhubung
an
Dishubkominfo
(2) Tersedianya
kebutuhan rambu-
rambu lalu lintas
sesuai dengan analisa
kebutuhan
unit 1.218 1718 Perhubung
an
Dishubkominfo
(1) Tersedianya
alat/sarana pengaman
lalu lintas
% 100 (b) Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Perhubung
an
Dishubkominfo
(1) Terpeliharanya Sarana
Pengujian Kendaraan
Bermotor
kali 1 1 (c) Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Perhubung
an
Dishubkominfo
(2) Terpeliharanya
perlengkapan jalan
dan fasilitas terminal
% 65 90 Perhubung
an
Dishubkominfo
3) Peningkatan pengawasan kendaraan
angkutan umum dan pengendalian
lalu lintas.
(1) Terkendalinya
keamanan dan
keselamatan lalu lintas
pengguna jalan
% 60 90 (a) Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Perhubung
an
Dishubkominfo
(1) Terpenuhinya
pelayanan uji
kendaraan dan
tersedianya alat uji
serta sarana
pendukung
keselamatan
transportasi
% 100 (b) Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Perhubung
an
Dishubkominfo
VII-23
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(1) Tersedianya kapasitas
SDM Perhubungan
sesuai dengan analisa
kebutuhan
kali 3 24 (c) Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Perhubung
an
Dishubkominfo
Mengembangkan infrastruktur
komunikasi informasi
1) Pemantapan sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi.
(1) Terpenuhinya
pengawasan,
pengendalian dan
peningkatan
pelayanan informasi
publik dan jaringan
komunikasi informasi.
% 55,42 100 (a) Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Komunikasi
dan
Informatika
Dishubkominfo
(2) Prosentase
peningkatan SDM
bidang komunikasi
dan informasi
% 11,65 100 Komunikasi
dan
Informatika
Dishubkominfo
(1) Tersedianya Perbup
tentang Pemanfaatan
TIK di Pemkab
Majalengka
dokumen 1 (b) Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang
Komunikasi dan
Informatika
Komunikasi
dan
Informatika
Dishubkominfo
d) mengendalikan pemanfaatan
ruang
1) Penataan dan pengendalian ruang Tersusunnya
pedoman/arahan
tentang penataan
ruang sesuai dengan
peruntukan dan
fungsi Ruang
% 22,50 40 (a) Program Perencanaan
Tata Ruang
Penataan
Ruang
BMCK
terlaksananya
program pemanfaatan
ruang
Paket 1 250 (b) Program Pemanfaatan
Ruang
Penataan
Ruang
BMCK
terlaksananya
program pengendalian
ruang
% - 150 (c) Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Penataan
Ruang
BMCK
2) Penataan Dan Pelaksanaan
Pembangunan Bangunan Gedung
Serta Jasa Konstruksi
1 terwujudnya arahan
pembangunan serta
peningkatan sesuai
Fungsi Bangunan
Gedung
Paket 5 25 (a) Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penataan
Bangunan
Dan
Lingkungan
BMCK
2 Tersusunnya arahan
dalam pembangunan
sesuai fungsi
bangunan gedung
Paket 5 25 (b) Program Pengembangan
Data / Informasi
Bangunan Gedung
Penataan
Bangunan
Dan
Lingkungan
BMCK
3 terwujudnya penataan
dan pengawasan
pelaksanaan jasa
konstruksi
Paket 1 5 (c) Program Penataan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Jasa Konstruksi
Jasa
Konstruksi
BMCK
VII-24
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
9) Terwujudnya pasar tradisional yang
representatif
a) Pengembangan pasar dalam
negeri serta perlindungan
konsumen dan pasar tradisional
1) Revitalisasi pasar tradisional dan
pasar desa.
(1) Peserta Pelatihan
Kemampuan Teknis
Perdagangan
Orang 100 350 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Perdagang-
an
KUKM Perindag
(2) Revitalisasi Pasar
Pemda
Pasar 4 4
(3) Pengembangan dan
Rehabilitasi Pasar
Tradisional
Unit 2 7
2) Penggunaan produk dalam negeri,
peningkatan pengembangan dan
perlindungan sarana prasarana
perdagangan
(1) Fasilitasi Tera Ulang Kec 26 26 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Perdagangan Dalam
Negeri
Perdagang-
an
KUKM Perindag
(2) Operasi Pasar Keg 0 8
Pengembangan
Pangsa Pasar
Keg 0 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Perdagang-
an
KUKM Perindag
Penataan Pedagangan
Kaki Lima
Lokasi 0 8 Program Pembinaan
Pedagangan Kaki Lima
dan Asongan
Perdagang-
an
KUKM Perindag
b) Meningkatkan sistem dan jaringan
distribusi barang
Peningkatan distribusi barang
kebutuhan pokok masyarakat dan
barang strategis
(1) Pengawasan Barang
Beredar
Lokasi 10 60 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Perdagangan Dalam
Negeri
Perdagang-
an
KUKM Perindag
(2) Kemitraan Toko
Modern dan Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
100 600
10) Berkembangnya sektor-sektor ekonomi
yang padat karya, termasuk sektor
pertanian.
Penumbuhan dan pengembangan
sentra-sentra ekonomi
Penataan dan peningkatan kualitas
dan kuantitas sektor ekonomi
(1) Pembangunan outlet Lokasi 3 23 Program Pembangunan
Kawasan Perdagangan
Perdagang-
an
KUKM Perindag
(2) Terbangunnya
kawasan perdagangan
kawasan 0 4
11) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
layanan pemerintah
a) Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang efektif
1) Penataan struktur organisasi yang
proporsional
Jumlah OPD yang
menerapkan Standar
Mutu Pelayanan
berbasis ISO
OPD 4 2 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Otonomi
Daerah
Org. Setda
2) Peningkatan pelayanan administrasi
organisasi
Terpenuhinya
kebutuhan operasional
OPD
Persen 100 100 Program pelayanan
administrasi perkantoran
Otonomi
Daerah
Org. Setda
3) Percepatan Penanganan dan
Pelayanan kepada Masyarakat
Prosentase OPD dan
UPP dengan nilai IKM
kriteria minimal "B"
Persen 100 100 Program Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
Otonomi
Daerah
Org. Setda
4) Peningkatan pelayanan pengelolaan
dan pelaporan keuangan daerah
dalam rangka mencapai opini WTP
atas laporan keuangan daerah
Tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja
sesuai deng standar
akuntansi
Persen 100 100 Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Otonomi
Daerah
DPKAD
VII-25
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
5) Peningkatan Pendapatan daerah
sesuai denga potensi
Tingkat Pendapatan
daerah
Program Penggalian dan
Pengembangan Potensi
Pendapatan Daerah
Otonomi
Daerah
DPKAD
(1) PAD Persen 7,54 8,09
Milyar
Rupiah
142,889 154,484
(2) Dana Perimbangan Persen 67,28 67,07
Milyar
Rupiah
1.275,45 1.279,97
(3) Sumber lain yang sah Persen 25,19 24,84
Milyar
Rupiah
477,521 474,022
6) Mewujudkan tertib administrasi aset
daerah
(1) Prosentase aset
daerah yang
diamankan
Program Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Otonomi
Daerah
DPKAD
(2) Pengamanan secara
administrasi
Persen 100 100
(3) Pengamanan secara
fisik
Persen 50 2
(4) Prosentase aset yang
sudah diinventarisir
Persen 100 100
7) Peningkatan pengawasan internal
untuk mendukung tatakelola dan
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah
(1) Prosentase OPD yang
hasil evaluasi lakipnya
minimal "CC"
Persen 4 90
(2) Prosentase tindak
lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Internal
Persen 100 100
(3) Prosentase
tindaklanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan
Eksternal
Persen 80 100
(4) Cakupan pemeriksaan
reguler maupun non
reguler
Persen 100 100
(5) Prosentase
penyelesaian kasus
Pesen 80 80
VII-26
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(6) Jumlah OPD yang
yang melaksanakan
pelayanan sesuai
pelayanan
minimal/pelayanan
prima
Jumlah
OPD
5 7
(7) Prosentase OD yang
menyelenggarakan
SPIP sesuai PP No. 60
Tahun 2008
Persen 0 10
(8) Prosentase OPD yang
melaporkan PMPRB
online
Persen 0 10
(9) Prosentase jumlah
Aparat Pengawas
Internal Pemerintah
(API) yang kompeten
dan profesional di
setiap
Persen 10 10 2. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas Internal
Pemerintah (APIP)
Otonomi
Daerah
Inspektorat
(10) Tersusunnya sistem
dan prosedur serta
perangkat (tools)
pengawasan
Jenis 2 10 3. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
sistem dan Prosedur
Pengawasan
Otonomi
Daerah
Inspektorat
(11) Terpenuhinya tools
pengawasan
(Tersedianya Piagam
Audit Internal,
tersedianya Sistem
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat (Whistle
Blower System),
Tersedianya Sistem
Penanganan Konflik
Kepentingan)
Jenis 3 8
b) Meningkatkan tata kelola
administrasi pertanahan
Tertib administrasi pertanahan Prosentase tanah
bersertifikat dan
keseluruhan jumlah
bidang tanah
Persen 12,31 12,83 Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Pertanahan DPKAD
Bidang 162 187
c) Meningkatkan kualitas
pengelolaan arsip daerah
Mewujudkan pengelolaan kearsipan
yang mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah
(1) Tersedianya Asiparis orang 38 3 Program Pembinaan ,
Pengelolaan dan
pelayanan tata kearsipan
Kearsipan KAD
(2) Terlaksananya
Pembinaan tata
kearsipan ke OPD
Persen 0 18,87
(3) Terselamatkannya
arsip statis
jenis 0 1
VII-27
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(4) Terevitalisasi
pelayanan kearsipan
Kegiatan 0 1
d) Meningkatkan kualitas
perencanaan dan pengendalian
pengembangan perencanaan
1) Peningkatan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Persen 100 100 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencana
an
Pembangu
nan
Bappeda
2) Peningkatan kualitas perencanaan
daerah
(1) Tersedianya Evaluasi
RPJPD ditetapkan
dengan Perda yang
selaras dengan kondisi
terkini perencanaan
kabupaten serta
kebijakan Pusat dan
Provinsi.
Dokumen 1 1 1. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencana
an
Pembangu
nan
Bappeda
(2) Tersedianya Dokumen
RPJMD ditetapkan
dengan Perda yang
selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Provinsi, RPJMN dan
RTRW Kabupaten.
Dokumen 1 1
(3) Tersedianya Evaluasi
Midterem RPJMD
ditetapkan dengan
Perda yang selaras
dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Provinsi, RPJMN dan
RTRW Kabupaten.
Dokumen - 1
(4) Tersedianya Dokumen
RKPD ditetapkan
dengan Perkada yang
selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RPJMD
Provinsi dan RTRW
Kabupaten.
Dokumen 1 5
(5) Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD
ditetapkan dengan
Perkada yang selaras
dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RPJMD
Provinsi dan RTRW
Kabupaten.
Dokumen 1 5
Tingkat capaian pelaporan
pelaksanaan pembangunan
VII-28
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(6) Tersedianya Indikator
Kunci Utama (IKU)
Pemerintah Daerah
Dokumen 1 1
(7) Tersedianya Rencana
Kinerja Tahunan
(RKT) Pemerintah
Daerah
Dokumen 1 5
(8) Tersedinya Dokumen
Renstra OPD yang
selaras dengan
RPJMD, RKPD dan
RTRW Kabupaten
Dokumen 53 53
(9) Tersedinya Dokumen
Renja OPD yang
selaras dengan
Renstra OPD, RPJMD,
RKPD dan RTRW
Kabupaten
Dokumen 53 53
(10) Tingkat Ketaatan
terhadap RTRW
% 99 99,5
(11) Tersedianya Sumber
Daya Apratur
Perencanaan yang
handal
pegawai 60 100
(12) Terwujudnya
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
kali 8 40 2. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Perencana-
an
Pembanguna
n
Bappeda
(13) Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Dokumen 3 18
(14) Terwujudnya
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
kali 8 40 3. Program Perencanaan
Sosila Budaya
Perencana-
an
Pembanguna
n
Bappeda
(15) Terwujudnya
Perencanaan Sosial
Budaya
Dokumen 3 12
(16) Terwujudnya
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Sarana
dan Prsarana Wilayah
kali 12 60 4. Program Perencanaan
Sarana dan Prasarana
Wilayah
Perencana-
an
Pembanguna
n
Bappeda
VII-29
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(17) Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Wilayah
Dokumen 3 20
e) Meningkatkan kualitas dan
penyediaan data pembangunan
Peningkatan Pengelolaan Data
Pembangunan
Dokumen 5 25 Program Pengembangan
Data/ Informasi/Statistik
Daerah
Statistik Bappeda
f) Meningkatkan kualitas penataan
administrasi kependudukan
Peningkatan pengelolaan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil
(1) Cakupan penerbitan
Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
Persen 83,35 100,00 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
Disdukcapil
(2) Cakupan penerbitan
kartu keluarga
Persen 100,00 100,00
(3) Cakupan penerbitan
kutipan akta kelahiran
Persen 62,84 66,72
(4) Cakupan penerbitan
kutipan akta kematian
Persen 1,00 5,00
12) Meningkatnya kualitas dan kuantitas
sumber daya aparatur pemerintah daerah
a) Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sumber daya aparatur
pemerintah daerah
1) Peningakatan kompetensi aparatur
pemerintah daerah
(1) Prosentase pejabat
struktural yang telah
mengikuti diklatpim
sesuai jenjangnya
Persen 61 74 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Otonomi
Daerah
BKD
(2) Jumlah Aparatur Sipil
Negara yang
mengikuti diklat
Orang 1.832 3221
2) Pembinaan dan pengembangan
aparatur pemerintah daerah
(1) Realisasi pemberian
penghargaan bagi
PNS
Persen 100 100 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Otonomi
Daerah
BKD
(2) Turunnya angka
pelanggaran disiplin
PNS
Kasus 17 8
(3) Meningkatnya layanan
SAPK
Jenis 6 11
(4) Prosentase
pemenuhan pegawai
sesuai formasi
Persen 73 78
(5) Realisasi pemenuhan
kebutuhan layanan
pegawai
Persen 100 100
13) Meningkatnya stabilitas keamanan dan
ketertiban masyarakat serta kesadaran
politik dan hukum
a) Menata sistem hukum di daerah 1) Menyediaakan produk hukum daerah
untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan
Jumlah Raperda yang
diagendakan dalam
Prolegda
Raperda 9 10 Program penataan
peratutan perundang-
undangan, kesadaran
hukum dan HAM
Otonomi
Daerah
Hkm. Setda dan
Setwan
Tersedianya data/
informasi/Statistik Daerah
VII-30
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
2) Peningkatan penyelarasan peraturan
daerah
Jumlah Perda yang
diharmonisasi
Perda 5 5 Program penataan
peratutan perundang-
undangan, kesadaran
hukum dan HAM
Otonomi
Daerah
Hkm. Setda
b) Meningkatkan budaya taat hukum 1) Peningkatan pemahaman masyarakat
akan peraturan perundang-undangan
dan HAM
Jumlah Produk hukum
yang disosialisasikan
Per-UU-an 2 2 Program penataan
peratutan perundang-
undangan, kesadaran
hukum dan HAM
Kesatuan
Bangsa dan
Politik dalam
Negeri
Hkm. Setda
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas
aparatur Satpol PP, satuan
perlindungan Masyarakat dan PPNS
(1) Jumlah anggota
Linmas per 100
penduduk
orang 3.430 3.440 Program Pemeliharaan
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Kesatuan
Bangsa dan
Politik dalam
Negeri
Satpol PP
(2) Jumlah penegakan
peraturan perundang-
undangan
Perda 6 7
14) Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan
investasi lokal terkait pengembangan
UMKM
Penciptaan Iklim Usaha yang
kondusif
1) Menjamin kepastian investasi (1) Kajian Kebijakan
penanaman modal.
Naskah
kajian,Rape
rda dan
Raperbup
2 2 Draft Raperda, 2
Draft Raperbup, 1
Kajian dan 1
Naskah Akademis
1. Program Pegembangan
Investasi
Penanaman
Modal
BPPTPM
(2) Terimplementasikanny
a Pengembangan,
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan
perizinan dan
Penanaman Modal
Persen 25 100
(3) Tersedianya data
potensi perizinan
Paket 1 6
(1) Penyederhanaan
prosedur perijinan dan
peningkatan
pelayanan penanaman
modal.
Perda,
Perbup,
Draft
Raperda
dan Draft
Raperbup
9 4 Perda, 1 Perbup,
1 Draft Raperda
dan 8 Draft
Raperbup
2. Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Penanaman
Modal
BPPTPM
(2) Terselenggaranya
Fasilitasi, Koordinasi
pelayanan perizinan
dan non perizinan
usaha
(investasi/penanaman
modal) melalui
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di
Bidang Penanaman
Modal
Persen 100 100
VII-31
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(3) Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
pelayanan perizinan,
penanaman modal
kepada masyarakat
dunia usaha
Paket 1 6
(4) Terselenggaranya
Koordinasi,
Pemantauan,
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Laporan 3 Laporan triwulan
Th. 2013
250 LKPM, 23
Laporan Triwulan
dan 5 Buku
Realisasi Investasi
(1) Peningkatan
koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal
dengan instansi
pemerintah dan dunia
usaha
Kali 4 9 3. Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Penanaman
Modal
BPPTPM
(2) Tersedianya informasi
peluang usaha/bidang
usaha unggulan dan
terselenggaranya
promosi investasi
Paket 3 8
(3) Peningkatan kualitas
SDM Pelayanan
Perizinan
Kali 1 5
2) Menyiapkan Kawasan industri (1) Penyediaan kawasan
industri/fasilitasi
penataan kawasan
industri
Lokasi 0 5 Program Pengembangan
Industri
Perindustri-
an
KUKM Perindag,
Tapem, BPTPM
(2) Penataan Kawasan
industri
Lokasi 0 4 BMCK, KUKM
Perindag,
PSDAPE, PDAM(3) Penyusunan
perencanaan kawasan
industri
Dokumen 0 4 KUKM Perindag,
Bappeda
15) Meningkatnya pertumbuhan output sektor
UMKM, skala usaha UMKM, dan
penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM
a) Memberdayakan KUMKM 1) Peningkatan kualitas kelembagaan
dan usaha KUKM, serta perlindungan
dan dukungan usaha bagi KUMKM
Pengembangan
Keanggotaan Koperasi
melalui Peningkatan
Kerjasama Koperasi
dan Penyuluhan dalam
rangka Gerakan
Masyarakat Sadar
Koperasi (Gemaskop)
Orang - 2.656 1. Program Pengembangan
Koperasi dan UKM
Koperasi dan
UKM
KUKM Perindag
VII-32
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Koperasi di Bidang
Pengendalian dan
Akuntabilitas Koperasi
Koperasi 167 734 2. Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Koperasi dan
UKM
KUKM Perindag
(1) Peningkatan Kualitas
Organisasi Badan
Hukum Koperasi
Koperasi 20 70 3. Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Koperasi dan
UKM
KUKM Perindag
(2) Peningkatan Kualitas
Ketatalaksanaan
Koperasi dan UMKM
Koperasi 26 176
(1) Fasilitasi HAKI IKM 40 120 4. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Perindustri-
an
KUKM Perindag
(2) Sertifikasi Halal IKM 80 180
2) Peningkatan akses teknologi, SDM,
pasar, kualitas produk dan
permodalan bagi koperasi dan UMKM
(1) Fasilitasi KUR bagi
UMKM produktif
KUKM 30 360 1. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
KUKM Perindag
(2) Pemberian tambahan
modal dengan skema
dana bergulir
KUKM 2 10
(3) Peningkatan Peran
serta masyarakat
dalam SDM UMKM
Orang 360 950
(4) Pembangunan Outlet
Produk UMKM di
Kawasan Wisata
Lokasi 1 11
(1) Pelatihan Industri
Kecil dan Menengah
IKM 80 480 2. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Perindustri-
an
KUKM Perindag
(2) Pengembangan
industri kreatif
Kelompok 2 14
Bantuan Peralatan
Industri
Kelompok 200 482 3. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Perindustri-
an
KUKM Perindag
b) Meningkatkan ekonomi pesantren Penguatan Koperasi pondok
pesantren
Peningkatan kualitas
dan kuantitas majlis
taklim
Kopontren 30 3 1. Program Peningkatan
Kehidupan Beragama
Keagamaan KUKM Perindag
Peningkatan kualitas
dan kuantitas koperasi
pondok pesantren
Kopontren 40 50 2. Program Peningkatan
Kualitas Koperasi
Koperasi dan
UKM
KUKM Perindag
VII-33
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(1) Pameran Produk UKM Keg 8 48 3. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
KUKM Perindag
(2) Fasilitasi Kemitraan
dengan Lembaga
Keuangan Lainnya
UKM 2.500 2.900
c) Meningkatkan produktivitas BUMD
dan lembaga keuangan lainnya
Peningkatan kinerja dan daya saing
BUMD dan lembaga keuangan lainnya
Penyertaan Modal Rupiah
(000)
1.500.000 28.138.571.875 Program Pembangunan
Ekonomi
Otonomi
Daerah
Bagian
Perekonomian
Setda
16) Meningkatnya kemudahan dan
kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan
a) Meningkatkan ketersediaan, akses
pangan masyarakat, kualitas
keragaman dan keamanan
pangan
Peningkatan ketersediaan, penguatan
cadangan, distribusi, akses dan
penganekaragaman pangan, serta
keamanan konsumsi dan penanganan
daerah rawan pangan
(1) Mempertahankan
Ketersediaan Energi
dan Protein/Kapita
Persen 90 90 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/perkebunan
Ketahanan
Pangan
BP4K
(2) Meningkatkan dan
mempertahankan
Cadangan Pangan
Persen 30 65
(3) Mempertahankan
Ketersediaan
informasi pasokan,
harga & akses pangan
Persen 90 90
(4) Stabilitas harga &
pasokan pangan
Persen 23,05 90
(5) Meningkatnya skor
Pola Pangan Harapan
Persen 83 90
(6) Pengawasan &
Pembinaan Keamanan
Pangan
Persen 50 80
(7) Penanganan Daerah
Rawan Pangan
Persen 20 60
b) Meningkatkan produksi
pertanian, perkebunan dan
peternakan
Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas pertanian,
perkebunan dan peternakan
(1) Meningkatnya
produksi tanaman
pertanian :
1. Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Pertanian Distankan
Padi Ton 707.038,05 777.741,86
Jagung Ton 119.770,96 137.726,10
Kedelai Ton 814,00 2.504,50
Ubi Jalar Ton 12.327,99 13.252,59
Kacang Tanah Ton 1.140,10 1.197,10
Kacang Hijau Ton 845,17 887,43
VII-34
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
Mangga Ton 14.626,50 16.089,15
Jambu Biji Ton 4.084,40 5.105,51
Durian Ton 8.475,81 9.747,18
Jeruk keprok/siam Ton 1.624,88 1.787,36
Bawang Merah Ton 23.959,80 29.949,75
Bawang Daun Ton 8.139,54 10.174,43
Kentang Ton 14.357,30 17.946,63
Cabe Besar Ton 11.371,60 13.645,92
Jahe Ton 259,00 323,75
Tanaman Hias Tangkai 435 10.435,00
Jamur Ton 311,07 357,73
(2) Bantuan Bibit/Benih
Unggul :
Distankan
Padi Ha 22.750,00 67.750,00
Jagung Ha 750,00 2.825,00
Kedelai Ha 20,00 4.020,00
Ubi Jalar Ha 28,00 53,00
Kacang Tanah Ha - 25,00
Kacang Hijau Ha - 25,00
Mangga Ha 335,00 580,00
Jambu Biji Ha 194,00 299,50
Durian Ha 160,35 260,35
Jeruk keprok/siam Ha 130,00 155,00
Bawang Merah Ha 3,00 33,00
Bawang Daun Ha - 12,00
Kentang Ha 3,00 13,00
Cabe Besar Ha 6,00 31,00
Jahe Ha - 10,00
Tanaman Hias Ha - 5,00
Jamur Baglog 4.800 44.800,00
(3) Meningkatnya
Produksi Benih Padi
Ton 60,00 85,00 Distankan
(4) Bantuan Pupuk bagi
Petani
Ha 1008,00 3.420,00
VII-35
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(5) Meningkatnya luasan
lahan produktif
komoditas unggulan
perkebunan (melalui
intensifikasi dan
rehabilitasi)
Dishutbunak
- Kopi Ha 802 802
- Teh. Ha 672 672
- Cengkeh Ha 1.825 1.825
Meningkatnya
populasi dan produksi
hasil peternakan
(melalui
pengembangan bibit
unggul, IB, pakan
bermutu, pembinaan
kelompok dll) :
2. Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Pertanian Dishutbunnak
- Sapi Potong Ekor 12.195 *) 15.564
Ton 1.799,16 *) 2.897,57
- Sapi Perah Ekor 778 *) 993
Liter 1.325.376 *) 2.134.531
- Domba Ekor 586.413 *) 944.424
Ton 578,72 *) 932,03
- Ayam Ras Pedaging Ekor 15.011.898 *) 16.211.898
Ton 22.517,85 *) 24.317,85
- Ayam Ras Petelur Ekor 268.768 *) 293.768
Ton 2.470,42 *) 2.700,21
Meningkatnya
pelayanan dan
penyediaan sarana
prasarana kesehatan
hewan
Kec 26 26 3. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Pertanian Dishutbunnak
VII-36
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
c) Meningkatkan bantuan
permodalan petani
Peningkatan bantuan Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Terbentuknya
Gapoktan PUAP
menjadi lembaga
ekonomi petani yang
berbadan hukum
Unit - 25 Peningkatan
kesejahteraan petani
Pertanian BP4K
d) Mengembangkan Sekolah
Lapangan Pertanian atau
sejenisnya
1) Peningkatan kinerja sumber daya dan
kelembagaan pertanian, perkebunan
dan peternakan
Peningkatan dan
pengamanan mutu
produk pertanian
Orang 50 300 1. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Ketahanan
Pangan
Distankan
(1) Meningkatnya
kompetensi penyuluh
orang 377 260 2. Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Pertanian BP4K
(2) Meningkatnya aktivitas
kunjungan
penyuluhan
Kali 16 32
(1) Meningkatnya
kelompok tani yg
menerapkan teknologi
budidaya dan
pengolahan hasil
pertanian
Kelompok 2 52 3. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pertanian BP4K
(2) Tersebarnya informasi
pertanian, perikanan
dan kehutanan
Paket 2 17 Pertanian BP4K
(3) Meningkatnya jumlah
kelompok pelaksana
SLPTT
Kelompok 2 52 Pertanian BP4K
(4) Meningkatnya
penerapan teknologi
budidaya tanaman
perkebunan
Ha 614 1.414 Pertanian Dishutbunnak
Kelompok 518 559
(5) Meningkatnya
penerapan teknologi
PHT pada tanaman
perkebunan
Ha 3.299 3.549 Pertanian Dishutbunnak
Kelompok 7 32
(6) Meningkatnya
penerapan teknologi
pengolahan pasca
panen perkebunan
Unit 3.600 3.625 Pertanian Dishutbunnak
Kelompok 338 363
VII-37
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(7) Revitalisasi
Kelembagaan dan
teknologi pertanian
(UPJA dan P3A)
Poktan 96 286 Pertanian Distankan
(1) Meningkatnya
penerapan teknologi
pengolahan hasil
peternakan :
4. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
Pertanian Dishutbunnak
- Ternak Ruminansia Orang 0 250
- Ternak Unggas Orang 0 250
(2) Meningkatnya
penerapan teknologi
pengolahan/
pengawetan pakan
Kelompok 1 6 Pertanian Dishutbunnak
(3) Meningkatnya
penerapan teknologi
penggemukan ternak
ruminansia
Kelompok 5 20 Pertanian BP4K
2) Pengembangan usaha, sarana
prasarana pengolahan, serta
pemasaran produk pertanian,
perkebunan, dan peternakan
(1) Meningkatnya jumlah
penyuluh swadaya
Orang 110 355 1. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Pertanian BP4K
(2) Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan petani
Unit 10 25 Pertanian BP4K
(3) Meningkatnya jumlah
kemitraan kelompok
tani dengan pihak
swasta
MoU 2 17 Pertanian BP4K
(4) Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
Orang 0 750 Pertanian Distankan
(1) Pompa air (3";4"; 6") Unit 3.597 3.747 2. Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian
Pertanian Distankan
(2) Traktor roda dua (<6
PK; 6-8,5 PK), mesin
tanam padi dan
kultivator
Unit 1.700 1.765
(3) Alat Pengendali OPT
(Handsprayer, Power
Sprayer, Fog,
Emposan Tikus,
Pembersih Gulma)
Unit 29.740 29.990
(4) Bahan Pengendali OPT
(Pestisida)
Kg/L 3.000 9.500
VII-38
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(5) Perontok/Pemipil Padi,
Jagung, Kedelai
(Thresher,
Cornsheller)
Unit 567 617
(6) Jalan Usaha Tani /
Jalan Produksi
M 21.423 39.423
(7) Irigasi (Irigasi air
tanah, Irigasi Air
Permukaan, dll)
Ha 13.364 22.864
(1) Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing,
Industri Hilir dan
Pemasaran Hasil
Pertanian
Kelompok 10 26 3. Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Distankan
(2) Meningkatnya
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebunan
Paket 10 26 Pertanian Distankan
(3) Tersebarnya informasi
pertanian dan
kehutanan
Paket 2 3 Pertanian Dishutbunnak
e) Mempertahankan luas lahan
pertanian pangan berkelanjutan
Pemberian insentif dan disinsentif Tersedianya Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ha - 375 Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan
Pertanian Distankan
f) Meningkatkan perikanan budidaya 1) Peningkatan produksi perikanan (1) Berkembangnya
budidaya dan
meningkatnya
produksi perikanan :
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Kelautan dan
Perikanan
Distankan
Ikan Mas Ton 1.511,95 1.752,76
Ikan Nila Ton 3.716,37 4.521,53
Ikan Lele Ton 1.436,47 1.922,32
Ikan Gurame Ton 844,21 932,08
(2) Meningkatnya
produksi benih ikan
Kelautan dan
Perikanan
Distankan
Ikan Nila Ekor 64.091.100 71.105.339
Ikan Lele Ekor 3.840.950 4.060.348
Ikan Mas Ekor 10.120.710 10.641.356
Ikan Gurame Ekor 3.384.900 3.558.258
Ikan Patin Ekor 12.445.000 13.081.810
VII-39
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
Ikan Hias Ekor 5.000 7.653
(3) Meningkatnya
kelompok budidaya
perikanan yang
menerapkan teknologi
Kelompok 5 30 Kelautan dan
Perikanan
BP4K
2) Peningkatan hasil pengolahan dan
nilai tambah produk perikanan
Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing,
Industri Hilir dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Kelompok 10 43 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
Kelautan dan
Perikanan
Distankan
Ton/Tahun 100 125
g) Meningkatkan fungsi hutan 1) Peningkatan pengembangan aneka
usaha kehutanan, serta
pemberdayaan masyarakat sekitar
hutan
(1) Meningkatnya
pengembangan aneka
usaha kehutanan :
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
Kehutanan Dishutbunnak
- Budidaya Jamur
Kayu
Baglog 330.055 *) 538.055
- Budidaya Lebah
Madu
Stup 1.203 *) 1.873
- Budidaya Gaharu Ha 20 *) 95
- PLBTH Ha 10 *) 90
- Budidaya/olahan
Bambu
Batang 1.090.166 *) 1.105.166
(2) Meningkatnya
kapasitas pengolahan
hasil hutan dan
turunannya
Unit 20 *) 40 Kehutanan Dishutbunnak
(3) Bertambahnya
demplot hasil hutan
non kayu
Kelompok - 30 Kehutanan BP4K
2) Peningkatan rehabilitasi hutan dan
lahan serta perlindungan konservasi
sumber daya hutan
(1) Terwujudnya
rehabilitasi hutan dan
lahan (pengurangan
luas lahan kritis)
Ha 10.458,05 7.058,05 1. Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Kehutanan Dishutbunnak
(2) Meningkatnya
pengendalian erosi
dan sedimentasi :
- Pembuatan Gully
Plug
Unit 105 355
- Pembuatan Sumur
Resapan
Unit 391 641
VII-40
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
- Pembuatan Dam
Penahan Erosi (DPe)
Unit 69 169
(3) Terbangunnya
kawasan hutan rakyat
Ha 11.360 12.360 Kehutanan Dishutbunnak
(4) Terbangunnya Model
Desa Konservasi
Desa 18 18 2. Program Perlindungan
dan konservasi sumber
daya hutan
Kehutanan Dishutbunnak
(5) Meningkatnya
kelestarian dan fungsi
Sumber Mata Air
SMA 331 331
(6) Terbangunnya
kawasan konservasi
sumber plasma nutfah
Ha 7 7
17) Terwujudnya destinasi wisata Unggulan Meningkatkan keunggulan daya
tarik dan promosi wisata
1) Pembangunan dan pengembangan
pariwisata Unggulan
(1) Terbangunnya
destinasi wisata
Unit 5 8 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pariwisata Disporabudpar
(2) Meningkatnya
wisatawan
Orang 124.918 940.918
2) Peningkatan kualitas sarana
prasarana pariwisata
Terpublikasikanya
destinasi pariwisata
Paket 3 4 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Disporabudpar
3) Peningkatan sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif
(1) Terbangunanya
kemitraan pengelolaan
pariwisata
Mou 4 27 Program Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata Disporabudpar
(2) Meningkatnya SDM
Pariwisata
Orang 100 600
(3) Meningkatnya
Kerajinan Kreatif
Paket 1 13
18) Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor
ekonomi unggulan daerah yang pro-job,
pro-poor, dan pro environment.
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk unggulan daerah
Penataan Kawasan Industri Produk
Unggulan Potensi Daerah
(1) Tersedianya produk
unggulan pertanian,
perkebunan,
peternakan dan
perikanan
Jenis 10 10 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Pertanian Distankan &
Dishutbunak
Program Peningkatan
Budidaya Perikanan
Perikanan Distankan
(2) Tersedianya produk
unggulan industri
kecil dan menengah
Jenis 6 6 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Perindustria
n
Dinas KUKM
Perindag
(3) Pembangunan
Kawasan Industri
Potensi Daerah
Kawasan 5 8 Program Pengembangan
Kawasan Industri Potensi
Unggulan Daerah
Perindustri-
an
Dinas KUKM
Perindag
VII-41
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
19) Meningkatnya peran gender dalam
pembangunan
Pengarusutamaan gender 1) Penguatan regulasi kelembagaan
kesetaraan gender
(1) Sosialisasi Kesetaraan
gender
Jiwa 100 1.175 Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
Pemberda-
yaan
perempuan
dan
perlindung
anak
BPMDPKB
(2) Partisipasi perempuan
di lembaga
pemerintah
Persen 44,69 49,69 BKD
(3) Partisipasi perempuan
di lembaga swasta
Persen 47,83 60,33 Dinsosnaker-
trans
2) Penyediaan kebutuhan aktivitas
kelembagaan kesetaraan gender
(1) Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Persen 100 100 1. Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Pemberda-
yaan
perempuan
dan
perlindung
anak
BPMDPKB
(2) Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum
Persen 50 50 2. Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Pemberda-
yaan
perempuan
dan
perlindung
anak
BPMDPKB
(3) Rasio Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
(KDRT)
Poin 1 : 100 Keluarga 1:300 keluarga
(4) Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan anak
dari tindakan
kekerasan
persen 100 100
(5) Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan
dan anak korban
kekerasan
Persen 100 100 3. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Sosial Dinsosnaker-
trans
(6) Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial
terlatih bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan di
dalam unit pelayanan
terpadu
Persen 75 83
VII-42
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(7) Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan
Persen 75 70
20) Terkendalinya pertumbuhan penduduk
dan meningkatnya keluarga sejahtera
Perluasan sasaran peserta KB dan
penguatan KIE dan pembinaan
keluarga sejahtera
Penyediaan alat kontrasepsi dan
peningkatan kesejahteraan pada
keluarga prasejahtera dan sejahtera 1
(1) Rata-rata jumlah anak
per keluarga
Persen 1,22 1,12 1. Program Keluarga
Berencana
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(2) Regulasi Peraturan
Daerah Keluarga
Berencana
Perda 0 1
(3) Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
isterinya dibawah usia
20 tahun
Persen 3,5 3,14 2. Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(4) Cakupan Remaja Yang
mengetahui Tentang
KRR
Rasio 5 : 10 Remaja 15 : 35 Remaja 3. Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(5) Cakupan PUS Peserta
KB Anggota
Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB
Persen 83,7 89 4. Program pembinaan
peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR
yang madiri
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(6) Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
Persen 33,61 24,08
(7) Kemiskinan Persen 14,11* 5 BPMDPKB/Dinso
snakertrans/Disi
dk/Dinkes/BMCK
/BP4K/Distankan
/Dishutbunak/Dis
dukcapil
(8) Rasio Petugas
Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana
(PLKB/PKB)
Rasio 1 : 5
Desa/Kelurahan
1:2 Desa/Kelurahan 5. Program penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(9) Rasio Pembantu
Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD)
Rasio 1:1
Desa/Keluarahan
1:1
Desa/Keluarahan
VII-43
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(10) Peningkatan
kompetensi SDM KB
Jiwa 0 168
(11) Cakupan penyediaan
informasi data
mikro keluarga di
setiap Desa/Kelurahan
Persen 100 100 6. Program pengembangan
bahan informasi tentang
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
(12) Jumlah Pospaud Kelompok 0 15 7. Program pengembangan
model operasional BKB-
Posyandu-PAUD
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera
BPMDPKB
21) Meningkatnya Penanganan masalah
kesejahteraan sosial
(1) PMKS skala kabupaten
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar
Persen 33 48 1. Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
sosial Dinsosnaker-
trans
(2) PMKS skala kab/kota
yang menerima
program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok
Usaha Bersama
(KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenis
lainnya
Persen 33 48 2. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
sosial Dinsosnaker-
trans
(3) Jumlah KUBE Kube 60 510
(4) Wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 20 65 3. Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
sosial Dinsosnaker-
trans
(5) Panti sosial skala
kabupaten/kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 80 80 4. Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
sosial Dinsosnaker-
trans
(6) Korban bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat
Persen 100 100
Perluasan pemberian bantuan dan
pembinaan para PMKS
Perluasan program perlindungan sosial
bagi para PMKS
VII-44
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(7) Korban bencana skala
kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
Persen 100 100%
(8) Penyandang cacat fisik
dan mental, serta
lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial
Persen 2 4,5 5. Program Pembinaan para
Penyandang Cacat dan
Trauma
sosial Dinsosnaker-
trans
(9) Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan dan
kejuangan
Kegiatan 1 6 6. Program Pelestarian Nilai-
Nilai Kepahlawanan dan
Kejuangan
sosial Dinsosnaker-
trans
(10) Data PMKS Kegiatan 1 5 7. Program Pendataan PMKS sosial Dinsosnaker-
trans
(11) Jumlah peserta
pelatihan
Orang 250 700 8. Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
sosial Dinsosnaker-
trans
(12) Jumlah peserta padat
karya
Orang 1.100 1700
22) Meningkatnya ketersediaan lapangan
pekerjaan dan kualitas tenaga kerja
terlatih
a) Meningkatkan kompetensi
ketenagakerjaan di berbagai
bidang keahlian
Pencari kerja yang
terdaftar yang
ditempatkan
Persen 27 37 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
ketenaga-
kerjaan
Dinsosnaker-
trans
b) Meningkatkan ketersediaan
lapangan pekerjaan
(1) Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
Persen 20 80 1. Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
ketenaga-
kerjaan
Dinsosnaker-
trans
(2) Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat
Persen 45 70
(3) Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
Persen 35 70
(4) Angka partisipasi
angkatan kerja
Jiwa 557.086 607.086 2. Program Pengelolaan
Data Ketenagakerjaan
ketenaga-
kerjaan
Dinsosnaker-
trans
(5) Tingkat partisipasi
angkatan kerja
Persen 67,6 76,6
(6) Tingkat Pengangguran
Terbuka
Persen 7,35* 2,25
Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon
tenaga kerja dan perlindungan bagi para
tenaga kerja
Perluasan lapangan pekerjaan
VII-45
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
23) Memberikan fasilitasi Hubungan Industrial
bagi perusahaan dan pekerja, menjamin
hak-hak pekerja dan melindungi tenaga
kerja untuk meningkatkan kesejahteraan.
(1) Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)
Persen 90 90 Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenaga-
kerjaan
Dinsosnaker-
trans
(2) Angka sengketa
pengusaha-pekerja
per tahun
Persen 35,40 17,70
(3) Keselamatan dan
perlindungan
Persen 57 82
(4) Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah
Persen 100 100
(5) Besaran
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
program JSN
Persen 58 63
(6) Besaran Pemeriksaan
Perusahaan
Persen 51 56
(7) Besaran Pengujian
Peralatan di
Perusahaan
Persen 16 50
(8) Jumlah tenaga kerja
dibawah umur
Persen 0 0
(9) Partisipasi angkatan
kerja perempuan
Persen 52,74 55,24
24) Meningkatnya peran pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan prestasi oleh raga
a) Meningkatkan kualitas sarana
prasarana olah raga dan kualitas
dan kuantitas olahragawan
berprestasi
Peningkatan pembangunan sarana
prasarana olah raga dan pembinaan
olahragawan
(1) Jumlah gedung olah
raga per 10.000
penduduk
per 10.000
penduduk
0,0002 0,0004 1. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Kepemuda-
an dan Olah
raga
Disporabudpar
(2) Jumlah lapang olah
raga per 10.000
penduduk
per 10.000
penduduk
0,0118 0,0169
(3) Jumlah Pembinaan
Pengcab Olahraga
Pengcab 26 27 2. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Kepemuda-
an dan Olah
raga
Disporabudpar
(4) Jumlah olahragawan
berprestasi
Orang 22 150
(5) Jumlah Perolehan
Medali
orang 36 287
Meningkatkan pembinaan bagi pekerja
dan pengusaha melalui peningkatan
pemahaman terhadap peraturan
ketenagakerjaan.
Meningkatkan hubungan kerja yang
harmonis antara pekerja dan pengusaha.
VII-46
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(6) Jumlah Pelatih
olahraga/instruktur/w
asit
Orang 20 170 3. Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
OR
Kepemuda-
an dan Olah
raga
Disporabudpar
b) Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pemuda yang kreatif,
inovatif, mandiri dan bertanggung
jawab serta memiliki jiwa
kepeminpinan
Peningkatan keterampilan pemuda (1) Jumlah Pemuda
Pelopor
Orang 4 24 1. Program pengembangan
keserasian dan kebijakan
pemuda
Kepemuda-
an dan Olah
raga
Disporabudpar
(2) Jumlah Paskibraka Orang 34 204 2. Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Kepemuda-
an dan Olah
raga
Disporabudpar
(3) Jumlah Pemuda
kreatif inovatif
terampil dan mandiri
Orang 230 2.830 3. Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Kepemuda-
an dan Olah
raga
Disporabudpar
25) Meningkatnya peran masyarakat dalam
pembangunan seni dan budaya
Meningtkan apresiasi masyarakat
terhadap aspek kesejarahan dan
nilai-nilai tradisi bagi
pengembangan budaya daerah
Peningkatan pelestarian budaya lokal (1) Pembinaan dibidang
kebudayaan
kali/tahun 1 11 1. Program Pengembangan
Nilai Budaya
Kebudayaan Disporabudpar
(2) jumlah sarana
kesenian
unit 8 13 2. Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kebudayaan Disporabudpar
(3) Jumlah Gedung
Kesenian
unit 0 1
(4) Jumlah Gelar Seni group 29 174
(5) Jumlah situs dan
kawasan cagar budaya
yang dilestraikan
situs 14 29
(6) pemberian
penghargaan dibidang
seni/ budaya
orang/
tahun
0 5 3. Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Kebudayaan Disporabudpar
26) Kuatnya Pemerintah Desa/Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan
Penguatan Kapasitas Desa 1) Meningkatkan kapasitas
kelembagaan, keuangan, aparatur,
sarana dan prasarana.
(1) Ketersediaan
Dokumen RPJM Desa
Buku 330 330 1. Program pemantapan
pemerintahan dan
pembangunan desa
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa
BPMDPKB
(2) Ketersediaan
Dokumen RKP Desa
Buku 330 330
(3) Ketersediaan
Dokumen Pola Ruang
Desa
Buku 0 66
(4) Ketersediaan LPPD Buku 80 90 Tapem. Setda
VII-47
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(5) Ketersediaan LKPJ Buku 330 330 BAPPEDA
(6) Ketersediaan laporan
APBDes
Buku 330 330 Tapem. Setda
(7) Pelatihan managemen
Pemerintahan Desa
jiwa - 330 2. Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa
Tapem. Setda
(8) Pelatihan pengelolaan
keuangan desa
jiwa - 330 Tapem. Setda
(9) Pelatihan penyusunan
APB Desa
jiwa - 330 Tapem. Setda
(10) Pelatihan laporan
keuangan desa
jiwa - 330 BPMDPKB
2) Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat desa berbasis kearifan
lokal
(1) Pelaksanaan
Musrenbang Desa
Kegiatan 336 343 1. Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa
BPMDPKB
(2) Ketersediaan
Dokumen RPJM Desa
Dokumen 330 330
(3) Terpenuhinya sarana
prasarana
infrastruktur melalui
Bhakti TNI
Kegitan 7 4
(4) Terpenuhinya
Lingkungan
pemukiman yang
sehat
Desa 0 6
(5) Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat
Rupiah 661.364.000 760.568.000
(6) Cakupan desa bebas
perumahan kumuh
Desa 340 2.000 2. Program peningkatan
infrastruktur perdesaan
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa
BPMDPKB
(7) Cakupan penerapan
dan pengembangan
TTG
Desa 10 50
(8) Cakupan
pembangunan
infrastruktur
perdesaan berbasis
masyarkat
Kegiatan 330 330
VII-48
Kondisi Awal
(2013)
Kondisi Akhir
(2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Outcome)
Bidang
Urusan
OPD
Penanggung
Jawab
(9) Simpan Pinjam
Perempuan
Kelompok 4.413 4.413 3. Program pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa
BPMDPKB
(10) Jumlah BUMDes Unit 330 330
(11) Profil desa % 5 100 4. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa
BPMDPKB
(12) Pelatihan kader KPM
dan LPM
Jiwa 0 0
(13) Rata-rata binaan
kelompok LPM
Kelompok 26 26
(14) Tercapainya evaluasi
kinerja pemberdayaan
masyarakat pedesaan
Dokumen 0 26
(15) Rata-rata kelompok
binaan PKK
Kelompok 26 26
(16) Posyandu Aktif Kelompok 1.439 1.449
(17) Cakupan status desa
gotong royong
desa 0 1
27) Meningkatnya kualitas kehidupan
beragama dan kerukunan antar umat
beragama
a) Meningkatkan peran lembaga-
lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan
dalam pembangunan
1) Peningkatan Sumber daya pendidik
agama pada lembaga pendidikan
keagamaan dan di Masjid.
(1) Jumlah Guru Ngaji
yang mendapat
insentif
orang 672 686 Program Peningkatan
Kehidupan Beragama
Keagamaan Kesra. Setda
(2) Jumlah Imam Masjid
yang mendapat
insentif
orang 336 343
2) Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana lembaga pendidikan
agama, dan tempat peribadatan.
(1) Jumlah Perbup
Keagamaan
Perbup 0 1 Program Peningkatan
Kehidupan Beragama
Keagamaan Kesra. Setda
(2) Jumlah Surat Edaran
Bupati
Surat
Edaran
Bupati
0 3
3) Mendorong akselerasi terbentuknya
masyarakat religius melalui regulasi
keagamaan
(1) Jumlah lembaga
pendidikan agama
yang memperoleh
fasilitasi
unit 610 621 Program Peningkatan
Kehidupan Beragama
Keagamaan Kesra. Setda
(2) Jumlah sarana ibadah
yang memperoleh
fasilitasi
unit 314 344
VII-49
BAB VIII INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Program Unggulan Bupati
Berdasarkan program-progam pembangunan daerah, di dalamnya
terdapat program unggulan Bupati berdasarkan janji Bupati dan Wakil Bupati selama
kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan
daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah
selama lima tahun. Adapun program unggulan Bupati adalah sebagai berikut:
Urusan Wajib
1. Bidang Pendidikan
Sebagai upaya pemenuhan wajib belajar 12 tahun, dengan program :
a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
b. Program Pendidikan Menengah.
c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
d. Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
2. Bidang Kesehatan
Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas
dan terbangunnya PONED di seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka,
dengan program :
a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/
Puskesmas pembantu dan jaringannya.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 2
3. Bidang Perumahan
a. Sebagai upaya Penuntasan program Rutilahu, dengan program:
Pengembangan Perumahan dan Lingkungan Sehat Perumahan.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Sebagai upaya Peningkatan PUAP dan PKH ke dalam UKM, Koperasi atau
lembaga sejenis lainnya, dengan program: Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
b. Sebagai upaya Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis-
majelis taklim, dengan program: Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Sebagai upaya untuk Meningkatkan Fasilitasi TNI Manunggal Sindangkasih,
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dan TNI Manunggal
Membangun Desa, dengan program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan.
b. Sebagai upaya Mewujudkan Desa Mandiri, dengan program :
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 4) Program Pemantapan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 5) Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; serta 6) Program Peningkatan
Infrastruktur Perdesaan.
6. Bidang Pertanian
Sebagai upaya Pengembangan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya
untuk peningkatan produksi pangan, dengan program: Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 3
7. Bidang Perdagangan
Sebagai upaya Menumbuhkembangkan perdagangan dan industri di Kabupaten
Majalengka, dengan program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
8.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah 2014-2018
Pada bab ini diuraikan program pembangunan daerah pada RPJMD 2014-
2018 yang bersifat prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun berdasarkan Urusan Pilihan
dan Urusan Wajib, sebagai berikut :
8.2.1. Urusan Wajib
1. Bidang Pendidikan
1) Kebijakan pendidikan gratis dasar dan menengah (SD, SLTP, dan SLTA)
dalam rangka pelaksanaan Wajar Dikdas 12 tahun, dilaksanakan melalui
program:
a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran:
(1) Angka melanjutkan SD/MI ke ke SMP/MTs;
(2) APK SMP/MTs.
b) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran APK SMA/MA/SMK
Sederajat.
2) Kebijakan peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan
menengah, dilaksanakan melalui program:
a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :
(1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau;
(2) Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI;
(3) Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs;
(4) Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI;
(5) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/MTs;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 4
(6) Penambahan Meubeulair SD/MI;
(7) Penambahan Meubeulair SMP/MTs;
(8) Dibangunnya Laboratorium IPA SMP/MTs;
(9) Penyediaan Alat Praktek/Peraga IPA SMP/MTs;
(10) Disediakannya Meubeulair Lab IPA SMP/MTs;
(11) Disediakannya Ruang Kepala Sekolah;
(12) Disediakannya Ruang Guru.
b) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran:
(1) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK;
(2) Dibangunnya Unit Sekolah Baru.
3) Kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan
Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas,
dilaksanakan melalui program:
a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran:
(1) Jumlah SD/MI Berstandar Nasional;
(2) Jumlah SMP/MTs Berstandar Nasional.
b) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran ‚Jumlah
SMA/SMK/MA Berstandar Nasional‛.
c) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran:
(1) TK/RA terakreditasi;
(2) SD/MI terakreditasi;
(3) SMP/MTs terakreditasi;
(4) SMA/SMK/MA terakreditasi.
4) Kebijakan peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4 serta
peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga
kependidikan, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, dengan sasaran:
a) Jumlah Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4;
b) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 5
5) Kebijakan peningkatan pendidikan usia dini, non formal dan informal,
dilaksanakan melalui program:
a) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sasaran:
(1) APK PAUD;
(2) Jumlah lembaga penyelenggara PAUD.
b) Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran ‚AMH‛.
2. Bidang Kesehatan
1) Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit
untuk masyarakat umum dan miskin, dilaksanakan melalui program:
a) Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya, dengan sasaran:
(1) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1.000 penduduk;
(2) Cakupan Puskesmas;
(3) Cakupan Puskesmas Pembantu.
b) Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas, dengan
sasaran: Cakupan Puskesmas Terakreditasi;
c) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, dengan
sasaran ‚Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS‛.
d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan
sasaran:
(1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS.
(2) Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk;
(3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.
e) Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan sasaran ‚Fasilitasi Alat-
Alat Kesehatan Dan Gedung Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok‛.
2) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan, dilaksanakan melalui program:
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 6
a) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran ‚Cakupan
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit‛.
b) Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN, dengan sasaran ‚Cakupan
Masyarakat yang Tercover Asuransi yang Terdaftar di Puskesmas‛.
c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran ‚Regulasi
Sistem Pembiayaan Kesehatan‛.
d) Program Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan sasaran ‚Cakupan
Masyarakat yang Memanfaatkan Puskesmas dan Jaringannya‛.
e) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan sasaran
‚Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan‛.
3) Kebijakan peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai SOP
kesehatan, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Poned dan Ponek,
dengan sasaran ‚SOP Sistem Rujukan‛.
4) Kebijakan peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan,
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan,
dengan sasaran ‚Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan‛.
5) Kebijakan perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin,
dilaksanakan melalui Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin,
dengan sasaran ‚Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin‛.
6) Kebijakan Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif, dilaksanakan melalui
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan
sasaran :
a. Cakupan Desa Siaga Aktif;
b. Rasio Posyandu per 1.000 Balita;
c. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat.
7) Kebijakan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dilaksanakan melalui Program:
a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran
‛Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 7
b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan sasaran :
(1) Cakupan Rumah Sehat;
(2) Proporsi Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat Kesehatan;
(3) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Laik Sehat;
(4) Cakupan Tingkat Kepadatan Lalat di Tempat-Tempat Umum;
c. Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan),
dengan sasaran :
(1) Proporsi Rumah Tangga yang Akses Terhadap Air Bersih yang
Layak;
(2) Proporsi Rumah Tangga yang Akses Terhadap Sanitasi yang Layak.
8) Kebijakan akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi, dilaksanakan melalui
program :
a) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan bayi, dengan
sasaran :
(1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;
(2) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas;
(3) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani.
(4) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan;
(5) Angka Harapan Hidup.
b) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan
sasaran:
(1) Cakupan Pelayanan Anak Balita;
(2) Cakupan Kunjungan Bayi.
c) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan
sasaran ‚Cakupan Pelayanan Kasus Gawat Darurat Obstetri dan
Neonatal oleh Rumah Sakit (PONEK)‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 8
9) Kebijakan pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemberian
makanan tambahan pemulihan, dilaksanakan dengan Program Perbaikan
Gizi Masyarakat, dengan sasaran :
a) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan;
b) Cakupan Balita Gakin yang Mendapatan PMT Pemulihan/MP ASI.
10) Kebijakan memperluas jangkauan upaya pencegahan, penanggulangan
penyakit, dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit, dengan sasaran :
a) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization;
b) Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit TBC BTA;
c) Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD;
11) Kebijakan peningkatan sistem informasi dan Surveilance Epidemilogi yang
evidencebase, dilaksanakan melalui Program Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit, dengan sasaran:
a) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi <24 jam;
b) Tertangananinya Kejadian Luar Biasa Penyakit.
12) Kebijakan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan
bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas/Pustu dan jaringannya,
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur, dengan sasaran :
a) Pendidikan Formal Bagi Tenaga Medis (Dokter Spesialis);
b) Pendidikan Formal Bagi Tenaga Non Medis (Perawat, Bidan, Nutrisionis,
dll);
c) Dokter (Medis) yang Telah Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis;
d) Tenaga Non Medis yang Telah Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis;
13) Kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit,
Puskesmas/Pustu dan jaringannya, dilaksanakan melalui Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 9
a) Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk;
b) Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya Per 1.000 Penduduk
c) Pemenuhan Tenaga Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah;
d) Pemenuhan Dokter Gigi di Puskesmas;
e) Pemenuhan Apoteker di Puskesmas;
f) Pemenuhan Tenaga Teknis Farmasi di Puskesmas;
g) Pemenuhan Tenaga Gizi di Puskesmas;
h) Pemenuhan Tenaga Promkes di Puskesmas;
i) Pemenuhan Rekam Medis di Puskesmas;
j) Pemenuhan Analis Kesehatan di Puskesmas.
3. Bidang Pekerjaan Umum
1) Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang
telah ada, dilaksanakan melalui program:
a) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan sasaran:
(1) Tersediannya Jalan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan
dengan Selamat dan Nyaman;
(2) Tersedianya Jembatan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan
dengan Selamat dan Nyaman.
b) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan, dengan sasaran
‚Prosentase Ketersediaan Data Kondisi Jalan dan Jembatan‛.
c) Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong,
dengan sasaran ‚Rasio Drainase dalam Kondisi Baik‛.
2) Kebijakan pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan,
dilaksanakan melalui program:
a) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan sasaran :
(1) Panjang Penambahan Jalan Baru;
(2) Penambahan Jembatan Baru.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 10
b) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan
sasaran ‚Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-Gorong Baru‛.
3) Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana
jaringan irigasi, dilaksanakan melalui Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan
sasaran ‚Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi
yang Sudah Ada‛.
4) Kebijakan peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, dilaksanakan melalui program:
a) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya, dengan sasaran ‚Prosentase Peningkatan
Peran dan Fungsi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya‛.
b) Program penyediaan dan pengolahan air baku, dengan sasaran
‚Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal
Sehari Hari‛.
5) Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sanitasi dasar perumahan
dan permukiman melalui peran serta masyarakat, dilaksanakan melalui
program:
a) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan
sasaran:
(1) Prosentase Akses Air Minum Bagi Rumah Tangga;
(2) Prosentase Peningkatan Pengelolaan Air Limbah.
b) Program lingkungan sehat perumahan, dengan sasaran ‚Prosentase
Peningkatan Pengelolaan Sampah Domestik‛.
6) Kebijakan meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah, dilaksanakan
melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah, dengan sasaran ‚Tersedianya Prasarana Dan Sarana Air Limbah‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 11
4. Bidang Perumahan
1) Kebijakan penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat
miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, dilaksanakan melalui Program pengembangan
perumahan, dengan sasaran ‚Prosentase Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni‛.
2) Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU), dilaksanakan melalui Program rehabilitasi/peningkatan PSU,
dengan sasaran ‚Rasio Ketersediaan PSU Dalam Kondisi Baik‛.
3) Kebijakan pencegahan dan mitigasi bencana, dilaksanakan melalui Program
peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan sasaran
‚Presentase (%) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Dievakuasi
dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap‛.
4) Kebijakan Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana, dilaksanakan melalui
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,
dengan sasaran :
a) Meningkatnya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Mengatasi
Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana;
b) Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana dan
Kebutuhan Dasar Saat Bencana;
c) Terpenuhinya Bantuan Kebutuhan Dasar.
5) Kebijakan rehabilitasi dan rekontsruksi sarana dan prasarana pasca
bencana, dilaksanakan melalui Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial, dengan sasaran :
b) Terpenuhinya Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat
(Rehabilitasi) yang Terkena Bencana;
c) Terpenuhinya Kebutuhan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang
Terkena Bencana;
d) Berfungsinya Kembali Sarana dan Prasarana Daerah Bencana.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 12
5. Bidang Penataan Ruang
1) Kebijakan penataan dan pengendalian ruang, dilaksanakan melalui
program:
a) Program perencanaan tata ruang, dengan sasaran ‚Tersusunnya
Pedoman/Arahan Tentang Penataan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan
dan Fungsi Ruang‛.
b) Program pemanfaatan ruang, dengan sasaran ‚Terlaksananya Program
Pemanfaatan Ruang‛.
c) Program pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran
‚Terlaksananya Program Pengendalian Ruang‛.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan
1) Kebijakan peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
dilaksanakan melalui Program perencanaan pembangunan daerah, dengan
sasaran ‚Tingkat Capaian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan‛.
2) Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan daerah, dilaksanakan melalui
program :
a) Program perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran :
(1) Tersedianya Evaluasi RPJPD Ditetapkan Dengan Perda yang
Selaras Dengan Kondisi Terkini Perencanaan Kabupaten Serta
Kebijakan Pusat dan Provinsi;
(2) Tersedianya Dokumen RPJMD Ditetapkan Dengan Perda yang
Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan
RTRW Kabupaten;
(3) Tersedianya Evaluasi Midterm RPJMD Ditetapkan dengan Perda
yang Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN
dan RTRW Kabupaten;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 13
(4) Tersedianya Dokumen RKPD Ditetapkan dengan Perkada yang
Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD
Provinsi dan RTRW Kabupaten;
(5) Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD Ditetapkan dengan
Perkada yang Selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten;
(6) Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
(7) Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah;
(8) Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD,
RKPD dan RTRW Kabupaten;
(9) Tersedinya Dokumen Renja OPD yang Selaras dengan Renstra
OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten;
(10) Tingkat Ketaatan Terhadap RTRW;
(11) Tersedianya Sumber Daya Apratur Perencanaan yang Handal.
b) Program perencanaan pembangunan ekonomi, dengan sasaran :
(1) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
(2) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
c) Program perencanaan sosila budaya, dengan sasaran :
(1) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya;
(2) Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
d) Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan sasaran :
(1) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah;
(2) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 14
7. Bidang Perhubungan
1) Kebijakan pengintegrasian layanan transportasi pada pusat-pusat daerah
pertumbuhan, dilaksanakan melalui Program peningkatan pelayanan
angkutan umum, dengan sasaran : “Terfasilitasinya Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum‛.
2) Kebijakan pemantapan dan pemenuhan sarana dan prasarana
perhubungan, dilaksanakan melalui program:
a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan
sasaran :
(1) Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Wilayah
Pedesaan dan Perkotaan;
(2) Tersedianya Kebutuhan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sesuai dengan
Analisa Kebutuhan.
b) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan
sasaran ‚Tersedianya Alat/Sarana Pengaman Lalu Lintas‛.
c) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
dengan sasaran :
(1) Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
(2) Terpeliharanya Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Terminal.
3) Kebijakan Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan
pengendalian lalu lintas, dilaksanakan melalui program:
a) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran:
‚Terkendalinya keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna jalan‛.
b) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor,
dengan sasaran : ‚Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan
tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi‛.
c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran
‚Tersedianya kapasitas SDM Perhubungan sesuai dengan analisa
kebutuhan‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 15
8. Bidang Lingkungan Hidup
1) Kebijakan pemenuhan target RTH Kabupaten Majalengka sesuai dengan
tata ruang, dilaksanakan melalui Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH), dengan sasaran ‚Tersedianya Prosentase Luasan RTH Publik di
Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan‛.
2) Kebijakan pemantapan pemenuhan AMDAL dalam proses penetapan ijin
usaha dan penegakan hukum lingkungan, dilaksanakan melalui Program
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan
sasaran ‚Koordinasi Penyusunan AMDAL‛.
3) Kebijakan meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah, dilaksanakan
melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah dengan sasaran ‛Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah‛.
4) Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan,
dilaksanakan melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan, dengan sasaran ‚Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan‛.
5) Kebijakan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan, dilaksanakan
melalui Program pelestarian, perlindungan dan konservasi sumber daya
alam dengan sasaran ‚Terlaksanakannya Upaya Pelestarian Sumber Mata
Air, Hutan dan Lahan dan Terlaksanakanya Konservasi Tanah‛.
9. Bidang Pertanahan
Kebijakan tertib administrasi pertanahan, dilaksanakan melalui Program
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan
sasaran ‚Prosentase Tanah Bersertifikat dan Keseluruhan Jumlah Bidang Tanah‛.
10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Kebijakan peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, dilaksanakan melalui Program penataan administrasi kependudukan,
dengan sasaran :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 16
a) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
c) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
d) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
11. Bidang Pemberdayaan Perempuan
1) Kebijakan penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender,
dilaksanakan melalui Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas
anak dan perempuan, dengan sasaran :
a) Sosialisasi Kesetaraan Gender;
b) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah;
c) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.
2) Kebijakan penyediaan kebutuhan aktivitas kelembagaan kesetaraan gender,
dilaksanakan melalui program:
a) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,
dengan sasaran "Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di
Dalam Unit Pelayanan Terpadu".
b) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan,
dengan sasaran:
(1) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum;
(2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
(3) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari
Tindakan Kekerasan;
c) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan
sasaran:
(1) Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 17
(2) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas
Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu;
(3) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan.
12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1) Kebijakan akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi, dilaksanakan
melalui program:
a) Program Keluarga Berencana, dengan sasaran :
(1) Cakupan Peserta KB Aktif;
(2) Rasio Akseptor KB;
(3) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif;
(4) Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi
(Unmet Need);
(5) Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi
Permintaan Masyarakat .
b) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat, dengan sasaran "Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-KB".
c) Program pelayanan kontrasepsi, dengan sasaran:
a) Cakupan Pelayanan IUD;
b) Cakupan Pelayanan MOW;
c) Cakupan Pelayanan MOP.
2) Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada
keluarga prasejahtera dan sejahtera I, dilaksanakan melalui program:
a) Program Keluarga Berencana, dengan sasaran :
(1) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga;
(2) Regulasi Peraturan Daerah Keluarga Berencana.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 18
b) Program kesehatan reproduksi remaja, dengan sasaran ‚Cakupan
Pasangan Usia Subur yang Isterinya Dibawah Usia 20 Tahun‛.
c) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR, dengan sasaran ‚Cakupan Remaja yang Mengetahui Tentang
KRR‛.
d) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang madiri, dengan sasaran :
(1) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB;
(2) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
e) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga,
dengan sasaran:
(1) Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB).
(2) Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD).
(3) Peningkatan Kompetensi SDM KB.
f) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak, dengan sasaran "Cakupan
Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan".
g) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD,
dengan sasaran ‚Jumlah Pos PAUD‛.
13. Bidang Sosial
Kebijakan perluasan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan
PMKS lainnya, dilaksanakan melalui program:
a) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan sasaran
‚PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar".
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 19
b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan sasaran:
(1) PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial
Ekonomi Sejenis Lainnya;
(2) Jumlah KUBE.
c) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan sasaran ‚Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan
Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial‛.
d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
sasaran :
(1) Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(2) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggal Darurat;
(3) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Dievakuasi Dengan
Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap.
e) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan sasaran
‚Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang
Telah Menerima Jaminan Sosial‛.
f) Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, dengan
sasaran ‚Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan‛.
g) Program pendataan PMKS, dengan sasaran ‚Data PMKS‛.
h) Program pembinaan lingkungan sosial, dengan sasaran:
(1) Jumlah Peserta Pelatihan;
(2) Jumlah Peserta Padat Karya.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 20
14. Bidang Ketenagakerjaan
1) Kebijakan pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan
perlindungan bagi para tenaga kerja, dilaksanakan melalui Program
peningkatan kesempatan kerja, dengan sasaran ‚Besaran Pencari Kerja yang
Terdaftar yang Ditempatkan‛.
2) Kebijakan perluasan lapangan pekerjaan, dilaksanakan melalui program :
d) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan
sasaran:
(1) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi;
(2) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat;
(3) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan;
e) Program pengelolaan data ketenagakerjaan, dengan sasaran:
(1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
(2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
(3) Tingkat Pengangguran Terbuka.
3) Kebijakan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja
dengan pengusaha dilaksanakan melalui program perlindungan dan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan sasaran:
a) Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB);
b) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun;
c) Keselamatan dan Perlindungan;
d) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah;
e) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JKN;
f) Besaran Pemeriksaan Perusahaan;
g) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 21
h) Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur;
i) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.
15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1) Kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta
perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM, dilaksanakan melalui
program:
a) Program pengembangan koperasi dan UKM, dengan sasaran
‚Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama
Koperasi dan Penyuluhan Dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi (Gemaskop)‛.
b) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan sasaran
‚Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Di Bidang Pengendalian
dan Akuntabilitas Koperasi‛.
c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah, dengan sasaran :
(1) Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum Koperasi;
(2) Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM.
2) Kebijakan peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan
permodalan bagi koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui Program
pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil
Menengah, dengan sasaran :
a) Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM Produktif;
b) Pemberian Tambahan Modal Dengan Skema Dana Bergulir;
c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam SDM UMKM;
d) Pembangunan Outlet Produk UMKM Di Kawasan Wisata.
3) Kebijakan penguatan koperasi pondok pesantren, dilaksanakan melalui
program:
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 22
a) Program peningkatan kualitas koperasi, dengan sasaran ‚Peningkatan
kualitas dan kuantitas koperasi pondok pesantren‛.
b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
Usaha Kecil Menengah, dengan sasaran :
(1) Pameran Produk UKM;
(2) Fasilitasi Kemitraan Dengan Lembaga Keuangan Lainnya.
16. Bidang Penanaman Modal
1) Kebijakan menjamin kepastian investasi, dilaksanakan melalui program:
a) Program Pengembangan Investasi, dengan sasaran :
(1) Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
(2) Terimplementasikannya pengembangan, pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
(3) Tersedianya data potensi perizinan.
b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan
sasaran:
(1) Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal;
(2) Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Usaha (Investasi/Penanaman Modal) Melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
(3) Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan,
Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha.
(4) Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
c) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan
sasaran:
(1) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman
Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 23
(2) Tersedianya Informasi Peluang Usaha/Bidang Usaha Unggulan dan
Terselenggaranya Promosi Investasi;
(3) Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan.
17. Bidang Kebudayaan
Kebijakan peningkatan pelestarian budaya lokal, dilaksanakan melalui program :
a) Program pengembangan nilai budaya, dengan sasaran ‚Pembinaan
Dibidang Kebudayaan‛.
b) Program pengelolaan kekayaan budaya, dengan sasaran :
(1) Jumlah Sarana Kesenian;
(2) Jumlah Gedung Kesenian;
(3) Jumlah Group Kesenian;
(4) Jumlah Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan.
c) Program pengelolaan keragaman budaya, dengan sasaran ‚Pemberian
Penghargaan Dibidang Seni/Budaya‛.
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1) Kebijakan peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan
pembinaan olahragawan, dilaksanakan melalui program :
a) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dengan sasaran:
(1) Jumlah Gedung Olah Raga;
(2) Jumlah Lapang Olah Raga.
b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan sasaran :
(1) Jumlah Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga;
(2) Jumlah Olahragawan Berprestasi;
(3) Jumlah Perolehan Mendali.
c) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga, dengan
sasaran ‚Jumlah Pelatih Olah Raga/Instruktur/Wasit‛.
2) Kebijakan peningkatan keterampilan pemuda, dilaksanakan melalui
program:
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 24
a) Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda, dengan
sasaran ‚Jumlah Pemuda Pelopor‛.
b) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan sasaran
‚Jumlah Paskibraka‛.
c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda, dengan sasaran ‚Jumlah Pemuda yang
Kreatif, Inovatif, Terampil dan Mandiri‛.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Kebijakan pencegahan dan mitigasi bencana, dilaksanakan melalui
program:
a) Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, dengan
sasaran :
(1) Tersedianya Data dan Informasi Potensi Rawan Bencana;
(2) Terpenuhinya Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
(3) Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Kebencanaan;
(4) Presentase (%) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang
Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggal Darurat;
(5) Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima
Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat;
(6) Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang
Penanggulangan Bencana.
b) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,
dengan sasaran :
(1) Meningkatnya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Mengatasi
Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana;
(2) Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
(3) Terpenuhinya Bantuan Kebutuhan Dasar.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 25
2) Kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan
perundang-undangan dan HAM, dilaksanakan melalui Program penataan
peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM, dengan
sasaran ‚Jumlah Produk Hukum yang Disosialisasikan‛.
3) Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, Satuan
Perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
dilaksanakan melalui Program pemeliharaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, dengan sasaran:
a) Jumlah Anggota Linmas Per 100 Penduduk;
b) Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi
1) Kebijakan penataan struktur organisasi yang proporsional, dilaksanakan
melalui Program peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan,
dengan sasaran ‚Jumlah OPD yang Menerapkan Standar Mutu Pelayanan
Berbasis ISO‛.
2) Kebijkan peningkatan pelayanan administrasi organisasi, dilaksanakan
melalui Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan sasaran
‚Terpenuhinya Kebutuhan Operasional OPD‛.
3) Kebijakan percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat,
dilaksanakan melalui Program pemantapan otonomi daerah dan sistem
administrasi daerah, dengan sasaran ‚Prosentase OPD dan Unit Pelayanan
Publik (UPP) dengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kriteria
Minimal ‘B’ ‛.
4) Kebijakan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan
daerah dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan daerah, dilaksanakan melalui Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran ‚Tingkat
Kesesuaian Pelaporan Kinerja Sesuai Dengan Standar Akuntansi‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 26
5) Kebijakan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi,
dilaksanakan melalui Program penggalian dan pengembangan potensi
pendapatan daerah, dengan sasaran ‚Tingkat Pendapatan Daerah
(Persentase PAD, Persentase Dana Perimbangan, dan Persentase Sumber
Lain yang Sah)‛.
6) Kebijakan mewujudkan tertib administrasi aset daerah, dilaksanakan melalui
Program peningkatan pengelolaan barang milik daerah, dengan sasaran :
a) Prosentase Aset Daerah yang Diamankan (Pengamanan Secara
Administrasi, Pengamanan Secara Fisik);
b) Prosentase Aset yang Sudah Diinventarisir.
7) Kebijakan peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tata kelola
dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan melalui
program:
a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan pengawasan kepala daerah, dengan sasaran :
(1) Prosentase OPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini
Wajar Dengan Pengeculaian (WDP);
(2) Prosentase OPD yang Hasil Evaluasi Lakipnya Minimal "CC";
(3) Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal;
(4) Prosentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal;
(5) Cakupan Pemeriksaan Reguler Maupun Non Reguler;
(6) Prosentase Penyelesaian Kasus;
(7) Jumlah OPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Pelayanan
Minimal/Pelayanan Prima;
(8) Prosentase OPD yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP No. 60
Tahun 2008;
(9) Prosentase OPD yang Melaporkan PMPRB Online.
b) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur
Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan sasaran :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 27
(1) Prosentase Jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
yang Kompeten dan Profesional di Setiap OPD;
(2) Rasio SDM Terdiklat Sesuai Kompetensi Terhadap Total Jumlah
yang Dibutuhkan;
(3) Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.
c) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan, dengan sasaran :
(1) Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan;
(2) Terpenuhinya Tools Pengawasan (Tersedianya Piagam Audit
Internal, Tersedianya Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat
(Whistle Blower System), Tersedianya Sistem Penanganan Konflik
Kepentingan.
8) Kebijakan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah
dilaksanakan melalui Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
dengan sasaran :
a) Prosentase Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat PIM Sesuai
Jenjangnya;
b) Pengiriman PNS Untuk Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional.
9) Kebijakan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah,
dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan aparatur,
dengan sasaran :
a) Realisasi Pemberian Penghargaan Bagi PNS;
b) Turunnya Angka Pelanggaran Disiplin PNS;
c) Meningkatnya Layanan Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja (SAPK);
d) Prosentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Formasi;
e) Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pegawai.
10) Kebijakan menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui Program penataan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 28
peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM, dengan
sasaran ‚Jumlah Raperda yang Diagendakan dalam Prolegda‛.
11) Kebijakan peningkatan penyelarasan peraturan daerah, dilaksanakan
melalui Program penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran
hukum dan HAM, dengan sasaran ‚Jumlah Perda yang Diharmonisasi‛.
12) Kebijakan peningkatan kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga
keuangan lainnya, dilaksanakan melalui Program pembangunan ekonomi,
dengan sasaran ‚Penyertaan odal‛.
21. Bidang Ketahanan Pangan
1) Kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses
dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi dan
penanganan daerah rawan pangan, dilaksanakan melalui Program
peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, dengan sasaran :
a) Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita;
b) Meningkatkan dan Mempertahankan Cadangan Pangan;
c) Mempertahankan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses
Pangan;
d) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan;
e) Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan;
f) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
g) Penanganan Daerah Rawan Pangan.
2) Kebijakan peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian,
perkebunan dan peternakan, dilaksanakan melalui Program peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan, dengan sasaran ‚Peningkatan
dan Pengamanan Mutu Produk Pertanian‛.
22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Kebijakan meningkatkan kapasitas kelembagaan, keuangan, aparatur,
sarana dan prasarana, dilaksanakan melalui program :
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 29
a) program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa, dengan
sasaran :
(1) Ketersediaan Dokumen RPJM Desa;
(2) Ketersediaan Dokumen RKP Desa;
(3) Ketersediaan Dokumen Pola Ruang Desa;
(4) Ketersediaan LPPD;
(5) Ketersediaan LKPJ;
(6) Ketersediaan Laporan Apbdes.
b) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan
sasaran :
(1) Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa;
(2) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa;
(3) Pelatihan Penyusunan APB Desa;
(4) Pelatihan Laporan Keuangan Desa.
2) Kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan
lokal, dilaksanakan melalui program :
a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,
dengan sasaran :
(1) Pelaksanaan Musrenbang Desa;
(2) Ketersediaan RPJM Desa;
(3) Terpenuhinya Sarana Prasarana Infrastruktur Melalui Bhakti TNI;
(4) Terpenuhinya Lingkungan Pemukiman yang Sehat;
(5) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat.
b) Program peningkatan infrastruktur perdesaan, dengan sasaran :
(1) Cakupan Desa Bebas Perumahan Kumuh;
(2) Cakupan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
(TTG);
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 30
(3) Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis
Masyarkat.
c) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan sasaran:
(1) Simpan Pinjam Perempuan;
(2) Jumlah BUMDes.
d) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan
sasaran :
(1) Tersedianya Profil Desa;
(2) Pelatihan Kader KPM dan LPM;
(3) Rata-Rata Binaan Kelompok LPM;
(4) Tercapaoinya Evaluasi Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan;
(5) Rata-Rata Kelompok Binaan PKK;
(6) Posyandu Aktif;
(7) Cakupan Status Desa Gotong-Royong.
23. Bidang Statistik
Kebijakan peningkatan pengelolaan data pembangunan, dilaksanakan melalui
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan sasaran
‚Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah‛.
24. Bidang Kearsipan
Kebijakan mewujudkan pengelolaan kearsipan yang mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, dilaksanakan melalui Program
pembinaan, pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan, dengan sasaran:
a) Tersedianya Arsiparis;
b) Terlaksananya Pembinaan Tata Kearsipan Ke OPD;
c) Terselamatkannya Arsip Statis;
d) Terevitalisasi Pelayanan Kearsipan.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 31
25. Bidang Komunikasi dan Informatika
1) Kebijakan pemantapan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi,
dilaksanakan melalui program:
a) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa,
dengan sasaran:
(1) Terpenuhinya Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan
Pelayanan Informasi Publik dan Jaringan Komunikasi Informasi;
(2) Prosentase Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika,
dengan sasaran ‚Tersedianya Perbup tentang Pemanfaatan TIK di
Pemkab Majalengka‛.
26. Bidang Perpustakaan
Kebijakan penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat,
dilaksanakan melalui program :
1) Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan
sasaran:
a) Jumlah Perpustakaan;
b) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun;
c) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan.
Adapun urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan
pusat, dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif,
keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui kebijakan dan program sebagai
berikut:
1) Kebijakan peningkatan sumber daya pendidikan agama pada lembaga
pendidikan keagamaan dan di Masjid, dilaksanakan melalui Program
peningkatan kehidupan beragama, dengan sasaran :
a) Jumlah Guru Ngaji yang Mendapat Insentif;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 32
b) Jumlah Imam Masjid yang Mendapat Insentif.
2) Kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan
agama, dan tempat peribadatan, dilaksanakan melalui Program peningkatan
kehidupan beragama, dengan sasaran :
a) Jumlah Perbup Keagamaan;
b) Jumlah Surat Edaran Bupati.
3) Kebijakan mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui
regulasi keagamaan, dilaksanakan melalui Program peningkatan kehidupan
beragama, dengan sasaran :
a) Jumlah lembaga pendidikan agama yang memperoleh fasilitasi;
b) Jumlah sarana ibadah yang memperoleh fasilitasi.
4) Kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama
maupun antarumat beragama, dilaksanakan melalui Program peningkatan
kehidupan beragama, dengan sasaran :
a) Jumlah pertemuan rutin antara tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan;
b) Jumlah pengajian rutin tingkat kabupaten dan kecamatan.
8.2.2. Urusan Pilihan
1. Bidang Pertanian
1) Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,
perkebunan dan peternakan, dilaksanakan melalui program :
a) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan sasaran :
(1) Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian;
(2) Bantuan Bibit/Benih Unggul;
(3) Meningkatnya Produksi Benih Padi;
(4) Bantuan Pupuk Bagi Petani
(5) Meningkatnya Luasan Lahan Produktif Komoditas Unggulan
Perkebunan (Melalui Intensifikasi dan Rehabilitasi).
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 33
b) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan sasaran
‚Meningkatnya Populasi dan Produksi Hasil Peternakan (Melalui
Pengembangan Bibit Unggul, Inseminasi Buatan (IB), Pakan Bermutu,
Pembinaan Kelompok, dll)‛.
c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan
sasaran ‚Meningkatnya Pelayanan Ddan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesehatan Hewan‛.
2) Kebijakan peningkatan bantuan Penigkatan Usaha Agribisnis Pertanian
(PUAP), dilaksanakan melalui Program peningkatan kesejahteraan petani,
dengan sasaran ‚Terbentuknya Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Ekonomi
Petani yang Berbadan Hukum‛.
3) Kebijakan peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian,
perkebunan dan peternakan, dilaksanakan melalui program :
a) Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan,
dengan sasaran :
(1) Meningkatnya Kompetensi Penyuluh;
(2) Meningkatnya Aktivitas Kunjungan Penyuluhan.
b) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan,
dengan sasaran :
(1) Meningkatnya Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi
Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian;
(2) Tersebarnya Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
(3) Meningkatnya Jumlah Kelompok Pelaksana Sekolah Lapang
Agribisnis;
(4) Meningkatnya Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman
Perkebunan;
(5) Meningkatnya Penerapan Teknologi PHT Pada Tanaman
Perkebunan;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 34
(6) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pengolahan Pasca Panen
Perkebunan;
(7) Revitalisasi Kelembagaan dan Teknologi Pertanian (UPJA Dan P3A).
c) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, dengan
sasaran :
(1) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan;
(2) Meningkatnya Penerapan Teknologi Pengolahan/Pengawetan
Pakan;
(3) Meningkatnya Penerapan Teknologi Penggemukan Ternak
Ruminansia.
4) Kebijakan pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta
pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan, dilaksanakan
melalui program:
a) Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya Jumlah Penyuluh Swadaya;
(2) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani;
(3) Meningkatnya Jumlah Kemitraan Kelompok Tani Dengan Pihak
Swasta;
(4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani.
b) Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian,
dengan sasaran :
(1) Pompa Air (3" ; 4" ; 6" );
(2) Traktor Roda Dua (<6 PK; 6-8,5 PK), Mesin Tanam Padi dan
Kultivator;
(3) Alat Pengendali OPT (Handsprayer, Power Sprayer, Fog, Emposan
Tikus, Pembersih Gulma);
(4) Bahan Pengendali OPT (Pestisida);
(5) Perontok/Pemipil Padi, Jagung, Kedelai (Thresher, Cornsheller);
(6) Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 35
(7) Irigasi (Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, dll).
c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan,
dengan sasaran:
(1) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan
Pemasaran Hasil Pertanian;
(2) Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
(3) Tersebarnya Informasi Pertanian dan Kehutanan.
5) Kebijakan pemberian insentif dan disinsentif, dilaksanakan melalui Program
peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan sasaran ‚Tersedianya
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan‛.
2. Bidang Kehutanan
1) Kebijakan peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dilaksanakan melalui Program
pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan sasaran:
a) Meningkatnya Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
b) Meningkatnya Kapasitas Pengolahan Hasil Hutan dan Turunannya;
c) Bertambahnya Demplot Hasil Hutan Non Kayu.
2) Kebijakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan
konservasi sumber daya hutan, dilasanakan melalui program :
a) Program rehabilitasi hutan dan lahan, dengan sasaran:
(1) Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pengurangan Luas
Lahan Kritis);
(2) Meningkatnya Pengendalian Erosi dan Sedimentasi;
(3) Terbangunnya Kawasan Hutan Rakyat.
b) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dengan
sasaran :
(1) Terbangunnya Model Desa Konservasi;
(2) Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Sumber Mata Air;
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 36
(3) Terbangunnya Kawasan Konservasi Sumber Plasma Nutfah.
3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Kebijakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur
energi dan ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan
dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan, dengan
sasaran ‚Jumlah KK Kurang Mampu yang Terpasang Listrik‛.
2) Kebijakan peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan
mengendalikan penggunaan air tanah, dilaksanakan melalui Program
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan air tanah
dengan sasaran :
a. Jumlah Debit Air Tanah yang Dapat Dikelola dan Terawasi;
b. Jumlah Sumur Bor yang Dibangun;
c. Jumlah Penambang Berizin yang Berwawasan Lingkungan.
4. Bidang Pariwisata
1) Kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata unggulan,
dilaksanakan melalui Program pengembangan destinasi pariwisata, dengan
sasaran :
a) Terbangunnya Destinasi Wisata;
b) Meningkatnya Wisatawan.
2) Kebijakan peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata, dilaksanakan
melalui Program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan sasaran
‚Terpublikasikanya Destinasi Pariwisata‛.
3) Kebijakan peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dilaksanakan
melalui Program pengembangan kemitraan, dengan sasaran:
a) Terbangunanya Kemitraan Pengelolaan Pariwisata;
b) Meningkatnya SDM Pariwisata;
c) Meningkatnya Kerajinan Kreatif.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 37
5. Bidang Kelautan dan Perikanan
1) Kebijakan peningkatan produksi perikanan, dilaksanakan melalui Program
pengembangan budidaya perikanan, dengan sasaran:
a) Berkembangnya Budidaya dan Meningkatnya Produksi Perikanan;
b) Meningkatnya Produksi Benih Ikan;
c) Meningkatnya Kelompok Budidaya Perikanan yang Menerapkan
Teknologi.
2) Kebijakan peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk
perikanan, dilaksanakan melalui Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan, dengan sasaran ‚Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Perikanan‛.
6. Bidang Perdagangan
1) Kebijakan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa, dilaksanakan melalui
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan sasaran:
a) Peserta Pelatihan Kemampuan Teknis Perdagangan;
b) Revitalisasi Pasar Pemda;
c) Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional.
2) Kebijakan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan
dan perlindungan sarana prasarana perdagangan, dilaksanakan melalui
program :
a) Program peningkatan dan pengembangan sistem perdagangan dalam
negeri, dengan sasaran:
(1) Fasilitasi Tera Ulang;
(2) Operasi Pasar.
b) Program peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan sasaran
‚Pengembangan Pangsa Pasar‛.
c) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan sasaran
‚Penataan Pedagang Kaki Lima‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 38
3) Kebijakan peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyrakat dan
barang strategis, dilaksanakan melalui Program peningkatan dan
pengembangan sistem perdagangan dalam negeri, dengan sasaran :
a) Pengawasan Barang Beredar;
b) Kemitraan Toko Modern dan Pelaku Usaha.
4) Kebijakan penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi,
dilaksanakan melalui Program pembangunan kawasan perdagangan,
dengan sasaran :
a) Pembangunan Outlet;
b) Terbangunnya Kawasan Perdagangan.
7. Bidang Perindustrian
1) Kebijakan menyiapkan kawasan industri, dilaksanakan melalui Program
pengembangan industri, dengan sasaran :
a) Penyediaan Kawasan Industri;
b) Penataan Kawasan Industri;
c) Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri.
2) Kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta
perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM, dilaksanakan melalui
Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan sasaran :
a) Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
b) Sertifikasi Halal.
3) Kebijakan peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan
permodalan bagi koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui program:
a) Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan sasaran:
(1) Pelatihan Industri Kecil Dan Menengah;
(2) Pengembangan Industri Kreatif;
b) Program peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan sasaran
‚Bantuan Peralatan Industri‛.
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal VIII - 39
4) Kebijakan penataan kawasan industri produk unggulan potensi daerah,
dilaksanakan melalui Program pengembangan kawasan industri potensi
unggulan daerah, dengan sasaran ‚Pembangunan Kawasan Industri Potensi
Daerah‛.
8.3. Kebijakan Pendanaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Gaji dan Tunjangan Jumlah pegawai yang mendapat
gaji dan tunjangan
Orang 14.572 15.085 1,129,730,464,262.35 1,242,703,510,688.59 1,366,973,861,757.44 1,503,671,247,933.19 1,654,038,372,726.51 1,654,038,372,726.51
DPKAD
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan
DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH
Jumlah anggota DPRD dan
Bupati/Wakil Bupati yang
mendapatkan penerimaan dan
operasional
Orang 52 52 804,008,405.69 52 884,409,246.26 52 972,850,170.88 52 1,070,135,187.97 52 1,177,148,706.77 52 1,177,148,706.77 DPKAD
Belanja Bunga Jumlah bunga yang dibayarkan Rp 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - DPKAD
Belanja Subsidi Jumlah subsidi yang diberikan Rp 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - DPKAD
Belanja Hibah Jumlah hibah yang diserahkan Rp 20.538.794.575 3,384,099,250.00 3,722,509,175.00 4,094,760,092.50 4,504,236,101.75 4,954,659,711.93 4,954,659,711.93 DPKAD
Belanja Bantuan Sosial Jumlah bantuan sosial yang
diberikan
Rp 175.000.000 300,000,000.00 330,000,000.00 363,000,000.00 399,300,000.00 439,230,000.00 439,230,000.00
DPKAD
Belanja Bagi Hasil kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Jumlah bagi hasil yang dibayarkan Rp 1.017.878.105
3,045,267,872.00 3,349,794,659.20 3,684,774,125.12 4,053,251,537.63 4,458,576,691.40 4,458,576,691.40
DPKAD
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
Jumlah bantuan keuangan yang
diberikan kepada desa
Rp 43.598.764.349
50.576.306.000,00 0 0 0 0 50.576.306.000,00
DPKAD
Belanja Alokasi Dana Desa (UU No. 6 Tahun
2014)
Jumlah desa yang mendapat dana
alokasi desa
Desa 0 0 0 330 143.148.664.913,32 330 165.786.031.740,87 330 193.100.995.486,91 330 226.911.906.796,60 330 728.947.598.937,69 DPKAD
Belanja Tidak Terduga Jumlah dana yang disediakan
untuk belanja yang tidak terduga
Rp 01,000,000,000.00 1,100,000,000.00 1,210,000,000.00 1,331,000,000.00 1,464,100,000.00 1,464,100,000.00
DPKAD
DPKAD
Pengeluaran Pembiayaan DPKAD
1. Pembentukan Dana Cadangan Jumlah dana cadangan Rp 18.126.523.661,00 - 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000.000,00 36.000.000.000,00 DPKAD
2. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah
Daerah
Jumlah penyertaan modal Rp 30.008.331.431,94 1,00 1.500.000.000,00 1 1.725.000.000,00 1 1.983.750.000,00 1 2.281.312.500,00 1 2.623.509.375,00 5 37.840.590.806,94 DPKAD
3. Pembayaran Pokok Utang Jumlah pokok utang yang dibayar Rp 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DPKAD
4. Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah pinjaman yang diberikan Rp 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DPKAD
BELANJA LANGSUNG
Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru
dan Tenaga Medis
Terpenuhinya Honorarium PNS
Khusus Khusus Guru dan Tenaga
Medis
Tahun 1 1 4,500,000,000.00 1 4,950,000,000.00 1 5,445,000,000.00 1 5,989,500,000.00 1 6,588,450,000.00 1 6,588,450,000.00 Disdik dan Dinkes
1 21 17 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
130,000,000.00 143,000,000.00 157,300,000.00 173,030,000.00 190,333,000.00 190,333,000.00
1 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan
operasional OPD
Tahun 1 1 7,842,787,890.00 1 8,627,066,679.00 1 9,489,773,346.90 1 10,438,750,681.59 1 11,482,625,749.75 1 11,482,625,749.75 OPD
1 21 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
(1) Pendidikan formal tenaga medis (
dokter spesialis)
Orang 7 3 980.000.000,00 3 7 9 9 9 980.000.000 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(2) Pendidikan formal bagi tenaga non
medis ( perawat, bidan, nutrisionis,
dll)
Orang 13 5 200.000.000,00 5 31 40 45 45 200.000.000
(3) Dokter (medis) yang telah
mengikuti pelatihan/bimbingan
teknis
Orang 3 8 75.000.000,00 8 25 30 35 35 75.000.000
(4) Tenaga non medis yang telah
mengikuti pelatihan/bimbingan
Orang 43 39 165.000.000,00 81 90 100 110 110 165.000.000
(5) Prosentase pejabat struktural yang
telah mengikuti diklatpim sesuai
jenjangnya
Persen 61 62 67 72 73 74 74 BKD
(6) Pengiriman PNS untuk mengikuti
diklat teknis/ fungsional
Orang 1.832 239 250 275 300 325 3.221 BKD
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini (1) APK PAUD Persen 26 32,67 39,34 46,01 52,68 59,35 59,35 - Disdik
(2) Jumlah Lembaga Penyelenggaraan
PAUD
Unit 1.171 1.186 200.000.000 1.201 200.000.000 1.216 200.000.000 1.231 200.000.000 1.246 200.000.000 1.246 1.000.000.000
1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (1) Angka melanjutkan SD/MI ke ke
SMP/MTs
Persen 98,63 99,3 99,97 100,64 101,31 101,98 101,98 Disdik
(2) APK SMP/MTs Persen 95,26 96,83 98,39 99,96 101,53 103,09 103,09
9.702.111.126 9.702.111.126
(1)
6.626.672.550 7.289.339.805 8.018.273.785 8.820.101.163
(3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017)
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Majalengka
Tahun 5 (2018)
VIII - 40
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(3) Tersedia satuan pendidikan dalam
jarak yang terjangkau
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik
(4) Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI ruang 12 80 8.000.000.000 80 8.000.000.000 80 8.400.000.000 80 8.400.000.000 79 8.690.000.000 399 41.490.000.000
(5) Jumlah Ruang Kelas Baru
SMP/MTs
ruang 77 29 3.190.000.000 29 3.190.000.000 29 3.335.000.000 29 3.335.000.000 29 3.480.000.000 145 16.530.000.000
(6) Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI ruang 180 97 8.730.000.000 97 8.730.000.000 97 8.730.000.000 97 8.730.000.000 97 8.730.000.000 485 43.650.000.000
(7) Rehabilitasi Ruang Kelas
SMP/MTs
ruang 131 43 3.870.000.000 43 3.870.000.000 43 3.870.000.000 43 3.870.000.000 44 3.960.000.000 216 19.440.000.000
(8) Penambahan Meubeulair SD/MI unit 8 80 1.200.000.000 80 1.200.000.000 80 1.200.000.000 80 1.200.000.000 79 1.185.000.000 399 5.985.000.000
(9) Penambahan Meubeulair
SMP/MTs
unit 26 29 580.000.000 29 580.000.000 29 580.000.000 29 580.000.000 29 580.000.000 145 2.900.000.000
(10) Dibangunnya Laboratorium IPA
SMP/MTs
unit 0 8 2.000.000.000 8 2.000.000.000 7 1.750.000.000 7 1.750.000.000 7 1.750.000.000 37 9.250.000.000
(11) Penyediaan alat peraktek/peraga
IPA SMP/MTs
unit 24 26 6.500.000.000 26 6.500.000.000 26 6.500.000.000 26 6.500.000.000 26 6.500.000.000 130 32.500.000.000
(12) Disediakannya Meubeulair Lab IPA
SMP/MTs
unit 0 8 200.000.000 8 200.000.000 7 175.000.000 7 175.000.000 7 175.000.000 37 925.000.000
(13) Disediakannya Ruang Kepala
Sekolah
unit 1 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 270 29.700.000.000
(14) Disediakannya Ruang Guru unit 1 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 54 5.940.000.000 270 29.700.000.000
(15) Jumlah SD/MI Berstandar Nasional Persen 86 87,57 50.000.000 89,13 50.000.000 90,70 50.000.000 92,27 50.000.000 93,83 50.000.000 93,83 250.000.000 Disdik
(16) Jumlah SMP/MTs Berstandar
Nasional
Persen 79 80,57 50.000.000 82,13 50.000.000 83,70 50.000.000 85,27 50.000.000 86,83 50.000.000 86,83 250.000.000
1 01 17 Program Pendidikan Menengah APK SMA/MA/SMK Sederajat Persen 59,95 66,1 72,25 78,4 84,55 90,7 90,7 Disdik
(1) Jumlah Ruang Kelas Baru
SMA/MA/SMK
ruang 74 44 5.940.000.000 44 5.940.000.000 44 5.940.000.000 44 5.940.000.000 44 5.940.000.000 220 29.700.000.000 Disdik
(2) Dibangunnya Unit Sekolah Baru unit 5 1 1.350.000.000 1 1.350.000.000 1 1.350.000.000 1 1.350.000.000 1 1.350.000.000 5 6.750.000.000
Jumlah SMA/SMK/MA Berstandar
Nasional
Persen 91 91,67 50.000.000 92,34 50.000.000 93,01 50.000.000 93,68 50.000.000 94,35 50.000.000 94,35 250.000.000 Disdik
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal AMH Persen 95,84 98,14 98,14 99,3 99,55 99,8 99,8 - Disdik
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
(1) Jumlah Pendidik yang memenuhi
kualifikasi S1/D4
Persen 73,75 86,18 50.000.000 96,61 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 250.000.000 Disdik
(2) Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang dilatih
Orang 1.494 900 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 1200 250.000.000
1 01 21 Program pembinaan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
(1) Jumlah Perpustakaan unit 719 49 50.000.000 49 50.000.000 49 50.000.000 49 50.000.000 49 50.000.000 245 250.000.000 Disdik
(2) Jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun
Persen 5 5,56 5.000.000 6,23 5.000.000 6,9 5.000.000 7,57 5.000.000 8,24 5.000.000 8,24 25.000.000
(3) Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan
Persen 87,27 88,84 150.000.000 90,40 150.000.000 91,97 150.000.000 93,54 150.000.000 95,10 150.000.000 95,10 750.000.000
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (1) TK/RA terakreditasi Unit 83 96 50.000.000 96 50.000.000 96 50.000.000 96 50.000.000 96 50.000.000 480 250.000.000 Disdik
(2) SD/MI terakreditasi Unit 1.053 88 50.000.000 88 50.000.000 88 50.000.000 87 50.000.000 87 50.000.000 438 250.000.000
(3) SMP/MTs terakreditasi Unit 112 8 50.000.000 8 50.000.000 8 50.000.000 8 50.000.000 8 50.000.000 40 250.000.000
(4) SMA/SMK/MA terakreditasi Unit 69 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 23 250.000.000
1 02 KESEHATAN
1 02 13 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (1) Fasilitasi Alat-alat Kesehatan dan
gedung bagi penderita akibat
dampak Rokok
Paket 3 2 3.847.296.669 3 4.232.026.335,90 4 4.655.228.969 3 5.120.751.866,44 3 5.632.827.053 15 23.488.130.894 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan
Persen 100% 100% 9.000.000.000 100% 9.000.000.000 100% 9.000.000.000 100% 9.000.000.000 100% 9.000.000.000 100% 45.000.000.000 Dinkes
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Regulasi Sistem Pembiayaan
Kesehatan
Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 6 250.000.000 Dinkes
1 02 17 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
(1) Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 70% 76% 100.000.000 78% 150.000.000 80% 200.000.000 80% 200.000.000 82% 200.000.000 82% 850.000.000 Dinkes
(2) Rasio posyandu per 1.000 balita Kelompok 13,94 13,99 120.000.000 14,04 120.000.000 14,09 120.000.000 14,14 120.000.000 14,19 120.000.000 14,19 600.000.000 Dinkes/BPMDPKB
(3) Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Persen 100% 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 750.000.000
(4) Cakupan PHBS Tatanan Rumah
Tangga
Persen 55% 56% 150.000.000 57% 150.000.000 58% 200.000.000 59% 250.000.000 70% 300.000.000 70% 1.050.000.000
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat (1) Cakupan Balita Gizi Buruk yang
mendapat perawatan
Persen 100% 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 750.000.000 Dinkes
(2) Cakupan Balita Gakin yang
mendapatkan PMT pemulihan/MP
ASI
Persen 14% 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 660.000.000
1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit
(1) Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
Persen 95.33% 96,21% 500.000.000 97,10% 500.000.000 97,96% 500.000.000 98,83% 500.000.000 100% 500.000.000 100,00% 2.500.000.000 Dinkes
VIII - 41
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(2) Cakupan Penemuan dan
penanganan Penderita penyakit
TBC BTA
Persen 83,25% 83,75% 170.000.000 84,25% 170.000.000 84,75% 170.000.000 85,25% 170.000.000 85,75% 170.000.000 85,75% 850.000.000
(3) Cakupan Penemuan dan
Penanganan penderita penyakit
DBD
Persen 100% 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 750.000.000
(4) Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam
Persen 100% 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 1.000.000.000
(5) Tertangananinya Kejadian Luar
Biasa Penyakit
Persen 100 100 480.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 2.480.000.000 Dinkes
1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
Persen 66,98% 83,49% 6.000.000.000 100% 6.000.000.000 100% 6.000.000.000 100% 6.000.000.000 100% 6.000.000.000 30.000.000.000 Dinkes
1 02 25 Program peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan jaringannya
(1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu
per 1.000 penduduk
Rasio 0,0893 0,0893 10.370.349.700 0,0893 11.407.384.670 0,0901 12.548.123.137 0,0910 13.802.935.451 0,0910 15.183.228.996 0,0910 63.312.021.953 Dinkes
(2) Cakupan Puskesmas Unit 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 -
(3) Cakupan Puskesmas Pembantu Unit 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 -
1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
(1) Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan RS
Persen 100% 100% 112.776.000.000 100% 124.053.600.000 100% 136.458.960.000 100% 150.104.856.000 100% 165.115.341.600 100% 688.508.757.600 RSUD Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
(1) Cakupan pelayanan anak balita Persen 103.7% 80,39% 150.000.000 84,39% 150.000.000 88,39% 150.000.000 92,39% 150.000.000 96,39% 150.000.000 96,39% 750.000.000 Dinkes
(2) Cakupan Kunjungan Bayi Persen 101,59% 95,18% 220.000.000 95,88% 220.000.000 96,58% 220.000.000 97,28% 220.000.000 97,98% 220.000.000 97,98% 1.100.000.000
1 02 30 Program Peningkatan Poned dan Ponek SOP sistem Rujukan Dokumen 3 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 125.000.000 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan bayi
(1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 90,59% 91,02% 160.000.000 95% 175.000.000 95,71% 175.000.000 96,41% 175.000.000 97,11% 175.000.000 97,11% 860.000.000 Dinkes
(2) Cakupan pelayanan Ibu Nifas Persen 95,34% 96,00% 133.000.000 97% 150.000.000 98,00% 200.000.000 99,00% 200.000.000 100,00% 200.000.000 100,00% 883.000.000
(3) Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
Persen 126,96% 100% 90.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 640.000.000
(4) Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
Persen 94,66% 94,91% 110.000.000 95,25% 110.000.000 95,50% 125.000.000 96,00% 125.000.000 96,50% 125.000.000 96,50% 595.000.000
(5) Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 67,35* 67,41 67,67 67,94 68,20 68,47 68,47
1 02 34 Program Peningkatan Sistem Informasi
Kesehatan
Pengembangan Sistem informasi
kesehatan
Kegiatan 1 1 222.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 6 1.372.000.000 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 36 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita penyakit
Persen 100% 100% 364.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 1.964.000.000 Dinkes
1 02 37 Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN Cakupan Masyarakat yg tercover
Asuransi yang terdaftar di
Puskesmas
Persen 30% 30% 150.000.000 40% 150.000.000 50% 150.000.000 60% 150.000.000 70% 150.000.000 70% 750.000.000 Dinkes
1 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan masyarakat yang
memanfaatkan Puskesmas dan
jaringannya
Persen 40,17% > 15% 11.700.000.000 > 15% 12.000.000.000 > 15% 11.700.000.000 > 15% 11.700.000.000 > 15% 11.700.000.000 > 15% 58.800.000.000 Dinkes
1 02 39 Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan
dan Berkualitas
Cakupan Puskesmas terakreditasi Unit 2 6 180.000.000 6 180.000.000 6 180.000.000 6 180.000.000 6 180.000.000 32 900.000.000 Dinkes
1 02 42 Program Pengembangan Lingkungan Sehat (1) Cakupan Rumah Sehat Persen 56,87% 60% 300.000.000 65% 300.000.000 68% 300.000.000 73% 300.000.000 75% 300.000.000 75% 1.500.000.000 Dinkes
(2) Proporsi sarana air bersih yang
memenuhi syarat kesehatan
Persen 40,68% 42% 250.000.000 43% 250.000.000 44% 250.000.000 45% 250.000.000 46% 250.000.000 46% 1.250.000.000
(3) Cakupan Tempat-tempat Umum
yang laik sehat
Persen 79,45% 81% 200.000.000 83% 200.000.000 85% 200.000.000 87% 200.000.000 90% 200.000.000 90% 1.000.000.000
(4) Cakupan Tingkat Kepadatan Lalat
di Tempat-Tempat Umum
Persen > 5 >5 110.000.000 >5 110.000.000 >5 110.000.000 >4 110.000.000 >4 110.000.000 >4 550.000.000
1 02 43 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Rujukan
(1) Ketersediaan sarana dan
prasarana RS
Kegiatan 4 4 21.855.800.669 4 24.041.380.736 4 26.445.518.809 4 29.090.070.690 4 31.999.077.759 24 133.431.848.664 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(2) Cakupan pelayanan kasus gawat
darurat obstetri dan neonatal oleh
rumah sakit (PONEK)
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100 100
(3) Rasio Rumah Sakit per 1.000
penduduk
Rasio 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026
(4) Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan Pasien masyarakat miskin
Persen 39,13% 40,16% 41,19% 42,22% 43,25% 44,28% 44,28%
1 02 44 Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi
Masyarakat (Prohisan)
(1) Proporsi rumah tangga yang akses
terhadap air bersih yang layak
Persen 55,72% 58% 200.000.000 69% 200.000.000 73% 200.000.000 75% 200.000.000 80% 200.000.000 80% 1.000.000.000 Dinkes
VIII - 42
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(2) Proporsi rumah tangga yang akses
terhadap sanitasi yang layak
Persen 51,30% 53,51% 300.000.000 55,72% 300.000.000 57,93% 300.000.000 60,14% 300.000.000 62,37% 300.000.000 62,37% 1.500.000.000
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 15 Program pembangunan jalan dan jembatan (1) Panjang penambahan Jalan baru Km - 0 - 0 - 1 1.014.000.000,00 2 2.230.800.000,00 2 2.453.880.000,00 5 5.698.680.000,00 Dinas BMCK
(2) Penambahan Jembatan baru Buah - 1 800.000.000 1 880.000.000 1 968.000.000,00 1 1.064.800.000,00 1 1.171.280.000,00 5 4.884.080.000,00 Dinas BMCK
1 03 16 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran
drainase/gorong-gorong
(1) Rasio drainase dalam kondisi baik % 45,00 50 1.000.000.000 55,00 1.500.000.000 60,00 1.800.000.000,00 65,00 2.000.000.000,00 70,00 2.300.000.000,00 70,00 8.600.000.000,00 Dinas BMCK
1 03 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
(1) Tersedianya saluran
drainase/gorong-gorong baru
Km 0 0 - 1,00 330.000.000 2,00 726.000.000,00 4,00 1.597.200.000,00 4,00 1.756.920.000,00 11 4.410.120.000,00 Dinas BMCK
1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
(1) Tersediannya jalan yang menjamin
kendaraan dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman
% 80,47 82 117.404.633.752 84 131.121.017.112 86 147.117.781.199 88 165.066.150.504 91 185.204.220.865 91 745.913.803.432 Dinas BMCK
(2) Tersediannya jembatan yang
menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat dan
nyaman
% 91,07 92,26 12.010.000.000 93,45 13.368.210.900 95,24 14.880.021.870,00 96,73 16.661.011.687,00 98,21 18.600.186.837,00 98,21 75.519.431.294,00 Dinas BMCK
1 03 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan (1) Prosentase ketersediaan data
kondisi jalan dan jembatan
% 100 100 57.000.000 100,00 57.000.000 100,00 59.850.000,00 100,00 59.850.000,00 100 62.842.500,00 100 296.542.500,00 Dinas BMCK
1 03 24 Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
(1) Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada
%/ 67,00 68,33 107.500.000.000 70,00 99.350.000.000 72,33 97.450.000.000 73,67 97.170.000.000 75,00 94.900.000.000 75,00 495.370.000.000 PSDAPE
1 03 25 Program Penyediaan dan pengolahan air baku (1) Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari hari
% 42,49 50 2.500.000.000 60,00 2.500.000.000 70,00 2.500.000.000 80,00 2.500.000.000 90,00 2.500.000.000 90,00 12.500.000.000 Dinas BMCK + BPLH
+ HUTBUNAK
1 03 26 Program Pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
(1) Prosentase peningkatan peran dan
fungsi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
% 5 8 6.920.000.000 11 7.610.000.000 14 8.370.000.000 17 9.200.000.000 20 10.120.000.000 20 42.220.000.000 PSDAPE
1 03 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
(1) Prosentase akses air minum bagi
Rumah Tangga
% 83,51 86,5 3.500.000.000 90,00 4.000.000.000 93,5 4.500.000.000,00 97,00 5.000.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00 100,00 22.000.000.000,00 Dinas BMCK +
PDAM
1 03 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
(1) Tersedianya prasarana dan
sarana air limbah
% 2,50 3,00 0 5,00 180.000.000 7,50 198.000.000 10,00 217.800.000 12,50 239.580.000 12,50 835.380.000 BPLH Kabupaten
Majalengka
1 04 Perumahan
1 04 15 Program pengembangan perumahan (1) Rumah tidak layak huni % 15,10 13,5 13.000.000.000 10,33 13.000.000.000 7,15 13.000.000.000,00 3,97 13.000.000.000,00 - 13.000.000.000,00 - 65.000.000.000,00 Dinas BMCK
Program rehabilitasi/peningkatan PSU (1) Rasio ketersediaan PSU dalam
kondisi baik
% 84,00 85 35.000.000.000 86,00 37.000.000.000 87,50 40.000.000.000,00 89,00 40.000.000.000,00 90,00 40.000.000.000,00 90,00 192.000.000.000,00 Dinas BMCK
(2) Prosentase peningkatan
pengelolaan air limbah
% 65,87 69,5 1.600.000.000 73,00 2.000.000.000 77,00 2.500.000.000,00 81,00 3.000.000.000,00 85,00 3.500.000.000,00 85,00 12.600.000.000,00 Dinas BMCK
1 04 19 Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial
(1) Terpenuhinya pemberian bantuan
perbaikan rumah masyarakat
(rehabilitasi) yang terkena bencana
% 100 500.000.000 100 500.000.000 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.250.000.000 100 4.000.000.000,00 BPBD
(2) Terpenuhinya kebutuhan
rekonstruksi sarana dan prasarana
yang terkena bencana
% - 100 9.000.000.000 100 9.900.000.000 100 10.890.000.000 100 11.979.000.000 100 13.176.900.000 100 54.945.900.000,00 BPBD
(3) Berfungsinya kembali sarana dan
prasarana daerah bencana
% 80 1.363.210.050 80 2.000.000.000 80 2.200.000.000 80 2.420.000.000 80 2.662.000.000 80 10.645.210.050,00 BPBD
1 05 Penataan Ruang
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang (1) Tersusunnya pedoman/arahan
tentang penataan ruang sesuai
dengan peruntukan dan fungsi
Ruang
Paket 10 11 4.313.660.000 5 2.400.000.000 5 2.640.000.000,00 5 2.864.000.000,00 5 3.000.000.000,00 31 15.217.660.000,00 BMCK
1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang (1) terlaksananya program
pemanfaatan ruang
Lokasi 20 30 30.000.000 40 40.000.000 50 50.000.000,000 60 60.000.000,00 70 70.000.000,00 250 250.000.000,00 BMCK
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1) terlaksananya program
pengendalian ruang
Lokasi 15 20 750.000.000 25 760.000.000 30 770.000.000,000 35 780.000.000,00 40 790.000.000,00 150 3.850.000.000,00 BMCK
VIII - 43
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
1 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
(1) terwujudnya arahan pembangunan
serta peningkatan sesuai Fungsi
Bangunan Gedung
Paket 5 5 3.100.000.000 5 5.000.000.000 5 7.000.000.000,000 5 9.000.000.000,00 5 11.000.000.000,00 25 35.100.000.000,00 BMCK
1 05 Program Pengembangan Data / Informasi
Bangunan Gedung
(1) Tersusunnya arahan dalam
pembangunan sesuai fungsi
bangunan gedung
Paket 5 5 1.000.000.000 5 1.200.000.000 5 1.200.000.000,000 5 1.300.000.000,00 5 1.400.000.000,00 25 6.100.000.000,00 BMCK
1 05 Program Penataan dan Pengawasan
Pelaksanaan Jasa Konstruksi
(1) terwujudnya penataan dan
pengawasan pelaksanaan jasa
konstruksi
Paket 1 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000,000 1 250.000.000,00 1 300.000.000,00 5 1.000.000.000,00 BMCK
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (1) Tingkat capaian pelaporan
pelaksanaan pembangunan Persen 100 100 150.000.000 100 115.000.000 100 130.000.000 100 145.000.000 100 160.000.000 100 700.000.000 Bappeda
(2) Tersedianya Evaluasi RPJPD
ditetapkan dengan Perda yang
selaras dengan kondisi terkini
perencanaan kabupaten serta
kebijakan Pusat dan Provinsi.
Dokumen 1 1 500.000.000 1 - 1 - 1 - 1 500.000.000 Bappeda
(3) Tersedianya Dokumen RPJMD
ditetapkan dengan Perda yang
selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD Provinsi,
RPJMN dan RTRW Kabupaten.
Dokumen 1 1 500.000.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 500.000.000 Bappeda
(4) Tersedianya Evaluasi Midterem
RPJMD ditetapkan dengan Perda
yang selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD Provinsi,
RPJMN dan RTRW Kabupaten.
Dokumen - - - - - 1 300.000.000 1 - 1 - 1 300.000.000 Bappeda
(5) Tersedianya Dokumen RKPD
ditetapkan dengan Perkada yang
selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD Kabupaten,
RPJMD Provinsi dan RTRW
Kabupaten.
Dokumen 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 5 1.750.000.000 Bappeda
(6) Tersedianya Dokumen Perubahan
RKPD ditetapkan dengan Perkada
yang selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD Kabupaten,
RPJMD Provinsi dan RTRW
Kabupaten.
Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 500.000.000 Bappeda
(7) Tersedianya Indikator Kunci Utama
(IKU) Pemerintah Daerah
Dokumen 1 1 200.000.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 200.000.000 Bappeda
(8) Tersedianya Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Pemerintah
Daerah
Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 500.000.000 Bappeda
(9) Tersedinya Dokumen Renstra
OPD yang selaras dengan
RPJMD, RKPD dan RTRW
Kabupaten
Dokumen 53 53 1.060.000.000 53 - 53 - 53 - 53 - 53 1.060.000.000 Bappeda
(10) Tersedinya Dokumen Renja OPD
yang selaras dengan Renstra
OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW
Kabupaten
Dokumen 53 53 1.060.000.000 53 1.060.000.000 53 1.060.000.000 53 1.060.000.000 53 1.060.000.000 53 5.300.000.000 Bappeda
(11) Tingkat Ketaatan terhadap RTRW % 99 99,1 200.000.000 99,2 200.000.000 99,3 200.000.000 99,4 200.000.000 99,5 200.000.000 99,5 1.000.000.000
(12) Tersedianya Sumber Daya Apratur
Perencanaan yang handal
pegawai 60 70 200.000.000 70 200.000.000 70 200.000.000 70 200.000.000 75 200.000.000 75 1.000.000.000
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi kali 8 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 40 1.000.000.000 Bappeda
Dokumen3 3 600.000.000 3 600.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 18 3.600.000.000 Bappeda
1 06 23 Program Perencanaan Sosila Budaya kali 8 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 40 1.000.000.000 Bappeda
Dokumen1 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 12 2.400.000.000 Bappeda
1 06 24Program Perencanaan Sarana dan Prasarana
Wilayahkali
12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 60 1.250.000.000 Bappeda
Dokumen2 4 800.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 20 4.000.000.000 BappedaTerwujudnya Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Wilayah
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya
Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sarana dan Prsarana
Wilayah
VIII - 44
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
1 06 15 Program Pengembangan Data/
Informasi/Statistik DaerahDokumen
5 5 300.000.000 5 350.000.000 5 370.000.000 5 390.000.000 5 410.000.000 25 1.820.000.000 Bappeda
1 07 Perhubungan
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
(1) Terpenuhinya kebutuhan
penerangan jalan umum di wilayah
pedesaan dan perkotaan
Titik/lokasi 3373 250 841.425.000 250 2.895.000.000 250 3.184.500.000 250 3.502.950.000 250 3.853.245.000 4623 14.277.120.000 Dishubkominfo
(2) Tersedianya kebutuhan rambu-
rambu lalu lintas sesuai dengan
analisa kebutuhan
Unit 1218 100 156.854.400 100 196.000.000 100 215.600.000 100 237.160.000 100 260.876.000 1718 1.066.490.400 Dishubkominfo
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
(1) Terpeliharanya Sarana Pengujian
Kendaraan Bermotor
% 1 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 1 350.000.000 Dishubkominfo
(2) Terpeliharanya perlengkapan jalan
dan fasilitas terminal
% 65 70 533.545.000 75 1.310.000.000 80 1.482.000.000 85 1.635.200.000 90 1.840.720.000 90 6.801.465.000 Dishubkominfo
1 07 17 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum (1) Terfasilitasinya peningkatan
pelayanan angkutan umum
% - 100 443.728.250 100 550.000.000 100 650.000.000 100 750.000.000 100 900.000.000 100 3.293.728.250 Dishubkominfo
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
(1) Tersedianya alat/sarana pengaman
lalu lintas
% - 100 314.502.400 100 376.832.500 100 414.515.750 100 455.967.000 100 501.563.000 100 2.063.380.650 Dishubkominfo
1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
(1) Terkendalinya keamanan dan
keselamatan lalu lintas pengguna
jalan
% 60 70 1.393.838.000 75 2.053.403.600 80 1.959.486.720 85 2.313.324.064 90 2.724.122.877 90 10.444.175.261 Dishubkominfo
1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
(1) Terpenuhinya pelayanan uji
kendaraan dan tersedianya alat uji
serta sarana pendukung
keselamatan transportasi
% - 100 276.000.000 100 1.531.200.000 100 597.440.000 100 476.928.000 100 572.313.600 100 3.453.881.600 Dishubkominfo
1 07 21 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
(1) Tersedianya kapasitas SDM
Perhubungan sesuai dengan
analisa kebutuhan
Kali 3 1 5 75.000.000 5 85.000.000 5 100.000.000 5 110.000.000 24 370.000.000 Dishubkominfo
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
(1) Pengembangan Kinerja
Pengolahan Persampahan
% 11,70 19,36 725.728.000 27,02 4.058.300.800 34,68 5.364.130.880 42,34 4.272.543.968 50,00 6.574.198.365 50,00 20.994.902.013 BPLH Kabupaten
Majalengka
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
(1) Koordinasi Penyusunan AMDAL
(Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan)
% 11,10 18,88 958.087.500 29,98 1.053.896.250 41,08 1.159.285.875 52,18 1.275.214.463 63,28 1.402.735.909 63,28 5.849.219.996 BPLH Kabupaten
Majalengka
(1) Terlaksananya Upaya Pelestarian
Sumber Mata Air, Hutan dan
Lahan
(2) Terlaksanakannya Konservasi
Tanah
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
(1) Tersedianya Prosentase luasan
RTH publik di wilayah
kota/kawasan perkotaan.
% 1,82 3,73 1.500.000.000 7,80 5.600.000.000 11,86 6.160.000.000 15,92 7.502.000.000 20,00 8.252.200.000 20,00 29.014.200.000 BPLH Kabupaten
Majalengka
1 09 PERTANAHAN
1 09 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
Prosentase tanah bersertifikat dan
keseluruhan jumlah bidang tanah
Persen 12,31 12,83 13,36 13,88 14,41 14,93 14,93 Tapem. Setda
Bidang 162 187 237 287 312 337 337
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 900.000.000 4.500.000.000 4.600.000.000 4.700.000.000 2.700.000.000 17.400.000.000 Disdukcapil
(1) Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
Persen 83,35 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 08 17 Program Pelestarian, Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
16,97 19,27 271.332.000 20,18 718.465.200 20,18 100 3.605.728.993
Tersedianya data/ informasi/Statistik
Daerah
BPLH Kabupaten
Majalengka790.311.720 20,18 869.342.892 20,18 956.277.181%
VIII - 45
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(2) Cakupan penerbitan kartu keluarga Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(3) Cakupan penerbitan kutipan akta
kelahiran
Persen 62,84 66,72 70,60 74,48 78,36 82,24 82,24
(4) Cakupan penerbitan kutipan akta
kematian
Persen 1,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 45,00
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
(1) Sosialisasi Kesetaraan gender Jiwa 100 200 61.200.000 200 74.052.000 22500,00% 74.052.000 250 81.457.200 300 89.602.920 1.175 373.632.120 BPMDPKB
(2) Persentase partisipasi perempuan
di lembaga pemerintah
Persen 44,69 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 49,69 BKD
(3) Partisipasi perempuan di lembaga
swasta
Persen 47,83 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 60,33 Dinsosnakertrans
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
(1) Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu
Persen 100% 100% 85.803.000 100% 94.383.300 100% 103.821.630 100% 114.203.793 100% 125.624.172 100% 523.835.895 BPMDPKB
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
(1) Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum
Persen 50% 50% 85.803.000 50% 94.383.300 50% 103.821.630 50% 114.203.793 50% 125.624.172 50% 523.835.895 BPMDPKB
(2) Rasio KDRT Rasio 1 : 100 Keluarga 1 : 100 Keluarga 95.077.700 1 : 150 Keluarga 104.585.470 1 : 200 Keluarga 115.044.017 1 : 250 Keluarga 126.548.419 1:300 keluarga 139.203.261 1:300 keluarga 580.458.866 BPMDPKB
(3) Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan
persen 100% 100% 95.077.700 100% 104.585.470 100% 115.044.017 100% 126.548.419 100% 139.203.261 100% 580.458.866 BPMDPKB
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1 12 15 Program Keluarga Berencana (1) Cakupan peserta KB Aktif Persen 75,35% 77,41% 127.874.950 77,49% 140.662.445 77,57% 154.728.690 77,65% 170.201.558 77,73% 187.221.714 77,73% 780.689.357 BPMDPKB
(2) Rasio akseptor KB 75,35% 77,77% 127.874.950 77,85% 140.662.445 77,93% 154.728.690 78,01% 170.201.558 78,09% 187.221.714 78,09% 780.689.357
(3) Cakupan sasaran Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB aktif
Persen 75,35% 65% 127.874.950 65.80% 140.662.445 65,87% 154.728.690 65,94% 170.201.558 66,01% 187.221.714 66,01% 780.689.357
(4) Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need)
Persen 12,08% 9% 127.874.950 8,75% 140.662.445 8,50% 154.728.690 8% 170.201.558 7,50% 187.221.714 7,50% 780.689.357
(5) Cakupan penyediaan alat dan obat
Kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat
Persen 30% 30% 31.318.000 30% 334.449.800 30% 37.894.780 30% 41.684.258 30% 45.852.684 30% 491.199.522
(6) Rata-rata jumlah anak per keluarga rasio 1,22 1,2 94.644.200 1,18 104.108.620 1,16 114.519.482 1,14 125.971.430 1,12 138.568.573 1,12 557.812.305
(7) Regulasi Peraturan Daerah
Keluarga Berencana
Perda 0 0 0 0 0 1 200.000.000 0 0 0 0 1 200.000.000 BPMDPKB
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (1) Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20
tahun
Persen 3,50% 3,50% 127.874.950 3,41% 140.662.445 3,32% 154.728.690 3,23% 170.201.558 3,14% 187.221.714 3,14% 780.689.357 BPMDPKB
1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi (1) Cakupan pelayanan IUD Persen 5,57% 0,44% 195.887.100 0,44% 215.475.810 0,44% 237.023.391 0,44% 260.725.730 0,44% 286.798.303 7,77% 1.195.910.334 BPMDPKB
(2) Cakupan Pelayanan MOW Persen 3,82% 0,22% 121.082.300 0,22% 133.190.530 0,22% 146.509.583 0,22% 161.160.541 0,22% 177.276.595 4,92% 739.219.549
(3) Cakupan Pelayanan MOP Persen 1,88% 0,03% 121.082.300 0,03% 133.190.530 0,03% 146.509.583 0,03% 161.160.541 0,03% 177.276.595 2,03% 739.219.549
1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
(1) Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
Persen 83,70% 87% 95.164.350 87,5% 104.680.785 88% 115.148.864 88,5% 126.663.750 89% 139.330.125 89,0% 580.987.873 BPMDPKB
(2) Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
Persen 33,61% 31,28% 95.164.350 29,48% 104.680.785 27,68% 115.148.864 25,88% 126.663.750 24,08% 139.330.125 24,08% 580.987.873 BPMDPKB
1 12 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
(1) Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB
Persen 84,78% 70% 357.899.000 72,5% 393.688.900 75,0% 433.057.790 77,5% 476.363.569 80% 523.999.926 80% 2.185.009.185 BPMDPKB
1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
(1) Cakupan Remaja Yang
mengetahui Tentang KRR
Rasio 5 : 10 Remaja 2 : 35 Remaja 135.290.000 2 : 35 Remaja 149.512.000 2 : 35 Remaja 164.463.200 2 : 35 Remaja 180.909.520 2 : 35 Remaja 199.000.472 15 : 35 Remaja 829.805.192 BPMDPKB
1 12 22 Program pengembangan bahan informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
(1) Cakupan penyediaan informasi
data mikro keluarga di setiap
Desa/Kelurahan
Persen 100% 100% 308.732.850 100% 339.606.135 100% 373.566.749 100% 410.923.423 100% 452.015.766 100% 1.884.844.923 BPMDPKB
1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
(1) Ratio Petugas Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana
(PLKB/PKB)
Rasio 1 : 5 Desa/Kelurahan 1:4 Desa/
Kelurahan
3.069.527.150 1:3 Desa/
Kelurahan
3.376.479.865 1:2 Desa/Kelurahan 3.714.127.852 1:2 Desa/Kelurahan 4.085.540.637 1:2 Desa/Kelurahan 4.494.094.700 1:2 Desa/Kelurahan 18.739.770.203 BPMDPKB
(2) Ratio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD)
Rasio 1:1 Desa/Keluarahan 1:1
Desa/Keluarahan
3.069.527.150 1:1
Desa/Keluaraha
n
3.376.479.865 1:1 Desa/
Keluarahan
3.714.127.852 1:1 Desa/
Keluarahan
4.085.540.637 1:1 Desa/
Keluarahan
4.494.094.700 1:1 Desa/ Keluarahan 18.739.770.203 BPMDPKB
VIII - 46
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(3) Peningkatan kompetensi SDM KB Jiwa 0 0 0 72 72.000.000 72 79.200.000 72 87.120.000 72 95.292.000 168 333.612.000 BPMDPKB
1 12 25 Program pengembangan model operasional BKB-
Posyandu-PAUD
(1) Jumlah Pospaud Kelompok 0 3 357.899.000 6 393.688.900 9 433.057.790 12 417.363.569 15 523.999.926 15 2.185.009.185 BPMDPKB
1 13 SOSIAL
1 13 13 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (1) Jumlah peserta pelatihan Orang 250 50 200.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 700 1.800.000.000 Dinsosnaker-trans
(2) Jumlah peserta padat karya Orang 1.100 200 210.000.000 100 120.000.000 100 135.000.000 100 150.000.000 100 165.000.000 1700 780.000.000
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
(1) PMKS skala kabupaten yang
memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
Persen 33% 3% 140.000.000 3% 160.000.000 3% 180.000.000 3% 200.000.000 3% 220.000.000 48% 900.000.000 Dinsosnaker-trans
(2) PMKS skala kabupaten yang
menerima program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenis lainnya
Persen 33 3% 4.100.000.000 3% 4.961.000.000 3% 5.457.100.000 3% 6.002.810.000 3% 6.603.091.000 48% 27.124.001.000
(3) Jumlah KUBE Kube 60 50 200.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 510 1.800.000.000
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
(1) Cakupan layanan reintegrasi sosial
bagi perempuan
dan anak korban kekerasan
Persen 100 100 95.077.700 100 104.585.470 100 115.044.017 100 126.548.419 100 139.203.261 100 580.458.866 Dinsosnakertrans
(2) Cakupan layanan rehabilitasi
sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu
Persen 75 75 85.803.000 77 94.383.300 79 103.821.630 81 114.203.793 83 125.624.172 83 523.835.895
(3) Cakupan layanan pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban kekerasan
Persen 75 50 85.803.000 55 94.383.300 60 103.821.630 65 114.203.793 70 125.624.172 70 523.835.895
1 13 32 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
dan Kejuangan
(1) Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan dan kejuangan
Kegiatan 1 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 6 200.000.000 Dinsosnaker-trans
1 13 36 Program Pembinaan para Penyandang Cacat
dan Trauma
(1) Penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial
Persen 2% 0,5% 150.000.000 0,5% 165.000.000 0,5% 185.000.000 0,5% 205.000.000 0,5% 230.000.000 4,5% 935.000.000 Dinsosnaker-trans
1 13 37 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
(1) Wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat (WKBSM)
yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 20% 10% 50.000.000 10% 60.000.000 10% 70.000.000 10% 80.000.000 5% 50.000.000 65% 310.000.000 Dinsosnaker-trans
1 13 38 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
(1) Panti sosial skala kabupaten/kota
yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 80 80 70.000.000 80 80.000.000 80 90.000.000 80 100.000.000 80 110.000.000 80 450.000.000 Dinsosnaker-trans
(2) Korban bencana skala
kabupaten/kota yang menerima
bantuan sosial selama masa
tanggap darurat
Persen 100% 100% 290.000.000 100% 330.000.000 100% 360.000.000 100% 390.000.000 100% 430.000.000 100% 1.800.000.000
(3) Korban bencana skala
kabupaten/kota yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap
Persen 100% 100% 0 100% 330.000.000 100% 360.000.000 100% 390.000.000 100% 430.000.000 100% 1.510.000.000
1 13 40 Program Pendataan PMKS (1) Data PMKS Kegiatan 1 0 0 1 200.000.000 1 220.000.000 1 245.000.000 1 270.000.000 5 935.000.000 Dinsosnaker-trans
1 14 TENAGA KERJA
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja (1) Pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan
Persen 27% 2% 54.000.000 2% 60.000.000 2% 66.000.000 2% 75.000.000 2% 85.000.000 37% 340.000.000 Dinsosnaker-trans
1 14 18 Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan (1) Angka partisipasi angkatan kerja Jiwa 557.086 10.000 0 10.000 150.000.000 10.000 150.000.000 10.000 150.000.000 10.000 150.000.000 607,086 600.000.000
(2) Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 67,6 1,8% 0 1,8% 150.000.000 1,8% 150.000.000 1,8% 150.000.000 1,8% 150.000.000 76,6 600.000.000
(3) Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)
Persen 6.70* 6,74 0 4,74 150.000.000 4,24 150.000.000 3,99 150.000.000 2,25 150.000.000 2,25 600.000.000
1 14 26 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
(1) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi
Persen 20% 5% 200.000.000 20% 960.000.000 15% 800.000.000 10% 900.000.000 10% 990.000.000 80% 3.850.000.000 Dinsosnaker-trans
(2) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat
Persen 45% 5% 150.000.000 5% 165.000.000 5% 185.000.000 5% 205.000.000 5% 225.000.000 70% 930.000.000
(3) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Persen 35% 15% 250.000.000 5% 100.000.000 5% 120.000.000 5% 135.000.000 5% 150.000.000 70% 755.000.000
VIII - 47
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
1 14 28 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
(1) Besaran Kasus yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama (PB)
Persen 90% 90% 11.000.000 90% 13.000.000 90% 15.000.000 90% 17.000.000 90% 19.000.000 90% 75.000.000
(2) Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun
Cakupan 35,40 31,86 11.000.000 28,32 13.000.000 24,78 15.000.000 21,24 17.000.000 17,70 19.000.000 17,70 75.000.000 Dinsosnaker-trans
(3) Keselamatan dan perlindungan Persen 57% 5% 246.000.000 5% 270.600.000 5% 295.200.000 5% 319.800.000 5% 344.400.000 82% 1.476.000.000
(4) Perselisihan buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah
daerah
Persen 100% 100% 11.000.000 100% 13.000.000 100% 15.000.000 100% 17.000.000 100% 19.000.000 100% 75.000.000
(5) Besaran pekerja/buruh yang
menjadi peserta program JKN
Persen 58% 1% 0 1% 45.000.000 1% 50.000.000 1% 55.000.000 1% 60.000.000 63% 210.000.000 Dinsosnaker-trans
(6) Besaran Pemeriksaan Perusahaan Persen 51% 1% 0 1% 30.000.000 1% 35.000.000 1% 40.000.000 1% 45.000.000 56% 150.000.000
(7) Besaran Pengujian Peralatan di
Perusahaan
Persen 16% 9% 0 10% 30.000.000 5% 35.000.000 5% 40.000.000 5% 45.000.000 50% 150.000.000
(8) Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur
Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(9) Partisipasi angkatan kerja
perempuan
Persen 52,74% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 55,24%
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 1 Program Pengembangan Koperasi dan UKM Pengembangan Keanggotaan
Koperasi melalui Peningkatan
Kerjasama Koperasi dan
Penyuluhan dalam rangka Gerakan
Masyarakat Sadar Koperasi
(Gemaskop)
Orang - 160 125.000.000 624 1.930.000.000 624 1.930.000.000 624 1.930.000.000 624 1.930.000.000 2.656 7.845.000.000 KUKM Perindag
1 15 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi di Bidang
Pengendalian dan Akuntabilitas
Koperasi
Koperasi 167 167 200.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 567 800.000.000 KUKM Perindag
1 15 3 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Peningkatan kualitas dan kuantitas
koperasi pondok pesantren
Kopontren 40 2 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 10 450.000.000 KUKM Perindag
1 15 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
(1) Peningkatan Kualitas Organisasi
Badan Hukum Koperasi
Koperasi 20 10 100.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 50 900.000.000 KUKM Perindag
(2) Peningkatan Kualitas
Ketatalaksanaan Koperasi dan
UMKM
Koperasi 26 30 90.000.000 30 3.372.568.000 30 3.372.568.000 30 3.372.568.000 30 3.372.568.000 150 13.580.272.000 KUKM Perindag
1 15 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
(1) Fasilitasi KUR bagi UMKM
produktif
KUKM 30 30 100.000.000 90 295.000.000 90 295.000.000 90 295.000.000 30 100.000.000 330 1.085.000.000 KUKM Perindag
(2) Pemberian tambahan modal
dengan skema dana bergulir
KUKM 2 0 0 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 8 800.000.000 KUKM Perindag
(3) Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam SDM UMKM
Orang 360 80 200.000.000 150 300.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 120 200.000.000 590 1.100.000.000 KUKM Perindag
(4) Pameran Produk UKM Keg 8 8 1.200.000.000 8 1.200.000.000 8 1.200.000.000 8 1.200.000.000 8 1.200.000.000 40 6.000.000.000 KUKM Perindag
(5) Fasilitasi Kemitraan dengan
Lembaga Keuangan Lainnya
UKM 2.500 - 0 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 400 400.000.000 KUKM Perindag
(6) Pembangunan Outlet Produk
UMKM di Kawasan Wisata
Lokasi 1 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 10 750.000.000 KUKM Perindag
1 16 Penanaman Modal
1 16 1 Program Pengembangan Investasi (1) Kajian Kebijakan penanaman
modal.
Naskah
kajian,Raperd
a dan
Raperbup
2 1 kajian 135.000.000 1 Naskah
Akademis Dan 1
Draft Raperda
150.000.000 1 Draft Raperbup 165.000.000 1 Kajian, 1 Naskah
Akademis, 1 Raperda
Dan 1 Draft Raperbup
450.000.000 BPPTPM
(2) Terimplementasikannya
Pengembangan, Pemeliharaan
Sistem Informasi Pelayanan
perizinan dan Penanaman Modal
Persen 25 50 115.500.000 75 130.000.000 100 140.000.000 100 155.000.000 100 170.000.000 100 710.500.000 BPPTPM
(3) Tersedianya data potensi perizinan Paket 1 1 160.000.000 1 175.000.000 1 190.000.000 1 210.000.000 1 230.000.000 5 965.000.000 BPPTPM
1 16 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
(1) Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal.
Perda,
Perbup, Draft
Raperda dan
Draft
Raperbup
9 1 Draft Raperbup
Regulasi
Perizinan
105.000.000 - 1 Draft Raperda
Penyederhanaan
Perizinan
130.000.000 2 Draft Raperbup
Perizinan
Penanaman Modali
140.000.000 1 Draft Raperbup
Pengelolaan
Retribusi Perizinan
155.000.000 1 Draft Raperda dan 4
Draft Raperbup
530.000.000 BPPTPM
VIII - 48
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(2) Terselenggaranya Fasilitasi,
Koordinasi pelayanan perizinan
dan non perizinan usaha
(investasi/penanaman modal)
melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) di Bidang
Penanaman Modal
Persen 100 100 430.000.000 100 470.000.000 100 516.000.000 100 570.000.000 100 625.000.000 100 2.611.000.000 BPPTPM
(3) Terselenggaranya sosialisasi
kebijakan pelayanan perizinan,
penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha
Paket 1 1 70.000.000 1 77.000.000 1 85.000.000 1 95.000.000 1 105.000.000 5 432.000.000 BPPTPM
(4) Terselenggaranya Koordinasi,
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Laporan 3 Laporan triwulan Th.
2013
40 LKPM, 4
Laporan Trwiluan
dan 1 buku
realisasi investasi
139.000.000 45 LKPM, 4
Laporan
Trwiluan dan 1
buku realisasi
investasi
152.000.000 50 LKPM, 4
Laporan Trwiluan
dan 1 buku
realisasi investasi
168.000.000 55 LKPM, 4
Laporan Trwiluan
dan 1 buku
realisasi investasi
185.000.000 60 LKPM, 4
Laporan Trwiluan
dan 1 buku
realisasi investasi
200.000.000 250 LKPM, 20 Laporan
Triwulan dan 5 Buku
Realisasi Investasi
844.000.000 BPPTPM
1 16 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
(1) Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman
modal dengan instansi pemerintah
dan dunia usaha
Kali 4 1 83.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 5 503.000.000 BPPTPM
(2) Tersedianya informasi peluang
usaha/bidang usaha unggulan dan
terselenggaranya promosi
investasi
Paket 3 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet/leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi investasi
300.000.000 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet/leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi
investasi
330.000.000 1 Buku Profil
investasi unggulan,
Booklet /leaflet dan
2 Kali kepesertaan
promosi investasi
365.000.000 1 Buku Profil
investasi unggulan,
Booklet/leaflet dan
2 Kali kepesertaan
promosi investasi
400.000.000 1 Buku Profil
investasi unggulan,
Booklet/leaflet dan
2 Kali kepesertaan
promosi investasi
440.000.000 5 1.835.000.000 BPPTPM
(3) Peningkatan kualitas SDM
Pelayanan Perizinan
Kali 1 - - 1 80.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 4 380.000.000 BPPTPM
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan dibidang kebudayaan kali/tahun 1 2 135.000.000 2 162.000.000 2 194.400.000 2 233.280.000 2 279.936.000 11 1.004.616.000 Disporabudpar
1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (1) Jumlah sarana kesenian unit 8 0 - 2 249.624.000 1 299.548.800 1 359.458.560 1 431.350.272 13 1.339.981.632 Disporabudpar
(2) Jumlah Gedung Kesenian unit 0 0 0 0 1 10.000.000.000 0 1 10.000.000.000
(3) Jumlah Gelar Seni group 29 29 250.000.000 29 300.000.000 29 360.000.000 29 432.000.000 29 518.400.000 174 1.860.400.000
(4) Jumlah situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
situs 14 2 30.000.000 2 36.000.000 3 40.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 29 226.000.000
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya pemberian penghargaan dibidang
seni/ budaya
orang/tahun 0 1 20.000.000 1 24.000.000 1 28.800.000 1 34.560.000 1 41.472.000 5 148.832.000 Disporabudpar
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 15 Program pengembangan keserasian dan
kebijakan pemuda
Jumlah Pemuda Pelopor Orang 4 4 49.474.500 4 59.369.400 4 71.243.280 4 85.491.936 4 102.590.323 24 368.169.439 Disporabudpar
1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah Paskibraka Orang 34 34 282.867.000 34 339.440.400 34 407.328.480 34 488.794.176 34 586.553.011 204 2.104.983.067 Disporabudpar
1 18 17 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah Pemuda kreatif inovatif
terampil dan mandiri
Orang 230 500 387.352.500 500 464.823.000 500 557.787.600 500 669.345.120 600 803.214.144 2.830 2.882.522.364 Disporabudpar
1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
(1) Jumlah Pelatih
olahraga/instruktur/wasit
Orang 20 20 40.000.000 25 48.000.000 30 57.600.000 35 69.120.000 40 82.944.000 170 297.664.000
1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
(1) Jumlah Pembinaan Pengurus
Cabang Olahraga
Pengcab 26 26 1.300.000.000 27 1.560.000.000 27 1.872.000.000 27 2.246.400.000 27 2.695.680.000 27 9.674.080.000 Disporabudpar
(2) Jumlah olahragawan berprestasi Orang 22 24 50.000.000 24 60.000.000 26 72.000.000 26 86.400.000 28 103.680.000 150 372.080.000
(3) Jumlah Perolehan Medali orang 36 49 1.207.162.000 52 1.400.000.000 49 1.680.000.000 52 2.016.000.000 49 2.420.000.000 287 8.723.162.000
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
(1) Jumlah gedung olah raga unit 2 - 0 - 0 1 50.000.000.000 - - 1 100.000.000.000 4 150.000.000.000 Disporabudpar
(2) Jumlah lapang olah raga unit 118 2 170.817.000 10 204.980.400 13 245.976.480 13 295.171.776 13 354.206.131 169 1.271.151.787
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1 19 Program peningkatan kesiapsiagaan dan
pencegahan Bencana
(1) Tersedianya data dan informasi
potensi rawan bencana
dokumen - - 1 300.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 4,00 600.000.000,00 BPBD
(2) Presentase korban bencana skala
kab/kota yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana
tanggap darurat
% - 100 100.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 1.100.000.000,00 BPBD
(3) Presentase korban bencana skala
kabupaten yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat
% - 100 100.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 1.100.000.000,00 BPBD
(4) Terpenuhinya perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi
% 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 250.000.000,00 BPBD
VIII - 49
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(5) Terlaksananya penyelenggaraan
pelatihan kebencanaan
kali 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 15 750.000.000,00 BPBD
(6) Tersusunnya Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati tentang
Penanggulangan Bencana
buah 1 67.500.000 2 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 6 1.267.500.000,00 BPBD
1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
(1) Meningkatnya kewaspadaan dan
kesiapsiagaan dalam mengatasi
bencana pada saat tanggap
darurat bencana
% - 100 163.210.050 100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 330.000.000 100 1.318.210.050,00 BPBD
(2) Terpenuhinya pengadaan
peralatan penanggulangan
bencana
% 100 1.000.000.000 100 1.100.000.000 100 1.210.000.000 100 1.331.000.000 100 1.464.100.000 100 6.105.100.000,00 BPBD
(3) Terpenuhinya bantuan kebutuhan
dasar
% - 100 100.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 1.100.000.000,00 BPBD
1 19 23 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
(1) Jumlah anggota Linmas per 100
penduduk
orang 3.430 3.440 3.513.961.000 3.440 3.865.357.000 3.440 4.251.902.810 3.440 4.677.093.091 3.440 4.677.090.000 3.440 4.677.090.000 Satpol PP
(2) Jumlah penegakan peraturan
perundang-undangan
Perda 6 7 469.639.500 7 516.603.450 7 568.263.795 7 625.090.175 7 687.599.192 7 687.599.192
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
1 20 Program Pembangunan Ekonomi Penyertaan Modal Rupiah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 17.250.000.000 17.250.000.000 1.983.750.000 1.983.750.000 2.281.312.500 2.281.312.500 3.623.509.375 3.623.509.375 26.638.571.875 26.638.571.875 Bagian Perekonomian
Setda
1 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Tingkat kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi
Persen 100 100 350.225.000 100 367.736.250 100 386.123.063 100 405.429.216 100 425.700.676 100 425.700.676 DPKAD
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah
(1) Prosentase OPD yang laporan
keuangannya memperoleh opini
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)
Persen - 20 70 90 90 90 90 Inspektorat
(2) Prosentase OPD yang hasil
evaluasi lakipnya minimal "CC"
Persen 4 10 57.400.000,00 40 66.010.000,00 70 72.611.000,00 90 79.872.100,00 90 87.859.310,00 90 363.752.410,00
(3) Prosentase tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan Internal
Persen 100 100 49.440.000,00 100 56.856.000,00 100 62.541.600,00 100 68.795.760,00 100 75.675.336,00 100 313.308.696,00
(4) Prosentase tindaklanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan Eksternal
Persen 80 80 99.450.000,00 80 114.367.500,00 90 125.804.250,00 100 138.384.675,00 100 152.223.142,50 100 630.229.567,50
(5) Cakupan pemeriksaan reguler
maupun non reguler
Persen 100 100 605.752.000,00 100 696.614.800,00 100 766.276.280,00 100 842.903.908,00 100 927.194.298,80 100 3.838.741.286,80
(6) Prosentase penyelesaian kasus Pesen 80 80 90 90 - 90 - 90 - 90 -
(7) Jumlah OPD yang yang
melaksanakan pelayanan sesuai
pelayanan minimal/pelayanan
prima
Jumlah OPD 5 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 15
(8) Prosentase OPD yang
menyelenggarakan SPIP sesuai
PP No. 60 Tahun 2008
Persen 0 10 42.625.000,00 40 49.018.750,00 60 53.920.625,00 80 59.312.687,50 90 65.243.956,25 90 270.121.018,75
(9) Prosentase OPD yang melaporkan
PMPRB online
Persen 0 10 42.275.000,00 70 46.502.500,00 80 51.152.750,00 90 56.268.025,00 90 61.894.827,50 90 258.093.102,50
1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah (APIP)
(1) Prosentase jumlah Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) yang kompeten dan
profesional di setiap OPD
Persen 10 10 47.375.000,00 60 54.481.250,00 80 59.929.375,00 90 65.922.312,50 90 72.514.543,75 90 300.222.481,25 Inspektorat
(2) Ratio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total jumlah
yang dibutuhkan
Persen 10 20 - 60 - 90 - 90 - 90 - 90 0
(3) Tingkat penerapan Jabatan
Fungsional Auditor danP2UPD
Persen 20 20 - 50 - 70 - 90 - 100 - 100 0
1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
(1) Tersusunnya sistem dan prosedur
pengawasan
Jenis 2 4 - 3 40.235.000,00 3 46.270.250,00 3 50.897.275,00 3 55.987.002,50 10 193.389.527,50 Inspektorat
(2) Terpenuhinya tools pengawasan
(Tersedianya Piagam Audit
Internal, tersedianya Sistem
Penanganan Pengaduan
Masyarakat (Whistle Blower
System), Tersedianya Sistem
Penanganan Konflik Kepentingan
Jenis 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 0
VIII - 50
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
1 20 23 Program Penggalian dan Pengembangan
Potensi Pendapatan Daerah
Tingkat Pendapatan daerah 100,00 DPKAD
(1) PAD Persen 7,54 7,70 969.850.000 10,18 1.018.342.500 14,88 1.069.259.625 20,00 1.122.722.606 25,34 1.178.858.737 25,34 1.178.858.737
Milyar Rupiah 142,889 154,484 228,330 385,179 611,150 924,365 924,365
(2) Dana Perimbangan Persen 67,28 63,30 459.832.500 63,27 482.824.125 60,77 506.965.331 57,13 532.313.598 53,15 558.929.278 53,15 558.929.278
Milyar Rupiah 1.275,449 1.269,964 1.418,600 1.573,217 1.745,848 1.938,803 1.938,803
(3) Sumber lain yang sah Persen 25,19 29,00 2.384.695.944 26,55 2.503.930.741 24,35 2.629.127.278 22,87 2.760.583.642 21,50 2.898.612.824 21,50 2.898.612.824
Milyar Rupiah 477,521 581,821 595,167 630,460 698,753 784,291 784,291
1 20 24 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
1.560.600.000 1.638.630.000 1.720.561.500 1.806.589.575 1.806.589.575 1.806.589.575 DPKAD
(1) Prosentase aset daerah yang
diamankan
Pengamanan secara administrasi Persen 100 100 100 100 100 100 100
Pengamanan secara fisik Persen 50 2 2 2 2 2 55
(2) Prosentase aset yang sudah
diinventarisir
Persen 100 100 100 100 100 100 100
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Jumlah Raperda yang diagendakan
dalam Prolegda
Raperda 9 10 174.000.000 10 174.000.000 10 174.000.000 10 174.000.000 10 174.000.000 10 174.000.000 Hkm. Setda dan
Setwan
Jumlah Perda yang diharmonisasi Perda 5 5 94.000.000 5 94.000.000 5 94.000.000 5 94.000.000 5 94.000.000 5 94.000.000 Hkm. Setda
Jumlah Produk hukum yang
disosialisasikan
Per-UU-an 2 2 180.027.500 2 180.027.500 2 180.027.500 2 180.027.500 2 180.027.500 12 180.027.500 Kesbangpol & Hkm.
Setda
1 20 49 Program Peningkatan Kehidupan Beragama (1) Jumlah Guru Ngaji yang mendapat
insentif
orang 672 686 377.300.000 686 377.300.000 686 377.300.000 686 377.300.000 686 377.300.000 686 Kesra. Setda
(2) Jumlah Imam Masjid yang
mendapat insentif
orang 336 343 377.300.000 343 377.300.000 343 377.300.000 343 377.300.000 343 377.300.000 343
(3) Jumlah Perbup Keagamaan Perbup 0 1 2 3 4 5 5 Kesra. Setda
(4) Jumlah Surat Edaran Bupati Surat Edaran
Bupati
0 3 1 1 1 1 7
(5) Jumlah lembaga pendidikan
agama yang memperoleh fasilitasi
unit 610 621 776.250.000 629 786.250.000 636 795.000.000 642 802.500.000 649 811.250.000 649 811.250.000 Kesra. Setda
(6) Jumlah sarana ibadah yang
memperoleh fasilitasi
unit 314 344 4.265.319.000 370 4.691.850.900 395 4.734.504.090 420 4.738.769.409 450 4.739.195.941 450 4.739.195.941
(7) Jumlah Pertemuan rutin antara
tokoh-tokoh agama dan ormas
keagamaan
kali 3 3 25.200.000 3 25.200.000 3 25.200.000 3 25.200.000 3 25.200.000 3 25.200.000 Kesra. Setda
(8) Jumlah Pengajian Rutin Tingkat
Kabupaten dan Kecamatan
kali 134 140 257.700.000 140 257.700.000 140 257.700.000 140 257.700.000 140 257.700.000 140 257.700.000 Kesra. Setda
1 20 95 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Jumlah OPD yang menerapkan
Standar Mutu Pelayanan berbasis
ISO
OPD 4 2 319.950.000 2 351.945.000 2 383.940.000 2 415.935.000 2 447.930.000 14 447.930.000 Org. Setda
1 20 96 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi Daerah
Prosentase OPD dan Unit
Pelayanan Publik (UPP) dengan
nilai Indek Kepuasan masyarakat
(IKM) kriteria minimal "B"
Persen 100 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 Org. Setda
1 21 KEPEGAWAIAN
1 21 17 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
(1) Rasio dokter per 1.000 penduduk Poin 0,11 0,11 60.000.000 0,11 120.000.000 0,11 180.000.000 0,11 220.000.000 0,11 260.000.000 0,11 840.000.000 BKD/Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka(2) Rasio tenaga kesehatan lainnya
per 1.000 penduduk
Poin 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
(3) Pemenuhan tenaga spesialis di
rumah sakit umum daerah
Jiwa 23 7 840.000.000 8 960.000.000 43 5.160.000.000 50 6.000.000.000 56 6.720.000.000 56 6.720.000.000
(4) Pemenuhan dokter gigi di
puskesmas
Jiwa 13 4 4 4 4 3 32 -
(5) Pemenuhan apoteker di
puskesmas
Jiwa 1 4 4 4 4 4 21 -
(6) Pemenuhan tenaga teknis farmasi
di puskesmas
Jiwa 26 1 1 1 1 2 32 -
(7) Pemenuhan tenaga gizi di
puskesmas
Jiwa 27 1 1 1 1 1 32 -
(8) Pemenuhan tenaga Promkes di
puskesmas
Jiwa 4 5 5 6 6 6 32 -
(9) Pemenuhan rekam medis di
puskesmas
Jiwa 0 5 6 7 8 6 32 -
(10) Pemenuhan analis kesehatan di
puskesmas
Jiwa 12 4 6 6 2 2 32 -
(11) Realisasi pemberian penghargaan
bagi PNS
Persen 100 100 100 100 100 100 100 2.787.375.950 3.066.113.545 3.372.724.899 3.709.997.388 4.080.997.126 4.080.997.126
VIII - 51
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(12) Turunnya angka pelanggaran
disiplin PNS
Kasus 17 15 12 10 9 8 8
(13) Meningkatnya layanan SAPK Jenis 6 7 8 9 10 11 11
(14) Prosentase pemenuhan pegawai
sesuai formasi
Persen 73 74 75 76 77 78 78
(15) Realisasi pemenuhan kebutuhan
layanan pegawai
Persen 100 100 100 100 100 100 100
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
(1) Profil desa % 5 10 159.200.000 25 175.120.000 50 192.632.000 75 211.895.200 100 233.084.720 100 971.931.920 BPMDPKB
(2) Pelatihan kader KPM dan LPM Jiwa 0 0 187.045.000 40 205.749.500 40 226.324.450 40 248.956.895 40 273.852.585 40 1.141.928.430 BPMDPKB
(3) Rata-rata binaan kelompok LPM Kelompok 26 26 187.045.000 26 205.749.500 26 226.324.450 26 248.956.895 26 273.852.585 26 1.141.928.430 BPMDPKB
(4) Tercapainya evaluasi kinerja
pemberdayaan masyarakat
pedesaan
Dokumen 0 26 220.482.350 26 242.530.585 26 266.783.644 26 293.462.008 26 322.808.209 26 1.346.066.795 BPMDPKB
(5) Rata-rata kelompok binaan PKK Kelompok 26 26 220.482.350 26 242.530.585 26 266.783.644 26 293.462.008 26 322.808.209 26 1.346.066.795 BPMDPKB
(6) Posyandu Aktif Kelompok 1.439 1.441 220.482.350 1.443 242.530.585 1.445 266.783.644 1.447 293.462.008 1.449 322.808.209 1.449 1.346.066.795 BPMDPKB
(7) Cakupan status desa gotong
royong
desa 0 1 95.200.000 1 104.720.000 1 115.192.000 1 126.711.200 1 139.382.320 1 581.205.520 BPMDPKB
1 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
(1) Simpan Pinjam Perempuan Kelompok 4.413 4.423 4.433 4.443 4.453 4.463 BPMDPKB
(2) Jumlah BUMDes Unit 330 330 217.500.000 330 239.250.000 330 263.175.000 330 289.492.500 330 318.441.750 330 1.327.859.250 BPMDPKB
1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
(1) Pelaksanaan Musrenbang Desa Kegiatan 336 343 159.200.000 343 175.120.000 343 192.632.000 343 211.895.200 343 233.084.720 343 971.931.920 BPMDPKB
(2) Ketersediaan Dokumen RPJM
Desa
Dokumen 330 330 159.200.000 330 175.120.000 330 192.632.000 330 211.895.200 330 233.084.720 330 971.931.920 BPMDPKB
(3) Terpenuhinya sarana prasarana
infrastruktur melalui Bhakti TNI
Kegitan 7 4 1.876.999.000 5 2.064.698.900 6 2.271.168.790 7 2.498.285.669 7 2.748.114.236 7 11.459.266.595 BPMDPKB
(4) Terpenuhinya Lingkungan
pemukiman yang sehat
Desa 0 6 219.372.500 6 241.309.750 9 265.440.725 9 291.984.798 9 321.183.277 9 1.339.291.050 BPMDPKB
(5) Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan
masyarakat
Rupiah 661.364.000 681.204.920 749.325.412 701.045.840 824.257.953 720.886.760 906.683.749 740.727.680 997.352.123 760.568.600 1.097.087.336 760.568.600 4.574.706.573 BPMDPKB
1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
(1) Pelatihan managemen
Pemerintahan Desa
jiwa 109 330 1.650.000.000 0 0 330 1.650.000.000 0 0 0 0 660 3.300.000.000 Tapem. Setda
(2) Pelatihan pengelolaan keuangan
desa
jiwa - 330 1.650.000.000 0 0 330 1.650.000.000 0 0 0 0 660 3.300.000.660 Tapem. Setda
(3) Pelatihan penyusunan APBDes jiwa - 330 1.650.000.000 0 0 330 1.650.000.000 0 0 0 0 660 3.300.000.660 Tapem. Setda
(4) Pelatihan laporan keuangan desa jiwa - 330 1.650.000.000 0 0 330 1.650.000.000 0 0 0 0 660 3.300.000.660 BPMDPKB
1 22 19 Program peningkatan infrastruktur perdesaan (1) Cakupan desa bebas perumahan
kumuh
Desa 40 43 219.372.500 75 241.309.750 75 265.440.725 75 291.984.798 75 321.183.277 308 1.339.291.050 BPMDPKB
(2) Cakupan penerapan dan
pengembangan TTG
Desa 10 10 343.881.500 15 378.269.650 20 416.096.615 25 457.706.277 30 503.476.904 30 2.099.430.946 BPMDPKB
(3) Cakupan pembangunan
infrastruktur perdesaan berbasis
masyarkat
Kegiatan 330 330 219.372.500 330 241.309.750 330 265.440.725 330 291.984.798 330 321.183.277 330 1.339.291.050 BPMDPKB
1 22 30 Program pemantapan pemerintahan dan
pembangunan desa
(1) Ketersediaan Dokumen RPJM
Desa
Buku 330 330 330 330 330 330 330 BPMDPKB
(2) Ketersediaan Dokumen RKP Desa Buku 330 330 330 330 330 330 330
(3) Ketersediaan Dokumen Pola
Ruang Desa
Buku 0 66 132 198 264 330 330
(4) Ketersediaan LPPD Buku 330 330 330 330 330 330 330 Tapem. Setda
(5) Ketersediaan LKPJ Buku 330 330 330 330 330 330 330 Tapem. Setda
(6) Ketersediaan laporan APBDes Buku 330 330 330 330 330 330 330 Tapem. Setda
1 23 STATISTIK
1 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
Tersedianya
Data/informasi/statistik daerah
Dokumen 5 5 300.000.000 5 350.000.000 5 370.000.000 5 390.000.000 5 410.000.000 25 1.820.000.000 Bappeda
1 24 KEARSIPAN
1 24 20 Program Pembinaan, Pengelolaan dan
Pelayanan Tata Kearsipan
(1) Tersedianya Asiparis orang 38 3 15.708.000 3 15.708.000 3 15.708.000 3 15.708.000 3 15.708.000 53 78.540.000 KAD
(2) Terlaksananya Pembinaan tata
kearsipan ke OPD
Persen 0 18,87 62.832.000 18,87 62.832.000 20,75 62.832.000 20,75 62.832.000 20,75 62.832.000 99,99 314.160.000
(3) Terselamatkannya arsip statis jenis 0 1 66.185.000 1 66.185.000 1 66.185.000 0 0 0 0 3 198.555.000
(4) Terevitalisasi pelayanan kearsipan Kegiatan 0 1 49.660.000 1 49.660.000 1 49.660.000 1 49.660.000 1 49.660.000 5 248.300.000
1 25 Komunikasi dan Informatika
2.787.375.950 3.066.113.545 3.372.724.899 3.709.997.388 4.080.997.126 4.080.997.126
VIII - 52
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
(1) Terpenuhinya pengawasan,
pengendalian dan peningkatan
pelayanan informasi publik dan
jaringan komunikasi informasi.
% 55,42 64,34 1.289.300.000 73,25 1.289.300.000 82,17 1.289.300.000 91,08 1.289.300.000 100 1.289.300.000 100 6.446.500.000 Dishubkominfo
(2) Prosentase peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
% 11,65 29,32 100.000.000 46,99 100.000.000 64,66 100.000.000 82,33 100.000.000 100 100.000.000 100 500.000.000 Dishubkominfo
1 25 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Komunikasi dan Informatika
(1) Tersedianya Perbup tentang
Pemanfaatan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunitasi) di
Pemkab Majalengka
Dokumen - - - 1 75.000.000 - - - - - - 1 75.000.000 Dishubkominfo
2 01 Ketahanan Pangan
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/perkebunan
(1) Mempertahankan Ketersediaan
Energi dan Protein/Kapita
Persen 90 90 100.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 500.000.000 BP4K
(2) Meningkatkan dan
mempertahankan Cadangan
Pangan
Persen 30 5 150.000.000 5 200.000.000 5 250.000.000 10 300.000.000 10 350.000.000 35 1.250.000.000 BP4K
(3) Mempertahankan Ketersediaan
Informasi Pasokan, Harga & Akses
Pangan
Persen 90 90 50.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 450.000.000 BP4K
(4) Stabilitas Harga dan Pasokan
Pangan
Persen 23,05 13,41 50.000.000 13,41 100.000.000 13,41 100.000.000 13,41 100.000.000 13,41 100.000.000 67,05 450.000.000 BP4K
(5) Meningkatnya Skor Pola Pangan
Harapan
Persen 83 1 250.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 7 1.850.000.000 BP4K
(6) Pengawasan & Pembinaan
Keamanan Pangan
Persen 50 6 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 30 250.000.000 BP4K
(7) Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Persen 20 8 100.000.000 8 100.000.000 8 100.000.000 8 100.000.000 8 100.000.000 40 500.000.000 BP4K
(8) Peningkatan dan Pengamanan
Mutu Produk Pertanian
Orang 50 50 100.000.000 50 110.000.000 50 121.000.000 50 133.100.000 50 146.410.000 250 610.510.000 Distankan
2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral
2 03 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang
energi dan ketenagalistrikan
(1) Rumah tinggal yang mempunyai
penerangan listrik
% 90,51 91,07 2.266.000.000 91,64 2.719.000.000 92,20 3.263.000.000 92,77 3.916.000.000 93,33 4.699.000.000 93,33 16.860.000.000 PSDAPE
2 03 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan dan Air Tanah
(1) Jumlah debit air tanah yang dapat
dikelola dan terawasi
m3-Rupiah 600.000 600.000 76.000.000 600.000 83.600.000 600.000 91.960.000 600.000 101.156.000 600.000 111.272.000 3.000.000 463.990.000 PSDAPE
(2) Jumlah sumur bor yang dibangun Unit 9 3 130.440.000 3 143.484.000 3 157.832.000 3 173.616.000 3 190.977.000 15 796.350.000 PSDAPE
(3) Jumlah penambang berizin yang
berwawasan lingkungan
Perusahaan 2 10 73.160.000 10 80.476.000 10 88.524.000 10 97.376.000 10 107.114.000 10 446.650.000 PSDAPE
2 URUSAN PILIHAN
2 1 Pertanian
2 1 1 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
(1) Meningkatnya Produksi Tanaman
Pertanian :
Distankan
Padi Ton 707.038,05 21.211,14 2.530.000.000 21.211,14 2.830.000.000 14.140,76 1.870.000.000 7.070,38 1.000.000.000 7.070,38 1.134.000.000 70.703,81 9.364.000.000,00
Jagung Ton 119.770,96 3.591,03 359.100.000 3.591,03 406.000.000 3.591,03 460.000.000 3.591,03 517.000.000 3.591,03 586.000.000 17.955,14 2.328.100.000,00
Kedelai Ton 814,00 338,10 90.160.000 338,10 100.100.000 338,10 112.000.000 338,10 124.000.000 338,10 137.000.000 1.690,50 563.260.000,00
Ubi Jalar Ton 12.327,99 184,92 37.000.000 184,92 42.535.000 184,92 48.920.000 184,92 56.250.000 184,92 65.000.000 924,60 249.705.000,00
Kacang Tanah Ton 1.140,10 11,40 11.400.000 11,40 12.656.000 11,40 14.050.000 11,40 15.600.000 11,40 17.300.000 57,00 71.006.000,00
Kacang Hijau Ton 845,17 8,45 8.450.000 8,45 9.400.000 8,45 10.420.000 8,45 11.560.000 8,45 12.830.000 42,26 52.660.000,00
Mangga Ton 14.626,50 292,53 84.000.000 292,53 84.000.000 292,53 94.090.000 292,53 105.400.000 292,53 118.050.000 1.462,65 485.540.000,00
Jambu Biji Ton 4.084,40 204,22 71.480.000 204,22 82.200.000 204,22 94.550.000 204,22 108.710.000 204,22 125.000.000 1.021,10 481.940.000,00
Durian Ton 8.475,81 254,27 171.800.000 254,27 194.150.000 254,27 219.380.000 254,27 247.900.000 254,27 280.150.000 1.271,37 1.113.380.000,00
Jeruk keprok/siam Ton 1.624,88 32,50 18.055.000 32,50 20.225.000 32,50 22.650.000 32,50 25.370.000 32,50 28.410.000 162,49 114.710.000,00
Bawang Merah Ton 23.959,80 1.197,99 107.540.000 1.197,99 124.000.000 1.197,99 142.230.000 1.197,99 164.000.000 1.197,99 188.100.000 5.989,95 725.870.000,00
Bawang Daun Ton 8.139,54 406,98 93.800.000 406,98 107.877.000 406,98 124.060.000 406,98 142.670.000 406,98 164.100.000 2.034,89 632.507.000,00
Kentang Ton 14.357,30 717,87 157.000.000 717,87 180.554.000 717,87 207.640.000 717,87 238.790.000 717,87 274.600.000 3.589,33 1.058.584.000,00
Cabe Besar Ton 11.371,60 454,86 53.620.000 454,86 61.127.000 454,86 69.685.000 454,86 79.450.000 454,86 91.000.000 2.274,32 354.882.000,00
Jahe Ton 259,00 12,95 30.000.000 12,95 33.600.000 12,95 37.632.000 12,95 42.150.000 12,95 47.200.000 64,75 190.582.000,00
Tanaman Hias Tangkai 435 2.000 30.000.000 2.000 34.500.000 2.000 39.675.000 2.000 45.650.000 2.000 52.470.000 10.000,00 202.295.000,00
Jamur Ton 311,07 9,33 50.000.000 9,33 57.500.000 9,33 66.125.000 9,33 76.050.000 9,33 87.450.000 46,66 337.125.000,00
(2) Bantuan Bibit/Benih Unggul : Distankan
Padi Ha 22.750,00 25.000 12.500.000 5.000 12.500.000 5.000 13.750.000 5.000 15.125.000 5.000 16.637.500 45.000,00 70.512.500,00
Jagung Ha 750,00 1.500 9.750.000 225 10.725.000 150 15.786.500 100 12.975.000 100 14.272.500 2.075,00 63.509.000,00
VIII - 53
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Kedelai Ha 20,00 1.500 6.600.000 1.000 2.500.000 750 7.000.000 500 7.200.000 250 7.200.000 4.000,00 30.500.000,00
Ubi Jalar Ha 28,00 5 11.250.000 5 12.375.000 5 13.612.500 5 14.973.750 5 16.471.125 25,00 68.682.375,00
Kacang Tanah Ha - 5 6.000.000 5 6.600.000 5 7.260.000 5 7.986.000 5 8.784.600 25,00 36.630.600,00
Kacang Hijau Ha - 5 3.900.000 5 4.290.000 5 4.719.000 5 5.190.900 5 5.709.990 25,00 23.809.890,00
Mangga Ha 335,00 45 36.000.000 50 37.000.000 50 38.000.000 50 39.000.000 50 40.000.000 245,00 190.000.000,00
Jambu Biji Ha 194,00 25,50 214.200.000 20 174.000.000 20 180.000.000 20 186.000.000 20 192.000.000 105,50 946.200.000,00
Durian Ha 160,35 20 60.000.000 20 62.000.000 20 64.000.000 20 66.000.000 20 68.000.000 100,00 320.000.000,00
Jeruk keprok/siam Ha 130,00 5 15.000.000 5 15.500.000 5 16.000.000 5 16.500.000 5 17.000.000 25,00 80.000.000,00
Bawang Merah Ha 3,00 10 80.000.000 5 88.000.000 5 96.000.000 5 100.000.000 5 30,00 364.000.000,00
Bawang Daun Ha - - - 3 144.000.000 3 168.000.000 3 192.000.000 3 216.000.000 12,00 720.000.000,00
Kentang Ha 3,00 2 38.000.000 2 41.800.000 2 45.980.000 2 50.578.000 2 55.635.800 10,00 231.993.800,00
Cabe Besar Ha 6,00 5 2.700.000 5 2.970.000 5 3.267.000 5 3.593.700 5 3.953.070 25,00 16.483.770,00
Jahe Ha - 2 37.500.000 2 41.250.000 2 45.375.000 2 49.912.500 2 54.903.750 10,00 228.941.250,00
Tanaman Hias Ha - 1 26.250.000 1 28.875.000 1 31.762.500 1 34.938.750 1 38.432.625 5,00 160.258.875,00
Jamur Baglog 4800 8.000 20.000.000 8000 22.000.000 8000 24.200.000 8000 26.620.000 8000 29.282.000 40.000,00 122.102.000,00
(3) Meningkatnya Produksi Benih Padi Ton 60 5 143.609.000 5 151.904.000 5 160.199.000 5 168.494.000 5 176.789.000 25,00 800.995.000 Distankan
(4) Tersedianya Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Ha - 75 247.500.000 75 272.250.000 75 299.475.000 75 329.422.500 75 362.364.750 375,00 1.511.012.250 Distankan
(5) Bantuan Pupuk bagi Petani Ha 1.008 1.265 37.650.000 330 39.000.000 300 40.500.000 271 42.000.000 246 43.500.000 2.412,00 202.650.000 Distankan
(6) Meningkatnya luasan lahan
produktif komoditas unggulan
perkebunan (melalui intensifikasi
dan rehabilitasi) :
Dishutbunak
- Kopi Ha 802 100 745.000.000 150 1.112.400.000 200 1.089.000.000 200 1.089.000.000 200 1.089.000.000 850 5.124.400.000
- Teh. Ha 672 50 600.000.000 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 150 1.200.000.000 150 1.260.000.000 550 5.460.000.000
- Cengkeh Ha 1.825 100 799.975.000 200 1.599.950.000 200 1.048.575.000 250 1.300.718.750 250 1.310.718.750 1.000 6.059.937.500
2 1 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (1) Meningkatnya populasi dan
produksi hasil peternakan (melalui
pengembangan bibit unggul, IB,
pakan bermutu, pembinaan
kelompok dll) :
Dishutbunnak
- Sapi Potong Ekor 12.195 *) 610 100.000.000 640 100.000.000 672 100.000.000 706 100.000.000 741 100.000.000 3.369 500.000.000
Ton 1.799,16 *) 179,92 197,91 217,70 239,47 263,42 1.098,42
- Sapi Perah Ekor 778 *) 39 100.000.000 41 100.000.000 43 100.000.000 45 100.000.000 47 100.000.000 215 500.000.000
Liter 1.325.376 *) 132.538 145.791 160.370 176.408 194.048 809.155
- Domba Ekor 586.413 *) 58.641 100.000.000 64.505 100.000.000 70.956 100.000.000 78.052 100.000.000 85.857 100.000.000 358.011 500.000.000
Ton 578,72 *) 57,87 63,66 70,03 77,03 84,73 353,32
- Ayam Ras Pedaging Ekor 15.011.898 *) 240.000 60.000.000 240.000 60.000.000 240.000 60.000.000 240.000 60.000.000 240.000 60.000.000 1.200.000 300.000.000
Ton 22.517,85 *) 360 360 360 360 360 1.800
- Ayam Ras Petelur Ekor 268.768 *) 5.000 50.000.000 5.000 50.000.000 5.000 50.000.000 5.000 50.000.000 5.000 50.000.000 25.000 250.000.000
Ton 2.470,42 *) 45,96 45,96 45,96 45,96 45,96 229,80
2 1 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Meningkatnya pelayanan dan
penyediaan sarana prasarana
kesehatan hewan
Kec 26 26 300.000.000 26 300.000.000 26 300.000.000 26 300.000.000 26 300.000.000 26 1.500.000.000 Dishutbunnak
2 1 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (1) Terbentuknya Gapoktan PUAP
menjadi Lembaga Ekonomi Petani
yang Berbadan Hukum
unit - 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 25 850.000.000 BP4K
(2) Meningkatnya Jumlah Penyuluh
Swadaya
Orang 110 49 100.000.000 49 100.000.000 49 100.000.000 49 100.000.000 49 100.000.000 245 500.000.000 BP4K
(3) Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Petani
unit 10 2 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 15 800.000.000 BP4K
VIII - 54
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(4) Meningkatnya Jumlah Kemitraan
Kelompok Tani dengan Pihak
Swasta
MoU 2 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 15 250.000.000 BP4K
(5) Meningkatnya Kesejahteraan
Petani
Orang 0 150 75.000.000 150 82.500.000 150 90.750.000 150 99.825.000 150 109.807.500 750 457.882.500 Distankan
2 1 5 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
(1) Meningkatnya Kompetensi
Penyuluh
Orang 352 52 100.000.000 52 100.000.000 52 100.000.000 52 100.000.000 52 100.000.000 260 500.000.000 BP4K
(2) Meningkatnya Aktivitas Kunjungan
Penyuluhan
Kali 16 16 1.000.000.000 16 1.000.000.000 32 1.000.000.000 32 1.000.000.000 32 1.000.000.000 32 5.000.000.000 BP4K
2 1 6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
(1) Meningkatnya kelompok tani yg
menerapkan teknologi budidaya
dan pengolahan hasil pertanian
Kelompok 2 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 50 500.000.000 BP4K
(2) Tersebarnya informasi pertanian,
perikanan dan kehutanan
Paket 2 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 15 1.250.000.000 BP4K
(3) Meningkatnya jumlah kelompok
pelaksana SLPTT
Kelompok 2 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 50 750.000.000 BP4K
(4) Meningkatnya penerapan teknologi
budidaya tanaman perkebunan
Ha 614 160 850.000.000 160 850.000.000 160 960.000.000 160 960.000.000 160 960.000.000 800 4.580.000.000 Dishutbunnak
Kelompok 518 7 7 9 9 9 41
(5) Meningkatnya penerapan teknologi
PHT pada tanaman perkebunan
Ha 3.299 50 2.500.000.000 50 2.500.000.000 50 2.500.000.000 50 2.500.000.000 50 2.500.000.000 250 12.500.000.000 Dishutbunnak
Kelompok 7 5 5 5 5 5 25
(6) Meningkatnya penerapan teknologi
pengolahan pasca panen
perkebunan
Unit 3.600 0 - 10 550.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 25 850.000.000 Dishutbunnak
Kelompok 338 0 10 5 5 5 25
(7) Revitalisasi Kelembagaan dan
Teknologi Pertanian (UPJA dan
P3A)
Poktan 96 30 75.000.000 40 100.000.000 40 110.000.000 40 121.000.000 40 133.100.000 190 539.100.000 Distankan
2 1 7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
(1) Meningkatnya penerapan teknologi
pengolahan hasil peternakan :
Dishutbunnak
- Ternak Ruminansia Orang 0 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 250 250.000.000
- Ternak Unggas Orang 0 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 250 250.000.000
(2) Meningkatnya penerapan teknologi
pengolahan/ pengawetan pakan
Kelompok 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 250.000.000 Dishutbunnak
(3) Meningkatnya penerapan teknologi
penggemukan ternak ruminansia
Kelompok 5 1 50.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 4 300.000.000 15 1.100.000.000 BP4K
2 1 8 Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Prasarana Pertanian
(1) Pompa air (3";4"; 6") unit 3.597 30 721.500.000 30 793.650.000 30 873.015.000 30 960.316.500 30 1.056.348.150 150 4.404.829.650 Distankan
(2) Traktor roda dua (<6 PK; 6-8,5
PK), mesin tanam padi dan
kultivator
unit 1.700 10 260.000.000 14 350.000.000 14 385.000.000 14 423.500.000 13 465.850.000 65 1.884.350.000 Distankan
(3) Alat Pengendali OPT
(Handsprayer, Power Sprayer,
Fog, Emposan Tikus, Pembersih
Gulma)
Unit 29.740 50 40.000.000 50 44.000.000 50 48.400.000 50 53.240.000 50 58.564.000 250 244.204.000 Distankan
(4) Bahan Pengendali OPT (Pestisida) Kg/L 3.000 2.500 350.000.000 1.000 150.000.000 1.000 165.000.000 1.000 181.500.000 1.000 199.650.000 6.500 1.046.150.000 Distankan
(5) Perontok/Pemipil Padi, Jagung,
Kedelai (Thresher, Cornsheller)
unit 567 10 180.000.000 10 198.000.000 10 217.800.000 10 239.580.000 10 263.538.000 50 1.098.918.000 Distankan
(6) Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi M 21.423 7.000 875.000.000 4.000 550.000.000 3.000 453.750.000 2.000 332.750.000 2.000 366.000.000 18.000 2.577.500.000 Distankan
(7) Irigasi (Irigasi air tanah, Irigasi Air
Permukaan, dll)
Ha 13.364 3.000 1.300.000.000 2.300 780.000.000 1.800 520.000.000 1.300 260.000.000 1.100 260.000.000 9.500 3.120.000.000 Distankan
2 1 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
(1) Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir dan
Pemasaran Hasil Pertanian
Kelompok 10 0 - 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 16 400.000.000 Distankan
(2) Meningkatnya pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Paket 10 0 - 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 16 400.000.000 Distankan
(3) Tersebarnya informasi pertanian
dan kehutanan
Paket 2 3 146.285.000 3 149.500.000 3 152.500.000 3 155.600.000 3 158.800.000 15 762.685.000 Dishutbunnak
2 2 Kehutanan
2 2 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
(1) Meningkatnya pengembangan
aneka usaha kehutanan :
Dishutbunnak
- Budidaya Jamur Kayu Baglog 330.055 *) 48.000 447.810.000 40.000 418.010.000 40.000 423.810.000 40.000 427.810.000 40.000 435.850.000 208.000 2.153.290.000
- Budidaya Lebah Madu Stup 1.203 *) 120 107.025.000 130 112.065.000 130 117.525.000 140 125.525.000 150 134.525.000 670 596.665.000
VIII - 55
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
- Budidaya Gaharu Ha 20 *) 15 313.570.000 15 299.170.000 15 314.170.000 15 324.170.000 15 359.170.000 75 1.610.250.000
- PLBTH Ha 10 *) 24 180.335.000 15 144.635.000 15 148.460.000 15 154.835.000 15 180.335.000 84 808.600.000
- Budidaya/olahan Bambu Batang 1.090.166 *) 0 - 0 - 5.000 184.300.000 5.000 187.900.000 5.000 191.600.000 15.000 563.800.000
(2) Meningkatnya kapasitas
pengolahan hasil hutan dan
turunannya
Unit 20 *) 0 - 5 40.000.000 5 41.000.000 5 42.000.000 5 44.000.000 20 167.000.000 Dishutbunnak
(3) Bertambahnya demplot hasil hutan
non kayu
Kelompok - 8 80.000.000 7 80.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 30 460.000.000 BP4K
2 2 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (1) Terwujudnya rehabilitasi hutan dan
lahan (pengurangan luas lahan
kritis)
Ha 10.458,05 1.000 - 600 - 600 - 600 - 600 - 3.400 - Dishutbunnak
(2) Meningkatnya pengendalian erosi
dan sedimentasi :
Dishutbunnak
- Pembuatan Gully Plug Unit 105 50 250.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000 250 1.250.000.000
- Pembuatan Sumur Resapan Unit 391 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 250 1.500.000.000
- Pembuatan Dam Penahan Erosi
(DPe)
Unit 69 20 600.000.000 20 600.000.000 20 600.000.000 20 600.000.000 20 600.000.000 100 3.000.000.000
(3) Terbangunnya kawasan hutan
rakyat
Ha 11.360 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 1000 2.500.000.000 Dishutbunnak
2 2 3 Program Perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan
(1) Terbangunnya Model Desa
Konservasi
Desa 18 4 216.140.000 4 220.500.000 4 227.900.000 4 229.400.000 4 234.000.000 20 1.127.940.000 Dishutbunnak
(2) Meningkatnya kelestarian dan
fungsi Sumber Mata Air
SMA 331 6 292.510.000 6 298.400.000 6 304.400.000 10 507.400.000 10 517.600.000 38 1.920.310.000 Dishutbunnak
(3) Terbangunnya kawasan
konservasi sumber plasma nutfah
Ha 7 1 95.302.500 - - - - - - - - 1 95.302.500 Dishutbunnak
2 4 Pariwisata
2 4 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (1) Terbangunnya destinasi wisata Unit 5 - 0 - 0 1 500.000.000 1 750.000.000 1 1.000.000.000 3 2.250.000.000 Disporabudpar
(2) Meningkatnya wisatawan Orang 124.918 134.000 385.900.000 145.000 463.080.000 162.000 555.696.000 175.000 666.850.000 200.000 800.300.000 816.000 2.871.826.000 Disporabudpar
2 4 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terpublikasikanya destinasi
pariwisata
Paket 3 3 400.249.900 4 480.300.000 4 576.360.000 4 691.632.000 4 829.958.400 4 2.978.500.300 Disporabudpar
2 4 1 Program Pengembangan Kemitraan (1) Terbangunanya kemitraan
pengelolaan pariwisata
Mou 4 4 30.000.000 4 36.000.000 4 43.200.000 5 51.840.000 6 62.208.000 23 223.248.000 Disporabudpar
(2) Meningkatnya SDM Pariwisata Orang 100 100 34.000.000 100 40.800.000 100 48.960.000 100 58.752.000 100 70.502.400 500 253.014.400 Disporabudpar
(3) Meningkatnya Kerajinan Kreatif Paket 1 2 35.000.000 2 42.000.000 2 50.400.000 3 60.480.000 3 72.576.000 12 260.456.000 Disporabudpar
2 5 Kelautan dan Perikanan
2 5 1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (1) Berkembangnya Budidaya dan
Meningkatnya Produksi Perikanan
:
Distankan
Ikan Mas Ton 1.511,95 45,36 400.000.000 46,72 440.000.000 48,12 484.000.000 49,56 532.400.000 51,05 585.640.000 240,81 2.442.040.000
Ikan Nila Ton 3.716,37 148,65 450.000.000 154,60 495.000.000 160,79 544.500.000 167,22 598.950.000 173,91 658.845.000 805,16 2.747.295.000
Ikan Lele Ton 1.436,47 86,19 400.000.000 91,36 440.000.000 96,84 484.000.000 102,65 532.400.000 108,81 585.640.000 485,85 2.442.040.000
Ikan Gurame Ton 844,21 16,88 400.000.000 17,22 440.000.000 17,57 484.000.000 17,92 532.400.000 18,28 585.640.000 87,87 2.442.040.000
(2) Meningkatnya Produksi Benih Ikan Distankan
Ikan Nila Ekor 64.091.100 1.590.911 55.000.000 1.596.820 60.000.000 1.602.788 61.000.000 1.108.816 41.700.000 1.114.904 42.250.000 7.014.239 259.950.000
Ikan Lele Ekor 3.840.950 43.110 17.000.000 43.491 18.700.000 43.876 19.000.000 44.264 19.200.000 44.657 19.400.000 219.398 93.300.000
Ikan Mas Ekor 10.120.710 102.087 120.100.000 103.098 133.300.000 104.119 135.850.000 105.150 137.300.000 106.192 138.660.000 520.646 665.210.000
Ikan Gurame Ekor 3.384.900 33.989 121.400.000 34.327 134.750.000 34.668 137.300.000 35.013 138.800.000 35.361 140.170.000 173.358 672.420.000
Ikan Patin Ekor 12.445.000 124.850 149.850.000 126.094 166.300.000 127.349 169.450.000 128.618 171.300.000 129.899 173.000.000 636.810 829.900.000
Ikan Hias Ekor 5.000 530 1.200.000 530 1.295.000 531 1.300.000 531 1.310.000 531 1.311.000 2.653 6.416.000
(3) Meningkatnya Kelompok Budidaya
Perikanan yang Menerapkan
Teknologi
Kelompok 5 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 25 500.000.000 BP4K
2 5 2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Kelompok 10 5 150.000.000 7 175.000.000 7 175.000.000 7 175.000.000 7 175.000.000 33 850.000.000 Distankan
Ton/Tahun 100 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 25 500.000.000
2 6 Perdagangan
2 6 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
(1) Peserta Pelatihan Kemampuan
Teknis Perdagangan
Orang 100 50 125.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 250 525.000.000 KUKM Perindag
(2) Revitalisasi Pasar Pemda Pasar 4 1 850.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 4 4.850.000.000 KUKM Perindag
(3) Pengembangan dan Rehabilitasi
Pasar Tradisional
Paket 2 1 2.569.000.000 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 5 14.569.000.000 KUKM Perindag
2 6 2 Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Perdagangan Dalam Negeri
(1) Fasilitasi Tera Ulang Kec 26 26 11.000.000 26 15.000.000 26 15.000.000 26 20.000.000 26 25.000.000 26 86.000.000 KUKM Perindag
(3) Operasi Pasar Keg 0 0 0 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 8 1.000.000.000 KUKM Perindag
(4) Pengawasan Barang Beredar Lokasi 10 10 82.830.000,00 10 90.000.000 10 90.000.000 10 90.000.000 10 90.000.000 50 442.830.000 KUKM Perindag
(5) Kemitraan Toko Modern dan
Pelaku Usaha
Pelaku Usaha 100 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 500 500.000.000 KUKM Perindag
2 6 3Program Pembangunan Kawasan Perdagangan
(1) Pembangunan outlet Lokasi 3 0 - 5 1.500.000.000 5 1.500.000.000 5 1.500.000.000 5 1.500.000.000 20 6.000.000.000 KUKM Perindag
VIII - 56
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1) (3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OPD Penanggung
Jawab
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas PembangunanIndikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(2) Terbangunnya kawasan
perdagangan
Kawasan 0 0 - 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 4 600.000.000 KUKM Perindag
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
(1) Pengembangan Pangsa Pasar Kegiatan 0 0 - 2 152.000.000 2 152.000.000 2 152.000.000 2 152.000.000 8 608.000.000 KUKM Perindag
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
(1) Penataan Pedagangan Kaki Lima Lokasi 0 0 - 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 8 1.200.000.000 KUKM Perindag
2 7 Perindustrian
2 7 1 Program Pengembangan Industri (1) Penyediaan Kawasan Industri/
Fasilitasi Penataan Kawasan
Industri
Lokasi - 0 0 0 0 1 100.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 5 500.000.000 KUKM Perindag,
Tapem, BPPTPM
(2) Penataan Kawasan Industri Lokasi - - - - - 1 - 1 - 2 - 4 - BMCK, KUKM
Perindag, PSDAPE,
PDAM
(3) Penyusunan perencanaan
kawasan industri
Dokumen 0 0 - 2 400.000.000 0 0 2 550.000.000 0 0 4 950.000.000 KUKM Perindag
2 7 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
(1) Pelatihan Industri Kecil dan
Menengah
IKM 80 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 400 1.000.000.000 KUKM Perindag
(2) Pengembangan industri kreatif Kelompok 2 - 0 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 12 400.000.000
(3) Fasilitasi HAKI IKM 40 - 0 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 80 200.000.000 KUKM Perindag
(4) Sertifikasi Halal IKM 80 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 100 250.000.000 KUKM Perindag
2 7 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Bantuan Peralatan Industri Kelompok 200 30 600.000.000 63 3.627.432.000 63 3.627.432.000 63 3.627.432.000 63 3.627.432.000 282 15.109.728.000 KUKM Perindag
2 7 4 Program Pengembangan Kawasan Industri
Potensi Unggulan Daerah
(1) Pembangunan Kawasan Industri
Potensi Daerah
Kawasan 5 1 750.000.000 0 - 1 750.000.000 0 - 1 750.000.000 3 2.250.000.000 KUKM Perindag
VIII - 57
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IX - 1
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada akhir
periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2014-2018 dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja
program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :
1. Aspek kesejahteraan masyarakat, diukur melalui indikator makro yang
merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan
pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi,
Rasio Penduduk yang Bekerja, Indeks Gini, Angka Rata-rata Lama Sekolah,
Angka Usia Harapan Hidup, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
2. Aspek pelayanan umum, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan (Urusan Wajib
dan Pilihan) yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
seperti : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan,
Pertanian, Pariwisata dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten.
3. Aspek daya saing daerah, merupakan indikator yang mengukur kemampuan
perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan
yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain : pendapatan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal IX - 2
perkapita, Paritas Daya Beli, Ketaatan Terhadap RTRW, Jenis dan Jumlah per
Bank-an, Rasio lulusan S1/S2/S3, dan lain-lain.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
diuraikan pada tabel berikut ini :
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Laju inflasi % 7,86 5 5 4,5 4,5 4 4
1.2 Daya Beli Rp 641,01* 648,04 652,64 657,47 662,62 667,65 667,65
1.3 PDRB per kapita (adh berlaku; Rp) Rp 111.014.959 11.876.538 12.812.308 13.828.967 14.933.873 16.135.049 16.135.049
1.4 PDRB per kapita (adh konstan; Rp) Rp 4.267.014 4.393.896 4.527.118 4.666.986 4.813.837 4.968.018 4.968.018
1.5 IPM Poin 71,82* 72,79 73,71 74,7 75,72 76,81 76,81
B Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf % 95,84* 98,14 98,72 99,3 99,55 99,8 99,8
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,39* 7,77 8,14 8,55 8,96 9,47 9,47
2 Kesehatan
2.1 Angka Kelangsungan Hidup bayi Tahun 989 990 991 993 995 997 997
2.2 Angka Harapan Hidup Tahun 67.13* 67,52 67,91 68,29 68,67 69,04 69,04
2.3 Balita Gizi Buruk % 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH Poin 137,97 ≤ 136.24 ≤ 134.51 ≤ 132.78 ≤ 131.05 ≤ 129.32 ≤ 129.32
2.5 Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH Poin 11,36 ≤ 10.76 ≤ 10.16 ≤ 9.56 ≤ 8.96 ≤ 8.36 ≤ 8.36
3 Sosial
3.1 Kemiskinan % 14,11* 12 11 9 7 5 5
4 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
4.1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Per Seribu
Penduduk
0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,012
4.2 Jumlah zakat yang terkumpul Milyar 1,400 5,000 8,000 11,000 14,000 16,000 16,000
C Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
1 Kebudayaan
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
IX - 3
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
1.1 Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk Poin 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0329
2 Pemuda dan olah Raga
2.1 Jumlah Klub Olah Raga per 10.000 penduduk Poin 0,0026 0,0026 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0345
II ASPEK PELAYANAN UMUM
A Pelayanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 7-12 tahun poin 1:163 1:164 1:165 1:166 1:167 1:168 1:168
1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 13-15 tahun poin 1:326 1:326 1:326 1:326 1:326 1:326 1:326
1.3 Bangunan Sekolah pendidikan Dasar kondisi baik % 76 78 80 82 84 86 86
1.4 Bangunan Sekolah pendidikan Menengah kondisi baik % 74 76 78 80 82 84 84
1.5 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih Orang 1494 900 100 100 50 50 2694
1.6 Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 % 73,75 86,18 96,61 100,00 100,00 100,00 100,00
1.7 Rasio guru terhadap murid Poin 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:25
2 Kesehatan
2.1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk Poin 0,0893 0,0893 0,0893 0,0901 0,0910 0,0910 0,0910
2.2 Jumlah Puskesmas PONED Unit 22 26 27 28 28 28 28
2.3 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk Poin 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026
2.4 Rasio dokter per 1.000 penduduk Poin 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
2.5 Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk Poin 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
2.6 Puskesmas terakreditasi Unit 1 6 6 6 6 7 32
2.7 SOP sistim rujukan Dokumen 3 3 3 3 3 3 3
2.8 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
% 66,98 83,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.9 Cakupan desa siaga aktif % 70 75 74 76 78 80 80
2.10 Cakupan tatanan rumah tangga ber-PHBS % 55 56 57 58 59 70 70
2.11 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 95,33 96,21 97,1 97,96 98,83 100 100
2.12 Pendidikan formal tenaga medis (dokter spesialis) Orang 7 3 3 7 9 9 9
2.13 Pendidikan formal tenaga Non medis (perawat, bidan, dll) Orang 13 5 5 31 40 45 45
3 Pekerjaan Umum
3.1 Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik % 85,77 87,13 88,73 90,62 92,36 94,61 94,61
3.2 Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan % 0,00 0,00 0,00 0,14 0,28 0,28 0,28
IX - 4
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
3.3 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik % 67,00 68,33 70,00 72,33 73,67 75,00 75,00
4 Perumahan
4.1 Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik % 90,51 91,07 91,64 92,20 92,77 93,33 93,33
4.2 Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik % 83,51 86,50 90,00 93,50 97,00 100,00 100,00
4.3 Rumah tidak layak huni % 15,10 13,50 10,33 7,15 3,97 0,00 0,00
5 Penataan Ruang
5.1 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) % 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6
6 Perencanaan Pembangunan
6.1 Dokumen Perencanaan Dokumen 10 10 10 10 10 10 50
6.2 OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B" % 90 100 100 100 100 100 100
6.3 Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai C C C CC CC B B
7 Perhubungan
7.1 Desa yang dapat diakses angkutan umum % 65 70 75 80 85 90 90,00
7.2 Akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat % 55,42 64,336 73,25 82,17 91,08 100,00 100,00
8 Lingkungan Hidup
8.1 Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 9,10 18,65 39,00 59,30 79,60 100,00 100,00
8.2 Upaya pelestarian lingkungan % 16,97 19,27 39,45 59,63 79,81 100 100
8.3 Penanganan dan pengelolaan persampahan % 20,00 26,00 32,00 38,00 44,00 50,00 50,00
8.4 Persentase Penduduk berakses air minum % 83,51 86,5 90 93,5 97 100 100
8.5 Persentase Luas pemukiman yang tertata % 0,62 0,68 0,75 0,83 0,91 1,00 1,00
8.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
buah 21 29 36 44 52 60 60
9. Pertanahan
9.1 Penyelesaian ijin lokasi Hari 14 14 14 14 14 14 14
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Persen 83 90 100 100 100 100 100
10.2 Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga Persen 100 100 100 100 100 100 100
10.3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persen 83,35 90 100 100 100 100 100
10.4 Cakupan kepemilikan Kartu Penduduk (KTP) Persen 83,35 86,98 91,45 95,79 100 100 100
10.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Persen 100 100 100 100 100 100 100
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 44,69 1 1 1 1 1 49,69
11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 47,83 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 60,33
IX - 5
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Poin 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,12
12.2 Rasio akseptor KB % 75,35 77,77 77,85 77,93 78,01 78,09 78,09
12.3 Cakupan peserta KB aktif % 75,35 77,41 77,49 77,57 77,65 77,73 77,73
12.4 Cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB (Unmet
Need)
% 12,08% 9% 8,75% 8,50% 8% 7,50% 7,50%
12.5 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 33,61 31,28 29,48 27,68 25,88 24,08 24,08
13. Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
buah 45 5 2 2 2 2 58
13.2 PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
% 33 3 3 3 3 3 48
13.3 PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenis lainnya
% 33 3 3 3 3 3 48
13.4 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 33 3 3 3 3 3 48
13.5 Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima jaminan sosial
% 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5
14. Ketenagakerjaan
14.1 Angka partisipasi angkatan kerja (jiwa) jiwa 557.086 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 607.086
14.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 35,40 31,86 28,32 24,78 21,24 17,70 17,70
14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 67,60 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 76,6
14.4 Pencari kerja terdaftar yang di tempatkan % 27 2 2 2 2 2 37
14.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 7,35* 6,74 4,74 4,24 3,99 2,25 2,25
14.6 Keselamatan dan perlindungan (perusahaan K3) % 57 5 5 5 5 5 82
14.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah daerah
% 100 100 100 100 100 100 100
14.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi
% 20 5 20 15 10 10 80
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Jumlah UMKM UMKM 25.437 26.963 28.581 30.296 32.114 34.040 34.040
15.2 Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang 102.147 613 715 817 919 1.021 106.232
16. Penanaman Modal
IX - 6
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi
diatas Rp. 500.000.000,00
Pelaku
Usaha
157 27 30 33 36 39 165
16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan
investasi diatas Rp. 500.000.000,00
Miliar Rp 430,98 139,05 146,00 153,30 160,97 169,02 768,34
16.3 Jumlah investor UMKM Pelaku
Usaha
1.168 600 600 600 600 600 4.168
16.4 Nilai investasi UMKM Milyar Rp 331,67 339,47 300 300 300 300 1.871
17. Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 2 2 2 2 2 2 2
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah kompetisi olahraga Kali 5 7 7 8 8 8 8
18.2 Jumlah pemuda pelopor Orang 4 4 4 4 4 4 24
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1 Penanganan Kebencanaan Pra bencana % 20 20 20 20 20 20 20
19.2 Penanganan Kebencanaan Saat Bencana % 50 50 50 60 60 65 65
19.3 Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana % 100 100 100 100 100 100 100
19.4 Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada % 72 76,12 - - - 80,00 80,00
19.5 Konflik antar umat beragama Kejadian 1 0 0 0 0 0 0
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Pejabat struktural yang telah mengikuti DIKLAT sesuai
penjenjangannya
% 61 62 67 72 73 74 74
20.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat Orang 1.832 239 250 275 300 325 3.221
20.3 Tingkat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan
pembangunan
% 100 100 100 100 100 100 100
20.4 Pemenuhan data / informasi % 100 100 100 100 100 100 100
20.5 Persentase PAD terhadap APBD % 7,58 8,07 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00
21. Ketahanan Pangan
21.1 Mempertahankan ketersediaan energi dan protein perkapita % 90 90 90 90 90 90 90
21.2 Cadangan Pangan Pemerintah Ton 0 0 0 20 20 20 60
21.3 Ketersediaan Pangan (LPM) Unit 80 20 20 20 20 20 180
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
IX - 7
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
22.1 Jumlah desa mandiri Desa 3 4 4 4 5 6 26
22.2 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan
masyarakat
Ribu Rupiah 661.364 681.204 701.045 720.886 740.727 760.568 760.568
22.3 Ketersediaan Pedoman Penyelenggaran Pemerintahan Desa Buah 990 330 330 330 330 340 340
22.4 Ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan Desa Persen 50 50 60 65 70 75 75
22.5 Jumlah Peraturan Desa Jenis 3 4 5 6 7 8 8
22.6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Desa 330 330 330 330 330 340 340
22.7 Peningkatan Kapasitas Desa Persen 50 50 60 65 70 75 75
22.8 Profil Desa Persen 5 10 25 50 75 100 100
23. Statistik
23.1 Data Sektoral Buku ada ada ada ada ada ada ada
23.2 PDRB Buku ada ada ada ada ada ada ada
24. Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara baku % 100 100 100 100 100 100 100
24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan % 0 18,87 18,87 20,75 20,75 20,75 100
25. Komunikasi dan Informatika
25.1 Web site milik pemerintah daerah Website 11 12 13 14 15 16 16
25.2 Prosentase akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat % 81 83 85 87 89 91 91
26. Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan Buah 875 49 49 49 49 49 1120
26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 4,89 5,56 6,23 6,9 7,57 8,24 8,24
26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Poin 87,27 88,84 90,40 91,97 93,54 95,10 95,10
B Pelayanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1 SLPTT Kelompok 2 10 10 10 10 10 52
1.2 Meningkatnya aktivitas kunjungan penyuluhan Kali 16 16 16 32 32 32 32
1.3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per
hektar
- Padi Ton 707.038,05 21.211,14 21.211,14 14.140,76 7.070,38 7.070,38 777.741,85
- Jagung Ton 119.770,96 3.591,03 3.591,03 3.591,03 3.591,03 3.591,03 137.726,10
- Mangga Ton 14.626,50 292,53 292,53 292,53 292,53 292,53 16.089,15
IX - 8
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
- Sapi Potong Ekor 12.195 *) 610 640 672 706 741 15.564,00
- Domba Ekor 586.413 *) 58.641 64.505 70.956 78.052 85.857 944.424,00
- Ayam Ras Pedaging Ekor 15.011.898 *) 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 16.211.898
1.4 Meningkatnya luasan lahan produktif komoditas unggulan
perkebunan :
- Kopi Ha 802 100 150 200 200 200 850
- Teh. Ha 672 50 100 100 150 150 550
- Cengkeh Ha 1.825 100 200 200 250 250 1.000
2 Kehutanan
2.1 Luas lahan kritis Ha 10458,05 1000,00 600 600 600 600 7.058,05
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1 Jumlah KK Miskin yang terpasang Listrik KK 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 12.000,00
4. Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata Orang 124.918 134.000 145.000 162.000 175.000 200.000 940.918
4.2 Jumlah destinasi wisata Unit 5 - - 1 1 1 8
5. Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi perikanan :
- Ikan Mas Ton 1.511,95 45,36 46,72 48,12 49,56 51,05 1.752,76
- Ikan Nila Ton 3.716,37 148,65 154,60 160,79 167,22 173,91 4.521,53
- Ikan Lele Ton 1.436,47 86,19 91,36 96,84 102,65 108,81 1.922,32
- Ikan Gurame Ton 844,21 16,88 17,22 17,57 17,92 18,28 932,08
5.2 Cakupan bina kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasaran
perikanan
% 90 2 2 2 2 2 100
6. Perdagangan
6.1 Ekspor Bersih Perdagangan Miliar Rp 478795 507582 537974 570852 604468 676736 676736
7. Perindustrian
7.1 Cakupan bina kelompok pengrajin % 5,96 6,26 6,57 6,9 7,24 7,6 7,6
8. Transmigrasi
- - - - - - - - -
III ASPEK DAYA SAING DAERAH
A Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
IX - 9
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No.ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSatuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,80* 5,3 5,5 5,8 6,3 6,5 6,5
1.2 Pendapatan Asli daerah (PAD) Milyar 142 154 219 385 611 924 924
B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Penataan Ruang
1.1 Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL % 25,00 58,33 83,33 88,89 94,44 100,00 100,00
2 Lingkungan Hidup
2.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih % 83,51 86,50 90,00 93,50 97,00 100,00 100,00
C Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Angka kriminalitas Poin 202 207 187 200 205 218 218
1.2 Jumlah demo Kali 12 4 6 8 10 12 12
2 Perindustrian
2.1 Jumlah kawasan industri potensi daerah Kawasan 0 0 0 1 2 2 5
2.2 Jumlah pasar yang direvitalisasi Pasar 4 1 1 1 1 1 4
2.3 Jumlah outlet yang dibangun Lokasi 3 0 5 5 5 5 23
D Fokus Sumber Daya Manusia
1 Kependudukan dan catatan sipil
1.1 Jumlah Penduduk Jiwa 1287486 1297915 1308428 1319026 1329710 1.297.034
(RPJP)
1.297.034 (RPJP)
1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,68 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,8 (RPJP)
IX - 10
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal X - 1
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2014–2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Jangka panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017, dan sebagai
penjabaran Rencana Jangka panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2014–2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati Majalengka serta merupakan
kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009–2013.
10.1. Pedoman Transisi
Masa jabatan Bupati Majalengka periode Tahun 2013 – 2018 akan berakhir
pada Bulan Desember 2018, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada
waktu yang sama. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada
sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 dan
mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010.
10.2. Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal X - 2
Daerah (RKPD) Tahunan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dan juga
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, serta merupakan pedoman untuk menyusun
perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap
tahunnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dengan didukung oleh legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah
Kabupaten Majalengka, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban
untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2014–2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Majalengka, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dengan mengerahkan
secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, berkewajiban mengkoordinasikan
dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka berkewajiban
untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam
menyusun Renja OPD setiap tahun, serta menjamin konsistensi dan kontinuitas
program, kegiatan beserta pendanaan yang disahkan oleh Bupati dan
ditetapkan oleh kepala OPD;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Majalengka tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal X - 3
(Bappeda) Kabupaten Majalengka berkewajiban untuk memandu proses
perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam
penyusunan Renstra OPD Kabupaten Majalengka;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 untuk
setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka;
7. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 perlu
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka
agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
8. Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan yang disusun
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. Untuk menjamin
konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, dalam hal ini pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
9. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD
diperlukan instrumen antara lain Organisasi Perangkat Daerah dan sumber
daya manusia. RPJMD ini menjadi pedoman dalam menyusun Peraturan
Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
10. Pada proses pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018 dapat dilakukan evaluasi midterm RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018, dan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tersebut
menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan
mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah
Kabupaten Majalengka dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, maka strategi, arah
kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Evaluasi
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal X - 4
tersebut dipandang perlu antara lain karena adanya pemilu presiden dan wakil
presiden yang akan menghasilkan RPJMN baru. Hasil kajian ini dikonsultasikan
kepada DPRD Kabupaten Majalengka untuk mendapatkan pertimbangan lebih
lanjut dalam proses pelaksanaannya.
11. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan
tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka
menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun
berkenaan.
12. Sehubungan dengan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 ditetapkan
lebih awal dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 maka apabila
terdapat ketidakselarasan dengan RPJMD dapat dilakukan perubahan pada
dokumen RKPD dimaksud.
BAB XI P E N U T U P
RPJMD KAB. MAJALENGKA
2014-2018
RPJMD Kab. Majalengka
Tahun 2014 - 2018
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hal XI - 1
BAB XI
P E N U T U P
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan
program Bupati, yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah di Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2014-2018 yang sinergis,
terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama
lima tahun mendatang.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini
tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik,
dukungan dari pemerintah provinsi, pusat, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka, DPRD Kabupaten Majalengka, serta kerjasama dan
kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.
Melalui pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah,
diharapkan Kabupaten Majalengka akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka
panjang, yaitu : “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan
Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa”.