rancangan nomor - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1847_ruu...
TRANSCRIPT
1
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa badan usaha dalam bentuk Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer bagian
integral dari kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai
kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin
seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
b. bahwa peraturan tentang Persekutuan Perdata, yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan
tentang Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum dan kebutuhan dunia usaha, sehingga perlu diatur
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma,
dan Persekutuan Komanditer;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA,
PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian
antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.
2. Persekutuan Firma adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan badan usaha dengan memakai nama bersama dan setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
3. Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara satu orang atau lebih yang akan bertindak sebagai sekutu Komplementer dengan satu orang atau lebih yang akan bertindak sebagai sekutu Komanditer untuk menjalankan badan usaha dan setiap sekutu Komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3
4. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
5. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha dan tidak bertanggung jawab melebihi pemasukannya.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. 7. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak
berwujud yang dapat dinilai dengan uang. 8. Hari adalah hari kalender. 9. Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.
Pasal 2
Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan bukan badan hukum. Disepakati Penjelasan Yang dimaksud dengan “persekutuan bukan badan hukum”adalah persekutuan yang pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan pada persekutuan melainkan juga pada sekutunya, yakni sekutu Firma dalam Persekutuan Firma dan sekutu Komplementer dalam Persekutuan Komanditer.
BAB II
PERSEKUTUAN PERDATA
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 3
(1) Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian Persekutuan Perdata.
(2) Perjanjian Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
(3) Persekutuan Perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau tanggal
kemudian yang ditentukan dalam akta notaris tersebut.
Pasal 4
Setiap Persekutuan Perdata harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4
Pasal 5
Persekutuan Perdata dilarang memakai nama yang:
a. sama atau mirip dengan nama Persekutuan Perdata yang telah di daftarkan terlebih
dahulu;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Pasal 6
Terhadap Persekutuan Perdata berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini,
ketentuan perjanjian Persekutuan yang dibuat para sekutu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Pasal 7
(1) Persekutuan Perdata harus mempunyai alamat lengkap di tempat
kedudukannya.
(2) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan
akta dalam hal Persekutuan Perdata menjadi pihak harus disebutkan nama dan
alamat lengkap.
Pasal 8
Kegiatan Persekutuan Perdata dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Pasal 9
Persekutuan Perdata dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas
sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5
Pasal 10
(1) Akta Persekutuan Perdata paling sedikit harus memuat :
a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan sekutu
perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi
sekutu yang berstatus badan hukum;
b. nama Persekutuan Perdata;
c. tempat kedudukan Persekutuan Perdata;
d. saat dimulai dan berakhirnya Persekutuan Perdata;
e. kegiatan usaha Persekutuan Perdata;
f. pemasukan dari sekutu;
g. cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Perdata;
h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.
(2) Dalam hal Akta Perjanjian Persekutuan Perdata tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akta Perjanjian Persekutuan Perdata tidak
dapat didaftarkan.
Pasal 11
Setiap perubahan ketentuan dalam Akta Persekutuan Perdata harus dibuat dengan
akta notaris dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan pada organisasi profesi.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Sekutu
Pasal 12
(1) Setiap sekutu wajib memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga,
keahlian, dan/atau klien/pelanggan.
(2) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang,
harus disebutkan dengan jelas rincian dan nilainya.
(3) Pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
dengan cara penyerahan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
6
a. kepemilikan atas barang kepada semua sekutu dalam ikatan Persekutuan
Perdata; atau
b. pemanfaatan atas barang kepada Persekutuan Perdata.
(4) Penyerahan kepemilikan atas barang kepada semua sekutu dalam ikatan
persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengakibatkan barang
tersebut menjadi milik bersama dari semua sekutu yang tidak dapat dibagi dan
tidak menyebabkan barang tersebut menjadi bagian dari kekayaan pribadi
sekutu.
(5) Dalam hal penyerahan kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a berupa barang bergerak terdaftar dan barang tidak bergerak
harus didaftar atas nama Persekutuan Perdata.
(6) Dalam hal penyerahan kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a tidak dapat didaftarkan atas nama persekutuan maka didaftarkan
atas nama sekutu bersama-sama dalam ikatan Persekutuan Perdata.
(7) Penyerahan kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, tidak mengakibatkan barang tersebut menjadi jaminan bagi perikatan pribadi
sekutu.
(8) Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, sekutu yang memberikan pemasukan berupa barang wajib menjamin tidak
adanya tuntutan berupa apa pun berkenaan dengan kepemilikan barang tersebut.
(9) Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, maka setelah penyerahan dilakukan, risiko selanjutnya atas kepemilikan dan
pemakaian barang menjadi tanggung jawab persekutuan.
(10) Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, maka risiko atas :
a. kepemilikan barang tersebut tetap menjadi tanggung jawab sekutu yang
memberikan pemasukan; dan
b. pemanfaatan barang tersebut menjadi tanggung jawab persekutuan, kecuali
ditentukan lain dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7
Pasal 13
(1) Sekutu yang menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa sejumlah uang
dan/atau barang dan tidak melakukannya pada tanggal yang diperjanjikan, dapat
dibebani bunga sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akta perjanjian
persekutuan.
(2) Selain pembebanan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekutu dapat
dikenakan tambahan penggantian biaya dan/atau ganti kerugian.
Pasal 14
Sekutu yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan pemasukan
berupa tenaga dan/atau keahlian ke dalam Persekutuan Perdata, wajib memberikan
pertanggungjawaban kepada Persekutuan Perdata tentang semua hasil yang
diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal 15
(1) Dalam hal Persekutuan Perdata menderita kerugian yang disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian sekutu, maka sekutu tersebut wajib memberikan ganti
kerugian kepada Persekutuan Perdata.
(2) Kewajiban memberikan ganti kerugian kepada Persekutuan Perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperhitungkan dengan keuntungan yang
diperoleh Persekutuan Perdata karena pekerjaan sekutu yang bersangkutan.
Pasal 16
Setiap sekutu mempunyai hak penggantian dari Persekutuan Perdata atas :
a. uang yang dikeluarkannya lebih dahulu untuk Persekutuan Perdata;
b. biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dengan
itikad baik untuk kepentingan Persekutuan Perdata;dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
8
c. kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusan
Persekutuan Perdata asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya.
Pasal 17
(1) Bagian dari setiap sekutu atas laba rugi Persekutuan Perdata ditetapkan dalam
akta perjanjian Persekutuan Perdata berdasarkan kesepakatan semua sekutu.
(2) Bagian dari setiap sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu
dapat diubah atas kesepakatan semua sekutu dan perubahan tersebut harus
dimuat dalam akta perubahan perjanjian Persekutuan Perdata.
(3) Perubahan bagian dari setiap sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku sejak tanggal akta perubahan perjanjian Persekutuan Perdata dibuat.
Pasal 18
Akta Perjanjian Persekutuan Perdata yang menetapkan bahwa sekutu tertentu tidak
memperoleh bagian laba, batal karena hukum.
Pasal 19 Akta Perjanjian Persekutuan Perdata yang menetapkan bahwa semua kerugian
Persekutuan Perdata ditanggung oleh sekutu tertentu, adalah sah.
Pasal 20
(1) Dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata, sekutu tertentu dapat ditetapkan
sebagai sekutu pengurus yang berwenang melakukan perbuatan kepengurusan
Persekutuan Perdata dan mewakili Persekutuan Perdata di dalam dan di luar
pengadilan.(11/10/11)
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali,
kecuali dibuat perubahan atas Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9
Pasal 21
(1) Sekutu pengurus dalam melakukan pengurusan Persekutuan Perdata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus bertindak dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Persekutuan Perdata.
(2) Dalam hal sekutu pengurus tidak bertindak dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab untuk kepentingan Persekutuan Perdata, sekutu pengurus
tersebut harus bertanggung jawab terhadap sekutu lainnya atas kerugian yang
diderita Persekutuan Perdata.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan sekutu
lainnya terhadap perikatan Persekutuan Perdata yang telah dibuat dengan pihak
ketiga.
Pasal 22
(1) Sekutu pengurus dapat melimpahkan kewenangan kepada sekutu lain untuk
melakukan perbuatan kepengurusan.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “sekutu lain” adalah sekutu yang bukan sekutu pengurus
yang diberi kewenangan melakukan perbuatan kepengurusan.
(2) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat
dalam akta tersendiri.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “akta” baik berupa akta di bawah tangan atau akta yang
dibuat di hadapan notaris.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat dapat ditarik
kembali.
www.djpp.kemenkumham.go.id
10
Pasal 23
Dalam hal beberapa sekutu dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata diberi
kewenangan melakukan perbuatan kepengurusan Persekutuan Perdata dan tidak
ditentukan tugas masing-masing sekutu atau tidak ditentukan harus bertindak
bersama-sama, setiap sekutu berwenang melakukan segala perbuatan hukum
mengenai kepengurusan Persekutuan Perdata.
Pasal 24
(1) Dalam hal telah diperjanjikan seorang sekutu pengurus harus melakukan
perbuatan kepengurusan bersama dengan sekutu pengurus lainnya, sekutu
pengurus tersebut tidak dapat bertindak sendiri.
(2) Ketentuan untuk melakukan perbuatan kepengurusan bersama sekutu lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku karena jika sekutu tidak
melakukan perbuatan sendiri, persekutuan akan menderita kerugian.
(3) Terhadap pihak ketiga, tindakan sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengikat persekutuan.
Pasal 25
(1) Sekutu pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban kepada semua sekutu
atas perbuatan kepengurusan yang dilakukannya.
Usulan baru:
Pasal ...
Sekutu pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Akta Perjanjian Persekutuan Perdata
sehingga mengakibatkan kerugian bagi Persekutuan Perdata dapat di tuntut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11
(2) Pertanggungjawaban dalam melakukan perbuatan kepengurusan Persekutuan
Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekutu pengurus wajib
menyampaikan laporan tahunan Persekutuan Perdata kepada semua sekutu
paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Persekutuan
Perdata.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. laporan kegiatan yang dilakukan oleh Persekutuan Perdata selama 1(satu)
tahun; dan
b. laporan keuangan yang disusun sesuai dengan stándar akuntansi
keuangan.
(4) Selain laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dalam akta
Perjanjian Persekutuan Perdata dapat ditentukan pula kewajiban sekutu
pengurus untuk menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Persekutuan
Perdata secara berkala disertai bukti pendukung.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan laporan “secara berkala” adalah cara penyampaian
laporan yang ditentukan dalam Akta Persekutuan Perdata secara bulanan,
triwulan, dan/atau semesteran.
(5) Laporan tahunan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus mendapat persetujuan dari para sekutu sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.
Pasal 26
(1) Setiap sekutu berhak melihat dokumen pendukung yang berkaitan dengan
laporan kegiatan dan laporan keuangan Persekutuan Perdata yang disimpan
dikantor Persekutuan Perdata.
www.djpp.kemenkumham.go.id
12
(2) Dalam hal sekutu meragukan kebenaran laporan kegiatan dan/atau laporan
keuangan Persekutuan Perdata yang telah diterimanya, setelah melihat
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian Persekutuan Perdata dapat
meminta auditor dan/atau ahli yang mandiri untuk melakukan pemeriksaan.
Pasal 27
Dalam hal tidak diperjanjikan secara khusus mengenai cara pengurusan,
kepengurusan Persekutuan Perdata dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa kepada sekutu
lainnya untuk melakukan kepengurusan;
b. setiap sekutu berhak mengetahui perbuatan sekutu lainnya dalam melakukan
perbuatan kepengurusan;
c. setiap sekutu berhak menolak perbuatan sekutu lainnya dalam melakukan
kepengurusan terhadap perbuatan yang akan dilakukan;
d. setiap sekutu berhak menggunakan barang milik Persekutuan Perdata sesuai
dengan peruntukannya; dan
e. setiap sekutu dapat mewajibkan sekutu lainnya turut menanggung biaya yang
diperlukan untuk pemeliharaan barang milik Persekutuan Perdata.
Pasal 28
Setiap sekutu tanpa persetujuan semua sekutu, dilarang melakukan perbuatan
kepemilikan yang meliputi:
a. pengubahan bentuk dan/atau peruntukan barang tidak bergerak milik
Persekutuan Perdata, meskipun pengubahan tersebut menguntungkan
Persekutuan Perdata;
b. pengalihan atau pengagunan barang tidak bergerak atas nama semua sekutu
dalam ikatan Persekutuan Perdata; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
13
c. pengalihan, penggadaian, atau pengagunan barang bergerak milik Persekutuan
Perdata.
Pasal 29
Setiap sekutu dapat menerima pihak ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam
Persekutuan Perdata tanpa persetujuan sekutu lainnya.
Pasal 30
Setiap sekutu tanpa persetujuan sekutu lainnya dilarang menerima pihak ketiga
sebagai sekutu dalam Persekutuan Perdata.
Bagian Ketiga
Perikatan Sekutu Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 31
(1) Perikatan yang dibuat oleh sekutu tidak berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya
hanya mengikat sekutu yang bersangkutan dan tidak mengikat sekutu lainnya.
(2) Jika sekutu bertindak berdasarkan kuasa dari semua sekutu lainnya, maka sekutu
bertindak atas nama semua sekutu dalam ikatan Persekutuan Perdata, dan masing-
masing sekutu dalam ikatan Persekutuan Perdata bertanggung jawab atas
perikatan tersebut.
(3) Jika perikatan dibuat atas nama Persekutuan Perdata mengenai kewajiban yang
dapat dibagi, masing-masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor Persekutuan
Perdata untuk jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian masing-masing
sekutu dalam Persekutuan Perdata tidak sama.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila pada waktu
diadakan perikatan, diperjanjikan dengan kreditor bahwa kewajiban masing-
masing sekutu untuk membayar utang Persekutuan Perdata adalah sesuai dengan
yang diperjanjikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
14
(5) Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang tidak
dapat dibagi, masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban
yang diperjanjikan.
(6) Jika salah satu atau lebih sekutu telah memenuhi kewajiban terhadap kreditor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekutu tersebut mempunyai hak
berdasarkan subrogasi terhadap sekutu lainnya sesuai dengan perimbangan
bagian sekutu lainnya dalam Persekutuan Perdata.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku
mutatis mutandis terhadap perikatan yang dibuat oleh sekutu tidak berdasarkan
kuasa dari semua sekutu lainnya, tetapi memberi manfaat bagi Persekutuan
Perdata.
Pasal 32
Jika sekutu atas nama Persekutuan Perdata membuat perikatan dengan pihak lain,
maka setiap sekutu dapat menuntut pihak lain yang membuat perikatan tersebut.
Bagian Keempat
Pembubaran Persekutuan dan Likuidasi
Pasal 33
Persekutuan Perdata bubar karena:
a. jangka waktu berdirinya Persekutuan Perdata sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata berakhir;
b. diselesaikannya kegiatan usaha yang menjadi tujuan Persekutuan Perdata;
c. musnahnya barang yang pemanfaatannya dimasukkan dalam Persekutuan Perdata;
d. salah satu sekutu keluar dari Persekutuan Perdata;
e. satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit, atau berada di bawah pengampuan;
f. kesepakatan para sekutu; atau
g. putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15
Pasal 34
(1) Jika terjadi salah satu dari keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf d dan e, persekutuan dapat dilanjutkan oleh sekutu yang masih ada dalam
Persekutuan Perdata, jika hal tersebut telah diperjanjikan dalam Akta
Perjanjian Persekutuan Perdata.
(2) Jika tidak diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu yang masih ada dapat
mengadakan perjanjian Persekutuan Perdata baru.
(3) Dalam hal salah satu sekutu keluar, dinyatakan pailit, atau berada di bawah
pengampuan, yang bersangkutan berhak memperoleh bagiannya dalam
Persekutuan Perdata.
(4) Dalam hal salah satu sekutu meninggal dunia, ahli warisnya berhak
memperoleh bagiannya dalam Persekutuan Perdata.
Pasal 35
Dalam hal Persekutuan Perdata bubar, sekutu pengurus atau sekutu secara bersama-
sama melakukan pemberesan atas harta Persekutuan Perdata serta menyelesaikan hak
dan kewajiban Persekutuan Perdata.
Pasal 36
(1) Dalam hal Persekutuan Perdata bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
seluruh utang Persekutuan Perdata wajib dibayar lunas.
(2) Dalam hal harta Persekutuan Perdata lebih kecil daripada utang Persekutuan
Perdata, selisih tersebut merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh semua
sekutu sesuai dengan perimbangan pemasukan masing-masing sekutu yang
ditentukan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.
www.djpp.kemenkumham.go.id
16
(3) Dalam hal masih terdapat sisa harta Persekutuan Perdata setelah dikurangi
semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa harta tersebut dibagi
di antara para sekutu sebanding dengan pemasukan masing-masing sekutu.
BAB III
PERSEKUTUAN FIRMA
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 37
Ketentuan mengenai Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Bab II
mutatis mutandis berlaku terhadap Persekutuan Firma, kecuali ditentukan lain dalam
bab ini.
Pasal 38
Setiap Persekutuan Firma harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 39
Persekutuan Firma dilarang memakai nama yang:
a. sama atau mirip dengan nama Persekutuan Firma yang telah didaftarkan terlebih
dahulu.
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Pasal 40
Terhadap Persekutuan Firma berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, ketentuan
perjanjian Persekutuan yang dibuat para sekutu dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17
Pasal 41
(1) Persekutuan Firma harus mempunyai alamat lengkap di tempat usahanya.
(2) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan
akta dalam hal Persekutuan Firma menjadi pihak harus disebutkan nama dan
alamat lengkap.
Pasal 42
Kegiatan Persekutuan Firma dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Pasal 43
Persekutuan Firma dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas
sebagaimana ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma tersebut.
Pasal 44
(1) Persekutuan Firma memakai nama bersama yang telah disepakati untuk
menjalankan suatu usaha.
(2) Kata ”Firma” atau disingkat ”Fa” harus dicantumkan didepan nama
Persekutuan Firma.
Pasal 45
(1) Nama Persekutuan Firma yang telah bubar dapat dipakai oleh sekutu yang akan
melanjutkan usaha persekutuan jika ditentukan dalam akta perjanjian
Persekutuan Firma.
(2) Dalam hal akta perjanjian Persekutuan Firma tidak mengatur pemakaian nama
Persekutuan Firma yang telah bubar, nama firma hanya dapat dipakai oleh
sekutu yang hendak akan melanjutkan usaha persekutuan, dengan persetujuan
dari:
a. seluruh sekutu dari Persekutuan Firma yang telah bubar; atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
18
b. ahli waris sekutu dalam hal nama firma yang bubar tersebut memakai nama
sekutu yang telah meninggal dunia.
Pasal 46
Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan akta
dalam hal Persekutuan Firma menjadi pihak, harus menyebutkan nama dan alamat
lengkap Persekutuan Firma.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Sekutu Firma
Pasal 47
(1) Setiap sekutu berhak untuk mengurus, mewakili, dan menandatangani untuk dan
atas nama Persekutuan Firma kecuali ditentukan lain.
(2) Hak setiap sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi
tindakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persekutuan Firma.
Pasal 48
Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Persekutuan
Firma untuk semua perikatan Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga.
Pasal 49
(1) Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam Persekutuan Firma harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan
dalam akta Persekutuan Firma menetapkan pemberian kewenangan atau kuasa
kepada beberapa sekutu tertentu untuk menyetujui sekutu baru yang akan masuk.
(3) Sekutu firma yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan Persekutuan Firma
terhadap semua perikatan Persekutuan Firma.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19
Pasal 50
Dalam hal seorang sekutu firma keluar dari Persekutuan Firma dan Persekutuan
Firma dilanjutkan maka sekutu yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas
kewajiban Persekutuan Firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.
Bagian Ketiga
Pembubaran Persekutuan Firma dan Likuidasi
Pasal 51
Persekutuan Firma bubar karena:
a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
b. musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
c. kesepakatan para sekutu;
d. keluarnya satu sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal satu sekutu;
e. satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit
sehingga persekutuan hanya tinggal satu sekutu; atau
f. putusan pengadilan yang membubarkan Persekutuan Firma dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 52
(1) Pembubaran Persekutuan Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib :
a. dibuat oleh para sekutu dengan akta otentik dihadapan notaris; dan
b. diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
mempunyai peredaran nasional.
(2) Dalam hal sekutu firma lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
20
Pasal 53
(1) Dalam hal Persekutuan Firma bubar, para sekutu firma harus melakukan
likuidasi atas nama Persekutuan Firma yang bubar kecuali ditentukan lain
dalam akta perjanjian persekutuan.
(2) Para sekutu firma dapat mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dengan
persetujuan para sekutu.
(3) Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya
bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.
Pasal 54
Dalam hal Persekutuan Firma bubar, para sekutu tidak dapat melakukan tindakan
hukum baru atas nama persekutuan, kecuali untuk keperluan pemberesan kekayaan
persekutuan.
Pasal 55
(1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Persekutuan Firma bubar
Likuidator wajib:
a. memberitahukan kepada semua kreditor yang diketahui identitas dan
alamatnya mengenai pembubaran Persekutuan Firma dengan surat tercatat;
dan
b. mengumumkan pembubaran dalam surat kabar.
(2) Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat :
a. pembubaran persekutuan dan dasar hukumnya;
b. nama dan alamat likuidator;
c. tata cara pengajuan tagihan; dan
d. jangka waktu pengajuan tagihan.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dan pengumuman.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21
(4) Tagihan yang diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus dinyatakan diterima atau ditolak oleh Likuidator dalam jangka waktu
paling lambat … sejak tanggal diterimanya …
(5) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan kemudian ditolak oleh likuidator, dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal penolakan.
Pasal 56
(1) Kewajiban likuidator dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, meliputi:
a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Persekutuan Firma;
b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
c. pembayaran kepada kreditor;
d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada sekutu firma; dan
e. tindakan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemberesan
kekayaan.
(2) Dalam semua surat keluar, pada nama Persekutuan Firma harus ditambah kata-
kata “dalam likuidasi”.
Pasal 57
(1) Likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma seimbang dengan
bagian masing-masing dalam Persekutuan Firma, jika kekayaan persekutuan
tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan.
(2) Apabila setelah selesainya perhitungan likuidasi terdapat sisa lebih kekayaan
Persekutuan Firma, sisa tersebut dibagi seimbang antara para sekutu dengan
pemasukan sekutu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
22
Pasal 58
(1) Dalam hal tidak diperjanjikan lain, setelah likuidasi dan pembagian, semua
dokumen Persekutuan Firma yang berhubungan dengan pemberesan disimpan
oleh sekutu firma yang dipilih dengan suara terbanyak dalam rapat Persekutuan
Firma yang dihadiri oleh para sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan
negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak setiap
sekutu firma untuk memeriksa dokumen tersebut.
Pasal 59
(1) Kreditor yang tidak diketahui identitas dan alamatnya pada saat proses
likuidasi berlangsung atau kreditor yang tidak menerima surat pemberitahuan
pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan
negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan
diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
(2) Tagihan yang dilakukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang belum
dibagikan kepada sekutu.
(3) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada sekutu dan
terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu wajib
membayarnya secara tanggung renteng.
Pasal 60
(1) Dalam hal tidak diperjanjikan lain, maka setelah likuidasi dan pembagian sisa
harta kekayaan, buku-buku dan surat-surat Persekutuan Firma disimpan oleh
sekutu yang dipilih oleh para sekutu dalam rapat persekutuan yang dihadiri
oleh para sekutu atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak
tercapai persetujuan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak sekutu
untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat Persekutuan Firma.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23
BAB IV
PERSEKUTUAN KOMANDITER
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 61
Ketentuan mengenai Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan
ketentuan mengenai Persekutuan Firma sebagaimana dimaksud dalam Bab III
mutatis mutandis berlaku terhadap Persekutuan Komanditer, kecuali ditentukan lain
dalam bab ini.
Pasal 62
Setiap Persekutuan Komanditer harus mempunyai nama dan tempat kedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 63
Persekutuan Komanditer dilarang memakai nama yang:
a. sama atau mirip dengan nama Persekutuan Komanditer yang telah di daftarkan
terlebih dahulu;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Pasal 64
Terhadap Persekutuan Komanditer berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini,
ketentuan perjanjian Persekutuan yang dibuat para sekutu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Pasal 65
(1) Persekutuan Komanditer harus mempunyai alamat lengkap di tempat
usahanya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
24
(2) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan
akta dalam hal Persekutuan Perdata menjadi pihak harus disebutkan nama dan
alamat lengkap.
Pasal 66
Kegiatan Persekutuan Komanditer dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
Pasal 67
Persekutuan Komanditer dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak
terbatas sebagaimana ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan badan usaha
tersebut.
Pasal 68
(1) Persekutuan Komanditer didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan yang
dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
(2) Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada
tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut.
Pasal 69
(1) Persekutuan Komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama
untuk menjalankan suatu usaha.
(2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Nama Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan
nama marga atau keluarga sekutu komplementer.
(4) Nama Persekutuan Komanditer harus didahului dengan frase ”Persekutuan
Komanditer” atau ”CV”.
www.djpp.kemenkumham.go.id
25
(5) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan
akta dalam hal Persekutuan Komanditer menjadi pihak, harus menyebutkan
nama dan alamat lengkap Persekutuan Komanditer.
(6) Pihak lain dapat memakai nama dari suatu Persekutuan Komanditer yang
bubar, jika ditentukan dalam akta Persekutuan Komanditer.
(7) Dalam hal akta Persekutuan Komanditer tidak mengatur pemakaian nama
Persekutuan Komanditer yang telah bubar, nama Persekutuan Komanditer
boleh dipakai oleh pihak lain jika disetujui:
a. seluruh sekutu dari Persekutuan Komanditer yang bubar; atau
b. ahli waris sekutu komplementer, dalam hal nama Persekutuan Komanditer
yang bubar tersebut memakai nama sekutu komplementer yang telah
meninggal dunia.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 70
Akta Perjanjian Persekutuan Komanditer memuat sekurang-kurangnya :
a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan para sekutu
perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu
yang berbadan hukum;
b. nama Persekutuan Komanditer;
c. tempat kedudukan Persekutuan Komanditer;
d. kegiatan usaha Persekutuan Komanditer;
e. saat dimulai dan berakhirnya;
f. pemasukan sekutu;
g. cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Komanditer; dan
h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
26
Pasal 71
Setiap perubahan ketentuan dalam akta Persekutuan Komanditer harus dibuat dengan
akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 72
Dalam hal seorang sekutu komplementer keluar dari Persekutuan Komanditer dan
Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu yang bersangkutan tetap
bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Komanditer sebelum sekutu yang
bersangkutan keluar.
Pasal 73
(1) Setiap masuknya sekutu baru harus disetujui oleh para sekutu yang ada dan
dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil.
(2) Sekutu baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bertanggung jawab
atas perikatan yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu.
(3) Dalam hal masuknya sekutu komplementer ke dalam persekutuan komanditer,
maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.
Pasal 74
Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi bagian pemasukannya dalam
persekutuan atas kerugian persekutuan dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan
bagian keuntungan yang pernah diterimanya.
Pasal 75
(1) Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan
terhadap pihak ketiga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27
(2) Dalam hal sekutu komanditer melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara pribadi, maka sekutu komanditer bertanggung
jawab penuh terhadap pihak ketiga sebagaimana sekutu komplementer.
Pasal 76
(1) Dalam akta Persekutuan Komanditer dapat ditentukan bahwa sekutu
komanditer ditugaskan sebagai pengawas persekutuan.
(2) Dalam akta persekutuan komanditer dapat ditentukan bahwa sekutu
komplementer dapat melakukan tindakan pengurusan tertentu setelah mendapat
persetujuan lebih dahulu dari sekutu komanditer.
(3) Penugasan sekutu komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengikat perikatan yang dibuat oleh sekutu komplementer.
(4) Perikatan yang buat oleh sekutu komplementer tanpa mengindahkan
pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sah dan mengikat
persekutuan komanditer.
(5) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab
dari sekutu komplementer.
Bagian Ketiga
Pembubaran Persekutuan Komanditer dan Likuidasi
Pasal 77
Persekutuan Komanditer bubar karena :
a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
b. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan
persekutuan;
c. kesepakatan para sekutu;
d. keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu ;
e. meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu ;
www.djpp.kemenkumham.go.id
28
f. kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
g. seorang sekutu berada di bawah pengampuan; atau
h. putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 78
(1) Persekutuan Komanditer yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, sebelum
jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya oleh seorang
Sekutu Komanditer atau Sekutu Komplementer kecuali dengan alasan yang
sah.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. seorang Sekutu Komanditer atau Sekutu Komplementer tidak memenuhi
kewajibannya;
b. karena sakit terus menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya;
dan
c. alasan lain yang didasarkan atas putusan hakim.
Pasal 79
(1) Dalam hal Persekutuan Komanditer bubar, Sekutu Komplementer yang
berwenang mengurus harus melakukan likuidasi atas nama persekutuan,
kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar atau jika rapat Sekutu
Komplementer yang dihadiri oleh para Sekutu Komplementer sepakat
memutuskan mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator.
(2) Dalam hal kata sepakat tidak tercapai diantara para Sekutu Komplementer,
maka Pengadilan Negeri dapat menentukan likuidator, dengan mengindahkan
kepentingan para sekutu dari persekutuan.
(3) Dalam hal likuidator bukan sekutu komplementer, maka likuidator itu
menjalankan tugasnya bertindak sebagai Sekutu Komplementer yang berkuasa
penuh untuk mengurus persekutuan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29
Pasal 80
(1) Likuidator dapat meminta kekayaan Sekutu Komplementer, jika kekayaan
persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan.
(2) Dalam hal setelah likuidasi terdapat sisa kekayaan persekutuan, maka sisa
tersebut dibagikan kepada para sekutu seimbang dengan pemasukan masing-
masing.
Pasal 81
(1) Apabila tidak diperjanjikan lain, setelah likuidasi dan pembagian, buku-buku
dan surat-surat persekutuan komanditer disimpan oleh sekutu komplementer
yang dipilih dengan kesepakatan dalam rapat yang dihadiri oleh para sekutu
komplementer, atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri jika tidak tercapai
kata sepakat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak para
sekutu untuk memeriksa buku dan surat tersebut.
BAB V
KEWAJIBAN PENDAFTARAN
Pasal 82
(1) Para sekutu firma wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Firma dalam
Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Persekutuan Firma.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan
permohonannya oleh Sekutu Firma atau kuasanya dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
30
(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya
yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk dan
Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 83
Sekutu Firma wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Firma dalam daftar
perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan.
Pasal 84
Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 belum dilakukan,
maka Persekutuan Firma oleh pihak ketiga dianggap:
a. menjalankan segala jenis usaha;
b. didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya; dan
c. para sekutu firma berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat mewakili
atas nama Persekutuan Firma.
Pasal 85
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 berlaku juga bagi
setiap perubahan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Firma dan perpanjangan jangka
waktu Persekutuan Firma.
Pasal 86
(1) Para Sekutu Komplementer wajib mendaftarkan Akta Perjanjian Persekutuan
Komanditer dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Komanditer.
www.djpp.kemenkumham.go.id
31
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan
permohonannya oleh sekutu komplementer atau kuasanya dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian.
(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya
yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk,
dan Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 87
Sekutu Komplementer wajib mendaftarkan akta Persekutuan Komanditer dalam
Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan.
Pasal 88
Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 belum dilakukan,
maka Persekutuan Komanditer oleh pihak ketiga dianggap :
a. menjalankan segala jenis usaha;
b. didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya; dan
c. para sekutu komplementer berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat
mewakili atas nama Persekutuan Komanditer.
Pasal 89
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 berlaku juga bagi
setiap perubahan dalam perjanjian dan perpanjangan jangka waktu Persekutuan
Komanditer.
www.djpp.kemenkumham.go.id
32
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90
(1) Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah
disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum
Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.
(2) Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum
disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat
berlakunya Undang-Undang ini, harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-
Undang ini.
(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, harus telah disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:
23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan
Komanditer;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
33
Pasal 92
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Persekutuan
Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 93
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
www.djpp.kemenkumham.go.id
34
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER
`
I. UMUM
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan
penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai
sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong,
menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang
ekonomi.
Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan
ekonomi adalah ketentuan di bidang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha
Bukan Badan Hukum yang pada saat ini Usaha Perseorangan belum ada
pengaturannya sedangkan Badan Usaha Bukan Badan Hukum masih didasarkan
pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan
Persekutuan Komanditer. Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Usaha
Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum sebagai bagian integral
www.djpp.kemenkumham.go.id
35
dari dunia usaha nasional diharapkan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha
Bukan Badan Hukum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam
pembangunan sehingga tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan
tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya dapat tercapai.
Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum merupakan
badan usaha yang tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang
dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya
dengan mengadopsi peraturan-peraturan yang mengaturnya yaitu berdasarkan
sistem hukum perdata barat sebagaimana tercantum dalam dua kodifikasi yang
sampai sekarang masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu sesuai dengan sistem
hukum perdata yang berlaku serta asas hukum yang diakui yaitu adanya
kebebasan berkontrak para pihak tetap mempunyai kebebasan mengatur tentang
apa yang berlaku bagi mereka para pendiri baik secara internal maupun
eksternal. Meskipun demikian kebebasan mengatur sendiri tetap dalam batas-
batas tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar norma
kesopanan dan kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum.
Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Usaha Perseorangan dan
Badan Usaha Bukan Badan Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dirasakan sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan
yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam
kegiatan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, antara
lain yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Usaha Perseorangan, hak
dan kewajiban para sekutu, serta kewajiban pendaftaran dan kewajiban
memberitahukan kegiatan usaha berakhir. Selain itu, dengan perkembangan
yang sangat pesat di bidang ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-
ketentuan tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum
www.djpp.kemenkumham.go.id
36
diatur dalam suatu undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang Usaha Perseorangan dan
persekutuan yang bertujuan mencari keuntungan bersama dan mendayagunakan
pemasukan para sekutu yaitu Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan
Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Di
dalam Persekutuan Komanditer terdapat dua jenis sekutu yang berlainan sifat
dan tugasnya, yaitu: sekutu komplementer atau yang lazimnya disebut sekutu
aktif atau sekutu pengurus/kerja dan sekutu komanditer atau lazimnya disebut
sekutu diam atau sekutu pasif.
Di dalam Undang-Undang ini juga diatur pembagian kewenangan antara
para sekutu berkenaan dengan pengurusan persekutuan (beheren) secara intern.
Adapun yang dimaksud pengurusan adalah kewenangan melakukan segala
macam perbuatan yang lazimnya termasuk kegiatan persekutuan sehari-hari,
dengan memperhatikan maksud dan tujuan persekutuan yang bersangkutan.
Dengan demikian ruang lingkup kewenangan pengurusan tersebut dibatasi oleh
jenis persekutuan yang bersangkutan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
37
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditentukan dalam akta Notaris” adalah tanggal sebelum atau setelah akta perjanjian persekutuan
ditandatangani. Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
www.djpp.kemenkumham.go.id
38
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “hak, kewajiban, dan tanggung
jawab sekutu” adalah baik intern antar para sekutu maupun
ekstern terhadap pihak ketiga.
Ayat (2)
Cukup jelas
www.djpp.kemenkumham.go.id
39
Pasal 11
Yang dimaksud dengan “setiap perubahan” adalah termasuk
perpanjangan jangka waktu Persekutuan Perdata.
Pasal 12
Ayat (1)
Mengingat bahwa ”pemasukan” (inbreng) merupakan sifat hakiki
dari Persekutuan, maka orang yang tidak memasukkan uang,
barang, tenaga, Keahlian, dan/atau klien/langganan bukan
merupakan sekutu. Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) orang
pendiri dan salah satu pendiri tidak memasukkan uang, barang,
tenaga, keahlian, dan/atau klien/langganan maka tidak ada
persekutuan.
Dalam pengertian klien/langganan termasuk juga keuntungan
tambahan yang diperoleh karena nama baik (goodwill).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”rincian” adalah uraian yang
menerangkan mengenai jenis atau macam, jumlah, status, tempat
kedudukan apabila barang tidak bergerak, dan lain-lain yang
dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut
dengan demikian tidak boleh disebut secara umum, misalnya
sekutu menyatakan memasukkan seluruh barang bergerak
miliknya.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
www.djpp.kemenkumham.go.id
40
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan atas barang” adalah
pemanfaatan atas barang secara langsung dan/atau hasil
yang diperoleh dari pemanfaatan barang tersebut.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”milik bersama dari semua sekutu yang
tidak dapat dibagi ” (gebonden mede eigendom) adalah bahwa
semua sekutu tidak dapat menuntut agar barang milik bersama
tersebut dibagi di antara para sekutu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan barang yang ”tidak dapat didaftarkan atas
nama persekutuan” misalnya hak atas tanah yang tunduk pada
hukum agraria yang berlaku, walaupun barang tersebut dicatat
atas nama para sekutu, tetapi barang tersebut adalah untuk
kepentingan persekutuan.
Ayat (7)
Oleh karena penyerahan hak milik yang dimaksud pada ayat ini
adalah untuk kepentingan persekutuan guna mencapai maksud dan
tujuan persekutuan, maka barang tersebut sekalipun tercatat atas
nama para sekutu tetapi tidak karena hukum menjadi jaminan bagi
perikatan pribadi sekutu sehingga tidak dapat disita oleh kreditor
pribadi sekutu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
41
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan ”sesuai yang diperjanjikan” adalah para sekutu
dapat memperjanjikan dalam akta perjanjian Persekutuan Perdata, bahwa
tidak semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya
dimasukkan ke dalam Persekutuan Perdata untuk dibagi.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
42
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ Akta Perjanjian Persekutuan Perdata”
termasuk juga perubahan atas akta persekutuan yang dibuat secara
sah.
Yang dimaksud dengan “pemasukan masing-masing sekutu”
adalah pemasukan awal maupun pemasukan kemudian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Perubahan bagian dari setiap sekutu dapat terjadi antara lain
karena adanya pemasukan kemudian yang dihasilkan sekutu
berdasarkan peniaian terhadap kualitas kinerja sekutu, keahlian,
kepuasan pelanggan, dan kerjasama dengan sekutu lainnya, atau
karena tambahan pemasukan dan/atau perubahan jumlah sekutu.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
43
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Akta Perjanjian Persekutuan Perdata”
termasuk juga perubahan atas akta persekutuan yang dibuat secara
sah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurusan Persekutuan Perdata” adalah
pengurusan dalam rangka mengelola persekutuan sehari-hari
(beheersdaden) dan tidak mencakup wewenang melakukan
perbuatan kepemilikan (beschikkingsdaden).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
melindungi sekutu lainnya terhadap sekutu yang tidak bertindak
dengan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.
www.djpp.kemenkumham.go.id
44
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sekutu lain” adalah sekutu yang bukan
pengurus yang diberi kewenangan melakukan perbuatan
kepengurusan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akta” baik berupa akta di bawah tangan
atau akta yang dibuat di hadapan notaris.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai perwujudan asas
praduga itikad tidak baik yang berlaku dalam hukum perdata.
www.djpp.kemenkumham.go.id
45
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang berkaitan dengan
Persekutuan Perdata”, adalah antara lain perjanjian yang dibuat
oleh persekutuan dengan pihak lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
46
Pasal 27
Huruf a
Yang dimaksud dengan “secara timbal balik telah memberi kuasa
kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan” adalah apa
yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu
lain untuk bagiannya, meskipun sekutu tersebut tidak meminta
persetujuan para sekutu lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “menggunakan barang milik Persekutuan
Perdata sesuai dengan peruntukannya” adalah memakai barang
sesuai dengan kepentingan persekutuan dan tidak menghalangi
sekutu lain untuk memakai barang tersebut sesuai hak para sekutu.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
47
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan yang diperjanjikan”
adalah dalam perjanjian dapat ditentukan bahwa:
1. besarnya kewajiban masing-masing sekutu sesuai dengan
perimbangan pemasukan modal dalam persekutuan; atau
2. besarnya kewajiban masing-masing sekutu ditentukan
dengan tegas dalam perjanjian dengan kreditor.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
48
Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “musnahnya barang”, adalah barang
tersebut hilang atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat
dimanfaatkan lagi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
49
Ayat (2)
“Akta Perjanjian Persekutuan Perdata baru” dimaksud dapat
dibuat dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia
dan/atau pihak lain.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “yang bersangkutan” adalah : - ahli waris dalam hal sekutu meninggal dunia; - kurator dalam hal sekutu dinyatakan pailit; dan - pengampu dalam hal sekutu dibawah pengampunan.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
50
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
51
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain” misalnya
menurut akta perjanjian persekutuan tindakan sekutu yang
bersangkutan harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan
sekutu lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Walaupun setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng
dengan Persekutuan Firma, akan tetapi kreditor Persekutuan Firma dapat
memilih untuk melaksanakan hak tagihnya terlebih dahulu atau langsung
kepada Persekutuan Firma atau kepada satu sekutu atau lebih.
www.djpp.kemenkumham.go.id
52
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
53
Huruf f
Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” antara lain : karena
Persekutuan Firma melakukan tindak pidana korporasi
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
atau tuntutan Jaksa berdasarakan alasan yang sah dan terbukti
bahwa Persekutuan Firma melanggar ketertiban umum atau
kesusilaan.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam akta perjanjian
persekutuan” adalah dalam hal akta Persekutuan Firma
memberikan wewenang kepada sekutu tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
Ayat (2)
www.djpp.kemenkumham.go.id
54
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
55
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
56
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
www.djpp.kemenkumham.go.id
57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “satu nama yang telah disepakati” dapat
berupa nama dari salah seorang sekutu komplementer, para sekutu
bersama-sama atau satu nama lainnya yang disepakati bersama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Larangan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindarkan
terjadinya kesan yang keliru pada pihak ketiga tentang kedudukan
sekutu komanditer.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “CV” adalah singkatan dari Commaditaire
Vennootschap yang lazim dipakai dalam masyarakat untuk
Persekutuan Komanditer.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
58
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah para sekutu
komanditer maupun sekutu komplementer yang akan melanjutkan
usaha dari persekutuan yang telah bubar.
Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “seluruh sekutu” adalah baik sekutu
komanditer maupun sekutu komplementer yang ada
maupun yang bukan menjadi sekutu lagi.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
59
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
60
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
61
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 77
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “putusan hakim” antara lain : karena
Persekutuan Firma melakukan tindak pidana korporasi
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
atau tuntutan Jaksa berdasarkan alasan yang sah dan terbukti
bahwa Persekutuan Firma melanggar ketertiban umum atau
kesusilaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
62
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam anggaran dasar”
adalah dalam hal
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
www.djpp.kemenkumham.go.id
63
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
www.djpp.kemenkumham.go.id
64
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 85
Yang dimaksud dengan “setiap perubahan” adalah termasuk
perpanjangan jangka waktu Perseketuan Komanditer.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayar (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
65
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ….
www.djpp.kemenkumham.go.id