rancangan perubahan
DESCRIPTION
materi untuk diklat pimpinan daerahTRANSCRIPT
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PESERTA DIKLATPIM TINGKAT II
01.JUDUL
MEMBANGUN KESADARAN BERBANGSA BAGI SISWA SMA DAN
SEDERAJAT DI KABUPATEN PURBALINGGA MENJADI PEMILIH
YANG CERDAS DAN RASIONAL.
02.DESKRIPSI
LATAR BELAKANG
Demokrasi kita baru memasuki masa transisi menuju demokrasi yang sesunguhnya,
demokrasi kita masih dalam tataran konsolidasi. Ketidak hadiran pemilih di TPS merupakan
permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Menurut data dari KPU Kab. Purbalingga
ketidak hadiran Pemilih di TPS cenderung menurun, data sebagai berikut :
NO PEMILU Jumlah Pemilih
Hadir di tps
pct Tidak hadir di
TPS
PCT
1 Pileg th 2009 680.641 483.815 71,08 196.826 28,92
2 Pilpres th 2009 684.967 480.885 70,21 204.082 29,79
3 Pilbup th 2010 690.131 459.041 66,52 231.090 33,48
4 Pilgub th 2013 703.239 461.592 65,54 241.647 34,54
5 Pileg th 2014 725.159 483.815 66,72 241.344 33,28
6 Pilpres th 2014 731..258 480.885 65,76 250.373 34,24
Permasalahan lain yang berkembang dalam masyarakat seolah-olah Pemilu
5
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
hanya menguntungkan Partai Politik atau Caleg peserta pemilu, sehingga
sebagian masyarakat bertransaksi dengan hak suaranya, kemudian terjadi
perselingkuhan politik yang artinya pemilih maupun yang dipilih tidak memiliki
komitmen dan terjadi transaksi jual beli suara dengan istilah politik uang . Hal ini
sudah menjdi rahasia umum karena dimuat diberbagai media. Penulis pernah
membuat telaah staf kepada Bupati tentang Money Politic sudah menjadi suatu
bagian yang terintegrasi dalam masyarakat Indonesia dan tentang
perkembangan politik dalam negeri menjelang pileg2014 ... (foto copy
terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut pada saat penulis memetakan
gagasan perubahan, permasalahan politik yang menjadi kegalaun penulis muncul
kembali. Kami selaku peserta Diklat Pim II ingin melakukan sesuatu gagasan
yang dapat memperbaiki permasalahan tersebut. Pilihan yang bisa dilakukan yaitu
kepada pemilih pemula, agar mereka sebagai warga negara ikut
bertanggungjawab tetap tegaknya negeri ini dan memilik komitmen dan integritas.
Harapannya meeka menjdi manusi yang demokratis serta bertnggungjawab.
Mereka jangan sampai terkena virus perselingkuhan politik (Politik uang), yaitu
dengan cara megadakan pendidikan pemilih pemula dengan prioritas anak didik
atau Siswa SMA dan sederajat
6
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
.
Foto 1 : Diskusi dengan Kabid Pendidikan Menengah didampingi Kasi Kesiswaan.
Langkah awal untuk memetakan masalah dan dalam rangka membuat
Rancangan Proyek Perubahan :
1. Menjumpai Kepala Bidang Pendidikan Menengah, di Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga, minta saran pendapat tentang gagasan pendidikan
pemilih, agar dapat dimasukkan dalam kuriulum mata pelajaran PKN, hal
tersebut mendapat tanggapan baik dan siap mendukung, karena selaras
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional khususnya Pasal 3, yang menyebutkan antara lain agar peserta didik
menjadi manusia yang demokratis serta bertanggungjawab.
2. Pada kesempatan berikutnya menjumpai guru-guru PKN SMA dan sederajat
yang tergabung dalam MGMP PKN (dilakukan pada hari Sabtu, 29 Agustus
2015). Hal ini kami lakukan dengan maksud megutarakan permasalahan yang
7
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
sedang dihapi bangsa Indonesia kaitannya dengan pemilihan umum. Minta
saran dan pendapat mengnai materi pembelajaran pendidikan pemilih pemula
khususnya bagi pemilih pemula yang duduk di SMA dan sederajat. Dari jumlah
48 guru PKN yang hadir menyatakan dukungan dan setuju ada pembelajaran
pemilih bagi Siswa SMA dan sederajat dengan metode diskusi dan simulasi.
Foto 2 : Perjumpaan dengan Guru-guru PKN
3. Hasil survey lewat angket yang diberikan kepada 216 siswa Kelas XII SMA N I
Padamara, , kepada 48 Guru PKN SMA dan sederajat yang tergabung dalam
MGMP PKN, kepada 100 orang PNS di Sekretariat Daerah Kab. Purbalingga,.
Dari hasil pertanyaan (questioner) tersebut nampak sebagai berikut :
- Jumlah responden Siswa kelas XII SMA N I Padamara 216 kembali 216
- Jumlah responden guru PKN 48 kembali 48
- Jumlah responden Karyawan Setda Kab. Purbalingga 100 kembali 100
Dengan jawaban pertanyaan dalam angket sebagai berikut :
(dalam lampiran halaman berikutnya)
8
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Atas dasar hasil angket tersebut penulis menyimpulkan perlunya membangun
kesadaran berbangsa bagi Siswa SMA dan Sederajat melalui pendidikan pemilih agar
siswa menjadi Manusia Demokratis, cerdas dan rasional.
MASALAH UTAMA
1. Demokrasi di Indonesia belum berkembang dan masih pada tataran konsolidasi,
partisipasi pemilih di TPS cenderung menurun , perlu adanya pendidikan pemilih
bagi Siswa SMA dan sederajat;
2. Adanya keterikatan para guru mata pelajaran PKN pada kurikulum wajib;
3. Belum adanya metode pembelajaran pendidikan pemilih;
4. Belum adanya Peraturan Bupati yang menagatur tentang kewajiban materi
pembelajaran Pendidikan Pemilih bagi Siswa SMA dan sederajat,
KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Demokrasi berkembang dengan baik, terutama di lingkungan Sekolah SMA dan
Sederajat, Siswa menjadi pemilih yang cerdas dan rasional;
2. Adanya materi pembelajaran pendidikan pemilih bagi siswa SMA, masuk dalam
Mata Pelajaran PKN.
3. Adanya metode pembelajaran pendidikan pemilih bai siswa SMA dan sederajat
menggunakan model diskusi dan simulasi.
4. Adanya peraturan Bupati yang mengatur pendidikan pemilih bagi Siswa SMA dan
sederjat di Kabupaten Purbalingga, masuk dalam Mata Pelajran PKN.
10
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Peraturan Bupati Purbalingga, Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi, menyebutkan bahwa Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan
Politik menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah,
instansi vertikal, dan lembaga pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
dalam bidang hukum dan politik;
b. Pemberian saran masukan, pertimbangan kepada Bupati untuk merumuskan
kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang hukum dan politik;
c. Pemberian saran masukan dan pertimbangan kepada Bupati untuk pelaksanaan
kebijakan dalam bidang hukum dan politik;
d. Perumusan telaah staf dan kajian kepada Bupati terhadap suatu permasalahan
dan memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam bidang hukum dan
politik.
TUJUAN
11
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
1. Tujuan Jangka Pendek (sesuai pentahapan/milestone)
NO. TAHAP UTAMA TUJUAN JANGKA
WAKTU
1 Pembentukan Tim Efektif Agar Proyek Perubahan
dapat dilaksanakan secara
optimal, tepat waktu
12 Oktober
2015 – 12
Oktober 2016
2 Koordinasi dengan
Stakeholders
Untuk mendapatkan
dukungan serta masukan
agar Proyek Perubahan
dapat dilaksanakan dengan
hasil yang optimal
Minggu II – III
Oktober 2015
3 Penyusunan Konsep
Peraturan Bupati
Sebagai payung hukum
dalam melaksanakan
Proyek perubaan
Minggu II – IV
Oktober 2015
4 Penyusunan Materi
Lokakarya
Untuk mendapatkan materi
atau bahan ajar untuk di
Lokakaryakan
Minggu I
Nopember 2015
5 Pelaksanaan Lokakarya Menguji Materi/Bahan ajar
yang akan dipakai dalam
pendidikan pemilih
Minggu II
Nopember
6 Sosialisasi Perbup dan Hasil
Lokakarya
Guru PKN SMA dan
Sederajat menguasai
materipembelajaran
Pendidikan Pemilih
Minggu II
Nopember 2015
7 Simulasi Pembelajaran
Pendidikan Pemilih
Guru PKN dan siswa
menguasai pratek
Minggu III – IV
Nopember 2015
12
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
pembelajaranpendidikan
pemilih
8 Monitoring dan Evaluasi Untuk mengetahui sejauh
mana Proyek Perubahan
dapat dilaksanakan, kendala
dan hambatan apa yang
dihadapi
Minngu II
Oktober 2015
s.d Minggu IV
Nopember 2015
2. Tujuan Jangka Menengah
No TAHAPAN UTAMA TUJUAN JANGKA
WAKTU
1 Mendorong Terwujudnya
Pembelajaran Pendidikan
Pemilih bagi Siswa SMA dan
Sederajat
Pembelajaran Pendoidikan
pemilih dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan
Januari - Juni
2016
2 Monitoring dan Evaluasi
kegiatan lanjutan Proyek
Perubahan
Mengetahui perkembangan
proyek perubahan
Bulan Januari –
Juni 2016
3. Tujuan Jangka Panjang
NO TAHAPAN UTAMA TUJUAN JANGKA WAKTU
1 Membentuk Sistem
Pembelajaran Pendidikan
Pemilih
Agar Proyek perubahan
Membangun Kesdaran
Berbangsa bagi Siswa SMA
dan Sederajat di Kab.
Purbalingga Menjadi Pemilih
yang Cerdas dan Rasional,
Tahun 2016 - 2017
13
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan
MANFAAT
Proyek perubahan ini disusun dengan upaya untuk dapat memberikan manfaatsebagai
berikut :
1. Bagi Penulis
Dapat memberikan masukan kepada Bupati lewat penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati,sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Penulis.
2. Bagi Organisasi
a. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Peraturan Bupati tentang Membangun
Kesadaran Berbangsa Bagi Siswa SMA dan Sederajat menjadi Pemilih yang
Cerdas dan Rasional.
b. Sekolah SMA dan sederajat merupakan Bagian dari Sistem Pemerintahan di
Daerah dapat meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan meningkatkan kalitas
pemilih, khususnya bagi Siswa SMA dan sederajat.
3. Bagi Guru PKN
a. Mendapatkan bahan ajar materi pelajaran tentang pembelajaran pendidikan
pemilih
b. Meningkatkan kapabelitas sebagai pendidik
c. Meningkatnya pelayanan pendidikan.
4. Bagi Masyarakat
14
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Partisipasi pemilih yang selama ini dianggap masih rendah, lambat laun akan
meningkat.
RUANG LINGKUP
Ruanglingkupdalamproyekperubahaniniadalah :
1. Pembentukan Tim Efektif
2. Koordinasi dengan Stakeholders
3. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat menjadi
Pemilih yang Cerdas dan Rasional;
4. Menyusun Materi Lokakarya Mata Pelajaran Pemilih bagi Siswa SMA dan sederajat
5. MengadakanLokakarya Mata Pelajaran Pendidikan Pemilih bagi Siswa SMA dan
sederajat
6. Sosialisasi Peraturan Bupati dan hasil Lokakarya materi matapelajaran yang telah
disiapkan
7. Simulasi pembelajaran materi pelajaran hasil Lokakarya di Sekolah (di Kelas)
8. Monitoring dan evaluasi.
15
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
HASIL BENCHMARKING KE HONGKONG
Hasil Benchmarking di Hongkong akan kami sampaikan yang ada kaitan dengan tugas
pokok dan funsi serta proyek perubahan yang sedang penulis lakukan. Hongkong
sebelumnya merupakan Wilayah persekemakmuran dibawah Inggris, mulai tahun 1997,
Hongkong diserahkan kepada RRC yang mempunyai otoritas khusus, disamping 31
propinsi lainnya. Hongkong dipimpin oleh Cief Eksekutive (setingkat Gubernur) yang
dipilih 5 (lima) tahun sekali oleh Lembaga Komisi Pemilihan Hongkong. Komisi tersebut
beranggotakan 1000 orang, edangkan jumlah parlemen sebanyak 70 orang. Parlemen
dihongkong dipilih langsung dan sangat peduli pada aspirasi kontituennya. Pemerintahan
di Hongkong lebih banyak membuat regulasi dalam tata kelola pemerintahan, peran
swasta dan masyarakt sangat dominan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Polisi
tidak nampak kelihatan disudut-sudut jalan, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat
mempunyai kesdaran tinggi untuk mentaati peraturan, Hongkong sangat menjunjung
tinggi HAM. Situasi dan kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa Hongkong adalah
negara maju, Pemerintahan berjalan efektif. Hal ini menggambarkan sebuah masyarakat
yang demokratis, masyarakatnya cerdas, rasional dan mempunyai tangungjawab.
Dengan demikian juga menggambarkan kepemimpinan yang berkalitas yang dapat
mengontrol jalannya roda pemerintahan. Hal ini yang menjadikan harapan penulis yaitu
sebuah Negara atau Wilayah Otoritas yang maju, demokratis, menjunjung tinggi HAM,
masyarakatnya hidup berkecukupan, aman nyaman dan sejahtera.
16
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
03.MENTOR
Nama
NIP.
Jabatan
No. Hp
: KODADIYANTO, SH. MM.
: 195712201985031007
: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
: 08122737000
04.PROJECT LEADER
Nama
NIP.
Jabatan
No. Hp
: Drs. DJAROT SOPAN RIJADI
: 19590407 198603 1 011
: Staf Ahli Bupati Purbalingga Bidang Hukum dan Politik
: 081327057390
17
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
05.PENTAHAPAN (MILESTONE)
TAHAP UTAMA OUTPUT TAHAPAN
STAKEHOLDERS POTENSI KENDALA WAKTU
A. JANGKA PENDEK1. Pembentukan
Tik Efektifa. Penyusunan
SK. Sekdab. Pembagian
Tugas Pokjac. Penyusunan
Jadwal Kegiatan
Keputusan Bupati Pubalingga tentang Pembentukan Tim Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siwa SMA dan Sederajat di Kabupaten Purbalingga menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasiona
1. Sekretaris Daerah
2. Kabag Hukum3. Ka Kan
Kesbangpol4.
1. Terbatasnya SDM yang masuk dalam Tim Efektif
2. Anggota Tim terikat pada tugas pokok, sehingga tidak optimal
Minggu II Oktober 2015
2. Koordinasi dgn Stakeholders
a. Dengan Stakehplders Kunci
b. Dengan Stakeholders Internal
c. Dengan Stakeholders Eksternal
Terbitnya surat dukungan dari stakeholder
1. Bupati2. Sekda3. Kakan Kemenag4. Kadindik5. Kadinparpora6. Kakan
Kesbangpol7. Ketua KPU8. Kepala SMA9. Ketua MGMP
PKN
1. Stakeholder belum pasti ada di tempat
2. Dukungan Stakeholders belum tentu optimal
Minggu ii Dan III Oktober 2015
3. Menyusun Rancangan Peratuan Bupati
Peraturan Bupati tentang Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sedeajat di Kabupaten Purbalingga menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
1. Kabag Hukum2. Kakan
Kesbangpol3. Staf Ahli Bupati
Bid. Pemerintahan
4. Ka Dindik5. Ketua GMP PKN
1. Banyaknya tugas lain, Stakeholders kurang fokus
2. Feferensi dan materi Perbup terbatas
Minggu II dan III Oktober 2015
4. Menyusun Materi Lokakarya
Tersusunnya Materi mata pelajaran Membangun Kesadaran
1. Ka Dindik2. Kakan Kemenag3. Guru PKN
1. Stakeholders terikat tugas lain sehingga tidak fokus
2. Terbatasnya
Minggu III – IV Oktober 2015
18
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
berbangsa bagi siswa SMA dan sederajat hasil lokakarya
materi Lokakkarya
5. Pelaksanaan Lokakarya
1.Terlaksananya Lokakarya Pembelajaran Pemilih bagi Siswa SMA & Sederajat
2.Kesimpulan hasil Lokakarya
1. Guru PKN SMA & sederajat
2. Kakan Kesbangpol
3. KPU
Ketidak hadiran Stakeholders mempengaruhi hasil lokakarya
Minggu II Nopember
6. Sosialisasi Hasil Lokakarya & Perbup
1. Pesrta Lokakarya menguasai pembelajaran pendidikan pemilih, dan
2. Peraturan Bupati dipahami.
1. Ka Dindik2. Kakan Kemenag3. Guru PKN SMA
& sederajat4. KPU
Ketidak hadiran Stakeholders , Sosialisasi tidak dapat optimal
Minggu III Nopember 2015
7. Simulasi Pendidikan Pemilih
Guru dan peserta didik pahami mapel Pendidikan Pemilih
1. Ka Dindik2. Kepala SMA3. Guru PKN4. Kakan
Kesbangpol
Bila ada Ujian Tengah Semester, Simulasi tertunda
Minggu III –IV Nopember 2015
8. Monitoring & Evaluasi Pendidikan Pemilih
Buku Laporan implementasi Proyek Perubahan
1. Mentor2. Ka Dindik3. Kakan
Kemenag4. Kakan
Kesbangpol5. Kabag
Hukum
Keterbatasan SDM dalam menyusun MONEV
Minggu II – IV Nop. 2015
B. JANGKA MENENGAH
1. Mendorong terwujudnya pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat menjadi Pemilih yang
Terbangunnya sistem pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
1. Bupati2. Sekda3. Ka Dindik4. Ka Kan
Kemenag5. Kakan
Kesbangpol6. Kepala
SMA & Sederajat
Semangat Tim Efektif mulai menurun
Januari – Juni 2015
19
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Cerdas dan Rasional;
2. Monitoring kegiatan lanjutan implementasi Proyek Perubahan
Proyek Perubahan terpantau dan hasilnya optimal
Semangat Tim mulai menurun
C. JANGKA PANJANG
Membentuk Sistem pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi siswa SMA & Sederajat menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
Keberlanjutan Sistem Pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan Sederajat di Kab Purbalingga menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
1. Bupati2. Sekda3. Ka Dindik4. Ka Kan
Kemenag5. Kakan
Kesbangpol6. Kepala SMA &
Sederajat
Padatnya mapel yang lain berakibat proyek perubahan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
06.TATA KELOLA PROYEK
20
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
STRUKTUR
Gambar 1. Struktur dalam Tata Kelola Proyek
DESKRIPSI
21
MENTOR
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Mentor :
Peran :
Pj. Sekretaris Daerah
1. Memberikan persetujuan, dukungan, arahan atas keseluruhan
Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan oleh Project Leader
2. Mengkoordinasikan kegiatan
3. Membantu menyelesaikan hambatan
4. Menerima laporan perkembangan Proyek Perubahan
Project Leader :
Peran :
Staf Ahli Bupati Purbalingga Bidang Hukum dan Politik
1. Memimpin jalannya Proyek Perubahan mulai dari tahap
perencanaan, pengkoordinasian, penyusunan Tim Efektif,
penentuan instrumen, penjadwalan kegiatan, monitoring &
evaluasi dengan bimbingan mentor dan coach
2. Melaksanakan dialog dengan mentor, coach serta menjalin
komunikasi dengan stakeholder
3. Melakukan eksekusi terhadap seluruh tahapan yang telah
dirancang
Pokja I
Peran: 1. Membantu project leadersebagai nara sumber penyusunan
peraturan bupati,
2. Membantu project leader dalam menyusun rancangan
Peraturan Bupati
3. Memberikan saran masukkan kepada Project Leader
4. Memberikan saran masukanPokja II
Pokja II
Peran : 1. Mempersiapkan materi Lokakarya;
2. Bersama Pokja I dan III melaksanakan lokakarya;
3. Melaksanakan penyusunan materi pelajaran Membangun
Kesadaran Berbangsa bagi Siwa SMA dan sederajat menjadi
Pemilih yang Cerdas dan Rasional.
Pokja III
1. Bersama Pokja I dan Pokja II melakukan monitoring dan
22
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Peran : evaluasi
2. Membuat pelaporan
Sekretaris :
Peran :
Kasubag TU Bag Umum
Membantu project leader menyiapkan surat-surat undangan dan
segala sesuatu yang ada kaitannya dengan proyek perubahan,
tata kelola surat dan dokumen
Petugas lain :
Peran : Staf Bagian Umum
Membantu Sekretaris :
1. Melakukan penggandaan dan penjilitan materi pelatihan
2. Menyiapkan tata tempat dan yang ada kaitannya dengan rapat
3. Mendokumentasikan kegiatan
Coach :
Peran :
Drs. H. Yusuf Subagyo,MM
1. Memfasilitasi diskusi dan memberikan masukan dalam
menyusun rancangan Proyek Perubahan
2. Memonitor kegiatan peserta pada tahap-tahapProyek
Perubahan
3. Membantu dokumentasi proses dan memonitor perkem-bangan
hasil sesuai yang diharapkan
07.a. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
23
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Stakeholder adalah orang, kelompok atau institusi yang berkepentingan
terhadap suatu proyek atau program. Stakeholder merupakan siapa saja (orang,
organisasi, komunitas) yang dipengaruhi oleh atau mempengaruhi suatu Upaya
Perubahan organisasi (Upaya). Mereka memiliki kepentingan kuat terhadap Upaya itu,
baik alasan akademik, filosofis, atau politis, sekalipun mereka dan keluarganya, teman
dan rekannya tidak langsung dipengaruhi oleh Upaya itu.
Stakeholder dalam Proyek Perubahan ini dikelompokkan menjadi stakeholder
internal dan eksternal sebagai berikut :
a. Stakeholders Internal
Stakeholders internal merupakan stakeholders dari unit kerja Setda
Kabupaten Purbalingga yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam
Proyek Perubahan. Stakeholders ini meliputi :
No. Stakeholder Peran
1. Bupati - Memberikan persetujuan, dukungan, arahan atas
keseluruhan Proyek Perubahan yang akan
dilaksanakan oleh Project Leader
2. Pj. Sekretaris Daerah - Mengkoordinasikan kegiatan
- Membantu menyelesaikan hambatan
- Menerima laporan terhadap perkembangan
Proyek Perubahan
- Memberikan saran dan dukungan bagi
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan aplikasi
penatausahaan surat-surat masuk pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Assisten Pemerintahan - Memberikan saran dan dukungan bagi
24
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati
4. Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Keuangan
- Memberikan saran dan dukungan bagi
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati
5. Staf Ahli Bupati Bidang
Pembangunan
- Memberikan saran dan dukungan bagi
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati
6. Staf Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan
- Memberikan saran dan dukungan bagi
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati
7. Kepala Bagian Hukum
dan HAM
- Memberikan saran dan dukungan bagi
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati
b. Stakeholders eksternal
Stakeholders eksternal merupakan stakeholders di luar unit kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Purbalingga yang terkait secara langsung maupun tidak langsung
dalam Proyek Perubahan yang meliputi :
1) Stakeholders eksternal dalam Pemerintah
No. Stakeholders Peran
1. Kepala Dinas Pendidikan - Memberikan persetujuan, dukungan atas Proyek
Perubahan;
25
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
- Memberikan saran dan pertimbangan atas Proyek
Perubahan.
- Memberikan akses kepada project leader untuk
melaksanakan Proyek Perubahan pada seluruh
Sekolah SMA dan sederajat di Kabupaten
Purbalingga.
- Dapat berkoordinasi langsung dengan Bupati,
Kantor Kemenag, Kepala SMA dan Sederajat
2. Kepala Dinbudparpora
Kab. Purbalingga
Memberikan saran, dukungan dan pertim-bangan
atas Proyek Perubahan
3. Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kab. Purbalingga
- Memberikan persetujuan, dukungan, saran
pertimbangan atas Proyek Perubahan
- Memberikan akses kepada project leader untuk
melaksanakan Proyek Perubahan pada seluruh
Sekolah Madrasah Aliyah di Kabupaten
Purbalingga.
- Dapat berkoordinasi langsung dengan Kadin
Pendidikan
4. Kepala Kantor
Kesbangpol
- Memberikan persetujuan, dukunganatas Proyek
Perubahan;
- Memberikan masukan, saran dan pertimbangan
atas Proyek Perubahan.
- Dapat berkoordinasi langsung dengan Bupati
5. Para Kepala SMA dan
sederajat
- Memberikan akses kepada project leader untuk
melaksanakan Proyek Perubahan
- Memberikan saran dan dukungan bagi
26
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Dapat berkoordinasi lansung dengan Kadin
Pendidikan, dengan Guru PKN
6. Ketua MGMP PKN - Memberikan dan dukungan kepada project leader
untuk melaksanakan Proyek Perubahan di
Sekolahnya
- Memberikan saran dan pertimbangan bagi
pelaksanaan Proyek Perubahan
- Sebagai narasumber dalam penyusunan materi
pelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa Bagi
Siswa SMA dan sederajat menjadi Pemilih yang
Cerdas dan Rasional
- Dapat berkoordinasi langsung dengan Kepala
Sekolah
2) Stakeholderseksternal diluar PemerintahNo. Stakeholders Peran
1. Komisi Pemilihan Umum
Kab Purbalingga
Sebagai nara sumber data pemilih pemula dan saran
pendapat bagi proyek perubahan
2. Komite Sekolah SMA
dan Sederajat
Memberikan saran, pendapat dan dukungan untuk
terlaksananya proyek perubahan
27
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Hubungan organisasi dengan internal stakeholders dibangun berdasarkan
konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan
kesinambungan proyek perubahan sedangkan hubungan dengan stakeholdersdi luar
organisasi bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun lebih kepada
hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan selain usaha untuk
mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, organisasi juga berusaha untuk
bersama-sama membangun kualitas kehidupan eksternalstakeholders.
Jenis-jenis stakeholders adalah sebagai berikut :
1. Stakeholders Kunci (Key Stakeholders)
Merupakan orang / kelompokyang memiliki pengaruh besar dapat mempengaruhi
positif / negatif terhadap Upaya itu.
Peran mereka penting di dalam atau bagi kebijakan yang terlibat dalam Upaya
Perubaha ini.
Stakeholders Kunci atau Utama dalam Proyek Perubahan ini meliputi :
- Bupati
- Sekretaris Daerah
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kepala Kantor Kementrian Agama
2. Stakeholders Primer (Primary Stakeholders)
Merupakan orang / kelompok yang langsung dipengaruhi Upaya itu, baik positif
maupun negatif (dalam beberapa kasus ada Stakeholders Primer di kedua sisi).
Stakeholdesrs dalam Proyek Perubahan ini meliputi :
- Guru PKN
28
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
- Kepala Sekolah SMA dan sederajat
- Komite Sekolah
- Kepala Bagian Hukum
3. Stakeholders Sekunder (Secondary Stakeholders)
Merupakan orang / kelompok yang secara tidak langsung dipengaruhi Upaya itu,
baik positif maupun negatif.
Stakeholder dalam Proyek Perubahan ini meliputi :
- Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
- Staf Ahli Bidang Pembangunan
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuanagan
- Kepala Dinbudparpora
29
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
NET MAP
Stakeholder internal
Stakeholder eksternaldalampemerintahan
Stakeholdereksternal di luarpemerintahan
++Sangat berpengaruh+ Berpengaruh_ Kurang berpengaruh
Gariskoordinasi
Gariskoordinasiantarstakeholder
Gambar 2. Net Map stakeholder
30
++
Project Leader
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum
dan Politik
Sekretaris Daerah
Staf Ahli Bupati
Assisten Pemerinta
Kabag Hukum &
HAM
Ktua
MGMP PKN
Kadin Pendidikan
Kakan Kemenag
Kakan Kesbangpol
Kepala SMA &
Sederajatl
Kepala Din
Budparpora
Bupati
Staf Ahli Bupati
Staf Ahli Bupati
KPUKomiteSe
kolah
++
+
++
+
++
++
++
++
++
+
+
++
--
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Berdasarkan analisa Net Map, selanjutnya stakeholders diidentifikasi dan
dikelompokkan berdasarkan seberapa pengaruh stakeholders terhadap proyek
perubahan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan simbul sebagai berikut :
+ + : sangat berpengaruh (range 7 - 9)
+ : berpengaruh (range 3- 6)
_ : kurang berpengaruh ( range 1-2)
1. Stakeholders sangat berpengaruh
a. Bupati
Selaku penentu kebijakan proyek perubahan
b. Sekretaris Daerah
Selaku koordinator pelaksanaan kebijakan proyek perubahan
c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku Lembaga yang bertanggungjawab membantu Bupati dalam
kehidupan sosial politik masyarakat.
d. Kepala Dinas Pendidikan
Selaku koordinator pelaksanaan proyek perubahan untuk SMA dan SMK
e. Kepala Kantor Kementrian Agama
Selaku koordinator pelaksanaan proyek perubahan di MA
f. Kepala SMA dan Sederajat
Selaku penanggungjawab pelaksanaan Proyek Perubahan
g. Ketua MGMP PKN
Selaku pelaksana Proyek Perubahan
31
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
2. Stakeholders berpengaruh
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
b. Asisten Pemerintahan
c. Kepala Dinbudparpora
d. Kepala Bagian Hukum
3. Stakeholders kurang berpengaruh
a. Komite Sekolah
b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
d. Komisi Pemilihan Umum
Analisis Stakeholder
Keberhasilan Proyek Perubahan sangat ditentukan oleh peran serta
stakeholders. Diperlukan sebuah upaya untuk mempengaruhi stakeholders agar
memberikan kontribusi yang maksimal bagi keberhasilan perancangan dan
pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan. Upaya untuk mempengaruhi stakeholders
diawali dengan mengelompokkannya berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang
dimilikinya.
Dengan memanfaatkan hasil net map, maka stakeholders dapat di-
kelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok yang tergambar pada kuadran berikut :
32
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Influence
Gambar 3. Diagram Ragaan Kelompok Stakeholder
Ciri-ciri 4 (empat) kelompok Stakeholder yang tergambar dalam kuadran tersebut
sebagai berikut :
1. Promoters, memiliki kepentingan besar dan juga kekuatan untuk membantu
keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan proyek perubahan.
2. Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan
dukungannya dalam komunitas tetapi kekuatannya kecil untuk mempengarui
proyek perubahan.
3. Latens, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program,
tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan bila
mereka menjadi tertarik.
4. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin
33
LATENTS :- Kadinbudparpora- Assisten Pemerintahan- Staf Ahli Bid Pemerintahan- KPU
PROMOTERS :- Bupati- Sekda- Kadin Pendidikan- Kakan Kemenag- Kakan Kesbangpol- Kabag Hukum
APATHETICS :- Komite Sekolah- Sahli Bid Ek Keuangan- Sahli Bid Pembangunan
DEFENDERS :- Kepala SMA & Sederajat- Ketua MGMP PKN-
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
tidak mengatahui adanya proyek perubahan
Strategi Komunikasi terhadap Stakeholder
Berdasarkan pemetaan dan analisis stakeholder tersebut di atas, maka perlu
dilakukan strategi komunikasi terhadap masing-masing kelompok sebagai berikut :
Influence
Gambar 4. Diagram Strategi KomunikasiStakeholders.
Secara kongkrit Strategi Komunikasi terhadap Stakeholders dilakukan
sebagai baerikut :
1. Dengan Bupati
Komunikasi dilakukan dengan cara tatapmuka tatap muka maupun
34
LATENTS :
- Dirangkul sebagai mitra dan diberikan informasi secara jelas dan utuh tentang Proyek Perubahan ini- Diyakinkan akan pentingnya Proyek Perubahan ini terhadap peningkatan kinerja- Dilibatkan dalam kegiatan evaluasi
PROMOTERS :
- Membangun komunikasi dengan cara memberikan informasi bahwa kegiatan yang diusulkan dalam Proyek Perubahan sangat diperlukan dalam organisasi- Menyampaikan secara intensif tentang maksud, tujuan, manfaat dan output dari Proyek Perubahan
APATHETICS :
- Memperlakukan mereka dengan respek
- Diharapkan partisipasinya dengan cara memberikan informasi
mengenai maksud, tujuan, manfaat dan output yang dihasilkan
DEFENDERS :
- Memperlakukan mereka dengan respek- Menjaga semangat, memberikan apresiasi dan secara terus menerus mengingatkan pencapaian sasaran- Dilibatkan secara aktif dan dipaparkan secara jelas dan utuh tentang ProPer ini dalam setiap rapat agar memahami dan menerima proses upaya sepenuh hati
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
surat untuk mohon dukungan, arahan dan petunjuk
2. Dengan Sekretaris Daerah
Komunikasi dilakukan dengan konsultasi tatap muka maupun surat untuk
mohon dukungan saran, arahan dan petunjuk;
3. Dengan Assisten Pemeintahan
Konsultasi dilakukan dengan tatap muka untuk minta saran pendapat;
4. Dengan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
Komunikasi melalui tatap muka, untuk minta sran pendapat;
5. Dengan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Komunikasi melalui tatap muka, untuk minta sran pendapat;
6. Dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan
Komunikasi melalui tatap muka, untuk minta sran pendapat;
7. Dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM
Komunikasi dengan tatap muka, minta pendapat sebagai nara sumber untuk
penyusunan Perbup;
8. Dengan Kepala Dinas Pendidikan
Melakukan komunikasi dengan tatap muka untuk minta dukungan dan saran
pendapat serta minta akses untuk melaksanakan proyek perubahan di SMA
dan sederajat.
9. Dengan Kepala SMA dan Sederajat
Komunikasi dilakukan dengan surat untuk minta dukungan serta
pembeitahuan atas pelaksanan proyek perubahan
10.Dengan Ketua MGMP PKN
Komunikasi dilakukan dengan tatap muka maupun surat untuk minta
35
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
dukungan dan kesediaannya membantu proses pelaksanaan proyek
perubahan ;
11. Dengan KPU
Komunikasi dilakukan dengan Tatap Muka maupun lewat Surat;
12.Dengan Komite Sekolah
Komunikasi dilakukan dengan surat untuk minta dukungan pelaksanaan
proyek perubahan di SMA atau yang sederajat;
13.Kepala Kantor Kementrian Agama
Konsultasi dilakukan dengan tatap muka untuk minta saran pendapat;
14.Dengan Kepala Dinbudparpora
Konsultasi dilakukan dengan tatap muka untuk minta saran pendapat;
15.Dengan Kepala Kantor Kesbangpol
Konsultasi dilakukan dengan tatap muka untuk minta saran pendapat;
07.b PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
NO. DESKRIPSI
A. Tugas dan Kewenangan Anggota Tim
1. Mentor
No. Nama Jabatan Tugas
1. KODADIYANTO,SH.MM. Pj. SEKDA 1. Memberikan persetu-
juan, dukungan,
arahan atas
keseluruhan Proyek
Perubahan yang akan
dilaksanakan oleh
36
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Project Leader
2. Mengkoordinasikan
kegiatan
3. Membantu menyele-
saikan hambatan
4. Menerima laporan per-
kembangan Proyek
Perubahan
2. Project Leader
No. Nama Jabatan Tugas
1. Drs.DJAROT SOPAN
RIJADI
Staf Ahli Bupati
Bidang Hukum
dan Politik
1. Memimpin jalannya
Proyek Perubahan
mulai tahap
perencanaan,
pengkoordinasian,
penyusunan Tim
Efektif, penentuan
instrumen,
penjadwalan kegiatan,
monitoring dan
evaluasi dengan
bimbingan mentor dan
coach
2. Melaksanakan dialog
dengan mentor, coach
37
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
serta menjalin komuni-
kasi dengan
stakeholder
3. Melakukan eksekusi
terhadap seluruh
tahapan yang telah
dirancang
3. Sekretaris
No. Nama Jabatan Tugas
1. ESTI WINARNI,SE. Kepala Sub
Bagian TU pada
Bagian Umum
1. Membantu project
leader menyiapkan
surat-surat undangan
dan segala sesuatu
yang ada kaitannya
dengan proyek
perubahan, tata kelola
surat dan dokumen
2. Mengikuti/memantau
seluruh kegiatanPokja
I,II dan III
4. Pokja I
No. Nama Jabatan Tugas
1. TAVIP WURJONO,
SH,M.Si.
Kabag Hukum
(Ketua Pokja)
Membantu Project
Leadermenyiapkan dan
menyusun regulasi dan
38
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Raperbup
2.
3.
ZAMHARI YUNIR,S.IP.
BAMBANG
HIDAYANTO,SH
Kasi Sosial
Politik pada
Kantor
Kesbangpol
(anggota)
Kasubag Produk
Hukum
1. Memberikan masukan
terkait materi Perbup
2. Bersama Ketua Pokja
menyiapkan materi
regulasi
1. Memberikan saran
masukan materi
Perbup
2. Bersama Ketua Pokja
I menyiapkan materi
regulasi
5. Pokja II
No. Nama Jabatan Tugas
1. SUKIRTO,S.Pd. M.Si. Kabid
Pendidikan
Menengah
(ketua Pokja II)
Menyiapkan Materi
Seminar/Lokakarya dan
Simulasi
2. RATMONO,S.Ag.M.Pd.I. Kasi
Pendidikan
Madrasah
(anggota)
Membantu Ketua Pokja II
menyiapkan materi
Seminar/Lokakarya
3. MUSTARI, M.Pd Ketua MGMP
PKN (anggota)
Membantu Ketua Pokja II
menyiapkan Matei
39
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
Simulasi
6. Pokja III
No. Nama Jabatan Tugas
1. SATYA GIRIPODO Kakan
Kesbangpol
Melakukan Monitoring
dan Evaluasi Proyek
perubahan Menyusun
Rancangan Perbup dan
pelaporan
2. .TAVIP WURJONO,
SH,M.Si.
Kabag
Hukum(anggota)
Membantu Ketua Pokja
III melakukan Monitoring ,
Evaluasi dan pelaporan
3. RUDIYANTO,S.Pd.M.Si Kasi Kesiswaan
pada Dindik
(anggota)
Membantu Ketua Pokja
III melakukan Monitoring ,
Evaluasi dan pelaporan
7. Petugas Lain
No Nama Jabatan Tugas
1.
2.
Arif Mufli Udin:
Didi Pribadi
Staf Bag. Umum
Staf bagian
Umum
Membantu Sekretaris
mengedakan surat,
membagi surat
undangan, penggandaan
dan penjilitan
mempersiapkan tata
40
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
tempat rapat, foto copi
dan penggandaan
B. Masa Kerja Tim Efektif
Masa kerja Tim Efektif berlaku sejak tanggal Proposal Proyek ini
disetujui oleh mentor sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015, dan apabila
dianggap perlu dapat dilakukan perpanjangan.
C. Etika Tim Efektif
Untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Proyek Perubahan, Tim
Kerja menyusun etika dan mekanisme kerja yang telah dirancang bersama,
yaitu :
a. Bekerja dan bertindak dengan penuh integritas, jujur, berdedikasi dan
tanpa pamrih.
b. Berkomitmen mewujudkan setiap rencana yang telah disepakati.
c. Rapat koordinasi tim kerja minimal satu minggu sekali untuk membahas
progress Proyek Perubahan, termasuk kendala dan hambatan yang
dijumpai di lapangan
d. Tim kerja saling menjalin koordinasi dan komunikasi sehingga tercipta
keharmonisan dan sinergi antar tim
e. Bekerja sesuai dengan tahapan (milestone)
f. Apabila dibutuhkan dukungan anggaran, tim kerja akan melakukan
koordinasi dengan project leader, yang selanjutnya akan dilaksanakan
sesuai dengan tata kelola keuangan yang ada.
41
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
08.ANGGARAN
JUMLAH DESKRIPSI
Estimasi biaya yang diperlukan :
1. Jangka Pendek
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah)
2. Jangka Menengah
Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh
dua ribu rupiah)
3. Jangka Panjang
Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh
dua ribu rupiah)
(Biaya dibebankan kepada DPA Bagian
Umum)
ATK, foto kopi, konsumsi rapat dan
perjalanan dinas dalam daerah
konsumsi rapat dan perjalanan dinas
dalam daerah
konsumsi rapat dan perjalanan dinas
dalam daerah
09. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA/MASALAH
A. POTENSI KENDALA/ MASALAH
Potensi Kendala yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran atau
keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan adalah :
1. Banyaknya tugas yang dihadapi oleh masing-masing anggota Pokja akan
akan berakibat kurang fokus dalam mendukung pelaksanaan proyek
perubahan;
42
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
2. Belum semua anggota Pokja memahami arti pentingnya proyek perubahan
ini;
3. Dimungkinkan jadwal kegiatan proyek perubahan tidak bisa tepat waktu
karena bersamaan adanya ujian tengah smester (UTS)
4. Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk melaksanakan proyek
perubahan
B. POTENSI RESIKO
Kemunkinan resiko yang akan muncul dalam melaksankan proyek perubahan
ini :
1. Hasil dari proyek perubahan tidak optimal, karena tidak semua anggota
Pokja menguasai permaslahan
2. Kemungkinan pelaksanaan proyek perubahan tidak tepat waktu karena
adakegiatan Ujian Tengah Smester (UTS)
3. Proyek perubahan Gagal bila Stakeholder Kunci mengingkari komitmen
dan atau anggota Pokja sebagian mengundurkan diri dari kegiatan
proyek perubahan yang sedang berjalan.
C. STRATEGI MENGATASI KENDALA/ MASALAH
1. Meyakinkan dan memberi motivasi kepada seluruh anggota Pokja
mengenai arti pentingnya proyek perubahan ini;
2. Memanage waktu dengan sebaik mungkin dari hari kehari agar proyek
perubahan dapat dilaksanakan tepat waktu;
3. Meningkatkan, silaturahmi dengan Stakeholders, komunikasi dan
korordinasi dengan seluruh anggota Pokja agar hubungan baik tetap
43
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
terjaga.
10.RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. JANGKA PENDEK
No Nama Kegiatan Pelaksana Output Kegiatan Waktu
1. Rapat PembentukanTim Efektif :Rincian Kegiatan :a. Penyusunan draf SK
Bupatib. Perumusan pemba-gian
tugas Pokjac. Penyusunan jadwal
kegiatan Tim Efektif
Project Leader dan Petugas Lain
1. Keputusn Bupati tentang PembentukanTim Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan Sederajat menjdi Pemilih yang Cerdas dan Rasional;
2. Tersusunnya Uraian Tugas Pokja
3. Jadwal Kegiatan Tim
MingguII Oktober 2015
2. Koordinasi dengan stakeholder :Rincian Kegiatan :a. Pembuatan draft surat
dukungan stakeholderb. Permohonan du-kungan
stakeholder
Project Leader Terbitnya Surat dukungan dari stakeholder
Minggu ii Okt. 2015
3. Penyusunan Rancangan Peraturan BupatiRincian Kegiatan :1. Menyiapkan materi2. Proses Pembahasan3. Koordinasi dgn Bag
Hukum utk finalisasi Raperbup
Project Leader, Sekretaris, Pokja I dan petugas lain
Peraturan Bupati Minggu II – III Okt. ‘15
4,. Penyusunan Materi LokakaryaRincian Kegiatan :1. Menyiapkan Materi2. Proses pembahasan
Project Leader, Pokja II, Sekretaris dan petugas lain
Materi Lokakarya tersusun
Minggu III Okt ‘15
5. Lokakarya materi pembelajaran Pendidikan
Project Leaderdan Pokja
1. Terlaksananya kegiatan
Minggu II
44
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
PemilihRincian Kegiatan :1. Menyiapkan undangan;2. Tata tempat;3. Menyiapkan daftar hadir4. Menyiapkan konsumsi5. Membuat kesimpulan
II. Sekretaris dan Petugas lainnya
okakarya;2. Kesimpulan hasil
lokakarya
Nop .15
6. Sosialisasi HasilLokakarya& Perbup :Rincian Kegiatan :
1. Menyiapkan undangan;
2. Tata tempat3. Menyiapkan daftar
hadir4. Menyiapkan
konsumsi
Project Leaderdan Pokja II. Sekretaris dan Petugas lainnya
1. Peserta Sosialisasi menguasai pembelajaran pendidikan pemilih, dan
2. Perbup dipahami
Minggu III Nop ‘15
7.. Simulasi pembelajaran pendidikan pemilihRincian Kegiatan :
1. Menyiapkan Surat-surat;
2. Menyiapkan Materi simulasi
3. Rapat persiapan menyusun jadwal dan pembagian tugas pelaksanaan simulasi di 9 Sekolah SMA & sederajat
Project Leader. Sekretaris, Pokja II dan Petugas lainnya
Guru dan peserta didik menguasai mapel pendidikan pemilih.
Minggu III – IV Nop ‘15
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahanRincian Kegiatan :1. Penyusunan jadwal
Monev2. Menyiapkan surat
pemberitahuan ke sekolah yang dituju
3. Pelaksanaan kegiatan
Project Leaderdan Pokja III, Sekretaris dan Petugas Lainnya
Buku Laporan Implementasi Proyek Perubahan
Minggu III – IV Nop ’15
B. JANGKA MENENGAH
No.
Nama Kegiatan Pelaksana Out put Waktu
1. Monitoring kegiatan lanjutan implementasi Proyek Perubahan :Rincian Kegiatan :
Project Leaderbersama Pokja III
Proyek perubahan terpatau
Smeste II Januari – Juni ‘15
45
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
1, Menyiapkan jadwal kegiatan;
2, Pelasanaan Kegiatan
2. Pengintegrasian sistem pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
Project Leaderbersama Pokja II
Terbangunnya sistem pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
Th. 2016
C. JANGKA PANJANG
No.
Nama Kegiatan Pelaksana Output waktu
1 Membentuk Sistem pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat di Kab. Purbalingga menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
Project Leaderbersama Pokja II
Terbangunnya Sistem pembelajaran Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan sederajat di Kabupaten Purbalingga menjadi Pemilih yang Cerdas dn Rasional
Tahun 2016 -2017
46
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
KESEPAKATAN AREA PERUBAHAN
PESERTA DIKLATPIM TINGKAT II
1. Deskripsi Singkat Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Demokrasi di Indonesia baru memasuki tataran konsolidasi. Ketidak hadiran pemilih di
TPS merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Menurut data dari KPU
Kab. Purbalingga ketidak hadiran Pemilih di TPS cenderung menurun, data sebagai
berikut :
- Ketidak hadiran pemilih di TPS pada Pemilu :
- Legislative tahun 2009 , 196.826 atau 28,92 pct
- Pemilihan Presiden 2009, 204.082 atau 29,79 pct
- Pemilu Kada Kab Purbalingga 2010, 231.090 atau 33,48 pct
- Pemilu Gubernur Jateng 2013 241.647 atau 34,54 pct
- Pemilu Legislative 2014 241.344 atau 33.28 pct
- Pemilu Presiden 2014 250.373 atau 34,24 pct
Permasalahan lain yang berkembang dalam masyarakat terjadi
transaksi jual beli suara dengan istilah politik uang . Hal ini sudah menjdi rahasia
umum karena dimuat diberbagai media. Penulis pernah membuat telaah staf
kepada Bupati tentang Money Politic sudah menjadi suatu bagian yang
terintegrasi dalam masyarakat Indonesiadan tentang perkembangan politik
dalam negeri menjelang pileg2014. Pada kesempatan ini penulis memetakan
gagasan perubahan, yang dapat memperbaiki permasalahan tersebut. Pilihan
yang bisa dilakukan yaitu kepada pemilih pemula Siswa SMA dan Sedeajat. Agar
mereka sebagai warga negara ikut bertanggungjawab tetap tegaknya negeri ini
dan memilik komitmen dan integritas, sehingga menjdi manusi yang demokratis
serta bertnggungjawab.. Jangan sampai mereka terkena virus perselingkuhan
48
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
politik (Politik uangan) dengan cara megadakan pendidikan pemilih pemula
dengan prioritas anak didik atau Siswa SMA dan sederajat
2. Area Organisasi Yang Bermasalah
a. Demokrasi di Indonesia belum berkembang dan masih pada tataran
konsolidasi.kehadiran pemilih di TPS cenderung menurun
b. Adanya keterikatan para guru mata pelajaran PKN pada kurikulum wajib;
c. Belum adanya metode pembelajaran pendidikan pemilih;
d. Belum adanya Peraturan Bupati yang memasukkan muatan lokal pendidikan
bagi pemilih terhadap para siswa SMA dan sederajat.
3. Area Organisasi Yang Menjadi Area Perubahan
Membangun Kesadaran bagi Siswa SMA dan sederajat di Kabupaten
Purbalingga menjadi Pemilih yang Cerdas danRasional.
PESERTA DIKLAT MENTOR
Drs.DJAROT SOPAN RIJADI KODADIYANTO,SH.MM.
Pembina Utama Muda Pembina Utama MudaNIP. 19590407 198603 1 011 NIP. 19571220 1985031 007
49
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
FORMULIR PERSETUJUAN BAGI MENTOR
PADA TAHAP TAKING OWNERSHIP
1. Nama Peserta : Drs. DJAROT SOPAN RIJADI
2. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
3. Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
4. Topik yang dijadikanProject Perubahan
: Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA
dan sederajat di Kabupaten Purbalingga Menjadi
Pemilih yang Cerdas dan Rasional
Catatan terhadap Rencana Aksi Perubahan yang disiapkan Peserta :
Peserta menyampaikan permasalahan sebagai berikut :
1) Demokrasi di Indonesia belum berkembang dan msih pada tataran konsolidasi,
partisipasi pemilih di TPS cenderung menurun, perlu adanya pendidikan pemilih
bagi Siswa SMA dan sederajat
2) Adanya keterikatan para guru mata pelajaran PKN pada kurikulum wajib;
3) Belum adanya metode pembelajaran pendidikan pemilih;
4) Belum adanya Peraturan Bupati yang memasukkan mata pelaaran pendidikan
menjadi pemilih yang cerdas dan rasionalbagi para siswa SMA dan sederajat.
Rekomendasi :
Mendorong disusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Membangun
Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA dan Sederajat di Kabupaten Purbalingga
menjadi Pemilih yang Cerdas dan Bertanggungjawab.
MENTOR
KODADIYANTO, SH. MM.
NIP. 19571220 1985031 007
50
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIAngkatanIV Tahun 2015
FORMULIR PERSETUJUAN BAGI COACH PADA TAHAP TAKING OWNERSHIP
1. Nama Peserta : Drs. DJAROT SOPAN RIJADI
2. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
3. Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
4. Topik yang dijadikanProject Perubahan
: Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa
SMA dan sederajat di Kabupaten Purbalingga
Menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
Catatan terhadap Rencana Aksi Perubahan yang disiapkan Peserta :
Rekomendasi :
COACH
Drs. H. YUSUF SUBAGYO,M.Si.Widya Iswara Utama
NIP. 19520716197602 1 001 .
51