rapat kerja kesehatan nasional regional timur makassar, · pdf filekurangnya dokter spesialis...
TRANSCRIPT
GAMBARAN KEADAAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA
1. Jumlah masih kurang, dari 9.655 Puskesmas (Data 2014): • 804 puskesmas tanpa dokter • 2.850 puskesmas tanpa tenaga gizi • 4.233 puskesmas tanpa tenaga asisten apoteker • 5.244 puskesmas tanpa tenaga analis
2. Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
3. Mutu belum memadai (November 2014)
Jenis
Nakes per 100.000 penduduk
Status Tahun
2014 Target 2019
Dokter Umum 39,5 45
Dokter Gigi 10,1 13
Perawat 89,9 180
Bidan 100,6 120
4. Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013 PARAMETER Profesi
Ners
DIII
Keperawatan
DIII
Kebidanan
Periode Juni – Juli
Nilai Batas Lulus 46,70 42,16 40,14
% Kelulusan 57,81 47,81 64,65
Periode November - Desember
Nilai Batas Lulus 46,70 44,48 40,28
% Kelulusan 46,20 59,90 76,32 2
RENCANA AKSI
Diskusi tentang “Penguatan Pelayanan Kesehatan
Melalui Pemenuhan Tenaga Kesehatan”, dengan
pembahasan yang meliputi :
A. Perencanaan
B. Pengadaan
C. Pendayagunaan
D. Pembinaan dan Pengawasan
E. Monitoring Evaluasi
3
A. PERENCANAAN - 1
1. Isu / Masalah Masih kurangnya Dokter umum, dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas
Solusi
Penerimaan dan penempatan dokter , dokter gigi , kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas
Kabupaten/Kota
Mengusulkan formasi tenaga dokter, dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas ; tahun 2015
Provinsi
Mengakomodir dan memfasilitasi usulan formasi tenaga dokter, dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas; tahun 2015
Pusat
Penyelesaian RPP tentang Rengunbinwas nakes
4
A. PERENCANAAN - 2
2. Isu / Masalah Kurangnya dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan sebagian RS kelas C serta RSUD lainnya Solusi Pemenuhan dan Penempatan dokter spesialis di RS Rujukan Regional dan RS Provinsi dan sebagian RS kelas C dan RSUD lainnya Kabupaten/Kota - Mengidentifikasi kebutuhan / pemetaan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan RS kelas C serta RSUD lainnya - Mengalokasikan dana untuk menyekolahkan ke dokter spsialis - Memberikan insentif Provinsi - Mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi sesuai usulan kab/kota - Redistribusi dokter spesialis antar kabupaten/ kota untuk ditempatkan di RS Rujukan Regional, RS Provinsi, RS kelas C sesuai kebutuhan Pusat - Menyediakan dan menempatkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi, RS kelas C serta RSUD lainnya sesuai usulan provinsi - Melakukan standarisasi terhadap remunerasi dokter spesialis berdasarkan kriteria terpencil, sangat terpencil dan daerah yang tidak diminati
5
A. PERENCANAAN - 3
3. Isu / Masalah Adanya aturan yang tidak memperbolehkan tenaga honorer bagi tenaga kesehatan (Tidak ada nomenklatur tenaga honorer untuk nakes) Solusi Melakukan percepatan penyusunan regulasi untuk penyelesaian masalah nomenklatur tenaga honorer
Kabupaten/Kota
- Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan - Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan
Provinsi
Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan
Pusat
Melakukan koordinasi dengan kementrian dalam negeri, Kemnpan dan RB serta instansi terkait lainnya untuk melakukan percepatan penyusunan peraturan pemerintah untuk UU no.5 / 2014 tentang ASN
6
A. PERENCANAAN - 4
4. Isu / Masalah
Masih rendahnya tingkat kelulusan calon PPDS dari wilayah timur Solusi - Pembekalan khusus terhadap calon peserta PPDS sebelum tes masuk - Dilakukan kajian terhadap pola pendidikan dokter spesialis - Afirmasi calon PPDS dari wilayah timur tanpa mengurangi kualitas
Kabupaten/Kota
Mengusulkan calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Provinsi - Mengusulkan calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan - Melakukan seleksi administrasi terhadap calon PPDS - Membuat surat rekomendasi
Pusat - Membuat regulasi tentang PPDS - Bekerjasama dengan universitas di wilayah timur untuk menyiapkan bahan pembekalan khusus untuk calon PPDS dan menyiapkan modul untuk – - Pembekalan calon peserta PPDS - Menyediakan dana untuk PPDS
7
B. PENGADAAN -1
1. Isu / Masalah
Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan di beberapa Institusi
pendidikan tenaga kesehatan
Solusi Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui pemenuhan SDM (Dosen) dengan kualifikasi yg sesuai peraturan; Sarana Prasarana; Standarisasi kurikulum ; Pembatasan jumlah Mhs; Akreditasi Diknakes Moratorium pembukaan institusi Diknakes untuk bidang tertentu
Kabupaten/Kota -Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes -Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan termasuk Diknakes swasta
Provinsi - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, merekomendasikan dengan pusat - Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes - Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan terutama Diknakes swasta
Pusat Membuat regulasi untuk peningkatan mutu kualitas Diknakes Mengadvokasi Dikti Untuk Pembatasan Kuota penerimaan Mhs baru sesuai hasil uji Kompetensi
8
B. PENGADAAN - 2
2. Isu / Masalah Kualitas lulusan diknakes yang tidak siap pakai
Solusi
Standarisasi implementasi kurikulum Diknakes
Kabupaten/Kota
Memberikan informasi dan masukan dalam pengembangan dan review kurikulum Diknakes
Provinsi
Mengakomodir dan mengkoordinasikan informasi dan masukan dalam pengembangan dan review kurikulum Diknakes
Pusat
- Menyusun pedoman pengembangan kurikulum
- Memberikan bimbingan dalam pengembangan kurikulum institusi diknakes
- Meningkatkan pengawasan serta monev implementasi kurikulum Diknakes
9
B. PENGADAAN - 3
3. Isu / Masalah Masih banyak nakes dengan pendidikan dengan pendidikan di bawah D III
Solusi
Peningkatan jenjang pendidikan dari JPM/ D1 ke D III
Kabupaten/Kota • Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan • Identifikasi jumlah nakes yang belum D III • Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan • Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III
Provinsi • Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan • Identifikasi jumlah nakes yang belum D III • Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan • Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III
Pusat • Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan lanjut ke D III melalui : PJJ; Kerjasama dg
UT ; Reguler dengan RPL ( kelas Sore) • Meninjau kembali peraturan tentang izin Belajar
10
C. PENDAYAGUNAAN - 1
1. Isu / Masalah Distribusi nakes tidak merata (di FKTP, FKRTL) dan penempatan nakes tidak sesuai kompetensinya
Solusi
Nakes ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
Kabupaten/Kota • Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya • Mengidentifikasi fasyankes yg kekurangan / tidak memiliki nakes • Meredistribusi nakes sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. • Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD untuk penempatan nakes
Provinsi • Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya • Meredistribusi nakes antar kab/kota sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya • Mengusulkan kebutuhan nakes ke pusat • Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD untuk penempatan nakes
Pusat • Menyusun regulasi dan pedoman terkait kualifikasi jabatan dan penempatan nakes • Menempatkan nakes pada fasyankes yang membutuhkan • Melakukan dan mengimplementasikan kajian distribusi nakes
11
C. PENDAYAGUNAAN -2
2. Isu / Masalah Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah meliputi Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll)
Solusi
Peningkatan peningkatan kompetensi pengelola SDMK meliputi Kepala puskesmas, Dinas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll, melalui pelatihan manajemen SDMK, benchmarking dsb.
Kabupaten/Kota • Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di
daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Provinsi • Mengakomodir dan memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan
kompetensi pengelola SDMK di daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Pusat Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan manajerial untuk pengelolaan SDMK di Daerah (Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll)
12
C. PENDAYAGUNAAN - 3
3. Isu / Masalah Perlu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Solusi
Peningkatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Kabupaten/Kota • Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di
daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
Provinsi • Mengakomodir dan memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan di daerah • Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
Pusat • Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan teknis untuk tenaga kesehatan di
daerah • Melakukan standarisasi dan akreditasi pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan
13
C. PENDAYAGUNAAN - 4
4. Isu / Masalah Rendahnya retensi tenaga kesehatan
Solusi
Rotasi tenaga kesehatan antar puskesmas secara berkala
Kabupaten/Kota
• Mengidentifikasi puskesmas yang tidak diminati oleh nakes
• Menyiapkan dana untuk rotasi / “penugasan khusus” nakes
Provinsi
Mendukung kebijakan kab/kota dalam rotasi / penugasan khusus nakes di Puskesmas
Pusat
Membuat regulasi untuk peningkatan retensi nakes di puskesmas yang tidak diminati
14
C. PENDAYAGUNAAN - 5
5. Isu / Masalah Rendahnya komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan Menkes Solusi •Penandatangan pakta integritas bagi nakes sebelum penempatan •Mewajibkan nakes untuk mengikuti pendidikan dlm rangka menanamkan jiwa bela negara •Memasukan materi untuk menumbuhkan rasa jiwa bela negara •ke dalam kurikulum Diknakes •Memberikan penghargaan terhadap nakes yang berprestasikan, diutamakan utk keg pendidikan, TKHI, diklat DN/LN dll
Kabupaten/Kota
Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Provinsi Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Pusat
Menyiapkan regulasi untuk peningkatan komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai penugasan
15
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - 1
1. Isu / Masalah Masih banyak tenaga kesehatan yang belum kompeten
Solusi
Pemberlakuan STR bagi tenaga kesehatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
Kabupaten/Kota
Sosialisasi peraturan tentang kewajiban sertifikasi dan STR
Provinsi
Mengusulkan permohonan STR yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi
Pusat
Menerbitkan STR
16
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - 2
2. Isu / Masalah
Masih lemahnya pengawasan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri / tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA)
Solusi
• Meningkatkan pengawasan TKWNA dengan melibatkan semua fihak terkait
• Meningkatkan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pengawasan tenaga kesehatan DN dan LN
Kabupaten/Kota • Aktif terlibat dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama
dengan Organisasi Profesidan Tim Pengawasan Orang Asing ( TimPORA) di daerah • Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA
Provinsi • Aktif terlibat dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama
dengan Organisasi Profesi dan Tim Pengawasan Orang Asing ( TimPORA) di daerah • Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA
Pusat • Mengkoordinir pembinaan dan pengawasan nakes dan TKWNA dengan daerah, lintas sektor
dan TimPORA pusar • Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan PPNS • Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA
17
E. MONITORING DAN EVALUASI - 1
1. Isu / Masalah Masih rendahnya monev di setiap jenjang administrasi
Solusi • Meningkatkan monev di setiap jenjang administrasi • Meningkatkan anggaran monev
Kabupaten/Kota • Melakukan Monev ke Puskesmas • Mengalokasikan anggaran monev
Provinsi
• Melakukan Monev ke Kabupaten/ kota
• Mengalokasikan anggaran monev
Pusat • Menyiapkan standar dan panduan Monev • Mengalokasikan anggaran monev
18
RANGKUMAN - PERENCANAAN
Masih kurangnya Dokter umum, dokter gigi, kesmas/promkes, kesling, gizi, farmasi dan analis kesehatan di Puskesmas dengan demikian perlu ditingkatkan upaya penerimaan dan penempatan tenaga kesehatan tersebut di Puskesmas
Masih kurangnya dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan sebagian RS kelas C serta RSUD lainnya serta masih rendahnya tingkat kelulusan calon PPDS dari wilayah timur, sehingga perlu dilakukan: Pemenuhan dan penempatan dokter spesialis pembekalan khusus terhadap calon peserta PPDS sebelum tes
masuk, dilakukan kajian terhadap pola pendidikan dokter spesialis, afirmasi calon PPDS dari wilayah timur tanpa mengurangi
kualitas
19
RANGKUMAN - PENGADAAN
Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan di bbrp Institusi pendidikan tenaga kesehatan dan kualitas lulusan diknakes belum siap pakai. Dengan demikian perlu dilakukan : peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui pemenuhan SDM (Dosen) dengan kualifikasi yg sesuai peraturan; Peningktan Sarana Prasarana; Standarisasi kurikulum ; Pembatasan jumlah mahasiswa; Akreditasi Diknakes; Moratorium pembukaan institusi Diknakes untuk bidang tertentu Standarisasi implementasi kurikulum Diknakes Masih banyak nakes dengan pendidikan dengan pendidikan di bawah D III. Perlu peningkatan jenjang pendidikan dari JPM/ D1 ke D III.
20
RANGKUMAN - PENDAYAGUNAAN
Distribusi nakes tidak merata (di FKTP, FKRTL) dan penempatan nakes tidak sesuai kompetensinya, sehingga perlu penempatan nakes sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah meliputi Kepala puskesmas, Direktur RS , Kepala Dinas, pejabat struktural, dll, dengan demikian Perlu peningkatan kompetensi pengelola SDMK tersebut melalui pelatihan manajemen SDMK, benchmarking dsb.
Rendahnya retensi dan komitmen nakes untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan Menkes, demikian perlu: • Penandatangan pakta integritas bagi nakes sebelum penempatan • Mewajibkan nakes untuk mengikuti pendidikan dlm rangka menanamkan jiwa bela negara • Memasukan materi untuk menumbuhkan rasa jiwa bela negara ke dalam kurikulum Diknakes • Memberikan penghargaan terhadap nakes yang berprestasikan, diutamakan utk keg pendidikan, TKHI, diklat DN/LN dll • Rotasi tenaga kesehatan antar puskesmas secara berkala
21
RANGKUMAN – BINWAS DAN MONEV
• Masih lemahnya pengawasan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri / tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA), sehingga perlu meningkatkan pengawasan TKWNA dengan melibatkan semua fihak terkait dan meningkatkan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pengawasan tenaga kesehatan DN dan LN
• Masih rendahnya monev di setiap jenjang administrasi, perlu meningkatkan monev di setiap jenjang administrasi dan meningkatkan anggaran monev
22
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
A
PERENCANAAN
1 Masih
kurangnya
Dokter
umum dan
dokter gigi,
kesmas /
promkes,
kesling,
gizi,
farmasi,
analis kes
di
Puskesmas
Penerimaan
dan
penempatan
dokter dan
dokter gigi ,
kesmas /
promkes,
kesling, gizi,
farmasi, analis
kes di
Puskesmas
Mengusulkan formasi tenaga dokter dan dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi, analis kes di Puskesmas
Mulai
2015
Mengakomodir dan memfasilitasi usulan formasi tenaga dokter dan dokter gigi, kesmas / promkes, kesling, gizi, farmasi, analis kes di Puskesmas
Mulai
2015
Penyelesaian
RPP tentang
Rengunbinwas
nakes
25
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
A PERENCANAAN
2
Kurangnya
dokter
spesialis di RS
Rujukan
Regional, RS
Provinsi dan
sebagian RS
kelas C
Pemenuhan dan
Penempatan
dokter spesialis
di RS Rujukan
Regional dan RS
Provinsi dan
sebagian RS
kelas C
Mengidentifikasi kebutuhan / pemetaan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi dan RS kelas C
2015 Mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan dokter spesialis di RS Rujukan Regional, RS Provinsi sesuai usulan kab/kota Redistribusi dokter spesialis antar kabupaten/ kota untuk ditempatkan di RS Rujukan Regional, RS Provinsi, RS kelas C sesuai kebutuhan
2015 Menyediakan dan
menempatkan
dokter spesialis di
RS Rujukan
Regional, RS
Provinsi sesuai
usulan provinsi
Melakukan
standarisasi
terhadap
remunerasi dokter
spesialis
berdasarkan
kriteria terpencil,
sangat terpencil
dan daerah yang
tidak diminati
26
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
PERENCANAAN
3 Adanya
aturan tidak
memperbole
h kan tenaga
honorer
(Tidak ada
nomenklatur
tenaga
honorer)
Melakukan
percepatan
penyusunan
regulasi untuk
penyelesaian
masalah
nomenklatur
tenaga honorer
Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan
2016 Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan
2016 Melakukan
koordinasi dengan
kementrian dalam
negeri, Kemnpan
dan RB serta
instansi terkait
lainnya untuk
melakukan
percepatan
penyusunan
peraturan
pemerintah untuk
UU no.5 / 2014
tentang ASN
27
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
PERENCANAAN
4 Masih
rendahnya
tingkat
kelulusan
calon PPDS
dari wilayah
timur
Pembekalan
khusus terhadap
calon peserta
PPDS sebelum
tes masuk
Dilakukan kajian
terhadap pola
pendidikan
dokter spesialis
Afirmasi calon
PPDS dari
wilayah timur
tanpa
mengurangi
kualitas
Mengusulkan calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
2015 Mengusulkan calon PPDS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Melakukan seleksi administrasi terhadap calon PPDS Membuat surat rekomendasi
2015 Membuat regulasi
tentang PPDS
Menyiapkan modul
untuk pembekalan
calon peserta PPDS
Menyediakan dana
untuk PPDS
Bekerjasama
dengan universitas
di wilayah timur
untuk menyiapkan
bahan pembekalan
khusus untuk calon
PPDS
28
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
B PENGADAAN
1 Masih
rendahnya
kualitas
penyelengg
araan
pendidikan
tenaga
kesehatan
pada bbrp
institusi
Diknakes
Peningkatan
kualitas institusi
pendidikan :
- pemenuhan
SDM (Dosen)
dengan kualifikasi
yg sesuai
peraturan
-Sarana Prasarana
-Standarisasi
kurikulum
-Moratorium
pembukaan
institusi Diknakes
untuk bidang
tertentu
-Pembatasan
jumlah Mhs
-Akreditasi
Diknakes
Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan terutama Diknakes swasta
2015-
2016
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, merekomendasikan dengan pusat Menyiapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dosen Diknakes -Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, magang -Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan Diknakes Mengadvokasi daerah untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan terutama Diknakes swasta
2015
-
2016
Membuat regulasi
untuk peningkatan
mutu kualitas
Diknakes
Mengadvokasi
Dikti Untuk
Pembatasan
Kuota penerimaan
Mhs baru
sesuai hasil uji
Kompetensi
29
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
B PENGADAAN
2 Masih
banyak
nakes
dengan
pendidikan
dengan
pendidikan
di bawah D
III
-Peningkatan
jenjang
pendidikan
dari JPM/ D1
ke D III
Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan Identifikasi jumlah nakes yang belum D III Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III
2016-
2020
Melakukan sosialisasi UU no. 36 / 2014 ttg Tenaga Kesehatan Identifikasi jumlah nakes yang belum D III Mengalokasikan dana untuk peningkatan pendidikan Mengusulkan nakes yang akan melanjutkan pendidikan D III
2016-
2020
Menyiapkan
Penyelenggara
an pendidikan
lanjut ke D III
melalui :
- PJJ
- Kerjasama dg
UT
- Reguler
dengan RPL (
kelas Sore)
Meninjau
kembali
Peraturan
tentang izin
Belajar
30
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
B PENGADAAN
3 Kualitas
lulusan
diknakes
yang tidak
siap pakai
Standarisasi
implementasi
kurikulum
Diknakes
Memberikan informasi dan masukan dalam pengembangan dan review kurikulum Diknakes
Mulai 2015
Mengakomodir dan mengkoordinasikan informasi dan masukan dalam pengembangan dan review kurikulum Diknakes
Mulai
2015
Menyusun pedoman Pengembangan kurikulum Diknakes Memberikan Bimbingan Dalampenyusun an kurikulum institusi Meningkatkan pengawasan Serta monev implementasi kurikulum Diknakes
31
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
C PENDAYAGUNAAN
1 Distribusi
nakes tidak
merata (di
FKTP, FKRTL)
dan
penempatan
nakes tidak
sesuai
kompetensin
ya
-Nakes
ditempatk
an sesuai
dengan
kebutuha
n dan
kompeten
sinya
Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya Mengidentifikasi fasyankes yg kekurangan / tidak memiliki nakes Meredistribusi nakes sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD utk penempatan nakes
Mulai
2015
Mengidentifikasi nakes yg penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya Meredistribusi nakes antar kab/kota sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya Mengusulkan kebutuhan nakes ke pusat Koordinasi Kepala Dinas dengan BKD utk penempatan nakes
Mulai
2015
Menyusun
regulasi
dan pedoman
terkait
kualifikasi
jabatan dan
penempatan
nakes
Menempatkan
nakes pada
fasyankes yang
membutuhkan
Melakukan dan
mengimplemen
tasikan kajian
distribusi nakes
32
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
c PENDAYAGUNAAN
2 Perlu
peningkatan
kompetensi
pengelola SDMK
di daerah
meliputi Kepala
puskesmas,
Direktur RS ,
Kepala Dinas,
pejabat
struktural, dll)
Peningkatan
peningkatan
kompetensi pengelola
SDMK meliputi
Kepala puskesmas,
Dinas, Direktur RS ,
Kepala Dinas, pejabat
struktural, dll,
melalui pelatihan
manajemen SDMK,
benchmarking dsb.
Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Mulai
2016
Mengakomodir dan memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola SDMK di daerah
Mulai
2016
Menyiapkan dan
Melaksanakan
pelatihan
manajerial untuk
pengelolaan SDMK di
Daerah (Kepala
puskesmas, Direktur
RS , Kepala Dinas,
pejabat struktural,
dll)
3 Perlu
peningkatan
kompetensi
nakes
Peningkatan
peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan di daerah
Mengusulkan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
Mulai
2016
Mengakomodir dan memfasilitasi usulan calon peserta diklat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah Menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah
Mulai
2016
Menyiapkan dan
Melaksanakan
pelatihan
teknis untuk tenaga
kesehatan di daerah
Melakukan
standarisasi dan
akreditasi pelatihan
teknis tenaga
kesehatan
33
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
PENDAYAGUNAAN
4 Rendahnya
retensi
tenaga
kesehatan
-Rotasi tenaga kesehatan antar
puskesmas secara berkala
Mengidentifikasi puskesmas yang tidak diminati oleh nakes Menyiapkan dana untuk rotasi / “penugasan khusus” nakes
Mulai
2015
Mendukung kebijakan kab/kota dalam rotasi / penugasan khusus nakes di Puskesmas
Mulai
2015
Membuat regulasi
untuk peningkatan
retensi nakes di
puskesmas yang tidak
diminati
5 Rendahnya
komitmen
nakes
untuk
melaksana
kan tugas
sesuai
dengan SK
penempata
n Menkes
Penandatangan pakta integritas
bagi nakes sebelum penempatan
Mewajibkan nakes untuk
mengikuti pendidikan dlm rangka
menanamkan jiwa bela negara
Memasukan materi untuk
menumbuhkan rasa jiwa bela
negara
ke dalam kurikulum Diknakes
Memberikan penghargaan
terhadap nakes yang
berprestasikan, diutamakan utk
keg pendidikan, TKHI, diklat DN/LN
Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas
2015 Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tenaga kesehatan dan keamanan serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas
2015 Menyiapkan regulasi
untuk peningkatan
komitmen nakes
untuk melaksanakan
tugas sesuai
penugasan
34
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
B PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1 Masih banyak
tenaga
kesehatan
yang belum
kompeten
Pemberlakuan STR bagi tenaga kesehatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
Sosialisasi peraturan tentang kewajiban sertifikasi dan STR
2015 Mengusulkan
permohona
n STR yang
sudah
mempunyai
sertifikat
kompetensi
2015 Menerbitkan
STR
35
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
D
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2 Masih lemahnya
pengawasan
tenaga kesehatan
baik dalam
maupun luar
negeri / tenaga
kesehatan warga
negara asing
(TKWNA)
Meningkatkan pengawasan TKWNA dengan melibatkan semua fihak terkait Meningkatkan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pengawasan tenaga kesehatan DN dan LN
Aktif terlibat dalam pemantauan tenaga kesehatan dan TKWNA di kab / kota bekerjasama dengan Organisasi Profesidan Tim Pengawasan Orang Asing ( TimPORA) di daerah Mengalokasikan anggaran untuk pemantauan nakes dan TKWNA
2015 Aktif terlibat
dalam
pemantauan
tenaga kesehatan
dan TKWNA di
kab / kota
bekerjasama
dengan Organisasi
Profesi dan Tim
Pengawasan
Orang Asing (
TimPORA) di
daerah
Mengalokasikan
anggaran untuk
pemantauan nakes
dan TKWNA
2015 Mengkoordinir
pembinaan dan
pengawasan nakes
dan TKWNA
dengan daerah,
lintas sektor dan
TimPORA pusar
Menyiapkan dan
melaksanakan
pelatihan PPNS
Mengalokasikan
anggaran untuk
pemantauan nakes
dan TKWNA
36
NO ISU/
MASALAH SOLUSI
-
KAB/KOTA WAKTU PROV WAKTU PUSAT
E
MONITORING DAN EVALUASI
1 Masih
rendah
nya
monev di
setiap
jenjang
adminis
trasi
Meningkat
kan monev
di setiap
jenjang
administrasi
Meningkat
kan
anggaran
monev
Melakukan Monev ke Puskesmas Mengalokasikan anggaran monev
2015 Melakukan Monev ke Kabupa ten/ kota Mengalokasikan anggar an monev
2015 Menyiapkan
standar dan
panduan
Monev
Mengalokasi
kan
anggaran
monev
37