realokasi subsidi bbm dr menkesra
DESCRIPTION
Ini slide presentasi yang pada waktu itu dipresentasikan Bapa Abu Rizal Bakrie (menkesra)...silahkan didownload...dan apresiasikan.. Boleh marah-marah,ketawa,protes,kesel,seneng,,, seru,baca aja! mengungkap sedikit yg ada di kepala merekaTRANSCRIPT
1
REALOKASI SUBSIDI BBMDEMI KEADILAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT04 JUNI 2008
2
Kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan harga BBM dalam negeri sebagai pilihan terakhir ….
3
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
US
$ p
er
bare
l
WTI (NYMEX)
OPEC Basket
Brent (IPE)
SLC/Minas
Rata-2 ICP dari 47 jenis Minyak Indonesia
Rata-2 ICP 2007
Rata-2 ICP 2008*)
I C P 2004 2005 2006 2007 2008*)
SLC (Minas) : 36,58 53,08 64,24 72,94 104,25Rata-rata : 37,58 53,40 64,26 72,31 103,18
92,0994,64
Jan-Mei 2008*) 103,18
103,11
109,31
Minyak Internasional
Minyak Indonesia
*) Rata-rata year to date s/d 8 Mei 2008
116,17
3
Harga minyak dunia terus meningkat .....Harga minyak dunia terus meningkat .....
Jan Feb Mar Apr Mei
Sidang Kabinet 5 Mei 08
US$124,5
4
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000Rp/liter
Kerosene Indonesia
Premium Indonesia
Kerosene Internasional
Premium Internasional
Akibatnya, perbedaan harga domestik dan internasional melebar…….
Harga Domestik dan Harga Internasional
9450
4500
20002400
700
5
…perbedaan ini menyebabkan konsumsi BBM tidak terkendalikan
Konsumsi BBM subsidi dan Disparitas Harga BBM
Disparitas Harga BBM Premiun (persentase)Konsumsi Premium Bersubsidi (Juta KL)
6
Mengakibatkan telah terjadi Erosi Kepercayaan di Pasar…….
Indeks harga Saham terus menurun
70
75
80
85
90
95
100
105
Jan-0
6
Mar-
06
Mei-
06
Jul-
06
Sep-0
6
Nop-0
6
Jan-0
7
Mar-
07
Mei-
07
Jul-
07
Sep-0
7
Nop-0
7
Jan-0
8
Mar-
08
Thailand Philipina Malaysia Singapura Indonesia
Rupiah menunjukkan anomali dibandingkan mata uang lainnya
Inflasi meningkat tajam … akibat tekanan instabilitas makro
Yield SUN di pasar Domestik meningkat tajam sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia
7
Subsidi Energi yang dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi
Rp 53 trilyun)
Subsidi dan biaya Program
kemiskinanRp 70 trilyun
Rancangan Awal Alokasi Subsidi dalam APBN menjunjung Prinsip Berkeadilan ….
8
Subsidi Energiyang dinikmati
masyarakat berpendapatan
tinggi Rp 185 trilyun)
Subsidi dan biaya program
kemiskinanRp 60 trilyun
Akibat kenaikan harga minyak internaisonal postur subsidi mengusik prinsip berkeadilan ….
Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi
menerima subsidi tiga kali lebih besar
dibanding sasaran program-program
kemiskinan …..
9
Sejumlah usaha telah dilakukan agar tidak harus menaikkan harga BBM dalam negeri …
10
Sejumlah langkah telah/akan dilakukan
1. Penghematan belanja K/L sudah dilakukan Rp 30,3 triliun 2. Penerimaan negara non-migas sudah dioptimalkan Rp 20
triliun3. Belanja risiko fiskal sudah digunakan Rp 8,3 triliun4. Target penerbitan SBN Rp157 triliun. Sampai dengan Mei
2008 hanya berhasil diterbitkan Rp57,8 triliun dengan suku bunga 2,5 – 3,5 persen lebih tinggi
5. Tambahan pinjaman program (ADB, Bank Dunia, dan bilateral) telah diupayakan secara maksimal Rp 25 triliun
6. Optimalisasi penerimaan migas: peningkatan lifting minyak 916 927 ribu KL
11
7. Langkah-langkah penghematan BBM dan listrik sudah dilakukan• Konversi minyak tanah ke LPG: 1 juta Kl- 2 juta Kl, target
2008 dan 2009 seluruh Jawa harus sudah selesai; Seluruh potensi swasta dan BUMN
• Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN Rp 5 triliun (sistem insentif jalan, LHE, gasifikasi pembangkit, MFO nisasi, dan menurunkan losses)
• Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp 7 triliun (penurunan alpha)
• Pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card dan kartu kendali
• Penghematan energi di kantor pemerintah, mall, hotel, dan shopping center.
• Pembentukan tim nasional penghematan energi listrik dengan target yang jelas
12
Lifting minyak terus dioptimalkan: dalam 2 bulan terakhir di atas rata-rata
928,47
-
200
400
600
800
1.000
1.200
DES JAN FEB MAR APR
13
-
10
20
30
40
50
60
Konsumsi Jenis BBM Tertentu
(Liter per Hari)
Realisasi Konsumsi Bensin Premium 50.39 49.60 50.96 53.53
Realisasi Konsumsi Minyak Tanah 26.22 23.41 23.21 23.86
Realisasi Konsumsi Minyak Solar 31.31 27.97 30.46 35.52
kuota Bensin Premium 46.38 46.38 46.38 46.38
Kuota Minyak Tanah 20.66 20.66 20.66 20.66
Kuota Minyak Solar 29.88 29.88 29.88 29.88
jan feb mar apr
PERKEMBANGAN KONSUMSI BBM Bersubsidi
Konsumsi BBM bulan April ’08 meningkat cukup tajam.Diperlukan upaya untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui penerapan smart card dan kartu kendali. Uji coba dan pendataan konsumsi BBM akan dimulai sejak bulan September 2008. Persiapan awal telah berlangsung.
Premium Minyak Tanah Solar
14
Efisiensi Pertamina dan PLN berlanjut14,10
11,20 11,09
9,00
11,40
13,50
8
9
10
11
12
13
14
15
Losses Listrik Alpha BBM
Per
sen
APBN APBN-P REALISASI 2 0 0 7 2 0 0 8 2008-P
Pada harga ICP di atas US$100 akan diberlakukan angka alpha (distribusi + margin) Pertamina “dengan nominal tetap setara dengan alpha 9%”. Penghematan subsidi BBM sekitar Rp1,8T. Alpha Pertamina untuk kebutuhan BBM PLN adalah 5%
15
Langkah-langkah penghematan lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga
1. Menunda belanja barang mengikat K/L sekitar 5%, termasuk belanja perjalanan dinas, penghematan penggunaan dan biaya listrik, air, telepon, dan belanja langganan daya dan jasa lainnya
2. Himbauan (moral suasion) :– Penurunan status akomodasi perjalanan dinas, dari
business class ke economy class, dari hotel bintang 4 ke hotel bintang 3
– Penundaan (pemblokiran) pengadaan kendaraan operasional pengadaan dengan cc kecil,
– Pembatasan rapat kerja diadakan di instansi masing-masing
16
Indikator EkonomiAPBN-P
2008
Tanpa Kebijakan
2008
Tanpa Kebijakan
2009Inflasi (%) 6,5 13,2 14,6 Nilai tukar (Rp/US$) 9.100,0 9.600,0 10.000,0 SBI 3 bulan (%) 7,5 12,0 15,5 Harga Minyak (US$/barel) 95,0 110,0 110,0 Lifting Minyak (Jt brl/hr) 0,927 0,927 0,950 Konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)* 35,5 39,0 40,0 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4 5,8 5,0
Subsidi BBM (Triliun Rp)*) 126,8 190,5 204,1 Defisit APBN (Triliun Rp) 94,5 125,3 158,9Defisit Tidak Terbiayai (Triliun Rp) 0 35,6 69,5
Kemiskinan (% Penduduk) 14,2-16,0 14,8-15,0 19,5
…. tanpa kebijakan, Subsidi Energi dalam APBN 2008 membengkak dan tidak dapat dibiayai, serta menambah beban di 2009
Alokasi subsidi BBM maksimal yang diperkenankan dalam APBN-P 2008 adalah Rp135,1T (pasal 7 UU No. 16 tahun 2008 tentang APBN-P 2008)
17
Masalah mahalnya harga BBM internasional juga dihadapi negara lain …
18
Harga BBM per Maret 2008 (Ribu Rp/liter)
13,68
11,3010,65 10,38
7,99 7,99 7,99
6,89
5,42
4,50
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Premium Solar
Harga BBM Indonesia tergolong yang paling rendah
19
Perbandingan Harga Minyak Premium antar Negara
Kompas, 22 Mei 2008
20
Banyak negara tetangga telah melakukan penyesuaian harga BBM secara otomatis
20
NegaraMekanisme Penyesuaian
Harga BBMRencana Selanjutnya
Malaysia Penetapan Merencanakan mencabut subsidi solar (Juni 08) dan selanjutnya premium.
Singapore Otomatis/Pasar
Thailand Otomatis/Pasar
Philippines Otomatis/Pasar
Vietnam Penetapan Merencanakan kenaikan 30% Juni 2008
China Penetapan Nov 2007 menaikkan harga BBM
Timor Timur Otomatis/Pasar
India Penetapan Merencanakan kenaikan harga
Cambodia Otomatis/Pasar
Indonesia Penetapan
Sumber : Financial Times dan berbagai sumber lainnya
21
Pilihan terakhir, keputusan sangat berat, harus diambil…
22
Subsidi EnergiRp 265 trilyun(70% dinikmati
40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun)
Program-program pengurangan beban rakyat
pendapatn rendah, pemberdayaan
masyarkt dan UMKRp 60 trilyun
Jika ketidak-seimbangan terus terjadi, dikhawatirkan program-program pengurangan kemiskinan akan terganggu kenaikan harga BBM adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan.
Sangat Penting :
1. Menjaga agar program-program penanggulangan kemiskinan, dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat dibiayai oleh APBN
2. Meningkatkan dan memperluas program-program bagi masyarakan berpendapatan rendah, sekaligus menyiapkan antisipasi perkembangan situasi tidak menguntungkan lebih lanjut sekaligus sebagai kompensasi realokasi subsidi yang harus dilakukan.
23
Dengan realokasi sebagian subsidi BBM (misalnya dengan menaikkan harga BBM 30%) maka postur subsidi akan menjadi lebih baik karena selain menjaga program yang sudah ada dilanjutkan juga akan memungkinkan penambahan subsidi dan biaya program kemiskinan
Subsidi Energi yang dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi
Rp 141 trilyun
Subsidi dan biaya program-
kemiskinan Rp 100 trilyun
24
Indikator EkonomiAPBN-P
20082008 2009
Inflasi (%) 6,5 11,2 5,8 Nilai tukar (Rp/US$) 9.100,0 9.000,0 8.950,0 SBI 3 bulan (%) 7,5 8,5 7,25Harga Minyak (US$/barel) 95,0 110,0 110,0 Lifting Minyak (Jt brl/hr) 0,927 0,927 0,950 Konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)* 35,5 36,2 32,6 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4 6,0 6,5
Subsidi BBM (Triliun Rp)*) 126,8 132,1 105,5 Defisit APBN (Triliun Rp) 94,5 82,3 81,3Defisit Tidak Terbiayai (Triliun Rp) 0 0 0
Kemiskinan (% Penduduk) 14,8 - 16,0 14,8 - 15,0 12,5
…. Dengan kebijakan kenaikan harga BBM akan memperbaiki kondisi perekonomian dan mengurangi defisit APBN
Dengan stabilisasi ekonomi di tahun 2008 pasca kenaikan harga BBM dalam tahun transisi menjelang pemilu, perekonomian dapat memperbaiki iklim investasi setara dengan negara-negara tetangga.
25
Yang harus dikedepankan : usaha penanggulangan kemiskinan …
26
Kelompok (Kluster) Program Penanggulangan Kemiskinan
I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran
II. Pemberdayaan Masyarakat
III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)
Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran (Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS, dll), termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin.
Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar/kec./ tahun, dan program2 lain
Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. PenyaluranKUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L.
“dikasih ikan”
“diajari mancing”
“dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri”
27
Kluster / Kelompok Program
Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)
Tambahan program yang TELAH DILAKUKAN tahun 2008(SEBELUM MENAIKKAN harga BBM dalam negeri)
Penambahan Raskin, 10 kg 15 kg/RTS/bulan untuk 19,1 juta RTS, selama 10 bulan
Penjualan minyak goreng dan kedele bersubsidi
Pasar murah oleh BUMN
Stabilisasi harga pangan
Konsolidasi dan percepatan program PNPM
Re-fokus dan percepatan KUR pada layanan kredit dibawah Rp 5 juta(saat ini KUR telah terealisasi Rp 5,2 T dengan sekitar 400.000 nasabah)
28
Kluster / Kelompok Program
Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)
Program tambahan yang AKAN DILAKUKAN pada tahun 2008 setelah realokasi subsidi
Penambahan Raskin dari 10 bulan menjadi 12 bulan, @ 15kg/RTS/bulan untuk 19,1 juta RTS
Dukungan bagi buruh, PNS Gol I/II, tenaga honorer, Tamtama TNI/Polri,
Pasar murah BUMN dan swasta untuk 5 juta KK, khususnya buruh dan masyarakat rural-urban berpendapatan tetap
Konsolidasi dan percepatan program PNPM
Percepatan penyaluran KUR hingga mencapai Rp 14,1 trilyun tahun 2008
+ kemungkinan realisasi program yang masih tertunda (beasiswa, dll)
+ bantuan langsung tunai (BLT) bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
29
Rumah Tangga Sasaran Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah (Orang) %
1. Pertanian 8389585 43,9
2. Perkebunan 1308012 8,1
3. Peternakan 100247 5,2
4. Perikanan 434750 2,3
Jumlah 1 s/d 4 10232594 53,4
5. Industri 310821 1,6
6. Perdagangan 781373 4,1
7. Angkutan 460322 2,4
8. Jasa 1862484 9,8
Jumlah 5 s/d 8 3415000 17,9
9. Lainnya 2855770 14,9
10. Tidak Bekerja 2597541 13,6
Jumlah 9-10 5453311 28,6
JUMLAH TOTAL 19100905 100
Sumber : BPS
3030
Kluster / Kelompok Program I : BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIALKELOMPOK SASARAN
Catatan :• Semua program menggunakan data yang sama yaitu RT Sasaran 2006
sebesar 19,1 juta KK, termasuk untuk RT Sangat Miskin 3,9 juta KK• Up dating/ pemutakhiran data RTS dilakukan BPS Oktober – Desember
2008. Januari 2009 telah diperoleh data RTS termasuk RTSM yang baru.
Depkes 1 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
Depdiknas 2 Program Wajib Belajar Diknas 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah
3 Program Pendidikan Non-Formal
Depdiknas + Depag
4 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Depsos 5 Program Keluarga Harapan (PKH)
Bulog 6 Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran (Raskin)
DPU 7 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM-IP)
Deptan 8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPKP)
31
PNPM-Mandiri Nasional
PNPM-Perdesaan
(PPK)
PNPM-Perkotaan
(P2KP)
PNPM-Daerah Tertinggal dan
Khusus (SPADA)
PNPM-Infrastruktur
Pedesaan (PPIP)
Total Provinsi 33 32 33 8 17
Total Kabupaten 454 365 246 32 177
Total Kecamatan 4.111 2,780 955 186 487
Total Desa/Kelurhn 16,417 12.045 8.764 2,499 2,060
Total APBNRp. 5.330
MilyarRp. 3.275
MilyarRp. 1.373
MilyarRp. 261 Milyar
Rp. 450 Milyar
Total APBDRp. 1.589
MilyarRp. 965
MilyarRp. 611
Milyar 0 0
Total BLM dlm PNPM
Rp. 6.893 Milyar
Rp. 4.241 Milyar
Rp. 1.984 Milyar
Rp. 261 Milyar
Rp. 450 Milyar
Rekapitulasi Sasaran dan Pendanaan PNPM (2008)
3232
Kluster / Kelompok Program II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Depdagri 1 Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK)
Depsos 2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS)
Dephut 3 Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP)
4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI
5 Program Pembangunan Hutan Rakyat
Depnakertrans 6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT)
Kemeneg LH 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
Depbudpar 8 Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan
Depdag 9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP)
BKKBN 10 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
3333
Kluster / Kelompok Program II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kemeneg PDT 11 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK / SPADA)
Deptan 12 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
DPU 13 Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
14
15
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) – dimulai 2009
DKP 16 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
Kemeneg PP 17 Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Kemeneg LH 18 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
3434
BPN 1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Deptan 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
Dephut 3 Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi
4 Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP)
5 Program Hutan Kemasyarakatan (HKM)
Depnakertrans 6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)
7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK)
Kemenegkop UKM 8 Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM
9 Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UKM
10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12 PERKASSA
13 P3KUM
Kluster / Kelompok Program III : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
3535
Kemeneg PP 14 Program Pelatihan Pengarus-utamaan Gender
15 Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
Kemeneg Perumahan Rakyat
16 Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/ LKnB
Kemeng LH 17 Program Pinjaman Lunak Lingkungan
Depdag 18 Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL)
Depkominfo 19 Program Pinjaman Lunak Lingkungan
Deperind 20 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
DKP 21 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
Kemeneg PDT 22 Program Pengembangan Investasi di Kawasan Tertinggal (SPADI)
Depdagri 23 Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Pedesaan
Bank Indonesia 24 Rencana Bisnis Perbankan bagi UMKM
Depbudpar 25 Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintah
Kluster / Kelompok Program III : PEMBERDAYAAN UMKM
36
Dampak ekonomi kenaikan BBM, digabungkan dengan peningkatan program penanggulangan kemiskinan dan kompensasi dalam bentuk BLT sudah dipertimbangkan …
37
Indeks kepercayaan konsumen menurun, namun dalam 2 bulan membaik setelah kenaikan BBM 30%
DAMPAK EKONOMIIndeks Kepercayaan Konsumen menurun namun kembali membaik dalam 2 bulan
Dampak kenaikan BBM kepada penjualan retail
Dampak kenaikan BBM 114% terhadap penjualan retail sangat besar
Dampak kenaikan BBM 30% thd penjualan retail terbatas
Dampak kenaikan BBM sebesar 30% terhadap penjualan mobil dan sepeda motor amat terbatas
Kenaikan 114% berdampak besar pada penjualan mobil dan motor
Kenaikan 30%tidak banyak berdampak
Dampak kenaikan BBM sebesar 30% paling besar terjadi untuk sektor Fertilizer, Chemicals and Semen
Consumer Confidence Index Point
Mobil Motor
38
DAMPAK KEPADA PDB: kenaikan 30% tidak banyak berdampak
Dampak kenaikan BBM 30% terhadap Investasi terbatas
% ChangeKenaikan 30% tidak banyak berdampak
Kenaikan 114% Berdampak besar
39
Dampak inflasi paling besar adalah untuk sektor transportasi, namun inflasinya menurun setelah kenaikan
Dampak paling besar adalah untuk sektor transaportasi. Kenaikan BBM 30% meningkatkan Inflasi sektor transportasi 10.03% pada bulan kenaikan
DAMPAK KENAIKAN BBM MARET 2005 DAN 2008
DAMPAK MARET 2005 (Kenaikan 30%)
DAMPAK KENAIKAN 2008
Maret April Mei Bulan 1Bulan 2
Bulan 3
INFLASI YOY
8,81 8,12 7,4 11,96 11,65 11,19
INFLASI MOM
1,91 0,34 0,21 2,7 0,44 0,35
Rp/USD 9.480 9.570 9.495 9.250 9.250 9.200
SBI 7,4 7,7 7,9 8,25 8,5 8,5
DAMPAK PENGANGGURAN MINIMAL
SektorPengurangan Tenaga Kerja
Pertanian 39,581 Pertambangan 950 Industri Pengolahan 11,885 Listrik, Gas dan Air 168 Konstruksi 5,050 Perdagangan, Restoran dan Hotel 19,747 Transportasi dan Komunikasi 5,722 Keuangan dan Real Estate 1,344 Jasa-jasa lainnya 11,549 Jumlah 95,995 Sumber: BPS (diolah)
40
Pengalaman 2005: Pemulihan ekonomi akan terjadi paling lama 2 triwulan
41
BLT bukan yang utama, tetapi sebagai tambahan (“plus”) atas berbagai program penanggulangan kemiskinan lain …
Dan pengalaman menunjukkan BLT cukup baik …
4242
Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
Bantuan tunai memberi manfaat langsung bagi peningkatan daya beli kebutuhan pokok
Sumber data: Susenas 2006, diolah
43
Sebagai program bantuan, sangat efektif 90 persen RTS menerima penuh bantuan tunai
Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
PembayaranPertama
PembayaranKedua
44
Kajian oleh 56 Perguruan Tinggi Bantuan Tunai merupakan program yang cukup baik
- Tepat Sasaran : 90,51%- Tepat Jumlah : 97,14%- Tepat Waktu : 89,10%- Tingkat Pemenuhan : 75,93%
Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
45
Telah dilakukan ‘up-dating’ data dan verifikasi ulang di 1000 kecamatan. Seluruh verifikasi selesai Desember 2008.
Sosialisasi dan pemberian kesempatan pengambilan BLT kapanpun dalam 3 bulan (tidak hanya beberapa hari). Pemda melakukan koordinasi agar tidak terjadi penumpukan.
Peningkatan kenyamanan dan pelayanan di Kantor Pos.
Adanya pos pengaduan dan pelayanan
Ajakan bagi semua pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mencari alternatif solusi.
Perbaikan Pelaksanaan Penyaluran BLT
46
Perbaikan Pelaksanaan Penyaluran BLT
Daftar penerima dipasang/diumumkan disetiap Kelurahan/Desa sehingga masyarakat dapat mengontrol validitas penerima;
Jalur khusus untuk para Lansia (serta tenda).
Pengamanan kepolisan pada saat penyaluran;
Untuk daerah terpencil atau apabila Kantor Pos tidak memadai tempatnya dapat dilakukan ditempat lain yang lebih aman dan tertib seperti di Balai Desa.
Membantu agar dapat dikurangi masalah ketidak tepatan jumlah karena pengambilan uang dari Kantor Pos diwakilkan atau dikolektifkan oleh aparat, sehingga dipotong biaya administrasi/transportasi.
47
TERIMA KASIH