redd+ approach to support village and rural … · redd+ approach to support village and rural...
TRANSCRIPT
REDD+ APPROACH TO SUPPORT VILLAGE AND RURAL DEVELOPMENT
William Sabandar Deputy for Operations, REDD+ Agency Jakarta, 11 November 2014
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENIMBANG bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
2
Democratic Village Governance
Musyawarah Desa (psl. 54)
Kepala Desa (psl. 25 – 53)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa (Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Special Interest
Perwakilan Bagian Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan RKP-Desa
• APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama
• RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal
Strategis
Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
• Demokrasi perwakilan + permusyawaran.
• Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes
Dipilih langsung
Dipilih secara Demokratis
Lembaga Kemasyarakatan
/Adat
3
Provinsi
Dana Perimbangan
Program/Hibah
RPJMDes & APBDes
Kabupaten/ Kota
Indeks Indikator Alokasi & Pemanfa-
atan
VILLAGE FUNDS CHANELLING
1. DAD: 10% dari DAU + DBH 2. 10% dari bagian dari Pajak &
Retribusi 3. HIbah
Program K/L
APBN
Dana Transfer ke Daerah KL
KEUANGAN DESA
PADes
Sumber Lain
4
Village Developm
ent
Village Developm
ent
Village Developm
ent
Village Government
District Government • Tata ruang kawasan perdesaan • Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah) • Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar, irigasi,
rumah potong hewan, jalan dll) • Unit administrasi (kantor kecamatan) • Sistem informasi terpadu
Village Developm
ent
Village Develop
ment
Village Developm
ent
Village Government
Musrenbang Kecamatan & PIK
Rural Development
Kerja Sama • Musyawarah Antar Desa • Kelembagaan (BKAD) • Kegiatan
5
Jurisdictional REDD+ Approach A nation-wide approach under which REDD+ is implemented and administered through Indonesia’s provincial and district government units, with performance aggregated at the national level.
6
REDD+ Approach to Village Development
National
Province
District
Village
National Institution: Law, regulations, agrarian reform All stakeholders
Provincial regulation, policy and programs. incl: spatial planning, policy on
sust development, all stakeholders
District regulation, policy and programs, incl: adat
community rights, license review, rural economy
Strengthened village institution, rights of local
and adat community, education, health,
livelihood, sust forest mgmt,
supply chain mgmt.
REDD
+ Su
ppor
t
Vertical Integration
Sustainable Development
7
Support to national and sub-national institution on village and rural development …
• Law on Recognition and protection of the rights of indigenous community
• Implementation of TAP MPR IX/MPR/2001 – agrarian reforms • Law on Land Management • Law on Natural Resources Management • Government regulations on implementation of village laws • One map regulation and policy • Comprehensive national license review • Provincial and district regulations
8
National Support Facility for Green Village Program: Integrating REDD+ into Village Development
9
Pemetaan Partisipatif Participatory Village Mapping
VILLAGE RESOURCES INVENTORY AND PLANNING
Green village Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan tanggungjawab komunitas untuk pemeliharaan lingkungan hidup, hutan dan gambut sesuai nilai serta kearifan sosial dan budaya • Tahun 2012/2013 Kelompok masyarakat
dari 32 desa di sekitar kawasan eks-PLG mendapatkan manfaat pengembangan kapasitas mata pencaharian alternatif, kelambagaan dan ketrampilan dalam bidang terkait.
• Tahun 2014, kelompok masyarakat dari 10 desa mendapat manfaat penguatan mata pencaharian alternatif, pemetaan wilayah kelola masyarakat, penanggulangan kabakaran dan perencanaan desa.
REDD+ APPROACH TO SUPPORT VILLAGE AND RURAL DEVELOPMENT
William Sabandar Deputy for Operations, REDD+ Agency Jakarta, 11 November 2014