BAB I

PENDAHULUAN

1. Sejarah MDGs (Millennium Development Goals)

Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari

pembangunan di setiap negara, agar keadaan bumi yang aman, makmur, dan

sejahtera dapat tercapai. Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September

2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala

negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah

deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia

dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium. Dasar hukum dikeluarkannya

deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa

Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium

Development Goals).

Sejak Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis

Indonesia banyak telibat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September

2000 dan menandatangani Millenium Development Goals (MDGs), menjadikan

Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDGs sebagai komitmen

global. Indonesia menyadari bahwa MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB

merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk

merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara

yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara

bersama antar pemerintahan. Penggunaan indikator MDGs akan merangsang

lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan

upaya pembangunan. Sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang

menguntungkan rakyat banyak. Karena persatuan dan kesatuan yang terjadi pada

tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (grass root level)

memerlukan pelayanan manusiawi dan dikemudian hari bisa menikmatinya,

merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan.

BAB II

PEMBAHASAN

The Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan tujuan

pembangunan internasional yang didirikan setelah KTT Milenium Perserikatan

Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, setelah adopsi Deklarasi Milenium Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Sebanyak 189 negara anggota PBB pada saat itu (ada 193 saat

ini) dan sedikitnya 23 organisasi internasional berkomitmen untuk membantu

mencapai Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015, delapan tujuan

tersebuat antara lain:

A. Memberantas Kemiskinan Dan Kelaparan Ekstrim

Tujuan pertama ini, merupakan tujuan paling penting. Namun, jangan

melihatnya sebagai hal yang terpisah dari tujuan MDGs yang lain. Pada

dasarnya, semua tujuan berkaitan satu sama lain. Artinya, pengurangan

kemiskinan dapat diatasi dengan perbaikan kesehatan. Demikian pula dengan

pendidikan, anak-anak yang menikmati pendidikan dapat terbantu untuk

memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Selain itu ada beberapa

cara untuk mengatasi kemiskinan secara langsung, misalnya menyediakan

lapangan pekerjaan yang lebih baik, atau menyediakan jaring pengaman

sosial bagi penduduk termiskin.

Di Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan data BPS menunjukkan

angka kemiskinan nasional adalah 15,4%, atau terdapat hampir 35 juta

penduduk miskin. Berdasarkan angka tersebut, artinya pencapaian MDGs kita

tidak mengalami kemajuan yang berarti. Untuk kemiskinan, target yang

dipatok adalah 7,5% berdasarkan separoh angka kemiskinan tahun 1990 yang

berjumlah 15,1%. Sebenarnya kondisi saat ini bahkan lebih parah. Namun,

mencermati Gambar 1, akan terlihat bahwa situasi yang ada tidak terlalu

buruk. Meskipun angkanya cuku tinggi, namun cenderung menurun.

Gambar 1. Angka Kemiskinan Nasional, 1990-2007

Garis kemiskinan nasionala yang dirumuskan BPS tersebut didasarkan

pada jenis pangan yang dikonsumsi, serta sebagai produk lainnya yang

biasannya dibeli masyarakat. Namun, tentu saja garis kemiskinan nasional ini

mempersulit perbandingan dengan negara-negara lain. Untuk itu digunakan

“garis kemiskinan internasional” yang ditetapkan angka 1 US$ per hari. Pada

tahun 2006, disimpulkan bahwa garis kemiskinan 1 US$ per hari di Indonesia

setara dengan Rp. 97.000 per bulan, atau kurang dari separuh garis

kemiskinan nasional versi BPS. Namun, dengan menggunakan garis

kemiskinan ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs, meskipun

tampaknya belum ada peningkatan. Meskipun demikian, saat ini bagi

Indonesia seperti yang dikatagorikan PBB sebagai negara berpenghasilan

menengah, garis kemiskinan yang lebih pas mungkin 2 dollar per hari, atau

sekitar Rp. 195.000 per bulan. Jika menggunakan ukuran ini, maka hampir

separuh penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut salah

satunya yaitu dengan menyadiakan pekerjaan yang layak untuk penduduk.

Pekerjaan yang layak yaitu jenis pekerjaan yang produktif dan memberikan

penghasilan yang cukup. Lebih dari itu, pekerjaan seharusnya membuat

keluarga lebih kuat secara ekonomi, memiliki suasana kerja yang sehat dan

memungkinkan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan

keluarga. Sederhananya, pekerjaan yang layak akan mengeluarkan

masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Upaya lain pula yang harus dilakukan Pemerintah memikirkan cara

membantu kaum termiskin dengan memberikan subsidi bidang kesehatan dan

pendidikan, atau dalam beberapa kasus memberikan uang tunai, atau dengan

program bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, banyak hal lain yang

mungkin dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan makanan. Karana ada

satu ukuran penting dalam MDGs tentang kemiskinan terkait dengan gizi.

Targed kedua MDGs adalah mengurangi jumlah anak-anak yang

kekurangan gizi hingga separuh. Kekurangan gizi ini mungkin dipicu karena

kemiskinan dan kurangnya perhatian itu dalam pemberian Asi eksklusif untuk

anak. Masalah kemiskinan misalnya, kondisi ini mengakibatkan ibu kurag

memiliki informasi tentang perawatan anak atau hanya memiliki sedikit

waktu untuk mengurus bayi. Dengan sedikit perubahan perilaku ibu, maka hal

ini akan sedikit mengurangi masalah kekurangan gizi. Selain itu, indikator

lain dari kemiskinan dalam MDGs, yaitu apakah seluruh penduduk cukup

makan. Dengan menggunakan kriteria FAO dalam mengukur kebutuhan

konsumsi minimum, maka hanay 6% dari penduduk Indonesia yang konsumsi

hariannya kurang dari standar tersebut.

Target tujuan 1 MDGs:

1. Target 1 A. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.

Menggunakan garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan

Indonesia padatahun 1990 adalah 15,1%. Dasar perhitungan berubah pada

tahun 1996, sehingga sebenarnya data setelah itu tidak bisa begitu saja

dibandingkan dengan data-data dari tahun sebelumnya. Seandainya kita

menggunakan dasar perhitungan saat ini, angka pada tahun1990 akan

sedikit lebih tinggi dari 15,1%. Namun karena belum ada perhitungan

ulang, laporan ini menggunakan angka 15,1%. Pada tahun 2006, terjadi

peningkatan kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada tahun 2008

menjadi 15,4%. Mencermati berbagai kecenderungan akhir-akhir ini,

seharusnya masih mungkin untuk mengurangi kemiskinan menjadi 7,5%

pada tahun 2015. Sementara menggunakan garis kemiskinan 1 dollar per

hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran tersebut, Indonesia

telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari

21% (1990) menjadi 7,5% pada tahun 2008.

Dua indikator lain memberikan informasi pelengkap. Indikator yang

lebih rumit adalah “rasio kesenjangan kemiskinan (poverty gap ratio)”

yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk dengan

garis kemiskinan.pada 1990 rasionya adalah 2,7% dan 2,8% pada tahun

2008, menunjukkan bahwa situasi penduduk miskin belum banyak

mengalami perubahan. Indikataor yang lebih sederhana adalah indikator

penyebaran penghasilan: total jumlah konsumsi penduduk termiskin secara

nasional adalah 20%. Ini pun belum banyak berubah, antara tahun 1990

dan 2008, angkanya berada pada sekitar 9%.

2. Target 1B. Menyediakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak

terutama untuk perempuan dan kaum muda

Untuk mengukur kemajuan pencapaian target ini, ada empat beih

indikator yang digunakan, yaitu:

a. Pertumbuhan PDB per proporsi jumlah pekerja/produktivitas pekerja.

b. Rasio pekerjaan terhadap populasi.

c. Proporsi pekerja yang hidup dengan kurang dari $1 per hari/pekerja

miskin.

d. Proporsi pekerja yang memiliki rekening pribadi dan anggota keluarga

bekerja terhadapa jumlah pekerja total atau pekerja rentang.

Kemajuan pencapaian target ini diindikasikan dengan semakin

tingginya rasio, yang artinya semakin tingginya angkatan kerja yang

mendapat pekerjaan

3. Target 1C. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan

menjadi setengahnya natara tahun 1990 dan 2015

Indikator pertama adalah prevelansi anak di bawah lima tahun

(balita) dengan berat badan kurang. Angka saat ini adalah 28% dan

nempaknya akan meningkat. Dengan angka ini, jelas kita tidak akan

mencapai target. Indikator kedua adalah proporsi penduduk yang

mengkonsumsi kebutuhan minimum per harinya. Dengan menggunaka

perhitungan FAO, tampaknya Indonesia masih berada di jalur yang benar

untuk mencapai tujuan MDGs.

B. Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua

Tujuan kedua MDGs adalah memastikan bahwa semua anak menerima

pendidikan dasar. Mencerati pada garis pada Gambar 2., tercatat bahwa

dengan angka 94,7% kita hampir mewujudkan target memasukkan semua

anak ke sekolah dasar. Terlihat pula bahwa angka partisipasi di sekolah

lanjutan tingkat pertama meningkat secara stabil.

Gambar 2. Angka Partisipasi di SD dan SMP

Angka partisipasi sekolah di Indonesia memang sudah cukup berhasil.

Tetapi tujuan kedua MDGs ini bukan hanya anak bisa sekolah, tapi

memberikan mereka pendidikan dasar yang utuh. Kenyataannya banyak anak

yang tidak bisa bersekolah dengan lancar di sekolah dasar. Ada yang tidak

naik kelas atau bahkan terpaksa berhenti. Saat ini misalnya, sekitar 9% anak

harus mengulang di kels 1 SD. Sementara pada setiap jenjang kelas, sekitar

5% putus sekolah. Akibatnya sekitar seperempat anak Indonesia tidak lulus

dari sekolah dasar. Untuk itu masih perlu upaya keras untuk mencapai 100%

pada tahun 2015.

Jika kita kembali melihat Gambar 2. tampak banwa hanya 67% anak

yang mendaftar ke sekolah lanjutan pertama. Ini merupakan tantangan besar

mengingat pemerintah bertekad mencapai target yang lebih tinggi dari pda

target global MDGs. Target Indonesia adalah “wajib belajar 9 tahun”, terdiri

dari 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP, sementara target global MDGs yaitu

pendidikan setara 6 tahun.

Target pencapaian Indonesia memang membutuhkan loncatan yang

besar. Harus dilakukan upaya yang cukup keras dalam upaya untuk

mempertahankan anak-anak agar tetap bersekolah. Karena sebagian besar

keluarga di Indonesia masih tergolong miskin, dan mereka memiliki masalah

untuk membayar uang sekolah dan biaya lainnya. Orang tua harus membayar

biaya yang besar untuk sekolah maupun seragam. Selain itu untuk

tramsportasi, makanan, buku atau perlengkapan tambahan laninnya.

Disamping itu sekolah juga dapat menimbulkan masalah jika bisa

memberikan sesuatu yang bernilai untuk anak-anak. Selain itu perlu

diperhatikan untuk kekurangan guru, karena di wilayah terpencil masih

banyak sekolah yang kekurangan guru. Selain itu, guru juga tidak

meluangkan waktu yang ckup di ruang kelas. Jam kerja mereka juga pendek,

karena gaji yang rendah mereka biasa kerja sampingan untuk memenuhi

kebutuhan hidup.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut

antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran lebih banyak di

bidang Pendidikan, sehingga orang tuassiswa tidak perlu menanggung biaya

sekolah yang mahal. Bebrapa tahun terakhir ini, upaya inipun sudah

dilakukan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan UUD dan UU tentang

Pendidikan Nasional , pada tahun 2009 mensyaratkan paling tidak sebesar

20% dari total pengeluaran pemerintah adalah untuk pendidikan dan

kesejahteraan guru. Sebagai perbandingan , jumlah tersebut adalah separuh

pengeluaran Malaysia.

Mulai tahun 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

pemerintah wajib memenuhi kewajiban 20% alokasi APBN untuk

pendidikan. Pemerintah pusat mengendalikan semua dana tersebut untuk

perbaikan fasilitas sekolah, beasiswa untuk siswa-siswa paling miskin,

memulai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Uang tersebut

memang tidak diberikan pada keluarga murid, tapi diberikan pada sekolah

agar mengelolanya sehingga tidak perlu menarik biaya dari para murid.

Program ini memang menuai banyak maslah, karena kadang dana tidak

tersalurkan pada sekolah yan tepat. Namun, melihat kondisi saat ini

nampaknya BOS membawa pengaruh yang berarti dalam hal pendanaan

sekolah. Oleh karena itu bangsa Indonesia optimis, target MDGs ke dua dapat

tercapai 100% padatahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan target dari MDGs yang

kedua ini memiliki indikator ketercapaian sebagai berikut:

Target 2A: Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-

laki maupun perempuan akan bisa menyelesaikan pendidikan daar secara

penuh.

1. Indikator yang pertama yaitu untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar,

Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita

dapat mencapai target 100% pada tahun 2015.

2. Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yang

memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 SD. Untuk Indonesia

proporsi ini tahun 2004/2005 adalah 81%. Namun, SD berjenjang hingga

kelas enam. Jumlah itu terus meningkat hingga 77%. Artinya, kita bisa

mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam

laporan ini berasal dari Depatermen Pendidikan Nasional berdasarkan

data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004) yang

menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%.

3. Indikator ketiga yaitu angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun.

Dalam hal ini, nampaknya cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%.

Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin

tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas

terbilang sederhana.

C. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kesetaraan gender bukan hanya mengenai perempuan, tetapi mengenai

perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, karena target ini menekankan pada

pemberdayaan perempuan, kita akan membahas lebih banyak mengenai hal

ini dan issue terbaik lainnya.

Dalam banyak hal, Indonesia telah mencapai kemajuan pesat,

meskipun masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Data tujuan

ketiga MDGs menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas. Tujuan ini

memiliki tiga target. Pertaman, menyangkut pendidikan. Untuk hal ini, target

kedua dan ketiga, yaitu lapangan pekerjaan dan keterwakilan dalam parlemen,

untuk hal ini kesempatan yang dimiliki perempuan Indonesia masih kurang.

Saat ini, semakin banyak anak perempuan yang bersekolah. Bahkan

terjadi kemajuan yang cukup mengejutkan, seperti terlihat pada Gambar 3 di

bawah ini.

Gambar 3. Rasio Perempuan terhadap Laki-laki

Grafik tersebut menunjukkan rasio antara anak perempuaan dan laki-

laki terbilang seimbang, diman rasio yang ditunjukkannya mendekati 100%

sejak 1992. Sekarang di jenjang sekolah lanjutan pertama, garisnya berada

di atas 100%, artinya terdapat lebih banyak anak perempuan dibanding anak

laki-laki.

Meskipun ada penurunan pada tahun sebelumnya, anak perempuan

sepertinya berada di depan pada sekolah lanjutan pertama. Ini mungkin

kakak laki-laki mereka meninggalkan sekolah untuk bekerja. Biasanya

terdapat bannyak kesempatan bekerja untuk anak laki-laki daripada untuk

anak perempuan. Namun, di sekolah menengan atas situasi kembali lebih

seimbang. Cara lain untuk mengukur kemajuan adalah dengan berapa

banyak anak putus sekolah. Namun, di sekolah lanjutan terlihat bahwa lebih

sedikit anak perempuan yang putus sekolah. Hal tersebut, mungkin karana

anak laki-laki memiliki lebih banyak kesempatan kerja. Menariknya, bahwa

keluarga miskin maupun kaya sama giatnya menyekolahkan anak mereka ke

sekolah dasar. Dalam hal ini tidk banyak perbedaan. Tentu saja, ketika anak

tumbuh dewasa keluarga miskin memiliki kesempatan lebih kecil untuk

memasukkan anak mereka ke sekolah lanjutan. Namun, yang peling

mengesankan, adalah yang terjadi di perguruan tinggi. Hal ini dapat di lihat

dalam Gambar 1, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah perempuan yang

masuk perguruan tinggi kini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sekitar

15% remaja yang beranjak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan

mendapatkan pendidikan tinggi. Kemajuan yang dicapai anak perempuan

juga terlihat dalam tingkat melek huruf. Tahun 2006 tingkat melek huruf

adalah 91,5% untuk laki-laki, dan hanya 88,4% untuk perempuan. Ini

karena di masa lalu lebih sedikit anak perempuan yang bersekolah.

Sekarang situasi sudah semakin setara. Untuk mereka yang berusia 15

hingga 24 tahun, tingkat melek huruf baik untuk laki-laki an perempuan

hampir mendekati 100%.

Terkait kesempatan untuk masuk sekolah atau perguruan tinggi.

Namun ketika anak perempuan bersekolah, banyak ketimpangan atau

ketidaksetaraan yang harus dihadapi. Panutan pertama mereka adalah para

guru. Di sekolah dasar, terdapat banyak guru perempuan dibanding laki-

laki.

Kesenjangan lain yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yaitu

sepertinya anak perempuan memiliki bidang yang berbeda dari anak laki-

laki. Hal ini tampak jelas pada murid yang mengambilsekolah kejuruan.

Gambar 4. Anak Laki-laki dan Perempuan yang Sekolah Kejuruan

Dari Gambar 4 tersebut terlihat anak perempuan jarang memiliki sains

(science) dan teknologi. Lebih banyak anak perempuan yang emilih sekolah

pariwisata, namun situasi ini lebih seimbang bagi yang mengambil sekolah

lanjutan umum. Terdapat jumlah yang sama antara anak laki-laki dan

perempuan yang mempelajari sains. Selain melihat bidang studi yang

diambil, juga dapat ditelaah apa yang terjadi ketika anak perempuan putus

sekolah untuk bekerja, dengan melihat berapa banyak yang bekera di luar

rumah atau di luar lahan pertanian. Target pembangunan Melenium melihat

ini dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja di

“pekerjaan upah non pertanian”.

Puncaknya pada tahun 1998. Saat itu adalah puncak krisis ekonomi,

ketika mungkin laki-laki lebih banyak kehilangan pekerjaan dibandingkan

perempuan. Setelah itu siatuasi perempuan lebih memburuk, dan hanya

sedikit berubah selama beberapa tahun terakhir.informasi terakhir diperoleh

dari berbagai survey tentang proporsi pendiuduk dewasa dalam angkatan

kerja. Misalnya, pada tahun 2004, proporsi laki-laki adalah 86% namun

perempuan hanya 49%. Selain kurang mendapatkan lapangan pekerjaan,

perempuan juga cenderung mendapatkan lapangan pekerjaan, perempuan

juga cenderung mendapatkan pekerjaan tidak sebaik laki-laki. Di pabrik-

pabrik industri tekstil, pakaia dan alas kaki misalnya, banyak perempuan

muda yang bekerja dengan upah rendah. Demikian pula di pemerintahan,

perempuan hanya menduduki 9,6% jabatan tinggi dalam birokrasi

pemerintah. Perempuan kjuga kurang terwakili di dalam bidang politik.

Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan, hal ini menunjukkan

bahwa Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Namun,

dalam jenjang jabatan politik di bawahnya, perempuan kurang terlihat.

Hanya sedikit yang terpilih menjadi anggota parlemen. Demikian juga yang

menjadi bupati atau gubenur. Indikator MDGs untuk ini adalah proporsi

perempuan yang menjadi anggota DPR. Angka rata-rata dunia untuk hal ini

cukup rendah, yaitu sekitar 15%. Proporsi Indnesia bahkan lebih rendah,

masing-masing 13% (1992), 9% (2003) dan 11,3% (2005). Pada tahun 2005

mengalami peningkatan mungkin karena Undang-undang tahun 2003

tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan Partai Politik untuk sedikitnya

memiliki paling sedikit 30% calon perempuan. Tidak semua partai politik

dapat mewujudkan hal tersebut. Bahkan umumnya menaruh perempauan di

urutan terbawah dalam daftar calon legeslatif (caleg), posisi dimana sang

caleg tidak akan terpilih. Yang menarik dari DPD, dimana para calon tidak

mewakili partai politik, perempuan mendududki sepertiga dari kursi yang

ada dan lebih dari 30% perempuan yang mencalonkan diri terpilih dalam

pemilihan anggota DPD. Tampaknya, pemilih cukup mendudkung

terpilihnya perempuan. Masalahnya, bagaimana agar bisa menjadi calon

salah satu partai politik besar. Perempuan juga terwakili di tingkat daerah,

terutama karena harus memikul tanggng jawab rumah tangga. Karena itu

terkait dengan kesetaraan gender secara menyeluruh kita telah cukup

berhasil dalam pendidikan namun anak perempuan dan masih banyak

menghadapi hambatan budaya dan eknomi

Targer 3A. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan

lanjut lebih baik pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling

lambat tahun 2015, dengan Indikator:

1. Indikator utama dari dalam hal ini adalalah rasio anak perempaun

terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi. Disini

Indonesia tampaknya sudah mencapai target, dengan rasio 100% di

sekolah dasar, 99,4% di sekolah lanjutan pertama, 100% di sekolah

lanjutan atas, dan 102,5% di pendidikan tinggi.

2. Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki

untuk usia 15-24 tahun. Disinipun, kita tampaknya kita telah mencapai

target dengan rasio 99,9%.

3. Indikator ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupah di

sektor non-pertanian. Disini kita masih jauh dari kesetaraan, nilainya

saat ini hanya 33%.

4. Indikator keempat adalah proporsisi perempuan di dalam parlemen,

dimana proporsisinya saat ini hanya 11,3%.

D. Menurunkan Angka Kematian Anak

Setiap manusia pasti ingin menikmati hidup panjang dan hidup sehat.

Kenyataannya, sekarang memang angka harapan hidup itu lebih panjang.

Antara tahun 1970 dan 2005, usia harapan hidup di negara Indonesia rata-rata

meningkat sekitar 15 tahun. Anak-anak yang lahir di Indonesia saat ini dapat

mengharapkan hidup hingga usia 68 tahun. Angka harapan hidup yang tinggi

inilah yang dapat dijadikan indikator kesehatan. Namun, ada satu ukuran lain

yang sangat penting, yaitu jumlah anak-anak yang meninggal. Anak-anak

terutama bayi lebih rentang terhadap penyakit dan kondisi hidup yang tidak

sehat. Itulah sebabnya tujuan keempat MDGs adalah mengurangi jumlah

kematian anak.

Bayi adalah anak di bawah usia satu tahun. Ketika melihat pada angka

kematian anak biasanya merujuk pada anak di bawah usia lima tahun (balita).

Sedangkan yang dimaksud dalam pengurangan kematian bayi dalam MDGs

adalah bayi berusia kurang dari satu tahun. MDGs menargetkan pengurangan

angka kematian bayi pada tahun 1990 menjadi duapertiganya. Artinya,

Indonesia harus menurunkannya dari 97 kematian menjadi 32. Perkiraan

tersebut dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Angka Kematian Bayi dan Balita di Indonesia

Melihat grafik dalam Gambar 5 di atas sepertinya Indesia hampir

mencapai target. Dari grafik tersebut terlihat angka kematian bayi dan balita

cenderung menurun dan diprediksikan tahun 2015 semuanya sudah mencapai

target yang diharapkan. Menurunnya angka kematian tersebut disebabkan

karena beberapa alasan, salah satunya yaitu karena sudah berkurangnya

kemiskinan. Artinya anak-anak tumbuh berkembang di lingkungan yang lebih

sejahtera dan sehat. Semakin sejahtera kehidupan keluarga, semakin mungkin

anak-anak dapat bertahan hidup. Karena itu, tidak mengejutkan bahwa angka

kematian juga lebih tinggi di propinsi-propinsi termiskin. Selain karena

berkurangnya kemiskinan, proporsi penurunan kematian bayi juga disebabkan

karena adanya perbaikan kesehatan dengan memberikan imunisasi pada bayi

dan balita untuk hampir semua anak-anak di seluruh wilayah, walaupun

belum semuanya terjangkau. Salah satu imunisasi yang diberikan adalah

imunisasi polio dan campak jerman (rubella), karena campak merupakan

salah satu pembunuh terbesar untuk bayi. Diperkirakan di Indonesia 30.000

anak meninggal setiap tahun karena komplikasi campak, dan 303 anak

lumpuh karena polio. Oleh karena itu setiap bulan ada pelayanan imunisasi

campak dan polio untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita tersebut.

Untuk itu imunisasi tidak hanya tergantung pada orang tua, tapi diperlukan

sistem kesehatan yang terkelola dengan baik. Telah banyak yang dibelanjakan

untuk kesehatan, namun diperlukan lebih banyak anggaran karena saat ini

belanja negara untuk kesehatan hanya sekitar 5% dari APBN. Penduduk

miskin, khususnya yang tergantung pada layanan publik akan menderita jika

investasi untuk staf puskesmas berikut staf kurang memadai.

Dibutuhkan banyak dana untuk mencapai target MDGs keempat ini,

bukan hanya untuk upaya penyemuhan namun juga pencegahan penyakit.

Kematian anak bukan hanya terjadi pada tahun pertama, namun juga cukup

banyak yang terjadi pada minggu atau bahkan hari-hari pertama kehidupan

mereka. Artinya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak harus lebih

diperbaiki, khususnya sepanjang kehamilan dan segera setelah persalinan.

Inilah yang membawa kita pada tujuan MDGs yang selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan target yang akan

dicapai pada tujuan MDGs yang keempat ini adalah:

Target 4A: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara

tahun 1190 dan 2015. Dengan indikator yang harus dicapai yaitu:

1. Indikator utama dari tujuan ini adalah angka kematian anak di bawah lima

tahun (balita). Target MDGs adalah untuk mengurangi dua pertiga angka

tahun 1990. Di Indnesia saat itu jumlahnya adalah 97 kematian per 1000

kelahiran hidup. Target saat ini adalah 32 kematian per 1.000 kelahiran

hidup. Dengan demikian Indonesia cukup berhasil.

2. Indikator kedua adalah proporsi anak usia satu tahun yang mendapatkan

imunisasi campak.

E. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Melahirkan seharusnya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali

berubah menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat

dicegah. Karena itu tujuan kelima dari MDGs difkuskan pada kesehatan ibu,

untuk mengurangi “kematian ibu”. Namun, saat ini masih ada beberapa

keraguan tentang penyebab kematian ibu. Perkiraan hanya didasarkan pada

informasi dalam laporan kematian yang bisa jadi disebabkan oleh berbagai

alasan, terkait ataupun tidak terkait dengan persalinan. Perkiraan tingkat

kematian ibu di Indonesia terlihat dalam Gambar 6.

Gambar 6. Tingkat Kematian Ibu

Gambar 6. tersebut menunjukkan bahwa “tingkat kematian ibu” telah

turun dari 390 menjadi 307 per 100.000 kelahiran. Artinya seorang

perempuan yang memutuskan untuk mempunyai empat orang anak memiliki

kemungkinan meningggal akibat kehamilannya sebesar 1,2%. Angka tersebut

bisa jauh lebih tinggi, terutama di daerah miskin an terpencil. Untuk itu target

MDGs yang kelima ini adalah menurunkan rasio hingga tiga perempatnya

dari angka tahun 1990. Dengan asumsi bahwa rasio saat itu adalah sekitar

450, target MDGs adalah sekitar 110.

Upaya untuk mencapai targed MDGs tersebut dapat dimulai dengan

penggunaan alat kontrasepsi. Dimana metode yang paling umum dipakai

adlah suntik diikuti oleh pil. Setelah itu berbagai potensi maslah lainnya dapat

dicegah apabila para ibu memperoleh perawatan yang tepat sewaktu

persalinan. Oleh karena itu, seharusnya persalinan dengan tenaga tradisional

harus dihentikan, karena jika terjadi komplikasi tenaga persalinan tradisional

mungkin tidak dapat mengatasi. Maka diperlukan tenaga terampil, untuk itu

pemerintah sudah mengirimkan tenaga Bidan terampil di seluruh daerah,

sehingga peristiwa komplikasi kehamilan dapat segera diatasi. Komplikasi

saat kehamilan memang dapat menyerang semua perempuan, baik kaya

maupun miskin, diperkotaan maupun pedesaan, tidak peduli sehat ataupun

cukup gizi. Itu artinya persalinan harus diperlakukan sebagai satu potensi

keadaan darurat yang mungkin memerlukan perhatian di pusat kesehatan

ataupun rumah sakit, untuk penanganan cepat. Pengalaman internsional

menunjukkan bahwa sekitar separuh dari kematian ibu dapat dicegah oleh

bidan terampil, sementara separuh lainnya tidak dapat diselamatkan akibat

tidak adanya perewatan yang tepat dengan fasilitas medis memadai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika hendak mewujudkan

tujuan yang berkaitan dengan angka kematian ibu, perlu memperbaiki

perawatn di pusat-pusat kesehatan. Lebih dari itu, juga perlu dipikirkan

tentang apa yang terjadi sebelum dan selama kehamilan. Bahkan jika tidak

dapat meramalkan keadaan darurat, harus dpipastikan bahwa ibu berada

dalam kondisi tebaik dan tetap bertahan, dengan gizi yang cukup. Saat ini,

sekitar seperlima perempuan hamil kekurangan gizi dan separuhnya

menderita anemia. Anemia adalah rendahnya kadar zat besi dalam darah.

Anemia membuat perempuan jauh lebih rentang untuk sakit dan meninggal.

Namun demikian, mereka dapat mengganti kekurangan zat besi dengan

mendatangi klinik pra persalinan untuk meminta suplemen zat besi.

Perempuan yang secara rutin mendatangi klinik pra persalinan biasanya

mengetahui apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi keadaan darurat.

Selain melindungi kesehatan ibu, perawatan pra dan pasca persalinan juga

memberi manfaat pada anak-anak serta dapat menyelamatkan nyawa meraka.

Pada tujuan MDGs sebelumnya dikatakan bahwa saat ini kebanyakan

anak meninggal segera setelah kelahiran. Ini adalah salah satu contoh tentang

keterkaitan antara semua tujuan-tujuan MDGs. Bila ada kemajuan di satu

tujuan, sangat mungkin untuk mencapai tujuan lain.

Berdasarkan urauian di atas dapat disimpulkan target dari MDGs

kelima ini adalah:

1. Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempat antara

tahun 1990 dan 2015

a. Indikator pertama berdasarkan data tahun 1990 berasal dari tahun

1995. Berdasarkan data tersebut, target yang harus dicapai adalah 97.

Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia tidak akan mencapai target.

b. Indikator kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih, saat ini menunjukkan angka 73%.

2. Target 5B: Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk

semua pada tahun 2015.

Penggunaan kontrasepsi oleh wanita usia 15-49 tahun meningkat menjadi

61%. Perawatan antenatal juga mengalami peningkatan. Akan tetapi,

dengan keterbatasan data sulit untuk mengukur sejauh mana pencapaian

target akses untuk kesehatan reproduksi.

F. Memerangi HIV Dan AIDS, Malaria Serta Penyakit Lainnya

HIV dan AIDS

Tujuan keenam dari MDGs adalah menangani berbagai penyakit

menular paling berbahaya. Pda urutan teratas adalah Human

Immunodeficiency Virus (HIV), yaitu virus penyebab Acquired Immuno

Deficiency Syndrome (AIDS), terutama karena penyakit ini dapat membawa

dampak yang menghancurkan, bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat

namun juga terhadap negara secara keseluruhan. Indonesia beruntung bahwa

HIV belum mencapai kondisi seperti yang terjadi di Afrika dan beberapa

negara Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan virus

HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000, sebagian besar adalah laki-

laki. Jumlah itu merupakan 0,1% dari jumlah penduduk. Menurut komposisi

penenggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 samapi Juni 2008 tercatat

12.686 kasus AIDS, 2.479 di antaranya telah meninggal.

HIV saat ini masih menjadi ancaman utama, seperti yang terjadi di

negara-negara lain penularan awalnya menyebar cepet di antara dua

kelompok beresiko tingg, yaitu para pengguna Narkotika, Psikotropika dan

Zat Aditif lainnya, Napza, Suntik (penasun) dan pekerja seks. Dari sana HIV

menyebar ke penduduk lainnya sehingga menyebabkan “epidemi yang

menyebar ke populasi umum (generalized epidemy)”. Di Indonesia Papua

merupakan daerah yang sudah memasuki kondisi generalized epidemy.

HIV tidak menyebar melalui sentuhan, tapi melalui kontak langsung

dengan darah yang tertular atau melalui hubungan seks tanpa pelindung. Para

pengguna narkoba beresiko tinggi karena mereka sering tukar menukar jarum

suntik, sehingga memungkinkan penularan dari sisa darah pada alat suntik

yang baru digunakan dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu, para ibu

hamil yang terinfeksi HIV juga dapat menularkan ke anak yang baru mereka

lahirkan, melalui pemberian ASI kepada bayinya.

Masalah HIV ini salah satu penyebabnya adalah rendahnya

penggunaan kondom. Di Indonesia hanya sekitar 1,3% pasangan yang

menggunakan kondom sebagai alat KB. Oleh karena itu HIV berpotensi

untuk menyabar dengan cepat. Di Tanah Papua misalnya telah menunjukkan

betapa cepatnya virus tersebut menyebar. Di Papua saat ini sudah terjadi

epidemi yang menyebar ke masyarakat luas, dimana 2,5% penduduk di dua

propinsi Papua hidup dengan HIV. Seperti yang terjadi di tanah Papua ini

menggambarkan Indonesia menghadapi resiko penyebar HIV yang lebih

cepat melalui penularan seksual.

HIV saat ini belum dapat disembuhkan. Salah satu upaya untuk

mengatasinya yaitu dengan mengurangi kemungkinan menularkannya pada

pasangan. Namun, meskipun belum dapat disembuhkan saat ini ada obat-

obatan yang disebut antiretroviral yang dapat membantu mengendalalikan

laju penyakit tersebut. Namun, saat ini masih banyak orang yang enggan

untuk menjalani tes atau pengobatan HIV dan AIDS, alasannya karena stigma

yang melekat pad penyakit tersebut. Bahkan sebagian dokter dan perawat,

kelihataannya juga kuerang mengetahui fakta-fakta tentang HIV dan AIDS

sehingga enggan untuk merawat orang yang terkena HIV. Jika ingin

mencegah meluaskan epidemi, memang perlu membahas penyakit tersebut

secara terbuka dan jujur serta mengambil langkah praktis, meskipun

kelihatannya akan banyak ditentang. Beruntung bahwa saat ini Indonesia

memiliki Kimisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif sehingga dapat

membantu mewujudkan tujuan MDGs.

Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju

penyebaran serta kecenderungan pada tahun 2015. Saat ini Indonesia belum

dapat mengatakan telah melakuakan dua hal tersebut karena di hampir semua

daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendali. Indonesia bisa saja

mencapai target ini, namun untuk mencapainya diperlukan satu upaya besar-

besaran dan terkoodinasi dengan baik di tingkat nasional. Maslah yang di

hadapi bangsa Indoneia terkait dengan HIV dan AIDS ini antara lain:

1. Rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS serta terbatasnya

layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan.

2. Kurangnya pengalaman untuk menangganinya.

3. Adanya angggapan bahwa masalah ini hanyalah maslah kelompok resiko

tinggi ataupun mereka yang sudah tertular.

4. Stigma yang masih kuat mengganggap bahwa HIV hanya akan menular

pada orang-orang yang tidak menular, sehingga banyak orang menjauhi

mereka yang terkena virus HIV.

Hal-hal di ataslah yang menjadi sebuah tantangan untuk mengajak semua

pighak merasakan ini sebagian dari masalah yang perlu dihadapi bersama.

Kondisi ini dapat terlihat jelas jika dibanding dengan respon terhadap

penyakit-penyakit lain seperti malaria dan TBC, dimana lebih mudah

melibatkan masyarakat karena tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap

penyakit-penyakit tersebut.

Malaria dan TBC

Tuberculosis (TBC) merupakan penyebab ketiga kematian terbesar di

dunia. TBC yang utamanaya menggerogoti paru-paru sangat menular. Setiap

tahunsatu orang dapat menular sekitar 10 hingga 15 orang dengan

melepaskan bakteri TBC ke udara yang dapat dihirup oleh orang lain.

TBC memang kedengarannya menakutkan. Tetapi tidak menjadi buruk

karena pertama orang yang terinfeksi tidak segera menunjukkan gejala-gejala

aktif, yang paling mungkin menderita adalah mereka yang sisten

kekebalannya melemah. Kedua, TBC dapat disembuhkan. Strategi standar

yang dilakukan untuk penyembuhan TBC yaitu dengan penyembuhan jangka

pendek dengan pengawasan langsung. Penyembuhan ini mencangkup

pemberian tiga atau empat dosis tinggi selama enam bulan. Indonesia telah

menggunakan DOTS (Directly-Observed Treatment Short-course) sejak

tahun 1995. Sehingga saat ini, terdeteksi lebih dari tiga perempat kasus dapat

diatasi dengan tingkat penyembuhan sekitar 91%, sisanya tidak sembuh

secara total karena ketika mereka merasa sudah sehat mereka menghentikan

pengobatan inilah yang mengakibatkan tidak tuntas karena virus menjadi

kebal terhadap obat-obatan yang diberikan. Namun, dengan keberhasilan

Indonesia dengan menyembuhkan 91% orang yang menderita TBC berkat

DOTS maka sudah dapat memenuhi target MDGs untuk mngembalikan

kecenderungan penyebaran penyakit tersebut.

Namun, TBC masih merupakan masalah besar. Lebih dari setengah

juta penduduk yang masih terinfeksi setiap tahun. Tantangan utamanya

adalah memperluas program DOTS, yang saat ini lebih banyak

dikonsentrasikan pada pusat-pusat kesehatan dengan melibatkan lebih banyak

komunitas, LSM dan pihak lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu

pasokan obat-obatan yang diperlukan dan pasien yang terus menjalani

pengobatan secara menyeluruh. Secara khusus, perlu juga diperhatikan

daerah-daerah terpencil. Pelayanan di daerah-daerah terpencil sulit untuk

hampir semua jenis penyakit, bukan hanya TBC namun juga malaia.

Kasus maslaria terutama disebabkan karena infeksi, dimulai dari

nyamuk anopheles yang membawa parasit. Hal yang perlu dilakukan untuk

mencegah penyakit adalah dengan: pertama yaitu dengan mengurangi jumlah

tempat-tempat dimana nyamuk dapat berkembang biak, biasanya di sungai-

sungai dan anak-anak sungai yang tidak beriak selama musim kemarau atau

di cekungan-cekunegn air hujan di hutan-hutan selama musim hujan. Kedua,

perlu melindungi diri sendiri dari nyamuk dengan menyemprot rumah dengan

insektisida atau dengan menggunakan kelambu yang sudah dicelup

insektisida, khususnya untuk anak-anak. Untuk hal ini Indonesia telah dapat

membalikkan kecenderungan, jika tepat sasaran dalam mencapai tujuan

MDGs.

Dana pengobatan untuk AIDS, TBC dan Malaria sebagian berasal dari

anggaran kesehatan, ditambah dukungan dari Dana Global (Global Fund).

Namun, kebanyakan orang memang harus membayar untuk melindungi diri

mereka sendiri. Untuk masyarakat miskin yang memiliki resiko besar terkena

penyakit ini harusnya melakukan langkah pencegahan. Namun mereka juga

perlu untuk memperoleh pengobatan. Saat ini pengobatan utama adalah

dengan terapi kombinasi obat artemisin (arthemisin combination theraphy)

yang sangat efektif.

Daripada menunggu pasien mendaangi pusat-pusat kesehatan atau para

petugas kesehatan pergi berkeliling mencari kasus dan mengobati. Aperti

halnya dengan penyakit-penyakit menular lainnya, dalam hal malaria dapat

dicapai kemajuan dengan cukup besar yaitu dengan menciptakan lingkungan

alam dan manusia yang lebih sehat. Inilah yang akan membawa Indonesia

mencapai tujuan ketujuh MDGs.

Berdasarkan urauian di atas dapat disimpulkan target dari MDGs

keenam ini adalah:

1. Target 6A: Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV

dan AIDS pada tahun 2015.

Prevalensi saat ini adalah 5,6 per 100.000 orang tingkat nasional namun

pada saat ini tidak ada indikasi bahwa laju penyebaran HIV dan AIDS

telah berhenti. Meskipun demikian, semestinya laju dapat dihentikan.

2. Target 6B: Tersedianya akses universal untuk perawatan HIV dan AIDS

bagi yang memerlukan.

3. Target 6C: menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan

persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015.

Malaria, tingkat kejadian hingga 18,6 juta kasus per tahun. Jumlah ini

mungkin sudah turun. Sedangkan TBC, prevalensi 262 per 100.000 atau

setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya. Deteksi kasus 76%. Angka

keberhasilan pengobatan DOTS: labih dari 91%.

G. Memastikan Kelestarian Lingkungan

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke

dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan

sumberdaya alam.

Indikator pertama adalah proporsi lahan berupa tutupan hutan. Berdasar

citra satelit, jumlahnya sekitar 49,9%, atau bahkan mungkin sudah lebih rendah

dari angka tersebut. Namun, citra landsat merupakan citra satelit dengan resolusi

rendah dan mungkin tidak terlalu sesuai untuk melacak perubahan. Indikator lain

adalah rasio kawasan lindung untuk mempertahankan keragaman hayati. Pada

2006 rasio tersebut adalah 29,5% meskipun sebagian dari jumlah tersebut telah

dirambah. Sejauh ini, angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita

adalah 1,34 sedangkan konsumsi bahan-bahan perusak lapisan ozon masih pada

tingkat 6.544 metrik-ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar

padat pada 2004 adalah 47,5%.

Target 7B: Mengurangi laju hilangnya keragaman hayati, dan mencapai

pengurangan yang signifikan pada 2010.

Belum ada data terbaru mengenai hal ini

Target 7C: Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki

akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar

pada 2015.

Pada tahun 2006, 57,2% penduduk memiliki akses terhadap air minum

yang aman dan meskipun masih ada jarak, pemerintah hampir berhasil untuk

mencapai target 67%. Untuk sanitasi pemerintah nampaknya telah melampaui

target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari

pencapaian ini berkualitas rendah.

Target 7D: Pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan

(setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh.

Meskipun 84% rumah tangga telah memiliki hak penguasaan yang aman,

baik dengan memiliki ataupun menyewa, tetapi jumlah komunitas kumuh yang

memiliki akses terbatas pada layanan dan keamanan semakin meningkat.

H. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

Target 8:

Tidak ada

BAB III

PENUTUP

Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan MDGs

MDGs yang diformulasikan secara bersama pada tingkat global, dalam

beberapa aspek bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik di

tingkat pusat maupun daerah. Pencapaian tujuan MDGs sebagian besar berada di

pundak pemerintah propinsi dan kabupaten. Kabupaten dengan mantap mulai

mengambil alih lebih banyak pengeluaran rutin pemerintah. Jadi pemerintah

daerah seharusnya dapat lebih berperan.

Masalah informasi jelas masih menjadi kendala. BPS memang

mengumpulkan data sejumlah informasi di tingkat kabupaten. Namun, tidak

mencakup hingga tahun 1990 sehingga menyulitkan penetapan target 2015. Hal

tersebut tidak menjadi masalah, selama propinsi-propinsi dan kabupaten-

kabupaten memikirkan cara terbaik untuk pencapaian MDGs, tidak hanya di

tingkat kabupaten, namun sampai ke desa-desa.

Penduduk sebuah desa bisa sepakat memilih apa saja dari tujuan MDGs

yang menjadi prioritas mereka, termasuk memantau dan mempercepat

pencapaiannya. Misalnya ketika kekurangan gizi menjadi persoalan yang

dicemaskan, mungkin perlu memastikan bahwa puskesmas selalu menimbang

semua anak-anak. Siapa saja dapat menambahkan semua informasi yang

dibutuhkan untuk mencermati apakah angka kekurangan gizi meningkat atau

menurun. Dan yang lebih penting, bisa sepakat tentang apa yang harus dilakukan

untuk menanggulanginya.

Misalnya, bagaimana anak-anak yang lambat pertumbuhannya,

memperoleh makanan dan mungkin dapat memberikan saran atau dukungan

kepada para ibu. Apakah semua anak bersekolah? Hal ini akan mudah diketahui

dari buku pendaftaran di sekolah. Jika TBC menjadi masalah, mungkin anda dapat

mencoba untuk melakukan tes pada sebanyak mungkin orang dan kemudian

memulai pengobatan. Apakah perempuan meninggal karena persalinan?

Bagaimana dengan pengawasan tentang berapa banyak perempuan hamil yang

mendatangi klinik-klinik pada masa prapersalinan. Begitu juga apakah mereka

telah memiliki persiapan untuk menghadapi keadaan darurat.

Tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus. Dapat juga

memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi MDGs,

semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing kabupaten atau

komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi perbaikan. Tahun

2015 tinggal lima tahun lagi, tetapi pemerintah bisa melakukan banyak hal dalam

waktu lima tahun ini.

Pola Pembangunan Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan Pokok Penanggulangan Kemiskinan di daerah

dilaksanakan melalui program-program pengurangan kemiskinan (pro-poor),

perluasan lapangan kerja (pro-job) dan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) yang

berorientasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat,

pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan dasar

dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai

strategi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung

diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal usaha

kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial (antara lain melalui program Bantuan

Langsung Tunai, Beras Miskin, Sektoral Pusat/Daerah, program khusus, dll);

secara tidak langsung melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung

kegiatan sosial ekonomi, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan Kelembagaan dan

Perlindungan sosial (antara lain melalui program Bantuan Kepada

Kabupaten/Kota, Sektoral Pusat/Daerah, dan program khusus lainnya).

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan di daerah

ditempuh melalui :

1. Pengurangan pengeluaran, melalui :

a. Bidang Pendidikan, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan

Khusus Murid (BKM), dan Bantuan Bea Siswa Keluarga Miskin.

b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, melalui penanganan tindakan

medis, operatif keluarga miskin, penanggulangan gizi buruk dan gizi

2. Peningkatan Pendapatan, melalui :

a. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, melalui pengembangan

wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta

pemberdayaan usaha skala mikro.

b. Bidang Sosial, melalui Bantuan Modal Usaha bagi Penduduk Miskin.

c. Bidang Ketenagakerjaan, melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha

termasuk pengiriman transmigrasn serta pelatihan ketrampilan tenaga kerja.

d. Bidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya pemugaran rumah kumuh

dan padat di perkotaan, korban bencana alam dan penyediaan air bersih

serta pembangunan sanitasi.

Sasaran penanganan kemiskinan di daerah dilaksanakan pada:

1. Prioritas utama : Penduduk Sangat Miskin

2. Prioritas kedua : Penduduk Miskin

3. Prioritas ketiga : Penduduk Hampir Miskin

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program

dan kegiatan dengan menggunakan berbagai sumber dana. Anggaran tersebut ada

yang dilaksanakan melalui SKPD maupun diberikan langsung kepada

Kabupaten/Kota melalui Dana Bantuan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan upaya penanganan yang telah dilaksanakan, terdapat penurunan

prosentase angka kemiskinan yang signifikan. Pemerintah Daerah (Propinsi)

memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota sebagai daerah

percontohan pelaksanaan MDG’s dengan memberikan bantuan dana.

Bagi Pemerintah Daerah, kemiskinan merupakan issue strategis dan

mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Kemiskinan merupakan salah satu

dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan

pelaksanaannya.

Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai

pada tahun 2015, maka Pemerintah Daerah masih harus bekerja keras untuk dapat

mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan

merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Peran Pemerintah Daerah

Tujuan Pembangunan Milenium yang ditargetkan untuk dapat dicapai

pada tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk

dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam penanganan permasalahan yang

terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan bukan hanya

masalah daerah maupun Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia. Dilihat

dari berbagai program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan besarnya

sumber dana yang telah dikeluarkan, kemiskinan di daerah tetap masih menjadi

permasalahan yang tidak mudah untuk diatasi walaupun jumlah penduduk miskin

sudah semakin berkurang. Hal tersebut terjadi antara lain karena upaya

penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terpadu yang harus dilakukan oleh

semua pihak termasuk juga masyarakat miskin itu sendiri dengan komitmen yang

kuat dari semua unsur pimpinan baik pemerintah, organisasi masyarakat dan

kelompok masyarakat.

Pemerintah Daerah ikut mendukung dan melaksanakan upaya

penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam

dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan,

dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana

melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosio-kultur masyarakat, upaya penanggulangan

kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program

penyadaran masyarakat (public awareness), yaitu sebuah upaya untuk mengurangi

bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan,

meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk

bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri

untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin. Koordinasi diantara

stakeholders maupun instansi pengampu masih perlu dioptimalkan, terutama

dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan

kemiskinan (termasuk kelengkapan data maupun alokasi anggaran), secara

berjenjang dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk

menghindari terjadinya tumpang-tindih maupun terlewatnya sasaran

penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan millenium (MDG’s) yang

harus dapat tercapai pada tahun 2015 pada umumnya dan juga untuk mencapai

tujuan pembangunan daerah pada khususnya, penanganan kemiskinan

memerlukan kerja keras semua pihak, komitmen dari pemerintah dan partisipasi

dari masyarakat miskin itu sendiri.

Pada dasarnyam, kemiskinan tidak akan dapat dihilangkan dari muka

bumi, tetapi meskipun begitu, harus dilakukan upaya agar masyarakat yang masuk

dalam kriteria miskin dapat memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidupnya.

Untuk itu prioritas penanganan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan

sumberdaya yang ada, tanpa ketergantungan dari pihak lain agar penanganannya

dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Agar program dan kegiatan

penangulangan kemiskinan dapat benar-benar memperoleh hasil seperti yang

diinginkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian atas

pelaksanaannya, agar dapat diketahui program dan kegiatan apa saja yang perlu

untuk dilanjutkan bahkan diakselerasikan maupun untuk diketahui program dan

kegiatan apa saja yang tidak diperlukan lagi.

Dalam pelaksanaan tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus.

Dapat memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi

MDGs, semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing

kabupaten atau komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi

perbaikan. Tahun 2015 tinggal lima tahun lagi, tetapi banyak hal yang bisa

dilakukan selama lima tahun ini.