Ekosistem :Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

B. PERATURAN dan PERUNDANGAN :1. UU No. 4 th. 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara.a. Ps. 99 (1), Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyer ahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

b. Ps. 99(2), Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukanlahan pascatambang.

c. Ps. 100 (1), Pemegang IUPdan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

d. Ps. 100(2), Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapatmenetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana ayat (1).

2. UU No. 32 th. 2009 ttg. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. UU No. 26 th. 2007 ttg. Penataan Ruang

4. PP No.26 th. 2008 ttg. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

5. Permen. ESDM No. 18 th. 2008 ttg. Reklamasi dan Penutupan Tambang.

6. Perda ttg. Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota.

C. RENCANA REKLAMASIRencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 thn, dengan rincian tiap tahun meliputi :- Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang- Rencana pembukaan lahan- Program Reklamasi- Rencana Biaya Reklamasi.

Jika umur tambang kurang dari 5 th, rencana reklamasi disusun sesuai umur tambang

Rencana reklamasi disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi (Permen. ESDM No. 18 Th. 2008).

Perusahaan Tambang wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 th pertama atau sesuai dengan umur tambang kepada : Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya sebelum memulaikegiatan operasi produksi.

Rencana reklamasi periode 5 th berikutnya disampaikan sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 th pertama dan seterusnya.

Penilaian dan persetujuan reklamasi oleh pihak yang berwenang memakan waktu paling lama 30 hari, sejak rencana reklamasi disampaikan.

Jika persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 hari, tanpa saran penyempurnaan, maka Rencana Reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Perusahaan wajib melakukan perubahan Rencana Reklamasi jika terjadi perubahan :- Sistem penambangan- Tata guna lahan- Tata ruang- AMDAL atau UKL dan UPL

Pengajuan perubahan Rencana Reklamasi dilakukan paling lama 180 hari, sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya.

Penilaian dan Persetujuan atas perubahan rencana Reklamasi akan diberikan oleh yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 hari.

D. PELAKSANAAN DAN PELAPORANPerusahaan wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung pelaksanaan Reklamasi.

Pelaksanaan Reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan, meiputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.

Lahan diluar bekas tambang :- Timbunan tanah penutup- Timbunan bahan baku/produksi- Jalan transportasi- Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian- Kantor dan perumahan- Dermaga/pelabuhan

Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 bln, setelah tdk ada kegiatan pada lahan terganggu.

Perusahaan wajib membuat laporan reklamasi setiap thn kepada pihak yang berwenang (format Laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi, Permen. ESDM No. 18 th. 2008)

E.JAMINAN REKLAMASIPerusahaan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi yang telah disetujui pihak yang berwenang.

Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntasi, dengan ketentuan :- Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Peme-

rintah di Indonesia atasnama pihak yg berwenang,

cq. Perusahaan ybs dengan jangka waktu penja- minan sesuai dengan jadwal reklamasi.

- Bank Garansi yg diterbitkan oleh Bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.

- Asuransi diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.

- Cadangan akuntasi, dapat ditempatkan apabila perusahaan tersebut memenuhi persyaratan sbb :

+ merupakan perusahaan publik yg terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yg terdaftar di bursa efek di luar Indonesia atau + perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tdk kurang dari US $ 25.000.000,00, seperti yg dinyata- kan dalam laporan keuangan yg telah diaudit oleh akuntan publik yg terdaftar di DepKeu.

- Perusahaan yg menempatkan Jaminan Reklamasi dlm bentuk Cadangan Akuntansi, wajib menyampai- kan laporan keuangan tahunan yg telah diaudit oleh akuntan publik.

Jaminan reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi dan telah memperhitungkan jika pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga.

Jaminan Reklamasi dpt ditempatkan dlm bentuk mata uang rupiah atau dollar dan dihitung berdasar- kan biaya :

a. Biaya Langsung : - penatagunaan lahan - revegetasi - pencegahan & penanggulangan air asam tamb.

- pekerjaan sipil b. Biaya Tidak Langsung : - mobilisasi & demobilisasi - perencanaan kegiatan reklamasi - administrasi & keuntungan pihak ke tiga sbg konraktor - supervisi.

1 Lahan Yg Dibuka (Ha) Tahun -1

Tahun-2 Tahun-2 Tahun-4 Tahun-5

a. Daerah Tambang

b. Daerah di Luar Tambang :

- timbunan tanah penutup

- timbunan bahan baku/produksi

- jalan transportasi

- pabrik/instalasi

- pengolahan/pemurnian

- kantor & perumahan

- lain-lain

2 Penambangan a. Lahan selesai di tambang

b. Lahan/front aktif tambang

c. Volume tanah penutup yg digali

3 Penimbunana. Di bekas tambang

RENCANA REKLAMASI

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

b. Di luar bekas tambang

c. Volume yg ditimbun dibekas tambang

d. Volume yg ditimbun di luar bekas tambang

4 REKLAMASIa. Penatagunaan Lahan :

- pengaturan permukaan tanah

- penebaran tanah zona pengakaran

- pengend. erosi & pengelolaan air

b. Revegetasi

- analisis kualitas tanah

- pemupukan

- pengadaan bibit (batang/kg)

- penanaman (batang)

- pemeliharaan tanaman

5 Pencegahan & penanggulanagn air asam tambang

6 Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

RENCANA BIAYA REKLAMASI

DESKRIPSI BIAYA Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

1. Biaya Langsung (Rp/ US $) a. Biaya Penatagunaan Lahan :

1). Biaya pengaturan permukaan lahan

2). Biaya penebaran tanah pucuk

3). Biaya pengendalian erosi & Pengelolaan air

b. Biaya Revegetasi :

1). Analisis kualitas tanah

2). Pemupukan

3). Pengadaan bibit

4). Penanaman

5). Pemeliharaan tanaman

c. Biaya pencegahan & Penanggulangan air asam tambang

d. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (mangacu Amdal, UKL/UPL)

Sub Total 1 (Rp / US $)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

2. Biaya Tidak Langsung (Rp / US $) a. Biaya mobilisasi & demobilisasi alat (sebesar 2,5% dari Biaya langsung atau berdasarkan perhitungan)

b. Biaya perencanaan Reklamasi (sebesar 2 – 10% dari Biaya langsung)

c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (sebesar 3 – 14% dari Biaya langsung)

d. Biaya supervisi (sebesar 2 – 7% dari Biaya langsung)

Sub Total 2 (Rp / US $)Total 1 + 2 (Rp / US $)

Perusahaan wajib menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi, berdasarkan Biaya Reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi untuk jangka waktu 5 tahun atau sesuai umur tambang (jika kurang dari 5 tahun) dan telah disetujui pihak yang berwenang. Biaya tersebut dapat ditempatkan setiap tahun.

Pihak yang berwenang dapat memerintahkan untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi, jika :

- Perubahan melakukan perubahan Rencana Reklamasi. - Biaya Pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan rencana.

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan Reklamasi.Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari Jaminan yg telah ditetapkan, menjadi tanggung jawab perusahaan

F. PELAKSANAAN PENCAIRAN & PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI.

Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya; Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi kpd pihak yang berwenang, disertai Laporan Pelaksanaan Reklamasi.

Persetujuan pencairan oleh pihak yang berwenang paling lama 30 hari, setelah permohonan diterima.

Ketentuan besarnya biaya pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi diatur sebagai berikut :

a. 60% dari besaran Jaminan Reklamasi, jika telah selesai melaksanakan penatagunan lahan yang dilakukan sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rencana Reklamasi.

b. 80% dari besaran Jaminan Reklamasi, jika telah selesai melaksanakan kegiatan :

- revegetasi- pencegahan dan penanggulangan air asam tambang- pekerjaan sipil- kegiatan reklamasi lainnya.

c. 100% dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan Reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan Reklamasi.