rekomendasi pejabat pengelola informasi dan … · provinsi (uji akses). berdasarkan evaluasi itu,...
TRANSCRIPT
REKOMENDASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
ATAS PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 2018 - 2019
Untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu
Provinsi, Bawaslu RI telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran kepada Bawaslu
Provinsi, yaitu:
a. Surat Edaran Nomor 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, pada Agustus 2018.
b. Surat Edaran Nomor 0125/ K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang
Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, Maret 2019
c. Surat Edaran Nomor 0289/K.BAWASLU/HM.00/Ix/2019 tentang
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi, September
2019.
Untuk mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi
dalam rangka menjalankan Surat Edaran ini, PPID Bawaslu RI telah melakukan
evaluasi. Metode evaluasi dilakukan dengan memeriksa Laporan Layanan
Informasi Bawaslu Provinsi, menelusuri (tracking) situs web Bawaslu Provinsi dan
subdomain/menu PPID serta melakukan pengujian pelayanan informasi Bawaslu
Provinsi (uji akses). Berdasarkan evaluasi itu, PPID Bawaslu RI memberikan
sejumlah rekomendasi kepada setiap Bawaslu Provinsi.
Berikut ini rekomendasi terhadap Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
I. REKOMENDASI TERHADAP MATERI LAPORAN LAYANAN INFORMASI
Laporan Layanan Informasi bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi
implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Laporan Layanan
Informasi ini menjadi dasar bagi Bawaslu RI untuk merancang program yang
berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi.
Laporan Layanan Informasi yang disampaikan kepada Bawaslu RI, dinyatakan
LENGKAP. Dengan catatan, mohon menambahkan data mengenai jenis informasi
yang dilihat publik. Padahal data ini sebenarnya ada di situs web Panwaslih
Provinsi DI Aceh (https://bit.ly/2pcflDR).
Berikut ini rekomendasi atas Laporan Layanan Informasi yang disampaikan
kepada Bawaslu RI. Untuk kolom yang kosong (-) berarti tidak ada rekomendasi
karena sudah baik atau tidak untuk dinilai, tetapi untuk kepentingan pemetaan.
BAB SUB BAB KONDISI/REKOMENDASI
BAB I
Struktur PPID Lengkap
SOP
1. SOP yang berkaitan dengan keterbukaan
informasi telah dibuat dengan lengkap,
mencakup:
a. SOP Tentang Klasifikasi Informasi
b. SOP Penanganan Keberatan
c. SOP Pelayanan Informasi
d. SOP Uji Konsekuensi Terhadap Informasi
Yang dikecualikan
2. Untuk SOP Pelayanan Informasi dan SOP
Penanganan Keberatan, mohon diberi
keterangan/catatan mengenai perlakuan
khusus terhadap informasi Pemilu dan
Pemilihan sesuai Perki No. 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu
dan Pemilihan (Informasi: Perbawaslu No. 1
Tahun 2017 dalam proses revisi. Salah satu
muatannya mengenai penyesuaian dengan
Perki tersebut).
3. Untuk SOP Uji Konsekuensi Terhadap
Informasi Yang dikecualikan, kewenangan
Bawaslu Provinsi adalah mengidentifikasi
informasi yang berpotensi dikecualikan.
Untuk penetapannya, merupakan
wewenang dari Bawaslu RI.
Anggaran
Mohon untuk yang akan datang, dialokasikan
anggaran untuk program/kegiatan yang
berkaitan langsung dengan PPID atau dengan
pengelolaan dan pelayanan informasi.
Program PPID
Program PPID yang telah dijalankan:
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
2. Pengadaan barang terkait pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
3. Pengembangan Design dan Konten Website
Secara umum, program/kegiatan PPID dapat
dikategorikan sebagai berikut:
1. Koordinasi internal di Bawaslu Provinsi
terkait implementasi pengelolaan dan
pelayanan informasi.
2. Koordinasi antara Bawaslu Provinsi
dengan Bawaslu RI, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan/atau
Penyelenggara pemilu lainnya, terkait
implementasi pengelolaan dan pelayanan
informasi.
3. Peningkatan pemahaman dan
keterampilan dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(Misalnya: sosialisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
dengan keterbukaan informasi, pelatihan
penyusunan DIP, pelatihan pelayanan
informasi, dan lain-lain).
4. Peningkatan pengetahuan publik
(masyarakat/komunitas) tentang cara
mendapatkan informasi publik baik
melalui permintaan informasi maupun
melalui sarana-sarana lainnya seperti
situs web dan media sosial.
5. Pengadaan barang dan jasa yang
berkaitan dengan pengelolaan dan
pelayanan informasi.
6. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan
informasi di Bawaslu Provinsi dan
Kabupatan/Kota (Misal: pembuatan
infografis).
7. Penyusunan SOP yang berkaitan dengan
pengelolaan dan pelayanan informasi.
BAB II
Sarana dan
prasarana
Mohon dicantumkan juga sarana dan prasara
secara online (jika ada)
SDM
Mohon menuliskan informasi lebih detil.
Misalnya Strata 1 Ilmu Komputer. Selain itu
informasi lain yang relevan. Misalnya, pernah
mengikuti pelatihan kearsipan.
Anggaran
pelayanan
informasi serta
laporan
penggunaannya
Dengan melihat adanya sisa anggaran
sebagaimana disebutkan dalam Laporan,
sebenarnya ada beberapa kegitan/program
yang dapat dirancang oleh PPID.
BAB III
Jumlah
Permintaan
Informasi Publik
Secara umum, minimnya jumlah pemohon
informasi, kemungkinan disebabkan salah
satu atau beberapa faktor di bawah ini.
1. Ketersediaan informasi di situs web cukup
lengkap sehingga informasi yang dicari
publik dapat diperoleh dari web.
2. Publik belum mengenal Bawaslu Provinsi
dengan baik
3. Rendahnya kepercayaan pada Bawaslu
Provinsi
4. Rendahnya sosialisasi tentang hak dan
mekanisme publik untuk meminta
informasi di Bawaslu Provinsi
5. Publik tidak tertarik pada Pemilu/Pilkada
karena berbagai faktor. Misalnya faktor
kandidat
Karena itu, program-program Bawaslu
sebagaimana disebutkan di atas perlu
dilakukan secara berkala oleh Bawaslu
Provinsi.
Waktu
pemenuhan
permintaan
Informasi Publik
-
Jumlah
permintaan
Informasi Publik
yang dikabulkan
-
Permintaan
Informasi Publik
yang ditolak
beserta alasannya
-
Jumlah
permintaan
berdasarkan
Sarana
Permintaan
Informasi Publik
-
BAB IV
Publikasi
Informasi Publik Lihat “Rekomendasi terkait Situs Web”
Data Statistik
Pengakses web Lengkap
Jenis Informasi
Yang Diakses
melalui Web
Tidak ada. Mohon dilaporkan. Padahal data itu
ada di tautan ini: https://bit.ly/2pcflDR
BAB V
Jumlah keberatan
yang diterima -
Alasan Keberatan -
Tanggapan Atas
Keberatan -
BAB VI
Jumlah
Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi di KI
dan Pengadilan
-
Permohonan
penyelesaian
sengketa ke
Komisi Informasi
-
Permohonan
penyelesaian
sengketa di
Pengadilan
(PN/PTUN/MA)
-
Putusan Final
KI/Pengadilan -
BAB VII
Kendala eksternal
dalam
pelaksanaan
Layanan Informasi
Publik
-
Kendala internal
dalam
pelaksanaan
Layanan Informasi
Publik
Dalam Laporan disebutkan: Standar
Operasional Prosedur dalam hal tertentu belum
berjalan maksimal. Mohon dijelaskan lebih
lanjut.
BAB VIII DIP yang
diperbaharui
a. Penulisan format DIP disesuaikan dengan
Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 (dalam proses
revisi tetapi untuk format DIP tidak
berubah) atau Perki No. 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik
b. Kelengkapan subjek Informasi. Informasi
yang dikuasai oleh Bawaslu Provinsi juga
perlu dicantumkan dalam DIP meskipun
tidak diproduksi oleh Bawaslu Provinsi.
Misalnya LHKPN atas nama ….. tahun…..
c. Penulisan subjek informasi. Misalnya,
Laporan Kegiatan dan Kinerja (LAKIP) ditulis
secara lengkap. Misalnya: Laporan
Keuangan Tahun 2018
d. Dalam Laporan disebutkan, “PPID
Panwaslih Provinsi DI Aceh sejak tahun
2018 hingga Agustus Tahun 2019 telah
menyusun 4 SOP terkait dengan Pelayanan
Informasi Publik. Penyusunan tersebut
dilakukan melalui rapat dan koordinasi
melalui nota dinas tahun 2019 yang
meminta masing-masing subbagian untuk
membuat dan mengirimkan daftar informasi
publik di bawah penguasaan dan
pengelolaan masing masing subbagian
tersebut.” Apakah subbagian telah
memenuhi permintaan tersebut?
Informasi publik
yang dihasilkan di
setiap subbagian
di Bawaslu
Provinsi
Mohon subjek informasi ditulis secara lengkap.
Misalnya: Data Rekapitulasi Penangangan
Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Provinsi DI Aceh Tahun
2019.
BAB IX
Inovasi terkait
pengelolaan
informasi publik
Dalam Laporan disebutkan: Belum ada inovasi.
Inovasi yang dapat dilakukan terkait
pengelolaan informasi misalnya: kerjasama
dengan Lembaga Arsip Daerah untuk
pengembangan kapasitas staf dalam rangka
pengelolaan dokumen, dan lain-lain.
Inovasi terkait
pelayanan
informasi publik
Inovasi yang dapat dilakukan terkait pelayanan
informasi, misalnya membuat hotline center
berbasis whatsapp, mengaktifkan medsos
untuk sosialisasi pelayanan informasi
Panwaslih Provinsi DI Aceh, dan lain-lain.
Inovasi terkait
penyusunan
Daftar Informasi
Publik
Inovasi yang dapat dilakukan terkait pelayanan
informasi misalnya: membuat DIP secara online
menggunakan aplikasi tertentu.
Lain-lain -
BAB X
Rekomendasi dan
Rencana Tindak
Lanjut Terkait
Kendala Internal
Rencana Tindak Lanjut mencakup
program/kegiatan yang telah direncanakan
secara resmi oleh Bawaslu Provinsi Aceh dan
program/kegiatan yang dalam proses
pengusulan. Mohon diberi keterangan.
Rekomendasi dan
Rencana Tindak
Lanjut Terkait
Kendala Eksternal
Selanjutnya, mohon berkoordinasi dengan
PPID Bawaslu RI untuk pelaksanaan rencana
tindak lanjut agar lebih tepat, sistematis, dan
berdampak bagi peningkatan kualitas
keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi
Aceh.
Pelaksanaan
rekomendasi/RTL
dalam Laporan
Layanan Informasi
tahun sebelumnya
dan Rakornas
PPID
Rekomendasi yang belum dijalankan:
Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan
Perundang-Undangan dan SOP Bagi seluruh
Struktur Internal PPID Panwaslih Provinsi Aceh
dan Unit Layanan Informasi Publik Panwaslih
Kabupaten/Kota di Aceh.
Untuk kegiatan ini, bisa dilakukan melalui
rapat internal (misalnya melalui RDK) dengan
mengundang pihak-pihak yang berkompeten.
Misalnya: Komisi Informasi atau Lembaga
Swadaya Masyarakat.
Ke depan, kami berharap substansi Laporan seperti ini digunakan dalam
penyusunan Laporan yang disampaikan kepada Komisi Informasi Aceh. Untuk
format dan kreativitas lain terkait Laporan, silakan dikembangkan oleh PPID
Panwaslih Provinsi DI Aceh.
Agar Laporan berikutnya lebih baik lagi, kami berharap dalam proses
penyusunan Laporan melibatkan seluruh unsur pada sekretariat dan Komisioner
yang terkait. Tujuannya, agar isi Laporan tepat, komprehensif dan mendalam,
sebagai sarana sosialisasi tentang keterbukaan informasi, dan menumbuhkan
tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi di seluruh unit yang ada di
Panwaslih Provinsi DI Aceh.
II. REKOMENDASI TERHADAP SITUS WEB
Rekomendasi ini kami buat berdasarkan penelusuran terhadap situs web
Panwaslih Provinsi DI Aceh. Adapun format tabel yang kami sampaikan berikut
ini merupakan revisi dari tabel yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dengan
tabel ini, kami berharap dapat menjadi panduan bagi peningkatan isi web Bawaslu
Provinsi.
Secara umum, situs web Bawaslu Provinsi Aceh cukup baik dalam hal:
kelengkapan dan penataan menu serta kelengkapan dan kebaruan isi. Namun ada
beberapa catatan untuk perbaikan. Antara lain:
a. Mohon agar diupayakan tidak ada menu yang kosong. Jika belum ada
informasi, mohon ditulis sesuai kondisi. Misalnya, menu LHKPN. Jika dalam
proses verifikasi KPK, mohon dituliskan demikian.
b. Mohon agar penempatan informasi disesuaikan dengan menu yang telah
dibuat. Misalnya: Mekanisme Pelaporan, Sarana Pelaporan secara online,
dan Hasil Pengawasan ditempatkan pada menu Pengawasan.
Berikut ini beberapa rekomendasi terkait sejumlah informasi yang wajib
diumumkan di situs web Bawaslu Provinsi Aceh.
NO SUBJEK TAUTAN REKOMENDASI
PROFIL
Lembaga
1 Alamat, telpon,
email, media sosial,
sarana publikasi
lain
https://aceh.bawaslu.
go.id/profil/alamat-
kantor-panwaslih-
provinsi-aceh/
Untuk alamat di
halaman depan web,
mohon dilengkapi
dengan nomor telpon
dan email.
2 Sejarah https://aceh.bawaslu.
go.id/profil/sejarah-
pengawasan-pemilu/
Mohon dikontekskan
juga pada sejarah
terbentuknya
Panwaslih Provinsi DI
Aceh.
3 Visi-misi https://aceh.bawaslu.
go.id/profil/visi-dan-
misi/
Lengkap
4 Tugas dan fungsi https://aceh.bawaslu.
go.id/profil/tugas-
wewenang-dan-
kewajiban/
Lengkap
5 Struktur https://aceh.bawaslu.
go.id/profil/struktur-
organisasi/
Mohon mencantumkan
divisi dari para Anggota
Panwaslih Provinsi DI
Aceh
6 Informasi
Kepegawaian
https://aceh.bawaslu.
go.id/data-
kepegawaian-
panwaslih-provinsi-
aceh-tahun-2019/
Lengkap
7 Rencana Strategis Tidak ada Mohon diunggah ke
web.
8 Program Kerja https://aceh.bawaslu.
go.id/agenda-
pimpinan/
Informasi ini lebih tepat
sebagai agenda dengan
melengkapi dengan
agenda kelembagaan
lainnya, selain agenda
pimpinan.
9 DIPA – RKAK/L Tidak ada Mohon diunggah ke
web.
10 Laporan Keuangan https://aceh.bawaslu.
go.id/laporan-
Lengkap
realisasi-anggaran-
panwaslih-provinsi-
aceh-tahun-2018/
11 Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan
https://aceh.bawaslu.
go.id/laporan-
akuntabilitas-kinerja-
lakip-2019/
Lengkap. Sebaiknya
ditaruh di submenu
tersendiri di menu
Profil
12 Laporan Barang
Milik Negara
Tidak ada Mohon dilengkapi.
Contoh:
https://bit.ly/2mYwxw
0
Personil
13 Biodata singkat
Komisioner
https://aceh.bawaslu.
go.id/profil/profil-
ketua-dan-anggota/
Mohon diperbaiki.
Format profil individu
terdiri atas nama,
jabatan, alamat unit,
latar belakang
pendidikan dan
penghargaan yang
pernah diterima.
14 Biodata singkat
Pejabat Sekretariat
Tidak ada
15 LHKPN Komisioner Tidak ada Mohon dilengkapi.
Silakan download di
elhkpn.kpk.go.id untuk
diumumkan di web
Panwaslih Provinsi DI
Aceh.
16 LHKPN Pejabat
Sekretariat
REGULASI
17 Regulasi https://aceh.bawaslu.
go.id/
Mohon dilengkapi
dengan regulasi yang
dikeluarkan oleh
Bawaslu Provinsi Aceh
(SK, SE, Penetapan,
dan lain-lain)
PELAYANAN INFORMASI (PPID)
18 Prosedur
Permintaan
Informasi
https://aceh.bawaslu.
go.id/ppid-
v1/standar-
layanan/prosedur-
permohonan-
informasi/
Mohon mencantumkan
pelayanan khusus
untuk informasi pemilu
dan pemilihan sesuai
Perki No. 1 Tahun 2019
19 Formulir Permintaan
Informasi secara
online
https://aceh.bawaslu.
go.id/formulir-
permohonan-
informasi/
Lihat rekomendasi
terkait menu PPID
20 Prosedur Pengajuan
Keberatan
https://aceh.bawaslu.
go.id/ppid-
v1/standar-
layanan/prosedur-
pengajuan-keberatan/
Mohon diperbaiki
dengan mencantumkan
pelayanan khusus
untuk informasi pemilu
dan pemilihan
21 Sarana Pengajuan
Keberatan secara
online
Tidak ada Mohon dibuatkan
pengajuan keberatan
secara online.
22 Daftar Informasi https://aceh.bawaslu.
go.id/ppid-
v1/informasi-publik-
ppid/
Lengkap. Sebenarnya,
klasifikasi yang
ditampilkan di web
tidak harus dengan
klasifikasi berkala,
serta, merta, dan
tersedia setiap saat.
Boleh dengan
klasifikasi lain. Misal:
Informasi
Kelembagaan,
Informasi Pemilihan
Umum, Informasi
Pemilihan.
23 Struktur PPID https://aceh.bawaslu.
go.id/ppid-v1/profil-
ppid/
Lengkap
24 Laporan Layanan
Informasi
https://aceh.bawaslu.
go.id/laporan-
pelayanan-informasi-
tahun-2019/
Untuk tahun
berikutnya, mohon
disesuaikan dengan
Laporan Layanan
Informasi yang
disampaikan ke PPID
Bawaslu RI ini.
AGENDA
25 Agenda Harian
Lembaga
https://aceh.bawaslu.
go.id/agenda-harian-
panwaslih-provinsi-
aceh/ Tidak ada.
Kosong. Sebaiknya
tautan ini dijadikan
menu agenda dengan
mencantumkan
seluruh kegiatan
kelembagaan Panwaslih
Provinsi DI Aceh, tidak
terbatas pada pimpinan
saja.
https://aceh.bawaslu.g
o.id/agenda-pimpinan/
PENGADAAN BARANG DAN JASA
26 Pengumuman
pelaksanaan
Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ)
https://aceh.bawaslu.
go.id/wp-
content/uploads/ppid
/data_pendukung/ba
rang%20dan%20jasa/
rekap%20rencana%20
umum%20pengadaan.
Mohon mengumumkan
tautan terkait PBJ.
Contoh
https://sirup.lkpp.go.id
/sirup/ro/penyedia/sat
ker/138564
27 Pengumuman
pemenang PBJ
Tidak ada Mohon diumumkan.
28 Laporan PBJ Tidak ada Mohon diunggah ke
web.
REKRUTMEN
29 Pengumuman
pelaksanaan
rekrutmen PNS/Non
PNS dan Pengawas
Pemilu
https://aceh.bawaslu.
go.id/rekruitmen-
cpns-2018/
Lengkap
30 Pengumuman hasil
seleksi
Tidak ada Mohon diunggah ke
web. Contoh:
http://kalsel.bawaslu.g
o.id/2019/02/13/hasil
-seleksi-tertulis-ppn-
pns-bawaslu-prov-
kalsel-tahun-2019/
PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
31
Tautan Whistle
blowing system https://aceh.bawaslu.
go.id/
Tepat (ada tautam ke
whistle blowing system
Bawaslu RI)
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN
32 Hasil Pengawasan
Pemilu
https://aceh.bawaslu.
go.id/laporan-akhir-
hasil-pengawasan-
pemilu-tahun-2019-
provinsi-aceh/
Lengkap
33 Hasil Pengawasan
Pemilihan (Pilkada)
Tidak ada Mohon diunggah ke
web.
PENANGANAN PELANGGARAN
34 Prosedur Pelaporan
Dugaan Pelanggaran
Pemilu
https://aceh.bawaslu.
go.id/layanan-
laporan-dugaan-
pelanggaran-pemilu/
Sebaiknya ditaruh di
menu Pengawasan
35 Form Pelaporan
Dugaan Pelanggaran
Pemilu secara online
https://dipaaceh.baw
aslu.go.id/formulir-
laporan-dan-
tanggapan-
masyarakat/
Formulir yang tersedia
dalam bentuk offline.
Mohon melengkapi
dengan sarana
pelaporan secara
online. Sebaiknya
ditaruh pada menu
Pengawasan. Contoh:
http://jambi.bawaslu.g
o.id/form-informasi-
awal-dugaan-
pelanggaran/
36 Rekapitulasi
penanganan
Laporan/Temuan
Tidak ada Mohon diunggah ke
web. Contoh:
https://bawaslu.go.id/
sites/default/files/hasil
_pengawasan/DATA%2
0PELANGGARAN%20P
EMILU%2020%20MEI%
20TAHUN%202019.pdf
PENYELESAIAN SENGKETA
37 Tata cara pengajuan
sengketa
Tidak ada Mohon dibuat dan
ditampilkan ke web.
38 Putusan https://aceh.bawaslu.
go.id/putusan/
Sebaiknya dibuat
klasifikasi jenis
putusan. Contoh:
1. http://kalsel.bawasl
u.go.id/
2. https://sulteng.baw
aslu.go.id/
39 Rekapitulasi
penyelesaian
Sengketa
Tidak ada Mohon diunggah ke
web. Contoh:
https://banten.bawasl
u.go.id/pages/rekap-
penyelesaian-sengketa-
pemilu-2019/
DAFTAR BAWASLU KABUPATEN/KOTA
40 Nama Lembaga,
Alamat, Situs Web
Bawaslu
Kabupaten/Kota,
media sosial atau
tautannya
1. Situs:
https://aceh.bawa
slu.go.id/
2. Alamat:
https://aceh.bawa
slu.go.id/profil/ala
mat-kantor-
panwaslih-
kabupaten-kota/
Lengkap
PELAYANAN PUBLIK LAIN
41 Sarana
penyampaian
pertanyaan, saran
Tidak ada Mohon dibuat Contoh:
https://bawaslu.go.id/
content/bawaslu-
mendengar
42 Mesin pencari
(search engine)
https://aceh.bawaslu.
go.id/
Berfungsi dengan baik
43 Lain-lain -
III. REKOMENDASI TERHADAP MENU PPID
Berikut ini rekomendasi kami terkait dengan menu PPID pada situs web
Panwaslih Provinsi DI Aceh.
1. Untuk formulir permintaan informasi secara online, mohon dibuatkan
pernyataan perlindungan data pribadi (lihat
https://ppid.bawaslu.go.id/form/formulir-permohonan-informasi).
2. Mohon dibuatkan pengajuan keberatan secara online (contoh:
https://ppid.bawaslu.go.id/form/formulir-pengajuan-keberatan)
3. Mohon dibuatkan submenu Laporan Layanan Informasi pada menu PPID.
Menu/submenu lainnya, dapat melihat pada ppid.bawaslu.go.id
4. Untuk informasi atau dokumen baik terkait kelembagaan atau kepemiluan
yang tidak terkait langsung dengan PPID, sebaiknya diumumkan di situs
web utama (aceh.bawaslu.go.id) dengan penempatan pada menu/submenu
yang tepat sehingga memudahkan publik untuk menemukan informasi yang
dicari. Jika ditampilkan kembali di PPID, cukup mencantumkan tautan
(link) saja.
IV. REKOMENDASI TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
Pada 26 September 2019, pukul 20.12 WIB, kami melakukan uji akses
dengan mengajukan permintaan informasi kepada Panwaslih Provinsi DI Aceh
melalui email. Informasi yang diminta adalah Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2019, Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu, serta Laporan Penanganan
Pelanggaran Pemilu 2019. Tanggapan dari Panwaslih Provinsi DI Aceh adalah
meminta pemohon informasi untuk melengkapi KTM dan surat ijin melakukan
penelitian dari kampus.
Pada dasarnya, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, Rencana Kerja dan
Anggaran Bawaslu, serta Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019
merupakan informasi yang wajib diumumkan. Sarana yang digunakan untuk
mengumumkan adalah situs web (aceh.bawaslu.go.id).
Pembelajaran dari proses uji akses ini bagi pelayanan informasi di Panwaslih
Provinsi DI Aceh adalah:
1. Mohon melengkapi informasi yang wajib diumumkan sebagaimana
disampaikan pada tabel di atas;
2. Terhadap adanya permintaan informasi, maka yang perlu diperhatikan
adalah apakah status informasi tersebut bersifat terbuka. Jika bersifat
terbuka, maka mohon dipastikan lagi, apakah informasi terbut wajib
diumumkan. Jika informasi tersebut wajib diumumkan, maka Bawaslu
Provinsi seharusnya segera mengunggah informasi tersebut ke situs web.
Setelah itu, Bawaslu dapat mempersilakan pemohon untuk memperoleh
informasi tersebut di web.
3. Jika pemohon informasi tetap meminta secara tercetak (dengan biaya
penggandaan yang ditanggung pemohon), maka Bawaslu mempersilakan
pemohon untuk datang ke meja pelayanan informasi sesuai dengan
ketentuan Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.
4. Permintaan terhadap informasi yang bersifat terbuka, tidak diperlukan
adanya syarat-syarat lain, di luar syarat yang ditetapkan undang-undang.
Sepanjang pemohon telah melampirkan salah satu identitas kependudukan.
Misalnya, Kartu Tanda Penduduk. Maka, tidak diperlukan lagi syarat lain
seperti Kartu Tanda Mahasiswa, surat izin penelitian, dan sejenisnya.
Terlepas dari pelayanan yang sudah diberikan dalam proses uji akses ini, kami
menilai PPID Panwaslih Provinsi DI Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk
melayani pemohon informasi. Ke depan, kami berharap pelayanan informasi di
Panwaslih Provinsi DI Aceh, akan semakin baik lagi.