rekonsiliasi lap keu

32
PERBANDINGAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (LKK) DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (LKK) DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL (LKF) LAPORAN KEUANGAN FISKAL (LKF) 1 PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LAPORAN KEANGAN FISKAL DASAR PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TUJUAN 1. MENGHITUNG LABA BERSIH 2. MENGUKUR KINERJA MENGHITUNG BESARNYA PAJAK TERHUTANG AKIBAT PENYIMPANGAN 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TIDAK TEPAT OLEH PENGUNA LAPORAN KEUANGAN 2. OPINI YANG BURUK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN SIKAP KREDITUR, INVESTOR, STAKE HOLDERS DLL SANKSI DIBIDANG PERPAJAKAN: 1.SANKSI ADMINSTRASI BERUPA DENDA, BUNGA, ATAU KENAIKAN 2.SANKSI PIDANA BERUPA KURUNGAN ATAU PENJARA DALAM MENENTUKAN PENGHASILAN (PENDAPATAN) DAN BIAYA ANTARA SAK DAN UU PERPAJAKAN TERDAPAT PERSAMAAN DAN PERBEDAAN. ATAS PERBEDAAN TERSEBUT DILAKUKAN KOREKSI FISKAL SEHINGGA DAPAT DISUSUN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Upload: imam-munandar

Post on 04-Aug-2015

208 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rekonsiliasi Lap Keu

PERBANDINGAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (LKK) LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (LKK) DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL (LKF)DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL (LKF)

11

PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LAPORAN KEANGAN FISKAL

DASAR PENYUSUNAN

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

TUJUAN 1. MENGHITUNG LABA BERSIH2. MENGUKUR KINERJA

MENGHITUNG BESARNYA PAJAK TERHUTANG

AKIBAT PENYIMPANGAN

1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TIDAK TEPAT OLEH PENGUNA LAPORAN KEUANGAN

2. OPINI YANG BURUK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN SIKAP KREDITUR, INVESTOR, STAKE HOLDERS DLL

SANKSI DIBIDANG PERPAJAKAN:1.SANKSI ADMINSTRASI BERUPA DENDA, BUNGA, ATAU KENAIKAN2.SANKSI PIDANA BERUPA KURUNGAN ATAU PENJARA

DALAM MENENTUKAN PENGHASILAN (PENDAPATAN) DAN BIAYA ANTARA SAK DAN UU PERPAJAKAN TERDAPAT PERSAMAAN DAN PERBEDAAN. ATAS PERBEDAAN TERSEBUT DILAKUKAN KOREKSI FISKAL SEHINGGA DAPAT DISUSUN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Page 2: Rekonsiliasi Lap Keu

22

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

BEDA TETAP PENGHASILAN

1. PENERIMAAN YANG MENURUT SAK MERUPAKAN PENGHASILAN TETAPI MENURUT UNDANG-UNDANG PPh BUKAN OBYEK PPh

Contoh: Deviden yang diterima oleh PT sebagai WP DN, BUMN, BUMD, Koperasi, dari penyertaan modal pada badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu

2. PENERIMAAN YANG MENURUT SAK BUKAN MERUPAKAN PENGHASILAN TETAPI MENURUT UNDANG-UNDANG PPh MERUPAKAN OBYEK PPH

Contoh : Penerimaan hibah/bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa

3. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL Contoh: Wajib Pajak Tetap Berkewajiban melapirkan Laporan

Keuanagan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh

Page 3: Rekonsiliasi Lap Keu

33

BEDA TETAP BIAYA

BEDA TETAP YANG MURNI

1. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK

2. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

Catatan : Bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang dikenakan PPh tarif pasal 17 wajib memisahkan biaya langsung. Untuk biaya tidak langsung harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan penghasilan bruto

3. PENGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA/KENIKMATAN, KECUALI PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK SELURUH PEGAWAI DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

BEDA TETAP BIAYA

Page 4: Rekonsiliasi Lap Keu

44

4. BANTUAN /SUMBANGAN

5. SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

6. KERUGIAN USAHA DARI LAUR NEGERI

7. RUGI KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN AKTIVA

DAN/ATAU HAK YANG DIMILIKI YANG TIDAK

DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DALAM

RANGKA MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA

PENGHASILAN.

8. PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMBERI

PENGHASILAN, KECUALI DALAM MENGHITUNGNYA

MENGGUNAKAN METODE GROSS UP. (PPh 26 ATAS

DEVIDEN TIDAK BOLEH DENGAN METODE GROSS UP

BEDA TETAP BIAYA YANG MURNI (SAMBUNGAN)

Page 5: Rekonsiliasi Lap Keu

55

BEDA TETAP YANG DISEBABKAN TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT KHUSUS

1. BIAYA PERJALANANBiaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, misal : surat tugas, tiket, kuinsi hotel atau bukti pembayaran ke Biro Perjalanan

2. BIAYA PROMOSIBiaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemasangan/pemuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi dll. Biaya promosi harus dibedakan dengan sumbangan

3. BIAYA ENTERTAINMENTBiaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah entertainment yang benar dikeluarkan (FORMAL) ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh)Isi daftar Nominatif meliputi : Nomor Urut, Tanggal, Nama Tempat, Alamat, Jenis dan Jumlah Entertainment yang diberikan, serta Nama, Posisi, Nama Perusahaan dan Jemis Usaha Relasi yang di entertain.

Page 6: Rekonsiliasi Lap Keu

66

BEDA TETAP YANG DISEBABKAN TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT KHUSUS (Sambungan)

4. BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBiaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

5. KERUGIAN PIUTANGSelain Bank dan SGU, Piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh)

Page 7: Rekonsiliasi Lap Keu

77

BEDA TETAP YANG DISEBABKAN PRAKTIK-PRAKTIK AKUNTANSI YANG TIDAK SEHAT

Baik menurut SAK maupun Undang-Undang PPh tidak mengakui sebagai beban.

1. Keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluarganya yang harus dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.

2. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.

Page 8: Rekonsiliasi Lap Keu

88

BEDA WAKTU

MERUPAKAN PERBEDAAN PEMBEBANAN BIAYA TIAP-TIAP TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK KARENA PERBEDAAN METODA YANG DIGUNAKAN, TETAPI SECARA KESELURUHAN JUMLAH YANG DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA ADALAH SAMA

contoh :1. Penyusutan/Amortisasi2. Penilaian Persediaan

3. Penyisihan Kerugian Piutang, Kecuali untuk Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Cadangan untuk Usaha Asuransi dan Cadangan biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan

4. Rugi Laba selisih kurs5. Rugi Laba atas Penyertaan Saham

SYARAT : HARUS DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS

Page 9: Rekonsiliasi Lap Keu

99

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26BW BT

I.1. a.

b.c.

2.a.

b.

c.

LABA BRUTO USAHAPenjualan Netto:Metoda Pengakuan PenghasilanPotongan PenjualanRetur Penjulan

Harga Pokok Penjulan:Penilaian Persediaan :-Harga Perolehan-LOCOM-Persentase Laba Bruto-Harga Eceran

Metoda-FIFO-RATA-RATA-LIFO

PENCATATAN :-PHYSICAL-PERPECTUAL

V

Akrual

VV

VVVV

VVV

VV

V

------

--VVV

----V

----

V

------

--------

------

----

V

Akrual

VV

V------

VV--

VV

--

------

--------

------

----

Page 10: Rekonsiliasi Lap Keu

1010

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26BW BT

II.

1.

2.

3.

4.

5.

PENGHASILAN DI LUAR USAHADeviden dari Penyertaan di dalam negeriDeviden dari penyertaan di luar negeri

•Bunga Deposito/ tabungan pada bank di Indonesia termasuk diskonto SBI & Jasa GiroBunga deposito/ tabungan pada bank di LN termasuk cabang bank pemerintah di LN

Penghasilan bunga/ premium/diskonto/ imbalan lain sehubungan dengan pengembalian utang, baik yang di janjikan/tidak

V

V

V

V

V

--

--

--

--

--

V

--

V

--

--

--

V

--

V

V

--

PPh Psl.24

PPh 20% Final

PPh Psl.24

PPh Psl.34

Page 11: Rekonsiliasi Lap Keu

1111

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

II.

6.

7.

8.

PENGHASILAN DI LUAR USAHA (Sambungan-2) Keuntungan/kerugian penjulan saham perusahaan lain di luar Bursa Efek

Keuntungan /Kerugian atas penjualan saham perusahaan lain di Bursa Efek di Indonesia:a.Bukan Saham pendirib.Saham pendiri

Keuntungan atas penjualan/pengalihan hak atas tanah/bangunan bagi Wajib pajak Badan :a.Bukan Usaha Pokokb. Usaha Pokok (Real Estate)

V

V

V

V

--

--

--

--

--

V

V

V

V

--

--

--

Laporkan di SPT

PPh final Harga Jual

0,1 %0,5 %

PPh 5% yg lbh tinggi Harga Jual

/NJOP

Page 12: Rekonsiliasi Lap Keu

1212

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

II.

9.

10

11

12

13

14

PENGHASILAN DI LUAR USAHA (Sambungan-3) Keuntungan atas pengalihan harta perusahaan

Penghasilan Royalty

Penghasilan Sewa:a Selain Tanah/Bangunanb. Tanah dan Bngunan

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Keuntungan pembebasan utang

Keuntungan selisih kurs valas

V

V

VV

V

V

V

--

--

----

--

--

--

--

--

--V

--

--

--

V

V

V--

V

V

V

--

PPh Psl 23

PPh Psl 23

PPh Final 10% Bruto

--

--

--

Page 13: Rekonsiliasi Lap Keu

1313

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

II.

15

16

17

18

PENGHASILAN DI LUAR USAHA (Sambungan-4) Penerimaan bangunan yang dibangun di atas tanah yang dimiliki WP, sehubungan dengan berakhirnya masa serah guna (BOT)

Hadiah/penghargaan yang tak diundi

Penerimaan dari Piutang yang sudah dihgapuskan (Metoda Langsung)

Penerimaan Hibah dari pihak yang ada hubungan usaha/pekerjaaa/ kepemilikan /penguasaanMisal: Hibah dari induk perusahaan

V

V

V

--

--

--

--

--

--

V

--

V

V

--

V

V

--

Pasal 21 15 %

--

Harga Pasar

Page 14: Rekonsiliasi Lap Keu

1414

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

III

BIAYA YANG DI KELUARKAN UNTUK MENDAPATKAN/MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PPh.- Prinsip Realisasi- Prinsip Konservatif /Penyisihan

BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MENDAPATKAN/MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PPh. ATAU PENGENAN PPH-NYA FINAL

V

V

V

--

--

--

--

V

V

V

--

--

--

--

--

Page 15: Rekonsiliasi Lap Keu

1515

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

1.2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gaji dan UpahTunjangan PPh 21PPh 21 dibayar Perusahaan

Tunjangan dalam bentuk uang

Premi asuransi Jiwa Pegawai yang dibayar PerusahaanPremi Asuransi jiwa untuk Pemilik/Pemegang saham atau keluarganya

Tunjangan Hari Raya

Uang Lembur

Pengobatan :a. Cuma-Cuma (lansung ke RS)b. Pengantianc. Tunjangan pengobatan

VV

V

V

V

V

V

V

VVV

----

--

--

--

--

--

--

------

----

V

--

--

V

--

--

V----

VV

--

V

V

--

V

V

--VV

PPh-21PPh-21

--

PPh-21

PPh-21

--

PPh-21

PPh-21

--PPh-21PPh-21

Page 16: Rekonsiliasi Lap Keu

1616

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

10

11

12

Iuran JAMSOSTEK-Jaminan Keselamatan Kerja:- Kelompok 1- Kelompok 2- Kelompok 3- Kelompok 4- Kelompok 5-Jaminan Kematian-Jaminan Pelayanan Kesehatan :- Keluarga- Bujangan-Iuaran Jaminan Hari Tua-(JAMSOSTEK)a.Dibayar Persh.= 3,7%b.Dibayar Peg. = 2 % Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yg disahkan MKa.Dibayar Perusahaanb.Dibayar PegawaiIuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Men Keu

VVVVVV

VV

V--

V--V

------------

----

----

------

------------

----

----

----V

VVVVVV

VV

V--

V----

PPh-21PPh-21PPh-21PPh-21PPh-21PPh-21

PPh-21PPh-21

--(PPh-21)

--(PPh-21)

Page 17: Rekonsiliasi Lap Keu

1717

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

13

14

15

16

17

Pemberian Imbalan dlm bentuk natura. Seperti : beras, gula, makan, dsb

Cuti Pegawai:a.Diberikan uang cutib.Tunjangan Cutic.Dibayar Perusahaan

Pemberian makan kepada awak kapal/ pesawat/angkutan darat dalam perjalanan yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja

Bonus atas Prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan

Pembagian Laba ke Pegawai berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi dll atau yg dibebankan ke Laba yg Ditahan

V

VVV

V

V

V

--

------

--

--

--

V

----V

--

--

V

--

VV--

V

V

--

--

PPh-21PPh-21

--

--(PPh-21)

--(PPh-21)

Page 18: Rekonsiliasi Lap Keu

1818

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

18

19

20

Pemberian dlm bentuk natura/kenikmatan : -dlm rangka & berkaitan dgn pelaksanaan pekerjaan-di daerah terpencil

Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb

Biaya seminar/kursus pegawai yang ada hubungannya dengan pekerjaan

VV

V

V

----

--

--

----

--

--

VV

V

V

----

PPh-21

--

Page 19: Rekonsiliasi Lap Keu

1919

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

21

22

23

24

Perjalanan Dinas Pegawaia.Didukung bukti2 sah (tiket, penginapan, akomodasi)b.Lumpsum (tdk didukung bukti)c.Lumpsum yg tidak didukung bukti dianggap honor pegawaid.Honor /uang sakue.Biaya piknik/rekreasi

Bea Siswaa.Ada Ikatan Dinasb.Tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan

Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang

Kend. perush yg dibawa pulang&dikuasai pegawai a.Penyusutanb.Biaya Permeliharaanc.Bahan Bakar/oli

V

V

VVv

V

V

V

VVV

--

--

------

--

--

--

------

--

V

----V

--

--

--

50%

V

--

VV--

V

--

V

VVV

--

--

PPh-21PPh-21

--

PPh-21

--

PPh-21

------

Page 20: Rekonsiliasi Lap Keu

2020

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

25

26

Mess untuk Transit, Pendidikan (sementara):a.Biaya Penyusutanb.Biaya Eksplotasi

Perumahan Perusahaan dan Asrama :a.Pegawai yang menempati tidak diberikan Tunjangan Perumahan : - Biaya Penyusutan - Biaya Ekspolitasi

b. Pegawai yg menempati di berikan tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan dan biaya eksploitasi :-Tunjangan Perumahan-B. Penyusutan Rumah-B. Eksploitasi Rumah-Penghasilan Sewa Rumah

VV

VV

VVV

(V)

----

----

------

--

----

VV

------

--

VV

----

VVV

(V)

----

----

PPh-21------

--

Page 21: Rekonsiliasi Lap Keu

2121

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT

PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

27

28

29

30

Sewa rumah yg ditempati pegawai dan pegawai tbs tidak diberikan tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tsb

PPh Final sewa rumah pegawai yang dibayar perusahaan

Diberikan Uang Sewa Rumah

Uang Pesangon-Tidak Lebih dari 50 juta-Lebih dari 50 juta s/d Rp. 100 juta- Lebih dari Rp. 100 juta s/d 500 juta- >500 juta

V

V

V

V

--

--

--

--

V

V

--

--

--

--

V

V

PPh-Final

PPh-Final

PPh-21

PPh-21 FinalPP

68/2009--

5%

15%

25 %

Page 22: Rekonsiliasi Lap Keu

2222

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

31

32

33

34

35

36

HonorPenjaja Barang (Bukan Pegawai)

Honor Petugas Dinas Luar Asuransi Bukan Pegawai

Honor tenaga Ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas : Pengacara, Akuntan, Arsitek,Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris.

Upah borongan pekerja- an ke orang pribadi

Gaji yang dibayarkan ke angota persekutuan, CV, Firma

Beban Royalty:a.Ke-WPDNb. Ke WPLN-Non Tax Treatyc.Ke WPLN-Tax Treaty

V

V

V

V

V

V

VV

--

--

--

--

--

--

----

--

--

--

--

V

--

----

V

V

V

V

--

V

VV

PPh 21

PPh 21

PPh-21

PPh-21

--

23 = 15%

26 = 20%Tarif Tax Treaty

Page 23: Rekonsiliasi Lap Keu

2323

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

37

38

39

Honorarium, Uang , saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sbg imbalan sehubu-ngan dn pekerjaan, jasa, kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengha-silan, yg dilakukan WPDN Orang Pribadi

Beban Sewa:- Selain Tanah/Bangunan- Sewa Tanah/Bangunan a. Ke WP Orang Pribadi b. Ke WP Badan

Jasa Manajemen WPDN pemberi jasa dgn ikut serta secara langsung melaksanakan manajemen

V

V

VV

V

--

--

----

--

--

--

----

--

V

V

VV

V

PPh-21Tarif Psl 17 Bruto

Psl.23= 2%

PPh Final : 10 %

Psl23=2%

Page 24: Rekonsiliasi Lap Keu

2424

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

40

41

Psl.9 (1) f : Pegawai yang merupakan pemegang saham = 25% ke atasa.Gaji yang wajarb.Imbalan di atas kewajaranc.Deviden terselubung - Premi Asuransi Jiwa - Biaya Listrik/Telepon Rumah - Biaya Perbaikan/ Pemeliharaan mobi pribadi - PBB rumah pribadi - Pengeluaran Perus utk keperluan pribadi - Pembagian Laba Lansung/tidak lansung

Jasa Kontruksia.Pelaksanan kontruksi -Kecil < 1 M -Selain Kecil > 1 M -Non Sertifikasib.Perencanaan/pengawa: - Sertifikasi - Tidak ada sertifikasi

V

----

V

VV

--

----

--

----

--

VV

V

VV

V

----

--

----

PPh-21

PPh-23PPh -23

PPh Final2 %3 %4%

4 %6 %

Page 25: Rekonsiliasi Lap Keu

2525

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

42

43a.

Jasa Teknik – WPDN Pemberiaan jasa dalam bentuk informasi yang berkenaan degan pengalaman bidang : Industri, Perdagangan dan Ilmu Pengetahuan, meliputi :a.Penelitian Tanah,b.Informasi Teknik, Gambar, petunjuk Pruduksi, Perhitungan dll.c.Latihan Teknikd.Informasi bidang manjemene.Jasa Recruitment

Beban Bunga :Beban Bunga atas pinjam -an yang di gunakan utk memperoleh penghasilan yang menjadi objek PPh

V

V

--

--

--

--

V

V

PPh -23

--

Page 26: Rekonsiliasi Lap Keu

2626

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

43

b.

c.

Beban Bunga (Sambungan1)

Bunga atas pinjaman yg digunakan untuk membeli saham yg sudah beredar untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (Penyertaan DN), bagi PTDN, BUMN/D, Koperasi, Yayasan Organisasi sejenis:-Dibebankan pada tahun ybs-Daikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham

Biaya Bunga atas pinjaman yg digunakan untuk penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil bagian dari right issue

V

V

V

--

--

--

V

--

--

--

V

V

--

--

--

Page 27: Rekonsiliasi Lap Keu

2727

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

d.

e.

f.

Biaya Bunga selama masa kontruksi, tidak boleh dibebankan pada tahun ybs, tetapi dikapitalisasi pada aktiva tetap atau termasuk harga pokok rumah (Untuk Real Estate)(Jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yg tlh dipotong PPh Final, maka biaya bunga tidak seluruhnya dapat dikurangkan)

Biaya Bunga atas pinjaman yg digunakan utk kepentingam pribadi.

Pembayaran Bunga:a.Ke Bank di Indonesiab.Ke Bukan Bankc.WPLN-Non Tax Treatyd.Ke WPLN-Tax Tratye.Kepemegang Saham/ Hubungan Istimewa - Wajar - Tdk Wajar (deviden)

V

--

VVVV

VV

--

--------

----

--

--

--------

----

V

--

VVVV

V--

--

--

--Psl.23=15%Psl.26=20%

Tarif TT

Psl.23=15%Psl.23=15%

Page 28: Rekonsiliasi Lap Keu

2828

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

44

45a.

b.

46a.

b.

Sanksi Perpajakan :Denda, Bunga, Kenaikan

PBB untuk Tanah / Bangunan Pabrik , Kantor

PBB utk Tanah/ Bangunanyg tdk digunakan untuk usaha atau milik pribadi pemegang saham

Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilaksanakan di LNa.Negara Non Tax Treatyb.Negara Tax Treaty, sesuai dgn yg diatur dalam Tax Treaty bskt Pemanfaatan JKP baik dari negara Non/Tax Treaty, terutang PPN yg hrs dibayar sendiri oleh perush dgn SSP, PM dpt dikreditkan oleh PKP.Bagi Non PKP adl: biaya

V

V

V

V

V

V

--

--

--

--

--

--

V

--

V

--

--

--

--

V

--

V

V

V

--

--

--

PPh-26

Tarif TT

Tarif Tax Treaty

Page 29: Rekonsiliasi Lap Keu

2929

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

47

48

49

Keperluan Pribadi Pemilik /Pemegang Saham di bayar perusahaan adalah deviden terselubung

Keperluan Pribadi yg dibayar Perusahaan

Beban Litbang (R&D): yg dilakukan di Indo dlm jumlah yang wajar untuk mememukan teknologi/ sistem baru bagi litbang perusahaaan:a.Penyusutan ATb.Bahan yg digunakanc.Gaji/Honor Pegawaid.Honor konsultane.Biaya Konsultan yg memborong litbang yg jumlahnya cukup material, perlakuan perpajaknnya= SAK dgn cara di amortisasi

Biaya Litbang :a.dilakukan di Indonesiab.Dilakukaan di LN

V

V

VVVVV

VV

--

--

----------

----

V

V

----------

--V

--

V

VVVVV

V--

PPh -23

--

Pasla 11--

PPh-21PPh -21PPh -21

--PPh-26

Page 30: Rekonsiliasi Lap Keu

3030

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

50

51

52

PM yg tdk dpt dikreditkana.Berkaitan dgn perolehan BKP/JKP sesuai Psl. 6 UU PPhb.Masa manfaatnya >2 tahun. Pembenannya melalui penyusutanc.Berkaitan dgn perolehan BKP/JKP sesuai Psl.9 UU PPh

Biaya Entertainmenta.Tidak Ada Daftar Nominatifb.Ada Daftar Nominatif: No urut, jenis, nama tempat, alamat, dan jumlah entertainment yg diberikan pd relasi: nama, posisi&perush.

Biaya Promosia.Didukung Bukti Sahb.Tidak Ada Bukti

V

V

V

V

V

VV

--

--

--

--

--

----

--

--

V

V

--

--V

V

V

--

--

V

V--

--

--

--

--

--

--

--

Page 31: Rekonsiliasi Lap Keu

3131

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

53

54

Kerugian Piutang bagi Lembaga Bukan Bank/ Sewa Guna Usaha (SGU) dengan Hak Opsia.Penyisihanb.Metoda langsung, tidak dibuatkan daftar nominatifc.Metoda langsung, dibuatkan nominatif (dilampirkan dalam SPT-PPh): nama, alamat, tanggal diberikan pinjaman, jumlah piutang dan keterangan serta nama debitur dan penagihan piutangnya telah diserahkan ke DJKLNLaba/Rugi selisih kurs:a.Kurs tengah BI/Kurs yg sebenarnya berlaku pd akhir thn (diakui akhir tahun)a.Kurs Tetap (diakui saat realisasi)

V

V

V

V

V

--

--

--

--

--

V

V

--

--

--

--

--

V

V

V

--

--

--

--

--

Page 32: Rekonsiliasi Lap Keu

3232

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26

BW BT

55

56

57

58

SGU tanpa Hak Opsi:Pembayaran SGU

SGU dengan Hak Opsia.Penyusutan Aktiva SGUb.Bunga SGUc.Pembayaran SGU

Kerugian Pengalihan Harta :a.Digunakan untuk usahab.Tidak digunakan untuk usaha

Beban Umum dan Administrasi (ATK, Listrik, Telepon, Materai dll)a.Terperinci Jelasb.Tidak Terperinci

V

VV--

V

V

VV

--

------

--

--

----

--

VVV

--

V

--V

V

----V

V

--

V--

PPh-23

------

--

--

----