rekonsiliasi lap keu
TRANSCRIPT
PERBANDINGAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (LKK) LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (LKK) DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL (LKF)DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL (LKF)
11
PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LAPORAN KEANGAN FISKAL
DASAR PENYUSUNAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
TUJUAN 1. MENGHITUNG LABA BERSIH2. MENGUKUR KINERJA
MENGHITUNG BESARNYA PAJAK TERHUTANG
AKIBAT PENYIMPANGAN
1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TIDAK TEPAT OLEH PENGUNA LAPORAN KEUANGAN
2. OPINI YANG BURUK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN SIKAP KREDITUR, INVESTOR, STAKE HOLDERS DLL
SANKSI DIBIDANG PERPAJAKAN:1.SANKSI ADMINSTRASI BERUPA DENDA, BUNGA, ATAU KENAIKAN2.SANKSI PIDANA BERUPA KURUNGAN ATAU PENJARA
DALAM MENENTUKAN PENGHASILAN (PENDAPATAN) DAN BIAYA ANTARA SAK DAN UU PERPAJAKAN TERDAPAT PERSAMAAN DAN PERBEDAAN. ATAS PERBEDAAN TERSEBUT DILAKUKAN KOREKSI FISKAL SEHINGGA DAPAT DISUSUN LAPORAN KEUANGAN FISKAL
22
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
BEDA TETAP PENGHASILAN
1. PENERIMAAN YANG MENURUT SAK MERUPAKAN PENGHASILAN TETAPI MENURUT UNDANG-UNDANG PPh BUKAN OBYEK PPh
Contoh: Deviden yang diterima oleh PT sebagai WP DN, BUMN, BUMD, Koperasi, dari penyertaan modal pada badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu
2. PENERIMAAN YANG MENURUT SAK BUKAN MERUPAKAN PENGHASILAN TETAPI MENURUT UNDANG-UNDANG PPh MERUPAKAN OBYEK PPH
Contoh : Penerimaan hibah/bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa
3. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL Contoh: Wajib Pajak Tetap Berkewajiban melapirkan Laporan
Keuanagan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh
33
BEDA TETAP BIAYA
BEDA TETAP YANG MURNI
1. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK
2. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
Catatan : Bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang dikenakan PPh tarif pasal 17 wajib memisahkan biaya langsung. Untuk biaya tidak langsung harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan penghasilan bruto
3. PENGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA/KENIKMATAN, KECUALI PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK SELURUH PEGAWAI DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
BEDA TETAP BIAYA
44
4. BANTUAN /SUMBANGAN
5. SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
6. KERUGIAN USAHA DARI LAUR NEGERI
7. RUGI KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN AKTIVA
DAN/ATAU HAK YANG DIMILIKI YANG TIDAK
DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DALAM
RANGKA MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN.
8. PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMBERI
PENGHASILAN, KECUALI DALAM MENGHITUNGNYA
MENGGUNAKAN METODE GROSS UP. (PPh 26 ATAS
DEVIDEN TIDAK BOLEH DENGAN METODE GROSS UP
BEDA TETAP BIAYA YANG MURNI (SAMBUNGAN)
55
BEDA TETAP YANG DISEBABKAN TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT KHUSUS
1. BIAYA PERJALANANBiaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, misal : surat tugas, tiket, kuinsi hotel atau bukti pembayaran ke Biro Perjalanan
2. BIAYA PROMOSIBiaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemasangan/pemuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi dll. Biaya promosi harus dibedakan dengan sumbangan
3. BIAYA ENTERTAINMENTBiaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah entertainment yang benar dikeluarkan (FORMAL) ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh)Isi daftar Nominatif meliputi : Nomor Urut, Tanggal, Nama Tempat, Alamat, Jenis dan Jumlah Entertainment yang diberikan, serta Nama, Posisi, Nama Perusahaan dan Jemis Usaha Relasi yang di entertain.
66
BEDA TETAP YANG DISEBABKAN TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT KHUSUS (Sambungan)
4. BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBiaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
5. KERUGIAN PIUTANGSelain Bank dan SGU, Piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh)
77
BEDA TETAP YANG DISEBABKAN PRAKTIK-PRAKTIK AKUNTANSI YANG TIDAK SEHAT
Baik menurut SAK maupun Undang-Undang PPh tidak mengakui sebagai beban.
1. Keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluarganya yang harus dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.
2. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.
88
BEDA WAKTU
MERUPAKAN PERBEDAAN PEMBEBANAN BIAYA TIAP-TIAP TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK KARENA PERBEDAAN METODA YANG DIGUNAKAN, TETAPI SECARA KESELURUHAN JUMLAH YANG DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA ADALAH SAMA
contoh :1. Penyusutan/Amortisasi2. Penilaian Persediaan
3. Penyisihan Kerugian Piutang, Kecuali untuk Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Cadangan untuk Usaha Asuransi dan Cadangan biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan
4. Rugi Laba selisih kurs5. Rugi Laba atas Penyertaan Saham
SYARAT : HARUS DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS
99
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26BW BT
I.1. a.
b.c.
2.a.
b.
c.
LABA BRUTO USAHAPenjualan Netto:Metoda Pengakuan PenghasilanPotongan PenjualanRetur Penjulan
Harga Pokok Penjulan:Penilaian Persediaan :-Harga Perolehan-LOCOM-Persentase Laba Bruto-Harga Eceran
Metoda-FIFO-RATA-RATA-LIFO
PENCATATAN :-PHYSICAL-PERPECTUAL
V
Akrual
VV
VVVV
VVV
VV
V
------
--VVV
----V
----
V
------
--------
------
----
V
Akrual
VV
V------
VV--
VV
--
------
--------
------
----
1010
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26BW BT
II.
1.
2.
3.
4.
5.
PENGHASILAN DI LUAR USAHADeviden dari Penyertaan di dalam negeriDeviden dari penyertaan di luar negeri
•Bunga Deposito/ tabungan pada bank di Indonesia termasuk diskonto SBI & Jasa GiroBunga deposito/ tabungan pada bank di LN termasuk cabang bank pemerintah di LN
Penghasilan bunga/ premium/diskonto/ imbalan lain sehubungan dengan pengembalian utang, baik yang di janjikan/tidak
V
V
V
V
V
--
--
--
--
--
V
--
V
--
--
--
V
--
V
V
--
PPh Psl.24
PPh 20% Final
PPh Psl.24
PPh Psl.34
1111
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
II.
6.
7.
8.
PENGHASILAN DI LUAR USAHA (Sambungan-2) Keuntungan/kerugian penjulan saham perusahaan lain di luar Bursa Efek
Keuntungan /Kerugian atas penjualan saham perusahaan lain di Bursa Efek di Indonesia:a.Bukan Saham pendirib.Saham pendiri
Keuntungan atas penjualan/pengalihan hak atas tanah/bangunan bagi Wajib pajak Badan :a.Bukan Usaha Pokokb. Usaha Pokok (Real Estate)
V
V
V
V
--
--
--
--
--
V
V
V
V
--
--
--
Laporkan di SPT
PPh final Harga Jual
0,1 %0,5 %
PPh 5% yg lbh tinggi Harga Jual
/NJOP
1212
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
II.
9.
10
11
12
13
14
PENGHASILAN DI LUAR USAHA (Sambungan-3) Keuntungan atas pengalihan harta perusahaan
Penghasilan Royalty
Penghasilan Sewa:a Selain Tanah/Bangunanb. Tanah dan Bngunan
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
Keuntungan pembebasan utang
Keuntungan selisih kurs valas
V
V
VV
V
V
V
--
--
----
--
--
--
--
--
--V
--
--
--
V
V
V--
V
V
V
--
PPh Psl 23
PPh Psl 23
PPh Final 10% Bruto
--
--
--
1313
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
II.
15
16
17
18
PENGHASILAN DI LUAR USAHA (Sambungan-4) Penerimaan bangunan yang dibangun di atas tanah yang dimiliki WP, sehubungan dengan berakhirnya masa serah guna (BOT)
Hadiah/penghargaan yang tak diundi
Penerimaan dari Piutang yang sudah dihgapuskan (Metoda Langsung)
Penerimaan Hibah dari pihak yang ada hubungan usaha/pekerjaaa/ kepemilikan /penguasaanMisal: Hibah dari induk perusahaan
V
V
V
--
--
--
--
--
--
V
--
V
V
--
V
V
--
Pasal 21 15 %
--
Harga Pasar
1414
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
III
BIAYA YANG DI KELUARKAN UNTUK MENDAPATKAN/MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PPh.- Prinsip Realisasi- Prinsip Konservatif /Penyisihan
BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MENDAPATKAN/MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PPh. ATAU PENGENAN PPH-NYA FINAL
V
V
V
--
--
--
--
V
V
V
--
--
--
--
--
1515
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
1.2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gaji dan UpahTunjangan PPh 21PPh 21 dibayar Perusahaan
Tunjangan dalam bentuk uang
Premi asuransi Jiwa Pegawai yang dibayar PerusahaanPremi Asuransi jiwa untuk Pemilik/Pemegang saham atau keluarganya
Tunjangan Hari Raya
Uang Lembur
Pengobatan :a. Cuma-Cuma (lansung ke RS)b. Pengantianc. Tunjangan pengobatan
VV
V
V
V
V
V
V
VVV
----
--
--
--
--
--
--
------
----
V
--
--
V
--
--
V----
VV
--
V
V
--
V
V
--VV
PPh-21PPh-21
--
PPh-21
PPh-21
--
PPh-21
PPh-21
--PPh-21PPh-21
1616
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
10
11
12
Iuran JAMSOSTEK-Jaminan Keselamatan Kerja:- Kelompok 1- Kelompok 2- Kelompok 3- Kelompok 4- Kelompok 5-Jaminan Kematian-Jaminan Pelayanan Kesehatan :- Keluarga- Bujangan-Iuaran Jaminan Hari Tua-(JAMSOSTEK)a.Dibayar Persh.= 3,7%b.Dibayar Peg. = 2 % Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yg disahkan MKa.Dibayar Perusahaanb.Dibayar PegawaiIuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Men Keu
VVVVVV
VV
V--
V--V
------------
----
----
------
------------
----
----
----V
VVVVVV
VV
V--
V----
PPh-21PPh-21PPh-21PPh-21PPh-21PPh-21
PPh-21PPh-21
--(PPh-21)
--(PPh-21)
1717
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
13
14
15
16
17
Pemberian Imbalan dlm bentuk natura. Seperti : beras, gula, makan, dsb
Cuti Pegawai:a.Diberikan uang cutib.Tunjangan Cutic.Dibayar Perusahaan
Pemberian makan kepada awak kapal/ pesawat/angkutan darat dalam perjalanan yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja
Bonus atas Prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan
Pembagian Laba ke Pegawai berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi dll atau yg dibebankan ke Laba yg Ditahan
V
VVV
V
V
V
--
------
--
--
--
V
----V
--
--
V
--
VV--
V
V
--
--
PPh-21PPh-21
--
--(PPh-21)
--(PPh-21)
1818
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
18
19
20
Pemberian dlm bentuk natura/kenikmatan : -dlm rangka & berkaitan dgn pelaksanaan pekerjaan-di daerah terpencil
Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb
Biaya seminar/kursus pegawai yang ada hubungannya dengan pekerjaan
VV
V
V
----
--
--
----
--
--
VV
V
V
----
PPh-21
--
1919
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
21
22
23
24
Perjalanan Dinas Pegawaia.Didukung bukti2 sah (tiket, penginapan, akomodasi)b.Lumpsum (tdk didukung bukti)c.Lumpsum yg tidak didukung bukti dianggap honor pegawaid.Honor /uang sakue.Biaya piknik/rekreasi
Bea Siswaa.Ada Ikatan Dinasb.Tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan
Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang
Kend. perush yg dibawa pulang&dikuasai pegawai a.Penyusutanb.Biaya Permeliharaanc.Bahan Bakar/oli
V
V
VVv
V
V
V
VVV
--
--
------
--
--
--
------
--
V
----V
--
--
--
50%
V
--
VV--
V
--
V
VVV
--
--
PPh-21PPh-21
--
PPh-21
--
PPh-21
------
2020
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
25
26
Mess untuk Transit, Pendidikan (sementara):a.Biaya Penyusutanb.Biaya Eksplotasi
Perumahan Perusahaan dan Asrama :a.Pegawai yang menempati tidak diberikan Tunjangan Perumahan : - Biaya Penyusutan - Biaya Ekspolitasi
b. Pegawai yg menempati di berikan tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan dan biaya eksploitasi :-Tunjangan Perumahan-B. Penyusutan Rumah-B. Eksploitasi Rumah-Penghasilan Sewa Rumah
VV
VV
VVV
(V)
----
----
------
--
----
VV
------
--
VV
----
VVV
(V)
----
----
PPh-21------
--
2121
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT
PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
27
28
29
30
Sewa rumah yg ditempati pegawai dan pegawai tbs tidak diberikan tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tsb
PPh Final sewa rumah pegawai yang dibayar perusahaan
Diberikan Uang Sewa Rumah
Uang Pesangon-Tidak Lebih dari 50 juta-Lebih dari 50 juta s/d Rp. 100 juta- Lebih dari Rp. 100 juta s/d 500 juta- >500 juta
V
V
V
V
--
--
--
--
V
V
--
--
--
--
V
V
PPh-Final
PPh-Final
PPh-21
PPh-21 FinalPP
68/2009--
5%
15%
25 %
2222
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
31
32
33
34
35
36
HonorPenjaja Barang (Bukan Pegawai)
Honor Petugas Dinas Luar Asuransi Bukan Pegawai
Honor tenaga Ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas : Pengacara, Akuntan, Arsitek,Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris.
Upah borongan pekerja- an ke orang pribadi
Gaji yang dibayarkan ke angota persekutuan, CV, Firma
Beban Royalty:a.Ke-WPDNb. Ke WPLN-Non Tax Treatyc.Ke WPLN-Tax Treaty
V
V
V
V
V
V
VV
--
--
--
--
--
--
----
--
--
--
--
V
--
----
V
V
V
V
--
V
VV
PPh 21
PPh 21
PPh-21
PPh-21
--
23 = 15%
26 = 20%Tarif Tax Treaty
2323
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
37
38
39
Honorarium, Uang , saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sbg imbalan sehubu-ngan dn pekerjaan, jasa, kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengha-silan, yg dilakukan WPDN Orang Pribadi
Beban Sewa:- Selain Tanah/Bangunan- Sewa Tanah/Bangunan a. Ke WP Orang Pribadi b. Ke WP Badan
Jasa Manajemen WPDN pemberi jasa dgn ikut serta secara langsung melaksanakan manajemen
V
V
VV
V
--
--
----
--
--
--
----
--
V
V
VV
V
PPh-21Tarif Psl 17 Bruto
Psl.23= 2%
PPh Final : 10 %
Psl23=2%
2424
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
40
41
Psl.9 (1) f : Pegawai yang merupakan pemegang saham = 25% ke atasa.Gaji yang wajarb.Imbalan di atas kewajaranc.Deviden terselubung - Premi Asuransi Jiwa - Biaya Listrik/Telepon Rumah - Biaya Perbaikan/ Pemeliharaan mobi pribadi - PBB rumah pribadi - Pengeluaran Perus utk keperluan pribadi - Pembagian Laba Lansung/tidak lansung
Jasa Kontruksia.Pelaksanan kontruksi -Kecil < 1 M -Selain Kecil > 1 M -Non Sertifikasib.Perencanaan/pengawa: - Sertifikasi - Tidak ada sertifikasi
V
----
V
VV
--
----
--
----
--
VV
V
VV
V
----
--
----
PPh-21
PPh-23PPh -23
PPh Final2 %3 %4%
4 %6 %
2525
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
42
43a.
Jasa Teknik – WPDN Pemberiaan jasa dalam bentuk informasi yang berkenaan degan pengalaman bidang : Industri, Perdagangan dan Ilmu Pengetahuan, meliputi :a.Penelitian Tanah,b.Informasi Teknik, Gambar, petunjuk Pruduksi, Perhitungan dll.c.Latihan Teknikd.Informasi bidang manjemene.Jasa Recruitment
Beban Bunga :Beban Bunga atas pinjam -an yang di gunakan utk memperoleh penghasilan yang menjadi objek PPh
V
V
--
--
--
--
V
V
PPh -23
--
2626
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
43
b.
c.
Beban Bunga (Sambungan1)
Bunga atas pinjaman yg digunakan untuk membeli saham yg sudah beredar untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (Penyertaan DN), bagi PTDN, BUMN/D, Koperasi, Yayasan Organisasi sejenis:-Dibebankan pada tahun ybs-Daikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham
Biaya Bunga atas pinjaman yg digunakan untuk penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil bagian dari right issue
V
V
V
--
--
--
V
--
--
--
V
V
--
--
--
2727
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
d.
e.
f.
Biaya Bunga selama masa kontruksi, tidak boleh dibebankan pada tahun ybs, tetapi dikapitalisasi pada aktiva tetap atau termasuk harga pokok rumah (Untuk Real Estate)(Jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yg tlh dipotong PPh Final, maka biaya bunga tidak seluruhnya dapat dikurangkan)
Biaya Bunga atas pinjaman yg digunakan utk kepentingam pribadi.
Pembayaran Bunga:a.Ke Bank di Indonesiab.Ke Bukan Bankc.WPLN-Non Tax Treatyd.Ke WPLN-Tax Tratye.Kepemegang Saham/ Hubungan Istimewa - Wajar - Tdk Wajar (deviden)
V
--
VVVV
VV
--
--------
----
--
--
--------
----
V
--
VVVV
V--
--
--
--Psl.23=15%Psl.26=20%
Tarif TT
Psl.23=15%Psl.23=15%
2828
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
44
45a.
b.
46a.
b.
Sanksi Perpajakan :Denda, Bunga, Kenaikan
PBB untuk Tanah / Bangunan Pabrik , Kantor
PBB utk Tanah/ Bangunanyg tdk digunakan untuk usaha atau milik pribadi pemegang saham
Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilaksanakan di LNa.Negara Non Tax Treatyb.Negara Tax Treaty, sesuai dgn yg diatur dalam Tax Treaty bskt Pemanfaatan JKP baik dari negara Non/Tax Treaty, terutang PPN yg hrs dibayar sendiri oleh perush dgn SSP, PM dpt dikreditkan oleh PKP.Bagi Non PKP adl: biaya
V
V
V
V
V
V
--
--
--
--
--
--
V
--
V
--
--
--
--
V
--
V
V
V
--
--
--
PPh-26
Tarif TT
Tarif Tax Treaty
2929
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
47
48
49
Keperluan Pribadi Pemilik /Pemegang Saham di bayar perusahaan adalah deviden terselubung
Keperluan Pribadi yg dibayar Perusahaan
Beban Litbang (R&D): yg dilakukan di Indo dlm jumlah yang wajar untuk mememukan teknologi/ sistem baru bagi litbang perusahaaan:a.Penyusutan ATb.Bahan yg digunakanc.Gaji/Honor Pegawaid.Honor konsultane.Biaya Konsultan yg memborong litbang yg jumlahnya cukup material, perlakuan perpajaknnya= SAK dgn cara di amortisasi
Biaya Litbang :a.dilakukan di Indonesiab.Dilakukaan di LN
V
V
VVVVV
VV
--
--
----------
----
V
V
----------
--V
--
V
VVVVV
V--
PPh -23
--
Pasla 11--
PPh-21PPh -21PPh -21
--PPh-26
3030
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
50
51
52
PM yg tdk dpt dikreditkana.Berkaitan dgn perolehan BKP/JKP sesuai Psl. 6 UU PPhb.Masa manfaatnya >2 tahun. Pembenannya melalui penyusutanc.Berkaitan dgn perolehan BKP/JKP sesuai Psl.9 UU PPh
Biaya Entertainmenta.Tidak Ada Daftar Nominatifb.Ada Daftar Nominatif: No urut, jenis, nama tempat, alamat, dan jumlah entertainment yg diberikan pd relasi: nama, posisi&perush.
Biaya Promosia.Didukung Bukti Sahb.Tidak Ada Bukti
V
V
V
V
V
VV
--
--
--
--
--
----
--
--
V
V
--
--V
V
V
--
--
V
V--
--
--
--
--
--
--
--
3131
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
53
54
Kerugian Piutang bagi Lembaga Bukan Bank/ Sewa Guna Usaha (SGU) dengan Hak Opsia.Penyisihanb.Metoda langsung, tidak dibuatkan daftar nominatifc.Metoda langsung, dibuatkan nominatif (dilampirkan dalam SPT-PPh): nama, alamat, tanggal diberikan pinjaman, jumlah piutang dan keterangan serta nama debitur dan penagihan piutangnya telah diserahkan ke DJKLNLaba/Rugi selisih kurs:a.Kurs tengah BI/Kurs yg sebenarnya berlaku pd akhir thn (diakui akhir tahun)a.Kurs Tetap (diakui saat realisasi)
V
V
V
V
V
--
--
--
--
--
V
V
--
--
--
--
--
V
V
V
--
--
--
--
--
3232
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL
No KETERANGAN LKK KOR EKSI LKF POT/PUT PPh. Pasal 21, 23, 26
BW BT
55
56
57
58
SGU tanpa Hak Opsi:Pembayaran SGU
SGU dengan Hak Opsia.Penyusutan Aktiva SGUb.Bunga SGUc.Pembayaran SGU
Kerugian Pengalihan Harta :a.Digunakan untuk usahab.Tidak digunakan untuk usaha
Beban Umum dan Administrasi (ATK, Listrik, Telepon, Materai dll)a.Terperinci Jelasb.Tidak Terperinci
V
VV--
V
V
VV
--
------
--
--
----
--
VVV
--
V
--V
V
----V
V
--
V--
PPh-23
------
--
--
----