rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak dan tata cara penyetoran ke kas negara … · 2020. 2....
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DIUNDANGKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 4 FEBRUARI 2014
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI .PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
REKONSILIASI PENERLMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKLINGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rekonsiliasi • Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tata Cara Penyetoran ke Kas Negara atas Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
Mengingat 1. Peraturan Pemerintah . Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Menetapkan
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 551);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLA/.N BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang rlimaksud dengan:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dan penerimaan perpajakan dan hibah.
2. Rekonsiliasi PNBP adalah proses pencocokan data transaksi PNBP yang diproses dalam beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Belanja Pendapatan Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan ataupun sebab-sebab lain timbulnya penerimaan negara.
5. Sistem Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
7. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Satker Kemhan dan TNI adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan untuk penataan administrasi penyetoran PNBP yang berada di lingkungan UO. Kemhan, UO. Mabes TNI, dan UO. Angkatan.
9. Kepala Satker Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
10. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah media penyimpanan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
11. Surat Penagihan Pertama yang selanjutnya disebut SPn Pertama adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan pertama PNBP kepada pihak terutang.
12. Surat Penagihan Kedua yang selanjutnya disebut SPn Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Pertama, pihak terutang belum melunasi PNBP.
13. Surat Penagihan Ketiga yang selanjutnya disebut SPn Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Kedua, pihak terutang belum melunasi PNBP.
14. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI yang menyatakan bahwa PNBP pihak terutang telah lunas.
15. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara melalui Kode Akun Penerimaan Bukan Pajak.
16. Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima.
17. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai Staf dan Pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
19. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan •elang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada tiap Satker Kemhan dan TNI dalam melaksanakan penatausahaan PNBP atas
pengelolaan BMN dan pengaturan penyetoran ke Kas Negara dengan tiAjuan agar tercapai keseragaman dalam pelaksanaan penatausahaan PNBP, dalam hal:
a. menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai PNBP;
b. mengamankan transaksi PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan
pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan
c. mendukung penyelenggaraan SAP yang menghasilkan informasi PNBP
sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Bagian Ketiga
Prinsip Dasar
Pasal 3
(1) Setiap Satker Kemhan dan TNI wajib melaksanakan penatausahaan PNBP
yang menjadi tanggungjawabnya.
(2) Pelaksanaan PNBP dilaksanakan secara efektif, efesien, transparan dan
bertanggung jawab.
(3) Hasil pengelolaan BMN antara Satker dan pihak lain, wajib disetor ke
rekening Kas Negara atas dasar persetujuan Pengelola Barang.
(4) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar setiap PNBP yang diterima dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat
waktu dalam tahun program kegiatan.
(5) Pelaksanaan pelaporan dilaksanakan melalui kegiatan rekonsiliasi.
BAB II PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Unit Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pasal 4
(1) Dalam rangka melaksanakan penatausahaan PNBP, Satker dapat menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Unit Penatausahaan PNBP yang dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang membidangi pengelolaan BMN.
(2) Unit Penatausahaan PNBP sebagaimana pada ayat 11) paling rendah
diselenggarakan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Barang.
6
(3) Pejabat yang mendapat pelimpahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menyusun Unit Penatausahaan PNBP yang meliputi Unit
Operasional dan Unit Administrasi.
(4) Kegiatan Unit Operasional dalam Unit Penatausahaan PNBP meliputi:
a. membuat surat penagihan kepada pihak Wajib Bayar;
b. menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pembayaran
penagihan oleh pihak Wajib Bayar;
c. membuat surat peringatan terhadap pihak Wajib Bayar yang lalai;
d. dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Unit Administrasi;
dan
e. membantu pihak Wajib Bayar dalam rangka menyetor ke rekening Kas
Negara.
(5) Kegiatan Unit Administrasi dalam Unit Penatausahaan PNBP meliputi:
a. menerima dokumen/ surat penagihan;
b. membuat SKTL terhadap yang telah dilunasi oleh pihak Wajib Bayar;
c. melakukan pencatatan PNBP kedalam kartu PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. membuat daftar rekapitulasi PNBP atas pengelolaan BMN;
e. membuat penyisihan PNBP yang tidak tertagih oleh pihak Wajib Bayar;
f. melakukan pengarsipan dokum9n; dan
g. membuat dan mengirimkan laporan PNBP.
Bagian Kedua
Penyetoran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Negara
Pasal 5
(1) Pihak Wajib Bayar menyetorkan besaran PNBP atas pelaksanaan
pemanfaatan BMN berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan/atau Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
(2) Penyetoran PNBP sebagaimana pada ayat (1) ke rekening Kas Negara yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui pejabat pengurus BMN Satker Kemhan/TNI atau Bendahara Penerimaan atau Unit Penatausahaan PNBP.
(3) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian/kontrak kerjasama atas dasar persetujuan Pengelola Barang.
(4) Pihak Wajib Bayar menyerahkan fotokopi SSBP setelah melaksanakan
kewajiban penyetoran ke rekening Kas Negara.
7
(5) Unit Penatausahaan PNBP wajib melaksanakan prinsip saling uji (check and
balance) atas penyetoran PNBP oleh pihak Wajib Bayar baik melalui KPPN
dan/atau Bank yang ditunjuk.
Pasal 6
Dalam hal pembayaran besaran pemanfaatan BMN berupa Kerjasama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna atas konstribusi tetap, pembagian keuntungan, atau kontribusi tahunan pada tahun berikutnya wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian/kontrak sampai
berakhirnya masa perjanjian.
Ragian Ketiga
Penyetoran Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Paragraf 1
Penyetoran Kekurangbayaran atas Pelaksanaan
Tukar-Menukar Barang Milik Negara
Pasal 7
(1) Dalam hal terjadi nilai aset yang dipertukarkan lebih besar daripada nilai aset yang akan diterima sesuai persetujuan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, pihak mitra wajib menyetor selisih nilai ke rekening Kas Negara.
(2) Penyetoran ke rekening Kas Negara berdasarkan Kode Akun Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Paragraf 2
Penyetoran Terhadap Penjualan Barang Milik Negara
Pasal 8
(1) BMN yang akan dijual merupakan BMN yang tidak difungsikan dalam menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI tetapi memiliki nilai ekonomis.
(2) Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(3) Pelaksanaan penjualan BMN dilaksauakan melalui mekanisme lelang sesuai peraturan Lelang Negara.
(4) Pihak pembeli yang memenangkan hasil lelang menyetor melalui rekening bendahara penerima KPKNL yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara melalui Kode Akun Penerimaan Satker Kemhan dan TNI.
(5) Unit penatausahaan PNBP wajib melaksanakan koordinasi dengan KPKNL guna memastikan penerimaan PNBP dan menatausahakan ke dalam laporan PNBP Satker.
8
Bagian Keempat
Kode Akun Penerimaan
Pasal 9
(1) Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan yang berasal dari penjualan
aset/BMN sebagai berikut:
a. 423121: pendapatan penjualan tanah, gedung dan bangunan;
b. 423122: pendapatan penjualan peralatan dan mesin;
c. 423123: pendapatan penjualan sewa beli;
d. 423124: pendapatan penjualan aset bekas milik asing; dan
e. 423129: pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya.
(2) Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan yang berasal dari pemanfaatan
BMN sebagai berikut:
a. 423141: pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan
b. 423142: pendapatan sewa peralatan dan mesin;
c. 423144: pendapatan dari KSP tanah, gedung dan bangunan;
d. 423145: pendapatan dari KSP peralatan dan mesin;
e. 423147: pendapatan dari Bangun Guna Serah (BGS);
f. 423148: pendapatan dari Bangun Serah Guna (BSG); dan
g. 423149: pendapatan dari pemanfaatan BMN.
Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan atas jasa pengelolaan BMN
sebagai berikut:
a. 423211: pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya;
b. 423212: pendapatan tempat hiburan/Taman/Museum dan Pungutan
Usaha Pariwisata Alam (PUPA);
c. 423213: pendapatan Surat Keterangan, Visa dan Pasport;
d. 423218: pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan
kenavigasian; dan
e. 423291, pendapatan jasa lainnya
(4) Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan atas kekurangbayaran Pihak
Wajib Bayar atas pelaksanaan tukar menukar BMN adalah 423121, yaitu
pendapatan penjualan tanah, gedung dan bangunan.
(5) Bila terjadi perubahan kode akun penerimaan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
9
Bagian Kelima
Surat Setoran Bukan Pajak
Pasal 10
Pembayaran ke Kas Negara melalui formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I nomor 2 yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
SURAT PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Surat Penagihan Pertama
Pasal 11
(1) SPn Pertama wajib diterbitkan atas pelaksanaan pemanfaatan BMN.
(2) Timbulnya. penagihan PNBP sebagafinana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a. penyetoran penerimaan PNBP yang periode penagihannya per tahun;
dan
b. pihak Wajib Bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
belum melunasi penyetoran PNBP yang menjadi tanggungjawabnya.
(3) Penerbitan SPn Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. surat persetujuan dari Pengelola Barang atas pemanfaatan BMN;
b. surat keputusan pelaksanaan dari Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang;
c. kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan
BMN; dan
d. dokumen lain yang dapc:t mengakibatkan timbulnya PNBP.
(4) SPn Pertama dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
a. lembar pertama untuk pihak Wajib Bayar;
b. lembar kedua untuk unit administrasi; dan
c. lembar ketiga untuk per tinggal.
(5) SPn diterbitkan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran kepada
pihak Wajib Bayar.
(6) SPn Pertama diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 3
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10
Bagian Kedua
Surat Penagihan Kedua
Pasal 12
(1) Setiap kewajiban penyetoran atas PNBP sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Pertama dan belum diselesaikan penyetorannya oleh
pihak Wajib Bayar, Unit Penatausahaan PNBP memberikan SPn Kedua.
(2) Prosedur penerbitan SPn Kedua, sebagai berikut:
a. paling lambat 1 (satu) hari kerja, petugas pada Unit Administrasi memberitahukan kepada petugas pada Unit Operasional apabila terdapat kewajiban penyetoran penerimaan PNBP yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum diselesaikan; dan
b. setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas pada Unit Operasional membuat SPn Kedua untuk disampaikan kepada pihak Wajib Bayar.
(3) SPn Kedua memiliki masa kedaluarsa 1 (satu) bulan sejak diterbitkan dan disampaikan kepada pihak Wajib Bayar.
(4) SPn Kedua diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Bagian Ketiga
Surat Penagihan Ketiga
Pasal 13
(1) Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah
diberikan SPn Kedua, pihak Wajib Bayar belum menyelesaikan kewajibannya, diterbitkan SPn Ketiga sebagai surat penagihan terakhir.
(2) Prosedur penerbitan SPn Ketiga, sebagai berikut:
a. paling lambat 1 (satu) hari kerja, petugas pada Unit Administrasi memberitahukan kepada petugas pada Unit Operasional apabila terdapat kewajiban penyetoran penerimaan PNBP yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum diselesaikan; dan
b. setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas pada Unit Operasional membuat SPn Ketiga untuk disampaikan kepada pihak Wajib Bayar.
(3) Masa kedaluarsa SPn Ketiga yaitu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan dan disampaikan kepada pihak Wajib Bayar.
(4) Tembusan SPn Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian Inspektorat dan Hukum.
1L,
(5) SPn Ketiga diterbitkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I nomor 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri
ini.
BAB IV
KETENTUAN ADMINISTRASI DALAM PENYETORAN KE KAS NEGARA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyetoran
Pasal 14
(1) Penyetoran ke Kas Negara oleh pihak Wajib Bayar dapat secara langsung melalui Bank yang ditunjuk atau melalui bantuan Unit Operasional dalam
Unit Penatausahaan PNBP.
(2) Setelah penyetoran ke rekening Kas Negara sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) Satker menerbitkan SKTL.
(3) SKTL sebagai bentuk ketaatan dalam melaksanakan kewajiban dibuat
rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
a. lembar pertama disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
b. lembar kedua sebagai pertinggal.
(4) SKTL diterbitkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I nomor 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Kesalahan Administrasi Dalam Pembayaran
Pasal 15
(1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran PNBP ke rekening Kas Negara, Kasatker mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan Negara kepada KPPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri
dokumen berupa:
a. fotokopi SSBP beserta bukti Penerimaan Negara;
b. daftar rincian perbaikan transaksi penerimaan Negara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I nomor 8 pada Peraturan Menteri ini; dan
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 9 pada Peraturan Menteri ini.
(3) Unit Penatausahaan PNBP melaksanakan prinsip saling uji (check and
balance) atas laporan PNBP, setelah mendapat persetujuan dari KPPN.
12
Bagian Ketiga
Keadaan Force Majeur
Pasal 16
(1) Dalam hal obyek PNBP terkena dampak force majeur, Wajib Bayar dibebaskan dan kewajiban pembayaran PNBP.
(2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melanjutkan kerjasama pengelolaan BMN.
Bagian keempat
Wajib Bayar yang Memiliki Itikad Baik
Pasal 17
(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak dapat sanggup membayar PNBP, tetapi memiliki itikad baik diatur sebagai berikut:
a. pihak Wajib Bayar mengajukan permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran PNBP yang terutang secara tertulis kepada Kasatker paling lambat 20 (dua puluh hari) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP yang terutang;
b. Kasatker membentuk tim guna mempelajari sebab-sebab atas kondisi tersebut dan pihak Wajib Bayar wajib melengkapi dokumen sekurang-
kurangnya laporan auditor independen yang berlisensi pemerintah atas
laporan keuangan bila terjadi kondisi perusahaan yang kurang mendukung;
c. Kasatker menyampaikan permohonan tersebut beserta rekomendasi tertulis kepada KPKNL atau KPPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dengan tembusan Pengguna Barang dan Kepala Unit Organisasi;
d. hasil rekomendasi dari Pejabat KPKNL atau KPPN, Kasatker paling lambat 7 (tujuh) hari memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pihak Wajib Bayar dengan tembusan Pengguna Barang dan Kepala Unit Organisasi; dan
e. dalam hal Pengelola Barang menolak permohonan pihak Wajib Bayar, maka UO Kemhan dan TNI dapat memutuskan perjanjian derigan pihak mitra sesuai ketentuan yang ada di dalam perjanjian, dan selanjutnya melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
Bagian Kelima
Wajib Bayar yang Tidak Memiliki Itikad Balk
Pasal 18
(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak membayar setelah ditetapkan SPn Ketiga, Kasatker membentuk tim.
13
(2) Tim sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur keuangan,
pengamanan, hukum, dan logistik.
(3) Tim bertugas untuk melaksanakan investigasi atas keterlambatan pembayaran PNBP.
(4) Langkah-langkah tugas tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tagihan PNBP bersangkutan; dan
b. mengambil langkah-langkah preventif dalam pertanggungjawaban pelaporan PNBP Satker.
(5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melaksanakan tugas melaporkan kepada Kasatker secara berjenjang.
BAB V
BADAN PELAKSANA
Pasal 19
Badan Pelaksana rekonsiliasi PNBP terdiri atas:
a. Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Katiaranahan dhi Kapus BMN mempunyai tugas:
1. melaksanakan penatausahaan PNPB di tingkat Pusat;
2. melaksanakan kompilasi dan rekonsiliasi bersama Pusku Kemhan di tingkat Kemhan dan TNI; dan
3. melaporkan kepada Menteri atas PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI.
b. Tingkat UO. Kemhan dilaksanakan oleh Karoum Setjen Kemhan mempunyai tugas:.
1. melaksanakan penatausahaan PNBP di tingkat UO. Kemhan;
2. melaksanakan rekonsiliasi bersama Pekas di tingkat UO. Kemhan; dan
3. melaporkan kepada tingkat pusat (Kabaranahan Kemhan dhi. Kapus BMN).
c. Tingkat UO. TNI dilaksanakan oleh Aslog Panglima TNI mempunyai tugas:
1. mengkompilasi rekapitulasi hasil rekonsiliasi atas pelaksanaan PNBP di tingkat Angkatan yang diselenggarakan oleh Aslog Angkatan;
2. melaksanakan kegiatan penatausahaan PNBP pada lingkungan Mabes TNI;
3. melaksanakan rekonsiliasi bersama Pusku TNI di tingkat UO. Mabes TNI; dan
14
4. melaporkan kepada pelaksana tingkat pusat (Kabaranahan Kemhan dhi. Kapus BMN).
d. Tingkat UO. Angkatan dilaksanakan oleh Aslog Angkatan mempunyai tugas:
1. melaksanakan kegiatan penatausahaan PNBP di lingkungan UO. Angkatan dan mengkol-npilasi rekapitulasi hasil rekonsiliasi atas pelaksanaan PNBP di tingkat wilayah.
2. melaksanakan rekonsiliasi internal bersama Dit/Dis Keuangan Angkatan;dan
3. melaporkan kepada Aslog Panglima TNI.
e. Tingkat Wilayah dilaksanakan oleh Aslog Kotama/Pejabat logistik Balakpus mempunyai tugas:
1. melaksanakan kegiatan penatausahaan PNBP di wilayah dan melaksanakan rekonsiliasi atas PNBP yang dilaksanakan pada tingkat pelaksana; dan
2. melaporkan kepada Aslog Angkatan.
f. Tingkat Pelaksana dilaksanakan oleh Unit Penatausahaan PNBP yang mempunyai tugas;
1. melaksanakan kegiatan penatausahaan PNBP;
2. melaksanakan rekonsiliasi internal bersama Pekas atau pejabat di bidang keuangan serta rnelibatkan pihak Wajib Bayar;
3. melaksanakan rekonsiliasi ek:- ,ern.il dengan KPKNL atau KPPN; dan
4. melaporkan kepada Aslog Kotama/Pejabat logistik Balakpus.
BAB VI
PELAPORAN
Bagian Kesatu Mekanisme Pelaporan
Pasal 20
(1) Setiap Kasatker Kemhan dan TNI yang mempunyai fungsi penatausahaan PNBP wajib menyusun rencana dan laporan realisasi PNBP.
(2) Penyusunan dan pelaporan PNBP dilaksanakan secara berjenjang beserta arsip data komputer (ADK) setiap semester kepada Kabaranahan Kemhan.
(3) Rencana dan laporan realisasi PNBP oleh Kebaranahan Kemhan dilaporkan kepada Menteri pada setiap semester.
(4) Penyusunan dan pelaporan disusun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II nomor 1 dan nomor 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15
Bagian Kedua
Jadwal Pelaporan
Pasal 21
(1) Pelaporar dan rekonsiliasi PNBP dibagi 2 (dua) tahap yaitu:
a. internal; dan
b. eksternal.
(2) Pelaporan dan rekonsiliasi PNBP secara internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. dilaksanakan dalam rangka pencocokan dan penelitian PNBP yang dilaksanakan oleh Unit Penatausahaan PNBP dengan Pekas/Pejabat di bidang Keuangan dan pihak Wajib Bayar.
(3) Pelaporan dan rekonsiliasi PNBP secara eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. dilaksanakan dalam rangka pencocokan dan penelitian PNBP yang dilaksanakan oleh Unit Penatausahaan PNBP dengan KPPN dan KPKNL
Pasal 22
(1) Pelaksanaan rekonsiliasi internal sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan yaitu pada minggu pertama bulan April, Juli, Oktober pada tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.
(2) Biaya pelaksanaan rekonsiliasi internal dapat diajukan melalui usulan penggunaan anggaran PNBP.
Pasal 23
(1) Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan pada setiap semester yaitu minggu kedua bulan Juli pada tahun berjalan dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
(2) Biaya pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dapat diajukan melalui usulan penggunaan anggaran PNBP.
(3) Jadwal pelaporan rekonsiliasi eksternal dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 24
(1) Menteri selaku Pengguna Barang Inelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI yang didelegasikan kepada Dirjen Kuathan Kemhan.
16
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepatuhan pelaksanaan;
b. ketepatan waktu;
c. kelengkapan dan kebenaran data; dan
d. tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi.
(3) Pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen Kuathan Kemhan dapat melaksanakan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan PNBP atas pengelolaan BMN.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Aparat Pengawas Fungsional.
Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 25
(1) Menteri selaku Pengguna Barang melakukan pengendalian alas seluruh kegiatan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didelegasikan kepada Dirjen Kuathan Kemhan.
(2) Dalam rangka pengendalian, Dirjen Kuathan Kemhan dapat menerapkan sistem informasi pelaksanaan PNBP atas pengelolaan BMN dan memantau secara berkala baik manual maupun elektronis atas laporan PNBP yang diterima pada Satker Kemhan dan TNI.
(3) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. menerbitkan surat peringatan kepada Kuasa Pengguna Barang atas ketidakpatuhan melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau penghapusan BMN yang diajukan dari Kuasa Pengguna Barang; ataupun
c. menyampaikan kepada pihak Pengelola Barang untuk menunda proses administrasi kegiatan pengelolaan BMN.
(4) Penerbitan surat. peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi PNBP, dengan mempertimbangkan tingkat resiko pelaksanaan pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja.
(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b
tingkat resiko pengelolaan BMN.
dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan mempertimbangkan
17
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
(1) Dalam hal pembayaran PNBP melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, pihak Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(3) Pembayaran denda dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Negara.
Pasal 27
(1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PNBP, pihak Wajib Bayar wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
(2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dan bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Pasal 28
Perhitungan dan mekanisme pembayaran denda diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
(1) Susunan organisasi Unit Operasional dan Unit Administrasi dalam Unit Penatausahaan PNBP di lingkungan UO. TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
(2) Susunan organisasi Unit Operasional dan Unit Administrasi dalam Unit Penatausahaan PNBP di lingkungan UO. Angkatan diatur oleh Kas Angkatan.
Autentikasi I:1)ala Biro Tata Usaha
"cot p" n Kemhan,
•
rtawanA.Sc enderal TNI
18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/ tertanda
PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Cap/ tertanda
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 150
Kementerian : Kemhan UO : (1) Kotama : (2) Satker : (3)
Jenis PNBP : (4) Nomor : (5)
KARTU PNBP
IDENTITAS DEBITUR DATA PNBP Nama : (6)
NPWP : (7)
PT/ CV/ LAIN : (8)
Obyek Lokasi : (9)
Penggunaan : (10)
TMT : (11. ) Tanggal Jatuh Tempo : (12) Persetujuan Pengelola : (13) Keputusari Pelaksanaan : (14)
Tgl Pembayaran Tahun Ke-
Jumlah Setoran
Denda Jumlah yg disetor
Ket
(15) (16) (17) (18) (19) (20)
Dicatat, Disetujui,
Petugas Kasatker
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 01 TAHUN 2014 TENTANG REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA MENYETOR KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIANNYA
1. Kartu PNBP.
a. Format.
2
b. Petunjuk pengisian.
NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi Unit Organisasi Kemhan atau TNI
(2) Diisi Kotama atau Balakpus
(3) Diisi Satker yang mengelola PNBP
(4) Diisi jenis PNBP atas pengelolaan BMN (pemanfaatan/ pemindahtanganan)
(5) Diisi Nomor Urut PNBP di Satker
(6) Diisi namapihak swasta yang menandatangani kontrak kerjasama dengan Satker
(7) Diisi NPWP pihak swasta yang melaksanakan kerjasama pengelolaan BMN dengan Satker
(8) Diisi badan hukum pihak swasta
(9) Diisi lokasi obyek yang dikerjasamakan
(10) Diisi penggunaan/peruntukan obyek kerjasama
(11) Diisi tanggal waktu mulai penyetoran PNBP (mulai tandatangan kontrak dengan Satker)
(12) Diisi berakhirnya kontrak kerjasama antara pihak swasta dan Satker
(13) Diisi surat persetujuan Pengelola Barang
(14) Diisi keputusan Pelaksanaan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
(15) Diisi tanggal pembayaran PNBP oleh pihak swasta
(16) Diisi tahun ke berapa pembayaran PNBP
(17) Diisi jumlah setoran PNBP oleh pihak swasta pada tahun berjalan
(18) Diisi jumlah denda atas keterlambatan pembayaran PNBP pada tahun berjalan
(19) Diisi jumlah total yang disetor ke Kas Negara dari jumlah setoran atas kontrak dan denda
(20) Diisi bila ada sesuatu yang perlu diungkapkan
3
2. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
a. Format.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI ,\\t ii, DITJEN PERKBENDAHARAAN
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK
(SSBP) Nomor 2).
Tanggal 3)
LEMBAR UNTUK
WAJIB SETORANAJIB BAYARI BENDAHARAVAN•PENBRIMit
SEBAGAI auktf -SEtORSt I I 1 I ')
KB REKENINO KAS NEOARA NOMOR : 4)
A. 1. NPWP wajib Setor/Bend : I 1 1 1 1 H I
2. Nama wajib Sear/Bend •• 6)
3. Alamat . 1)
B. I. Kementerian/Lembaga
2. Unit Organisasi Ese1on 1•
3. Satuan Kerja
4. Fungsi/Subfungsi/Program :
5. Kegiatan/Subkegiatan •
6. Lokasi
I 8;
0) •
i 10)
____I I ,11)
1 12)
I I 13)
C. MAP dan Uraian Penerimaan 14)
D. Jumlah Setoran Rp.
Dengan Huruf •
E Surat Penagihan (SPN) Nomor Atau Surat Pemindahan
15)
.., 16)
17) Tanggal • • 18) 19)
Penagihan Piutang Negara KPPN I (SP3N)
PERHATIAN Untuk Keperluan :
20) Bacalah dahulu Petunjuk pengisian tormulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.
21), 22)
22) NIP. 22)
Dkerkna.eleh: Bank PERSEPSYKANTORPOS DAN GIRO Tanggal 25)
Tanda Tangan 26)
Nama Terang 27)
4
b. Petunjuk pengisian.
URAIAN ISIAN
1 2
(1) Diisi dengan kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
(2) Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
(3) Diisi dengan tanggal SSBP dibuat
(4) Diisi kode rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan .... diisi petugas Bank)
(5) Diisi NPWP Wajib Sete'. atau Bendahara Satker
(6) Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
(7) Diisi dengan alamat jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
(8) Diisi kode Kemhan sesuai pagu anggaran (012)
(9) Diisi kode Unit Organisasi Kemhan/TNI
(10) Diisi kode akun Satker (6) enam digit dan uraian Satker
(11) Diisi dengan kode Fungsi (2) dua digit, kode subfungsi (2) dua digit, dan kode program (4) empat digit
(12) 1 i 1 1 1 • Diisi (4) digit kode kegiatan apabila
penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP
I I 1 I 1 • Diisi (4) digit kode sub kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP
(13)
• Diisi kode kabupaten/kota (2) digit • I
b' • Diisi kode provinsi (2) digit
(14) Diisi dengan kode mata anggaran penerimaan (6) enam digit disertai dengan uraian penerimaan sesuai dengan format
(15) Diisi dengan jumlah rupiah setoran penerimaan
(16) Diisi dengan jumlah rupiah yang dibayarkan dengan huruf
(17) Diisi dengan nomor surat penagihan yang dikirim oleh Satker
(18) Diisi dengan tanggal surat penagihan
(19) Diisi kode (3) tiga digit dan nama KPPN
(20) Diisi keperluan pembayaran
(21) & (22) Diisi sesuai dengan tempat, tanggal dan nama
(23) & (24) Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker 25) s.d (27) Diisi oleh petugas bank
5
3. Surat Penagihan Pertama (SPn Pertama).
a. Format.
Satuan Kerja....(1) Kementerian ...(3)... Nomor • (4) ....(2).. SURAT PENAGIHAN(SPn) Lembar ke: (5)
Berdasarkan dokumen sumber penagihan PNBP berupa Surat Keputusan tentang (6) kepada Wajib
Alamat
Harus menyetor Bank/Pos
Sebesar
Dengan huruf
Yaitu
Nama/PT
Nomor (7) tanggal Bayar yang tersebut dibawah
• (10)
(11)
ke Kas Negara pada Persepsi
ini: (8) yang diterbitkan oleh (9)
Penyetoran PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:
Kementerian (18) ( ) Negara/ Lembaga
Unit Organisasi (19) ( ) Satuan Kerja (20) ( )
Lokasi (21) ( )
Jenis Kewenangan (21) ( ) Fungsi (21) ( )
Sub Fungsi (21) ( )
Program (21) ( ) Kegiatan
Output (21) ( )
Jenis belanja (21) ( )
Akun (21) ( )
: Rp (12)
• (13)'
(14)
Dibayarkan sekaligus *)
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal : (15)
Dibayarkan secara angsuran *)
a. ....(16) ... kali angsuran
b.Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ....(17)
Perhatian
1. Surat penagihan ini hams disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas penagihan ini, agar pada
bukti setor berkenan dicantuxnkan tanggal dan Nomor Surat Penagihan ini
3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke Bank Persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja yang bersangkutan.
.Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.
) diisi sesuai dengan cara pembayaran PNBP
(22)
Kepala Satuan Kerja
(23)
6
b. Petunjuk pengisian.
,,. • - ° URAIAN ISIAN . ''.1.;. .
(1) Diisi Satker yang menyetor PNBP
(2) Diisi Kotama/Kabalakpus dari satker yang menyetor PNBP
(3) Diisi Kode Akun Kemhan
(4) Diisi nomor surat penagihan yang diterbitkan oleh Satker
(5) Diisi dari lembar dari lembaran PNBP
(6) Diisi tentang obyek yang dikerjasamakan dengan pihak swasta
(7) Diisi nomor surat keputusan pelaksanaan atas pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
(8) Diisi tanggal diterbitkan surat Keputusan Pelaksanaan
(9) Diisi jabatan yang menerbitkan surat keputusan pelaksanaan atas pengelolaan BMN
(10) Diisi nama/PT yang melaksanakan kontrak kerjasama dengan Satker
(11) Diisi alamat pihak swasta/badan hukum yang melaksanakan kontrak kerjasama
(12) Diisi besaran nilai setoran PNBP oleh pihak Satker sesuai dengan kontrak kerjasama
(13) Diisi besaran nilai PNBPdenganhuruf
(14) Diisi keterangan atas pembayaran PNBP
(15) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tahun berjalan
(16) Diisi berapa kali pembayaran PNBP atas obyek yang dikerjasamakan
(17) Diisi jatuh tempo pembayaran pada setiap tahun
(18) Diisi Kode Akun Kemhan
(19) Diisi Kode Akun Unit Organisasi Kemhan/Mabes TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU.
(20) Diisi Kode Akun Satker Kemhan/TNI
(21) Diisi dengan uraian kode sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas lokasi, jenis kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja dan akun
(22) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan SPn
(23) Diisi dengan nama, pangkat dan NRP Satker yang bersangkutan
KOPSTUK
Nomor • ▪ (1) Lampiran : (2) Hal
•
PENAGIHAN KEDUA
Yth. (4)
di
Menunjuk Surat Penagihan (SPn) yang kami terbitkan tanggal (5) Nomor (6) dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menurut penatausahaan PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/ pembayaran atas PNBP sebesar Rp (7) sesuai tanggal jatuh tempo penagihan kami sebagaimana tercantum dalam Surat Penagihan Pertama (SPn Pertama).
2. Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut, ditambah denda sebesar Rp (8) dengan menyetor ke Kas Negara pada Bank paling lambat tanggal (9) dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan Kedua pada bukti setor berkenan.
3. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar ibtocopy bukti setor berkenan disampaikan kepada kami.
Demikian agar maklum
Kepala Satuan Kerja
(3)
(10)
7
4. Surat Penagihan Kedua (SPn Kedua).
a. Format.
b. Petunjuk pengisian.
rk. In v
4
, ' '7 , t, . — ,
&: ,;.,c., , . j2A1.411.4S1AN ,,! ..,
(1) Diisi nomor surat penagihan kedua
(2) Diisi jumlah lampiran pada surat penagihan
(3) Diisi tempat dan tanggal penerbitan surat penagihan kedua
(4) Diisi alamat penagihan
(5) Diisi tanggal penerbitan SPn Pertama
(6) Diisi nomor surat penerbitan SPn Pertama
(7) Diisi besaran nilai setoran pada SPn Pertama
(8) Diisi besaran denda pada penagihan kedua
(9) Diisi tanggal jatuh tempoh penagihan kedua
(10) Diisi nama pejabat satker berikut pangkat dan NRP
9
5. Surat Penagihan Ketiga (SPn Ketiga).
a. Format.
KOPSTUK
Nomor •
•
(1)
(3) Lampiran : (2) Hal
•
PENAGIHAN KETIGA
Yth. (4)
di
Menunjuk Surat Penagihan (SPn) yang kami terbitkan tanggal (5) Nomor (6) dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Atas penagihan tersebut diatas, telah kami sampaikan kepada Saudara Surat Penagihan Kedua tanggal (7) Nomor (8)
2. Menurut penatausahaan PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas PNBP sebesar Rp
(9) sesuai tanggal jatuh tempo penagihan kami sebagaimana tercantum da'am Surat Penagihan (SPn).
3. Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut, ditambah denda sebesar Rp (10) dengan menyetor ke Kas Negara pada Bank paling lambat tanggal (11) sebesar (12) dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan Kedua pada bukti setor berkenan.
4. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotocopy bukti setor berkenan disampaikan kepada kami.
Demikian agar maklum
Kepala Satuan Kerja
(13)
10
b. Petunjuk pengisian.
.,. , -. ,u)R4 isJ*14.: . . ' A. .
(1) Diisi nomor surat penagihan kedua
(2) Diisi jumlah lampiran pada surat penagihan
(3) Diisi tempat dan tanggal penerbitan surat penagihan kedua
(4) Diisi alamat penagihan
(5) Diisi tanggal penerbitan SPn Pertama
(6) Diisi nomor surat penerbitan SPn Pertama
(7) Diisi tanggal penerbitan SPn Kedua
(8) Diisi nomor surat penerbitan SPn Kedua
(9). Diisi besaran setoran nilai PNBP pada SPn Pertama
(10) Diisi besaran nilai denda atas keterlambatan pembayaran PNBP
(11) Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran.
(12) Diisi total besaran PNBP ditambah denda keterlambatan pembayaran
(13) Diisi nama pejabat Satker berikut pangkat dan NRP
KOPSTUK (1)
SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS No
Satuan Kerja (2) dengan ini menerangkan bahwa pembayaran PNBP atas obyek BMN di (3) atas nania (4) dengan rincian:
(5)
Sebesar : Rp (6) (7)
yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pelaksanaan (8) tanggal (9) dan/atau kontrak perjanjian tanggal (10) serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) Nomor (11) tanggal (12) telah dibayar lunas.
Kepala Satuan Kerja
(13)
11
6. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
a. Format.
12
b. Petunjuk pengisian.
(1) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan SKTL
(2) Diisi dengan nama satker
(3) Diisi dengan obyek kerjasama dengan pihak Wajib Bayar
(4) Diisi dengan nama pihak Wajib Bayar/ Badan Hukum
(5) Diisi dengan besaran nilai rupiah dalam bentuk angka
(6) Diisi dengan besaran total nilai rupiah dalam bentuk angka
(7) Diisi dengan besaran total nilai rupiah dalam bentuk huruf
(8) Diisi dengan nomor surat keputusan pelaksanaan dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
(9) Diisi dengan tanggal surat keputusan pelaksanaan dari Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang
(10) Diisi dengan nomor ',Ian tanggal kontrak perjanjian dari Kasatker dengan pihak Wajib Bayar
(11) Diisi dengan nomor surat penagihan kepada Wajib Bayar dari Kasatker
(12) Diisi dengan tanggal surat penagihan kepada Wajib Bayar dari Kasatker
(13) Diisi dengan nama, pangkat dan NRP Kasatker
13
7. Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.
a. Format.
KOPSTUK
Nomor • Lampiran : Hal
Permohonan perbaikan transaksi Penerimaan Negara
Yth. Kepala KPPN
di
Bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
1. Fotocopy SSBP beserta BPN/NTPN; 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.
Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
Kepala Satuan Kerja
Nama Pangkat
DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Perbaikan dokumen
atas SSBP SSBP
Dokumen No. Tanggal Dok Tanggal Setor
Uraian
Semula (Kode) Menjadi (Kode)
Satker MAP Rp Satker MAP Rp
Jumlah Jumlah
Kepala Satuan Kerja
Nama Pangkat
14
8. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.
a. Format.
Autentikasi • e•ala Biro Tata Usaha
tjen Kemhan,
-"1
Hartawan,M.Sc dir Jenderal TNI
:1F
15
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
a. Format.
KOPSTUK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah
Nama
Pangkat :
Jabatan •
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perbaikan atas kesalahan penyetoran Penerimaan Negara dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja
2. Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi
Penerimaan Negara menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Kepala Satuan Kerja
Nama Pangkat
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/ tertanda
PURNOMO YUSGIANTORO
T
Bentuk Kor.trak Lokasi Jenis
BMN i BMN
(8) ) 15) (6) ('7) (17)
Surat Keputuson Nilai •('EJ
Pengclola Mak3fIlla. 'RP) I Setor
Barang Pengguna/Kuasa
(13) ::41 (15) 1 (16)
Kementerian Pertahanan
Unit Organisasi : (1)
Kotama/ Balakpus : (2)
Satter : (3)
Surat Persctujuan Pengclola &
::eputuaan Pengguna/ Kuasu
Pengguna
--r-- f----
Matra WAV'
Mit:a
Tmt.
(9) (10) I (11) (12)
J
NUP Pcmanfaatan Kerjasama
Ket
Setoran
ke -
(1 3)
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN P.EPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG REKONSILLkSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA MENYETOR KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
REKAPITULASI PENGELOLAAN BMN
1. Rekapitulasi Peman.faatan 13MN.
a. Format.
REKAPITULASI PEMANFAATAN BMN TAHUN 2OXX
2
Petunjuk pengisian rekapitulasi Pemanfaatan BMN.
URAIAN ISIAN
Diisi Unit Organisasi Kemhan atau TNI
Diisi Kotama atau Balakpus
Diisi Satker yang mengelola PNBP
Diisi nomor urut
Diisi nomor urut pendaftaran barang pada SIMAK BMN
Diisi lokasi BMN yang dimanfaatkan oleh pihak swasta
Diisi jenis BMN yang dikerjasamakan (tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan bangunan
(8) Diisi bentuk pemanfaatan (sewa/ KSP/ pinjam pakai/ BOS atau
BSG)
(9) Diisi nomor dokumen atas kontrak kerjasama antara swasta dan
Satker
(10) Diisi swasta/badan hukum yang melaksanakan kontrak kerjasama
dengan Satker
Diisi NPWP swasta/badan hukum
(12) Diisi tanggal mulai kontrak kerjasama sampai dengan berakhirnya
perjanjian kerjasama antara pihak swasta dan Satker
Diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pengelola Barang
(14) Diisi nomor dan tanggal keputusan pelaksanaan yang diterbitkan
Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang
Diisi Nilai PNBP yang disetor termasuk denda
Diisi tanggal penyetoran ke Kas Negara
Diisi setoran ke kas Negara yang ke berapa
Diisi keterangan/ hal-hal lain yang perlu diungkapkan
NO.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
2. Rekapitulasi Pemindahtanganan BMN.
a. Format.
REKAPITULASI PEMINDAHTANGANAN BMN TAHUN 20xx
Kementerian Pertahanan
Unit Organisasi : (1)
Kotama/Balakpus : (2)
Satker : (3)
N
o NUP
Lokasi
BMN
Jenis
BMN
Bentuk
Pemindah-
tanganan BMN
Surat Persetujuan Pengelola & Keputusan
Pengguna/ Kuasa Pengguna PNBP
Ket Surat Pengelola
Barang
Keputusan Pelaksana
Pengguna/Kuasa
Nilai
(Rp) Tgl Setor
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
4
b. Petunjuk pengisian rekapitulasi Pemindahtanganan BMN.
NO. RAtAtiST.• AN .... ., ,,, , .K.
( 1 ) Diisi Unit Organisasi Kemhan atau TNI
(2) Diisi Kotama atau Balakpus
(3) Diisi Satker yang mengelola PNBP ,
(4) Diisi nomor urut
(5) Diisi nomor urut pendaftaran barang pada SIMAK BMN
(6) Diisi lokasi BMN bila obyek yang dimaksud adalah atas tanah dan/ atau bangunan
(7) Diisi jenis BMN (tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan bangunan)
(8). bentuk pemindahtanganan (penjualan/tukar menukar/PMN)
(9) Diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pengelola Barang
(10) Diisi nomor dan tanggal keputusan pelaksanaan yang diterbitkan Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang
(11) Diisi besaran nilai PNBP atas pemindahtanganan BMN
(12) Diisi tanggal penyetoran PNBP,
(13) Diisi keterangan/hal-hal lain yang perlu diungkapkan
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/ tertanda
Autentikasi PURNOMO YUSGIANTORO Kepala Biro Tata Usaha
tjen Kemhan,
tawan,M7Sc enderal TNI
tawan,M.Sc nderal TNI
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01 TAHUN : 2014 TENTANG REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA MENYETOR KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
JADWAL PELAPORAN REKONSILIASI EKSTERNAL
Unit Organie:iSk
. : ,
_ -,,, erisn - ,.. '...,
. .- Proses ,,,,.e.4,,:..,
.:“_.,:'.- : ?.%:!"'.'.
KOc910 4Pri■■■;i
- -..„...., . _
n 51 4k( ' $ ' ,,,,v,
''' 7' ' '.4. -e7,-* il, 4*-
_. ; 1." - .; '1/, ": ••:' :,,:._ en ...
Tingkat - s.d 7 Juli 10 Juli 20XX Pelaksana 2 hari
Tingkat 12 Juli 20XX 3 hari 15 Juli 20)0C Wilayah
• 2 hari
Tingkat UO 17 Juli 20XX 3 hari 20 Juli 20)0C
2 hari
Tingkat Pusat 22 Juli 20XX 3 hari 25 Juli 20XX
1 hari
Menkeu 26 Juli 20XX -
Unit organisasi ,
. ,terirria--- • - -
.Proses -- dari-,;.1 ' - --.,-;•,---,..7t-,-'7,v -
I' ekOrliiigigiW.` 471 r 17 - ,. i'•es.
4- e a s 0 A.L'a..,- - ,
7"'4A:1,
TiPldl'i -
„,i.;!*7-x4hf: -
-..PFIP1'; - Tingkat - s.d 17 20 Januari 20XX
Pelaksana Januari • 3 hari
Tingkat 23 Januari 20)0C 6 hari 29 Januari 20)0C _ Wilayah 3 hari
Tingkat UO 2 Februari 20XX 6 hari 8 Februari 20)0C
2 hari
Tingkat Pusat 10 Februari 20)0C 17 hari Akhir Februari 20)0C 1 atau 2 hari
Menkeu Akhir Februari - 20XX
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/ tertanda
Autentikasi Ke ala Biro Tata Usaha
#11 P n Kemhan,
4,AL.ti-asku‘
‘..r• put re
PURNOMO YUSGIANTORO