rencana aksi kegiatan tahun 2015 – 2019 filekondisi umum 10 dasar hukum 18 ... 30 bab ii visi,...
TRANSCRIPT
2
KATA PENGANTAR
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kesehatan tahun 20152019, maka masing-masing Unit Utama Eselon I telah
menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut
Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya masing-masing eselon ll
menguraikan lebih lanjut menjadi dokumen perencanaan jangka menengah
untuk eselon Il yang disebut sebagai Rencana Aksi Kegiatan (RAK).
Dalam Rencana Aksi Program P2P 20152019 tidak ada visi dan misi
Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan
Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik
Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini
adalah melalui 7 misi pembangunan dan 9 agenda prioritas yang dikenal dengan
Nawa Cita.
Program P2P mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia melalui upaya preventif dan promotif, sehingga sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang dibawahi oleh Ditjen P2P,
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta ikut berkontribusi dalam
mewujudkan hal tersebut.
RAK ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang
menguraikan kegiatan kegiatanyang akan dilaksanakan di Kantor Kesehalan
Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta dalam kurun waktu 20152019. Untuk
memudahkan peniabaran di dalam dokumen RAK ini maka uraian rencana
kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari bagian dan
bidang-bidang yang ada di Kantor Kesehalan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta.
RAK ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang
merupakan pejabaran lebih rinci dari indikator Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, khususnya diwilayah Kantor Kesehalan Pelabuhan Kelas
IV Yogyakarta, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Dalam upaya
mencapai indikator Kantor Kesehalan Pelabuhan kelas IV Yogyakarta juga
3
melibatkan lintas sektor dan unit yang terkait khususnya di lingkungan kerja
Kantor Kesehalan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta.
Semoga upaya kita semua mendapat rahmat, hidayah dan ridho dari
Tuhan Yang Maha Kuasa.
Yogyakarta, 25 Januari 2018
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas IV Yogyakarta
dr. H. Chamidah
NIP. 196001141989012002
4
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 5
Kondisi Umum 10
Dasar Hukum 18
Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja 19
Potensi dan Permasalahan 25
Lingkungan Strategis 30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
Visi dan Misi 34
Nilai 35
Tujuan 36
Sasaran Strategis 36
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah Kebijakan 38
Strategi 40
BAB IV RENCANA AKSI KEGIATAN 41
BAB V RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA KEGIATAN
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia 56
Rencana Kebutuhan Anggaran Kegiatan 57
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 59
BAB VI PENUTUP 60
LAMPIRAN
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015
dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) menyusun
Rencana Aksi Program (RAP) P2P tahun 20152019 yang merupakan
jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P
termasuk langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun
mendatang.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun
20152019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam
menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama
yakni tahun 20152019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing. Dengan demikian, RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV
Yogyakarta merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen P2P dan
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 20152019 dengan sasaran
programnya adalah menurunnya penyakit menular dan tidak menular serta
meningkatnya kesehatan jiwa dengan indikator dan target sebagai berikut.
1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar
lengkap pada bayi dengan target 85%.
2. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria dengan target
sebesar 265.
3. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka
mikrofilaria <1 persen dengan target 55 Kabupaten/Kota.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta dengan target 25 provinsi.
5. Prevalensi TB per 100.000 penduduk dengan target 262/100.000
penduduk.
6. Prevalensi HIV sebesr < 0,5 persen
6
7. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun dengan target 5,9 persen.
Arah kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai
dengan RKP tahun 2017 adalah meningkatkan pencegahan dan
pengendalian penyakit melalui:
1. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila
ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti
mass blood survey untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan
kesehatan terkait penyakit menular terutama di daerah-daerah yang
berada di perbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya
memutus mata rantai penularan.
2. Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public
Health Officers) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan
pengendalian penyakit, termasuk hak akses pengamatan penyakit dan
faktor risikonya serta penentuan langkah penanggulangannya.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian
penyakit dan faktor risikonya melalui surveilans berbasis masyarakat,
yaitu melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat
menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya kepada
petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga
permasalahan kesehatan tidak terjadi.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian
penyakit menular melalui peningkatan kapasitas pejabat fungsional
tertentu seperti fungsional epidemiolog kesehatan, sanitarian,
entomolog kesehatan dan analis laboratorium.
5. Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang menjadi
daerah pintu masuk negara dalam mendukung implementasi
pelaksanaan International Health Regulation (IHR) untuk upaya cegah
tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat
untuk pengendalian penyakit menular secara cepat.
7. Melakukan Deteksi dini enyakit tidak menular secara proaktif dengan
mengunjungi masyarakat.
7
8. Mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS untuk
menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi
ruang gerak para perokok.
9. Meningkatkan peran laboratorium dalam sistem surveilans penyakit
menular dan tidak menular
Untuk menyelenggarakan programnya Ditjen P2P melaksanakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
1. Surveilans dan Karantina kesehatan
2. pencegahan dan pengendalina penyakit tular vektor dan zoonotik
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
5. Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pencegahan dan pengendalian penyakit.
Seiring dengan arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta yang merupakan unit
pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengemban tugas
pokok dan fungsi dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina
dan penyakit menular berpotensi wabah.
Sesuai dengan Permenkes Nomor 2348 tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menegaskan bahwa Kantor
Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk
dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,
kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan
kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru
dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas
darat negara.
Peran Kantor Kesehatan Pelabuhan sangat penting dalam melakukan
cegah tangkal penyakit sebagai garda terdepan dari Kementerian Kesehatan
untuk menangkal masuknya penyakit dari luar negeri dan mencegah
8
keluarnya penyakit ke negara lainsebagai suatu kewajiban dalam
mengamankan jalannya lalu lintas internasional. selain melakukan cegah
tangkal penyakit, KKP juga berkewajiban untuk mengendalikan/
menghilangkan faktor risiko kesehatan yang muncul sebagai dampak dari
meningkatnya aktivitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya
yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan
dunia.
Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak hanya
mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, tetapi
juga mengacu kepada komitmen internasional yakni International Health
Regulation (IHR) 2005. Di dalam IHR 2005 diberikan perhatian khusus untuk
wilayah pelabuhan dengan menetapkan Persyaratan Kapasitas Inti bagi
Pelabuhan, Bandara dan PLBD; agar setiap saat :
1. menyediakan akses pada:
a. pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostik
dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan
perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan staf,
b. peralatan dan lingkungan kerja yang memadai;
2. menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman
pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai;
3. menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut;
4. menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang
menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan
air minum, tempat makanan, fasilitas katering pesawat udara, toilet
umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai,
dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan
secara berkala; dan
5. menyediakan personel terlatih dan program pengendalian vektor dan
reservoar di dalam dan di sekitar pintu masuk.
IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat merespons kejadian
yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya :
9
1. menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai
dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontingensi emergensi
kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-
point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan
masyarakat, dan layanan agen lainnya;
2. melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan
yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan
kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan
layanan pendukung lainnya yang diperlukan;
3. menyediakan ruangan yang memadai dan dipisahkan dari pelaku
perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau
tersangka;
4. menyediakan sarana diagnosis, dan bila perlu, karantina terhadap pelaku
perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh
dari pintu masuk;
5. menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus
serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan
bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi
khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini.
6. menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan
7. menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan
personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam
melakukan rujukan bagi pelaku perjalanan yang membawa atau
terkontaminasi penyakit menular.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta sebagai leading
sektor pembangunan kesehatan di wilayah pelabuhan/bandara mempunyai
peran yang sangat penting dalam mewujudkan kondisi pelabuhan/bandara
yang sehat di wilayah kerjanya. Untuk itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas IV Yogyakarta perlu meningkatkan profesionalisme agar mampu
berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pencapaian
program/sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini dimaksudkan dalam
upaya ikut berkontribusi dalam pencapaian Rencana Aksi Program Ditjen
P2P yang mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh
10
Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
melalui upaya preventif dan promotif. Rencana Aksi Program P2P
mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan
misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”
Penyusunan Rencana Aksi tahun 20152019 KKP Kelas IV Yogyakarta
ini merupakan acuan dalam pelaksanaan upaya cegah tangkal penyakit
karantina dan penyakit menular berpotensi wabah. Di samping itu juga,
diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran KKP Kelas IV
Yogyakarta dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.
B. KONDISI UMUM
Sejalan dengan perkembangan organisasi, program pencegahan dan
pengendalian penyakit juga mengalami perkembangan seperti kekarantinaan
dan kesehatan matra, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan sebagai
faktor risiko, serta pengkajian terhadap penanganan kasus dan kinerja
surveilans berbasis laboratorium.
Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan di KKP Kelas IV Yogyakarta dipaparkan berdasarkan hasil
pencapaian pelaksanaan kegiatan : (1) pengendalian karantina dan
surveilans epidemiologi, (2) Pengendalian resiko lingkungan , (3) Upaya
kesehatan dan lintas wilayah. Potensi dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
KKP Kelas IV Yogayakarta :
1. Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang dan Barang di
Pelabuhan
Upaya kekarantinaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah
dan menangkal masuk dan keluarnya penyakit dan/atau masalah
kesehatan yang dapat menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat secara
international (PHEIC) pada pintu gerbang negara seperti bandar udara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara. Upaya kekarantinaan dilakukan
dengan melaksanakan pengawasan kesehatan pesawat di KKP Kelas IV
Yogyakarta.
11
Pada tahun 2016, pengawasan kesehatan terhadap kedatangan dan
keberangkatan pesawat dari dan ke luar negeri sebanyak 1.458 pesawat.
Di samping itu dilakukan pula pengawasan kesehatan kru pesawat luar
negeri sebanyak 4.374 orang.
Kondisi ini menjukan bahwa kedatangan pesawat melalui pintu
masuk Bandara Adisutjipto Yogyakarta cukup tinggi sehingga perlu
dilakukan pengawasan kesehatan secara intensif. Selama tahun 2016
tidak ditemukan kasus penyakit menular potensial wabah pada saat
pengawasan kesehatan pesawat sehingga tidak dilakukan tindakan
kekarantinaan.
2. Tindakan karantina yang dilakukan di KKP Kelas IV Yogyakarta
a. Tindakan Karantina adalah tindakan pembatasan, pemeriksaan
dan/atau pemeberian profilaksis terhadap alat angkut dan barang
yang dicurigai menjadi sumber penularan penyakit menular potensial
wabah, termasuk orang yang dicurigai karenan memiliki riwayat
kepergian dari wilayah/negara terjangkit selama 2 (dua) kali masa
inkubasi di KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
b. Isolasi adalah tindakan pemisahan, pemeriksaan, pengobatan dan
tindakan medik penunjang terhadap alat angkut, orang dan barang
yang teridentifikasi menderita penyakit menular potensial wabah di
KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
3. Surveilans Kesehatan di KKP Kelas IV Yogyakarta
Pengumpulan, pengolahan dan analisis data di KKP Kelas IV Yogyakarta
termasuk di Wilayah Kerja, antara lain :
a. Data penyakit kunjungan poliklinik di KKP maupun di luar KKP
b. Data hasil penyelidikan epidemiologi
c. Data pengamatan penyakit pada kru dan penumpang pesawat
d. Data pengamatan penyakit menular langsung
e. Data pengamatan penyakit tidak menular
f. Data pengamatan faktor risiko penyakit bersumber binatang
g. Data pengamatan penyakit jamaah pasca haji
h. Data pengamatan penyakit jamaah pasca umroh
i. Data pengamatan penyakit lainya
12
4. Desiminasi informasi bidang kesehatan di KKP Kelas IV Yogyakarta
Penyebar luasan informasi terkait dengan situasi dan kecenderungan
penyakit menular potensial wabah dan penyakit lainnya sebagai upaya
antisipasi dan penanggulangan kejadian penyakit yang memerlukan
tindakan.
a. Desiminasi penanggulangan penyakit PHEIC
b. Desiminasi penanggulangan penyakit tidak menular
c. Desiminasi penanggulangan penyakit menular langsung
d. Desiminasi penanggulangan faktor risiko lingkungan
e. Desiminasi penanggulangan faktor risiko penyakit bersumber
binatang
f. Desiminasi pelayanan vaksinasi internasional
g. Desiminasi laporan kegiatan KKP
h. Desiminasi pengamatan penyakit jamaah pasca haji
i. Desiminasi pengamatan penyakit jamaah pasca umroh
5. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di KKP Kelas
IV Yogyakarta
Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas
a. Pengendalian vektor nyamuk
Upaya pemberantasan vektor nyamuk meliputi pengamatan,
peniadaan sarang nyamuk, pengasapan (fogging), maupun
penyemprotan (residual spraying)
b. Pengendalian jentik nyamuk
Upaya pemberantasan jentik nyamuk meliputi tindakan 3M
(menguras, menutup, mengubur) maupun dengan cara kimia dan
biologi terhadap tempat perindukan secara berkala
c. Pengendalian tikus dan pinjal
Upaya pemberantasan terhadap tikus dan pinjal meliputi penagkapan
tikus dan penghapusan sarang tikus
d. Pengendalian lalat dan kecoa
Upaya pemberantasan lalat dan kecoa dengan insektisida
e. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit lainnya
Upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit lainnya
baik di dalam maupun di lingkungan pelabuhan dan bandara
13
Kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di
KKP Kelas IV Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 32 kali.
6. Inspeksi kesehatan lingkungan di KKP Kelas IV Yogyakarta
Tindakan pemeriksaan dan pengamatan serta pemberian saran perbaikan
terhadap :
a. Kualitas air, udara, tanah, pangan
b. Kondisi sanitasi gedung dan bangunan
c. Kondisi sanitasi tempat-tempat umum
d. Kondisi sanitasi tempat pengelolaan makanan
7. Pelayanan kesehatan dasar di KKP Kelas IV Yogyakarta
Pelyananan kesehatan dasar terdiri atas:
a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan
Tindakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap
masyarakat di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di
Wilayah Kerja
b. Pelayanan skrening kesehatan
Tindakan pemeriksaan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan
KKMMD pada awak/penumpang moda alat angkut serta masyarakat
di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
c. Pelayanan gawat darurat medik
Tindakan pelayanan medik dan asuhan keperawatan pada
awak/penumpang moda alat angkut serta masyarakat pada kondisi
matra di lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta termasuk di Wilker.
d. Tindakan rujukan
Tindakan pemindahan penderita dari instalasi poliklinik, intalasi
isolasi maupun lapangan yang berasal dari kejadian kecelakaan,
keracunan atau kedaruratan di lingkungan di lingkungan KKP Kelas
IV Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
8. Pelayanan vaksinasi dan profilaksis di KKP Kelas IV Yogyakarta
a. Tindakan pemberian vaksinasi Meningitis dan Yellow Fever pada
calon jamaah umroh dan masyarakat di lingkungan KKP Kelas IV
Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
14
b. Tindakan pemberian pengobatan pencegahan pada awak dan
penumpang pesawat serta masyarakat di lingkungan KKP Kelas IV
Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja
c. Jumlah penerbitan ICV pada tahun 2016 sebanyak 23.976 dokumen.
Berdasarkan uraian di atas, kinerja KKP dalam rangka pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara pada periode
2015-2019 masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain sebagai
berikut.
1. Transisi epidemiologi
Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat
ini dalam pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu
di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, di
lain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula
re-emerging dan new emerging diseases, yang berpotensi menimbulkan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pandemi. Penyakit yang berpotensi
menjadi ancaman internasional (PHEIC) semakin nyata, sehingga
diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran kesehatan dari pusat,
provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk (bandara,
pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.
2. Transisi demografi
Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk
usia lanjut semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola
penyakit dan gangguan kesehatan.
3. Transisi lingkungan
Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim
global, berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di
dunia (climate change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola
penyebaran penyakit terutama penyakit bersumber binatang, penyakit
tidak menular, kejadian kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat
perubahan lingkungan.
4. Perubahan sosial budaya
Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak
sehat, laju modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.
15
5. Perubahan keadaan politik
Adanya reformasi dan desentralisasi di mana daerah mempunyai
wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri.
6. Perubahan keadaan ekonomi
Adanya globalisasi dan pasar bebas dimana salah satu contoh akan
diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada bulan
Desember 2015.
7. Perubahan keadaan keamanan
Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik
skala global dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk
bioterorisme.
8. Kondisi kesehatan lingkungan
Proporsi masyarakat yang memiliki akses ke sarana sanitasi dasar dan
air bersih yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan
pemukiman dan perumahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
Kondisi ini diperberat dengan jumlah penduduk yang besar yang
menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun. Salah satu
hal yang harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim (climate
change). Peningkatan muka air laut menyebabkan semakin luasnya
breeding places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan sumber
air bersih dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi
vektor penular penyakit ke area yang lebih luas.
9. Perilaku masyarakat
Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat
yang disertai upaya penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya
kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat dilihat dari
masih tingginya prevalensi merokok di masyarakat, kurangnya aktivitas
fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang. Kecenderungan meningkatnya
jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan kematian akibat
kecelakaan.
16
1. Kinerja pelayanan kesehatan
Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam
membuka kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang
lebih baik. Pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah
mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, tetapi masih dirasakan belum
memadai. Hal ini terlihat dari beberapa indikator diantaranya proporsi
bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan
kasus (case detection rate) TB paru, penemuan kasus baru kusta,
cakupan pengobatan massal filariasis dan lainnya.
2. Keterbatasan, kesenjangan, dan distribusi SDM kesehatan
Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian,
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan pada sarana kesehatan
maupun tenaga masyarakat, kader desa, juru malaria desa, jumantik,
juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan distribusi tenaga
fungsional tersebut di atas masih belum terpenuhi secara merata,
demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.
Beberapa hasil kegiatan yang telah dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas IV Yogyakarta pada tahun 2017 adalah pemasangan lift di gedung
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta yang sebelumnya
memakai tangga dari lantai 1 ke lantai 4; pembelian meubelair ruang rapat
Kantor Kesehatan Pelabuhan sehingga rapat yang biasanya di luar kantor
dapat dilaksanakan di dalam kantor; pengadaan mesin antrian sehingga
memudahkan pelayanan dan menjadi lebih tertib.
Gambaran kondisi umum yang ada saat ini, dapat teridentifikasi dan
dianalisis berbagai peluang dan ancaman yang memengaruhi pencapaian
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas IV Yogyakarta. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi
ekonomi, perdagangan internasional, hukum, dan politik yang semakin
kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya
Internasional Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan
MenteriKesehatan RI No.: 356/MENKES/PER/IV/2008 Permenkes Nomor
17
2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran
berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen P2P dan Kementerian
Kesehatan mulai meningkat. Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI sehingga tidak menjadi
urusan pemerintah daerah dan tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di
daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi
perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal dan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang
menyebabkan semakin meningkatnya aktivitas di bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara. Hal ini menyebabkan meningkatnya peluang
transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Desentralisasi
pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah
kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang
berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa
akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga
menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan
menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular
lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal
sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respons, dan
pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di
wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis masalah tersebut
berpotensi meresahkan dunia internasional.
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka diperlukan rencana aksi
kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta sebagai
penjabaran dari rencana aksi program P2P yang diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam melaksanakan program dan pelayanan kesehatan pelabuhan
di wilayah kerjanya. Selain itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan
kegiatan/anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien,
18
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatuhan. Rencana yang telah disusun diharapkan dapat
terlaksana sesuai rancangan.
C. DASAR HUKUM
1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
3) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular;
4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji;
5) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7) PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular;
8) International Health Regulation (IHR) 2005.
9) PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10) Inpres Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus
Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
11) Permenkes Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor
2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan;
12) Permenkes Nomor : 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu
yang Dapat Menimbulkan Wabah;
13) Kepmenkes Nomor : 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan;
14) Keputusan Menkes No. : 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman
Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
15) Keputusan Menkes No. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;
16. Kepmenkes Nomor : 949 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
19
17. Kepmenkes Nomor : 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman
penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan;
18. Kepmenkes Nomor : 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan
Penyakit Tidak Menular Terpadu;
19. Kepmenkes Nomor : 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis
Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan
Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL;
20. Keputusan Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan
Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
21. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
22. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk
Negara;
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA
KKP Kelas IV Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal P2P. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan
RI No.: 356/MENKES/PER/IV/2008 Permenkes Nomor 2348/MENKES/
PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasinya terdiri atas :
1. Kepala Kantor.
2. Kepala Urusan Tata Usaha.
3. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi.
4. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas
Wilayah.
5. Disamping itu dilengkapi dengan Instalasi, Koordinator Wilker dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
20
1. Struktur Organisasi KKP Kelas IV Yogyakarta.
Grafik 1. Struktur Organisasi
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Permenkes nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP mempunyai
tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit,
penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,
pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas IV Yogyakarta
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kekarantinaan;
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara;
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,
penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi,
dan kimia;
Kepala
Petugas Pengendalian Karantina dan
Surveilans Epidemiologi
Petugas Pengendalian Risiko
Lingkungan dan Kesehatan Lintas
Wilayah
InstalasiKelompok Jabatan
Fungsional
Urusan Tata Usaha
21
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai
penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan
internasional;
g. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang
kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan
kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
h. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,
kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor
dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan,
dan surveilans kesehatan pelabuhan
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara;
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP
3. Ruang Lingkup Tugas
Adapun ruang lingkup tugas masing-masing bagian dan seksi di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta berdasarkan Permenkes
2348 tahun 2011 adalah sebagai berikut.
a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan,
urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan dan
rumah tangga.
22
b. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta
penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi
penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan
muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian,
serta pengembangan teknologi, pendidikan, serta pelatihan bidang
kekarantinaan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
c. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan dan
Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang
pengendalian vektor dan dan binatang penular penyakit, pembinaan
sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan
pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang
pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan
pelabuhan. Selain itu, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan
kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan
matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja,
kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan
bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan
pelabuhan.
4. Sumber Daya Manusia
Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta sebanyak 35
(tiga puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut.
a. Menurut Jabatan
Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan
No. Jenis Jabatan Jumlah
1 Struktural 2
2 JFT 2
3 JFU 31
Total 35
23
Grafik 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan
b. Menurut Pangkat
Tabel 2. Distribusi Pegawai menurut Pangkat
Grafik 3. Distribusi Pegawai menurut Pangkat
5.71%5.71%
88.57%
Struktural
JFT
JFU
25.71%
22.86%
14.29%
17.14%
5.71%
11.43%2.86%
Pengatur - II.c
Pengatur Tk. I - II.d
Penata Muda - III.a
Penata Muda Tk.I - III.b
Penata - III.c
Penata Tk. I - III.d
Pembina - IV.a
No. Jenis Jabatan Jumlah
1 Pembina – IV.a 1
2 Penata Tk.I – III.d 4
3 Penata – III.c 2
4 Penata Muda Tk.I – III.b 6
5 Penata Muda – III.a 5
6 Pengatur Tk. I – II.d 8
7 Pengatur – II.c 9
Total 35
24
c. Menurut Pendidikan
Tabel 3. Distribusi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
Grafik 4. Distribusi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
d. Menurut Jenis Kelamin
Tabel 4. Distribusi Pegawai menurut Jenis Kelamin
25.71%
20.00%
2.86%
48.57%
2.86%Pasca Sarjana (S.2)
Sarjana (S.1)
Diploma IV
Diploma III
No. Jenis Jabatan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S.2) 9
2 Sarjana (S.1) 7
3 Diploma IV 1
4 Diploma III 17
5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1
Total 35
No. Jenis Jabatan Jumlah
1 Laki-Laki 16
2 Perempuan 19
Total 35
25
Grafik 5. Distribusi Pegawai menurut Jenis Kelamin
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. POTENSI
a. Letak Geografis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV
Yogyakarta
Berdasarkan Permenkes Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo
Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta mempunyai 2 Wilayah Kerja
(Wilker) yang secara rinci sebagai berikut.
1) Pelabuhan Laut Baron
Pelabuhan Laut Baron terletak di Desa Kemadang, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Lokasi Pantai Baron berjarak 63 km dari pusat kota
Yogyakarta dengan posisi geografis antara 8,129117°LS dan
110,549149°BT.
2) Pelabuhan Laut Kulonprogo
Pelabuhan Tanjung Adikarto terletak di Dusun Keboan, Desa
Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Pelabuhan Tanjung
Adikarto berjarak 41 km dari pusat kota Yogyakarta dengan
posisi geografis antara 7°54'58"S dan 110°5'0"E. Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta mempunyai wilayah
strategis di Indonesia Bagian Selatan Pulau Jawa, hal ini
45.71%
54.29%
Laki-Laki
Perempuan
26
dibuktikan dengan akan dibangunnya bandara baru yang akan
dibangun di sebelah Wilker Pelabuhan Laut Kulonprogo,
diperkirakan akan selesai dan bisa dioperasionalkan pada 2020
mendatang. Bandara yang akan diberi nama New Yogyakarta
International Airport ini, akan menggantikan Bandara Adisutjipto.
b. Sarana dan Prasarana
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta memiliki
gedung kantor induk baru guna mendukung keberhasilan kegiatan
KKP Kelas IV Yogyakarta dengan luas bangunan 982 m². Sarana
dan Prasarana di Wilayah Kerja KKP Kelas IV Yogyakarta lainnya
masih terus dilakukan pengembangan dan pembenahan demi
pelaksanaan tupoksi KKP secara maksimal. KKP Kelas IV
Yogyakarta juga dilengkapi dengan Kendaraan Operasional Roda 2
(dua) sebanyak 10 unit, Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 3 unit,
Ambulance sebanyak 2 unit dan 1 unit Kendaraan Khusus
Operasional Lapangan/bak terbuka/pick up. Untuk alat pengolah data
KKP Kelas IV Yogyakarta dilengkapi dengan 13 unit PC/Komputer,
18 unit Note Book dan 25 unit Printer.
Adapun rincian per aset seperti tertuang dalam bagan seperti
berikut.
1) Tanah
No Nama Jumlah Sertifkat Lokasi
1 Tanah KKP
Kelas IV
Yogyakarta
492 m2 SHP No 202 Jln. Ring
Road Utara
No 8,
Nanggulan,
Maguwoharjo,
Depok,
Sleman, DIY
27
2) Bangunan
No Nama Jumlah Tahun
Rehab
Lokasi
1 Gedung dan
Bangunan KKP
Kelas IV
Yogyakarta
982 m2 2016 Jln. Ring Road
Utara No 8,
Nanggulan,
Maguwoharjo,
Depok,
Sleman, DIY
3) Kendaraan
No Nama Merk No BPKB Nopol
1 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)
Toyota Kijang Inova
K-02861613 AB 1189 DE
2 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)
Toyota New Avanza
K-06585735 AB 1226 DE
3 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)
Toyota Innova L-05621915 AB 1251 DE
4 Pick Up Hilux Gas Pick Up
K-02861800 AB 8002 DE
5 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Honda Supra X 125
K-04988826 AB 2815 DE
6 Kendaraan Bermotor Beroda
Dua Lainnya
Honda Verza 150
K-04988827 AB 2813 DE
7 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Honda Verza 150
K-04988831 AB 2814 DE
8 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Suzuki Shooter FV 110 LAZ
K-11586932 AB 2948 DE
9 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Suzuki Shooter FV 110 LAZ
K-11586933 AB 2947 DE
10 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Supra X 125 CW Fi
L-02497776 AB 2980 DE
11 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Supra X 125 CW 125
L-02497777 AB 2981 DE
12 Kendaraan Supra X 125 CW L-02497778 AB 2982 DE
28
Bermotor Beroda Dua Lainnya
Fi
13 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Supra X 125 CW Fi
L-02497779 AB 2983 DE
14 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya
Supra X 125 CW Fi
L-02497780 AB 2984 DE
15 Mobil Ambulance Toyota Hilux PU Ambulance
K-06585734 AB 9024 DE
16 Mobil Ambulance Isuzu ELF Ambulance
M-08262796
AB 9016 U
4) Alat Pengolah Data
No Nama Jumlah Merk
1 Komputer P.C 13 unit Lenovo dan HP
2 Mesin Fotocopy 1 unit Canon IR-2004N
3 Note Book 18 unit Lenovo, Sony,
Toshiba dan Asus
4 Serial Printer 25 unit Canon, Epson, Fuji
Xerox dan HP
c. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)
KKP Kelas IV Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya mengacu
kepada peraturan perundangan yang berlaku baik tingkat nasional
maupun internasional (lihat pada BAB I Subbab Dasar Hukum). Di
samping itu KKP Kelas IV Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, maka dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya juga mengacu kepada pedoman-pedoman pelaksanaan
yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal P2P .Adapun
pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah Pedoman Teknis
Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Standar Sumber Daya Manusia
Kantor Kesehatan Pelabuhan.
29
d. Kemitraan dan Jejaring Kerja
Kemitraan dan jejaring kerja dengan instansi-instansi yang
berkepentingan (stakeholders) yang berada di pelabuhan/bandara
dalam suatu jaringan kerja diperlukan dalam penanganan masalah
kesehatan di wilayah pelabuhan/bandara, agar dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan maksimal.
Secara de facto, jejaring kerja sudah dilaksanakan antarinstansi
terkait di dalam pelabuhan, tetapi secara yuridis formal belum
semuanya dibakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.
Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan
pelabuhan/bandara saja, tetapi bisa mencakup antar KKP maupun
dengan instansi lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji.
Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan
Jejaring dalam Rangka Kekarantinaan termasuk dalam mengatasi
penyakit yang baru muncul maupun penyakit lama yang muncul
kembali; Pertemuan Jejaring dalam Rangka Surveilans Epidemiologi;
Pertemuan Jejaring dalam Rangka Pengendalian Vektor; dan
Pertemuan Jejaring dalam Rangka Pengendalian Risiko Lingkungan.
2. PERMASALAHAN
a. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur
Keterampilan serta pemahaman terhadap prosedur
pelayanan/kegiatan sebagian SDM di KKP Kelas IV Yogyakarta
masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan tugas pokok maupun
untuk mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC.
b. Kurangnya Koordinasi
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara
instansi terkait. Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi antara
KKP dengan pihak maskapai penerbangan terkait dengan
pengawasan lalu lintas orang sakit di bandara.
30
c. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (New
Emerging Diseases dan Re-emerging Diseases)
Era globalisasi mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas di
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Transmisi
penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia turut
meningkat sejalan dengan hal tersebut. Penyakit-penyakit yang
penyebarannya sangat cepat kepenjuru dunia (termasuk Indonesia)
meliputi New Emerging Disease, seperti Avian Influenza, SARS,
Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan Paragoniasis Pulmonallis.
Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit
menularlainnya seperti Dengue Haemorragic Fever, Chikungunya,
Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. Selain Itu, penyebaran
penyakit MERS CoV dan penyakit menular lainnya melalui jamaah
umrah juga menjadi perhatian dan perlu diwaspadai. Re-emerging
disease antara lain Pes, TBC, Scrubthypus, Malaria, Anthrax, dan
Rabies.
F. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Lingkungan Strategis Nasional
Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya
window opportunity yang rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah
penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia nonproduktif,
yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Masalah penduduk miskin
yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Tingkat
pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan
Indeks Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan
memegang porsi yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia.
Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah
meningkat, disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi,
antarkawasan, dan antarperkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.
Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta
jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019
semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health
31
CoverageUHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,
serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2014 diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
46 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK).PP ini mensyaratkan agar
data kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah
dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
2. Lingkungan Strategis Regional
Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN
Community yang mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan
memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi
Indonesia. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mencakup
liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor
kesehatan. Perlu dilakukan upaya meningkatkan daya saing
(competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam
negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada,
baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan
prasarananya, maupun dari segi manajemennya perlu digalakkan.
Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau
tidak akan berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (emerging
diseases) dan/atau penyakit yang selama ini sudah bukan
masalahkesehatan (re-emerging diseases), serta kondisi rawan dalam
negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah
kesehatan. Di samping hal tersebut, muncul tuntutan dari pengguna jasa
akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi, sehingga
menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan
akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit
menular berpotensi wabah lainnya.
Implementasi International Health Regulation (IHR) 2005
merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO,
32
termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penyebaran penyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). IHR tahun
2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus
dilaksanakan lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalu lintas
barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan.
3. Lingkungan Strategis Global
Dengan berakhirnya agenda Millennium Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari
MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya
dalam bentuk dukungan politik.Kelanjutan program ini disebut Sustainable
Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Dalam bidang
kesehatan, fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki
kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat
berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya.
Pemberantasan malaria telah berhasil memenuhi indikator MDG’s
yaitu API < 1 pada tahun 2015. Pada SDG’s pemberantasan malaria
masuk dalam goals ke 3.3 yaitu Menghentikan epidemi AIDS,
Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Terabaikan serta Hepatitis, Water
Borne Diseases dan Penyakit menular lainnya. Di Helsinki, GHSA
membahas rancangan GHSA Action Packages and Commitments yang
diharapkan dapat dijadikan rujukan bersama di tingkat global dalam
mengatasi ancaman penyebaran penyakit infeksi. Komitmen ini antara
lain juga dimaksudkan untuk memperkuat implementasi IHR yang telah
dicanangkan WHO sebelumnya
Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty
Agenda―GHSA) juga sebagai bentuk komitmen dunia yang telah
mengalami dan belajar banyak dalam menghadapi musibah wabah
penyakit menular berbahaya seperti wabah Ebola yang telah melanda
beberapa negara Afrika, Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov)
di beberapa negara Timur Tengah, flu H7N9 khususnya di Tiongkok, flu
babi di Meksiko, flu burung yang melanda di berbagai negara, dan wabah
33
flu Spanyol tahun 1918. Rangkaian kejadian tersebut seakan
menegaskan bahwa wabah penyakit menular berbahaya tidak hanya
mengancam negara yang bersangkutan, tetapi juga mengancam
kesehatan masyarakat negara lainnya termasuk dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkannya.Termasuk elemen penting dari GHSA
adalah zoonosis. Sebagai bentuk dari perwujudan atas elemen penting
(komitmen) tersebut, Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili
oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian membahas lebih
jauh berbagai aspek dari penyakit zoonosis dalam kaitan pencegahan,
pendeteksian lebih dini, dan upaya merespons atas munculnya ancaman
dari penyakit tersebut.
34
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI
A. VISI DAN MISI
Program P2P mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. KKP Kelas IV
Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian
Kesehatan yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Ditjen P2P
tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program
P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya
preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi
wilayah kerja KKP Kelas IV Yogyakarta.
Dalam Rencana Aksi Program P2P 2015-2019 tidak ada visi dan misi
Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan
Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan
visi ini adalah melalui tujuh misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
35
Selanjutnya terdapat sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawa
Cita yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
B. NILAI-NILAI
1. Pro Rakyat
Dalam penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
Kelas IV Yogyakarta selalu memperhatikan kepentingan rakyat.
Diperolehnya masyarakat pelabuhan sehat yang setinggi-tingginya bagi
setiap orang sebagai salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan
suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.
2. Inklusif
Semua program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta harus
melibatkan semua pihak, dengan melibatkan seluruh komponen
masyarakat yang meliputi lintas sektor dan lintas program.
3. Responsif
Program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat pelabuhan, serta tanggap
dalam mengatasi permasalahan di wilayah pelabuhan.
36
4. Efektif
Program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta harus
mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan
bersifat efisien.
5. Bersih
Pelaksanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta
harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan
akuntabel.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta adalah
mendukung tujuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015–
2019, yaitu “meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif”, yang dalam
pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan
Ditjen P2P yaitu “terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung
pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.
Untuk mewujudkan tujuan Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kemenkes. tersebut maka tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah
““terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
pelabuhan/bandara, melalui rencana aksi kegiatan, sebagai berikut.
1. Peningkatan surveilans, imunisasi dan karantina kesehatan .
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular langsung.
3. Peningkatan pengendalian penyakit bersumber binatang.
4. Peningkatan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
D. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis dalam penyelenggaraan kesehatan pelabuhan oleh
Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas IV Yogyakarta 2015–2019 dalam
Rencana Aksi Kegiatan merupakan sasaran startegis dalam rencana aksi
37
program Ditjen P2P yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta yaitu meningkatnya
penyelenggaraan program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan di pintu masuk negara.
38
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan dan strategi Kantor Keehatan Pelabuhan/KKP Kelas IV
Yogyakarta didasarkan pada arah kebijakan dan strategi program
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana yang
tercantum dalam Rencana Program P2P 20152019, yaitu:
1. Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Manajemen
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan
tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta
perlengkapan dan rumah tangga.
2. Meningkatnya Kinerja Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
Bagian karantina dan surveilans epidemiologi berusaha meningkatan
kinerjanya dengan menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan,
evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan
pengembangan dan pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat
udara dan alat transportasi lainnya; Menyiapkan bahan perencanaan,
pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan
tindakan kekarantinaan terhadap pesawat udara dan alat transportasi
lainnya; Penerbitan dokumen kesehatan pesawat udara dan alat
transportasi lainnya; Pelatihan di bidang kekarantinaan. Sementara untuk
meningkatkan kegiatan Surveilans Epidemiologi antara lain menyiapkan
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit; Menyiapkan
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit potensial
wabah; Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi
penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali; Menyiapkan bahan
perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi
pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi, dan Penanggulangan
KLB, bencana/pascabencana bidang kesehatan.
39
3. Meningkatnya Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan
Lintas Wilayah
Bagian Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan
pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi
lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian, dan pengembangan
teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di
wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Selain
itu, penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan
laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja,
kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk,
penanggulangan bencana, vaksinasi international, pengembangan
jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis
bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas
batas darat negara.
Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka arah kebijakan yang
ditempuh KKP Kelas IV Yogyakarta adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan tambahan tenaga
maupun diklat teknis petugas;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan
pelabuhan dan bandara;
3. Pengembangan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara;
4. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan dan bandara;
5. Pengembangan kemampuan SDM wilayah kerja;
6. Peningkatan kemampuan institusi dan instalasi untuk menjalankan
fungsi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan pelabuhan di
wilayah timur Indonesia;
7. Penegakan peraturan/perundangan di bidang kesehatan pelabuhan dan
bandara;
8. Pelaksanaan kajian kajian yang mendukung pelaksanaan tugas
pelayanan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara;
40
9. Penegakan kedisiplinan karyawan menuju pelaksanaan reformasi
birokrasi;
10. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan
tinggi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan
pelabuhan dan bandara.
B. STRATEGI
Berdasarkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV
Yogyakarta dalam pengelolaan program pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan dipintu gerbang negara, dikembangkan strategi
sebagai berikut.
1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum di
lingkungan pelabuhan/bandara
2. Meningkatnya pengendalian vektor dan binatang pengganggu
3. Meningkatnya sampel pemeriksaan kualitas air bersih
4. Terselenggaranya lokasi yang diawasi dalam kondisi matra
5. Meningkatnya dokumen HPAGD
6. Meningkatnya alat angkut yang sesuai standar karantina
7. Meningkatnya surat keterangan laik terbang ibu hamil
8. Meningkatnya surat izin angkut orang sakit dan bayi diterbitkan
9. Meningkatnya surat izin angkut jenazah yang diterbitkan
10. Meningkatnya surat pengantar rujukan diterbitkan
11. Jumlah surat izin angkut OMKABA
12. Meningkatnya International Certificate of Vaccination (ICV) diterbitkan
13. Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai
standar
14. Terselenggaranya penyusunan dokumen pelaporan yang sesuai standar
41
BAB IV
RENCANA AKSI KEGIATAN
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta
Tahun 2015–2019 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015–2019 yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sasaran
dalam rencana program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah
meningkatnya pengendalian penyakit di wilayah Pelabuhan/Bandara pada akhir
tahun 2019.
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV
Yogyakarta Tahun 2015–2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif dan berorientasi kepada tujuan dan sasaran kinerja yang akan
dilaksanakan oleh KKP Kelas IV Yogyakarta untuk kurun waktu tahun
20152019. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mencegah masuknya
penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah, dituntut mampu
menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk dari Negara lain atau dari
daerah lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan
perdagangan sebagaimana tercantum dalam Permenkes 2348 tahun 2011
tantang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, KKP Kelas IV Yogyakarta
menyelenggarakan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, melalui
sasaran strategi yaitu meningkatnya penyelenggaraan program pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu masuk negara. Kegiatan yang
dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut terdiri atas:
1. Dokumen Pelaporan yang Disusun Sesuai Standar
Dokumen adalah sebuah tulisan yang memuat informasi. Biasanya dokumen
ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai tangan
atau memakai media elektronik. Kegiatan penyusunan pelaporan kegiatan
dan evaluasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta meliputi
bulanan, semesteran, dan tahunan yang meliputi dokumen laporan di
antaranya adalah LAKIP, SAI dan BMN, Profil, dan LAPTAH.
42
2. Dokumen Perencanaan yang Disusun Sesuai Standar
Dokumen perencanaan adalah dokumen patokan untuk mempermudah
dalam mencapai suatu tujuan dana mengembangkan rencana aktivitas
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta. Dokumen ini meliputi
dokumen RKAKL dan PNBP.
3. Intenational Certificate of Vaccination (ICV) yang Diterbitkan Sesuai
Standar
Sertifikat vaksinasi internasional adalah surat keterangan yang menyatakan
bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan
internasional (Permenkes Nomor 58 tahun 2013). Kegiatan pelayanan
vaksinasi internasional dalam rangka penerbitan ICV dilakukan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta dengan Wilayah Kerja
Pelabuhan Baron dan Glagah dan legalisasi ICV.
Indikator jumlah pencapaian target penerbitan ICV di KKP Kelas IV
Yogyakarta termasuk di Wilayah Kerja, sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Intenational Certificate
of Vaccination (ICV) yang
Diterbitkan Sesuai Standar
12.000 15.000 17.000 17.000 17.000
4. Surat Izin Angkut OMKABA yang Diterbitkan Sesuai Standar
Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap muatan (kargo) dan
barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Pengawasan ini
bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara
Adisutjipto tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Indikator jumlah pencapaian target peneribitan surat izin angkut OMKABA di
KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurun
waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Surat Izin Angkut
OMKABA yang Diterbitkan
Sesuai Standar
1 1 1 1 1
43
5. Surat Pengantar Rujukan yang Diterbitkan Sesuai Standar
Kantor Kesehatan Pelabuhan juga memberikan layanan kesehatan terbatas
kepada warga bandara serta penumpang. Oleh karenanya, jika diperlukan
tindakan medis yang lebih jauh, maka dilakukan tindakan rujukan. Rujukan
merupakan suatu kegatan pengiriman pasien atau spesimen ke
tempat/posisi yang lebih berwenang (KMK 424/Menkes/SK/IV/2007).
Rujukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta di Bandara
Adisutjipto dapat ditujukan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara
Hardjolukito Yogyakarta.
Indikator jumlah pencapaian target penerbitan surat pengantar rujukan di
KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurun
waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Surat Pengantar
Rujukan yang Diterbitkan
Sesuai Standar
8 8 8 8 8
6. Surat Izin Angkut Jenazah yang Diterbitkan Sesuai Standar
Guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit serta permasalahan
kesehatan masyarakat maka diperlukan penerbitan surat angkut jenazah
(memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara).
Pengiriman jenazah melalui udara disyaratkan yakni sebagai berikut (KMK
424/Menkes/SK/IV/2007).
a. Jenazah harus disuntik dengan obat penahan busuk secukupnya yang
dinyatakan dengan keterangan dokter.
b. Jenazah harus dimasukkan dalam peti yang dibuat dari logam (timah,
seng, dan sebagainya).
c. Alasnya ditutup dengan bahan yang meyerap (absorbent) umpamanya
serbuk gergaji/arang halus yang tebalnya ±5 cm.
d. Peti logam ditutup rapat-rapat (air tight), lalu dimasukkan dalam peti
kayu yang tebalnya sekurang-kurangnya 3 cm, sehingga peti tidak dapat
bergerak di dalamnya. Peti kayu ini dipaku dengan skrup dengan jarak
sepanjang-panjangnya 20 cm dan diperkuat dengan ban-ban logam
(secured with metal bands).
44
Indikator jumlah pencapaian target penerbitan surat izin angkut jenazah di
KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurun
waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Surat Izin Angkut
Jenazah yang Diterbitkan
Sesuai Standar
50 60 60 60 70
7. Surat Izin Angkut Orang Sakit dan Bayi yang Diterbitkan Sesuai
Standar
Guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit serta permasalahan
kesehatan masyarakat maka diperlukan penerbitan surat laik terbang
(memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara).
Pemberangkatan orang sakit melalui udara disyaratkan yakni tidak
menderita penyakit karantina/penyakit menular tertentu, tidak ada kontradiksi
dengan peraturan penerbangan, serta pasien didampingi oleh
keluarga/dokter/perawat (KMK 424/Menkes/SK/IV/2007).
Indikator jumlah pencapaian target penerbitan surat izin angkut orang sakit
dan bayi di KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Surat Izin Angkut Orang
Sakit dan Bayi yang Diterbitkan
Sesuai Standar
1.000 1.050 1.100 1.150 1.200
8. Surat Keterangan Laik Terbang Ibu Hamil yang Diterbitkan Sesuai
Standar
Penumpang peswat cenderung mengalami gangguan ringan dalam
penerbangan. Ibu hamil dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi untuk
mengalami gangguan ringan hingga risiko yang paling parah yaitu
keguguran.
Gangguan yang paling umum dapat berupa kram dan pembengkakan
kaki/mata kaki. Hal ini umumnya terjadi selama penerbangan di atas 3-5 jam.
45
Gangguan yang lebih serius bisa berupa pembekuan darah atau dalam
istilah asingnya disebut blood clots/thrombosis.
Saat terbaik untuk terbang adalah saat usia kehamilan 14 hingga 27 minggu.
Pada usia kehamilan 14 minggu, ibu hamil sudah melewati masa-masa mual
dan sudah lebih kuat secara fisik. Saat usia kehamilan di atas 32 minggu, ibu
hamil tidak lagi diperbolehkan untuk bepergian dengan pesawat terbang.
Surat laik terbang untuk ibu hamil diterbitkan sebagai dasar pihak maskapai
penerbangan bersedia mengangkut ibu hamil dalam perjalanan udara.
Indikator jumlah pencapaian target penerbitan surat keterangan laik terbang
ibu hamil di KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Surat Keterangan Laik
Terbang yang Diterbitkan
Sesuai Standar
650 675 700 725
9. Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Karantina Kesehatan
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan
dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat
terhadap kedatangan alat angkut, orang beserta barang bawaan/muatan
oleh pejabat karantina kesehatan. Sementara itu, alat angkut adalah kapal,
pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan
perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikator jumlah pencapaian target alat angkut yang diperiksa sesuai standar
karantina kesehatan di KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Alat Angkut yang
Diperiksa Sesuai Standar
Karantina Kesehatan
720 720 720 720 720
46
10. Dokumen Health Part of The Aircraft General Declaration (HPAGD) yang
Diperiksa
Alat angkut (pesawat) adalah semua alat angkut yang bergerak dari atas
tanah/air ke udara/ ke ruang angkasa atau sebaliknya. Alat angkut (pesawat)
yang datang dari luar negeri berada dalam karantina (UU Karantina Udara
No. 2/1962/pasal 15). Alat angkut (pesawat) yang memenuhi standar
kekarantiaan adalah alat angkut yang isa memenuhi kelengkapan yang
dibutuhkan pada kegiatan kekarantinaan sesuai persyaratan yang ditetapkan
Menteri Kesehatan (UU Karantina Udara No 2/1962/pasal 14), yaitu berupa
tersedianya dokumen kesehatan, meliputi: Health Part of the Aircraft General
Declaration (HPAGD), Surat Keterangan Hapus Serangga Terakhir, Surat
Keterangan Hapus Hama (jika ada), Buku Kesehatan Pesawat Udara (hanya
pada pesawat udara yang mengadakan perjalanan dalam negeri), dan jika
diperlukan dokter pelabuhan melakukan pemeriksaan daftar penumpang, kru
pesawat, dan muatan pesawat tersebut.
Indikator jumlah pencapaian target Dokumen Health Part of The Aircraft
General Declaration (HPAGD) yang diperiksa di KKP Kelas IV Yogyakarta
sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah
sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Dokumen Health Part of
The Aircraft General
Declaration (HPAGD) yang
Diperiksa
1.500 1.600 1.650 1.700 1.750
11. Lokasi yang Diawasi dalam Kondisi Matra
Matra adalah dimensi atau lingkungan atau wahana atau media tempat
seseorang atau sekelompok orang melangsungkan hidup serta
melaksanakan kegiatan. Kondisi matra adalah keadaan dari seluruh aspek
pada matra yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan
hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan
tersebut. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri
terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik di lingkungan
47
darat, laut dan udara. Target kegiatan jumlah lokasi yang diawasi dalam
kondisi matra sebanyak 3 lokasi.
Indikator jumlah pencapaian target lokasi yang diwasi dalam kondisi matra di
KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurun
waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Lokasi yang Diawasi
dalam Kondisi Matra 3 3 3 3 3
12. Pemeriksaan Kualitas Air Minum di Pelabuhan/Bandara
Kualitas air minum suatu keadaan kualitas air tersebut bertujuan untuk
memelihara, melindungi dan meningkatkat derajat kesehatan masyarakat
terutama dalam pengolahan air atau dalam kegiatan usaha mengolah dan
mendistribusikan air minum untuk keperluan masyarakat umum. (Kemenkes
1990).
Indikator jumlah pencapaian target pemeriksaan kualitas air minum di
pelabuhan/bandara di KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pemeriksaan Kualitas
Air Minum di
Pelabuhan/Bandara
60 75 80 85 90
13. Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu di Bandara/Pelabuhan
Jumlah Pengendalian Vektor dan binatang pengganggu di
bandara/pelabuhan adalah kegiatan pengendalian vektor dan binatang
pengganggu di bandara/pelabuhan meliputi pengedalian nyamuk, lalat,
kecoa, dan tikus.
Indikator jumlah pencapaian target pengendalian vektor dan binatang
pengganggu di bandara/pelabuhan di KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai
dengan target yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai
berikut.
48
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pengendalian Vektor
dan Binatang Pengganggu di
Bandara/Pelabuhan
20 25 25 25 25
14. Pengawasan Tempat-Tempat Umum di Lingkungan Bandara/Pelabuhan
Pengertian Pengawasan Tempat Tempat Umum di lingkungan
Bandara/Pelabuhan adalah suatu pengawasan tingkat sanitasi terhadap
orang atau pengelola kegiatan dan masyarakat pengunjung/pengguna
melalui penyuluhan dan sosialisasi.
Indikator jumlah pengawasan tempat-tempat umum di lingkungan
bandara/pelabuhan di KKP Kelas IV Yogyakarta sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pengawasan Tempat-
Tempat Umum di Lingkungan
Bandara/Pelabuhan
125 125 125 125 125
TABEL 5
MATRIK RENCANA KINERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA
TAHUN 2015–2019
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SATUAN
/
VOLUME
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan di Pintu
Masuk Negara
1 Pembinaan dan pengawasan tempat - tempat umum di
lingkungan pelabuhan / bandara
Kegiatan 125 125 125 125 125
2 Pengendalian vektor dan binatang pengganggu Kegiatan 20 25 25 25 25
3 Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air bersih Sampel 60 75 80 85 90
4 Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra Lokasi 3 3 3 3 3
5 Jumlah dokumen HPAGD Dokumen 1500 1600 1650 1700 1750
6 Jumlah alat angkut yang sesuai standar karantina Buah 720 720 720 720 720
7 Jumlah surat keterangan laik terbang ibu hamil Lembar 650 675 700 725
8 Jumlah surat izin angkut orang sakit dan bayi
diterbitkan
Lembar 1000 1050 1100 1150 1200
9 Jumlah surat izin angkut jenazah yang diterbitkan Lembar 50 60 60 60 70
10 Jumlah surat pengantar rujukan diterbitkan Lembar 8 8 8 8 8
11 Jumlah surat izin angkut OMKABA Lembar 1 1 1 1 1
12 Jumlah International Certificate of Vaccination (ICV)
diterbitkan
Buku 12000 15000 17000 17000 17000
50
13 Jumlah dokumen perencanaan disusu sesuai standar Buku 2 2 2 2 2
14 Jumlah dokumen pelaporan disusu sesuai standar Buku 5 5 5 5 5
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas IV Yogyakarta
dr. H. Chamidah
NIP. 196001141989012002
51
TABEL 6
MATRIKS RENCANA ANGGARAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA
TAHUN 2015 – 2019
INDIKATOR KINERJA TARGET PERIODE 2015 – 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan Surveilans, Imunisasi,
Karantina Kesehatan
1.373.287.000 1.895.975.000 1.681.491.000 1.260.227.000 1.386.249.700
Pengendalian penyakit bersumber binatang 300.000.000 304.000.000 321.018.000 469.000.000 515.900.000
Pengendalian penyakit menular langsung 130.300.000 301.388.000 277.425.000 110.000.000 110.000.000
Pengendalian penyakit tidak menular 140.000.000 269.845.000 142.143.000 - -
Penyehatan lingkungan 271.622.000 - - - -
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
1.635.345.000 8.977.687.000 6.484.075.000 5.931.179.000 6.524.296.900
TABEL 7
DEFINISI OPERASIONAL RENCANA KINERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA
TAHUN 2015–2019
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah dokumen pelaporan yang disusun sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sebanyak lima jenis Dokumen antara lain Laporan
Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN,
Lakip, dan Profil dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah dokumen sebanyak lima
dokumen terdiri dari Laptah 1 dokumen, Laporan
Keuangan 1 dokumen, Laporan BMN 1 dokumen,
Lakip 1 dokumen, dan Profil 1 dokumen
2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sebanyak dua jenis Dokumen antara lain
RKAKL/DIPA dan Proposal PNBP dalam periode
satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen
terdiri dari RKAKL/DIPA 1 dokumen dan Proposal
PNBP 1 dokumen
3. Jumlah International Certificate of Vaccination (ICV) yang
diterbitkan sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah dokumen ICV yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima dalam
periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam
satu tahun
53
4. Jumlah surat izin angkut OMKABA yang diterbitkan sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat izin angkut OMKABA yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang
diterima dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut OMKABA
dalam satu tahun
5. Jumlah surat pengantar rujukan yang diterbitkan yang diterbitkan
sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat pengantar rujukan yang diterbitkan
berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan
dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut OMKABA
dalam satu tahun
6. Jumlah surat izin angkut jenazah yang diterbitkan sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat izin angkut jenazah yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang
diterima dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut jenazah
dalam satu tahun
7. Jumlah surat izin angkut orang sakit dan bayi yang terbitkan sesuai
standar
Definisi
operasional
Jumlah surat izin angkut orang sakit dan bayi yang
diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan
yang diterima dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut orang sakit
dan bayi dalam satu tahun
8. Jumlah surat keterangan laik terbang ibu hamil yang diterbitkan
sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat keterangan laik terbang ibu hamil
yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima dalam
periode satu tahun
54
Cara hitung Akumulasi jumlah surat keterangan laik terbang ibu
hamil dalam satu tahun
9. Jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai standar karantina
kesehatan
Definisi
operasional
Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan
standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode
satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah hasil pemeriksaan alat angkut
dalam satu tahun
10. Jumlah dokumen Health Part of the Aircraft General Declaration
(HPAGD) yang diperiksa
Definisi
operasional
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di
pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam
rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat Gendec dalam satu
tahun
11. Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra
Definisi
operasional
Jumlah lokasi pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu
seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain
dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah lokasi posko yang melakukan
pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal,
tahun baru dan lainnya dalam satu tahun
12. Jumlah pemeriksaan kualitas air minum di pelabuhan/bandara
Definisi
operasional
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air minum di
pelabuhan berdasarkan pemeriksaan biologi, kimia,
dan fisika.
Cara hitung Akumulasi jumlah sampel pemeriksaan kualitas air
minum di pelabuhan berdasarkan pemeriksaan
biologi, kimia, dan fisika dalam satu tahun.
55
13. Jumlah pengendalian vektor dan binatang pengganggu di
bandara/pelabuhan
Definisi
operasional
Jumlah kegiatan pengendalian vektor dan binatang
pengganggu di pelabuhan/bandara/PLBD
Cara hitung Akumulasi jumlah kegiatan pengendalian vektor
dan binatang pengganggu di
pelabuhan/bandara/PLBD dalam satu tahun
14. Jumlah pengawasan tempat-tempat umum di lingkungan
bandara/pelabuhan
Definisi
operasional
Jumlah lokasi di pelabuhan/bandara/PLBD yang
diawasi sanitasi tempat-tempat umum, TPM,
tempat penyediaan air bersih sehingga dapat
memenuhi syarat kesehatan
Cara hitung Akumulasi jumlah lokasi pelabuhan/bandara/PLBD
yang diawasi TPM sehingga memenuhi syarat
layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan
56
BAB V
RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA KEGIATAN
Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka
diperlukan sumber daya yang memadai, kebutuhan sumber daya di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta adalah:
A. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan buzzetting Pada tahun 2015 jumlah PNS KKP Kelas IV
Yogyakarta pada tanggal 31 Desember tahun 2014 adalah 16 orang
sedangkan pada awal tahun 2015 terdapat penerimaan CPNS sebanyak 12
orang sehingga pada awal tahun 2015 jumlah PNS seluruhnya adalah 28
orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja jumlah tersebut masih dibawah
Standar Kebutuhan SDM di KKP Kelas IV Yogyakartayang jumlahnya
sebanyak 48 orang. Sehingga jumlah kebutuhan pegawai baru yang
diusulkan pada tahun 2015 s/d 2019 sebanyak 20 orang terdiri dari :
a. Dokter : 2 Orang
b. Perawat Pemula : 2 Orang
c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula : 4 Orang
d. Sanitarian Pemula : 3 Orang
e. Entomolog Kesehatan Pemula : 2 Orang
f. Epideimolog Pemula : 3 Orang
g. Epideimolog : 1 Orang
h. Analis Kepegawaian Pemula : 1 Orang
i. Arsiparis Pemula : 1 Orang
j. Penata Laporan Keuangan : 1 Orang
Rincian kebutuhan pegawai pada KKP Kelas IV Yogyakarta dapat di lihat
pada berikut.
57
TABEL 8
RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA
TAHUN 2015
No Nama Satuan
Organisasi
Standar
Kebutuhan
SDM
PNS
TAHUN
(31 Des
2014)
Realisasi
Penerimaan
CPNS tahun
2015
Rencana
Kebutuhan
SDM TH
2015 - 2019
1 2 3 4 5 6
1 Kepala Kantor 1 1 - 0
2 Kepala Urusan
Tata Usaha 1 1 - 0
3 Dokter 7 1 4 2
4 Perawat Pemula 10 4 4 2
5 Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula
4 - - 4
6 Sanitarian Pemula 10 6 1 3
7 Entomolog Kesehatan Pemula
3 1 - 2
8 Entomolog Kesehatan
1 - 1 0
9 Epideimolog Pemula
3 - - 3
10 Epideimolog 1 - - 1
11 Bendahara 2 1 1 0
12 Pengadministrasi Umum
2 1 1 0
13 Analis Kepegawaian Pemula
1 - - 1
14 Arsiparis Pemula 1 - - 1
15 Penata Laporan Keuangan
1 - - 1
B. Rencana Kebutuhan Anggaran Kegiatan
Untuk menunjang pelaksanaan rencana kegiatan KKP Kelas IV Yogyakarta
tahun 2017 dibutuhkan anggaran kegiatan/program yang telah ditetapkan
58
dalam DIPA KKP Kelas IV Yogyakarta Tahun 2017, yaitu sebesar Rp.
8.940.145.000,-dengan perincian sebagai berikut.
No. Kegiatan Anggaran
1. Survailans dan Karantina Kesehatan Rp 1.681.491.000
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik
Rp 321.018.000
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
Rp 277.425.000
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Rp 142.143.000
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Rp 6.518.068.000
59
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan
proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan
perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan
ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan
guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan
yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.
Pemantauan dilakukan dengan cara :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
2. Menyusun rencana penarikan dana (RPD)
3. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa
4. Rapat evaluasi bulanan
5. Rekonsiliasi laporan keuangan
6. Rekonsiliasi laporan BMN
Penilaian rencana aksi program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pengendalian
penyakit dan peyehatan lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV
Yogyakarta . Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap
hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses
pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan,
dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna
mengkaji efektivitas dan efisiensi pengelolaan program.
Penilaian kinerja program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam pencapaian sasaran.
60
BAB VII
PENUTUP
Rencana Aksi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta
Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua bagian
di Lingkungan KKP Kelas IV Yogyakarta dalam melakukan perencanaan,
Pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019).
Penyusunan Rencana Aksi ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan kinerja tahunan KKP Kelas IV Yogyakarta Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit & penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
Laporan kinerja ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan
untuk digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya. RAP ini juga
mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (midterm review).
Kepada semua Bidang dan Bagian yang terlibat dalam penyusunan
Rencana Aksi KKP Kelas IV Yogyakarta ini disampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya. RAP dan RAK KKP Kelas IV Yogyakarta dapat mewujudkan
visi, misi, dan strategi yang telah ditentukan, apabila dilakukan dengan penuh
dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang keras dari segenap staf KKP Kelas IV
Yogyakarta serta kerjasama lintas program dan lintas sector dengan instansi
lainnya baik dilingkungan pelabuhan maupun di luar pelabuhan.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari Rencana
Aksi KKP Kelas IV Yogyakarta ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan
dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
Kepala Kantor
dr. Hj. Chamidah
NIP. 196001141989012002
61
LAMPIRAN 1. RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2019
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SATUAN
/
VOLUME
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan di
Pintu Masuk
Negara
1 Pembinaan dan
pengawasan tempat -
tempat umum di lingkungan
pelabuhan / bandara
Kegiatan 125 125 125 125 125
2 Pengendalian vektor dan
binatang pengganggu
Kegiatan 20 25 25 25 25
3 Jumlah sampel
pemeriksaan kualitas air
bersih
Sampel 60 75 80 85 90
4 Jumlah lokasi yang diawasi
dalam kondisi matra
Lokasi 3 3 3 3 3
5 Jumlah dokumen HPAGD Dokume
n
1500 1600 1650 1700 1750
6 Jumlah alat angkut yang
sesuai standar karantina
Buah 720 720 720 720 720
7 Jumlah surat keterangan
laik terbang ibu hamil
Lembar 650 675 700 725
8 Jumlah surat izin angkut
orang sakit dan bayi
diterbitkan
Lembar 1000 1050 1100 1150 1200
9 Jumlah surat izin angkut
jenazah yang diterbitkan
Lembar 50 60 60 60 70
1
0
Jumlah surat pengantar
rujukan diterbitkan
Lembar 8 8 8 8 8
1
1
Jumlah surat izin angkut
OMKABA
Lembar 1 1 1 1 1
1
2
Jumlah International
Certificate of Vaccination
(ICV) diterbitkan
Buku 1200
0
1500
0
1700
0
1700
0
1700
0
1
3
Jumlah dokumen
perencanaan disusu sesuai
standar
Buku 2 2 2 2 2
1
4
Jumlah dokumen pelaporan
disusu sesuai standar
Buku 5 5 5 5 5
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas IV Yogyakarta
dr. H. Chamidah
NIP. 196001141989012002
62
LAMPIRAN 2. DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah dokumen pelaporan yang disusun sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sebanyak lima jenis Dokumen antara lain Laporan
Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN,
Lakip, dan Profil dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah dokumen sebanyak lima
dokumen terdiri dari Laptah 1 dokumen, Laporan
Keuangan 1 dokumen, Laporan BMN 1 dokumen,
Lakip 1 dokumen, dan Profil 1 dokumen
2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sebanyak dua jenis Dokumen antara lain
RKAKL/DIPA dan Proposal PNBP dalam periode
satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen
terdiri dari RKAKL/DIPA 1 dokumen dan Proposal
PNBP 1 dokumen
3. Jumlah International Certificate of Vaccination (ICV) yang
diterbitkan sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah dokumen ICV yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima dalam
periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam
satu tahun
4. Jumlah surat izin angkut OMKABA yang diterbitkan sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat izin angkut OMKABA yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang
diterima dalam periode satu tahun
63
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut OMKABA
dalam satu tahun
5. Jumlah surat pengantar rujukan yang diterbitkan yang diterbitkan
sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat pengantar rujukan yang diterbitkan
berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan
dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut OMKABA
dalam satu tahun
6. Jumlah surat izin angkut jenazah yang diterbitkan sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat izin angkut jenazah yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang
diterima dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut jenazah
dalam satu tahun
7. Jumlah surat izin angkut orang sakit dan bayi yang terbitkan sesuai
standar
Definisi
operasional
Jumlah surat izin angkut orang sakit dan bayi yang
diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan
yang diterima dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat izin angkut orang sakit
dan bayi dalam satu tahun
8. Jumlah surat keterangan laik terbang ibu hamil yang diterbitkan
sesuai standar
Definisi
operasional
Jumlah surat keterangan laik terbang ibu hamil
yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima dalam
periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah surat keterangan laik terbang ibu
hamil dalam satu tahun
9. Jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai standar karantina
kesehatan
Definisi Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan
64
operasional standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode
satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah hasil pemeriksaan alat angkut
dalam satu tahun
10. Jumlah dokumen Health Part of the Aircraft General Declaration
(HPAGD) yang diperiksa
Definisi
operasional
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di
pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam
rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah sertifikat Gendec dalam satu
tahun
11. Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra
Definisi
operasional
Jumlah lokasi pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu
seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain
dalam periode satu tahun
Cara hitung Akumulasi jumlah lokasi posko yang melakukan
pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal,
tahun baru dan lainnya dalam satu tahun
12. Jumlah pemeriksaan kualitas air minum di pelabuhan/bandara
Definisi
operasional
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air minum di
pelabuhan berdasarkan pemeriksaan biologi, kimia,
dan fisika.
Cara hitung Akumulasi jumlah sampel pemeriksaan kualitas air
minum di pelabuhan berdasarkan pemeriksaan
biologi, kimia, dan fisika dalam satu tahun.
13. Jumlah pengendalian vektor dan binatang pengganggu di
bandara/pelabuhan
Definisi
operasional
Jumlah kegiatan pengendalian vektor dan binatang
pengganggu di pelabuhan/bandara/PLBD
Cara hitung Akumulasi jumlah kegiatan pengendalian vektor
dan binatang pengganggu di
65
pelabuhan/bandara/PLBD dalam satu tahun
14. Jumlah pengawasan tempat-tempat umum di lingkungan
bandara/pelabuhan
Definisi
operasional
Jumlah lokasi di pelabuhan/bandara/PLBD yang
diawasi sanitasi tempat-tempat umum, TPM,
tempat penyediaan air bersih sehingga dapat
memenuhi syarat kesehatan
Cara hitung Akumulasi jumlah lokasi pelabuhan/bandara/PLBD
yang diawasi TPM sehingga memenuhi syarat
layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan