rencana induk kelitbangan pemerintah kota bandung tahun

Ringkasan Eksekutif

Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023

ii

Puji syukur kepada Tuhan Yang maha Esa atas

karunia-Nya dan dukungan berbagai pihak yang

terlibat, Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah

Kota Bandung 2018-2023 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota

Bandung 2018-2023 telah memuat pokok-pokok pikiran yang akan menjadi landasan kegiatan

kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam kurun 5 tahun kedepan.

Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung 2018-2023 merupakan produk kebijakan yang

diamanatkan oleh Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Rencana Induk Kelitbangan

Kota Bandung merupakan arahan dalam penyelenggaraan fungsi kegiatan penelitian dan

pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Target akhir yang diharapkan dicapai adalah

terjawabnya tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung

peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kelitbangan yang akan

dilakukan diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi

kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan

berdaya saing.

Terima kasih disampaikan atas kerja keras dari tim penyusun, khususnya Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan bersama-sama dengan tim sehingga Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung

dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada segenap perangkat daerah

lain dan unsur-unsur masyarakat yangtelah memberikan sumbang sarannya sehingga dokumen ini

dapat menjadi panduan kelitbangan kedepan. Dokumen ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi

dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Kota Bandung yang

berkelanjutan kedepannya.

Bandung, Januari 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung

Hery Antasari, ST, M.Dev.Plg

KATA PENGANTAR

Ringkasan Eksekutif


iii

Ringkasan Eksekutif


ii

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah

mengamanatkan fungsi penelitian dan

pengembangan (litbang) sebagai salah

satu fungsi penunjang dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan

pengembangan (kelitbangan) ini

diperlukan untuk menjawab tantangan

dan dinamika dalam penyelenggaraan

pemerintahan guna mendukung

peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat. Inovasi,

kemajuan ilmu pengetahuan,

perkembangan teknologi, dan

terobosan yang dihasilkan oleh

kelitbangan dapat mendukung

percepatan pembangunan daerah

secara tepat sasaran dan berdaya saing

tinggi. Hal ini menjadi dasar

pentingnya peran kelitbangan untuk

mendukung kemajuan pembangunan

dan kinerja penyelenggaraan

pemerintah di daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi menyatakan bahwa lembaga

litbang di daerah merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan,

dan Peneriapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi. Pemerintah daerah dituntut

untuk berperan serta dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK), meningkatkan

kapasitas pengembangan Iptek, serta

mengindentifikasi kebutuhan dan

persoalan yang dihadapi para

pengguna Iptek, yaitu industri,

masyarakat, dan pemerintah.

Pengembangan Iptek oleh pemerintah

daerah sangat penting untuk dapat

menjawab berbagai permasalahan dan

kebutuhan di berbagai bidang.

Kelitbangan diharapkan menjadi

wadah pemikiran (think tank) yang

harus mampu mendorong peningkatan

efektivitas kinerja Perangkat Daerah

serta menuntaskan berbagai

permasalahan yang terjadi di Kota

Bandung. Hasil-hasil kelitbangan

diharapkan mampu menjadi dasar

dalam pengambilan kebijakan strategis

di daerah, terutama dalam menghadapi

berbagai peluang, tantangan dan

permasalahan perkotaan yang ada,

serta mampu memberikan masukan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif


iii

bagi perumusan strategi kebijakan dan

prioritas utama program Kota Bandung

secara cermat, terpadu, serta

berkelanjutan. Kegiatan kelitbangan

diharapkan menjadi ujung tombak

pelaksanaan pembangunan dalam

pengambilan kebijakan strategis daerah

secara terarah, terkoordinasi, terpadu,

dan berkesinambungan dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusuk

kerangka kebijakan kelitbangan

pemerintah daerah yang

mengakomodir berbagai aspek

penyelenggaraan pemerintahan dalam

suatu konsep rencana kelitbangan

secara komprehensif dan sinergis

melalui Rencana Induk Kelitbangan

Kota Bandung Tahun 2018-2023.

2. Gambaran umum Wilayah dan

Sumber Daya Kelitbangan

Kota Bandung adalah ibukota Provinsi

Jawa Barat dengan luas 16.729,65 ha.

Bentuk bentangan alam Kota Bandung

merupakan cekungan dengan

morfologi perbukitan di bagian Utara

dan dataran di bagian Selatan.

Karakteristik wilayah Kota Bandung

mendukung pengembangan kawasan

perumahan, wisata buatan, ruang

terbuka non hijau, ruang sektor

informal, ruang evakuasi bencana, dan

kawasan peruntukan lainnya.

Meskipun demikian, morfologi Kota

Bandung yang berbentuk cekungan

berpotensi bencana karena dikelilingi

oleh gunung berapi aktif dan berada di

antara 3 (tiga) daerah sumber gempa

bumi.

Jumlah Penduduk di Kota Bandung

juga masuk kedalam kategori padat

dengan rata-rata kepadatan penduduk

Kota Bandung pada tahun 2017 adalah

14.526 jiwa per km2 dengan tren

meningkat setiap tahunnya. Jumlah

penduduk tersebut dapat menjadi

potensi maupun permasalahan baru

jika tidak dikelola dan dipersiapkan

dengan baik.

Di bidang perekonomian, PDRB Kota

Bandung terus mengalami peningkatan

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

dengan kontribusi terbesar diberikan

oleh kategori Perdagangan Besar dan

Eceran, serta kategori Industri

Pengolahan. Rata-rata Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota

Bandung Tahun 2013-2017 mencapai

7.64%, lebih besar dibandingkan LPE

Provinsi Jawa Barat dan nasional di

periode yang sama dengan pencapaian

masing-masing 5.48% dan 5.11%.

Ringkasan Eksekutif


iv

Meskipun demikian, salah satu

tantangan utama yang dihadapi

pemerintah Kota Bandung adalah

masih tingginya gini rasio yang

menunjukkan ketimpangan

pendapatan. Dari tahun 2012 hingga

tahun 2014 angka gini ratio merangkak

naik dan bahkan sudah mencapai

angka 0,48 pada tahun 2014 dan

mengalami penurunan menjadi 0,43

pada tahun 2017.

Dari sisi sumber daya manusia,

Tingkat pendidikan penduduk Kota

Bandung sudah sangat baik dengan

rata-rata Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/

Paket B dalam kurun waktu 2013-2017

mencapai 100%. Meskipun lebih

rendah, namun APM

SMA/SMK/MA/Paket C sudah

melebihi 90% dengan pencapaian

tahun 2017 sebesar 95.71%. jumlah

angkatan kerja terus mengalami

peningkatan, meskipun demikian,

angka pengangguran terbuka bergerak

fluktuatif dalam kurun waktu 2013-

2017 karena dipengaruhi oleh iklim

ekonomi di Kota Bandung maupun

iklim global. Pada tahun 2017, tingkat

pengangguran terbuka mencapai

8.44%.

Di bidang kesehatan, jumlah angka

kematian ibu dan angka kematian bayi

terus menurun setiap tahunnya.

Meskipun demikian, angka balita gizi

buruk masih mengalami peningkatan

sebesar 56 anak di tahun 2017.

Dalam hal infrastruktur dan

lingkungan hidup, Pemerintah Kota

Bandung telah membangun berbagai

infrastruktur untuk menunjang

kegiatan warga Kota Bandung.

Pembangunan juga telah diarahkan

untuk menyelesaikan persoalan

muncul, seperti kemacetan disesuaikan

dengan anggaran yang dimiliki oleh

pemerintah. Pada sisi lingkungan

hidup, saat ini jumlah ruang terbuka

hijau (RTH) di kota Bandung

mencapai 6% dari luas Kota Bandung,

masih jauh jika dibandingkan proporsi

RTH yang diamantkan oleh UU no.26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

yang mencapai 30%. Pada bidang

persampahan, Kota Bandung masih

menghadapi tantangan dalam

pengelolaan sampah disebabkan

tingginya volume sampah harian yang

melebihi kapasitas TPA yang tersedia.

Berbagai potensi dan permasalahan

yang ada di Kota Bandung menjadi

landasan awal diperlukannya kegiatan

penelitian dan pengembangan.

Kelitbangan dapat memberikan

alternatif penyelesaian masalah

disamping dapat meningkatkan

Ringkasan Eksekutif


v

pemanfaatan potensi yang telah

dimiliki sebelumnya.

Di bidang kelitbangan sendiri, saat ini

fungsi Kelitbangan di Kota Bandung

menjadi wewenang Bidang Penelitian

dan Pengembangan di bawah Badan

Perencanaan, Pembangunan,

Penelitian, dan Pengembangan Kota

Bandung. Dari sisi kelembagaan,

organisasi kelitbangan di lingkungan

Pemerintahan Kota Bandung belum

memenuhi amanat Permendagri 17

tahun 2016 Tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di

Kementerian Dalam Negeri. Secara

fungsi, ketiga unsur pengorganisasian

telah dilaksanakan dalam pelaksanaan

kelitbangan di Bappelitbang, namun

secara administratif, keanggotaan dan

tugasnya belum ditetapkan dalam

sebuah keputusan pejabat yang

berwenang. Meskipun demikian,

kelitbangan tetap dapat dijalankan

dengan melakukan beberapa

penyesuaian agar tetap dapat mencapai

keluaran dan outcome yang

ditargetkan.

Saat ini, jumlah personil di Bidang

Penelitian dan Pengembagan

berjumlah 8 orang dengan 7 orang

personil berpendidikan terakhir S2 dari

berbagai bidang keahlian dan satu

orang pengadministrasian program

berpendidikan akhir SMA.

Pembiayaan penyelenggaraan

kelitbangan di lingkungan Pemerintah

Kota Bandung, saat ini masih

menggunakan sumber pendanaan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Bandung.

Meskipun demikian, kelitbangan di

lingkungan Pemerintah kota Bandung

telah melakukan berbagai kerjasama

dengan berbagai perguruan tinggi,

lembaga riset, serta lembaga komunitas

terkait lainnya. Kedepan, terbuka

peluang kerjasama yang melibatkan

pembagian anggaran untuk dapat

meningkatkan optimalisasi kegiatan

dan target capaian kegiatan.

3. Potensi dan Permasalahan

Kelitbangan

Kelitbangan di lingkungan pemerintah

Kota Bandung memiliki berbagai

potensi yang dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan kelitbangan. Potensi

tersebut terdiri dari keberadaaan

jabatan fungsional peneliti; komitmen

dari pimpinan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi kelitbangan serta

inovasi; tingginya kebutuhan

kelitbangan dari perangkat daerah;

motivasi dan sinergitas implementasi

Ringkasan Eksekutif


vi

urusan litbang dan perencanaan untuk

mencari solusi dari permasalahan

pembangunan di Kota Bandung;

kebijakan kelitbangan satu pintu; dan

databse online hasil kelitbangan.

Di sisi lain, permasalahan yang

teridentifikasi dan berpotensi

menghambat kelitbangan di Kota

Bandung adalah belum terbentuknya

organisasi sesuai amanat Permendagri

17 Tahun 2016; adanya keterbatasan

kepakaran pejabat fungsional peneliti

dan belum adanya tenaga pendukung

kelitbangan untuk mendukung fungsi

administrasi kelitbangan; minimnya

publikasi ilmiah hasil kelitbangan dan

pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai

rekomendasi kebijakan; keterbatasan

koordinasi, kewenangan pemangku

urusan kelitbangan, serta pagu

anggaran dalam mendukung

kelitbangan di lingkungan pemerintah

Kota Bandung; dan belum adanya

aturan di tingkat pemerintah kota

Bandung yang memayungi kegiatan

pengadaan barang dan jasa dengan

lembaga litbang non pemerintah dan

perguruan tinggi swasta.

4. Peluang dan Tantangan

Secara eksternal, kelitbangan di Kota

Bandung didukung oleh tersedianya

perguruan tinggi dan akademisi yang

kompeten serta berkualitas di Kota

Bandung; potensi sumber daya

manusia yang kreatif, produktif, serta

komunitas yang beragam; lokasi kota

bandung yang strategis dan menjadi

pusat pertumbuhan ekonomi;

terbukanya peluang kerjasama

kelitbangan dengan lembaga

internasional; kebijakan pemerintah

pusat yang mendukung serta

terbukanya kerjasama kelitbangan

dengan pemerintah provinsi dan

pemerintah kota/kabupaten lainnya;

perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang pesat.

Adapun tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaan kelitbangan adalah

tuntutan rekomendasi perumusan

kebijakan yang implementatif dan

tepat sasaran serta munculnya isu dan

persoalan lintas wilayah yang

memerlukan koordinasi lintas sektoral

dalam upaya penyelesaiannya.

5. Arah kebijakan Kelitbangan

Arah Kebijakan adalah rumusan

kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis daerah yang dilaksanakan

secara bertahap sebagai penjabaran

Ringkasan Eksekutif


vii

strategi. Arah kebijakan merupakan

pengejawantahan dari strategi

pembangunan daerah yang difokuskan

pada prioritas-prioritas pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam merumuskan arahan kebijakan Kelitbangan 2018-2023, tahapan yang dilakukan

adalah sesuai Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan perumusan arah kebijakan kelitbangan Kota Bandung

Tahun 2018-2023

Penelaahan mendalam terhadap

sasaran-sasaran pokok dan isu strategis

yang tercantum dalam RPJPD Kota

Bandung 2005-2025, serta pencapaian

kinerja Pemerintah Kota Bandung

periode 2014-2018 menjadi landasan

utama dalam penentuan arah kebijakan

kelitbangan Kota Bandung, yaitu:

1. penguatan kegiatan-kegiatan

kelitbangan agar berorientasi

pada pemecahan masalah

(problem solving) dengan

jaminan mutu hasil

kelitbangan.

2. mendorong kebijakan berbasis

kelitbangan dengan

meningkatkan penerapan dari

hasil-hasil kelitbangan dalam

bentuk perekayasaan maupun

evaluasi kebijakan.

Ringkasan Eksekutif


ix

3. penguatan kinerja lembaga

kelitbangan dengan mendorong

penguatan aspek sumber daya

manusia, pembiayaan, dan

kolaborasi dengan aktor-aktor

kelitbangan lainnya, khususnya

perguruan tinggi dan sektor

swasta

4. Mendorong pemecahan

permasalahan kota melalui

inovasi daerah.

Masing-masing arah kebijakan tersebut

kemudian diturunkan menjadi strategi-

strategi agar tujuan pelaksanaan

kelitbangan dan inovasi daerah di Kota

Bandung dapat tercapai.

6. Indikasi Program Prioritas

Kelitbangan dan Strategi

Pelaksanaan

Program dan capaian prioritas

pembangunan menjadi landasan

penentuan program dan kebijakan

strategis bidang Kelitbangan untuk

mencapai visi dan melaksanakan misi

sebagai jawaban atas isu-isu strategis

dan permasalahan pembangunan

daerah. Berdasarkan kajian yang telah

dilakukan, maka diperoleh

permasalahan dan target yang perlu

dikaji melalui kegiatan penelitian dan

pengembangan untuk pembangunan

daerah dalam 5 tahun kedepan.

Permasalahan dan target yang perlu

dikaji melalui kegiatan penelitian dan

pengembangan di Kota Bandung

kemudian dibagi berdasarkan bidang

dan diturunkan kedalam

program/kegiatan prioritas yang akan

menjadi acuan pelaksanaan

kelitbangan di Kota Bandung.

Ringkasan Eksekutif


x

Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan meliputi koordinasi

pelaksanana oleh kelembagaan kelitbangan

Kota Bandung yang ada saat ini, meliputi

Tim Pengawas dan Tim Kelitbangan.

Kelembagaan Kelitbangan Kota Bandung

masih belum sesuai dengan amanat

Permendagri 17 Tahun 2016 yaitu baru

mmbentuk unsur Majelis Pertimbangan

dan namun belum memiliki Tim

Pengendali Mutu, meskipun demikian saat

ini tugas dan fungsi tim pengendali mutu

telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas

sedangkan fungsi Majelis Pertimbangan

dilakukan oleh Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan.

Hambatan dalam melaksanakan koordinasi

pelaksanaan kelitbangan saat ini adalah

keterbatasan sumber daya manusia yang

mengerti kelitbangan. Solusi yang

dilakukan sejauh ini yaitu dalam

peningkatan kerjasama dengan tenaga ahli

perorangan atau perguruan tinggi negeri

yang berkualitas, namun harus tetap

disesuaikan dengan penganggaran dan

perencanaan.

Bidang tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

•Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

•Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan penyelesaian persoalan kesehatan

melalui program yang terintegrasi•Kebutuhan menciptakan birokrasi yang modern

Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

•permasalahan terkait dengan sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pencapaian target modal sosial.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

•Mendorong peningkatan ekonomi kota, pengentasan kemiskinan, dan upaya mengurangi ketimpangan

•Kebutuhan akan penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota•Sinergitas pembangunan untuk meningkatkan aktivitas pertukaran informasi,

teknologi, perdagangan dan jasa, serta upaya pemecahan persoalan kewilayahan

Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

•Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelesaian permasalahan pembangunan. •upaya sinergitas pembiayaan pembangunan melalui kerjasama antar stakeholder

Ringkasan Eksekutif


xi

Kegiatan koordinasi kelitbangan terbagi

berbagai kegiatan yang melibatkan internal

bidang litbang maupun lintas pemangku

kepentingan terkait. Kegiatan tersebut

terdiri atas forum kelitbangan, rapat

perencanaan kelitbangan, rapat

pengawasan/evaluasi, koordinasi tim

kelitbangan, serta diseminasi kelitbangan

yang masing-masing dilakukan minimal

sekali dalam setahun.

Dalam rangka memperkuat dan

meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan

kolaborasi kelitbangan yang telah

dilakukan saat ini, maka strategi yang akan

dilakukan adalah:

1. Membangun kolaborasi dengan

Perguruan Tinggi Negeri maupun

swasta dalam peningkatan kualitas

sumber daya manusia kelitbangan

melalui bimtek, training, pelatihan;

2. Mengembangkan kerjasama

dengan pemangku kepentingan

untuk dukungan sarana dan

prasarana kelitbangan serta

pengembangan menejemen

kelitbangan untuk peningkatan

kualitas, kuantitas dan pemanfaatan

hasil kelitbangan;

3. Mengembangkan kolaborasi

dengan sektor swasta, lembaga

penelitian non pemerintah, lembaga

kelitbangan pusat, lembaga

kelitbangan pemerintah daerah lain,

UMKM, dan

komunitas/masyarakat;

4. Memperkuat dan Membangun

kolaborasi antar peneliti baik skala

nasional maupun internasional.

Daftar Isi


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. i

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. iii

PENDAHULUAN .................................................................................................................... 5 1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................................... 1 1.2 DASAR HUKUM ........................................................................................................................... 4 1.3 TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................................................ 6 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ....................................................................................................... 6

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN ............................................................................ 9 2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH ........................................................................................................ 9

2.1.1 Aspek Administratif dan Geografis ........................................................................................... 9 2.1.2 Aspek Demografi .................................................................................................................... 11 2.1.3 Aspek Perekonomian Daerah ................................................................................................. 19 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................................................... 31 2.1.5 Aspek Kesempatan Kerja ........................................................................................................ 56 2.1.6 Aspek Pembangunan Infrastruktur ........................................................................................ 57 2.1.7 Aspek Lingkungan Hidup ........................................................................................................ 60

2.2 KONDISI SUMBER DAYA KELITBANGAN ........................................................................................ 64 2.2.1 Kelembagaan ......................................................................................................................... 64 2.2.2 Sumber Daya Kelitbangan ...................................................................................................... 66 2.2.3 Pendanaan Kelitbangan ......................................................................................................... 68 2.2.4 Kerjasama Kelitbangan .......................................................................................................... 70

2.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN .................................................................................................... 74 2.4 PELUANG DAN TANTANGAN ......................................................................................................... 76

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN ............................................................................. 78 3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... 79

3.1.1 Visi dan Misi .......................................................................................................................... 80 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah .................................. 84

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELITBANGAN DAERAH ........................................ 97 3.2.1 Arah Kebijakan Kelitbangan .................................................................................................. 97 3.2.2 Strategi Kebijakan Kelitbangan ........................................................................................... 110

3.3 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH .......................................... 113 3.3.1 Program Prioritas Kelitbangan Bidang tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik . 114 3.3.2 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan .................................. 120 3.3.3 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah .................... 124 3.3.4 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK ...................... 135

STRATEGI PELAKSANAAN ........................................................................................... 139

Daftar Isi


ii

4.1 KELEMBAGAAN ...................................................................................................................... 139 4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan ...................................................................................................... 139 4.2.1 Keterlibatan Institusi Kelitbangan ....................................................................................... 142 4.1.3 Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan ............................................................................... 145

4.2 EVALUASI KELITBANGAN ................................................................................................... 148

PENUTUP ............................................................................................................................ 150

Daftar Tabel


ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2017……............................12

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017 …..................16

Tabel 2.3 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Usia >10 Tahun dan Ijazah Tertinggi) Periode 2014-2017……….............…………………….17

Tabel 2.4 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah) Tahun 2013-2017 ................................... ......................... ..................................................20

Tabel 2.5 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah) Tahun 2013-2017 ……........................................................................................................22

Tabel 2.6 Perbandingan PDRB Per kapita Harga Konstan Kota Bandung Wilayah Bandung raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017 (dalam juta rupiah) …...……………...………...28

Tabel 2.7 Komposisi Siswa Miskin pada Setiap jenjang Pendidikan di Kota Bandung……...….…....36

Tabel 2.8 Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenis Kriminalitas di Kota Bandung Tahun 2014-2016 …49

Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014 – 2017..................................................................……………………………………………56

Tabel 2.10 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 – 2017……..........................…..58

Tabel 2.11 Formasi Personil Bidang Penelitian dan Pengembangan…………….................................68

Tabel 2.12. Besaran dan Proporsi Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan terhadap APBD Kota Bandung………………………………………...................................................…...70

Tabel 2.13 Daftar MOU Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan PTN, PTS serta pemangku kepentingan kelitbangan lainnya Tahun 2013-2018…..................................................….72

Tabel 3.1 Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya………………………………..........................98

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2013-2018 Berdasarkan Misi Pemerintah Kota Bandung 2018-2023.................... ......................... ..............................102

Tabel 3.3 Tabel Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik……………………………………………………………………........................118

Tabel 3.4 Tabel Program Prioritas Bidang Sosial Kemasyarakatan……………...........................…122

Tabel 3.5 Tabel Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah..… ........................129

Tabel 3.6 Tabel Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK…............................136

Tabel 4.1 Jenis-Jenis Koordinasi Kelitbangan……………………………………............................141

Tabel 4.2 Kegiatan dan Pihak yang Bekerjasama dengan Bidang Kelitbangan Kota Bandung Pada Tahun 2017 dan 2018………………………………...............................................……142

Tabel 4.3 Bentuk-Bentuk Kerjasama yang diharapkan dengan Para Pemangku Kepentingan..........146

Daftar Gambar


iii

DAFTAR GAMBAR Diagram 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rencana Induk ………………….................................………….3

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Bandung……………………..........................………...............10

Gambar 2.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2014-2017...........................12

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017. …..........................…14

Gambar 2.4 Proporsi Penduduk Kota Bandung Tahun 2017 ….………………….............................15

Gambar 2.5 Usia Produktif Penduduk Kota Bandung Tahun 2017…..……..........................……….16

Gambar 2.6 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Usia >10 Tahun dan Ijazah Tertinggi) Periode 2014-2017…................………..…….17

Gambar 2.7 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan 2017 ……………...…………................................................………….……………...18

Gambar 2.8 Ilustrasi Perbandingan Jumlah Bekerja dan Jumlah Pengangguran Kota Bandung Tahun 2017 …………….…………………….................................................….……………19

Gambar 2.9 Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan lapangan Usaha Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku) ……………………...................................................…….…………..24

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung tahun 2013-2017 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010)…………………………………… …..................................……………………25

Gambar 2.11 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017……….............................………..27

Gambar 2.12 Perkembangan Perngeluaran per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017 (dalam ribu rupiah)…………. …………………………….....................................................……..29

Gambar 2.13 Inflasi Tahunan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2017................................................……………………………………………………30

Gambar 2.14 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017….................31

Gambar 2.15 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2013-2017..........................…...32

Gambar 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2013-2017 ........ ...............................…33

Gambar 2.17 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2013-2017 …..…...........................…...34

Gambar 2.18 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Bandung Tahun 2013-2017…..............…35

Gambar 2.19 Komposisi Siswa Miskin Kota Bandung Tahun 2017 ………..........................…...…...36

Gambar 2.20 Distribusi Siswa Miskin di Setiap Jenjang Pendidikan Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017 ……………….………………………................................................…...39

Gambar 2.21 Jumlah Sekolah Terkreditasi, Rintisan Inklusif dan Sekolah Hijau …...........................40

Gambar 2.22 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bandung, provinsi Jawa Barat, dan Nasional.....................……………………………………………….....................……41

Daftar Gambar


iv

Gambar 2.23 Angka Kesakitan Penduduk di Kota Bandung dan Jawa Barat Menurut Jneis Kelamin Tahun 2017 …………….……………............................................………………….43

Gambar 2.24 Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2017 .......… .....................………………………..44

Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2017 ……………...………......................……....45

Gambar 2.26 Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2017 ………………….........................……………...46

Gambar 2.27 Penderita Penyakit Demam Berdarah di Kota Bandung Tahun 2017. .........................47

Gambar 2.28 Jenis Kriminalitas Tertinggi Tahun 2014-2016 …………………......................……..48

Gambar 2.29 Jumlah Pelanggaran K3 …………………………........................................................51

Gambar 2.30 Jumlah Unjuk Rasa Per Bidang ……………………………….....................……..….51

Gambar 2.31 Sebaran Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017…………………….………………………................................................…….53

Gambar 2.32 Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2012-2017..................... .....................…………..……………….…………………………55

Gambar 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan ……………………...........................……………….56

Gambar 2.34 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan 2017 ………………..………………………………...............................................…57

Gambar 2.35 Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan air ledeng serta air minum bersih……………………………..............................................…………59

Gambar 2.36 Jumlah Air Minum yang Disalurkan di Kota Bandung Tahun 2014-2017......……….60

Gambar 2.37 Proporsi Anggaran Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2014-2018..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .........…..70

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, dasar hukum sebagai landasan hukum, tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2018-2023 dan Sistematika Penulisan

Pendahuluan


1

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi salah satu fungsi

penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi Kegiatan penelitian dan

pengembangan (kelitbangan) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam

penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan

berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam

rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Kelitbangan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Salah satu dari peran strategis litbang adalah

berupaya mewujudkan visi dan misi pembangunan, yang berbasis pada penelitian dan analisa

data ilmiah. Keberadaan litbang sangat penting dalam mendukung kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2002, lembaga litbang merupakan salah satu unsur utama

Sistem Inovasi Nasional (SINas), yang berperan sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK), meningkatkan kapasitas pengembangan Iptek, serta mengidentifikasi

kebutuhan dan persoalan yang dihadapi para pengguna Iptek. Berdasarkan karakteristiknya,

pengguna Iptek dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yakni industri, masyarakat,

dan pemerintah. Sistem Inovasi sendiri kemudian didefinisikan sebagai keseluruhan proses

dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi antar kelompok pengguna Iptek

tersebut.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi pemerintah dalam

menjawab kebutuhan berbagai bidang (baik ekonomi, pendidikan, pertahanan, sosial dan

budaya), sehingga litbang dapat menjadi kunci sekaligus kekuatan bagi negara untuk

meningkatkan daya saing bangsa baik dalam lingkungan regional maupun global. Di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung, kelitbangan sebagai wadah pemikiran (think tank)

yang harus mampu mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah serta

menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Hasil-hasil kelitbangan

diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama

Pendahuluan


2

dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada, serta

mampu memberikan masukan bagi perumusan strategi kebijakan dan prioritas utama program

Kota Bandung secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Kegiatan kelitbangan diharapkan

menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dalam pengambilan kebijakan strategis

daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan.

Urusan Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota Bandung berada berada dibawah

Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,

dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan

meliputi fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan

pengembangan.

Dalam menjalankan fungsi kelitbangan, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan

pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam

suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis melalui Rencana Induk

Kelitbangan Kota Bandung Tahun 2018-2023. Rencana Induk Kelitbangan merupakan

dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi

program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu

5 (lima) tahun. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah

pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Kota Bandung guna peningkatan kualitas

kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung Tahun 2018-2023 dilakukan dengan

memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Bandung, masukan dari berbagai pemangku

kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang

menjadi prioritas kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan disusun dengan melakukan

penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) sehingga fungsi

kelitbangan selaras dan memperkokoh perencanaan pembangunan daerah.

Alur penyusunan meliputi Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan serta Penetapan,

yang diuraikan pada Diagram 1.1. dibawah ini.

Pendahuluan


3

Diagram 1.1.

Alur Pikir Penyusunan Rencana Induk

Pendahuluan


4

1.2 DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan

intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi

dan Lembaga penelitian dan pengembangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

Pendahuluan


5

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang

Inovasi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang

Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional

Peneliti;

17. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung. Nomor 08 Tahun 2008. Tentang. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung;

Pendahuluan


6

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/3522/SJ Tanggal: 04

Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai

arahan/acuan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Tersedianya pedoman kerja kegiatan kelitbangan;

2. Terlaksananya kegiatan kelitbangan yang efektif, efisien, sinergis dan

terkoordinasi;

3. Meningkatnya kualitas kegiatan kelitbangan;

4. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai rekomendasi

kebijakan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah, yang meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, tujuan

dan sasaran, serta sistematika penulisan penulisan

Pendahuluan


7

BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Gambaran umum kondisi kelitbangan yang meliputi Gambaran Umum

Wilayah, Kondisi Sumber Daya Kelitbangan baik Kelembagaan,

Sumber Daya Manusia Kelitbangan, Pendanaan Kelitbangan dan

Kerjasama Kelitbangan serta Potensi Permasalahan dan Peluang

Tantangan

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bab ini menyajikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Arah

Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah serta Indikasi Program

Prioritas Kelitbangan Daerah

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi Kelembagaan serta Evaluasi

Pelaksanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

KELITBANGAN Bab ini berisikan gambaran umum kelitbangan yang meliputi gambaran umum wilayah yang terdiri dari aspek administratif dan geografis, Aspek Demografis, Aspek Perekonomian Daerah, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Kesempatan Kerja, Aspek pembangunan infrastruktur, dan Aspek Lingkungan Hidup; Kondisi Sumber daya kelitbangan juga dijelaskan dengan penjabaran mengenai kelembagaan, sumber daya kelitbangan, pendanaan kelitbangan, dan kerjasama kelitbangan; Bab ini juga menjelaskan mengenai Potensi dan Permasalahan serta Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Kelitbangan Kota Bandung.

Gambaran Umum Kelitbangan


9

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan umum mengenai kondisi Kota

Bandung yang disajikan dalam aspek administratif dan geografis, demografi,

perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pembangunan

infrastruktur, lingkungan hidup. Uraian berbagai aspek gambaran umum tersebut

tersaji sebagai berikut.

2.1.1 Aspek Administratif dan Geografis

A. Administratif Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat yang secara administratif

berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya, yaitu:

• Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berbatasan di Sebelah

Utara

• Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi berbatasan di Sebelah Barat;

• Kabupaten Bandung berbatasan di Sebelah Timur;

• Kabupaten Bandung berbatasan di Sebelah Selatan.

Kota Bandung memiliki luas wilayah sebesar 16.729,65 Ha, yang terbagi atas 30

kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi

rukun warga sejumlah 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga

(RT). Berikut Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bandung.



10

Gambar 2.1. Peta Administratif Kota Bandung

B. Geografis Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung berada pada 107º36’ Bujur Timur dan

6º55’Lintang Selatan terletak di bagian tengah Cekungan Bandung pada

ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi di daerah utara

dengan ketinggian 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan

ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian selatan

sampai lajur lintasan kereta api memiliki permukaan tanah relatif datar, sedangkan

wilayah kota bagian utara memiliki topografi berbukit. Berada pada Cekungan

Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di

antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i)

sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi

Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-

Ciamis. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 11 sungai sepanjang 252,55 km,



11

yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai

Cinambo, Sungai Citepus, Sungai Cisaranten, Sungai Cikapundung Kolot, Sungai

Citarum, Sungai Cikeruh, Sungai Palasari dan Sungai Cibeureum.

Pada tahun 2017, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 39,1 mm

sampai dengan 442,2 mm. Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang

cukup sejuk. Rata-rata temperatur di Kota Bandung pada tahun 2017 mencapai

23,48°C. Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman,

jumlahnya meningkat sangat signifikan dari tahun 2013. Pada tahun 2014 sebesar

57,23 % (9.601,46 ha), persentase tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan

penduduk dan pembangunan Kota Bandung, terutama pertumbuhan perumahan di

bagian timur dan utara Kota Bandung. Persentase luas lahan pertanian basah di

tahun 2014 tercatat hanya sekitar 6,75% berkurang dari tahun sebelumnya.

Sedangkan penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa mencapai 2,35% dan

penggunaan lahan untuk industri sebesar 5,36% dari total lahan yang ada.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan, perdagangan

dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non

hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan

lainnya.

2.1.2 Aspek Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bandung

Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2013-2017, terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2014 penduduk Kota Bandung sejumlah 2.322.010 jiwa

dengan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga pada tahun 2017

berjumlah 2.412.458 jiwa. Pada periode 2014-2017, laju pertumbuhan penduduk

(LPP) mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 1,67%, termasuk dalam

klasifikasi pertumbuhan lambat (1%-<1%). Berikut perkembangan jumlah dan

pertumbuhan penduduk Kota Bandung Tahun 2014 – 2017 tersaji pada Gambar

2.2 serta komposisi penduduk pada Tabel 2.1.



12

Sumber: Disdukcapil Kota Bandung

Gambar 2.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung

Tahun 2014 – 2017

Tabel 2.1 dibawah ini menjelaskan mengenai jumlah dan komposisi penduduk

kota Bandung berdasarkan aspek demografis di Tahun 2013-2017.

Tabel 2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2017

Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk (jiwa)

N/A 2.322.010 2.378.628 2.397.365 2.412.458

Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

N/A 13.879 14.218 14.330 14.420

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

N/A 2,84 2,44 0,79 0,63

Komposisi Penduduk menurut:

a. Jenis Kelamin Laki - Laki (orang) N/A 1.182.714 1.202.025 1.211.803 1.218.143 Perempuan (orang) N/A 1.139.296 1.176.603 1.185.562 1.194.315 b. Angkatan Kerja (orang)

N/A 1.192.770 1.192.521 N/A 1.219.398

1.182.714

1.202.0251.211.803 1.218.143

1.139.296

1.176.6031.185.562

1.194.315

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1.080.000

1.100.000

1.120.000

1.140.000

1.160.000

1.180.000

1.200.000

1.220.000

1.240.000

2014 2015 2016 2017

Laki - Laki (orang) Perempuan (orang)

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



13

Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah yang Bekerja (orang)

N/A 1.096.799 1.084.989 N/A 1.116.529

Jumlah Pengangguran (orang)

129.142 95.971 107.532 N/A 102.869

Tingkat Pengangguran (%)

10,98 8,05 9,02 N/A 8,44

Sumber: BPS dan Disdukcapil Kota Bandung

Berdasarkan Gambar 2.3 mengenai jumlah penduduk per kecamatan di Kota

Bandung, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling banyak berada di

Kecamatan Bandung Kulon dengan jumlah penduduk mencapai 130.831 jiwa.

Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di

kecamatan Cinambo dengan jumlah penduduk mencapai 24.145 jiwa. Laju

pertumbuhan penduduk sendiri mengalam I penurunan dengan laju pertumbuhan

mencapai 0.63 persen pada Tahun 2017, setelah sebelumnya sempat mencapai

2.44 persen di Tahun 2015.



14

Sumber : Disdukcapil Kota Bandung

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung

Tahun 2017

Besaran jumlah penduduk diatas mendiami wilayah seluas 167,31 km2, sehingga

rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 14.526 jiwa

per km2 dengan tren meningkat setiap tahunnya. Tingkat kepadatan penduduk

Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya pada regional Jawa Barat ataupun Nasional.

74.029111.247

132.497120.851

99.08594.048

99.67252.044

29.77473.236

80.314117.515

70.943109.149

130.831124.255

84.07968.316

35.91975.209

57.73297.857

80.70172.42471.612

81.27138.16937.882

24.14567.652

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

SukasariCoblong

Babakan CiparayBojongloa Kaler

AndirCicendoSukajadiCidadap

Bandung WetanAstana Anyar

RegolBatununggal

LengkongCibeunying Kidul

Bandung KulonKiaracondong

Bojongloa KidulCibeunying KalerSumur Bandung

AntapaniBandung Kidul

Buah BatuRancasari

ArcamanikCibiru

Ujung BerungGedebage

PanyileukanCinambo

Mandalajati



15

B. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Bandung didominasi oleh kelompok usia produktif

(15-64) yang mencapai 72,24% (1.804.494 jiwa) dari total jumlah penduduk pada

tahun 2017. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang memberikan

keuntungan, dimana kelompok usia produktif menjadi penggerak pertumbuhan

melalui produktifitas kerja. Secara rinci, jumlah dan persentase penduduk

kelompok usia tahun 2017 tersaji pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.4 berikut.

Sumber : Disdukcapil Kota Bandung

Gambar 2.4 Proporsi Penduduk Kota Bandung Tahun 2017

Jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun mendominasi struktur penduduk di

Kota Bandung pada Tahun 2017 dengan jumlah mencapai 1.804.494 jiwa. Hal ini

menunjukkan bahwa dari segi proporsi penduduk, terdapat potensi pengembangan

sumber daya manusia untuk didorong lebih produktif dan dapat berkontribusi

optimal dalam pembangunan di Kota Bandung.

Usia 0-14; 566.741

Usia 15-64; 1.804.494

Usia 65-75+; 126.703



16

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelompok Usia Tahun

2017

Kelompok Usia

Jenis Kelamin Jumlah % Laki-laki Perempuan

0‒4 103.395 99.363 202.758 8,12 5‒9 98.225 93.070 191.295 7,66 10‒14 87.936 84.752 172.688 6,91 15‒19 108.881 111.143 220.024 8,81 20‒24 133.509 125.321 258.830 10,36 25‒29 119.219 109.698 228.917 9,16 30‒34 109.736 101.912 211.648 8,47 35‒39 98.859 97.470 196.329 7,86 40‒44 93.020 92.975 185.995 7,45 45‒49 81.692 83.777 165.469 6,62 50‒54 71.057 72.357 143.414 5,74 55‒59 57.880 59.402 117.282 4,70 60‒64 38.847 37.739 76.586 3,07 65-69 26.682 28.172 54.854 2,20 70-74 16.750 18.112 34.862 1,40 75+ 14.516 22.471 36.987 1,48

Jumlah 1.260.204 1.237.734

Sumber: BPS Kota Bandung

Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin selama periode tahun

2014-2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki–laki cenderung lebih

banyak (1,59%) daripada penduduk perempuan.


Gambar 2.5 Usia Produktif Penduduk Kota Bandung Tahun 2017



17

C. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2014, penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD

sebesar 12,4% dan kemudian mengalami penurunan menjadi 11,7%, pada tahun

2017. Di sisi lain,

penduduk usia di atas

10 tahun yang

memiliki ijazah

tertinggi

SD/MI/sederajat,

SMP/MTs/sederajat,

SLTA/sederajat, dan

Perguruan Tinggi

mengalami fluktuasi,

sedangkan yang

memiliki ijazah

tertinggi

SLTA/sederajat

mengalami

peningkatan dari 36,2% di tahun 2014 menjadi 37,7% pada tahun 2017. Kenaikan

terus menerus terjadi pada persentase penduduk yang lulus perguruan tinggi dari

diploma hingga doktoral, yaitu dari semula pada tahun 2014 sebesar 17,9%, terus

meningkat menjadi 18,4% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat Kota Bandung setiap tahunnya telah cukup mengalami peningkatan

kesadaran (awareness) atas arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas

kehidupan di masa yang akan datang.

Tabel 2.3 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan

Tingkat Pendidikan (Usia > 10 tahun dan ijazah tertinggi) Periode 2014-2017

Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017

Tidak Mempunyai Ijazah (%) 12,39 13,82 12,11 11,70

SD/MI/Sederajat (%) 16,39 17,01 15,56 15,46


Gambar 2.6 Perkembangan Komposisi Penduduk

Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(Usia > 10 tahun dan ijazah tertinggi) Periode

2014-2017



18

Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017

SMP/MTs/Sederajat (%) 17,11 16,77 16,64 16,72

SLTA/Sederajat (%) 36,20 34,37 37,57 37,70

Perguruan Tinggi (%) 17,90 18,03 18,11 18,41


D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan rata-

rata sebesar 1,21% selama periode tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.7). Pada

tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak

1.176.377 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.219.398 tenaga kerja di tahun

2017.

Tingkat pengangguran

terbuka di Kota

Bandung selama

periode 2013-2017

mengalami

penurunan, dimana

pada tahun 2013

tingkat pengangguran

mencapai 10,98%,

kemudian mengalami

penurunan yang

signifikan menjadi

8,44% di tahun 2017.

Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh

peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Akan tetapi apabila dibandingkan

dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,13 % dan

Provinsi sebesar 8,16 % maka TPT Kota Bandung paling besar.

1.04

7.23

5

1.09

6.79

9

1.08

4.98

9

1.11

6.52

9

10,98

8,05

9,02

8,44

0

2

4

6

8

10

12

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2013 2014 2015 2017*

Pers

en

Ora

ng

Bekerja Pengangguran

Tingkat Pengangguran


Gambar 2.7 Perkembangan Tenaga Kerja dan

Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan

2017



19


Gambar 2.8 Ilustrasi Perbandingan Jumlah Bekerja dan Jumlah

Pengangguran Kota Bandung Tahun 2017

2.1.3 Aspek Perekonomian Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk

mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah secara makro. Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu

wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat

dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas

Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung

tahun 2017 menunjukkan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan kontribusi terbesar yaitu

sebesar 26,56%. Kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang

memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB yaitu sebesar 19,33%.

Kontribusi setiap kategori pada PDRB Kota Bandung menurut lapangan usaha

dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 berikut.



20

Tabel 2.4 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013─2017

Kategori Tahun

2013 2014 2015 2016* 2017**

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 180.669,42 180.982,18 184.106,23 176.341,00 188.927,66

B Pertambangan dan Penggalian - - - - -

C Industri Pengolahan 29.371.304,16 30.755.949,25 31.968.181,17 33.249.092,63 34.753.930,16

D Pengadaan Listrik dan Gas 138.004,83 145.553,91 150.726,82 160.823,06 165.363,98

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

247.170,73 260.825,38 269.975,16 279.883,24 278.409,85

F Konstruksi 11.480.053,10 12.260.690,81 13.224.753,36 14.141.570,29 15.238.956,14

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

37.550.557,04 40.412.177,42 43.307.804,29 46.451.124,92 49.410.000,07

H Transportasi dan Pergudangan 9.502.247,92 10.315.596,63 11.498.477,22 12.618.047,71 13.331.526,27

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5.900.296,92 6.552.047,68 7.091.232,14 7.900.173,63 8.715.422,04

J Informasi dan Komunikasi 12.155.505,10 13.947.533,24 16.244.007,58 18.774.381,73 21.245.090,37

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.801.283,93 7.320.270,77 7.772.481,69 8.429.764,67 8.994.224,74

L Real Estate 1.777.794,51 1.880.435,39 1.956.856,28 2.041.429,60 2.188.004,24



21

Kategori Tahun

2013 2014 2015 2016* 2017**

M,N Jasa Perusahaan 940.255,71 1.039.534,08 1.122.114,35 1.217.219,57 1.334.194,37

O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3.985.218,53 4.022.538,11 4.063.849,09 4.103.285,65 4.135.291,28

P Jasa Pendidikan 3.777.642,18 4.074.172,98 4.389.017,34 4.734.861,96 5.157.685,13

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.149.454,58 1.274.376,79 1.422.891,18 1.564.364,77 1.707.983,97

R,S,T,U

Jasa Lainnya 4.048.003,22 4.518.256,84 4.913.905,03 5.385.467,54 6.006.950,49

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

129.005.461,88

138.960.941,47

149.580.378,93

161.227.831,96

172.851.960,77

Ket: *Angka Sementara

*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018



22

Tabel 2.5 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013─2017

Kategori Tahun

2013 2014 2015 2016* 2017**

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 219.108,54 236.522,06 266.413,55 258.769,06 286.222,02

B Pertambangan dan Penggalian - - - - -

C Industri Pengolahan 33.136.006,61 37.095.553,31 40.314.207,91 3.335.237,91 46.404.982,69

D Pengadaan Listrik dan Gas 128.446,01 137.945,41 168.553,20 201.844,34 237.643,91

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 291.785,04 332.943,60 362.908,52 409.965,23 448.010,00

F Konstruksi 13.657.347,15 15.542.877,75 17.632.271,56 19.244.245,34 21.275.805,33

G Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 43.172.759,14 47.982.312,20 53.770.990,71 58.434.424,88 63.777.426,91

H Transportasi dan Pergudangan 12.932.830,47 15.966.907,79 20.837.641,53 24.390.912,95 27.395.577,91

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 6.785.257,71 7.986.461,20 8.925.149,88 10.282.633,55 11.761.828,92

J Informasi dan Komunikasi 13.608.490,11 15.627.204,47 18.197.267,51 21.064.357,80 24.270.353,06



23

Kategori Tahun

2013 2014 2015 2016* 2017**

K Jasa Keuangan dan Asuransi 8.687.069,45 10.016.160,81 11.181.554,01 12.613.090,39 14.145.708,63

L Real Estate 1.961.795,21 2.139.831,98 2.275.164,75 2.410.798,87 2.639.101,52

M,N Jasa Perusahaan 1.153.164,83 1.328.737,41 1.480.912,31 1.636.892,02 1.830.372,66

O Administrasi Pemerintah, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib 4.781.209,94 5.129.943,93 5.521.871,65 5.806.555,43 6.426.695,55

P Jasa Pendidikan 4.912.216,57 5.624.665,47 6.305.998,39 6.973.897,03 7.964.887,80

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.421.210,08 1.734.019,17 2.012.776,11 2.322.079,53 2.590.047,51

R,S,T,

U Jasa Lainnya 4.945.669,24 5.815.782,89 6.520.702,98 7.477.935,29 8.654.962,31

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO

151.794.366,1

1

172.697.869,4

4

195.774.384,5

8

216.863.639,6

2

240.109.626,7

2

Ket:*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara




24

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2013- 2017),

struktur perekonomian Kota Bandung didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan

usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda

Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan

Komunikasi; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Secara serentak keenam

kategori tersebut memiliki peranan sebesar 82,16 persen terhadap total PDRB Kota

Bandung tahun 2017. Gambar 2.3 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota

Bandung tahun 2017 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (kategori

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) hingga nilai

kontribusi terkecil (kategori pengadaan listrik dan gas) dengan menggunakan harga

berlaku.


Gambar 2.9 Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan

Usaha Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku)

0 10 20 30

Pertambangan dan Penggalian

Pengadaan Listrik dan Gas

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah…

Jasa Perusahaan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Real Estate

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan…

Jasa Pendidikan

Jasa Lainnya

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Jasa Keuangan dan Asuransi

Konstruksi

Informasi dan Komunikasi

Transportasi dan Pergudangan

Industri Pengolahan

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi…

Persen



25

Apabila melihat tren dari tahun 2013–2017, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan merupakan dua lapangan usaha

yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun

meskipun peranannya tinggi, selama 2013-2017 kedua lapangan usaha tersebut

cenderung menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha

Transportasi dan Pergudangan peranannya berangsur-angsur meningkat. Sementara

lapangan usaha Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan

Asuransi peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat

menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kota Bandung ke kategori

jasa-jasa.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2017

memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2013, perekonomian Kota Bandung

yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 7,84%, kemudian

melambat menjadi 7,72% dan 7,64% pada tahun 2014 dan 2015 yang selanjutnya

pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,79%, serta mengalami perlambatan menjadi

7,21% pada tahun 2017.

6,33

5,09 5,045,67

5,29

5,565,01 4,88 5,03 5,07

7,84 7,72 7,64 7,797,21

3

4

5

6

7

8

9

2013 2014 2015 2016 2017

Jawa Barat Nasional Kota Bandung

Keterangan: *LPE Kota Bandung dan Jawa Barat (Sumber: BPS Kota Bandung dan Jawa Barat, 2018) *LPE Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2018)

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun

2013–2017 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional

(Metode Tahun Dasar 2010)



26

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017 dibandingkan

Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti

Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang juga turut memberikan andil

perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017. Jika

dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Bandung

lebih tinggi. hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif

lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Selama

periode 2013-2017, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,64%, sedangkan rerata

LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2017 masing–masing

sebesar 5,48% dan 5,11%.

C. PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu

daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi

antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah

penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan

besaran nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-

faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga

berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai

PDRB per kapita Kota Bandung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga

2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita tercatat

sebesar 61,74 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun

2017 mencapai 96,12 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup

tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas



27

dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi

penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota

Bandung juga mengalami kenaikan sejak tahun 2013 hingga 2017, masing-masing

sebesar 52,47 juta rupiah dan 69,20 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang

terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada

pengaruh inflasi. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada gambar

berikut.

Keterangan: *Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara


Gambar 2.11 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017

Pada tahun 2017, seluruh kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya mengalami

peningkatan PDRB per kapita dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan

dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 37,18 juta rupiah pada

tahun 2017, maka PDRB per kapita Kota Bandung lebih tinggi, seperti yang tersaji

pada Tabel 2.6. Berdasarkan analisis Klassen Typology, Kota Bandung termasuk ke

dalam kategori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (Rapid Growth Region) yaitu daerah

yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih

61,74

69,9

78,89

87,07

96,12

52,4756,24

60,2864,73

69,2

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016* 2017**

Juta

Rp

PDRB per Kapita (Berlaku) PDRB per Kapita (Konstan)



28

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita

provinsi.

Tabel 2.6 Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung

Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017

(Dalam Juta Rupiah)

Wilayah (Kota/Kab/

Provinsi)

Tahun

2013 2014 2015 2016* 2017**

Kota Bandung 61,74 69,9 78,89 87,07 96,12

Kabupaten Bandung 19,93 22,01 24,23 26,29 28,26

Kabupaten Sumedang 18,01 19,75 21,83 23,65 25,85

Kabupaten Bandung Barat 17,24 19,06 20,86 22,47 24,14

Kota Cimahi 32,2 35,52 38,61 41,35 44,14

Provinsi Jawa Barat 27,77 30,11 32,65 34,88 37,18

Keterangan:*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara


Berdasarkan Tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi

merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi daripada

Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan

Kabupaten Bandung Barat masih dibawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat.



29

D. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar

hidup hidup layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya

anggota rumah tangga. Pada periode tahun 2013-2017, pengeluaran per kapita

mengalami tren peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,67% per tahunnya. Tahun

2017, pengeluaran per kapita Kota Bandung sebesar Rp16.033.000 per tahun.

Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada gambar

berikut.

Sumber: BPS Kota Bandung (diolah)

Gambar 2.12 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung

Tahun 2013-2017 (dalam ribu rupiah)

E. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi

tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat

dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga

14,95715,048

15,609

15,805

16,033

14,400

14,600

14,800

15,000

15,200

15,400

15,600

15,800

16,000

16,200

2013 2014 2015 2016 2017

Ribu

Rp



30

barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat

daya beli. Selama periode 2013-2017, Kota Bandung mengalami fluktuasi laju inflasi

tiap tahunnya, seperti yang terlihat pada Gambar 2.7. Pada tahun 2013 tingkat inflasi

Kota Bandung pada posisi 7,97%, terus mengalami penurunan sampai 2016, dan

kenaikan pada tahun 2017 menjadi 3,46 %. Komponen makanan jadi, rokok dan

tembakau menjadi komponen inflasi yang terbesar yaitu mencapai 7,11%

Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat

Gambar 2.13 Inflasi Tahunan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan

Nasional Periode 2010-2017

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di tingkat nasional dan regional Jawa

Barat, nilai inflasi di Kota Bandung pada tahun 2017 cenderung sedikit lebih

rendah daripada regional provinsi Jawa Barat dan Nasional. Selain itu, tingkat

inflasi Kota Bandung di tahun 2017 juga relatif lebih rendah jika dibandingkan

dengan 5 kota lainnya di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cirebon, Depok,

danTasikmalaya). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga di Kota

Bandung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang relatif besar.

4,53

2,75

4,02

7,97

7,76

3,93

2,933,46

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pers

en

Nasional Prov Jawa Barat Kota Bandung



31

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator pengganti Angka Melek Huruf

(AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa

peluang anak tersebut

akan tetap bersekolah

pada umur-umur

berikutnya sama dengan

peluang penduduk yang

bersekolah per jumlah

penduduk untuk umur

yang sama saat ini. HLS

dihitung pada usia 7

tahun ke atas karena

mengikuti kebijakan

pemerintah yaitu program

wajib belajar. HLS dapat

digunakan untuk

mengetahui kondisi

pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS Kota Bandung terus mengalami tren meningkat yaitu 13,13 tahun pada tahun

2013, menjadi 13,90 tahun pada tahun 2017. Artinya, secara rata-rata anak usia 7

tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang

untuk bersekolah selama 13,90 tahun atau setara dengan Diploma III.

13,13

13,33

13,63

13,89 13,9

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14

2013 2014 2015 2016 2017

Tahu

n


Gambar 2.14 Perkembangan Harapan Lama

Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017



32

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk

berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang

pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang

ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah

minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Bandung terus

mengalami peningkatan, mulai dari 10,37 tahun pada tahun 2013, menjadi 10,59

tahun pada tahun 2017. Hal ini artinya rata-rata lama sekolah masyarakat Kota

Bandung setara dengan SMA Kelas 2 atau kelas XI.


Gambar 2.15 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2013-2017

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang

sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung

pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu

106,19% untuk APK SD/MI dan 104,80% untuk APK SMP/MTs serta 109,66%

untuk SMA/SMK/MA. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan

10,37

10,51 10,52

10,58 10,59

10,3

10,35

10,4

10,45

10,5

10,55

10,6

10,65

2013 2014 2015 2016 2017

Tahu

n



33

program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS

Kota.

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2017

Gambar 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2013-2017

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka

Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung pada tahun 2017 secara umum untuk jenjang

pendidikan SD/MI dan SMP/Mts mencapai 100%. Hanya saja, untuk jenjang

pendidikan SMA/MA/SMK masih dibawah 100% yaitu sebesar 95,71%. Hal ini

menunjukan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan

pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas.

2013 2014 2015 2016 2017SD/MI 131,05 109,13 102,01 110,13 106,19SMP/MTs 116,16 108,19 103,19 104,17 104,8SMA/SMK/MA (khusus Kota

Bandung) 98,96 99,31 104,25 102,81 109,66

Series4 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

140Pe

rsen

tase

Tahun

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)



34

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2017

Gambar 2.17 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2013-2017

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang

mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Nilai angka

tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian

besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf

intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Mengacu pada tabel berikut, di Kota

Bandung pada tahun 2017, angka tamat SD sebesar 20,66 persen, angka tamat SMP

sebesar 21,56 persen, angka tamat SMP sebesar 35,59 persen, dan angka tamat PT

sebesar 14,88 persen, artinya sebagian besar penduduk di Kota Bandung telah

menamatkan jenjang pendidikan SMA.

2013 2014 2015 2016 2017SD/MI/Paket A 100 100 100 100 100SMP/MTs/Paket B 100 100 100 100 100SMA/SMK/MA/Paket C 0 94,04 94,86 95,69 95,71

0

20

40

60

80

100

120

Pers

enta

se

Tahun

SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C



35

f. Pendidikan Siswa Miskin

Pada tahun 2017 terdapat 331.245 siswa miskin di Kota Bandung yang bersekolah

pada berbagai jenjang. Siswa miskin yang bersekolah pada jenjang SD/MI sejumlah

137.940 siswa (41,64%), SMP/ Mts sejumlah 92.015 siswa (27,78%) dan

SMA/MA/Sederajat sejumlah 101.290 siswa (30,58%). Berikut adalah komposisi

siswa miskin.

Sumber: Diskominfo, 2018

Gambar 2.19 Komposisi Siswa Miskin Kota Bandung Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.7, komposisi siswa miskin pada seluruh jenjang pendidikan

paling banyak terdapat di Kecamatan Bojongloa Kaler. Jumlah siswa miskin untuk

jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat mencapai 12.380 jiwa, Jumlah siswa miskin

untuk tingkat SMP/MTs/Sederajat mencapai 7.996 jiwa, dan jumlah siswa miskin di

tingkat SMA/MA/Sederajat mencapai 8.835 jiwa.

SD / MI / Sederajat;

137.940; 42%

SLTP / MTs / Sederajat;

92.015; 28%

SMU / MA / Sederajat;

101.290; 30%SD / MI / Sederajat

SLTP / MTs / Sederajat

SMU / MA / Sederajat



36

Tabel 2.7 Komposisi Siswa Miskin Pada Setiap Jenjang Pendidikan Di

Kota Bandung

No Kecamatan SD/MI/ sederajat SMP/Mts/ Sederajat SMA/MA/

Sederajat

1 Andir 5.431 3.982 4.892

2 Antapani 2.621 1.959 1.975

3 Arcamanik 4.087 2.737 2.568

4 Astanaanyar 3.884 2.581 3.264

5 Babakan Ciparay 10.809 5.506 3.899

6 Bandung Kidul 4.122 2.749 2.599

7 Bandung Kulon 10.137 5.379 4.143

8 Bandung Wetan 891 664 981

9 Batununggal 7.011 6.264 7.561

10 Bojongloa Kaler 12.380 7.996 8.835

11 Bojongloa Kidul 7.336 3.705 3.489

12 Buahbatu 5.789 3.620 3.467

13 Cibeunying Kaler 2.595 1.763 2.894

14 Cibeunying Kidul 5.165 4.227 5.200

15 Cibiru 4.643 2.950 2.582

16 Cicendo 4.218 2.722 3.167

17 Cidadap 1.934 914 1.197

18 Cinambo 1.450 1.116 1.131

19 Coblong 5.235 3.840 5.750

20 Gedebage 1.732 1.371 949



37

No Kecamatan SD/MI/ sederajat SMP/Mts/ Sederajat SMA/MA/

Sederajat

21 Kiaracondong 7.577 6.057 7.967

22 Lengkong 2.048 1.832 2.738

23 Mandalajati 3.765 2.375 2.497

24 Panyileukan 1.546 1.217 1.308

25 Rancasari 3.226 2.102 1.466

26 Regol 3.902 2.900 3.662

27 Sukajadi 5.767 3.497 4.351

28 Sukasari 2.476 1.318 2.074

29 Sumur Bandung 874 652 953

30 Ujungberung 5.289 4.020 3.731

JUMLAH 137.940 92.015 101.290




38


Gambar 2.20 Distribusi Siswa Miskin pada Setiap Jenjang Pendidikan per

Kecamatan di Kota bandung Tahun 2017

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Andir

Antapani

Arcamanik

Astanaanyar

Babakan Ciparay

Bandung Kidul

Bandung Kulon

Bandung Wetan

Batununggal

Bojongloa Kaler

Bojongloa Kidul

Buahbatu

Cibeunying Kaler

Cibeunying Kidul

Cibiru

Cicendo

Cidadap

Cinambo

Coblong

Gedebage

Kiaracondong

Lengkong

Mandalajati

Panyileukan

Rancasari

Regol

Sukajadi

Sukasari

Sumur Bandung

Ujungberung

SD/MI/ sederajat SMP/Mts/ Sederajat SMA/MA/ Sederajat



39

g. Jumlah Sekolah Terakreditasi, Rintisan Inklusif dan Sekolah Hijau

Secara keseluruhan di Kota Bandung tersedia sekolah Negeri maupun Swasta untuk

tingkat pendidikan SD sebanyak 466 unit, SMP sebanyak 242 unit, SMA sebanyak

136 unit, SMK sebanyak 125 unit dan SLB sebanyak 45 unit. Sekolah yang dikelola

oleh pemerintah dari berbagai tingkat pendidikan sebanyak 376 unit sedangkan yang

dikelola swasta sebanyak 638 unit. Pada Tahun 2017, sekolah yang telah terakreditasi

untuk SD sebanyak 63,66% (296 sekolah), dan SMP sebanyak 53.36% (129 sekolah).

Selain itu juga telah tersedia sekolah rintisan inklusif dan sekolah hijau (adiwiyata).

Jumlah sekolah rintisan inklusif SD sebanyak 32 sekolah dan SMP sebanyak 17

sekolah sedangkan jumlah sekolah hijau SD sebanyak 31 sekolah dan SMP sebanyak

30 sekolah.


Gambar 2.21 Jumlah Sekolah Terakreditasi, Rintisan Inklusif dan Sekolah

Hijau

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Akreditasi

Rintisan

Sekolah Hijau

Akreditasi Rintisan Sekolah HijauSD 296 32 31SMP 129 17 30

SD SMP



40

B. Kesehatan Masyarakat

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, kesehatan merupakan salah satu hal

penting. Masyarakat yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, dapat

melakukan aktivitas secara produktif. Untuk itu pemerintah, pemerintah Kota

Bandung khususnya melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyakat.

a. Angka Harapan Hidup

Tingkat kesehatan suatu wilayah dapat dilihat dari besar usia harapan hidup

penduduknya. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kota Bandung diiringi

dengan peningkatan angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup pada tahun 2013

sebesar 73,79 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 73,86 tahun. Hal ini berarti

menunjukkan

penambahan sebesar

0,09 poin atau terjadi

peningkatan sebesar

0,12 %. Jika

dibandingkan dengan

AHH Nasional dengan

rata-rata 71,11 tahun

dan Provinsi Jawa

Barat dengan rata-rata

72,5 tahun, maka AHH

kota Bandung paling

tinggi. Jika

dibandingkan antara

penduduk laki-laki dan

perempuan, penduduk

perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih lama dibanding penduduk.

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

71,1

72,5

73,79 73,8 73,82 73,84 73,86

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

73,5

74

74,5

75

2013 2014 2015 2016 2017

Provinsi Jawa Barat Nasional Kota Bandung


Gambar 2.22 Perbandingan Angka Harapan Hidup

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional



41

semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok

masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi

sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

b. Angka Kesakitan Penduduk

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Tingkat

Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang

mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan,

bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada

umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang

biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare,

sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang

mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah

tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut

(penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Berdasarkan hasil Susenas 2017, angka kesakitan penduduk Kota Bandung sebesar

15,37 persen. Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, angka kesakitan penduduk laki-

laki tidak jauh berbeda (15,27 persen) dengan angka kesakitan penduduk perempuan

(15,48 persen) di Kota Bandung Tahun 2017. Angka Kesakitan di Kota Bandung

masih lebih besar dibandingkan dengan angka kesakitan di Provinsi Jawa Barat.

Dimana angka kesakitan Jawa Barat sebesar 14,74 persen dengan angka kesakitan

penduduk lakilaki sebesar 14,66 persen dan 14,82 persen untuk angka kesakitan

penduduk perempuan di Jawa Barat Tahun 2017. Hal tersebut berarti derajat

kesehatan di Kota Bandung masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat

pada tahun 2017.



42


Gambar 2.23 Angka Kesakitan Penduduk Di Kota Bandung Dan Jawa

Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

c. Angka Kematian Ibu

Resiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan dipengaruhi oleh

keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan,

kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan

penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetric. Angka kematian Ibu

adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu

wilayah dan periode tertentu. Cara perhitungannya adalah Jumlah kematian ibu

karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu

dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x

100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, kematian ibu di Kota Bandung mencapai

53,55 % atau sebanyak 16 orang ibu meninggal, lebih rendah dibandingkan tahun

2016 yang mencapai 59,18% atau 27 orang ibu meninggal. Adapun penyebab

kematian ibu terbanyak adalah Atonia Uteri, Cardiac Aerest, Eklamsi dan Pendarahan

Post Partum sebanyak 12,5%.

15,48

15,27

14,66

14,82

14,2

14,4

14,6

14,8

15

15,2

15,4

15,6

Laki-laki Perempuan

Kota Bandung Provinsi



43


Gambar 2.24 Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2017

d. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan

kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan

ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta

kondisi lingkungan & sosial ekonomi. Angka Kematian Bayi Adalah Jumlah

kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Cara

Perhitungannya adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah

tertentu selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah lahir hidup di wilayah dan

periode waktu yang sama 1000 Kelahiran hidup. Pada tahun 2017 kematian bayi di

Kota Bandung mencapai 28,91 % atau 66 bayi dengan usia dibawah 1 tahun

meninggal, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 29,23% atau 168

bayi dengan usia dibawah 1 tahun meninggal. Adapun penyebab kematian bayi

terbanyak adalah asfiksia dengan jumlah 15 kasus (22,73%).

59,1853,55

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017

Pers

enta

se



44


Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2017

e. Balita Gizi Buruk

Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, adalah

penurunan jumlah penderita balita gizi buruk yaitu Jumlah balita gizi buruk dalam

periode tertentu. Pada tahun 2017 jumlah balita gizi buruk di Kota Bandung

sebanyak 184 anak (0,39%), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak

128 anak (0,57%). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan surveillance gizi sudah

berjalan dengan baik sehingga dapat menjaring sasaran balita gizi buruk dengan

optimal dan Sistem kewaspadaan dini sudah berjalan dengan lebih integratif. Adapun

perawatan yang diberikan kepada balita gizi buruk berupa : 1. Pemberian makanan

tambahan (PMT) dan Pemberian makanan pemulihan (PMP), 2. Pemeriksaan

kesehatan, 3. Pengobatan bila ada penyakit penyerta, 4. Rujukan ke fasilitas

kesehatan tingkat lanjut jika perlu

29,23 28,91

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017

Pers

enta

se



45


Gambar 2.26 Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2017

f. Penderita Penyakit Menular

Pada tahun 2017, penyakit menular di Kota Bandung didominasi oleh penyakit

Demam Berdarah dengan jumlah yang mencapai 1.786 orang penderita dan terdapat

penderita yang meninggal sebanyak 6 orang. Kecamatan Lengkong merupakan

kecamatan dengan jumlah penderita demam berdarah terbanyak yaitu 138 orang

sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Cidadap yaitu 12 orang.

0,57

0,39

0

0,5

1

2016 2017

Pers

enta

se



46


Gambar 2.27 Penderita Penyakit Demam Berdarah di Kota Bandung

Tahun 2017

0 20 40 60 80 100 120 140

SukasariCoblong

Babakan CiparayBojongloa Kaler

AndirCicendoSukajadiCidadap

Bandung WetanAstana Anyar

RegolBatununggal

LengkongCibeunying Kidul

Bandung KulonKiaracondong

Bojongloa KidulCibeunying KalerSumur Bandung

AntapaniBandung Kidul

Buah BatuRancasari

ArcamanikCibiru

Ujung BerungGedebage

PanyileukanCinambo

Mandalajati

Meninggal Penderita



47

C. Keamanan dan Ketertiban

Angka Kriminalitas

Data dari Polrestabes Kota Bandung yang ditampilkan pada Portal BPS kota Bandung

menunjukkan jumlah tindak pidana yang tinggi, seperti pada kota besar pada

umumnya. Jumlah keseluruhan tindak pidana di Kota Bandung selama tahun 2014-

2016 mengalami penurunan. Jenis kriminalitas tertinggi pada tahun 2014 adalah

pencurian kendaraan bermotor roda 2, pada tahun 2015 tertinggi adalah tindak pidana

penipuan dan tahun 2016 jenis kriminalitas lain selain dari 27 jenis kriminal yang

terinci pada tabel dibawah ini. Respon warga terhadap gejala ini, antara lain nampak

dari penjagaan keamanan diri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke

kawasan-kawasan permukiman (terutama dari golongan mampu) yang sekaligus

menimbulkan kesan eksklusivisme; selain kegiatan ronda sebagai wujud penjagaan

keamanan komunitas. Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi

gangguan keamanan, karena data terbaru sulit untuk diperoleh.


Gambar 2.28 Jenis Kriminalitas Tertinggi Tahun 2014-2016

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Curanmor R-2 Curi Berat Penipuan Kriminalitas lainnya

2014 2015 2016



48

Tabel 2.8 Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenis Kriminalitas di Kota

Bandung Tahun 2014-2016

No Jenis Kriminalitas 2014 2015 2016

1 Curanmor R-2 1 166 729 466

2 Curanmor R-4 155 99 39

3 Curi Berat 659 515 387

4 Curi Keras 301 258 187

5 Curi Biasa 234 227 160

6 Aniaya Ringan 57 54 43

7 Aniaya Berat 226 284 218

8 Penipuan 822 924 743

9 Penggelapan 314 266 273

10 Peras / Anc.Keras 43 42 42

11 Pengrusakan 34 43 37

12 Kebakaran 0 0 0

13 Pembunuhan 6 8 8

14 Perkosaan 13 9 9

15 Perzinahan 14 13 11

16 Penculikan 5 4 7

17 Narkotika 0 0 0

18 Pemalsuan Mata Uang 4 4 1

19 Pemalsuan Surat 36 60 43

20 Pemalsuan Merk 7 4 3



49

No Jenis Kriminalitas 2014 2015 2016

21 Sumpah Palsu 0 0 0

22 Perjudian 28 17 10

23 Penghinaan 20 11 25

24 Cemar Nama Baik 0 0 1

25 Penadahan 0 2 1

26 Korupsi 0 3 0

27 Senpi, Handak, Sajam 33 32 35

28 Lain-lain Kriminalitaas 741 847 797

Jumlah 4 918 4 455 3546

Sumber: Web BPS Kota Bandung, 2019

Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) dan Unjuk Rasa

Selama periode 2014 pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Bandung mencapai 3.952 kasus, jumlahnya terus menurun setiap tahun hingga

mencapai 2.731 kasus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, terjadi unjuk rasa bidang

politik sebanyak 1 kali dan bidang ekonomi sebanyak 4 kali, lebih rendah

dibandingkan tahun 2016 yang jumlahnya mencapai 2 kali unjuk rasa bidang politik

dan 7 kali unjuk rasa bidang ekonomi.



50


Gambar 2.29 Jumlah Pelanggaran K3


Gambar 2.30 Jumlah Unjuk Rasa Per Bidang

3952 38063529

2731

0

1000

2000

3000

4000

5000

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017Bidang Politik 0 1 2 1Bidang Ekonomi 0 4 7 4Bidang Agama 0 1 1 0Bidang Lainnya 0 2 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bidang Politik Bidang Ekonomi Bidang Agama Bidang Lainnya



51

D. Kemiskinan dan Kesenjangan di Kota Bandung

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi,

politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh

daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah

namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.

2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian

besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari.

3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi

dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.

4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena

adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan

distribusi pendapatan menjadi timpang.

Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bandung, jumlah penduduk miskin terbilang

signifikan karena mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah warga Kota Bandung.

Berikut adalah tabel rincian jumlah rumah tangga miskin setiap kecamatan di Kota

Bandung.



52

Sumber : Dinsosnangkis Kota Bandung, 2018

Gambar 2.31 Sebaran Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan

di Kota Bandung Tahun 2017

5.452

2.785

3.887

3.823

9.811

3.857

8.344

1.044

8.672

11.405

6.031

5.653

2.924

6.094

4.491

3.968

1.903

1.560

6.265

1.936

8.589

2.658

3.853

1.651

3.138

4.264

5.469

2.596

1.046

5.564

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Andir

Antapani

Arcamanik

Astanaanyar

Babakan Ciparay

Bandung Kidul

Bandung Kulon

Bandung Wetan

Batununggal

Bojongloa Kaler

Bojongloa Kidul

Buahbatu

Cibeunying Kaler

Cibeunying Kidul

Cibiru

Cicendo

Cidadap

Cinambo

Coblong

Gedebage

Kiaracondong

Lengkong

Mandalajati

Panyileukan

Rancasari

Regol

Sukajadi

Sukasari

Sumur Bandung

Ujungberung

Jumlah KK Miskin



53

Berdasarkan data pada Tabel 2.31 tersebut, pada tahun 2017, Kecamatan Bojongloa

Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar mencapai

138.733 KK, padat penduduk dan berada di daerah pusat kota dengan kondisi

lingkungan yang kurang tertata baik. Tingginya jumlah keluarga miskin di kecamatan

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya aksesibilitas warga

miskin terhadap sistem sumber yang ada, ketidakberdayaan warga miskin dalam

pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pembangunan, rendahnya kualitas

sumber daya manusia, serta rendahnya sistem perlindungan sosial baik yang

dilakukan oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Sementara Kecamatan

Bandung Wetan merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah

tangga miskin terendah yaitu sebanyak 1.044 KK atau 0,75%.

a. Gini Ratio

Gini ratio di Kota Bandung lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Artinya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Bandung termasuk tinggi Dari tahun

2012 hingga tahun 2014 angka gini ratio merangkak naik dan bahkan sudah mencapai

angka 0,48 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 0,43 pada tahun

2017. Angka gini ratio Kota Bandung menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan

antar golongan masyarakat tergolong ‘sedang’. Situasi ini membutuhkan upaya

penurunan ketimpangan dan agar tidak terjadi tingkat ketimpangan ‘tinggi’. Berikut

ini adalah perkembangan gini ratio di Kota Bandung dari tahun 2012-2017.



54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017

Gambar 2.32 Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan

Nasional Tahun 2012 – 2017

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama

periode 2014 – 2017, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi.

Akan tetapi, Bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2014 – 2017, indeks

kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi, pada tahun 2014-2015 Indeks

Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik

dari 0,69 pada tahun 2014 menjadi 0,72 pada tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa

rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis

kemiskinan. Sementara itu selama periode 2015-2016 mengalami penurunan menjadi

0.55 ini artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin

mendekat garis kemiskinan. Dan selama periode 2016-2017 mengalami kenaikan



55

kembali menjadi 0,68 Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan

Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014 - 2017

Tahun

Jml Penduduk

Miskin (x100)

Persentase Penduduk

Miskin (%)

Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2)

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

2014 115,00 4,65 0,69 0,17 353.423

2015 114,12 4,61 0,72 0,19 376.311

2016 107,58 4,32 0,55 0,12 400.541

2017 103,98 4,17 0,68 0,18 420.579



Gambar 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan

0,690,72

0,55

0,68

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2014 2015 2016 2017



56

2.1.5 Aspek Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,39% selama

periode tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota

Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 orang dan meningkat menjadi 1.192.770

orang di tahun 2014. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di

tahun 2013 yang sebesar

10,98%, mengalami

penurunan yang cukup

signifikan di tahun 2014

menjadi sebesar 8,05%.

Hal ini mengindikasikan

bahwa pertambahan

angkatan kerja mampu

diserap oleh peningkatan

jumlah lapangan kerja

yang ada. Namun pada

tahun 2015,

pengangguran terbuka

mengalami kenaikan

menjadi sebesar 9,02%

yang selanjutnya

mengalami penurunan

menjadi 8,44% pada

tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui kebijakan

dan programnya yang pro-job cukup berhasil mengurangi angka pengangguran yang

ada. Hal ini juga ditunjang oleh semakin membaiknya tingkat perekonomian makro

ekonomi Kota Bandung, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan mengalami

perbaikan.

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama

fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat

10,98

8,05

9,028,44

0

2

4

6

8

10

12

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2013 2014 2015 2017*Pe

rsen

Ora

ng

Bekerja Pengangguran

Tingkat Pengangguran


Gambar 2.34 Perkembangan Tenaga Kerja dan

Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan

2017



57

pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan

dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap

tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja,

yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada.

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan

agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat,

seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan

mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

2.1.6 Aspek Pembangunan Infrastruktur

A. Panjang Jalan

Jumlah kendaraan di Kota Bandung terus mengalami peningkatan dengan laju

pertumbuhan rata-rata 5,93% pertahun, namun demikian panjang jalan di Kota

Bandung dalam lima tahun terakhir tidak bertambah yaitu sebesar 1.236,48 km hal ini

tentunya berimplikasi pada penurunan rasio antara panjang jalan dan jumlah

kendaraan. Pada tahun 2017 rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan adalah 1 :

1465, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang besarnya 1 : 1388. Panjang jalan

dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah sepanjang 1.172.784,21 m dengan asumsi

lebar rata-rata jalan di Kota Bandung 6,5 meter, maka luas jalan kota dalam kondisi

baik adalah 7.623.097,37 m2 atau 7.623,10 km2.

Tabel 2.10 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 - 2017

No.

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Panjang Jalan(km) 1.236,48 1.236,48 1.236,48 1.236,48 1.236,48

2. Jumlah kendaraan 1.443.217 1.443.217 1.617.002 1.716.098 1.811.498



58

No.

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

3. Rasio 1 : 1167 1 : 1167 1 : 1308 1 : 1388 1 : 1465

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

B. Air Minum

Berdasarkan hasil Susenas 2017, terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang

menggunakan air kemasan, isi ulang dan air ledeng sebanyak 86,89 persen rumah

tangga sebagai sumber air minum. Dan sebesar 92,49 persen rumah tangga

menggunakan air minum bersih. Dari segi fasilitas air minum di Kota Bandung tahun

2017 ini banyak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.


Gambar 2.35 Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, isi

ulang dan air ledeng serta air minum bersih

80,01

86,8987,9292,49

50

60

70

80

90

100

2016 2017

Air Kemasan, isi ulang dan air Ledeng Air Minum Bersih



59

Pada tahun 2017, jumlah air minum yang disalurkan PDAM Tirtawening Kota

Bandung mencapai 42.000.663 m3, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang

mencapai 42.528.447 m3 namun pada periode 2014-2107 rata-rata laju pertumbuhan

air bersih yang disalurkan meningkat sebesar 3,25% pertahun dengan koefesien

variasi 4,69%. Rata-rata jumlah air minum yang disalurkan 3.300.989 m3 sampai

3.485.474 m3 per bulannya.


Gambar 2.36 Jumlah Air Minum yang Disalurkan di Kota Bandung

Tahun 2014-2017

C. Sistem Drainase

Sistem drainase yang ada saat ini di Kota Bandung merupakan peninggalan jaman

kolonial Belanda, dimana sistem drainase tersebut dirancang untuk dapat memenuhi

kebutuhan penduduk sejumlah 800.000 jiwa. Perkembangan penduduk Kota Bandung

yang saat ini mencapai 2,4 juta jiwa memerlukan rancangan sistem drainase baru.

Saat ini Kota Bandung, belum memiliki Rencana Induk Sistem Drainase sehingga

2.900.000

3.400.000

3.900.000

m3

2014 2015 2016 2017



60

dalam penanganan banjir masih parsial. Walaupun demikian, Pemerintah Kota

Bandung telah berupaya dengan melakukan pemeliharaan saluran drainase dan

pembuatan kolam-kolam retensi. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung telah

membangun kolam retensi yang berlokasi di Sirnaraga yang seluas 500 m2 yang dapat

menampung 1.000.000 liter air.

2.1.7 Aspek Lingkungan Hidup

A. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi

RTH pada wilayah kota paling sedikit adalah 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah

kota dengan komposisi 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen

RTH privat. Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin

keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan

keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan

ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat

meningkatkan nilai estetika kota. Berdasarkan hasil interpretasi citra SPOT tahun

2016, luas RTH di Kota Bandung yang berhasil diidentifikasi seluas 1.008,1 ha atau

sekitar 6,0% dari wilayah Kota Bandung (16.731 ha) (Dewi, 2018). Hasil interpretasi

tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bandung masih kekurangan RTH publik

seluas 2.338,1 ha dari proporsi 20% yang disyaratkan UU Nomor 26 Tahun 2007.

B. Pengelolaan Persampahan

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mengalami permasalahan di bidang

pengelolaan sampah karena kondisi kurang optimalnya sistem pengangkutan sampah

khususnya pada sub bagian pelayanan pengangkutan sampah. Masih banyak sampah



61

yang belum terangkut dan terjadi penumpukan di beberapa daerah di Kota Bandung.

Masa pakai TPA Sarimukti akan habis pada akhir tahun 2017 sehingga ada rencana

pemindahan ke TPSA Legok Nangka yang berada di Kecamatan Nagreg, Kabupaten

Bandung. Pemindahan lokasi TPA ini diikuti dengan rencana sistem pengangkutan

sampah yang baru menggunakan Stasiun Peralihan Antara (SPA). Dengan

menggunakan sistem baru ini setiap kendaraan pengangkut sampah akan menuju

Stasiun Peralihan Antara (SPA), dimana terdapat 2 SPA yang akan beroperasi di kota

Bandung, yaitu SPA Gedebage dan SPA Leuwigajah. Untuk wilayah operasional

Bandung Selatan dan Bandung Timur akan dilayani oleh SPA Gedebage sedangkan

untuk wilayah operasional Bandung Utara dan Bandung Barat akan dilayani oleh

SPA Leuwigajah. Volume sampah yang dihasilkan di Kota Bandung berasal dari

kegiatan rumah tangga (domestik) dan berasal dari kegiatan fasilitas sosial,

perkantoran, pasar, pertokoan dan kegiatan lainnya (non domestik). Mengacu pada

standar produksi sampah untuk kota kecil adalah 2,5 liter/orang/hari (SNI 3242:2008)

dan jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2017 adalah 2.412.458 jiwa (Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, 2018) maka volume sampah yang

dihasilkan adalah 6.031,15 m3/hari. Bila diasumsikan cakupan pelayanan sebesar

80% maka timbulan sampah yang harus ditangani adalah sebesar 4.824,92 m3/hari.

Sementara itu kapasitas TPA yang ada pada tahun 2009 hanya 3.837.899 m3 (PD

Kebersihan Kota Bandung, 2009). Sehingga saat ini TPA Sarimukti berstatus

overload (Bandung TV, 2018).

Sampai dengan tahun 2017, tersedia sebanyak 132 unit Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPSS) dan 9 unit Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kota

Bandung. Lokasi tempat pembuangan sampah terpadu tersebar di 6 kecamatan Kota

Bandung yaitu Coblong 2 unit, Kiaracndong (1 unit), Anstana Anyar (1 unit), Sumur

Bandung (1 Unit), Antapani (3 unit) dan Bandung Wetan (1 unit), sedangkan TPSS

terbanyak terdapat pada kecamatan Batununggal yaitu 14 unit.



62

C. Potensi dan Ketahanan Bencana di Kota Bandung

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi

yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling

melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber

gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-

Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif,

sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung

memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang

cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi

patahan (sesar/fault) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi

kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan

patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu, dasar

Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan

memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa.

Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan

Tol Purbaleunyi.

Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang terindentifikasi antara lain

sebagai berikut:

1. Daerah rawan banjir: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan)

lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu

aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.

2. Daerah rawan bencana gempa bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan,

Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong,

Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.

3. Daerah rawan longsor: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler,

Cidadap, dan Coblong.



63

4. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan

Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang

terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul,

Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler,

Cibeunying Kidul, dan Cibiru.

5. Daerah rawan terkena dampak bencana letusan gunung berapi.

6. Menurut hasil kajian yang dilakukan Bappeda pada tahun 2016, gambaran

tingkat ketahanan secara keseluruhan untuk Kota Bandung, ketahanan dari

aspek sosial, fisik dan kelembagaan relatif cukup memadai dibandingkan

dengan ketahanan dari aspek alam (pengelolaan lingkungan hidup) dan

ekonomi. Jika dilihat secara lebih mendalam terhadap parameter tiap aspeknya,

parameter kesehatan, kelistrikan dan modal sosial merupakan yang tertinggi

dengan nilai indeks di atas 4. Sedangkan parameter Sanitasi dan Limbah Padat,

Fungsi Ekosistem, Keuangan dan Tabungan, Frekuensi Bahaya, serta Anggaran

dan Subsidi merupakan yang terendah dengan nilai indeks di bawah 3. Dari 88

pertanyaan terkait kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, Kota

Bandung hanya 19 pertanyaan yang terpenuhi. Dengan demikian, sesuai dengan

kriteria Perka BNPB 3/2012, maka Kota Bandung berada pada Level 2, yakni

“Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana

dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan

belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan yang sistematis”.

Kota Bandung perlu memutakhirkan dan mendetailkan pemahaman risiko

bencana (multi bahaya), pada unit analisis yang lebih rinci, yakni kelurahan,

yang sampai saat ini belum dimiliki.



64

2.2 KONDISI SUMBER DAYA KELITBANGAN

2.2.1 Kelembagaan

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor

1402 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota

Bandung, Bappelitbang Kota Bandung melaksanakan unsur penunjang urusan

pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan

dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Susunan Organisasi

Bappelitbang Kota Bandung ditetapkan Kepala Badan yang membawahi Sekretariat,

Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi, dan

Pelaporan, Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang II

Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam, Bidang

Perencanaan III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang

Penelitian dan Pengembangan serta Unit Pelaksana Teknis Bandung Planning Gallery

(BPG) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Mulai Januari 2017, penyelenggara fungsi urusan penelitian dan pengembangan

dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Tugas Kepala Bidang

Penelitian dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup

Penelitian dan Pengembangan antara lain merencanakan, melaksanakan kegiatan

kelitbangan yang meliputi bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan

pembangunan, inovasi dan teknologi, mengkoordinasikan perumusan kebijakan

pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan, merumuskan

rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah di

Pemerintah Daerah dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup

penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut,

Kepala Bidang yang membawahkan 3 sub bidang yaitu Sub Bidang I Sosial dan

Pemerintahan, Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan serta Sub Bidang III

Inovasi dan Teknologi.



65

BIDANG II PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA KEUANGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SUBBID I ANALISIS PEMBANGUNAN DAERAH & PERENCANAAN

PROGRAM

SUBBID III DATA, INFORMASI DAN

PELAPORAN

BIDANG I PERENCANAAN SOSIAL

BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

BIDANG ANALISIS PEMBANGUNAN DAERAH, PERENCANAAN PROGRAM,

DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBID II PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

SUBBID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN I

SUBBID PERENCANAAN INFRASTRUKTUR &

PENGMBANGAN WILAYAH I


PENGMBANGAN WILAYAH II


PENGMBANGAN WILAYAH III

KEPALA SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

SUBBID I SOSIAL DAN

PEMERINTAHAN

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBID III INOVASI DAN TEKNOLOGI

SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PERENCANAAN

DAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG III PERENCANAAN STRUKTUR

DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUBBID II EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

UPT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUBBID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN II

SUBBID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN III

SUBBID PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA

KEUANGAN & SDA I


KEUANGAN & SDA II


KEUANGAN & SDA III

UPT

DASAR HUKUM PENYUSUNAN BSO BAPPEDA 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DIRHEN BINA BANGDA)

2. BAPPENAS

3. PERMENDAGRI NO 17/2016 TTG PEDOMAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

4 SURAT NO 060/2700 – LITBANG KEMDAGRI TTG PEDOMAN ARAH PENATAAN KELEMBAGAAN LITBANG DI LINGK PEMDA



66

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah, terkait pembentukan pengorganisasian

kelitbangan yang terdiri atas Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu

(TPM) dan Tim Kelitbangan. Perorganisasian kelitbangan tersebut, di Pemerintah

Kota Bandung belum secara penuh berjalan sesuai dengan yang diamanatkan

dalam Permendagri. Secara fungsi, ketiga unsur pengorganisasian telah

dilaksanakan dalam pelaksanaan kelitbangan di Bappelitbang, namun secara

administratif, baik keanggotaan dan tugasnya belum ditetapkan dalam sebuah

keputusan pejabat yang berwenang. Pembentukan Majelis Pertimbangan (MP)

sudah mulai diinisiasi pada awal tahun 2018 dengan mengundang beberapa tenaga

ahli/ pakar dari kalangan akademisi untuk mendiskusikan isu-isu prioritas

kelitbangan sesuai dengan arah pembangunan Kota Bandung. Fungsi Tim

Pengendali Mutu selama ini, sebagian sudah dilakukan oleh tim pengawas dan

personil litbang yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan kelitbangan yang secara

administratif diformalkan dalam bentuk SK Tim Pengawas Pekerjaan Swakelola

yang ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Begitu pula dengan Tim

Kelitbangan yang telah dibentuk pada setiap pekerjaan kelitbangan dan

diformalkan dalam bentuk SK Tim Pengawas Pekerjaan Swakelola.

Kondisi kelembagaan litbang yang saat ini yang masih bersatu dengan urusan

perencanaan seringkali terjadi benturan kepentingan serta hambatan dalam

koordinasi dengan perangkat daerah, koordinasi dengan pusat, termasuk juga

dalam jenjang karir peneliti. Selain itu, kondisi saat ini memberikan kemudahan

dalam koordinasi dan komunikasi informasi terkait isu-isu pembangunan kota.

Akan ditambahkan menunggu masukan dari personil litbang.

2.2.2 Sumber Daya Kelitbangan

Sumber daya manusia Kelitbangan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2016

Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan tenaga

lainnya. Jabatan fungsional keahlian yang dimaksud adalah pejabat fungsional



67

peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan pejabat fungsional lain yang terkait

fungsi kelitbangan. Tenaga lain yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang

diangkat dalam jabatan administrator, pengawas dan pelaksana atau pegawai

pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional peneliti mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional

Peneliti dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

Sumber daya kelitbangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bappelitbang Kota Bandung, terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional

keahlian dan pejabat fungsional umum. Rincian jumlah personil pelaksana

kelitbangan per Agustus 2018, 4 pejabat struktural yang terdiri atas 1 (satu)

pejabat administrator/eselon 3 sebagai kepala bidang dan 3 (tiga) pejabat

pengawas/ eselon 4 sebagai kepala sub bidang; pejabat fungsional keahlian yang

terdiri atas 2 (dua) pejabat fungsional peneliti ahli pertama dan 2 (dua) pejabat

fungsional perencana ahli pertama; serta 2 (dua) pejabat fungsional pelaksana.

Saat ini, bidang Litbang belum memiliki Jabatan fungsional perekayasa dan analis

kebijakan seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No 17 Tahun 2016.

Selain itu, untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan

kelitbangan, masih membutuhkan banyak peneliti yang memiliki kepakaran di

berbagai bidang yang terkait dengan urusan-urusan pemerintahan khususnya

pemerintah daerah.

Tabel 2.11 Formasi Personil Bidang Penelitian dan Pengembangan

Jabatan Posisi/Kedudukan Golongan Tingkat Pendidikan

Jumlah

Pejabat Administrator

Kepala Bidang Litbang/ eselon 3

IVa S2 Perencanaan Wilayah Kota

1

Pejabat Pengawas

Kepala Sub Bidang/ eselon 4

IVa S2 Perencanaan Wilayah Kota

1

IIIc S2 Perencanaan



68

Jabatan Posisi/Kedudukan Golongan Tingkat Pendidikan

Jumlah

Wilayah Kota

IIIc S2 Administrasi Pemerintahan

1

Jabatan Fungsional Peneliti

Peneliti Ahli Pertama Bidang Kepakaran Kebijakan Publik

IIIb S2 Teknik Lingkungan

1

IIIb S2 Pengelolaan Sumber Daya Air

1

Jabatan Fungsional Perencana

Perencana Ahli Pertama

IIIb S2 Administrasi Pemerintahan

2

Jabatan Pelaksana

Pengadministrasian Program

IIIa S2 Manajemen 1

IId SMA 1

Jumlah 9

Sumber: Data Kelitbangan Kota Bandung, 2018

Keterbatasan sumber daya kelitbangan di Bappelitbang Kota Bandung saat ini

diatasi dengan melibatkan para tenaga ahli/ pakar sebagai tim pelaksana dan/atau

narasumber dengan latar belakang bidang keahlian dari kalangan akademisi,

praktisi, peneliti atau birokrat dari pemerintah daerah maupun pusat sesuai

kebutuhan. Oleh karena itu, kerjasama yang dijalin dengan stakeholder

kelitbangan menjadi salah satu solusi untuk dapat mengatasi keterbatasan sumber

daya yang ada.

2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Pembiayaan penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung, saat ini masih menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Berikut Besaran dan



69

Proporsi Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan terhadap APBD Kota

Bandung pada 5 tahun terakhir tersaji pada Tabel 2.12 dibawah ini.

Tabel 2.12. Besaran dan Proporsi Anggaran Program Penelitian dan

Pengembangan terhadap APBD Kota Bandung

Tahun Anggaran Program

Penelitian dan Pengembangan

APBD Pemerintah Kota Bandung

(Anggaran)

Proporsi Anggaran Program terhadap APBD (dalam %)

2018 3.040.004.604,00 567.195.062.912,00 0,54

2017 3.629.859.493,00 407.368.992.689,00 0,89

2016 2.775.102.500,00 676.718.851.638,00 0,41

2015 3.605.500.400,00 1.098.007.180.955,00 0,33

2014 1.710.000.000,00 683.516.377.543,00 0,25

Sumber: LKPJ 2014, 2015, 2016, 2017, LKPJ AMJ 2018


Gambar 2.37 Proporsi Anggaran Penelitian dan Pengembangan Kota

Bandung Tahun 2014-2018

Proporsi anggaran program penelitian dan pengembangan selama 5 tahun terakhir

mengalami fluktuasi berkisar antara 0.25%-0.89% dari besaran APBD. Fluktuasi

besaran anggaran tersebut dapat diartikan belum adanya komitmen yang kuat dari

0,250,33

0,41

0,89

0,54

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016 2017 2018



70

pemerintah serta pemahaman yang utuh tentang kebermanfaatan kegiatan

kelitbangan bagi pemerintah kota itu sendiri. Besaran tersebut dirasa belum ideal

karena litbang merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan seperti yang diamanatkan pada UU No. 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain melalui APBD Pemerintah Kota,

sebenarnya terdapat peluang alternatif sumber pembiayaan/ pendanaan

kelitbangan masih terbuka yang berasal dari anggaran non APBD Kota Bandung

yaitu APBN melalui Kementerian/ Lembaga maupun lembaga riset swasta dan

luar negeri. Namun diperlukan kesiapan dari Pemerintah Kota Bandung untuk

dapat menangkap peluang pembiayaan tersebut salah satunya dengan memperluas

jejaring, kapasitas sumber daya, regulasi dan lain sebagainya.

2.2.4 Kerjasama Kelitbangan

Kerjasama kelitbangan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu

kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta lembaga atau komunitas

terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan meliputi pelaksanaan kegiatan

kelitbangan dan inovasi. Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan sebagian

besar dilakukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada di Kota

Bandung yang telah diformalkan melalui kesepakatan/ MOU dengan Pemerintah

Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya menggunakan bentuk kerjasama swakelola

dengan instansi pemerintah lain sesuai dengan peraturan barang jasa yang berlaku,

selain itu pula dilakukan bentuk kerjasama kolaborasi tim pelaksana kelitbangan

dan inovasi. Selain dengan PTN, kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi

swasta, komunitas-komunitas, akademisi, pakar/ praktisi, baik yang terikat secara

administrasi dalam bentuk kontrak/ perjanjian kerjasama atau pun tidak terikat.

Berikut daftar MOU yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan

PTN, PTS serta stakeholder kelitbangan lainnya.



71

Tabel 2.13 Daftar MOU Kerjasama Pemerintah Kota Bandung

dengan PTN, PTS serta pemangku kepentingan

kelitbangan lainnya Tahun 2013-2018

No Tanggal

Awal Kesepakatan

Tanggal Akhir

Kesepakatan Perguruan Tinggi

Nomor Kesepakatan

Bersama

2013

1 12 Desember 2013

11 Desember 2018

Universitas Padjadjaran 119/3215-Bag.KS 67191/UN6.RKT/TU/2013

2 13 Desember 2013

12 Desember 2018

Universitas Katolik Parahyangan

119/3225-Bag.KSD III/R-KIKS/2013-12/2152-Q/MoU

3 27 Desember 2013

26 Desember 2018

Politeknik Al Islam Bandung

119/3353-Bag.KSD 811A/POLTEK/PK/XII/2013

2014

1 30 Januari 2014

29 Januari 2019

Politeknik Piksi Ganesha Bandung

119/247-Bag.KSD 814/Poltek-PG/41.2/2014

2 29 Maret 2014

28 Maret 2017

Universitas Telkom 119/857-Bag.KSD 006/SAM3/WR4/2014

3 8 April 2014 7 April 2019 Institut Teknologi Bandung

119/954-Bag.KSD 010/i1.A/DN/2014

4 19 April 2014 18 April 2019 Universitas Pasundan 119/1064-Bag.KSD 07/UNPAS.R/G.1/IV/2014



72

No Tanggal

Awal Kesepakatan

Tanggal Akhir


Nomor Kesepakatan

Bersama

5 28 April 2014 27 April 2019 Universitas Pendidikan Indonesia

119/1172-Bag.KSD 3515/UN40/HK/2014

6 10 Juli 2014 9 Juli 2019 Universitas Kristen Maranatha

119/1975-Bag.KS 010/SKB/UKM/VII/2014

7 24 September 2014

28 September 2019

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

119/2767-Bag.KS 2690/BAAK-RKS/HM.01/09/2014

2015

1 30 Oktober 2015

29 Oktober 2018

Universitas Islam Bandung

119/3403-Bag.KS 428a/C.01/Rek/X/2015

2 2 November 2015

2 Desember 2015

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

119/3442-Bag.KS Un.05/I.3/PP.00.9/617.A/2015

3 3 Desember 2015

2 Desember 20 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan

119/38762-Bag.KS 1109/E/STIEPAS/XII/2015

2016

1 30 Agustus 2016

23 Maret 2019 Stia LAN Bandung 119/1175-Bag.KS 0033/STA/01.1/2016

2 30 Agustus 2016

29 Agustus 2019

Universitas Indonesia 119/3439-Bag.KS 21/NKB/R/UI/2016

2017

1 2 Oktober 2017

01 Oktober 2020

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

119/3050-Bag.KS 2890/IT8/KS/2017



73

No Tanggal

Awal Kesepakatan

Tanggal Akhir


Nomor Kesepakatan

Bersama

2018

1 21 Mei 2018 20 Mei 2023 Sekolah Tinggi Hukum Bandung

119/1813-Bag.KS 214/STHB/KET/V/2018

2 21 Mei 2018 20 Mei 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi

119/1812-Bag.KS KSB/030/STIKES/V/2018

3 21 Mei 2018 20 Mei 2021 Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

119/1810-Bag.KS 1431/BKS-STKS/RKS.01/05/2018

4 21 Mei 2018 20 Mei 2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

119/1808-Bag.KS B.090/Un.09/5.1/HM.01/05/2018

5 21 Mei 2018 20 Mei 2021 Universitas Al-Ghifari 119/1811-Bag.KS 235/R/UNFARI/KS/V/2018

6 21 Mei 2018 20 Mei 2021 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

119/1814-Bag.KS HK.03.01/X.4.1.3/9203/2018

7 14 Desember 2018

13 Desember 2023

Universitas Padjadjaran Bandung

119/4616-Bag.KS 794/UN6.RKT/MoU/2018

8 14 Desember 2018

13 Desember 2023

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

008/REK/PEMKOT-BDG/2018-14/XII/MoU 119/4615-Bag.KS

9 14 Desember 2018

13 Desember 2023

Universitas Telkom 057/SAM3/PPM/2018 119/4617-Bag.KS

10 14 Desember 2018

13 Desember 2023

Sekolah Tinggi Farmasi Bandung

119/4614-Bag.KS 0616/STFI/KS/VI/2018



74

No Tanggal

Awal Kesepakatan

Tanggal Akhir


Nomor Kesepakatan

Bersama

11 14 Desember 2018

13 Desember 2023

Universitas Udayana 119/4807-Bag.KS 15550/UN14/KS/2018


Dalam hal inovasi, kerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lain telah

dilakukan dalam bentuk pemberian hibah produk-produk inovasi untuk dapat

diimplementasi dan dikembangkan di daerahnya masing-masing.

2.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil identifikasi melalui diskusi terfokus dan telaahan dokumen

terkait, maka dapat ditampilkan potensi kelitbangan pada Pemerintah Kota

Bandung sebagai berikut :

• Keberadaan jabatan fungsional peneliti berjumlah 2 orang untuk bidang

keahlian kebijakan publik, dimana secara kuantitas memiliki potensi yang

paling besar jika dibandingkan dengan jabatan fungsional peneliti di

pemerintah Kab/Kota lain di lingkup Jawa Barat;

• Adanya komitmen dari Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

kelitbangan serta inovasi di Kota Bandung;

• Tingginya kebutuhan kelitbangan dari Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung;

• Adanya motivasi dari ASN Pemerintah Kota Bandung dalam mencari

solusi dari permasalahan Kota Bandung melalui pelaksanaan kelitbangan,

khususnya dalam hal inovasi;



75

• Kemudahan sinergitas antara Urusan litbang dan Urusan Perencanaan di

Pemerintahan Kota Bandung dengan menerapkan hasil-hasil kelitbangan

dalam perencanaan pembangunan;

• Adanya penguatan kebijakan kelitbangan satu pintu di Pemerintah Kota

Bandung.

• Tersedianya database online hasil kelitbangan (e-litbang)

Sementara itu, permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Kota Bandung adalah

sebagai berikut :

• Belum terbentuknya Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan

Dewan Riset Daerah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-

undangan;

• Terbatasnya jumlah pejabat fungsional peneliti dalam berbagai bidang

kepakaran

• Belum adanya tenaga pendukung kelitbangan yang diperlukan untuk

melaksanakan fungsi administrasi kelitbangan

• Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasa dan analis kebijakan

sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan ;

• Belum tersedianya media publikasi di media cetak dan OJS (open journal

system) untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil

kelitbangan Kota Bandung;

• Minimnya publikasi ilmiah hasil-hasil kelitbangan Pemerintah Kota

Bandung;

• Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai

rekomendasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung;

• Belum optimalnya koordinasi kegiatan kelitbangan antar Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;



76

• Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan daerah dalam mendukung

kegiatan kelitbangan;

• Belum tersedianya bank data yang lengkap dan akurat sebagai pendukung

kegiatan kelitbangan Kota Bandung;

• Terbatasnya kewenangan pemangku urusan kelitbangan di pemerintah

Kota Bandung karena masih berbentuk bidang (eselon III)

• Belum tersedianya aturan di tingkat pemerintah kota yang memayungi

pengadaan barang dan jasa kelitbangan dengan lembaga litbang non

pemerintah dan perguruan tinggi swasta.

2.4 PELUANG DAN TANTANGAN

Adapun peluang yang berasal dari eksternal Pemerintah Kota Bandung yang dapat

mempengaruhi kegiatan Kelitbangan adalah sebagai berikut :

• Tersedianya perguruan tinggi negeri dan akademisi kompeten yang

berkualitas di Kota Bandung dalam mendukung kegiatan kelitbangan di

Kota Bandung;

• Potensi sumber daya manusia yang kreatif, produktif serta komunitas

beragam yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan di Kota Bandung;

• Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan akesibilitas

dan kondisi geografis yang strategis;

• Peluang kerjasama kelitbangan dengan lembaga internasional;

• Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung

pengembangan kelitbangan, dimulai dari Undang-undang hingga

Peraturan Menteri;

• Terbukanya kerjasama kelitbangan dengan pemerintah provinsi dan

pemerintah kota/kabupaten lainnya.

• Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat;



77

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelitbangan di Kota

Bandung adalah sebagai berikut :

• Tuntutan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga

litbang diharapkan dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan

yang implementatif dan tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan

dan persoalan

• Munculnya isu dan persoalan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi

multisektoral dalam upaya penyelesaiannya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN Bab ini berisi Arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun

2005-2025, meliputi visi dan misi, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan daerah. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai arah

kebijakan dan strategi kelitbangan daerah Kota Bandung, termasuk

didalamnya program-program yang akan dilakukan sesuai dengan arah

kebijakan tersebut.

Arah Kebijakan Kelitbangan


79

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi

pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

1. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada

pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja

layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke

dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan

strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional

dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.

Gambar 3.1 Kerangka Perencanaan Operasional

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

RPJPD RPJMD

- Visi dan Misi- Sasaran Pokok- Arah Kebijakan

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

20 Tahun 5 Tahun


80

3.1.1 Visi dan Misi

Bagian ini menjelaskan mengenai visi dan misi daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2005-2025

A. Visi Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 20 tahun mendatang, serta

penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka “Visi

Daerah” Kota Bandung pada tahun 2025 adalah:

“KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY)

Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung

terdahulu sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang

BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun

2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini

merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang

menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena

ketakwaanya, , kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan

berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri,

kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu dua puluh

tahun ke depan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (Reorientasi,

Refungsionalisasi, Restrukturisasi, Revitalisasi, dan Reaktualisasi) pembangunan

yang harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah Kota Bandung dan

partisipasi aktif masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif.

Dengan demikian pemantapan pembangunan ke depan memerlukan upaya-upaya

yang lebih inovatif, cerdas dan terarah, namun tetap ramah dalam meningkatkan

akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat.

Kondisi relatif pencapaian visi tersebut pada tahun 2025 selayaknya secara

normatif dapat diukur dari berbagai kriteria ‘bermartabat’ sebagai berikut:

• Kota Bandung menjadi kota yang masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang

Maha Esa



81

• Kota Bandung menjadi kota yang termakmur di Indonesia dengan

masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial (people

prosperity);

• Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya bagi

semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan hak dan

kewajibannya berkehidupan dan berpenghidupan;

• Kota Bandung menjadi kota terbersih di tingkat nasional;

• Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketertiban semua aspek

kehidupan perkotaan di Indonesia;

• Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketaatan pemerintahan kota,

masyarakat, dan swasta pengusahanya pada norma hukum, aturan, etika dan

kepatutan budaya dan adat-istiadat perkotaan yang berlaku;

• Kota Bandung menjadi kota yang teraman bagi berbagai masyarakat yang

tinggal maupun pengunjung untuk berbagai keperluannya.

Berbagai kriteria tersebut secara bersama-sama dan saling melengkapi akan

mewujudkan harga diri, kehormatan, keadilan, dan harkat kemanusiaan yang

membentuk “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian visi daerah tersebut,

dijabarkan dalam indikator kinerja capaian misi.

B. Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan (2005-2025) sesuai dengan

potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta didukung oleh semangat

kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh

komponen kota, maka Misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan,

strategi, dan indikator kinerja 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius

Salah satu misi untuk mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota

“BERMARTABAT” adalah mengembangkan sumberdaya manusia (SDM)

yang handal dan religius. Sumberdaya manusia yang handal diindikasikan dari



82

aspek pendidikan dan kesehatan. Seperti diketahui bahwa pendidikan dan

kesehatan merupakan dua indikator utama dalam IPM. Namun tampak bahwa

yang ingin dilakukan dalam misi kota Bandung bukan sekedar peningkatan

IPM saja tetapi IPM plus, yaitu SDM handal yang “religius”. SDM handal

yang religius dicerminkan dari ketaatan terhadap ajaran agama, bermoral,

beretika dan berperilaku baik, sebagai penjabaran dari masyarakat yang

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bila hanya SDM yang handal saja tanpa mempunyai ketaatan terhadap ajaran

agama maka dikhawatirkan menghasilkan SDM yang dapat membahayakan

atau merusak kinerja dan keberlanjutan kehidupan Kota Bandung melalui

berbagai tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Namun dengan adanya

tambahan “religius” maka SDM yang handal tersebut akan memberikan

manfaat bagi dirinya, orang lain (keluarga dan masyarakat) serta kehidupan

perkotaan melalui berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak

langsung berkontribusi terhadap upaya mewujudkan kota yang bermartabat.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kota Bandung, dibanding dengan

Kota-kota lain di Jawa Barat, sangat mendukung untuk terwujudnya

perekonomian Kota Bandung yang berdaya saing. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap terwujudnya sebuah kota yang

berdaya saing yaitu dari aspek perekonomian, kota Bandung perekonmiannya

dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan struktur ekonomi yang dibangun

oleh sektor tersier terdiri dari Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran,

Pengangkutan & komunikasi, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan

sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan

air bersih dan bangunan/konstruksi. Aspek Ketenagakerjaan, jumlah tenaga

kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi cukup tersedia; aspek kelembagaan

yang berkaitan dengan penciptaan iklim investasi sudah dilaksanakan melalui

reformasi birokrasi, aspek infrastruktur cukup tersedia.



83

3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif,

berkesadaran tinggi serta berhati nurani

Misi ini merupakan upaya pemerintah kota untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, sebagai wujud dari pelaksanaan

otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa saat ini telah terjadi

pergeseran perilaku yang mengarah pada rendahnya kepedulian masyarakat

terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Kondisi ini menyebabkan pula

terjadinya penurunan rasa kesetiakawanan sosial, kecenderungan timbulnya

sikap mental dan budaya permisif, mentolerir ketidakberesan, peningkatan

kerawanan sosial dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap

pembangunan kota. Rendahnya kepedulian sosial tersebut pada akhirnya akan

berdampak pula pada tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan kota.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota

Merupakan upaya pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan dasar

penduduk mulai dari penyediaan air bersih baik secara kuantitas maupun

kualitas, menyediakan sarana dan prasaranan lingkungan yang memenuhi

standar teknis/standar Pelayanan Minimal (SPM), meningkatkan kualitas

udara, penataan ruang kota yang berkualitas, mengembangkan sistem

transportasi yang dapat menjamin keselamatan, efisien, nyaman dan ramah

lingkungan.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel,

dan transparan.

Pemberdayaan aparatur pemerintah dikembangkan dalam rangka peningkatan

kompetensi dan profesionalismenya sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perwujudan iklim demokrasi dan

peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai informasi penyelenggaraan



84

pemerintahan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam

perencanaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Misi ini didasarkan atas kondisi obyektif bahwa kualitas pelayanan yang

diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat belum optimal, sehingga

menyebabkan tidak optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

kota.

6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan

pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

Misi ini didasarkan bahwa suatu Daerah dalam sistem pembiayaan terdiri atas :

pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagai kebijakan fiskal

Daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

kedua, pembiayaan yang bersumber dari swasta dan dunia usaha dalam bentuk

investasi, dan ketiga, pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam

bentuk swadaya masyarakat. Peningkatan sistem pembiayaan pembangunan

yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat ini akan dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kota.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah pembangunan jangka panjang Kota Bandung sebagaimana tercantum pada

Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 08 Tahun 2008 merupakan tujuan

pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu Dua Puluh Tahun untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi kebijakan dan

lingkungan. Terdiri dari 6 (enam) misi, pembangunan jangka panjang ditetapkan

prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat

disaring kembali untuk menjadi prioritas utama, tahapan dan skala prioritas.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Bandung 2005-2025 adalah

mewujudkan masyarakat kota Bandung yang Bermartabat yaitu masyarakat kota



85

yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, ketertiban, keamanan,

kemakmuran, ketaatan, keadilan, dan ketaqwaan. Sebagai ukuran tercapainya

Kota Bandung Bermartabat dalam kurun waktu 20 tahun diarahkan pada

pencapaian sasaran- sasaran pokok sebagai berikut :

I. Terwujudnya Sumber daya manusia yang handal dan religius, ditandai

oleh hal- hal berikut :

a) Terkendalinya Jumlah Penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan;

b) Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan Kompetitif;

c) Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani;

d) Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia;

e) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

II. Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing, ditandai oleh hal-

hal berikut :

a) Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh dan berdaya saing

serta sehat dan berkeadilan;

b) Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing;

c) Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan

wilayah Pemerintah daerah lainnya.

III. Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran

tinggi serta berhati nurani. Yang ditandai oleh hal-hal berikut :

a) Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua

pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung;

b) Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang

inklusif.



86

IV. Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas, Yang ditandai oleh

hal-hal berikut :

a) Terwujudnya Kualitas udara dan air yang memenuhi baku mutu;

b) Terjamin dan tersedianya Kuantitas dan kualitas air ( air permukaan,

air tanah dangkal dan air tanah dalam );

c) Terwujudnya Pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi;

d) Terwujudnya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan;

e) Terwujudnya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman,

terjangkau dan ramah lingkungan;

f) Tersedianya Sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi

standar teknis/Standar Pelayanan Minimal;

g) Terwujudnya Mitigasi Bencana yang handal.

V. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel,

transparan, yang ditandai oleh hal-hal berikut :

a) Terwujudnya kualitas produk perencanaan Pembangunan yang

aspiratif, antisipatif, aplikatif, dan berkualitas berdasarkan database;

b) Terwujudnya Masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM;

c) Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang

berkualitas;

d) Terwujudnya Aparatur yang profesional;

e) Tersedianya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan

kinerja aparatur;

f) Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur

pengawasan yang profesional;

g) Terwujudnya Pelayanan publik yang prima;

h) Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis;

i) Terwujudnya Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta

terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan

stabilitas keamanan daerah.



87

VI. Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu, yang ditandai oleh hal-hal

berikut :

a) Terwujudnya Anggaran pemerintah yang optimal;

b) Terwujudnya Peran serta aktif Masyarakat dan sektor swasta dalam

pembiayaan pembangunan kota.

Pada periode ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung telah

memasuki tahap ke IV (empat) dengan uraian strategi pada masing – masing misi

sebagai berikut:

Misi 1 “Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang handal dan Religius”

diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia yang handal dan religius

dengan sasaran;

1. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan, melalui strategi :

• Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia dengan indikator

capaian: IPM = 82,54;

• Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui, dengan indikator

jumlah penduduk Tahun 2023 maksimal 3.068.869 Jiwa;

• Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan indikator

capaian Angka Fertilitas Total (AFT) = 1,80.

2. Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif,

melalui strategi :

• Meningkatkan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan,

dengan indikator capaian: Indeks Pendidikan = 93,92;

• Mengembangkan Pendidikan Wajib Belajar Menengah 12 Tahun

yang Bermutu, dengan indikator capaian: angka Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) = 12,33 Tahun;



88

• Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan,

dengan indikator capaian : 100% telah mempunyai sertifikat

mengajar:

• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan,

dengan indikator capaian : 100% lembaga pendidikan telah

menerapkan SPM;

• Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan non formal, dengan

indikator capaian AMH = 99,78 %.

3. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui strategi :

• Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau;

meningkatkan kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar

dan sanitasi umum; meningkatkan promosi dan pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan kesehatan; meningkatkan

kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan

indikator capaian: Indeks Kesehatan = 82,12 ; Angka Harapan

Hidup = 74,90 ; 100% fasilitas kesehatan memenuhi SPM

kesehatan ; Angka Kematian Bayi = 26/1000 kelahiran hidup;

menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan = 10 orang/tahun.

• Meningkatkan pengawasan komoditas Produk-produk pertanian

dengan indikator capaian : Pemaparan zoonosis Kurang dari 6 %

di wilayah kota Bandung.

4. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, melalui strategi;

• Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan

agama dan keyakinan masing-masing, dengan indikator capaian :

Terlaksananya pemahaman dan pengamalan agama dalam

perilaku kehidupan masyarakat Kota Bandung;

• Meningkatkan Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan

antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama,

Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah, dengan



89

indikator capaian : Terpeliharanya sikap toleransi dan Kerukunan

Umat Beragama.

5. Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender, melalui strategi :

• Meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan indikator

capaian : Terpeliharanya pemahaman peran kesetaraan gender

dalam proses pembangunan dan Terpeliharanya hak-hak

perlindungan perempuan dan anak

Misi 2 “Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing” diarahkan

pada terwujudnya perekonomian kota berdaya saing serta sehat dan berkeadilan,

dengan sasaran :

1. Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat

dan berkeadilan, melalui strategi;

• Meningkatkan Pertumbuhan Riil dan Kontribusi Riil Sektor

Perekonomian kota terutama dari Core sectors (Jasa Wisata dan

Perdagangan berbasis industri kreatif dan IT) dengan

mempertahankan industri pengolahan yang ada, dengan indikator

capaian : LPE lebih besar 11%; Tingkat pemerataan pendapatan

versi Bank Dunia minimal 17% (kategori rendah); PDRB

Riil/kapita minimal Rp 25 juta per tahun; Indeks daya beli 71,58;

• Memperbaiki stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan

pokok, dengan indikator capaian : Tingkat inflasi umum satu

digit;

• Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang

menjadi core competency kota, dengan indikator capaian : Tingkat

Pengangguran Terbuka 12% ; Kesempatan kerja Minimal 92%.

• Memberikan Kemudahan Pelayanan Perijinan dan Kepastian

Hukum bagi investor dan dunia usaha, dengan indikator capaian :

Nilai Investasi berskala nasional meningkat 40%.



90

2. Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing,melalui strategi;

• Mengembangkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata,

dengan indikator capaian : Meningkatnya Jumlah wisatawan

sebesar 45%.

3. Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan

wilayah pemerintah Daerah lainnya, melalui strategi;

• Membentuk sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah; dengan

indikator capaian : Meningkatnya kegiatan ekonomiantar daerah

di Priangan Timur.

Misi 3 ”Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota Yang Kreatif,

Berkesadaran Tinggi Serta Berhati Nurani” diarahkan pada terwujudnya

kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati

nurani dengan sasaran :

1. Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku

kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung. melalui strategi;

• Membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga kota terhadap

informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

kota, melalui berbagai sarana komunikasi massa yang tersedia;

Mengatur mekanisme partisipasi warga dalam pembangunan kota;

Mendorong terbentuknya fasilitator/mediator perkumpulan warga

untuk berperan aktif memelihara kehidupan kota yang nyaman,

bersahabat. kreatif, dengan indikator capaian : Meningkatnya

peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses

pembangunan.

• Meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap

lingkungan sosial maupun fisik, dengan indikator capaian :

Terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap

lingkungan sosial maupun fisik.



91

2. Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang

inklusif,melalui strategi;

• Mengembangkan pusat – pusat kebudayaan, dengan indikator

capaian : Meningkatkan peran pemerintah, pelaku budaya dan

masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur

dalam budaya sunda.

• Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara

pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat, dengan indikator

capaian: Terpeliharanya hubungan pemerintah dengan pelaku

budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya.

Misi 4 ”Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota” diarahkan pada

terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dengan sasaran :

1. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu, melalui

strategi;

• Mengendalikan pencemaran udara, dengan indikator capaian :

Minimal 75% lokasi/sample telah memenuhi ( Baku Mutu ) BM.

• Mengendalikan Pencemaran air, dengan indikator capaian : 20%

sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk

paremeter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu.

2. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air

tanah dangkal dan air tanah dalam), melalui strategi;

• Mengembangkan Sumber air baku untuk penyediaan air bersih,

dengan indikator capaian : Pengembangan sumber air baku dengan

kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/detik.

• Meningkatkan dan Mengendalikan kawasan berfungsi lindung

(berfungsi hidroologi), dengan indikator capaian : Ruang terbuka

hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak



92

29% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan

konservasi dan RTH lainnya).

3. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi,

melalui strategi;

• Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat

(sampah), dengan indikator capaian : 90 % sampah dapat dikelola

(35% reduce, reuse dan recycle, 55% ke tempat pemrosesan akhir

melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan

ekonomis 35%, dan landfill 20%).

4. Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan, melalui strategi;

• Membentuk struktur ruang kota, dengan indikator capaian :

Minimum 80% kawasan Pusat primer Gedebage terbagun dan

semua pusat wilayah pengembangan berfungsi efektif.

• Mengendalikan pemanfaatan ruang, dengan indikator capaian :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan.

5. Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau

dan ramah lingkungan, melalui strategi;

• Mengembangkan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung

struktur ruang kota, dengan indikator capaian : luas jalan min 5 %

dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik ; Indeks aksesbilitas

minimum 10 km/km2 area.

• Mengembangkan SAUM ( Sarana Angkutan Umum Masal ) dan

pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dengan indikator

capaian : 75 % dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai

dengan rencana induk transportasi umum kota;

• Mengendalikan aspek aspek penyebab kemacetan, dengan

indikator capaian: Teratasinya aspek aspek kemacetan sebanyak 10

aspek.



93

6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar

pelayanan minimal, melalui strategi;

• Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dengan indikator

capaian: 90% penduduk dilayani air bersih dengan rata rata

pengaliran air 120 liter/orang /hari dengan pengaliran kontinu 24

jam.

• Menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang

berkelanjutan, dengan indikator capaian : Tempat pemrosesan

akhir sampah sudah berfungsi 100%.

• Menyediakan sistem drainase Kota yang tertata, dengan indikator

capaian : seluruh jaringan drainase kota terpadu.

• Menyediakan Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL Kota,

dengan indikator capaian : 100% kawasan kota terlayani oleh

sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL.

7. Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal, melalui strategi;

• Menumbuhkan dan meningkatkan pengelolaan bencana

(gempa,longsor,banjir,gunung meletus,angin topan, kebakaran dll),

dengan indikator capaian : Tertanggulanginya bencana secara dini

dan komprehensif.

Misi 5 ”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,

Akuntabel, Transparan” diarahkan pada Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan

yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data

base; melalui strategi:

• Meningkatkan kualitas aparatur perencana dan pengelola data,

dengan indikator capaian : Terwujudnya perencanaan sesuai dengan



94

aspirasi masyarakat bersifat: antisipatif, aplikatif, akuntabel

berdasarkan basis data yang akurat.

2. Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM, melalui

strategi;

• Peningkatan kualitas produk hukum yang Produktif dan

Implementatif, dengan indikator capaian : Semakin mantapnya

kualitas produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

• Peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM secara objektif dan

merata; Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparatur

terhadap hukum dan HAM, dengan indikator capaian : Rendahnya

pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM

sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin

berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi.

3. Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang

berkualitas, melalui strategi;

• Mengintervarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang

ada, dengan indikator capaian : Terwujudnya pelayanan publik yang

prima.

4. Tersedianya Aparatur yang profesional, melalui strategi;

• Mengikuti pola Rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai;

Menyesuaikan pola insentif dan pengajian pegawai, dengan indikator

capaian : Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan

profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh

kecerdasanemosional dan spiritual.

5. Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan

kinerja aparatur, melalui strategi;



95

• Optimalisasi kelembagaan pemerintah yang berprinsip kecil, efektif,

efisien (KEE), dengan indikator capaian : Organisasi pemerintah kota

sesuai dengan urusan dan kewenagan berdasarkan peraturan

perundang undangan.

6. Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan

yang profesional, melalui strategi;

• Menjadikan pengawasan sebagai prinsip dasar dan kebutuhan dasar

dalam mencapai tujuan program pembangunan, dengan indikator

capaian : Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif

aparatur.

7. Terwujudnya Pelayanan publik yang prima, melalui strategi;

• Merubah motivasi dan pola pikir aparatur dalam memahami konsep

pelayanan publik, dengan indikator capaian : Meningkatnya jumlah

SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 :

2001,dengan indeks kepuasan masyarakat=A.

8. Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis, melalui strategi;

• Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat, dengan

indikator capaian : Terwujudnya masyarakat yang demokratis.

9. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran

masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah,

melalui strategi;

• Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus

ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan

indikator capaian : Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.

Misi 6 ”Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu” diarahkan pada

terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu, dengan sasaran

1. Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal, melalui strategi;



96

• Meningkatkan Pendapatan Daerah, dengan indikator capaian : Rata-

rata Peningkatan Pendapatan 19%.

• Menguatkan sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota (Fiskal

antar pemerintahan), dengan indikator capaian : APBN, APBD Prov

& APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya.

• Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-

konvensional, dengan indikator capaian: Penggunaan instrumen

pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan.

2. Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam

pembiayaan pembangunan kota, melalui strategi;

• Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk

sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik,

dengan indikator capaian : Insentif fiskal ke swasta melembaga.

• Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah

dan swasta, dengan indikator capaian : Berkontribusinya perusahaan

patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap

PAD.

• Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-

konvensional, dengan indikator capaian : Meningkatnya penggunaan

instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis

masyarakat.

• Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat

dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan

pemeliharaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian :

Terwujudnya insentif fiskal ke masyarakat.



97

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELITBANGAN

DAERAH

Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah menjelaskan mengenai arah

kebijakan kelitbangan Kota Bandung dan strategi kelitbangan Kota Bandung

pada Tahun 2018-2023. Kedua hal tersebut akan menjadi landasan dalam

penyusunan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun

mendatang.

3.2.1 Arah Kebijakan Kelitbangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

mengamanatkan secara jelas mengenai pentingnya fungsi penunjang penelitian

dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah, kegiatan kelitbangan di kabupaten/kota meliputi

kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama meliputi 7

kegiatan yaitu, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan,

pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama

berorientasi pada kualiats hasil, outcome, dan mendukung inovasi. Kelitbangan

utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau

mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan

teknologi. Kegiatan kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi

dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, Kelitbangan pendukung dilalui dengan proses peningkatan kapasitas

kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi

inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama

kelitbangan, serta pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Kelitbangan

pendukung sangat penting perannya untuk menopang pelaksanaan kelitbangan

utama.



98

Sinergitas antara kegiatan kelitbangan utama dan kegiatan kelitbangan pendukung

dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang

pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat di segala Isu strategis bidang.

Tabel 3.1 Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya

No Jenis Keluaran 1 Penelitian Rekomendasi 2 Pengkajian Rekomendasi 3 Pengembangan Naskah Akademik, Rancangan Regulasi,

Permodelan Kebijakan/Program 4 Perekayasaan Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan 5 Penerapan Uji coba model kebijakan/program pada daerah

percontoha 6 Pengoperasian Penerapan model kebijakan/program secara lebih

luas/menyeluruh dan pendampingan 7 Evaluasi kebijakan Rekomendasi (lanjut dengan perbaikan atau

dicabut)

Sumber: Permendagri No.17 Tahun 2016

Pencapaian tujuan dan sasaran dari perangkat penelitian dan kelitbangan daerah

perlu selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah. Kebijakan kelitbangan

akan menjadi serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat

kelitbangan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, tahapan yang perlu dilakukan dalam merumuskan

arahan kebijakan Kelitbangan 2018-2023 adalah:

a. Melakukan pemetaan capaian pada akhir RPJMD 2013-2018 pada

indikator kinerja setiap tujuan dalam tema pembangunan prioritas.

b. Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota

Bandung 2013-2018

c. Menentukan gap yang terjadi pada capaian akhir RPJMD 2013-2018

dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023.

d. Menurunkan Isu strategis pada setiap tema pembangunan prioritas yang

telah dipetakan ke dalam gap yang terjadi pada setiap indikator kinerja.



99

Gap pada setiap indiator kinerja juga digunakan untuk memperkuat

kondisi isu strategis yang dipetakan

e. Clustering arahan kebijakan kelitbangan 5 tahun kedepan berdasarkan isu

strategis.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah kota Bandung 2005-2025 adalah

mewujudkan masyarakat kota Bandung yang bermartabat, yaitu masyarakat kota

yang dapat dijadikan teladan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kemakmuran,

ketaatan, keadilan, dan ketaqwaan.

Sasaran-sasaran pokok yang menjadi target pencapaian Bandung Bermartabat

adalah:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang handal dan religius

2. Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing

3. Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif

4. Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel,

transparan

6. Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu,

Indikasi program-program prioritas kelitbangan perlu memperhatikan misi

pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025;

urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; program-program

prioritas dan program unggulan daerah; serta isu-isu strategis yang terdapat di

Kota Bandung.

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 2018-2023

di Kota Bandung diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis jangka panjang

pengembangan kota Bandung ke depan, yaitu:

1. Daya dukung dan daya tampung kota,

a. Ketidakmerataan dan masih terpusatnya penyebaran penduduk

b. Lahan yang tersedia terbatas

c. Menurunnya kualitas udara

d. Semakin kritisnya ketersediaan dan kualitas air tanah dan air



100

permukaan

e. Peningkatan luas dan lamanya banjir

f. Penurunan ruang terbuka hijau

2. Daya Tarik dan Daya Saing Kota

a. Potensi ekonomi di sektor pariwisata belum tertangani secara

maksimal

b. Pertumbuhan penduduk belum dapat diimbangi oleh penyediaan

lapangan kerja yang memadai

c. Tidak selarasnya sebaran fungsi kegiatan dengan fungsi jalan

d. Belum berkembangnya Gedebage sebagai Pusat Primer ke dua dan

belum berfungsinya Pusat sekunder

e. Ketidaksiapan infrastruktur dan keterbatasan lahan di lokasi wisata

f. Belum maksimalnya penanganan Koperasi ,UKM penanganan

Koperasi ,UKM dan sektor informal dan sektor informal

g. Banyak ruang publik belum terancang dengan baik

3. Sosial kemasyarakatan

a. Pertumbuhan penduduk belum dapat diimbangi oleh penyediaan

permukiman layak huni

b. Belum semua penduduk, terutama pada kelompok miskin, mampu

menjangkau pelayanan pendidikan tingkat menengah ke atas

c. Belum semua penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan

yang memadai, terutama golongan penduduk miskin.

d. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, pelacuran,

narkoba

e. Peningkatan kualitas SDM belum dapat diikuti oleh penyediaan

lapangan kerja yang sesuai sehingga menimbulkan pengangguran

terdidik

4. Kualitas SDM dan Modal Sosial

a. Peningkatan kualitas SDM belum dapat diikuti oleh kemampuan

untuk menciptakan lapangan kerja (wiraswasta)



101

b. Modal sosial yang bersifat memfasilitasi masih kurang

c. Kepedulian warga terhadap mutu lingkungan fisik maupun sosial

relatif rendah; tetapi perasaan akan kerawanan sosial tinggi

d. Belum optimalnya sistem informasi interaktif di antara pemerintah

dan warga kota mengenai upaya pembangunan kota; belum ada

kebijakan mengenai mekanisme partisipasi warga dalam

pembangunan

e. Modal sosial yang bersifat mediasi belum optimal

f. Belum optimalnya penghargaan terhadap kebudayaan daerah,

warisan budaya Kota Bandung, potensi kreativitas pemuda, dan

kerjasama antar kelompok sosial budaya

g. Belum ada identitas bersama warga Kota Bandung yang dapat

mempersatukan penduduk asli dan pendatang

5. Manajemen Kota

a. ketidakseimbangan antara penyediaan infrastruktur dan utilitas

kota dengan dinamika aktivitas kota sehingga tingkat pelayanan

menjadi tidak optimal

b. Keterbatasan SDM, hambatan birokrasi, keterbatasan biaya

pembangunan merupakan kendala yang harus segera disikapi dan

diatasi

c. Belum optimalnya kerjasama antar kota

d. Belum optimalnya pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan

dan perkembangan zaman

Penyusunan awal RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah melakukan

identifikasi pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam setiap misi

pemerintah Kota Bandung tahun 2018-2023. Pencapaian periode RPJMD 2014-

2018 penting digunakan sebagai tolok ukur penentuan target dan langkah yang

akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung di periode 2018-2023, termasuk

penentuan arah kebijakan dan program prioritas Kelitbangan.



102

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2013-2018

Berdasarkan Misi Pemerintah Kota Bandung 2018-2023

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN SAAT INI

STRATEGI

Capaian Kinerja Misi 1

Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya

Meningkatnya ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat

Indeks Modal Sosial

48 Poin Peningkatan perlindungan sosial masyarakat

Peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya pendidikan yang berkualitas

Harapan Lama Sekolah

13,9 Tahun Meningkatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas terjangkau dan merata

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Umur Harapan Hidup

73.86 Tahun

Penyelarasan pembangunan berwawasan kesehatan

Meningkatkan mutu layanan kesehatan


Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai Evaluasi AKIP Kota

A Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Nilai LPPD Kota

Sangat Tinggi

Mewujudkan Pencegahan Korupsi Yang Efektif

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

WDP Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan



103

TUJUAN


CAPAIAN SAAT INI

STRATEGI

Aset Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

80 Mewujudkan birokrasi yang ramah, gesit, terampil, dan responsive

Level Kematangan Smart City Kota Bandung

(Level 4)

Integrative

Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK


Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan

Meningkatnya perekonomian kota

PDRB Perkapita

52,47 Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan yang Berkelanjutan

Meningkatkan kualitas iklim usaha dan invenstasi yang kondusif

Meningkatkan



104

TUJUAN


CAPAIAN SAAT INI

STRATEGI

Promosi dan Kerjasama investasi

Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha atas Izin Yang diterbitkan

Indeks Pariwisata 3,27 Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung

Meningkatkan kesempatan kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

8.44

Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya

Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Menurunnya jumlah penduduk miskin

Angka Kemiskinan

4.17 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin

Mewujudkan Ketahanan Pangan



105

TUJUAN


CAPAIAN SAAT INI

STRATEGI

dan Pertanian Perkotaan yang Berkelanjutan

Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup


Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Meningkatnya ruang Kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan

Persentase RTH 12,2% Mendorong perwujudan RTH privat dan peningkatan kualitas RTH Publik

Menyediakan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang aman, nyaman, produktif, Insklusif dan berkelanjutan

Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas

Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan

120 menit Meningkatkan Upaya Penanganan Genangan

Titik kemacetan yang teratasi

24 Lokasi Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota

Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan



106

TUJUAN


CAPAIAN SAAT INI

STRATEGI

Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas

Persentase luasan kawasan kumuh

11% Meningkatkan kualitas Permukiman dan tercegah dari terciptanya kawasan permukiman kumuh.

Memenuhi ketersediaan perumahan yang layak dan inklusif bagi semua masyarakat Kota Bandung

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

46.7 poin Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati

Cakupan layanan pengelolaan sampah kota

76% Melakukan penanganan timbulan sampah perkotaan


Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kepentingan lainnya

Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembangunan

kriteria sedang

Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota



107

TUJUAN


CAPAIAN SAAT INI

STRATEGI

Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan

Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR

5% Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/CSR, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dll)

Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta (KPBU, PINA, hibah, dll)

0%

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung 2018-2023

Penelaahan mendalam terhadap sasaran-sasaran pokok dan isu strategis yang

tercantum dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025, serta pencapaian kinerja

Pemerintah Kota Bandung periode 2014-2018 menjadi landasan utama dalam

penentuan arah kebijakan kelitbangan Kota Bandung, yaitu:

1. penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada

pemecahan masalah (problem solving) dengan jaminan mutu hasil

kelitbangan.

2. mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan

penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun

evaluasi kebijakan.

3. penguatan kinerja lembaga kelitbangan dengan mendorong penguatan

aspek sumber daya manusia, pembiayaan, dan kolaborasi dengan aktor-

aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta

4. Mendorong pemecahan permasalahan kota melalui inovasi daerah.



108

Kebijakan pertama merupakan landasan awal dukungan kegiatan kelitbangan

dalam pencapaian strategi di seluruh misi Pemerintah Daerah Kota Bandung

2018-2023. Hasil penelitian dan pengembangan yang akurat, baik dalam bentuk

konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan dapat menjadi rekomendasi

dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Kegiatan kelitbangan terdiri dari

tujuh rangkaian yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: 1) penelitian; 2)

pengembangan; 3) pengkajian; 4) perekayasaan; 5) Penerapan; 6) pengoperasian;

dan 7) evaluasi kebijakan.

Keseluruhan rangkaian kegiatan kelitbangan di Kota Bandung diarahkan pada

upaya pemecahan masalah yang dapat mendorong ketepatan rekomendasi untuk

strategi dan kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebijakan pertama, arah kebijakan kelitbangan yang kedua

adalah mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dapat berbasis kelitbangan.

Hasil litbang diarahkan untuk menjadi dasar dalam formulasi dan penerapan

kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Pentingnya peran litbang sesuai dengan

konsep manajemen strategis, yaitu peran litbang dalam melakukan pemindaian

kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (planning by

research), fungsi formulasi kebijakan (formulating policy), dan fungsi kontrol

(controlling). Dalam konteks manajemen pembangunan, hasil litbang dapat

dijadikan proxy, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh

pengambil kebijakan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,

maupun pengawasan pembangunan.

Kebijakan ketiga berfokus untuk mempersiapkan kelembagaan kelitbangan

menjadi garda terdepan sebagai lembaga think tank dalam merumuskan

kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan

ketiga mengenai penguatan kinerja lembaga kelitbangan juga sesuai dengan

strategi pencapaian misi kedua dan kelima. Penguatan aspek sumber daya

manusia dan pembiayaan sesuai dengan stretagi pada misi kedua “terlaksananya

reformasi birokrasi yang efektif dan efisien” dengan strategi yang berfokus pada

reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, dan

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam hal



109

pembiayaan dan kolaborasi, arah kebijakan keempat ini sesuai dengan strategi

dari misi kelima, yaitu “optimalisasi pertisipasi kolaborasi dalam pembangunan”

dengan mendorong peningkatan swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan

swasta dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota serta

pengembangan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan

perundang-undangan melalui kerjasama daerah.

Arah kebijakan keempat merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan

pembangunan daerah dengan upaya pemecahan permasalahan kota melalui

inovasi-inovasi daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk fokus pada inovasi di

bidang tata kelola pemerintahan, bidang pelayanan publik, dan inovasi daerah

lainnya yang sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan bertujuan untuk menunjang pembangunan di daerah. Upaya

mendorong inovasi sebagai arah kebijakan keempat diperlukan dalam

menciptakan peluang-peluang baru dan pembaharuan dalam mengelola tata

pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan

strategi kerja di semua misi Pemerintah Kota Bandung pada 2018-2023. Inovasi

dalam kelitbangan merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping

itu, inovasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan

meningkatkan pengawasan serta peran peran serta masyaraat dalam perumusan

kebijakan.

Inovasi daerah yang dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan

daerah, tata kelola sumber daya aparatur, tata kelola pelayanan publik, serta

pemecahan masalah pembangunan kota. Kegiatan inovatif dapat memberikan

masukan strategis dalam penyusunan kebijakan inovasi daerah yang bersifat

holistik-tematik, integratif dan spasial terutama untuk diintegrasikan dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi inovasi ke dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran juga penting untuk menjamin

keberlanjutan inovasi daerah. Sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan, hasil

litbang harus menjadi masukan dan landasan dalam penentuan kajian prioritas

penelitian dan pengembangan selanjutnya. Hasil litbang penting untuk dapat

dengan mudah diakses oleh publik, tidak hanya di Kota Bandung namun secara



110

global untuk dapat mendorong berkembangnya kegiatan penelitian baru untuk

penyelesaian permasalahan pembangunan, tidak hanya di kota Bandung, namun

juga kewilayahan secara menyeluruh.

3.2.2 Strategi Kebijakan Kelitbangan

Berdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi agar

tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Kota Bandung dapat

tercapai. Strategi tersebut adalah:

A. Arah Kebijakan Pertama

“penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada

pemecahan masalah (problem solving) dengan jaminan mutu hasil

kelitbangan”

Strategi –strategi untuk arah kebijakan pertama adalah:

1. Identifikasi dan pemetaan persoalan serta hambatan pembangunan yang

dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung untuk menyusun strategi

penyelesaian persoalan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan

2. Merumuskan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari masing-

masing capaian kinerja untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sehingga

rencana kelitbangan merupakan kegiatan yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

3. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan

pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas

daerah.

4. Menetapkan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan kelitbangan

bagi seluruh pelaku kelitbangan, baik di lembaga kelitbangan maupun

satuan kerja pemerintah daerah lainnya.

5. Mendorong pelibatan publik dalam menguji dan menilai hasil kelitbangan

melalui berbagai skema, seperti diseminasi hasil penelitian.

6. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah



111

provinsi dalam upaya peningkatan fasilitas dan hasil kelitbangan.

B. Arah kebijakan kedua

“mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan

penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun

evaluasi kebijakan.”

Strategi –strategi untuk arah kebijakan kedua adalah:

a. Merumuskan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari masing-

masing capaian kinerja untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sehingga

rencana kelitbangan merupakan kegiatan yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

b. Menggunakan hasil-hasil pemetaan masalah pada dokumen-dokumen

perencanaan atau kajian ek merencanakan kegiatan-kegiatan kelitbangan.

c. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang

d. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan

dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

e. Memperluas diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyelenggaraan

event (konferensi, seminar, simposium, workshop) atau penggunaan

media, baik populer maupun ilmiah.

C. Arah Kebijakan Ketiga

“penguatan kinerja lembaga kelitbangan dengan mendorong penguatan

aspek sumber daya manusia, pembiayaan, dan kolaborasi dengan aktor-

aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta”



112

strategi –strategi untuk arah kebijakan ketiga adalah:

a. penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan

khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara

bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang

produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi

komparasi, magang, keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar,

konferensi), dan publikasi di jurnal.

c. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan dengan

melibatkan para pemangku kepentingan;

d. Memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan instansi terkait di lingkup

Pemerintah Kota Bandung maupun institusi/lembaga kelitbangan lain

sehingga hasil kelitbangan dapat bersinergi satu dengan lainnya.

D. Arah kebijakan keempat

“Mendorong pemecahan permasalahan kota melalui inovasi daerah.”

Strategi –strategi untuk arah kebijakan keempat adalah:

a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna

menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di

daerah dan memperkuat pilar-pilar kreativitas dan inovasi di tingkat

daerah;

b. Membangun dan mengimplementasikan kebijakan serta program inovasi

di daerah yang bersumber dari hasil intervensi dan difusi;

c. Mendorong penyusunan regulasi-regulasi daerah yang mendukung

penumbuhkembangan iklim inovasi di masyarakat;

d. Mendorong pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas

pelaksanaan inovasi di daerah.

e. Mempublikasikan inovasi-inovasi Pemerintah Kota Bandung untuk

meningkatkan apresiasi dan ketertarikan kepada kelitbangan daerah.

f. Mendorong pemanfaatan inovasi masyarakat dan swasta untuk

penyelesaian permasalahan pembangunan perkotaan di Kota Bandung



113

3.3 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN

DAERAH

Penentuan program prioritas kelitbangan daerah disusun dengan melakukan

identifikasi terhadap permasalahan sebagai dasar pengelompokkan program-

program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri No.17 Tahun 2016, yaitu

bidang 1) tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; 2) sosial dan

kemasyarakatan; 3) ekonomi dan pembangunan daerah; 4) inovasi dan

pengembangan IPTEK.

Permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 perlu

disesuaikan dengan target dan pencapaian pemerintah Kota Bandung dalam kurun

waktu 2013-2018. Hal tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas

program dan pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023. Selain itu,

dilakukan pula kajian terkait dengan kondisi eksisiting dalam pelaksanaan tema

pembangunan prioritas sebagai pencapaian pembangunan di Kota Bandung dan

juga upaya penyelesaian permasalahan global, dalam hal ini adalah mengkaji

pencapaian target sustainable development goals di tingkat Kota Bandung,

Program dan capaian prioritas pembangunan menjadi landasan penentuan

program dan kebijakan strategis bidang Kelitbangan untuk mencapai visi dan

melaksanakan misi sebagai jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka diperoleh

permasalahan dan target yang perlu dikaji melalui kegiatan penelitian dan

pengembangan untuk pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Kebutuhan akan penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung kegiatan

masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan

daya tampung kota

2. Permasalahan sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pencapaian

target peningkatan ketentraman, kenyamanan, dan taraf hidup masyarakat.

3. Kebutuhan penciptaan birokrasi yang modern

4. Mendorong peningkatan perekonomian kota, pengentasan kemiskinan, dan

upaya mengurangi kesenjangan.



114

5. Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat

6. Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh

lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan penyelesaian

persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi

7. Kebutuhan sinergitas dan koordinasi pembangunan untuk meningkatkan

aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa, serta

upaya pemecahan persoalan kewilayahan

8. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi lainnya dalam penyelesaian

permasalahan pembangunan

3.3.1 Program Prioritas Kelitbangan Bidang tata Kelola Pemerintahan

dan Pelayanan Publik

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan dan

pelayanan publik perlu diakomodasi dalam program prioritas kelitbangan di

bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Isu strategis tersebut

adalah 1). Pelayanan fasilitas pendidikan yang belum merata dan terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat; 2) Perlunya peningkatan pelayanan fasilitas

kesehatan, akses seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan

penyelesaian persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi 3) Kebutuhan

menciptakan birokrasi yang modern

A. Isu-isu pokok

Isu-isu pokok yang menjadi permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan

dan pelayanan publik, meliputi:

1. Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam upaya

pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun

angka partisipasi sekolah cenderung tinggi, yaitu mencapai angka diatas

95% untuk kelompok usia 7-15 tahun, namun tingkat kerentanan putus



115

sekolah saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga

masih cukup besar. Terlihat dari data angka partisipasi sekolah yang

menunjukkan bahwa terdapat 26.83% laki-laki dan 22.51% perempuan di

kota Bandung pada usia 16-18 Tahun yang tidak bersekolah lagi.

Di sisi lain, mengacu pada data yang diperoleh dari Basis Data

Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018, jumlah siswa miskin

yang duduk di bangku SD/MI mencapai 41.64%, di bangku SMP/Mts

sebanyak 27.78%; dan di bangku SMA/MA/Sederajat mencapai 30.58%.

Jumlah tersebut menunjukkan masih banyaknya siswa sekolah yang

masuk kedalam kategori miskin dan perlu memperoleh dukungan agar

dapat melanjutkan sekolahnya, khususnya melanjutkan ke jenjang yang

lebih tinggi.

Pemerataan akreditasi dan standarisasi fasilitas pendidikan juga diperlukan

untuk menjamin kesetaraan pelayanan pendidikan di kota Bandung.

Pemerataan tidak hanya pada sebaran sekolah sesuai dengan kebutuhan di

setiap kecamatan, namun juga meliputi pemerataan kuantitas dan kualitas

tenaga pendidik serta infrastruktur yang menunjang kegiatan belajar

mengajar.

Saat ini, jumlah SD yang telah terakreditasi baru mencapai 63.66%,

sedangkan rintisan sekolah inklusif SD baru berjumlah 32 sekolah. Di

level SMP, sekolah yang telah terakreditasi baru mencapai 53.36% dan

rintisan sekolah inklusif SMP baru berjumlah 17 sekolah. Pemerataan

pelayanan dan fasilitas di tingkat sekolah sangat penting untuk menjamin

seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas

pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Di sisi lain, saat ini Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan beberapa

kebijakan baru terkait dengan bidang pendidikan, seperti kebijakan

mengenai penerimaan siswa baru berdasarkan cluster tempat tinggal,

maupun PPDB. Perlu adanya evaluasi kebijakan pendidikan yang telah

dilakukan selama ini untuk mengetahui pencapaian target dan persoalan



116

yang dihadapi. Evaluasi penting untuk menjadi masukan bagi pengambilan

keputusan selanjutnya terkait kebijakan di bidang pendidikan.

2. Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh

lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan penyelesaian

persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi

Persoalan di bidang kesehatan merupakan persoalan yang berkaitan satu

dengan lainnya. Persoalan kesehatan perlu diantisipasi dan terintegrasi

agar bisa mencapai target-taget sasaran.

Mengacu pada angka kematian ibu, data basis pembangunan daerah kota

Bandung menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada tahun 2017 masih

mencapai 53.55%. Disisi lain, angka kematian bayi pada tahun 2017

mencapai 28.91%. Kondisi gizi kronis (stunting) di Kota Bandung

mencapai 25,8%.

Pemerintah kota Bandung perlu menyusun kebijakan dan program

kesehatan yang terintegrasi. Kebijakan disusun sebagai program-program

kesehatan yang berkaitan satu dengan lainnya. Dalam hal meningkatkan

taraf kesehatan masyarakat, program pemerintah perlu diarahkan untuk

menyelesaikan persoalan kesehatan, seperti perbaikan gizi sejak di

kandungan untuk mengatasi persoalan gizi kronis, program penyehatan

dan edukasi pada ibu hamil dan remaja, peningkatan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat kurang mampu, maupun peningkatan pelayanan

kesehatan khusus lansia. Selain itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang

terkait dengan tindakan preventif untuk mengatasi penyebaran berbagai

penyakit di masyarakat, baik penyakit menular maupun tidak menular.

Dalam hal infrasturktur dan pelayanan, perlu adanya peningkatan jumlah

puskesmas dan pemerataan lokasinya sesuai dengan kebutuhan di setiap

kecamatan.



117

3. Kebutuhan menciptakan birokrasi yang modern

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif

dan efisien dalam peningkatan kualitas layanan publik dan mendorong

partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan. Birokrasi yang

modern mengacu pada penataan pusat data pemerintah yang terintegrasi,

peningkatan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, dan

perwujudan jaminan sosial yang emmadai dan setara bagi pegawai

pemerintahan.

Penataan pusat data pemerintahan menjadi dasar dalam pengambilan

keputusan dan kebijakan yang berkelanjutan. Pusat data pemerintahan

penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran

sehingga kegiatan pemerintahan di Kota Bandung bisa efektif dan efisien.

Pusat data yang mendukung juga dapat membantu mendorong inovasi

daerah dengan pemanfaatan data yang aktual.

Dalam birokrasi yang dituntut untuk memiliki mutu pelayanan publik yang

berkualitas, dibutuhkan juga dukungan dalam hal pemanfaatan teknologi

terkini. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan tenaga ahli

dibidang teknologi maupun swasta yang telah terlebih dahulu menerapkan

pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kinerja dan performanya.

Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan dan

aset daerah serta di bidang perizinan. Dalam bidang perizinan,

pemanfaatan teknologi terpadu telah sesuai dengan kebijakan dari

pemerintah pusat mengenai Pelayanan Perizinan Terpadu (online single

submission).

Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Aparatur Sipil

Negara (ASN) di Kota Bandung memerlukan peningkatan kapasitas yang

menerus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pembinaan

ASN disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Dinas. Metode

pembinaan bagi ASN juga perlu mengikuti perkembangan dalam bidang

manajemen sumberdaya agar pembinaan dan peningkatan kapasitas yang

dilakukan dapat mendorong optimalnya tugas dan fungsi ASN dalam hal



118

pelayanan publik. Optimalisasi tugas dan fungsi ASN perlu dilakukan

dengan kajian mengenai analisa beban kerja, kesesuaian penentuan

golongan, dan penempatan ASN sesuai dengan bidang keahliannya.

Di sisi lain, perlu adanya jaminan sosial yang memadai bagi ASN sebagai

bagian dari upaya meningkatkan kinerja ASN. Jaminan-jaminan sosial

tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, jaminan perlindungan hukum bagi pemerintah, dan berbagai

insentif lain yang dapat menunjang kinerja ASN.

Tabel 3.3 Tabel Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

Tema Keluaran Program/kegiatan/tema prioritas

Tahun Pelaksanaan

Perangkat Daerah Terkait

Bidang pendidikan

Strategi pemenuhan standar nasional pendidikan di Kota Bandung

Diketahuinya kebutuhan pemenuhan standar nasional pendidikan melalui analisis kesenjangan dan strategi-strategi yang bersifat operasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Evaluasi tingkat kepuasan pelayanan infrastruktur dan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan

2019-2022 Dinas Pendidikan

Pemerataan akses dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan


Strategi pembinaan dan pengembangan pendidikan


Pemerataan distribusi dan kualitas tenaga pengajar


Pemerataan sekolah sesuai kebutuhan di setiap Kecamatan


Evaluasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bandung di bidang pendidikan




119


Tahun Pelaksanaan


Bidang Kesehatan

Strategi pemenuhan standar nasional kesehatan di Kota Bandung

Diketahuinya kebutuhan pemenuhan standar nasional pendidikan melalui analisis kesenjangan dan strategi-strategi yang bersifat operasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Evaluasi tingkat kepuasan pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Kota Bandung

2019-2022 Dinas Kesehatan

Strategi pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan


Tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular


Peningkatan dan pemerataan kapasitas sumber daya pegawai kesehatan di Kota Bandung


Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat


Kepemilikan dan layanan jaminan kesehatan di masyarakat


Bidang Penciptaan Birokrasi yang Modern

Pencapaian tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani

Adanya rekomendasi, uji coba, dan penerapan upaya-upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik

Pengintegrasian dan Pemanfaatan data serta inovasi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui sistem jaringan arsip daerah dan digitalisasi dokumen/arsip daerah

2019-2021 Dinas Komunikasi dan Informasi dan/atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan/atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan/atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah



120


Tahun Pelaksanaan


Penataan Pusat Data Pemerintahan yang terintegrasi

2019-2021 Dinas Komunikasi dan Informasi

Aplikasi Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu untuk meningkatkan pelayanan publik

2019-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perwujudan kesetaraan jaminan sosial yang memadai bagi ASN di Kota Bandung

2019-2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Analisa beban kerja, penentuan golongan, dan manajemen sumber daya pegawai pemerintahan di Kota Bandung


Pengelolaan dan pembinaan pegawai pemerintahan untuk menunjang kinerja pemerintah Kota Bandung


Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesadaran ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya

2019-2021 Inspektorat

3.3.2 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan

Kemasyarakatan

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang sosial dan kemasyarakatan perlu

diakomodasi dalam program prioritas kelitbangan di bidang sosial dan

kemasyarakatan. Isu pokok tersebut adalah permasalahan terkait dengan upaya

peningkatan ketentraman, kenyamanan, dan taraf hidup masyarakat.



121

A. Isu Pokok

Isu pokok dalam bidang sosial dan kemasyarakatan terkait dengan

peningkatan ketentraman, kenyamanan, dan taraf hidup masyarakat di Kota

Bandung. Komponen utama yang perlu didorong dalam peningkatan kondisi

hidup masyarakat adalah melalui keterlibatan masyarakat, niat baik, serta

atribut-atribut sosial lain dalam berhubungan. Upaya peningkatan taraf hidup

masyarakat dilakukan dengan menggerakkan kebersamaan, ide,

kesalingpercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan

bersama. Keterlibatan dan hubungan masyarakat memegang peranan yang

sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat masyarakat modern.

Urgensi memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan taraf

hidupnya terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas

atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk

mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola inter-

relasi yang imbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas

kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang

positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh

semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip yang

disepakati. Meningkatnya ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup

masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan daerah yang dihubungkan

dengan upaya untuk membangun masyarakat humanis dan agamis menjadi

tuntutan yang mudah diwujudkan apabila Kota Bandung memiliki kekuatan

sosial yang memadai sebagai basis pembangunan di segala bidang.

Dampak dari permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi di Kota

Bandung adalah naiknya tingkat kriminalitas sebagai dampak dari berbagai

persoalan sosial, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya

akses terhadap kehidupan yang lebih baik. Konflik dan intoleransi akibat

keberagaman dalam masyarakat juga menjadi permasalahan yang dihadapi

dalam bidang sosial di kota Bandung.

Hal yang perlu dilakukan dan dikaji adalah mengenai penguatan ketahanan

keluarga sebagai basis individu. Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai



122

pentingnya pemberdayaan perempuan dan upaya mensejahterakan lansia

untuk mengetahui kebijakan dan program yang tepat sasaran. Jaminan

kesejahteraan bagi PMKS juga perlu mendapat perhatian untuk

mengakomodir kebutuhan dair PMKS di Kota Bandung.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk dapat berperan aktif dalam

pembangunan di Kota Bandung. Masyarakat didorong untuk aktif

berpartisipasi dalam pembangunan dan memiliki fungsi sebagai subjek yang

berkolaborasi bersama dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan

program sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 3.4 Tabel Program Prioritas Bidang Sosial Kemasyarakatan

Tema Keluaran Program/kegiatan/ tema prioritas

Tahun Pelaksanaan


Sosial Kemasyarakatan

Meningkatnya ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat

Strategi dan rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat

Penyakit masyarakat, kriminalitas, dan pelanggaran K3

2019-2022 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2019-2022

Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial

2019-2022

Strategi peningkatan program pelayanan terpadu kemiskinan

2019-2022

Kemajuan kebudayaan sebagai dasar pencapaian masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari, secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan

Pembangunan kebudayaan

Identifikasi pemajuan kebudayaan masyarakat di Kota Bandung

2019-2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peningkatan budaya membaca masyarakat Kota Bandung

2019-2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



123

Tema Keluaran Program/kegiatan/ tema prioritas

Tahun Pelaksanaan


Pembinaan Kepemudaan sesuai kebutuhan Kelompok Muda dalam mendukung pembangunan Kota Bandung

2019-2022 Dinas Pemuda dan Olahraga

Peningkatan ketahanan keluarga sebagai bekal peran aktif dalam pembangunan

Meningkatkan potensi setiap individu dalam keluarga, peran perempuan dan lansia di berbagai bidang untuk menunjang kegiatan pembangunan

Identifikasi tingkat ketahanan keluarga masyarakat di Kota Bandung

2019-2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi bagi lansia

2019-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

Perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

2019-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pencegahan dan penanggulangan konflik untuk ketentraman dan ketertiban umum

Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban

Identifikasi konflik dan intoleransi akibat keberagaman dalam masyarakat

2019-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat pemahaman warga dan peran sertanya dalam penegakan produk hukum daerah

2019-2022 Satuan Polisi Pamong Praja



124

3.3.3 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Daerah

Berdasarkan penelaahan permasalahan dan isu strategis, isu-isu pokok yang perlu

diakomodir dalam program prioritas kelitbangan bidang ekonomi dan

pembangunan daerah adalah 1) mendorong peningkatan perekonomian kota,

pengentasan kemiskinan, dan upaya mengurangi kesenjangan ; 2) Kebutuhan akan

penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam

menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota; 3)

Kebutuhan sinergitas dan koordinasi pembangunan untuk meningkatkan aktivitas

pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa, serta upaya pemecahan

persoalan kewilayahan;

A. Isu-Isu Pokok

1) Mendorong peningkatan ekonomi kota, pengentasan kemiskinan, dan

upaya mengurangi ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung terus mengalami peningkatan.

Hal ini didukung oleh perkembangan struktur ekonomi kota Bandung yang

didukung oleh sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel& restoran,

pengangkutan& komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Potensi investasi yang berkembang di Kota Bandung juga terletak pada

sektor perdagangan dan jasa.

Potensi ekonomi Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari daya tarik kota

Bandung sebagai tujuan pariwisata. Kegiatan pariwisata di Kota Bandung

perlu memperoleh perhatian khusus, terutama dalam hal peningkatan

kualitas produk dan pelayanan. Hal ini diperlukan untuk mendorong

potensi dan daya saing pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di

Kota Bandung.

Perkembangan sektor pariwisata dan sektor unggulan lainnya seperti

sektor ekonomi kreatif perlu diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan

pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak hanya sesuai dalam hal

administrasi tenaga kerja dan berlakunya hukum upah minimum, namun

juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sosial tenaga



125

kerja. Pemerintah Kota Bandung perlu memiliki komitmen untuk dapat

menjamin lapangan pekerjaan layak, tidak hanya di sektor formal namun

juga di sektor informal, khususnya jaminan bagi tenaga kerja sektor

informal yang masuk kedalam kategori miskin.

Sejalan dengan penyediaan lapangan pekerjaan layak, pembangunan di

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diintegrasikan dengan

penyediaan SDM yang berkualitas agar SDM di Kota Bandung dapat

terserap oleh sektor unggulan yang sedang berkembang. Penyediaan SDM

yang berkualitas perlu didukung dengan pembinaan dan peningkatan

keahlian sesuai dengan kebutuhan para pencari kerja. Di sisi lain, sumber

daya manusia juga didorong untuk bisa menjadi pengusaha dan

menciptakan lapangan kerja baru. Dukungan ini dapat berupa peningkatan

keahlian entrepreneurship maupun bantuan dari sisi dukungan

permodalan.

Target penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran juga

perlu mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja disabilitas. Sejalan

dengan kebijakan inklusi di bidang pendidikan, kelompok disabilitas juga

perlu didukung dengan peningkatan keahlian sesuai dengan potensi yang

dimilikinya agar bisa terserap dalam lapangan kerja yang tersedia maupun

dapat menciptakan lapangan kerja baru sebagai wirausahawan.

Pemerintah juga perlu memiliki komitmen dalam mendukung daya saing

produk, khususnya yang diproduksi oleh UKM dan sektor-sektor informal.

UKM merupakan bagian penting yang menggerakkan roda perekonomian,

penanganan dan kebijakan yang tepat dapat mengoptimalkan peran

Koperasi, UKM, dan sektor informal dalam mengatasi kesenjangan dan

pengentasan kemiskinan. Komitmen dalam mendukung UKM dan sektor-

sektor informal juga dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi sentra-

sentra perdagangan yang telah ada saat ini.

2) Kebutuhan akan penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung kegiatan

masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan

daya tampung kota



126

Infrastruktur yang memadai merupakan modal utama dalam

perkembangan perekonomian di suatu kota. Infrastruktur yang memadai

secara langsung akan mendorong kegiatan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memadai

merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Kota Bandung masih terkendala dalam penyediaan infrastruktur di

beberapa bidang, yaitu:

a. Membangun infrastruktur sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

sebagai sektor unggulan di kota Bandung

Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didukung

oleh infrastruktur yang memadai. Perlu dilakukan kajian mendalam

mengenai infrastruktur utama yang menunjang potensi dan

perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kota

Bandung.

b. keterbatasan air bersih

Penyediaan air bersih di Kota Bandung mengalami permasalahan

mencakup kualitas dan kuantitas. Kebutuhan air bersih terus

meningkat setiap tahunnya namun kemampuan PDAM dalam

memenuhi kebutuhan air bersih masih terbatas. Hal ini mendorong

diperlukannya penelitian mengenai alternatif sumber mata air baru

maupun optimalisasi sumber mata air yang ada saat ini.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH

Sejalan dengan kebutuhan air bersih, fungsi RTH sebagai penyangga

dan daerah resapan diperlukan dalam penyediaan air bersih di kota

Bandung. Di sisi lain, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat

membantu mendorong lingkungan hidup yang nyaman dan sehat bagi

masyarakat di Kota Bandung.

d. Penyelesaian permasalahan persampahan

Permasalahan persampahan yang terjadi di Kota Bandung meliputi

tingginya produksi sampah, kurangnya sarana pengelolaan sampah,



127

minimnya fasilitas armada pengangkutan, dan ketersediaan Tempat

Pembuangan Akhir. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai

sistem pengelolaan sampah yang tepat untuk mengatasi persoalan

pembuangan sampah di Kota Bandung. Selain itu, perlu juga dilakukan

kajian mendalam mengenai peran serta masyarakat untuk pengelolaan

sampah sejak level rumah tangga.

e. Mengatasi persoalan banjir

Persoalan banjir yang terjadi di Kota Bandung merupakan dampak dari

tidak seimbangnya ekosistem alam dan keterbatasan infrastruktur

penunjang. Minimnya kawasan resapan air menyebabkan tingginya

angka air larian di Kota Bandung. Di sisi lain, belum menyeluruhnya

ketersediaan dan pengelolaan sarana drainase di ruas jalan Kota

Bandung menyebabkan banyaknya lokasi dengan genangan banjir

pada saat musim hujan.

f. Kebutuhan pembangunan infrasturktur untuk mengatasi kemacetan.

Kemacetan merupakan hasil dari permasalahan tata ruang yang perlu

diselesaikan dari sumbernya. Persoalan pertama yang menjadi latar

belakang terjadinya kemacetan adalah alih fungsi lahan yang tidak

sesuai dengan rencana maupun struktur ruang. Hal ini menyebabkan

tumpukan aktivitas kendaraan pada lokasi dan lebar jalan yang tidak

sesuai untuk aktivitas tersebut. Selain itu, perbandingan kapasitas jalan

dengan jumlah kendaraan yang ada di kota Bandung tidak seimbang.

Hal ini tidak juga didukung oleh penyediaan sistem angkutan umum

masal yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan.

Ketidakdisiplinan masyarakat dalam hal pemanfaatan jalan juga

menjadi penyebab kemacetan. Penggunaan bahu jalan untuk berjualan,

pasar tumpah/PKL, parkir yang tidak pada tempatnya, dst merupakan

salah satu penyebab kemacetan, khususnya yang terjadi di Kota

Bandung. Banjir yang dijelaskan sebelumnya juga menjadi salah satu

penyebab kemacaten dibeberapa titik di Kota Bandung.

g. Tantangan potensi bencana alam dan perubahan iklim



128

Dalam pembangunan struktur kota dan infrastruktur, sangat penting

untuk mengkaji mengenai potensi bencana alam dan dampak

perubahan iklim. Hal ini dibutuhkan untuk bisa menyusun strategi

yang paling tepat dalam antisipasi dampak negatif dari bencana alam

dan perubahan iklim tersebut. Potensi bencana alam yang ada di Kota

Bandung meliputi bencana banjir, gempa bumi dan gunung api.

h. Mendorong penyediaan permukiman yang layak huni

Tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah menyebabkan

penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak dan sehat. Hal ini

dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang tinggal pada

rumah dengan kondisi kurang layak atau kurang sehat bahkan tidak

sedikit yang tinggal pada permukiman kumuh. Di beberapa kecamatan

masih dijumpai permukiman kumuh dengan kondisi rumah dan

lingkungan yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat rumah sehat.

Perlu dilakukan kajian mendalam sebagai dasar kebijakan dalam upaya

mendorong penyediaan permukiman yang layak huni bagi masyarakat

di Kota Bandung.

3) Sinergitas pembangunan untuk meningkatkan aktivitas pertukaran

informasi, teknologi, perdagangan dan jasa, serta upaya pemecahan

persoalan kewilayahan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan suatu daerah juga bergantung

pada daerah lainnya, khususnya yang wilayahnya berdekatan. Selain

permasalahan yang perlu diselesaikan secara internal di dalam

pemerintahan Kota Bandung, diperlukan pula integrasi dan kerjasama

antarwilayah untuk penyelesaian persoalan lintas wilayah, seperti

penyediaan sumber daya air, jalur produksi penyediaan pangan,

permasalahan kemacetan, banjir, dst. Kerjasama antar daerah dapat

menjadi alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama

dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung



129

regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah.

Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah

potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi

pembangunan yang saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah tidak

hanya antar daerah secara horizontal, namun juga perlu dilakukan

optimalisasi kerjasama daerah secara vertikal.

Tabel 3.5 Tabel Program Prioritas Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Daerah

Tema Keluaran Program/ kegiatan/ tema prioritas

Tahun Pelaksanaan


Peningkatan ekonomi kota, pengentasan kemiskinan, dan upaya mengurangi ketimpangan

Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bandung

Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Kota Bandung

Pemberdayaan masyarakat miskin


Pengelolaan data kemiskinan terpadu


Pelayanan terpadu kemiskinan


Pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan

Pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di Kota Bandung

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pemberi kerja

2019-2023 Dinas Tenaga Kerja

Pengembangan potensi tenaga kerja disabilitas dan upaya mendorong penciptaan lapangan kerja layak bagi tenaga kerja disabilitas




130


Tahun Pelaksanaan


Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah


Jaminan kerja dan kesejahteraan bagi tenaga kerja informal


Pemberdayaan tepat sasaran sesuai kebutuhan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan potensi wirausaha muda sebagai penyedia lapangan kerja


Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi dibidang pariwisata di kota Bandung


Identifikasi potensi dan pemanfaatan media sosial sebagai platform pengembangan usaha

2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanganan konflik yang bersumber dari bidang ekonomi

Data ekonomi dan potensi konflik bidang ekonomi

Pemetaan ekonomi kewilayahan di Kota Bandung

2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Optimalisasi dan peningkatan pendapatan

Identifikasi alternatif pembiayaan dan

Optimalisasi peran Badan Usaha Milik

2019-2023 Dinas Pendapatan



131


Tahun Pelaksanaan


ekonomi optimalisasi penerimaan daerah

Daerah di Kota Bandung

Identifikasi alternatif pembiayaan pembangunan

2019-2023 Dinas Pendapatan

Landasan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan

Perhitungan neraca satelit pariwisata daerah


Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan di Kota Bandung


Dasar pengambilan kebijakan untuk pengembangan ekonomi kreatif

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perkembangan perekonomian kota Bandung


Penguatan usaha kreatif


Sektor industri yang berdaya saing tinggi

Identifikasi kebutuhan sentra industri

2019-2023 Dinas Perdagangan dan Industri

Identifikasi sektor industri unggulan untuk ketepatan investasi sektor industri


Pengembangan sentra-sentra industri potensial




132


Tahun Pelaksanaan


Optimalisasi sektor dan peningkatan daya saing komoditi ekspor

Identifikasi produk yang berdaya saing ekspor dalam menghadapi tantangan global

Peningkatan daya saing komoditi ekspor


Potensi ekspor komoditas ekonomi kreatif


Penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota

Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Optimalisasi pembangunan kota layak huni dari segi tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur

Identifikasi infrastruktur penunjang dan rekomendasi untuk penanganan banjir di Kota Bandung

2019-2023 Dinas Penataan Ruang dan/atau Dinas Pekerjaan Umum

Identifikasi permasalahan sanitasi dan rekomendasi penyelesaian masalah sanitasi berbasis masyarakat

2019-2023 Dinas Penataan Ruang dan/atau Dinas Pekerjaan Umum

Identifikasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim serta rekomendasi tindakan pencegahan

2019-2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan/atau Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Penataan reklame di Kota Bandung

2019-2023 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi peningkatan dan

Analisis ketersediaan dan

2019-2023 Dinas Penataan Ruang dan/atau



133


Tahun Pelaksanaan


perbaikan dalam pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan di kota Bandung

kebutuhan air bersih

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Produksi air bersih melalui teknologi pengolahan air baku

2019-2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM)

2019-2023 Dinas Penataan Ruang dan/atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan/atau PDAM

Upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air


Pencemaran dan kerusakan lingkungan


Optimalisasi Layanan sampah perkotaan dengan Pengembangan pengelolaan sistem persampahan yang terintegrasi


Optimalisasi upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

2019-2023 Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung



134


Tahun Pelaksanaan


Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan


Upaya mengatasi kemacetan di Kota Bandung

Landasan dalam pengambilan kebijakan terkait pelayanan angkutan umum

Peningkatan pelayanan angkutan publik berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengguna

2019-2023 Dinas Perhubungan

Identifikasi dan rekomendasi peningkatan pelayanan angkutan umum di kota Bandung


Pola perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk upaya mengatasi kemacetan

Identifikasi Asal/Tujuan Perjalanan


Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman layak huni

Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh warga di Kota Bandung

Integrasi penataan kawasan permukiman sesuai kebutuhan masyarakat dan pengembangan kota

2019-2023 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Pertamanan

Pengembangan sanitasi berbasis masyarakat


Perencanaan permukiman berdasarkan resiko bencana di Kota Bandung




135


Tahun Pelaksanaan


Sinergitas pembangunan untuk meningkatkan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa, serta upaya pemecahan persoalan kewilayahan

Pengelolaan kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan

Landasan hukum kerjasama kewilayahan

Landasan kelembagaan bagi kerjasama kewilayahan untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan di Kota Bandung dan sekitarnya

2019-2023 Bidang Sekretariat Daerah

Penguatan ketahanan pangan di Kota Bandung

Pengembangan sistem hulu hilir bidang pertanian sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan

2019-2023 Dinas Pangan dan Pertanian

3.3.4 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Bidang inovasi dan iptek merupakan bagian tidak terpisahkan dari program

prioritas lainnya. Bidang inovasi dan Iptek menjadi bagian dalam pemanfaatan

teknologi dan metoda-metoda baru untuk pencapaian target-target pembangunan

yang dapat menjawab keseluruhan isu-isu strategis yang muncul. Dalam program

prioritas kelitbangan di tahun 2018-2023, program prioritas yang terkait dengan

Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK meliputi Pemanfaatan teknologi dan

inovasi lainnya dalam penyelesaian permasalahan pembangunan.

A. Isu-Isu Pokok

1) Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelesaian permasalahan

pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini berkembang

dengan sangat pesat. Jika dimanfaatkan secara tepat guna, teknologi digital

dapat meningkatkan perekonomian, mengubah masyarakat kearah yang



136

lebih baik, serta meningkatkan efisiensi lembaga publik. Teknologi digital

juga dapat meningkatkan berbagai inovasi di seluruh lini kehidupan.

Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi lainnya dibutuhkan untuk

menjawab tantangan-tantangan pembangunan. Penyelesaian persoalan

pembangunan di Kota Bandung tidak hanya dijawab secara konvensional

namun juga dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi digital yang terus

berkembang. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi digital yang

inovatif, penyelesaian persoalan pembangunan dapat berlangsung lebih

efektif dan efisien.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki sarana teknologi digital

untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik, seperti Bandung

Command Center. Kota Bandung telah memulai pelayanan warga yang

berbasis teknologi dan internet sehingga banyak pelayanan masyarakat yang

menjadi lebih efisien. Meskipun demikian, manajemen berbasis teknologi

informasi yang telah diterapkan masih belum optimal dimanfaatkan untuk

memberikan solusi mendasar bagi penyelesaian permasalahan kota secara

umumnya. Perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan teknologi digital saat ini

oleh pemerintah kota Bandung dan rekomendasi pemanfaatan teknologi

digital yang optimal untuk menunjang penyelesaian persoalan mendasar di

Kota Bandung dan juga mendukung efisiensi anggaran.

2) upaya sinergitas pembiayaan pembangunan melalui kerjasama antar

stakeholder

Isu pokok kedua dalam bidang inovasi dan pengembangan IPTEK terkait

dengan sinergitas pembiayaan pembangunan. Selama ini pemerintah daerah

bergantung kepada dana dari pusat, baik dana alokasi umum (DAU)

maupun dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dana tersebut masih dirasakan belum mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan Bandung sebagai

kota yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Oleh karena itu,

pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara-cara yang

kreatif dan inovatif. Dalam melaksanakan urusannya, pemerintah daerah



137

perlu melakukan sinergitas pembiayaan pembangunan daerah, dengan

melibatkan berbagai stakeholders termasuk masyarakat dan dunia usaha

(swasta).

Pada tahun 2017, partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan Kota

Bandung menunjukkan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 193

miliar. Sedangkan partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan

Kota Bandung melalui Corporate Social Responsibility (CSR) secara

kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 82 miliar. Hal

ini merupakan suatu potensi yang perlu terus ditingkatkan untuk

meningkatkan sinergi pembiayaan pembangunan di Kota Bandung.

Tabel 3.6 Tabel Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan

IPTEK

Tema Keluaran Program/ kegiatan/

tema prioritas

Tahun

Pelaksanaan

Perangkat

Daerah Terkait

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelesaian permasalahan pembangunan

Pemanfaatan

inovasi dan

teknologi

dalam

program dan

tata laksana

pemerintahan

Landasan program

inovasi di bidang

pendidikan

Inovasi pendidikan

dalam peningkatan

pelayanan bidang

pendidikan

2019-2023 Dinas

Pendidikan

Landasan program

dan inovasi di bidang

data kependudukan

Pemanfaatan teknologi

dalam pendayagunaan

data kependudukan

2019-2023 Dinas

Kependudukan

dan Catatan

Sipil

Pemanfaatan

teknologi yang

terintegrasi di

Lingkungan

pemerintah kota

Bandung

Evaluasi pemanfaatan

teknologi dalam

penyelesaian

permasalahan

pembangunan di Kota

Bandung

2019-2023 Dinas

Komunikasi dan

Informasi

Identifikasi teknologi 2019-2023 Dinas



138

Tema Keluaran Program/ kegiatan/

tema prioritas

Tahun

Pelaksanaan

Perangkat

Daerah Terkait

tepat guna bagi

Pemerintah Kota

Bandung

Komunikasi dan

Informasi

Pemanfaatan teknologi

dalam peningkatan

transparansi,

partisipasi publik, dan

akuntabilitas di Kota

Bandung

2019-2023 Dinas

Komunikasi dan

Informasi

Pemanfaatan

teknologi digital

dalam pembangunan

Kota Bandung secara

keseluruhan

Peningkatan kapasitas

iptek sistem produksi

dan distribusi usaha

kecil dan menengah di

Kota Bandung

Dinas Industri

dan

Perdagangan

Inovasi Kerjasama Pembiayaan

Kerjasama

dan koordinasi

seluruh pihak

dalam

pembiayaan

pembangunan

di Kota

Bandung

Pelibatan seluruh

sektor dalam

pembangunan di

Kota Bandung

Sinergitas pembiayaan

pembangunan yang

efektif dan efisien

2019-2023 Dinas

Penanaman

Modal dan

Perizinan

Terpadu Satu

Pintu

Keseluruhan tabel program prioritas berdasarkan bidang diatas akan ditampilkan

secara kumulatif dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana

Induk Pengembangan ini.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN Bab ini berisikan penjelasan mengenai strategi pelaksanaan kelitbangan Kota

Bandung yang mencakup kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan



139

4.1 KELEMBAGAAN

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri dari koordinasi pelaksanaan

dan keterlibatan institusi kelitbangan dalam kegiatan.

4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

Kelembagaan Kelitbangan Kota Bandung saat ini terdiri atas Tim Pengawas dan

Tim Kelitbangan. Tim Pengawas terdiri atas seorang ketua dan dua anggota,

dengan komposisi dari perwakilan dari perangkat daerah terkait. Tim Pengawas

memiliki tugas untuk : (1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; (2)

Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; (3) Memberikan

saran dan masukan untuk kesempurnaan kelitbangan. Tim Pengawas untuk setiap

pekerjaan kelitbangan ditetapkan dengan SK tim.

Tim Kelitbangan terdiri dari dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur

penunjang. Unsur pelaksana terdiri atas pejabat fungsional keahlian, tenaga ahli

perorangan atau tenaga ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, memiliki

tugas untuk : (1) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan; (2) Melaporkan hasil pelaksanaan

kelitbangan kepada Kepala Bappekelitbangan Kota Bandung. Adapun unsur

penunjang berisikan unsur-unsur administrasi yang membantu pelaksanaan

kegiatan kelitbangan.

Kelembagaan Kelitbangan Kota Bandung masih belum sesuai dengan amanat

Permendagri 17 Tahun 2016 yaitu belum terbentuknya unsur Majelis

Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu. Berdasarkan Permendagri 17 Tahun

2016, Majelis Pertimbangan yang diketuai oleh Walikota bertugas untuk i)

memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan, ii) memberikan pertimbangan

pemanfaatan kelitbangan, dan iii) memberikan dukungan pelaksanaan

kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan perlu

mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan

rencana kerja kelitbangan, baik dalam bentuk Rencana Induk maupun Rencana

Kerja Tahunan. Saat ini, fungsi Majelis Pertimbangan dilakukan oleh personil di

bagian penelitian dan pengembangan Bappelitbang Kota Bandung. Hal ini



140

kemudian berimplikasi pada terbatasnya isu dan permasalahan pada perspektif

birokratif dan belum mempertimbangkan perspektif pemangku kepentingan

lainnya.

Tim Pengendali Mutu memiliki tugas untuk i) memberikan penilaian atas

rangkaian kelitbangan, ii) melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan

kelitbangan, iii) memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan

guna penyempurnaan kelitbangan, dan iv) melaporkan hasil pengendalian mutu

kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan. Dengan belum adanya Tim Pengendali

Mutu, maka secara otomatis Sekretariat Tim Pengendali Mutu yang bertugas

memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja TPM juga belum terbentuk.

Saat ini tugas dan fungsi tim pengendali mutu telah dilaksanakan oleh Tim

Pengawas.

Hambatan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kelitbangan saat ini

adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti kelitbangan. Solusi yang

dilakukan sejauh ini yaitu dalam peningkatan kerjasama dengan tenaga ahli

perorangan atau perguruan tinggi negeri yang berkualitas, namun harus tetap

disesuaikan dengan penganggaran dan perencanaan.

Komponen kelitbangan kelitbangan Kota Bandung melaksanakan koordinasi

sekurang-kurangnya setahun sekali, dengan mengikutsertakan para pemangku

kepentingan lainnya. Forum kelitbangan merupakan suatu media pertemuan

dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pada

triwulan 1 dilaksanakan untuk mensosialisasikan rencana kegiatan di tahun

berjalan, evaluasi kelitbangan satu tahun sebelumnya dan pengusulan kelitbangan

untuk tahun depan. Forum kelitbangan pada triwulan 2 dilaksanakan untuk

peningkatan kapasitas dan sharing knowledge dengan narasumber untuk

peningkatan kapasitas dan pengetahuan di lingkup pemerintah Kota Bandung.

Rapat perencanaan kelitbangan dilaksanakan oleh internal kelitbangan dengan

Kepala Bappekelitbangan untuk membahas usulan kajian dari pemangku

kepentingan yang masuk ke dalam rencana kegiatan dan anggaran tahun

berikutnya. Pada rapat ini, dilakukan beberapa proses seleksi, pertama pemilahan

kategori kelitbangan atau bukan, pemilahan usulan kelitbangan yang bersifat



141

urgent atau mendesak, serta multisektoral. Selanjutnya diadakan asistensi untuk

setiap judul usulan untuk merinci komponen kebutuhan pekerjaan.

Rapat pengawasan dan evaluasi kelitbangan dilaksanakan oleh internal

kelitbangan dengan Kepala Bappekelitbangan pada triwulan 1, untuk membahas

kelitbangan satu tahun sebelumnya mulai dari tahapan kegiatan kelitbangan,

substansi, tindak lanjut dan kerjasama dengan tenaga ahli. Koordinasi tim

kelitbangan dilakukan tentative sesuai kebutuhan dengan melibatkan tim

kelitbangan.

Sementara itu, Diseminasi Kelitbangan merupakan acara rutin kelitbangan yang

dilaksanakan pada akhir tahun, bertujuan untuk mensosialisasikan hasil

kelitbangan di tahun berjalan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta

meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga penelitian pusat, provinsi,

pemerintah daerah lain dan non pemerintah serta masyarakat.

Adapun rangkuman pelaksanaan koordinasi yang telah dilakukan pada

kelitbangan Kota Bandung yaitu dijelaskan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Jenis-Jenis Koordinasi Kelitbangan

No Jenis Koordinasi Waktu Pelaksanaan

Pihak yang terlibat

Tujuan Kegiatan

1 Forum Kelitbangan TW 1 dan TW 2

Kelitbangan dan Perangkat Daerah

Sosialisasi rencana kegiatan Evaluasi kelitbangan dan pengusulan kelitbangan tahun depan; Peningkatan kapasitas dan sharing knowledge

2 Rapat Perencanaan Kelitbangan

TW 1 Kelitbangan dan Kepala Bappekelitbangan

Pembahasan usulan kajian dari pemangku kepentingan

3 Rapat Pengawasan/Evaluasi

TW 1 Kelitbangan dan Kepala Bappekelitbangan

Pembahasan kelitbangan satu tahun sebelumnya



142

No Jenis Koordinasi Waktu Pelaksanaan

Pihak yang terlibat

Tujuan Kegiatan

4 Koordinasi Tim Kelitbangan

Tentatif Sesuai Kebutuhan

Tim Kelitbangan Koordinasi kegiatan oleh tim internal

5 Diseminasi Kelitbangan

TW 4 Seluruh Pemangku kepentingan

Sosialisasi hasil kelitbangan di tahun berjalan

Sumber: Hasil interpretasi terhadap kegiatan kelitbangan Kota Bandung

4.2.1 Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Kerjasama dan kolaborasi merupakan suatu hal pendukung kelitbangan yang

sangat penting. Jejaring dengan aktor-aktor kelitbangan khususnya perguruan

tinggi dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas

hasil kelitbangan.

Tabel 4.2 dibawah ini menjelaskan mengenai data pihak yang bekerjasama dengan

kelitbangan Kota Bandung pada Tahun 2017-2018.

Tabel 4.2 Kegiatan dan Pihak yang Bekerjasama dengan Bidang

Kelitbangan Kota Bandung Pada Tahun 2017 dan 2018

No Judul Pihak yang bekerjasama

Tahun 2017

1 Pengembangan Indeks Kemasyarakatan Kota Bandung

LPA STIA LAN Bandung

2 Kajian Potensi Kota Bandung sebagai Kota Desain, Musik dan Kuliner

PT. Mitrakawasa Konsulindo (lelang)

3 Survey Index Liveable City Kota Bandung LPPM ITB

4 Kajian Evaluasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Bandung

LP2IT (Lembaga Pelatihan Penerapan Ilmu dan Teknologi UPI)



143


5 Survei Indeks Kebahagiaan Kota Bandung

Lab QC, Departemen Statistika, Unpad

6 Kajian Dampak Program Pembangunan Ekonomi Kota Bandung

LP2IT (Lembaga Pelatihan Penerapan Ilmu dan Teknologi) UPI

7 Analisis Perkembangan Indeks Kebahagiaan Kota Bandung

Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Unpad

8 Pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan (e-kelitbangan v2)

PT. Bumi Matra Indonesia

9 Integrasi Sistem e-LPPD dan e-LKPJ Kabayan Consulting

10 Analisis Co-Creation dalam Membentuk Identitas Kota Bandung sebagai Destinasi Wisata Kota Kreatif

LPPM UPI

11 Analisis Grand Desain Pembinaan dan Penataan PKL Kota Bandung

LPPM UPI

12 Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bandung DRPMI UNPAD

13 Analisis Peta Potensi Retribusi Daerah DRPMI UNPAD

14 Penyusunan Rancangan Perda (Revisi) RTRW PT. Giri Awas

15 Studi Kelayakan Proyek Pengolahan Sampah berbasis Teknologi Inovatif (Recycling Center)

PT. Fasade Kobetama Internasional

16 Penyusunan Review Masterplan Transportasi Kota Bandung

PT. Andika Persada Raya

17 Evaluasi Keselarasan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Selaras Multiarsi Konsultan

18 Evaluasi Tingkat Keselarasan antara Dokumen Perencanaan Lingkup Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

LPPM UPI

Tahun 2018

1 Kajian Inovasi Perencanaan dalam Pembiayaan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Bandung

ITB



144


2 Kajian Capaian Kinerja Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan Kota Bandung

UNPAD

3 Pengelolaan Sistem Informasi Kelitbangan (e-Kelitbangan)

PT. Bumi Matra Indonesia

4 Kajian Strategis Sosial (Pemetaan Populasi Kunci AIDS)

Pusdi Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran UNPAD

5 Evaluasi Perlindungan dan Pendampingan Hukum terhadap ASN Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

LPA STIA LAN Bandung

6 Kajian Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pengendalian Pertanahan Milik Pemerintah Kota Bandung

LP3IT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

7 Kajian Pengukuran Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama serta Pemahaman Masyarakat Kota Bandung

LAB QC UNPAD

8 Kajian Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Perumahan Vertikal di Kota Bandung

PT. Cipta Sarana Conindo

9 Kajian Keamanan Pangan Kota Bandung DRPMI Unpad

10 Konsep dan mekanisme Pengendalian Inflasi Daerah dan Pengurangan Dampak Inflasi di Kota Bandung

Pusat Studi Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan FISIP UNPAD

11 Kolaborasi Pembangunan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bandung

DRPMI Unpad

Sumber: Bidang penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kota Bandung

Strategi yang digunakan untuk arah kebijakan penguatan koordinasi, kerjasama

dan kolaborasi adalah :

1. Membangun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dalam

peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan melalui bimtek, training,

pelatihan;



145

2. Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk dukungan

sarana dan prasarana kelitbangan serta pengembangan menejemen kelitbangan

untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan;

3. Mengembangkan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga penelitian non

pemerintah, lembaga kelitbangan pusat, lembaga kelitbangan pemerintah daerah

lain, UMKM, dan komunitas/masyarakat;

4. Memperkuat dan Membangun kolaborasi antar peneliti baik skala nasional

maupun internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi pemangku kepentingan

dalam menjalin kerjasama adalah: 1) Kementerian/Lembaga khususnya unsur

kelitbangan; 2) Lembaga kelitbangan provinsi dan pemerintah daerah lain;

3)Lembaga kelitbangan non pemerintah; 4)Perusahaan Swasta; 5)Perguruan tinggi

negeri dan swasta; 6)Komunitas dan Masyarakat.

Dalam perjalanan kelitbangan Kota Bandung sampai saat ini, Perguruan Tinggi

Negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta, serta konsultan swasta yang telah

menjalin kerjasama. Perguruan Tinggi Negeri yang kerap bekerjasama adalah ITB

(Institut Teknologi Bandung), UNPAD (Universitas Padjajaran), UPI

(Universitas Pendidikan Indonesia), STIA LAN (Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Lembaga Nasional). Sementara Perguruan Tinggi Swasta yang telah

bekerjasama adalah Universitas Parahyangan. Jenis kerjasama yang dilakukan

adalah dalam bentuk narasumber, tenaga ahli dan kerjasama riset.

Strategi ke depan yang perlu ditingkatkan adalah memperkuat kerjasama eksisting

dengan empat pihak lainnya yaitu K/L kelitbangan, lembaga kelitbangan

provinsi/pemerintah daerah lain, lembaga kelitbangan non pemerintah serta

komunitas dan masyarakat. Diharapkan dengan kerjasama ini,dapat tercipta

optimalisasi kualitas dan kuantitas kelitbangan.

4.1.3 Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan Kota Bandung tidak dapat hanya bergantung

dari anggaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama dan



146

kolaborasi kelitbangan, selain itu dapat juga memanfaatkan APBN serta hibah

baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hubungan jejaring antar institusi kelitbangan dan perguruan tinggi akan

mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan iptek. Kegiatan

kelitbangan menjadi semakin penting dalam berkontribusi untuk percepatan

reformasi birokrasi dan penguatan inovasi, serta penerapan dan tindak lanjut

kelitbangan akan lebih implementatif .

Pemantapan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu juga diperlukan dalam

sinergitas pelaksanaan kelitbangan, serta perlunya mengadakan rapat koordinasi

secara berjenjang dan mengembangkan kerjasama kelitbangan.

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku

kepentingan kelitbangan dengan kelitbangan Kota Bandung ditampilkan pada

Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Bentuk-Bentuk Kerjasama yang diharapkan dengan Para

Pemangku Kepentingan

No Pemangku Kepentingan Bentuk Kerjasama yang Diharapkan

1 Kementerian dan Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah lain

• Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana kelitbangan

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan

• Kebijakan yang memudahkan pengembangan kelembagaan kelitbangan di daerah

• Kerjasama dan kolaborasi riset

• Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti,perekayasa maupun analis kebijakan

• Pemenuhan sarana publikasi baik akses ke jurnal terakreditasi dan seminar ilmiah

2 Perguruan Tinggi • Kerjasama kelitbangan baik sebagai tenaga ahli/tim kelitbangan, narasumber, reviewer hasil kajian

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan

• Kerjasama dan kolaborasi riset dan kelitbangan



147

No Pemangku Kepentingan Bentuk Kerjasama yang Diharapkan

3 Lembaga Kelitbangan Non Pemerintah dan Perusahaan Swasta, Pelaku UMKM

• Kerjasama dan kolaborasi riset dan kelitbangan

• Pengembangan inkubator bisnis

• Penerapan hasil-hasil kelitbangan

• Penerapan inovasi

4 Seluruh Pemangku kepentingan

• Masukan dalam kegiatan kelitbangan baik rencana induk, rencana kerja dan proses kelitbangan

Strategi peningkatan sinergitas kelitbangan Kota Bandung adalah dengan

pengintegrasian Rencana Induk Kelitbangan dalam RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung serta RKPD (Rencana

Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bandung, hal tersebut dapat mendorong

peningkatan penerapan dan pemanfaatan hasil kelitbangan. Selain itu, diperlukan

pula penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kelitbangan di lingkup

Pemerintah Kota Bandung.

Sinergi kelitbangan pusat dengan daerah juga dapat mendorong kebijakan dan

perencanaan daerah berbasis riset dan peningkatan inovasi daerah, untuk itu

diperlukan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia kelitbangan.

Contohnya adalah pentingnya sinergitas antara Kemenristek, Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat, Badan Kelitbangan Kementerian Dalam

Negeri dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk meningkatkan

fungsi dan pefan penelitian dalam pengambil kebijakan pemerintah.

Menapaki dunia digital saat ini, perlunya perubahan pola pikir bahwa koordinasi

dan sinergi tidak hanya melalui pelaksanaan forum dan rapat-rapat secara tatap

muka, namun juga perlu sentuhan teknologi, seperti Kota Bandung yang selain

membentuk grup whatsapp Mitra Kelitbangan sebagai wadah komunikasi, juga

telah meluncurkan website e-kelitbangan dimana didalamnya termuat menu

komunikasi dengan pemangku kepentingan yaitu : 1) Informasi hasil-hasil kajian

dan kegiatan kelitbangan Pemerintah Kota Bandung; 2) Menu usulan kajian bagi

perangkat daerah lingkup Kota Bandung; 3) Menu usulan inovasi bagi perangkat



148

daerah lingkup Kota Bandung; 4)Menu usulan inovasi bagi masyarakat; 5)Menu

Tanya jawab. Strategi ke depan, bahwa koordinasi dan sinergitas lewat media

digital ini perlu ditingkatkan.

4.2 EVALUASI KELITBANGAN

Kelitbangan Kota Bandung dalam lima tahun ke depan harus lebih

mengembangkan inovasi daerah dan sistem inovasi daerah, strategi ke arah hasil

kelitbangan yang lebih aplikatif, serta penerapan teknologi yang bermanfaat dan

tepat guna.

Kelitbangan berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah, hasil

kelitbangan juga didukung data dan fakta yang valid, dan memiliki 3 peran krusial

dimana peran awal sebagai input penyusunan kebijakan, peran antara sebagai

katalisator pencapaian sasaran dan peran akhir sebagai evaluasi

kebijakan/program. Oleh karena itu, kelitbangan perlu menekankan pada tugas

pokok dan fungsi dalam melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat

aktual dan prediktif untuk jangka menengah dan panjang, serta dalam jangka

pendek memberikan pertimbangan teknis bagi pimpinan daerah untuk

pengambilan langkah dan kebijakan strategis.

Dalam pelaksanaannya, kelitbangan dapat berperan dalam penyusunan naskah

akademis dan penyediaan data bagi perangkat daerah, perumusan bahan

kebijakan, evaluasi kebijakan, serta penggerak inovasi daerah. Dalam

implementasinya, tidak semua hasil kelitbangan dapat dilaksanakan pada tahun

berjalan, mengingat terlaksananya kebijakan tidak selalu mulus dan ada faktor-

Rencana Induk Kelitbangan

Rencana Kerja Tahunan

Kelitbangan

RPJMD Jangka Menengah (5 Tahun)

RKPD Jangka Pendek (1 Tahun)



149

faktor penghambat, seperti jadwal perencanaan, hambatan dari sisi penganggaran

kegiatan, serta komitmen perangkat daerah pengusul kegiatan kelitbangan. Saat

ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya komitmen perangkat

daerah pengusul terkait dengan tidak dijalankannya rekomendasi hasil kajian

kelitbangan meskipun kegiatan kajian kelitbangan sudah sesuai dengan program

di masing-masing SKPD. Di sisi lain, kendala politis seperti kebijakan pimpinan

juga dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi dari kajian kelitbangan yang

dilakukan. Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan sangat

dipengaruhi oleh political will.

Tantangan yang diperoleh dari hasil evaluasi kondisi eksisting lainnya adalah

adanya inovasi maupun kajian dari Perangkat Daerah di Pemerintah Kota

Bandung yang belum melalui proses kelitbangan. Dalam beberapa kegiatan, hal

ini kemudian berdampak pada perbedaan standar kualitas kajian kelitbangan di

pemkot Bandung dan optimalisasi pemanfaatan inovasi daerah karena terkait

dengan urgensi yang sebenarnya dapat dikaji melalui proses kelitbangan.

BAB V

PENUTUP Bab ini merupakan bagian penutup dari Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung

Tahun 2018-2023

Penutup


151

Dalam rangka mewujudkan kelitbangan dan inovasi, meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia kelitbangan khususnya pejabat fungsional peneliti dan

perekayasa, dan mengefisiensikan tata kelola kelitbangan di BAPPELITBANG

Kota Bandung, maka disusunlah Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan

acuan bagi seluruh Perangkat Daerah, khususnya BAPPELITBANG Kota

Bandung sebagai perangkat litbang daerah.

Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan ini merupakan arah kebijakan kelitbangan

yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang

kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan

Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam

penyusunan atau perubahan RPJMD, sehingga mampu mengakomodasi

kebutuhan program kelitbangan lingkup Pemerintahan Daerah. Sasaran Rencana

Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program

kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi

berbasis kelitbangan.

Rencana Induk Kelitbangan ini memuat arah kebijakan kelitbangan yang mengacu

pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan

keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta

indikator-indikatornya. Selanjutnya, Rencana Induk Kelitbangan Kota Bandung

2019-2023 menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu-isu

strategis, program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan di Kota Bandung. Rencana

Induk Kelitbangan disusun melalui proses yang partisipatif, mulai dari

indentifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan, hingga isu-isu pokok

dan indikasi program-program prioritas.

Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan perlu didukung dengan

kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat.Salah satu yang harus

ditindaklanjuti yaitu pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan kelitbangan

yang meliputi Majlis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Sekretariat Tim

Pengendali Mutu, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada Tim Kelitbangan.

Penutup


152

Selain implementasi dan tindak lanjut dari Rencana Induk Kelitbangan ini perlu

dilakukan evaluasi pelaksanaan kelitbangan. Evaluasi Kelitbangan perlu

dilaksanakan dua kali dalam setahun oleh Tim Pengendali Mutu (TPM) yang

meliputi evaluasi tengah tahun dan evaluasi akhir tahun. Evaluasi dilakukan

menggunakan seperangkat indikator kinerja kunci yang disusun dan disesain

sedemikian rupa sehingga mewakili keseluruhan komponen kinerja kelitbangan

yang meliputi tingkat konsistensi antara Rencana Induk dan Rencana Kerja

Tahunan, tingkat keterlibatan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan

lain, tingkat penindaklanjutan (follow-up) dari hasil-hasil kelitbangan, serta

tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelitbangan.

Keterlibatan seluruh sumber daya manusia kelitbangan di BAPPELITBANG Kota

Bandung sangat diharapkan dalam kerangka menuju insitusi litbang daerah yang

terdepan melalui pengembangan IPTEK inovatif berbasis sumberdaya alam dan

budaya lokal dapat terwujud. Keberhasilan pelaksanaan program/tema/kegiatan

prioritas kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan sangat

bergantung kepada kerjasama dan komitmen seluruh pihak terkait khususnya di

lingkup Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, komitmen dari perangkat litbang

daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik lokal, nasional,

maupun internasional sangat diperlukan sehingga diperoleh dukungan dari

berbagai pihak baik dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, kelembagaan,

anggaran, dan sebagainya.

rencana induk kelitbangan pemerintah kota bandung tahun

Documents