1

RENCANA INVESTASI

REVITALISASI PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

2

BAB I

LATAR BELAKANG

Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44,04 km2 yang terbagi menjadi lima

kecamatan: Laweyan (8,64 km2), Serengan (3,19 km2), Pasar Kliwon (4,82 km2), Jebres (12,58

km2) dan Banjarsari (14,81 km2). Kota Surakarta memiliki 5 (lima) Kecamatan, 51 (lima puluh

satu) Kelurahan, 602 Rukun Warga (RW), dan 2710 Rukun Tangga (RT). Sebagian besar dari

lahan dari luas wilayah tersebut adalah pemukiman (65%). Sedangkan kegiatan ekonomi

menggunakan 16% dari total luas wilayah tersebut. Pemerintah Kota Surakarta memiliki tanah

seluas total 6.408.924 m2 pada tahun 2016. Adapun batas wilayah kota Surakarta, meliputi:

Batas Utara : Kab. Karanganyar dan Kab. Boyolali

Batas Timur : Kab. Karanganyar dan Kab. Sukohardjo

Batas Selatan : Kab. Sukohardjo

Batas Barat : Kab. Karanganyar dan Kab. Sukohardjo

Kota Surakarta dikelilingi oleh Kota Penyangga seperti Colomadu, Kartasura, Baki,

Solo Baru, Palur, Wonorejo, dan Ngemplak. Kota Surakarta yang dikelilingi oleh daerah

penyangga ini memiliki interseksi yang unik bahkan menjadikan area usaha dari telekomunikasi

dan listrik (PLN) menjadi sedikit rumit. Dimana wilayah unit pelayanan PT PLN (Persero) juga

menyebarangi lintas batas wilayah administratif antara Kota Surakarta dengan daerah

penyangga tersebut.

Dilihat dari lokasinya yang strategis, di mana menjadi 3 (tiga) titik pertemuan jalur utama

tengah yang menghubungkan dari dan ke Surabaya – Semarang/Jakarta – Yogyakarta. Jalan di

Kota Surakarta merupakan jalan non-stop terutama jalan nasional/provinsi yang menjadi

penghubung 3 pilar arus utama pulau bagian Tengah. Untuk itu, peran lampu penerangan jalan

sangat vital untuk menopang kehidupan usaha, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kota

Surakarta.

Kota Surakarta adalah kota yang bertumbuh baik dalam hal perekonomian, jumlah

penduduk, maupun indeks pembangunan manusianya. Seiring dengan pertumbuhan kota tersebut,

kebutuhan akan energi, khususnya energi listrik, terus meningkat. Secara agregat, konsumsi listrik

terbesar di kota ini berasal dari sektor rumah tangga, disusul dengan sektor bisnis dan industri.

Namun berdasarkan data BPS Kota Surakarta, penggunaan listrik terbesar di kota ini adalah untuk

Penerangan Jalan Umum (PJU). Sumber yang sama menyebutkan bahwa daya yang digunakan

oleh PJU pada tahun 2016 mencapai 32.725 MWh. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan

3

konsumsi listrik gabungan tiga sektor kode ISIC industri terbesar di Surakarta, yaitu tekstil, karet,

plastik, dan percetakan (kode ISIC 13, 22, dan 18).

Selain itu, PJU sebagai suatu layanan umum masih belum berfungsi optimal. Selain tidak

hemat listrik; tiang dan lampu yang ada tidak seragam dan tidak standar. Selain itu, penerangan

belum merata di sepanjang jalan umum yang ada. Dengan latar belakang demikian, Pemerintah

Kota Surakarta bermaksud untuk melakukan revitalisasi layanan umum PJU.

4

BAB II

DESKRIPSI PROYEK

2.1. Nama Proyek

Rencana Investasi Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta

2.2. Lokasi Proyek

Investasi revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) akan dilaksanakan di Kota

Surakarta untuk seluruh jalan-jalan umum sepanjang 676,56 km yang terdiri dari Jalan

lingkungan dan Jalan non lingkungan. Titik koordinat tengah Kota Surakarta adalah 70` 36" -

70` 56" Lintang Selatan dan 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur. Revitalisasi PJU Kota

Surakarta akan melewati 5 kecamatan dan 51 Kelurahan.

Gambar 2.1 Peta Kota Surakarta

Sumber: Wikipedia

Berikut list kelurahan di masing-masing kecamatan yang akan terkena revitalisasi

Penerangan Jalan Umum, antara lain:

Tabel. 2.1 Kelurahan di Kota Surakarta yang akan dilakukan Revitalisasi PJU

Kecamatan

Laweyan

Kecamatan

Banjarsari

Kecamatan

Serengan

Kecamatan

Jebres

Kecamatan

Pasar Kliwon

Pajang Mangkubumen Joyotakan Kepatihan Kulon Joyosuran

Laweyan Timuran Danukusuman Kepatihan Wetan Semanggi

Bumi Keprabon Serangan Sudiroprajan Pasarkliwon

Panularan Punggawan Tipes Gandekan Gajahan

Sriwedari Kestalan Kratonan Sewu Baluwarti

Penumping Setabelan Jayengan Pucangsawit Kauman

Purwosari Gilingan Kemlayan Jagalan Sangkrah

Sondakan Manahan Purwodiningratan Kampung Baru

Kerten Sumber Tegalharjo Kedung Lumbu

Jajar Nusukan Jebres

Karangasem Kadipiro Mojosongo

a) Banyuanyar

Ketelan b)

5

2.3. Jenis sektor investasi

Penyelenggaraan Proyek PJU Kota Surakarta pada dasarnya mencakup pemenuhan

ketentuan dalam beberapa sektor antara lain:

1. Investasi sektor energi: yaitu terkait dengan aspek konservasi energi, infrastruktur

ketenagalistrikan

2. Investasi sektor transportasi: investasi jalan

3. Investasi sektor fasilitas pelayanan perkotaan.

Penyelenggaraan Proyek termasuk kedalam usaha jasa pembangunan dan pemasangan

yang diklasifikasikan dalam bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik subbidang tegangan

rendah serta bidang distribusi tenaga listrik subbidang jaringan distribusi tenaga listrik

tegangan rendah yakni 220 V/50 Hz. Adapun kualifikasi saja memiliki kriteria sesuai dengan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (“Permen ESDM No. 28/2014”).

Ditinjau dari aspek konstruksi, terhadap penyelenggaraan Proyek, kegiatan usaha yang

dilakukan termasuk ke dalam kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi, dengan klasifikasi

bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal, subklasifikasi

bidang usaha jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan

rendah. Subklasifikasi dengan kode EL 007 ini terdiri atas jasa pelaksana instalasi dan

perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.

2.4. Gambaran singkat mengenai proyek (deskripsi proyek).

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah salah satu unsur infrastruktur perkotaan yang

paling penting. PJU merupakan layanan utama yang harus disediakan oleh pemerintah untuk

memberikan penerangan yang memadai di jalan-jalan yang berguna untuk meningkatkan

keamanan dan keselamatan di kota, serta meningkatkan daya pandang atau visibilitas pada

petang dan malam hari. Di Indonesia, PJU merupakan tanggung jawab utama pemerintah

daerah yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan jalan umum.

Kota Surakarta termasuk kota yang sedang giat-giatnya membangun termasuk

pembangunan Revitalisasi PJU Kota Surakarta merupakan salah satu prioritas dikarenakan

selain meningkatkan tingkat pencahayaan, kemerataan pencahayaan, juga menghasilkan

potensi penghematan energi dan rekening lisrik yang mendukung pendapatan asil daerah

(PAD).

6

Penyelenggaraan Proyek Revitalisasi PJU Kota Surakarta dipandang sebagai salah

satu langkah strategis Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangannya

dalam menjamin pemanfaatan energi yang hendak dicapai dalam KEN dan rencana

Pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Adapun Proyek dikategorikan sebagai

salah satu jenis infrastruktur konservasi energi yang dapat diselenggarakan melalui

mekanisme KPBU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) butir (k) Perpres No.

38/2015.

Data PJU Kota Surakarta tahun 2016 adalah 21.222 titik lampu, dengan panjang jalan

676,56 km. Selama tahun 2015, Pembayaran Rekening Listrik PJU (RPJ) adalah Rp 44

Miliar. Jumlah ID Pelanggan PJU Kota Surakarta sampai bulan Oktober 2016 ada 600 ID

Pel yang terdiri dari 386 ID Pel Meterisasi dan 296 ID Pel Abonemen. Jumlah Daya (VA)

Total = 6,522,380.00 VA yang terbagi menjadi Meterisasi sebesar 1,136,750.00 VA, sedang

Abonemen sebesar 5,385,630.00 VA dengan Pembayaran RPJ sebesar Rp3,538,571,142.00.

Dengan direvitalisasi, diharapkan Pemerintah Kota Surakarta selain dapat meningkatkan

tingkat terang di semua kelas jalan atau paling tidak wajib sesuai dengan yang diatur SNI

7293: 2008, juga mendapatkan penghematan semaksimal mungkin.

2.6 Mengapa harus Proyek Revitalisasi PJU?

Pemerintah Kota Surakarta bermaksud merubah paradigma Penerangan Jalan Umum (PJU)

dari suatu aset pemerintah kota yang merupakan bagian kelengkapan jalan umum menjadi layanan

umum. Layanan umum ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga

sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta. Kondisi eksisting PJU Kota Surakarta

adalah sebagai berikut:

1) Layanan PJU sebagian besar belum sesuai dengan standar SNI: ketidaksesuaian tersebut

disebabkan karena kurangnya kualitas pencahayaan, terdapat tiang tanpa lampu, jarak

antar tiang yang tidak standar, serta kondisi fisik yang harus diganti. Dampak pada

layanan umum adalah sulitnya menekan tingkat kecelakaan dan kriminalitas di sekitar

jalan umum. Selain itu masyarakat juga tidak mendapatkan layanan penerangan yang

optimal.

2) Mayoritas PJU tidak efisien dalam penggunaan energi: jenis lampu yang digunakan

beragam dan masih banyak ruang untuk penghematan energi dengan menggunakan jenis

lampu yang lebih tepat namun tetap sesuai dengan standar layanan. Hal ini berdampak

pada tagihan listrik yang relatif besar sehingga membebani APBD, sedangkan di sisi

7

lain, ruang penghematan masih sangat terbuka dengan menggunakan lampu yang lebih

hemat energi.

3) Penganggaran pembayaran listrik sering terkendala: proses penganggaran APBD untuk

pembayaran listrik secara historis pernah beberapa kali mengalami kendala. Hal ini juga

berdampak pada layanan umum, yaitu akibat terjadinya pemutusan sementara aliran

listrik PJU oleh PT PLN pada bulan Desember 2011. Selain itu, hingga saat ini masih

ada permasalahan berkepanjangan terkait dengan tagihan listrik PT PLN.

4) Jumlah PJU yang termeterisasi masih bagian kecil: akurasi perhitungan volume listrik

yang digunakan menjadi kurang, di saat Pemerintah Kota Surakarta merasa tagihan

listrik terlalu besar, hal ini tidak bisa didukung oleh data yang memadai. Di sisi lain,

banyaknya jumlah PJU swadaya masyarakat membuat belum adanya kesepakatan antara

Pemerintah Kota dengan PT PLN terutama terkait dengan pengawasan PJU swadaya.

Hal ini berdampak pada permasalahan tagihan listrik seperti yang disebutkan

sebelumnya, selain ketidakakuratan tagihan listrik.

Gambar 2.2 Kondisi Eksisting dan Dampaknya

2.7 Visi Pengembangan Proyek Investasi

Pengembangan Visi Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta sejalan

dengan Visi Pemerintah Kota Surakarta yaitu:

Visi Pemeritah Kota Surakarta Visi Layanan PJU Kota Surakarta

Terwujudnya Surakarta sebagai kota

budaya, mandiri, maju dan sejahtera.

Terwujudnya layanan PJU Kota Surakarta yang

mandiri, maju, ramah lingkungan, dan aman bagi

keamanan warga di sekitar jalan umum

8

2.8 Misi Pengembangan Proyek Investasi

Pengembangan Misi Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta sejalan

dengan Misi Pemerintah Kota Surakarta yaitu:

2.9 Tujuan Pengembangan Proyek Investasi

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan Revitalisasi PJU Kota Surakarta sebagai berikut:

1) Meningkatkan Standar Layanan PJU Kota Surakarta.

Saat ini Layanan PJU Kota Surakarta terdapat kesenjangan dengan standar layanan

menggunakan SNI 7391: 2008. Kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar

layanan akan dihilangkan dengan revitalisasi PJU. Penyediaan standar layanan tersebut

diharapkan akan bisa menekan angka kecelakaan dan angka kriminalitas di sekitar jalan

umum, termasuk juga meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Misi Pemerintah Kota Surakarta Misi Layanan PJU Kota

Surakarta

Waras: mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan

rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat

menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta

membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Penyediaan layanan kelengkapan

jalan sesuai dengan standar

layanan.

Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil,

berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi

kemajuan daya saing kota.

Wareg: Mewujudkan masyarakat kota yang produktif

mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani

menuju masyarakat mandiri dan partisipatif

membangun kesejahteraan kota.

Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman,

damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing

melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral,

kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan

melayani.

Efisiensi anggaran dalam

penyediaan layanan.

Papan: Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan

serta daya dukung dan daya tampung lingkungan

dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk

menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Berkontribusi pada pencapaian

pengurangan emisi gas rumah

kaca dari sektor ketenagalistrikan

melalui penghematan energi

dalam rangka layanan PJU.

9

Tabel 2.2 Kesenjangan Antara Kondisi Aktual Dengan Standar Layanan

Parameter Stadnar SNI 7391 2008 Layanan PJU saat ini

Kualitas pencahayaan pada

ruas jalan

Distandarkan sesuai dengan

jenis/klasifikasi jalan

Kuat pencahayaan kurang

Kualitas pencahayaan pada

rambu lalu lintas

Distandarkan sesuai dengan

jenis jalan dan jembatan

Kuat pencahayaan kurang

Kualitas pencahayaan pada

terowongan

Distandarkan sesuai dengan

jenis/klasifikasi jalan pada

terowongan

Kuat pencahayaan kurang

dan kurang memperhatikan

sistem pencahayaan

terowongan

Rasio kemerataan

pencahayaan

Distandarkan sesuai dengan

lokasi penempatan

Cahaya tidak merata

Penempatan dan peletakan

lampu penerangan

Distandarkan sesuai dengan

jalan dan jembatan

Penempatan dan penataan

tidak direncanakan dengan

baik

2) Perluasan cakupan penerangan jalan di seluruh kota.

3) Peningkatan keandalan penerangan jalan di Kota Surakarta, termasuk promosi dan

pemeliharan keselamatan (pencegahan kecelakaan) untuk semua pengguna sistem jalan,

dengan pertimbangkan khusus bagi kelompok pengguna rentan, misalnya pejalan kaki,

pengendara sepeda, orang tua atau orang disabilitas.

4) Meningkatkan keakuratan perhitungan biaya beban listrik.

Besarnya proporsi lampu dengan tagihan abonemen relative besar dibandingkan dengan

tagihan meter pada PJU. Hal ini menimbulkan ketidakakuratan dalam perhitungan biaya

energi. Pemerintah Kota Surakarta meyakini apabila penagihan listrik oleh PT PLN

dilakukan berdasarkan perhitungan meter, besarnya akan lebih murah dibandingkan

dengan perhitungan berdasarkan abonemen. Selain itu, tagihan biaya listrik PJU oleh PT

PLN adalah bahwa besaran tagihan saat ini ditentukan oleh MOU (tanggal 11 Desember

2009) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan PT PLN Surakarta pada

tahun 2007. MOU tersebut adalah berdasarkan sekitar 17000 titik lampu PJU, sesuai

dengan kondisi pada tahun tersebut. Dengan demikian, PT PLN tentunya akan meninjau

ulang besar tagihan listrik PJU karena saat ini jumlah titik lampu tersebut telah mencapai

21.222 buah. Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta berpendapat bahwa

peninjauan ulang tersebut haruslah tidak berdasarkan tagihan abonemen tetapi

berdasarkan tagihan meter. Oleh karena itu, meterisasi dari PJU dengan tarif abonemen

merupakan suatu kebutuhan.

10

5) Melakukan penghematan energi.

Penghematan energi akan berkontribusi pada pengurangan emisi gas CO2 karena

berkurangnya penggunaan listrik berbahan bakar fosil.Penggantian lampu merkuri,

sodium dan pijar dengan lampu LED akan bisa memberikan penghematan penggunaan

energi dengan tingkat pencahayaan yang lebih baik.

6) Pengurangan sumber daya terlibat dalam O&M terbaik (state of the art).

7) Pelaksanaan proyek yang berhasil tanpa menempatkan beban tambahan pada anggaran

kota.

8) Pelaksanaan Proyek dengan cepat melalui peningkatan keahlian dan pengetahuan sektor

swasta, sehingga pada akhirnya dapat ditunjukan untuk direplikasi di kota-kota lain di

Indonesia.

Dari penjabaran visi, misi Kota Surakarta maka dapat diturunkan tujuan revitalisasi PJU Kota

Surakarta sebagaimana gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3 Tujuan Layanan PJU Kota Surakarta

11

BAB III

ASPEK PEMASARAN

3.1. Kondisi Saat Ini

Kota Surakarta telah memiliki 21.222 titik PJU. Titik-titik PJU tersebut tersebar pada

ruas-ruas jalan wilayah seluruh Kota Surakarta, dengan total panjang ruas jalan yang dilengkapi

dengan PJU adalah 976.325,00 meter. Namun pada ruas jalan tersebut belum semua PJU telah

sesuai dengan SNI dan bahkan masih terdapat ruas jalan yang belum dilengkapi dengan PJU.

Pada bagian ini akan dikaji lebih lanjut permintaan akan PJU di Kota Surakarta.

Jumlah PJU Kota Surakarta berjumlah 16.000-an tersebar di seluruh wilayah Kota

Surakarta. Status lampu PJU Kota Surakarta terdiri dari lampu Abonemen dan Meterisasi.

Dimana pembayaran RPJ masih didominasi lampu PJU Abonemen (Non-Meterisasi).

Sementara itu, memasuki tahun 2016 terjadi trend penurunan tagihan RPJ Abonemen dan terjadi

kenaikan Lampu Meterisasi. Dengan demikian upaya meterisasi PJU Kota Surakarta hasilnya

tidak signifikan.

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2016 berjumlah 514.171 jiwa, dengan

pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,46% dalam rentang tahun 2010-2016. Jumlah

penduduk yang bekerja sebanyak 271.199 atau 52,95% dari total jumlah penduduk. Indeks

Pembangunan Manusia selalu meningkat dari tahun 2012 hingga 2016. Angka indeks itu

bergerak dari 78.44 pada tahun 2012 mencapai 80.76 pada tahun 2016. Sedangkan persentase

jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta menurun dari 12% di tahun 2012 menjadi 10.9% di

tahun 2015. Angka tersebut tidak berubah pada tahun 2016.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Persenatse Penduduk Miskin

3.1.1. Konsumsi Listrik Kota Surakarta

Golongan pelanggan Rumah Tangga merupakan konsumen listrik terbesar di

Kota Surakarta. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah listrik yang digunakan oleh

golongan ini pada tahun 2016 adalah sebanyak 342,492 MWh dengan total biaya sebesar

12

Rp 316.5 milyar. Selain itu, Tabel 1.3 juga memperlihatkan bahwa penggunaan listrik

oleh Pemerintah sebagian besar untuk Penerangan Jalan Umum (32,725 MWh). Hal ini

terefleksi pada biaya beban listrik Pemerintah pada tahun 2016, yaitu Rp 46 milyar

untuk PJU dan Rp 18 milyar untuk keperluan yang lain.

Tabel 3.1 Konsumsi Listrik Kota Surakarta 2016 Per Golongan Pelanggan

Golongan

Pelanggan MWh Nilai Rp juta

Tarif Rata-

rata/kWh

Sosial 78,144 68,475 876

Rumah Tangga 342,492 316,478 924

Bisnis 260,648 315,736 1,211

Industri 218,023 234,718 1,077

Pemerintah - non PJU 13,827 18,106 1,310

Pemerintah - PJU 32,725 46,069 1,408 Total 945,858 999,582 1,057

Sumber: BPS Kota Surakarta

3.1.2. APBD Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta memiliki struktur APBN yang sehat. Realisasi

pendapatan selalu lebih besar dibandingkan dengan belanja. Gambar 3.2

memperlihatkan surplus anggaran sejak 2012 hingga 2016. Realisasi pendapatan pada

tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,703 triliun sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 1,68

triliun sehingga terjadi surplus sebesar Rp 22,5 milyar. Dengan pembiayaan neto yang

selalu positif Gambar 1.4 juga menunjukkan adanya SILPA positif dari tahun 2012

hingga 2016. Pada tahun 2016, SILPA tersebut berjumlah Rp 230,6 milyar.

Gambar 3.2 Realisasi APBD Pemerintah Kota Surakarta

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta 2016

13

Sedangkan APBD tahun 2017 diperlihatkan pada Gambar 3.3 di bawah. APBD tersebut

memperlihatkan defisit sebesar Rp 74,5 milyar yang ditutup dengan pembiayaan

sehingga SILPA dianggarkan sebesar nol rupiah.

Gambar 3.3 APBD Kota Surakarta, 2017

Sekitar 25% dari pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Rp 430,2 milyar).

Sedangkan bagian besar dari pendapatan berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sekitar

63,5% atau Rp 1,105 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi 42,5% dari total

belanja atau Rp 771,7 milyar dan belanja langsung meliputi 57,5% atau Rp 1,043 triliun.

Pemerintah Kota Surakarta memilki leverage yang sangat rendah. Hal ini diperlihatkan

pada Gambar 3.4, besar total kewajiban pada tahun 2015 dan 2016 adalah Rp 49 milyar

dan Rp 40 milyar, berturut-turut. Sedangkan besar total aset pada dua tahun tersebut adalah

Rp 7,059 triliun dan Rp 6,73 triliun, berturut-turut. Komposisi kewajiban tersebut

didominasi oleh kewajiban jangka pendek. Rasio aset lancar dibandingkan dengan

kewajiban lancar pada dua tahun tersebut adalah 6,64 kali dan 7,9 kali; berturut-turut di

tahun 2015 dan 2016.

Gambar 3.4 Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Surakarta

14

Gambar 3.5 memperlihatkan besar beban pemeliharaan PJU Kota Surakarta, pada tahun

2015 dan 2016. Bagian besar dari beban tersebut adalah belanja listrik. Beban listrik

tersebut adalah sebesar Rp 44,9 milyar dan Rp 41,8 milyar; berturut-turut pada tahun

2015 dan 2016. Sedangkan beban-beban lainnya, relatif jauh lebih kecil. Belanja barang

dan jasa – selain beban listrik – adalah Rp 962 juta dan Rp 1,711 milyar di kedua tahun

tersebut. Sedangkan belanja modal adalah Rp 989 juta dan Rp 217 juta. Besaran beban

in mencerminkan pemeliharaan PJU yang ada saat ini. Namun kinerja PJU, seperti akan

dijelaskan pada bagian selanjutnya – belum optimal.

Gambar 3.5 Beban Pemeliharaan PJU Kota Surakarta

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, 2016

Di sisi lain, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemerintah Kota Surakarta selalu

meningkat setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6 Pertumbuhan penerimaan PPJ

rata-rata tahunan dari tahun 2012 hingga 2016 adalah 13,4% (aritmatik) per tahun. Peningkatan

ini cenderung menurun pada dua tahun terakhir pada gambar tersebut, yaitu 9,4% dan 5,3%

pada tahun 2015 dan 2016.

Gambar 3.6 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta

15

3.2. Pengembangan bisnis

Penggantian lampu konvensional menjadi LED pada Penerangan Jalan Umum (PJU) di

kota-kota saat ini adalah sebagai salah satu upaya untuk penghematan biaya penggunaan listrik

PJU. Ada banyak kota di dunia bahkan di Indonesia yang telah menerapkan sistem tersebut.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta adalah

sebanyak 31.890 unit (yang sudah dimiliki 21.222 titik PJU) sehingga masih terdapat pasar

untuk pemasangan LED sebanyak 10.668 unit, dengan pemasangan tiang mandiri untuk

masing-masing Penerangan Jalan Umum (PJU).

Dengan pemasangan tiang mandiri untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) maka pasar

yang dapat diraih selain pemasangan LED juga akan dapat digunakan untuk:

1) Media Reklame konvensional

2) Media Reklame Digital

3) Media Informasi banner, running text

4) Pemasangan wifi

Penanggung Jawab Proyek Kerjasam (PJPK) sudah melakukan pre-market sounding untuk

proyek KPBU PJU Surakarta ini. Secara umum para peserta – yang terdiri dari pabrikan, penyedia

jasa listrik, penyedia jasa energy service company ESCO – menanggapi positif rencana proyek ini.

3.3. Pangsa pasar

PJU adalah fasilitas publik untuk penerangan jalan umum.

Pangsa Pasar PJU Kota Surakarta adalah:

1) Masyarakat Indonesia pada umumnya yang melintasi Kota Surakarta dan masyarakat Kota

Surakarta pada khusunys.

2) Perusahaan reklame konvensional, digital

3) Perusahaan telekomunikasi dengan pemasangan wifi.

16

BAB IV

ASPEK LEGALITAS

4.1. Pengadaan Tanah

Pada dasarnya, konsep dari pengadaan tanah berdasarkan UU No. 2/2012 adalah kegiatan

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang

berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhadap pengerjaan Proyek, PJU merupakan

prasana perlengkapan jalan yang langsung berhubungan dengan pengguna jalan yang berada pada

rumaja dan/atau rumija. Oleh karena itu, pengadaan lahan Proyek tidak diimplementasikan

berdasarkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No.

2/2012. Namun, untuk pemanfaatan aset terhadap PJU yang berada di Kota Surakarta dapat

dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang memiliki

kewenangan berdasarkan status jalannya.

4.2. Perizinan yang diperlukan

Badan Usaha penyelenggara Proyek, perlu memastikan pemenuhan persyaratan yang

diperlukan untuk tujuan penerbitan izin dan memastikan bahwa setiap instansi Pemerintah

yang relevan memiliki arah kebijakan yang sama dengan Badan Usaha penyelenggara Proyek

sehubungan dengan pelaksanaan Proyek. Berikut gambar 4.1 adalah timeline perolehan

perizinan berdasarkan milestones penyelenggaraan Proyek

Gambar 4.1 Timeline perizinan penyelenggaraan Proyek PJU Kota Surakarta

Berikut Tabel 4.1. adalah daftar perizinan dan persetujuan yang diperlukan dalam

penyelenggaraan Proyek.

17

No Jenis Perizinan Institusi Penerbit pemohon Jangka Waktu

Penerbitan

Dasar pengaturan

Tahapan Penyiapan

1 Persetujuan

pelaksanaan dan

perekayasaan

kegiatan manajemen

dan rekayasa masa

lalu lintas

Dirjen Hubdat

dengan hasil

penelaahan

Gubernur Jawa

Tengah

Walikota

Surakarta

Paling lama 60 (enam

puluh) hari kerja sejak

usulan di terima oleh

Dirjen Hubdat

Peraturan Menteri Perhubungan No.96 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas

2 Pengusulan

pelaksanaan kegiatan

fisik pemanfaatan

Energi Baru Dan

Energi Terbarukan

Serta Konservasi

Energi (EBTKE)

Direktur Jenderal

Energi Baru

Terbarukan dan

Konservasi Energi

( Dirjen EBTKE )

Gubernur Jawa

Tengah dengan

usulan

Pemerintah

Daerah Kota

Surakarta

Ditetapkan setelah

dilakukannya evaluasi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral No. 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan

Energi Terbarukan serta Konservasi Energi (

Permen ESDM No.39/2017 )

3 Surat Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan Dan

Pemantauan

Lingkungan Hidup

(SPPL)

1) Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UU No.32/2009)

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup No.08 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana Penilaian dana Pemeriksaan

Dokumen Lingkungan Hidup serta

Penerbitan Izin Lingkungan (Permen LH

No.08/2013)

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup (Permen LH

No.16/2012

4) Peraturan Derah PROVINSI Jawa Tengah

No.05 Tahun 2007 tentang Pengendalian

18

Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah

(Perda No.05/2007

5) Peraturan Daerah Kota Surakarta No.10

Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda

No10/2015)

Tahap Transaksi dan Konstruksi

1 Persetujuan

Menkumham

mengenai pendirian

Badan Usaha

Penyelenggar4aan

Proyek

Menkumham Investor /

Badan Usaha /

Konsorsium

Paling lama 14 (empat

belas) hari sejak

tanggal pernyataan

tidak berkeberataan

dari Menkumham

1) Undang – Undang No.40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UU

No.40/2007) dan

2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM

No.4 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan Pengesahan

Badan Hukum dan Persetujuan

Anggaran Dasar serta Penyampaian

Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar Pengubahan Data Perseroan Terbatas

Sebagaimana yang telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.01

Tahun 2016 (Permenhukham No.4/2014)

2 Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Kantor Pajak Kota

/ Kabupaten

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 1 (satu)

hari kerja setelah

permohonan diterima

secara lengkap

1) Undang Undang No.06 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU No.6/1983)

2) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Perpajakan (PP No.74/2011)

dan

3) Peraturan Menteri Keuangan No.

182/PMK03/2015 tentang Tata Cara

Pendaftara Nomor Pokok Wajib Pajak,

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan

19

Pengusaha Kena Pajak (PMK

No.182/2015)

3 Surat Keterangan

Domisili Perusahaan

(SKPD)

Kepala Desa /

Kelurahan

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

4) Diatur dalam Peraturan Daerah

4 Tanda Daftar

Perusahaan

Kantor Daftar

Perusahaan atau

Badan Koordinasi

Penanaman Modal

(BKPM)

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 3 (tiga)

bulan setelah formulir

pendaftaran diisi

lengkap

1) Undang Undang No.3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan (UU No.3/1982)

2) Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-

DAG/PER/9/2007 Tentang Perusahaan

sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perdagangan

No.08/M/DAG/PER/2/2017 (Permendag

No.37/2007)

5 Izin Prinsip

Penanaman Modal

PMDN

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota

Surakarta

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 3 (tiga)

hari kerja sejak

diterimanya

permohonan yang

lengkap dan benar

1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal NO.14 Tahun 2015

tentan Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip

Penanaman Modal sebagaimana yang telah

di ubah dengan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun

2016 (Perka BPKM No.14/2015)

2) Peraturan Walikota Surakarta No.10-A/2017

tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan

dan Nonperizinan yang menjadi Urusan

Pemerintah Daerah kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Surakarta (Perwali Kota

Surakarta No.10-A Tahun 2017)

6 Izin Usaha Jasa

Penunjang Tenaga

Listrik (IUJPTL)

Pemerintah Daerah Badan Usaha

Penylenggara

Proyek

Paling lama 30 (tiga

Puluh) hari kerja

terhitung sejak

permohonan di terima

secara lengkap

1) Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2012

tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga

Listrik (PP No.62/2012)

2) Peraturan Menteri ESDM No.35 Tahun

2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan sebagaimana diubah

20

dengan peraturan Menteri ESDM No.12

Tahun 2016 (Permen ESDM No.35

Tahun2013)

7 Sertifikasi Badan

Usaha

Lembaga

Sertifikasi Badan

Usaha (LSBU)

terakreditasi atau

Menteri ESDM

melalui Dirjen

Ketenagalistrikan

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 20 (dua

puluh ) hari kalender

sejak permohonan

diterima secara

lengkap

1) PP No.62/2012

2) Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2014

tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi

Ketenagalistrikan sebagaimana telah di ubah

dengan Peraturan Menteri ESDM No.10

Tahun 2016 (Permen ESDM No.5/2014)

8 Sertifikasi

Kompetensi Tenaga

Tekhnik

Ketenagalistrikan

(SKTTK)

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek melalui

Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi (LSK)

Terakreditasi

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Minimal 14 (empat

belas) hari kerja

1) PP No.62/2012

2) Permen ESDM No.5/2014

9 Permohonan

Penomoran

Registrasi Sertifikasi

Badan Usaha (SBU)

dan Sertifikasi

Kompetensi Tenaga

Tekhnik

Ketenagalistrikan

(SKTTK)

Dirjen

Ketenagalistrikkan

Lembaga

Sertifikasi

Badan Usaha

(LSBU)

terakreditasi

dan Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

(LSK)

terakreditasi

Paling lama 2 (dua)

hari kerja sejak

permohonan diterima

secara lengkap

1) Permen ESDM No.5/2014

2) Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan

No.556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara

Penomoran dana Registrasi Sertifikat di

Bidang Ketenagalistrikan (PDJK

Ni.556/2014

10 Surat Keterangan

Terdaftar Usaha Jasa

Konservasi Energi

Dirjen EBTKE Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lambat 14

(empat belas) hari

kerja terhitung sejak

permohonan di terima

secara lengkap

Peraturan Menteri ESDM NO.14 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi

Energi (Permen ESDM No.14/2016)

21

11 Tanda Daftar Badan

Usaha Pembuat

Perlengkapan Jalan

(jika diperlukan)

Dirjen Hubdat

Devisi Tanda

Daftar Usaha

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

- 1) Peraturan Dirjen Oerhubungan Darat

No.SK/2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang

Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha

Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda

Daftar Badan Usaha Penyedia Badan

Perlengkapan Jalan (PDJ Hubdat

No.2778/2015

2) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No.

SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang

Petunjuk Tekhnis Perlengkapan Darat (PDJ

Perhubdat No7234/2013

12 Izin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK)

Pemerintah

Kabupaten / kota

tempat badan usaha

tersebut

berdomisili

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah

berkas dokumen

persyaratan

dinyatakan lengkap

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia

No.10/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha

Jasa Konstruksi asingl (Permen PU

No.10/2011)

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia

No.10/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha

Jasa Konstruksi Nasional (Permen PU

No.4/2011)

3) Peraturan Daerah Kota Surakarta No.5

Tahun 2015 TENTANG Jasa Konstruksi

(Perda No.5/2015

13 Sertifikat Badan

Usaha

Lembaga

Pengembangan

Jasa Konstruksi

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek atau

Asosiasi

Perusahaan

Jasa

Konstruksi

Minimal 21 (dua

puluh satu) hari

1) Undang Undang Republik Indonesia No.2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU

No.2/2017)

2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nasional No.1 Tahun 2015

tentang Registrasi Badan Usaha Jasa

22

Konstruksi Asing (Peraturan LPJK

No.1/2015)

3) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nasional No.10 Tahun 2013

tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan

Konstruksi sebagaimana yang terkahir kali

di ubah dengan Peraturan Lembaga

Pengembangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Nasional No.10 Tahun 2014 (Peraturan

LPJK No.10/2013

14 Sertifikat Keahlian

(SKA) DAN

Sertifikat

Ketrampilan (SKT)

LPJK Asosiasi

Profesi Jasa

Konstruksi

Paling lama masing

masing 21 (dua puluh

satu) dan 18 (delapan

belas) hari

1) Peraturan LPJK No.10/2013

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia

No.09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan

Kompetisi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli

dan Tenaga Terampil Bidang Jasa

Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum

(Permen PU No.09/2103

3) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nasiona No.4 Tahun 2011

tentang Tata Cara Registrasi Ulang,

Perpanjangan Masa Berlaku, dan

permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja

Ahli Konstruksi sebagaimana yang terakhir

kali di ubah dengan Peraturn Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

No.8 Tahun 2014 (Peraturan LPJK

No.4/2011

4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi anasional No.5 Tahun 2011

tentang Tata Cara Registrasi Ulang,

Perpanjangan Masa Berlaku, dan

Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja

23

Terampil Konstruksi sebagaimana yang

telah di ubah dengan Peraturan Lembaga

Pegembangan Jasa Konstruksi Nasional

No.6 Tahun 2012 (Peraturan LPJK

No.5/2011)

15 Izin Pemasangan

Perlengkapan Jalan

Sinas Perhubungan

Surakarta

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

1) Peraturan Daerah Surakarta No.1 Tahun

2013 tentang PenyelenggaraanPerhubungan

(Perda Surakarta No.1/2013)

16 Permohonan

Pemasangan Lampu

PJU

Walikota Surakarta

Melalui Dinas

PUPR

BUP Kepwalkot No.1/2005

17 Verifikasi capaian

Tingkat Komponen

Dalam Negeri

(TKDN)

Surveyor

Independen dan

disahkan oleh

pejabat yang di

tunuuk Sekertaris

Baddan Usaha

Penyelenggara

Proyek

1) Undang Undang Republik Indonesia No.30

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU

No.30/2009)

2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia No.16/M-IND/PER/2/2011 Tahun

2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penghitungan Tingkat Komponen Dalam

Negeri ( Permenperin No.16/2011)

3) Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia No.54/M-IND/PER/3/2012 Tahun

2012 tentang Pedoman Pedoman

Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk

Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan sebagaimana yang telah di

ubah dengan Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia No.05/M-

IND/PER/2/2017 (Permenperin

No.54/2012)

4) Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia No.02/M-IND/PER/1/2014

tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan

24

Barang/Jasa Pemrintah (Permenperin

No.2/2014)

Tahap Operasi

1 Nomor Register

Sertifikat Laik

Operasi

Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan

Lembaha

Inspeksi

Tekhik dan

Pemehang Izin

Usaha

Paling lama 2 (dua)

hari kerja sejak

permohonan diterina

secara lengkap

Permen ESDM No.5/2014

2 Sertifikat Laik

Operasi (SLO)

Lembaga Inspeksi

Tekhik (LIT)

Tegangan Rendah

Pemilik

Instalasi

Pemanfaatan

Tenaga Listrik

Oaling lama 3 (tiga)

hari kerja sejak

permohonan di terima

secara lengkap

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyedia Tenaga Listrik sebagaimana yang

terakhir kali di ubah dengan Peraturan

Pemerintah RepubliK Indonesia No.23

Tahun 2014 (PP No.14/2012)

2) Permen ESDM No. 5/2014

3 Registrasi

Kepabeanan

Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 1 (satu)

hari kerja berikutnya

terhitung sejak

pemberitahuan

diterima secara

lengkap

Peraturan Menteri Keuangan No.179/PMK.04/2016

Tahun 2016 tentang Registrasi Kepabeanan (PMK

No. 179/2016)

4 Angka Pengenal

Importir – Produsen

(API-P)

Badan Koordinasi

Penanaman Modal

(BKPM) atau

DPMPTSP Kota

Surakarta

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 5 (lima)

hari kerja sejak

diterimanya

permohonan yang

lengkap dan benar

1) Peraturan Menteri Perdagangan No.70

Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor

(Permendag No.70/2015) dan

2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal NO.15 Tahun 2015

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinana

dan Non Perizinan dalam Penanaman Modal

(Perka BKPM No.15/2015)

3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.18

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi

Jawa Tengah (Pergub No.18/2017)

25

5 Persetujuan Fasilitas

Bea Masuk atas

Impor Mesin (jika

diperlukan)

BKOM atau

DPMPTSP Kota

Surakarta

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

Paling lama 5 (lima)

hari sejak diterimanya

permohonan secara

lengkap dan benar

serta diterbitkannya

tanda terima

1) Peraturan Kepala Badan Koorninasi

Penanaman Modal No. 16 Tahun 2015

tentang Pedoman dan Tata Cara pelayanan

Fasilitas Penanaman Modal (Perka BKPM

No.16/2015)

2) Pergub No.18/2017

6 Persetujuan Fasilitas

Bea Masuk atas

Impor Barang dan

Bahan (jika

diperlukan)

BKPM atau

DPMPTSP Kota

Surakarta

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek`

Paling lama 5 (lima)

hari sejak diterimanya

permohonan secara

lengkap dan benar

serta diterbitkannya

tanda terima

1) Perka BKPM No.18/2015

2) Pergub No.18/2017

7 Pengecualian

Kewajiban

Pengggunaan Rupiah

Bank Indonesia Pihak yang

memerlukan

pengecualian

atau salah satu

/ secara

bersama sama

anggota

konsorsium

Paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak

permohonan diterima

secara lengkap

Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP

tanggal 1 juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan

Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (SEBI No.17/11/DSKP/2015

8 Persetujuan yang

berkaitan dengan

Ketenagakerjaan

Kantor Departemen

Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi

Badan Usaha

Penyelenggara

Proyek

1) Undang Undang Republik Indonesia No.13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU

No.13/2003)

2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan

Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

No.35 Tahun 2015 ( Permenaker

No.16/2015)

26

4.3. Kesesuaian Sektor Transportasi Jalan dan Ruang Lingkup Jalan dalam Proyek

Ruang lingkup jalan dalam pelaksanaan Proyek harus memperhatikan rencana letak PJU

yang masuk dalam pengerjaan Proyek, dimana ruang lingkup jalan tersebut didasarkan pada

kewenangan yang dimiliki oleh Pemkot Surakarta, yaitu dalam jalan kota. Walikota Surakarta

telah menetapkan status ruas jalan sebagai jalan kota Surakarta melalui Keputusan Walikota

Surakarta Nomor 762/52.1/1/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota

Surakarta (“Kepwalkot No. 762/2016”), dimana terdapat 263 jalan kota yang telah ditentukan

menjadi kewenangan Pemkot Solo berdasarkan Lampiran Kepwalkot No. 762/2016. Pengaturan

berikut kategori jalan adalah sebagaimana diuraikan dalam table 4.2.

Gambar 4.1 Peta Jalan Kota Surakarta

Tabel 4.2 Pengaturan dan Kategori Jalan

Aspek

Pengaturan

Pengkategorian Uraian

Status Jalan Jalan Nasional, dimana

Menteri PUPR berwenang

dalam penyelenggaraannya

Jalan arteri primer dan jalan kolektor primer

yang menghubungkan antar ibukota provinsi

dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan provinsi, dimana

Gubernur atau pejabat yang

ditunjuk berwenang dalam

penyelenggaraannya

Jalan kolektor primer yang menghubungkan

ibukota provinsi dengan ibukota

kabupaten/kota, atau antar ibukota

kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi

Jalan kabupaten, dimana

Bupati atau pejabat yang

ditunjuk berwenang dalam

penyelenggaraannya.

Jalan yang tidak termasuk jalan nasional,

lokal primer, yang menghubungkan ibukota

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan

pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan

27

jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan

jalan strategis kabupaten.

Jalan kota, dimana Walikota

atau pejabat yang ditunjuk

berwenang dalam

penyelenggaraan jalan kota.

Jalan jalan umum dalam sistem jaringan jalan

sekunder yang menghubungkan antarpusat

pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat

pelayanan dengan persil, menghubungkan

antarpersil, serta menghubungkan antarpusat

permukiman yang berada di dalam kota.

Jalan desa, dimana Bupati

atau pejabat yang ditunjuk

berwenang dalam

penyelenggaraan jalan desa

Jalan umum yang menghubungkan kawasan

dan/atau antar permukiman di dalam desa,

serta jalan lingkungan.

Manajemen

dan Rekayasa

Lalu Lintas

Jalan Nasional Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR

Jalan nasional, provinsi,

kabupaten/kota, dan desa

Kapolri

Jalan provinsi Gubernur

Jalan kabupaten Bupati

Jalan kota Walikota

Lebin lanjut, terdapat kemungkinan dimana letak PJU yang termasuk dalam pengerjaan

Proyek mungkin berada pada jalan yang tidak berstatus jalan kota. Dengan kata lain, PJU dapat

terletak di jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang berada dalam wilayah Pemkot

Surakarta. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional

(“Kepmen PU No. 631/2009), Jalan Nasional yang berada di Kota Surakarta adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.2 Jalan Nasional di Kota Surakarta

No. Nomor Ruas Nama Ruas Panjang Ruas (KM)

137 056 11 K Jl. Slamet Riyadi 0.760

138 056 12 K Jl. A Yani 5.900

139 056 13 K Jl. Tentara Pelajar 2.200

140 056 14 K Jl. Adi Sucipto 6.060

142 057 11 K Jl. Kalibaru/Jl. Sutarto 1.175

143 057 12 K Jl. Sutami 1.875

Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/2 Tahun 2016 tentang

Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah (“Kepgub Jawa Tengah No.

620/2016”), Jalan Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

28

Tabel 4.3 Jalan Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta

No. Nomor Ruas Nama Ruas Panjang Ruas (KM)

106 195 P Surakarta-Gemolong- 33.380

Geyer/BTS. Kab. Grobongan

107 195 P K 11 Jl. Piere Tendean 1.270

108 195 P K 12 Jl. Kol. Sugiono 1.660

109 195 P K 13 Jl. Tentara Pelajar 2.200

110 195 P K 14 Jl. A. Yani 4.310

147 220 P Surakarta-Sukoharjo 8.370

Berikut gambar 4.2 Ruas jalan dilihat dari Jalan lingkungan dan Non lingkungan Kota Surakarta.

Gambar 4.2 Jalan Kota Surakarta

Terkait dengan adanya kemungkinan irisan kewenangan jalan tersebut di atas, mengingat

pelaksanaan Proyek yang juga merupakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, maka

perencanaan74 dan perekayasaan75 di jalan nasional yang berada di kota Surakarta dapat dilakukan

oleh Walikota Surakarta setelah mendapat persetujuan Dirjen Hubungan Darat Kementerian

Perhubungan (“Dirjen Hubdat”).76 Untuk tujuan ini, Walikota Surakarta dapat menyampaikan

usulan pelaksanaan dan perekayasaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

nasional yang berada di kota Surakarta kepada Dirjen Hubdat, yang sebelumnya telah

mendapatkan persetujuan Gubenur Provinsi Jawa Tengah.

4.4. Aturan-aturan yang terkait Proyek PJU Kota Surakarta

4.4.1. Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Penyelenggaraan Proyek

Dalam pelaksanaan Proyek, terdapat kemungkinan adanya penggunaan aset milik

PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) yang akan digunakan oleh Badan usaha

Pelaksana (BUP) selama periode kerjasama. Aset tersebut antara lain misalnya adalah

29

utilitas PJU yaitu tiang lampu mandiri beserta utilitas terkait. Peraturan perundang-

undangan memungkinkan adanya penggunaan BMD dalam proyek Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU) dalam bentuk KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KSPI tersebut PJPK perlu memperhatikan pemenuhan

ketentuan mengenai ruang lingkup KSPI dan prosedur pelaksanaannya.

Kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur telah di atur dalam Perpres

No. 38/2015; dan Permohonan KSPI dilaksanakan oleh PJPK Proyek sebagai Penanggung

Jawab Pemanfaatan BMN. Jangka waktu KSPI atas BMD Kota Surakarta ditetapkan oleh

Walikota dengan jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian

ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu dan perpanjangan tersebut

dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMD. Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD

hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan

Pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD diajukan permohonannya paling lama 6

(enam) bulan setelah government force majeure terjadi.

Adapun bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan

(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31

maret. Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang

terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI

ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya

jangka waktu perjanjian. Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan

(clawback) sebagaimana dimaksud disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat

kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian

KSPI dimulai.

30

BAB V

ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI

5.1. Deskripsi Bisnis

Standar pelayanan minimal menjadi penting bagi PJU, untuk memastikan agar

penyelenggaraan jalan bisa berjalan dengan baik. Saat ini telah ada Keputusan Walikota No. 1

Tahun 2005 tentang Penataan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Dekorasi. Prioritas

pemasangan PJU adalah pada jalan-jalan: kolektor; yang dilalui mobil penumpang umum; yang

rawan kriminalitas, kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Standar layanan PJU yang ditetapkan

adalah spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan sesuai dengan SNI 7391: 2008.

Sedangkan lampu yang disediakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: lebar dan

panjang ruas jalan; penggunaan tiang mandiri; jarak antar tiang 40 meter – 50 meter;

penggunaan lampu hemat energi; dan jalan kampung menggunakan lampu 70 W – 125 W.

Lingkup dari pengelolaan PJU, meliputi:

1. Merencanakan pemasangan PJU

2. Menambah dan memperluas wilayah layanan umum PJU

3. Memasang jaringan PJU

4. Memelihara dan memperbaiki PJU

5. Melakukan pengawasan terhadap PJU

6. Penyediaan layanan kelengkapan jalan sesuai dengan standar layanan.

7. Efisiensi anggaran dalam penyediaan layanan.

8. Berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor

ketenagalistrikan melalui penghematan energi dalam rangka layanan PJU.

5.2. Pola Manajemen

Pemerintah Kota Surakarta bermaksud menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015.

5.2.1. Peran dan Tanggung Jawab Unit PJPK Terhadap Proyek serta Sistem Pelaporan

Pekerjaan

Berdasarkan ketentuan Permen Bappenas No. 4 Tahun 2015, PJPK membentuk

Simpul KPBU, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam rangka penyelenggaraan KPBU.

Uraian tugas unit PJPK sebagai berikut:

a) Simpul KPBU dibentuk sebagai unit PJPK yang melakukan perumusan kebijakan

dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi

terhadap kegiatan KPBU yang dilaksanakan dibawah kewenangan PJPK, dimana tim

31

tersebut bekerja pada seluruh tahapan proyek yaitu dalam pada tahap penyiapan,

pelelangan, operasi, dan pengakhiran proyek.

b) Tim KPBU dibentuk dalam rangka menyiapkan penyiapan proyek hingga

terpenuhinya pembiayaan proyek.

c) Tim Pengadaan dibentuk dan bekerja setelah diselesaikannya tahap penyiapan untuk

melaksanakan pengadaan BUP.

Struktur unit PJPK dalam penyelenggaran KPBU dan alur koordinasi antar unit dapat

diuraikan di gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5.1 Struktur unit PJPK sebagai penyelenggara KPBU

Pemkot Surakarta telah membentuk Tim KPBU Proyek sebagaimana diatur dalam Keputuan

Walikota No. 134.4.05/23/1/2017 tanggal 3 Januari 2017. Tim KPBU adalah tim yang

dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap

transaksi KPBU, khususnya setelah penetapan BUP hingga diperolehnya pemenuhan

pembiayaan (financial close), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam

pelaksanaanya. Tim KPBU sudah dibentuk oleh PJPK sejak tahap penyiapan KPBU. Tim

KPBU membantu PJPK dalam melaksanakan kegiatan pada tahap transaksi hingga

tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk dalam kegiatan pengadaan

BUP, apabila diperlukan. Meskipun koodinasi langsung antara PJPK dan Tim KPBU serta

Tim Pengadaan dapat dilakukan, Simpul KPBU merupakan unit yang secara langsung

bertanggung jawab untuk melaporkan kepada PJPK atas segala sesuatu yang terkait dengan

perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek.

5.3. Sistem Pengelolaan

Perjanjian KPBU merupakan dasar pelaksanaan KPBU yang diselenggarakan selama janga

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Walikota Surakarta akan bertindak sebagai pihak yang

akan menandatangani perjanjian sebagai representasi dari kepala pemerintahan daerah.

Kewajiban Badan Usaha kepada Pemkot adalah menyediakan layanan PJU sebagaimana

ditentukan level pelayananannya berdasarkan perjanjian KPBU. Kewajiban finansial Pemkot

32

kepada Badan Usaha terdiri dari pembayaran AP dan pembayaran kontinjen lainnya. Pembayaran

AP dapat dilakukan per-bulan/ atau per-tahun sesuai kesepakatan BUP dan PJPK.

Dalam hal Proyek membutuhkan penjaminan infrastruktur atas pelaksanaan kewajiban

finansial Pemkot kepada Badan Usaha, maka akan terdapat perjanjian Penjaminan antara PT PII

dan Badan Usaha. Terkait dengan penjaminan, perlu dipastikan mengenai rencana mitigasi risiko

layanan PJU yang menjadi beban PJPK antara lain kemungkinan adanya pencurian listrik,

vandalisme serta PJU swadaya. Walikota Surakarta akan menandatangani Perjanjian KPBU

dengan Badan Usaha Pelaksana yang ditentukan berdasarkan suatu pelelangan yang

diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perka LKPP No.

19/2015”). Kewajiban finansial Walikota Surakarta dalam bentuk pembayaran ketersedian layanan

akan dianggarkan melalui mekanisme APBD yang dialokasikan pada belanja jasa daerah selama

jangka waktu perjanjian KPBU. Lebih lanjut, dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban

finansial dari Walikota Surakarta atas pembayaran ketersediaan layanan yang telah diberikan oleh

Badan Usaha Pelaksana, maka Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian penjaminan

Pemerintah melalui PT PII. Dalam hal Walikota menyatakan ketidakmampuannya dalam

melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka Badan Usaha Pelaksana dapat meminta

pembayaran tersebut kepada PT PII dan sebagai konsekuensinya, PT PII memiliki hak regres

terhadap Walikota Surakarta untuk meminta penggantian atas pembayaran kewajiban finansial

Walikota Surakarta. Berikut adalah gambar 5.2 Skema Pengelolaan Badan Usaha Pelaksana

Gambar 5.2 Skema Pengelolaan Badan Usaha Pelaksana

33

5.3.1. Mekanisme Pembiayaan dan Pelaksanaan Pembayaran ketersediaan (Availability

Payment/AP) sebagai pendapatan BUP (Badan Usaha Pelaksana) dan Mekanisme

Penganggaran APBD

Dana pembayaran ketersediaan layanan adalah dana yang dialokasikan dalam

APBD dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan untuk KPDBU pada

setiap tahun anggaran. Pembayaran ketersediaan layanan merupakan belanja daerah yang

bertujuan untuk: memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat

secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan

melalui KPDBU; mengoptimalkan nilai guna dari APBD (Value for Money) untuk

penyediaan layanan.

Bahwa dalam Proyek diusulkan agar pendapatan BUP bersumber dari pembayaran

ketersediaan/ AP yang dilaksanakan oleh PJPJ. Penganggaran oleh Kepala Daerah sebagai

PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) atas dana ketersediaan layanan dalam

rangka KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) terkait Proyek akan

membebani dana APBD. AP adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku

PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai

dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

Pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan wajib dialokasikan oleh PJPK

berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Lebih lanjut, pelaksanaan pembayaran

ketersediaan layanan yang dialokasikan oleh PJPK wajib disetujui oleh DPRD selama

masa perjanjian KPDBU.

Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat

merupakan kewajiban BUP kepada Pemerintah Daerah. Waktu pembayaran ketersediaan

layanan oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah infrastruktur selesai

dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja. Berdasarkan

perhitungan yang tercantum dalam perjanjian KPDBU, PJPK menganggarkan dana

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD secara berkala pada setiap tahun

anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan

dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian

objek belanja barang dan jasa pada SKPD selaku PA.

Kebutuhan anggaran untuk pembayaran ketersediaan layanan dalam APBD

Kabupaten/Kota diformulasikan ke dalam RKA-SKPD dan diusulkan oleh SKPD selaku

34

PA kepada Bupati/Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Perlu diperhatikan

bahwa, pembayaran ketersediaan layanan tidak dapat dilakukan selama masa

pembangunan konstruksi. Adapun cara penghitungan/format besaran pembayaran

ketersediaan layanan dilakukan pada masa penyiapan KPDBU.

Pelaksanaan anggaran dimulai dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana. Kepala SKPD

menyusun DPA-SKPD untuk pembayaran ketersediaan layanan setelah Peraturan Daerah

tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-SKPD setelah mendapat

persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. DPA-

SKPD tersebut kemudian dijadikan dasar pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan

kepada Badan Usaha Pelaksana. Atas dasar DPA-SKPD tersebutlah Kepala SKPD

menatausahakan keuangan untuk pembayaran ketersediaan layanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala SKPD dapat melakukan pembayaran

ketersediaan layanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah selaku PJPK.

Berikut Gambar 5.2 merupakan skema penganggaran dan pelaksanaan pembayaran

ketersediaan layanan:

Gambar 5.2 skema penganggaran dan pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan PJU

Lebih lanjut, selain AP, kewajiban finansial PJPK terhadap BUP dapat berupa

kewajiban pembayaran kontinjen seperti misalnya pembayaran karena wanprestasi dan

pengakhiran perjanjian dimana PJPK perlu membeli Proyek. Penganggaran yang membebani

35

dana APBD tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam nota kesepakatan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(“Permendagri No. 13/2006”). Adapun jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak

untuk dana dari APBD tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah

berakhir.170 Risiko pembayaran kewajiban finansial selain AP menjadi risiko yang cukup

material mengingat adanya political and payment schedule risks yang akan muncul. Untuk itu

untuk menjamin kelayakan credit Proyek, dipandang perlu adanya penjaminan Pemerintah

melalui PT PII atas risiko tersebut.

5.4. Kewenangan Pihak-pihak yang terkait

Peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga terkait (pemangku kepentingan) PJU Kota

Surakarta di tabel 5.1 sebagai berikut:

Lembaga Peran dan Tanggung Jawab

Pemerintah Kota Surakarta a. Penyelenggaraan jalan umum kota dengan tugas:

Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan

pengawasan jalan sesuai dengan standar layanan

minimal yang ditetapkan oleh penyelenggara.

b. Operasionalisasi kewenangan Pemerintah Kota

Surakarta untuk penyelenggaraan PJU didelegasikan

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

a. Penerbitan Izin Ketenagalistrikan:

- Penerbitan IUJPTL (untuk BUMN atau badan usaha

yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMA),

sertifikasi badan usaha, SLO dan kegiatan terkait

dengan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.

- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa

penunjang tenaga listrik yang meliputi pemenuhan

persyaratan keteknikan, pengutamaan produk dan

potensi dalam negeri, penggunaan tenaga kerja asing,

pemenuhan persyaratan kewajiban dalam IUJPTL dan

pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan

sistem manajemen mutu.

b. Menetapkan Tarif PJU

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif

Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN

(“Permen ESDM No. 28/2016”), tarif listrik untuk

keperluan PJU pada tegangan rendah (P-3/TR)

ditetapkan oleh Menteri ESDM.

36

c. Menetapkan Rencana Induk Konservasi Energi

Nasional

Memuat sasaran, pokok-pokok kebijakan, program, dan

langkah-langkah konservasi energi untuk jangka waktu

5 tahun.

d. Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa

Konservasi Energi

e. Menetapkan Kebiijakan Konservasi Energi terkait

Penerangan Jalan Umum melalui Direktorat Jenderal

EBTKE

f. Pengawasan Program Penghematan Pemakaian Tenaga

Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero)

a. Melakukan penagihan biaya listrik kepada BUP

berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri

ESDM

b. PLN wajib mengumumkan besarnya biaya

penyambungan baru atas tenaga listrik PJU dan wajib

melaporkan realisasi pelaksanaan penyambungan

tenaga listrik kepada Dirjen Ketenagalistrikan secara

berkala setiap triwulan.

c. PLN melalukan pemungutan dan pengumpulan PPJ

yang dibayarkan pelanggan bersamaan dengan

pembayaran rekening listrik, untuk kemudian

disetorkan ke kas Pemerintah Kota Surakarta

(Kepmendagri No.10/2002).

Kementerian Perhubungan a. Kewenangan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas

untuk jalan nasional

- Kewenangan untuk menerima dan menelaah

pengajuan Walikota Surakarta terkait usulan

pelaksanaan sebagian perencanaan dan perekayasaan

kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

nasional yang berada di Kota Surakarta.

- Menerbitkan surat persetujuan/penolakan yang

diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat paling

lama 60 hari kerja sejak usulan diterima.

- Kewenangan dalam menetapkan penempatan dan

spesifikasi teknis rambu lalu lintas sementara

b. Kewenangan terhadap perlengkapan jalan, pengaturan

pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan

keselamatan lampu penerangan jalan.

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

Laporan hasil pengawasan jalan secara umum

- kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan

kebijakan penyelenggaraan jalan,

- pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan

jalan,

- pemenuhan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan.

Kementerian Dalam Negeri Kemendagri memiliki peranan untuk memberikan

pertimbangan atas penggunaan dan pelaksanaan AP oleh

PJPK.

37

Gubenur Jawa Tengah a. Kewenangan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas

untuk jalan provinsi dan pengkajian usulan pelaksanaan

perencanaan dan perekayasaan kegiatan manajemen dan

rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di Kota

Surakarta

Gubenur Jawa Tengah melakukan kajian atas usulan

Walikota Surakarta yang dikaitkan dengan pengaturan

lalu lintas di jalan provinsi dan nasional paling lama

selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan diterima

Gubernur Jawa Tengah. Setelah kajian dilakukan,

Gubernur Jawa Tengah berwenang untuk

menyampaikan usulan Walikota Surakarta kepada

Dirjen Perhubungan Darat untuk disetujui lebih lanjut.

b. Kewenangan dalam pengawasan jalan provinsi

Dewan Perwakila Rakyat

Daerah

DPRD memberikan persetujuan tentang besaran kewajiban

finansial Pemkot selama periode kerjasama serta rancangan

perjanjian kerjasama.

5.5. Produk dan Jasa yang Ditawarkan

Standar pelayanan penerangan jalan umum dapat merujuk pada Standar Nasional Indonesia

(SNI) 7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan (“SNI 7391:2008”).

Lebih lanjut, sehubungan dengan jenis lampu PJU, lampu yang ditawarkan dalam pekerjaan

Proyek harus memiliki SNI sesuai dengan luminer yang ditentukan dalam Peraturan Menteri

Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar

Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib (“Permen ESDM No. 17/2009”).

38

BAB VI

ASPEK TEKNIS

6.1. Kerangka Pekerjaan

6.1.1. Pengaturan Sektor Fasilitas Pelayanan Perkotaan

Dalam hal terkait dengan ketentuan kawasan perkotaan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan,

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

(“Permen PU No. 03/2014”), PJU merupakan salah satu kriteria prasarana jaringan pejalan kaki

yang ideal. PJU yang memadai wajib disediakan pada:

a) Ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus;

b) Penyeberangan di tengah ruas jalan;

c) Jalur pejalan kaki di bawah tanah;

d) Jalur pejalan kaki di atas permukaan tanah.

Dalam peraturan Menteri PUPR tersebut ditentukan juga bahwa PJU pada jaringan pejalan

kaki dilaksanakan dengan ketentuan bahwa lampu penerangan terletak di luar ruang bebas jalur

pejalan kaki dengan jarak antarlampu penerangan yaitu 10 (sepuluh) meter. Lampu penerangan

dibuat dengan tinggi maksimal 4 (empat) meter serta menggunakan material yang memiliki

durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.

6.1.2. Standar Pelaksanaan Konstruksi Proyeksi

6.1.2.1. Sertifikasi Intalasi Tenaga ListrikSertifikasi Intalasi Tenaga Listrik

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO. SLO diberikan oleh

LIT Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Untuk mendapatkan SLO,

pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat mengajukan

permohonan kepada LIT Tegangan Rendah. SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik

tegangan rendah berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat

diperpanjang. Adapun sebelum penerbitan SLO oleh LIT, SLO wajib mendapatkan

nomor register dari Dirjen Ketenagalistrikan untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik

tegangan rendah.

6.1.2.2. Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Sehubungan dengan persyaratan instalasi listrik PJU, persyaratan instalasi harus sesuai

dengan TKDN. Hal ini mengingat bahwa pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib

mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Selain itu, setiap pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh BUMN,

39

BUMD, Badan Usaha Swasta atau Koperasi atas biaya APBN/APBD/Hibah/Pinjaman

Luar Negeri wajib menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Lampu LED dan tiang lampu yang akan digunakan dalam Proyek nantinya harus

memiliki TKDN. Capaian TKDN diverifikasi oleh surveyor independen yang ditunjuk

oleh Menteri Perindustrian. Verifikasi dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara

penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh Menteri

Perindustrian. Capaian TKDN barang ditandasahkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Hasil verifikasi penghitungan capaian

TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah akan dicantumkan dalam buku Daftar

Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Capaian TKDN barang berlaku selama

3 (tiga) tahun.

6.1.2.3. Standar Penempatan PJU

PJU harus ditempatkan di jalan dengan cara yang dapat mengakibatkan kondisi berikut:

a) Distribusi cahaya yang merata pada permukaan jalan, dengan tingkat kesilauan

rendah;

b) Visibilitas yang lebih besar dan dapat lebih diandalkan di persimpangan

dibandingkan dengan jalan lurus; dan

c) Pandunan yang jelas untuk pengguna jalan dan pejalan kaki.

Standar SNI juga memberikan rekomendasi untuk penempatan PJU berdasarkan kategori

jalan dilayani oleh lampu jalan.

Tabel 6.1 Tabel Standar Penempatan PJU Berdasarkan Kategori Jalan

No Jenis Jalan/Jembatan Jenis Penempatan

1 Jalan Arteri Terus-menerus / tidak terputus dan Parsial

2 Jalan Kolektor Terus-menerus / tidak terputus dan Parsial

3 Jalan Lokal Terus-menerus / tidak terputus dan Parsial 4 Persimpangan, jalan layang, ramp Terus-menerus / tidak terputus

5 Jembatan Terus-menerus / tidak terputus

6 Terowongan Terus-menerus / tidak terputus dan Parsial dengan gradasi di ujung terowongan

Tabel 6.2 Tabel Standar Penempatan PJU Berdasarkan Arah Jalan

Tempat Pilihan Penempatan Jalan Satu Arah - Di sisi kanan atau kiri jalan

- Di kanan dan kiri jalan, berselang seling

- Di kanan dan kiri jalan, berhadapan - Di median/separator jalan

Jalan Dua Arah - Di media jalan

- Kombinasi antara kiri dan kanan berhadapan dan

di media jalan

- Di tengah jalan dengan menggunakan sistem

40

gantung Persimpangan - Dapat dilakukan dengan menara lampu yang terdiri

dari beberapa lampu, biasanya ditempatkan di

pulau, di media jalan, di luar persimpangan (di

RUMIJA)

Konfigurasi khusus untuk penempatan PJU perlu dipertimbangkan dengan cermat dan

seringkali dirancang khusus untuk persimpangan dan konfigurasi jalan non-standar lain

yang biasa ditemukan di daerah dengan pergerakan arus lalu lintas yang tinggi.

Tabel 6.3 Tabel Konfigurasi Penempatan PJU

Deskripsi Skala Tinggi Tiang (H) 10-15 m Lampu Standar 13 m

Tinggi tiang rata-rata 20-50 m

Lampu Menara 30 m

Tinggi tiang rata-rata

Interval antar tiang

Jalan Arteri 3,0 H – 3,5 H

Jalan kolektor 3,5 H – 4,0 H

Jalan lokal 5,0 H – 6,0 H

Interval minumam antara tiang 30 m

Jarak antara Tiang dan Tepi Trotoar (s1) Minimum 0,7 m Jarak antara Tepi Trotoar ke titik cahaya terjauh (s2) Minimum L/2 Sudut kemiringan (l) 20-30

6.1.2.4. Sertifikasi Manajemen Mutu Perusahaan

Bila perakitan dilaksanakan di Indonesia, pabrik perakitan harus mempunyai ISO 9001,

ISO 14001 dan OHSAS18001 yang masih berlaku.

6.1.2.5. Klasifikasi dan kualifikasi Konstruksi Penyelenggara Proyek

Dalam melaksanakan konstruksi Proyek, maka Badan Usaha penyelenggara Proyek atau

badan usaha yang melakukan pelaksanaan konstruksi Proyek harus merupakan BUJK.

Badan Usaha Jasa Konstruksi (“BUJK”) adalah badan usaha yang berbentuk badan

hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi

6.1.3. Kegiatan Konstruksi Proyek

6.1.3.1. Meterisasi

Meterisasi merupakan pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur. Alat Pembatas dalam hal

ini merupakan Panel PJU (Panel Kontrol PJU) sedangkan Alat Pengukur dalam hal ini

merupakan kWh Meter. Kegiatan meterisasi dimaksudkan untuk mengganti status tagihan

Abonemen (Non-kWh meter) dengan Meterisasi (kWh meter). Dari data hasil survei yang

telah dilakukan terlihat bahwa jumlah lampu yang berstatus Abonemen sejumlah 15.177

titik atau 71.52% sedangkan lampu yang sudah dimeterisasi sejumlah 6.045 titik atau

41

28.48%. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi beban pembayaran listrik Pemerintah

Kota, sehingga terjadi potensi penghematan anggaran belanja listrik.

6.1.3.2. Revitalisasi

Kegiatan revitalisasi meliputi antara lain:

a) Rehabilitasi

Konsep rehabilitasi yang sering digunakan dalam pekerjaan PJU adalah memperbaiki

kondisi kelistrikan, instalasi, dan tata letak (aransemen) PJU. Memanfaatkan lampu

PJU yang masih bagus untuk direlokasi ke tempat-tempat lain juga merupakan cara

yang sering dilakukan dalam merehabilitasi PJU khususnya daerah-daerah yang

selama ini belum terkena pelayanan PJU atau sering disebut Black Spot.

Menstandarisasi tingkat pencahayaan PJU dengan kelas jalan juga merupakan cara

yang biasa dilakukan dalam merevitalisasi PJU.

b) Optimalisasi

Optimalisasi adalah konsep yang digunakan dalam pekerjaan untuk meningkatkan

tingkat pelayanan PJU kepada masyarakat. Optimalisasi bertujuan meningkatkan

tingkat pelayanan PJU, misalnya tingkat intensitas pencahayaan, pemerataan

pencahayaan, dan mengoptimalkan daya yang dipesan dengan daya yang ada di

lapangan.

c) Efisiensi

Efisiensi merupakan cara mendapatkan hasil yang optimal dari capaian yang

diinnginkan. Efisiensi tidak berarti harus mengorbankan tingkat pelayanan tapi

tetap harus mempertimbangkan optimalisasi pelayanan. Tolok ukur efisiensi

adalah ketika ada hasil lebih dari upaya yang dilakukan dari revitalisasi PJU.

6.1.3.3. Penggantian Lampu Saat ini dengan LED

Sebagian besar lampu yang ada tidak beroperasi karena masalah dengan komponen

optik atau listrik dari PJU. Selain itu, desain pencahayaan yang buruk dan penempatan

PJU yang tidak efisien, dikombinasikan dengan variasi yang luas dalam jenis, umur

dan watt lampu telah mengakibatkan rendahnya kualitas pencahayaan di seluruh

jaringan. Lampu pijar saat ini memiliki efisiensi yang rendah, dan menggunakan listrik

jauh lebih besar dibandingkan dengan lampu LED hemat energi yang sedang

dipertimbangkan untuk menggantikan lampu lama. Seluruh lampu yang ada

direkomendasikan untuk diganti dengan lampu LED hemat energi untuk intensitas

cahaya lebih tepat yang sesuai dengan standar SNI untuk setiap kategori jalan.

42

Dari hasil survei yang dilakukan sebagian besar lampu PJU yang dipasang di Kota

Surakarta adalah non LED dan hanya sekitar 0,25% lampu PJU yang dipasang

menggunakan lampu LED.

6.1.3.4. Pemasangan panel PJU pintar (smart feeder) dan sistem pemantauan dan

pengendalian jarak jauh

PJU yang ada di Surakarta dioperasikan secara manual, menggunakan saklar dengan

timer atau foto-volta, dan hasil keluaran pencahayaan tidak dapat dioptimalkan sesuai

dengan kondisi lingkungan atau pencahayaan alami. Sebagian besar lampu, dengan

demikian, dinyalakan terus menerus selama 12 jam per hari, sehingga penggunaan

energinya yang tidak efisien. Efisiensi operasional dari jaringan penerangan jalan dapat

ditingkatkan dengan memperkenalkan kemampuan untuk mengendalikan PJU dan

jarak jauh.

Pelaksanaan sistem pemantauan dan pengendalian jarak jauh dengan memanfaatkan

smart feeder generasi baru (terintegrasi dengan smart meter dan smart switches) akan

menghasilkan operasi sistem yang lebih efisien. Keuntungan utama smart feeder

adalah kemampuan untuk menyesuaikan hasil keluaran pencahayaan berdasarkan

kondisi lingkungan. Misalnya, lampu harus beroperasi untuk jumlah yang lebih sedikit

selama musim kemarau dibandingkan dengan selama musim hujan. Demikian pula,

lampu dapat menjadi semakin secara bertahap sejalan dengan penurunan cahaya sekitar

di malam hari, meredup selama periode akhir malam (01:00-04:00), dan secara

bertahap meredup di pagi hari dengan semakin terangnya cahaya sekitar untuk

menggantikan cahaya statis selama operasional lampu. Dengan menjadikan

penghematan energi sebagai kriteria kinerja dan berbagi setiap penghematan energi

tambahan di luar persyaratan minimum akan menjadi insentif untuk BUP dalam

mengoptimalkan perbaikan operasional.

Pemantauan real time juga akan digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan pencurian

energi.

Sistem pemantauan dan pengendalian jarak jauh akan dipasang dan dioperasikan dari

workstation khusus (komputer) yang berlokasi di dalam Pusat Komando Kota.

Sistem ini juga akan membutuhkan pengembangan SIM yang mencakup basis data

inventarisasi aset elektronik yang dioperasikan oleh BUP untuk menampung semua

informasi tentang lokasi, jenis, kondisi, kinerja dan pemeliharaan catatan untuk setiap

komponen sistem penerangan jalan.

43

6.1.3.5. Pemsasangan PJU baru

Kebutuhan PJU baru yang meliputi tiang mandiri dan lampu LED sangat diperlukan

mengingat baru sekitar 5,7% tiang PJU yang merupakan milik Pemerintah Kota

Surakarta. Namun demikian untuk tahap awal pemasangan tiang PJU baru dapat

dilakukan pada jalan-jalan protokol dan juga jalan strategis. Juga di jalan lingkungan

karena tiang eksisting yang digunakan saat ini masih merupakan tiang telepon dan tiang

swadaya masyarakat yang belum sesuai dengan standar.

6.1.3.6. Penghematan Energi dari Peningkatan Efisiensi Sistem Penerangan Jalan

Salah satu tujuan utama dari proyek KPBU Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta

adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem penerangan jalan guna mewujudkan

pengurangan konsumsi energi dan penghematan biaya untuk PJPK.

Efisiensi sistem adalah fungsi dari efisiensi produk dan efisiensi operasional. Efisiensi

sistem = Efisiensi Produk + Efisiensi Operasional

Dalam situasi Proyek, PJPK dapat menghasilkan penghematan energi dari jaringan PJU

dengan cara berikut:

Efisiensi produk = Pengurangan konsumsi energi 50% dari penggantian lampu saat ini

dengan lampu LED hemat energi

Efisiensi operasional Penghematan lebih lanjut dari waktu mematikan dan meredupkan

lampu berdasarkan kondisi cahaya sekitar dengan menggunakan pemantauan dan kendali

pintar. BUP harus diberi insentif terus menerus untuk meningkatkan produk dan efisiensi

operasional melalui adopsi inovasi dalam teknologi produk (lampu hemat energi) dan

optimalisasi operasional di seluruh durasi proyek

Sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya PLN belum memasang meteran untuk

semua lampu jalan dan menetapkan biaya tarif tetap yang dikenakan untuk sejumlah besar

PJU yang ada. Meskipun lampu LED baru diharapkan mengkonsumsi listrik kurang dari

lampu konvensional saat ini, PLN masih akan menerapkan tarif tetap yang ada untuk PJU

yang bukan meterisasi.

Jadi meskipun dilakukan perbaikan efisiensi sistem dalam proyek ini, Kota Surakarta

hanya akan mampu mewujudkan penghematan biaya yang sebenarnya dari PJU yang

menggunakan meterisasi.

44

6.2. Target waktu penyelesaian pekerjaan

Indikatif jadwal proyek yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah. Pelaksanaan

konstruksi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 adalah untuk pemasangan PJU jalan non

lingkungan sebanyak kurang lebih 9.877 titik lampu PJU, dan tahap 2 untuk pemasangan

PJU jalan lingkungan sebanyak kurang lebih 22.013 titik lampu PJU.

Tabel 6.1 Tabel Indikasi Jadwal Proyek

d) Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Mobilisasi

Bulan 0-1: Mengidentifikasi depot pemeliharaan dan fasilitas. Pengadaan sumber

daya (tenaga kerja dan peralatan) untuk melaksanakan proyek.

2) Pemetaan aset / koleksi data

Bulan 2-3: Data aset tersebut akan digunakan untuk pengembangan desain jaringan

secara rinci untuk memenuhi persyaratan kinerja, mengidentifikasi aset (misalnya

tiang dan kabel) yang memerlukan penggantian untuk alasan keselamatan atau

operasional lainnya, mengidentifikasi jumlah dan lokasi unit PJU yang diperlukan.

Rencana desain dan implementasi memerlukan persetujuan dari PJPK.

3) Meterisasi

Bulan 4-10: Penggantian sistem abonemen dengan meterisasi perlu dibuat DED

nya sebelum dilakukan konstruksinya. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan

meterisasi sepenuhnya dilakukan oleh PLN, sehingga tidak dapat dipastikan lama

waktu pelaksanaannya karena menyangkut ketersediaan peralatan. Namun

demikian PLN wajib untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan proyek ini,

sebagaimana tertuang dalam MoU yang dilakukan dengan PJPK.

4) Pemasangan PJU jalan non lingkungan

45

Bulan 4-10: Pemasangan sebanyak kurang lebih 9.877 titik PJU meliputi persiapan,

galian tanah, pembuatan tulangan, pengecoran, erection tiang, pemasangan lampu

LED, di wilayah yang telah ditentukan sebelumnya oleh PJPK.

5) Penggantian aset

Bulan 4-10: Penggantian aset yang ada untuk alasan keamanan dan tetap menjaga

terangnya kota, dilakukan secara paralel dengan pemasangan PJU baru. Aset yang

ada dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surakarta karena merupakan barang

milik negara.

6) Pemasangan PJU jalan lingkungan

Bulan 14-24: Pemasangan sebanyak kurang lebih 22.013 titik PJU meliputi

persiapan, galian tanah, pembuatan tulangan, pengecoran, erection tiang,

pemasangan lampu LED, di wilayah yang telah ditentukan sebelumnya oleh PJPK.

7) Operation & Maintenance

Bulan 1 dan seterusnya: O&M jaringan PJU (termasuk operasional dan

pemeliharaan PJU eksisting sebelum penggantian dengan lampu LED) sesuai

dengan standar kinerja yang diperlukan selama masa kontrak.

46

BAB VII

ASPEK KEUANGAN

7.1. Nilai Investasi

Proses iterasi dilakukan dalam menentukan opsi lingkup teknis yang paling optimal dengan

mempertimbangkan kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, value for money, kelayakan finansial

dan alokasi fiskal

Opsi dan ruang lingkup KPBU PJU Surakarta berdasar Outline Business Case (OBC):

1) Opsi 1 dengan nilai Investasi Rp. 421.394.958.781

Ruang Lingkup :

a. Jalan Non Lingkungan: meterisasi, tiang mandiri, smart system, kabel tanam

b. Jalan Lingkungan: meterisasi, tiang mandiri, auto dimming, kabel udara

Tabel 7.1 Estimasi Biaya Investasi Lingkup Teknis Opsi 1 (dalam Rupiah) Opsi 1

Jalan non Lingkungan

Meterisasi 24,256,243,944

Smart System Tipe B 26,166,053,900

LED 53,829,386,698

Tiang 53,241,169,739

Kabel Tanam 39,055,641,242

Total Jalan non Lingkungan 196,548,495,523

Jalan Lingkungan

Meterisasi 39,651,228,759

LED 90,924,561,998

Tiang 94,270,672,500

Total Jalan Lingkungan 224,846,463,258

Total Biaya Investasi 421,394,958,781

2) Opsi 2 dengan nilai investasi Rp. 383.085.258.834

Ruang Lingkup :

a. Jalan Non Lingkungan: meterisasi, tiang mandiri, auto dimming, kabel tanam

b. Jalan Lingkungan: meterisasi, tiang mandiri, auto dimming, kabel udara

47

Tabel 7.2 Estimasi Biaya Investasi Lingkup Teknis Opsi 2 (dalam Rupiah) Opsi 2

Jalan non Lingkungan

Meterisasi 24,256,243,944

LED 41,685,740,651

Tiang 53,241,169,739

Kabel Tanam 39,055,641,242

Total Jalan non Lingkungan 158,238,795,576

Jalan Lingkungan

Meterisasi 39651228759

LED 90,924,561,998

Tiang 94,270,672,500

Total Jalan Lingkungan 224,846,463,258

Total Biaya Investasi 383,085,258,834

3) Opsi 3 dengan nilai investasi Rp. 555.761.376.815

Ruang Lingkup :

a) Jalan Non Lingkungan: meterisasi, tiang mandiri, smart system, kabel tanam

b) Jalan Lingkungan: meterisasi, tiang mandiri, smarat system, kabel tanam

Tabel 7.3 Estimasi Biaya Investasi Lingkup Teknis Opsi 3 (dalam Rupiah)

Opsi 3

Jalan non Lingkungan

Meterisasi 24,256,243,944

Smart System Tipe B 26,166,053,900

LED 53,829,386,698

Tiang 53,241,169,739

Kabel Tanam 39,055,641,242

Total Jalan non Lingkungan 196,548,495,523

Jalan Lingkungan

Meterisasi 40,719,526,798

Smart System Tipe B 58,519,689,722

LED 90,924,561,998

Tiang 94,270,672,500

Kabel Tanam 74,778,430,273

Total Jalan Lingkungan 359,212,881,292

Sedangkan estimasi biaya listrik per tahun dari aset lampu yang disediakan adalah seperti

diperlihatkan pada Tabel 7.4. Estimasi penghematan terbesar terjadi pada skenario 3 karena

menggunakan smart system. Namun penghematan yang dicapai, berdasarkan perhitungan yang

dilakukan, tidak terlalu berbeda signifikan dibandingkan dengan kedua opsi lainnya.

48

Tabel 7.4 Estimasi Beban Biaya Listrik per Tahun

Beban Biaya Listrik Rp. per tahun

Opsi 1 Rp8.337.711.848,-

Opsi 2 Rp8.607.745.651,- Opsi 3 Rp8.271.149.585,-

Dari ketiga opsi di atas, Pemkot Surakarta mempertimbangkan untuk mendapatkan Dukungan

Pemerintah terkait dengan program konservasi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pertimbangan lain adalah jangka waktu kerjasama. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka opsi tersebut dibagi lagi menjadi 4 skenario. Yang pertama adalah jangka waktu

perjanjian 10 tahun tanpa Dukungan Pemerintah. Kedua adalah jangka waktu 10 tahun dengan

Dukungan Pemerintah. Ketiga adalah jangka waktu 20 tahun tanpa Dukungan Pemerintah, dan

terakhir adalah jangka waktu 20 tahun dengan Dukungan Pemerintah. Keempat alternative dari

Opsi 2 sebagai berikut:

1. Alternatif 1: KPBU 10 tahun tanpa Dukungan Pemerintah

B/C Ratio : 1.06 NPV : 12.173 IRR : 10.17 %

2. Alternatif 2: KPBU 10 tahun dengan Dukungan Pemerintah

B/C Ratio : 1.08 NPV :32.735 IRR : 13.81 %

3. Alternatif 3: KPBU 20 tahun tanpa Dukungan Pemerintah

(Capex 20 th: Rp. 420.140.000.000)

B/C Ratio : 1.46 NPV :32.091 IRR : 10.67 %

4. Alternatif 4: KPBU 20 tahun dengan Dukungan Pemerintah

(Capex 20 th : Rp. 420.140.000.000)

B/C Ratio : 1.43 NPV : 49.261 IRR : 13.40 %

Faktor diskonto sosial yang digunakan adalah 6,32 persen. Manfaat yang diperhitungkan

dalam kajian ini meliputi: penggunaan tenaga kerja lokal tanpa keahlian selama masa

konstruksi; penggunaan material lokal selama masa konstruksi; penggunaan tenaga kerja

lokal tanpa keahlian selama masa proyek; pengurangan biaya kecelakaan; peningkatan

PDRB sektor dunia usaha; penurunan CO2; penurunan biaya Operasi & Pemeliharaan PJU;

dan penghematan beban listrik PJU. Dengan rata-rata tertimbang biaya modal (WACC)

sebesar 9,32%, kajian finansial menunjukkan bahwa keempat opsi tersebut menawarkan

kelayakan finansial.

49

7.2. Proyeksi Pendapatan dan Biaya Tahunan

7.2.1. Pendapatan PJU

Pendapatan tahunan yang diperoleh dari Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan

Badan Usaha untuk Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah single revenue yaitu hanya

berasal dari pembayaran jasa ketersediaan layanan/Availibility Payment (AP), besarnya harga jasa

ketersediaan layanan pada saat tanggal operasional komersial dengan ketentuan harga jasa

ketersediaan layanan tanpa eskalasi harga sampai akhir masa kerjasama.

Untuk pelayanan umum penerangan jalan, Pemerintah Kota Surakarta melakukan

pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Setiap penggunaan listrik – baik yang dihasilkan

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain – dipungut PPJ. Sedangkan wajib pajak PPJ

adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan PPJ adalah

jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian listrik. PT PLN akan memungut

PPJ bersamaan dengan pembayaran rekening listrik pelanggan, untuk kemudian menyetorkan

PPJ tersebut ke rekening kas Pemerintah Kota Surakarta.

7.2.2. Beban Biaya Listrik PJU dan Pajak Penerangan Jalan

Nilai penjualan listrik untuk PJU (Golongan P3) pada tahun 2006 adalah Rp 46,1 Milyar.

Tetapi angka ini masih belum akurat karena masih memasukkan data dari wilayah Boyolali dan

Karanganyar. Data rekening listrik bulanan yang ditagihkan oleh PT PLN kepada Pemerintah Kota

Surakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 44,94 Milyar. Sedangkan pada tahun 2016 adalah

sebesar Rp 43,54 Milyar. Jumlah ID pelanggan PJU pada bulan Oktober 2016 adalah 600, yang

terdiri dari 386 ID pelanggan meterisasi dan 296 ID pelanggan abonemen. Jumlah daya total dari

600 ID tersebut adalah 6,5 22,380 VA yang dibagi menjadi 1,136,750 VA ID pelanggan meterisasi

dan 5,385,630 VA ID pelanggan abonemen.

Estimasi yang digunakan dalam Outline Business Case ini adalah sebagai berikut. Tabel

7.5 berikut ini memperlihatkan biaya investasi LED menurut jenisnya.

Tabel 7.5 Biaya Investasi Per Lampu LED Sesuai Watt

Tipe Lampu IDR IDR/watt USD/watt

LED 20- 30 W Dimming IDR 2,481,600.00 IDR 82,720.00 USD 6.13

LED 50- 60 W Dimming IDR 3,406,080.00 IDR 56,768.00 USD 4.21

LED 90- 100 W Dimming IDR 4,950,000.00 IDR 49,500.00 USD 3.67

LED 180 - 200 W Dimming IDR 7,300,000.00 IDR 36,500.00 USD 2.70

50

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kota Surakarta cenderung memilih opsi dua. Besaran

perkiraan capital expenditure (Capex) prasana dan sarana proyek PJU Kota Surakarta meliputi:

pekerjaan sipil, tiang lampu, perijinan, sarana penunjang, kontingensi sudah termasuk pajak,

berdasarkan skenario pembangunannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.6 Opsi dan Biaya Investasi

Opsi Uraian Skenario Jumlah Rp juta

I. JALAN NON LINGKUNGAN

a. Meterisasi,tarik kabel, perijinan 24.256

b. Smart system tipe B 0

c. Pengadaan & Pemasangan LED 41.686

d. Pengadaan & Pemasangan Tiang 53.241 e. Pengadaan & Pemasangan kabel tanam 39.056

1&2 Sub Total 158.239

II. JALAN LINGKUNGAN

a. Meterisasi,kabel,perijinan 39.651

b. Smart system tipe B 0

c. Pengadaan & Pemasangan LED 90.925

d. Pengadaan & Pemasangan Tiang 94.271 e. Pengadaan & Pemasangan kabel tanam 0

Sub Total 224.846

GRAND TOTAL 383.085

KPBU 20 TAHUN PENGGANTIAN LAMPU LED TAHUN KE 10

I. JALAN NON LINGKUNGAN

3&4

a. Pengadaan & Pemasangan LED 18.079

Sub Total 18.079

II. JALAN LINGKUNGAN

a. Pengadaan & Pemasangan LED 18.976

Sub Total 18.976

GRAND TOTAL 37.055

GRAND TOTAL KPBU 20 TAHUN 420.140

Sumber Data: Perhitungan Konsultan

Dalam kegiatan operasi pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta dibebankan

Biaya Operasi & Pemeliharaan termasuk pembayaran rekening listrik ke PLN sesuai effisiensi dari

masing-masing Skenario seperti dalam Tabel 7.7 sebagai berikut:

Tabel 7.7 Biaya Operasi & Pemeliharaan

Rp (dalam juta) Rp (dalam juta)

No. Biaya Operasi & Pemeliharaan Per KPBU10 Per KPBU20

Tahun Tahun Tahun Tahun

1. Biaya Rekening Listrik

Beban listrik seluruh PJU dalam

perjanjian Kerjasama yang harus 8.334 83.383 8.334 169.434

dibayarkan ke PLN termasuk

Ppn 10%

2. Biaya Manajemen

51

Biaya Manajemen, merupakan

biaya Dewan Komisaris dan

924,8 9.248 924,8 18.496

Direksi

serta

operasional,

overhead kantor Pusat Badan

Usaha termasuk Ppn 10%

3 Pemeliharaan/Monitoring,

merupakan biaya yang

dikeluarkan untuk pemeliharaan

dan pengawasan kondisi lampu 350,4 3.504 350,4 7.154

dan sarananya agar selalu

menyala pada jam operasinya,

termasuk Ppn 10%

4 Biaya Umum & Administrasi

keperluan biaya untuk training,

marketing dan overhead

62,5 625 625 1.250

digunakan

penyelenggaraan

kantor administrasi Badan

Usaha, termasuk Ppn 10%

5 Biaya tak terduga

Keperluan biaya untuk

penanggulangan kerusakan

43,8 438 43,8 876

tiang, lampu, akibat tertimpa

pohon, dan kerusakan karena

faktor alam lainnya

Jumlah Biaya Operasi &

9,720 97.198 9.860 197.210

Pemeliharaan

Pertimbangan alokasi fiskal juga menyebabkan Pemerintah Kota Surakarta memikirkan opsi untuk

membuat masa Perjanjian Kerjasama yang lebih panjang. Pertimbangan teknis, antara lain:

a) Perkembangan teknologi LED yang di masa mendatang bisa meningkatkan efisiensi

dalam penggunaan energi. Gambar 7.1 menunjukkan estimasi perkembangan teknologi

LED

52

b) Perkembangan standar layanan PJU kawasan perkotaan di masa mendatang

Gambar 7.1 Perkembangan Efikasi dan Biaya Luminansi/Watt

Dengan menggunakan grafik pada Gambar 7.1, estimasi nilai efikasi 10 tahun yang akan datang

adalah 190 lm/Watt dan faktor penurunan harga LED 10 tahun yang akan datang sekitar 0,6.

Apabila tingkat inflasi rata-rata dalam USD adalah 2% dan dalam IDR 5,5%, serta harga per

USD menggunakan angka IDR 13.500; maka estimasi harga LED tipe-tipe tersebut di atas

diperlihatkan pada Tabel 7.7 di bawah ini.

Tabel 7.8 Estimasi Biaya Per Lampu LED 10 Tahun Mendatang Tipe Lampu Dalam USD Dalam IDR

LED 20- 30 W Dimming USD 63.85 IDR 1,207,938.97

LED 50- 60 W Dimming USD 87.64 IDR 1,657,937.13

LED 90- 100 W Dimming USD 127.37 IDR 2,409,452.74

LED 180 - 200 W Dimming USD 187.84 IDR 3,553,334.34

Dengan penurunan biaya penggantian LED, maka besaran AP setelah tahun ke-10 tentunya akan

lebih ringan. Namun faktor kedua, mengenai perubahan standar layanan juga harus diperhatikan.

Apabila standar layanan berubah, dan Pemerintah Kota Surakarta memiliki kebijakan untuk

mengikuti perkembangan standar layanan di 10 tahun yang akan datang, maka proyeksi perubahan

standar layanan perlu dilakukan. Berdasarkan proyeksi tersebut, jenis lampu yang akan dibutuhkan

ditetapkan dan kemudian diestimasi biaya investasi untuk penggantian lampu LED yang lama.

7.3. Analisa Kelayakan Usaha

Tabel 7.8 Ringkasan Proyeksi Keuangan dan Analisa Kelayakan Proyek

Rp juta

No. Uraian Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

I LABA/(RUGI)

1 Pendapatan Operasi setelah Ppn 830.703 606.866 1.364.680 1.095.843

10%

53

2 Biaya Operasi & Pemeliharaan 97.198 97.198 197.210 197.210

3 Laba sebelum 733.505 509.668 1.167.470 898.634

Bunga,Amortisasi dan Pajak

4 Biaya Bunga 140.972 82.400 171.482 125.119

5 Biaya Amortisasi 406.381 296.638 417.781 347.648

6 Laba Bersih Setelah Pajak 139.614 92.288 433.656 319.400

II. ARUS KAS

1 Arus Kas Masuk 830.703 606.866 1.364.680 1.095.843 2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 97.198 97.198 197.210 197.210 3 Aus Kas Pendanaan & Investasi 437.466 420.338 473.481 462.100 3 Arus Kas Bersih 208.808 178.185 509.830 425.013

III INDIKATOR KELAYAKAN

1 Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40% 2 Net Present Value (NPV) - Rp 12.173 32.735 32.091 49.261 3 Payback Period -Tahun 8,6 7,6 10,6 9,6 4 Kriteria LAYAK LAYAK LAYAK LAYAK

Sumber: Perhitungan Konsultan

Proyeksi perhitungan laba/(Rugi) menggambarkan perolehan pendapatan dan pembebanan

biaya operasi & pemeliharaan dalam satu periode untuk selama masa kerjasama, dengan

proyeksi perhitungan Laba/(Rugi) selama 20 tahun seperti dalam Tabel 7.8. dan Proyeksi

Perhitungan Laba/(Rugi).

Tabel 7.9 Analisis Ratio Proyeksi Perhitungan Laba / Rugi Selama Masa Kerjasama

Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

1. Rata-rata Net Profit Margin 17% 15% 32% 29%

2. Rata-rata Full Cost Recovery 136% 153% 141% 140%

3. Rata-rata ratio Bunga thd Laba Bersih

46% 65% 58% 53%

Sebelum Bunga Pinjaman

Sumber: Perhitungan Konsultan

Rata-rata Net Profit Margin dapat di interpretasikan bahwa perusahaan mempunyai

kemampuan menghasilkan laba bersih dari pembayaran ketersediaan layanan. Rata-rata Full Cost

Recovery, dapat diinterpretasikan bahwa BUP akan selalu mempunyai kemampuan untuk

mencukupi kebutuhan biaya operasi dan pengembalian investasinya dari pembayaran ketersediaan

layanan yang diperoleh. Rata-rata biaya bunga terhadap Laba Bersih, dapat diinterpretasikan

bahwa BUP akan selalu mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan biaya bunga

pinjaman dari perolehan Laba Bersih.

54

Proyeksi Arus Kas selama 20 tahun seperti dalam tabel 7.10 secara rinci:

Tabel 7.10 Analisis Ratio Proyeksi PerhitunganArus Kas Selama Masa Kerjasama

Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

1. Arus kas Bersih Operasi terhadap Arus 29% 33% 45% 53% kas aktivitas operasi

2. Cakupan kas terhadap Biaya Operasi 205% 165% 268% 230%

& Pemeliharaan

Sumber: Perhitungan Konsultan

Dari ke 4 (empat) Opsi menunjukkan bahwa ratio Arus kas dari aktivitas operasi sebagai

sumber dana internal Perusahaan dan memenuhi kebutuhan dana operasi & pemeliharaan,

selalu menghasilkan kinerja yang sangat baik.

Tabel 7.11 Analisis Ratio Proyeksi PerhitunganArus Kas Selama Masa Kerjasama

Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

Return on Equity (ROE) 15% 9% 22% 11%

Sumber: Perhitungan Konsultan

Perhitungan Financial Internal Rate of Return (FIRR) dari arus kas bersih dari kegiatan operasi

dikurangi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan investasi dan pembayaran pajak sesuai masa

kerjasama operasi diperoleh nilai seperti Tabel 7.12 berikut:

Tabel 7.12 Indikator Internal Rate of Return (IRR) 4 (empat) Opsi

Indikator Kelayakan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%

Sumber: Perhitungan Konsultan

Seluruh Opsi investasi proyek Penerangan Jalan Umum (JPU) Kota Surakarta menghasilkan

tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari faktor diskonto

yang ditetapkan didasarkan atas porsi pembiayaan yaitu D/E 70 % : 30% WACC =9,37%, dan

D/E 80% : 20% WACC 10,30% sehingga dapat di interpretasikan bahwa semua Opsi Layak

dilaksanakan.

Payback period dari arus kas bersih setelah pajak selama masa kerjasama operasi (20 tahun)

didapatkan seperti pada Tabel 7.13 sebagai berikut:

Tabel 7.13 Indikator Payback period 4 (empat) Opsi

Indikator Kelayakan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

Payback period (Tahun) 8,6 7,6 10,6 9,6

Sumber: Perhitungan Konsultan

55

Tabel 7.14 Value for Money

MASA PERJANJIAN KERJASAMA KETERANGAN

1. OPSI 1 – KPBU 10 Tahun, Tanpa Dukungan Pemerintah 1. OPSI 1 – KPBU 10 Tahun Tanpa Dukungan Pemerintah

GOVERNMENT EXPENDITURE PSC PPP

CAPEX 362,082 OPSI 1 yaitu Proyek KPBU 10 Tahun Tanpa

OPEX 49,774

Dukungan Pemerintah setelah dilakukan

Availability Payment

550,286

perhitungan nilai Raw PSC dan penawaran KPBU

Financing 98,697

di present value (PV) kan terdapat penghematan

Ancillary 12,897

dari Pemerintah Kota Surakarta sebesar 17,08%.

Competitive Neutrality

(26,202)

Dengan adanya pengematan Pemerintah Kota

Retairned Risk 108,625

Surakarta sebesar 17,08% maka pilihan adalah

Total Governement & Expenditure Incld.Risk 632,074 524,084

KPBU

GOVERNMENT SAVING

17.08%

2. OPSI 2 – KPBU 10 Tahun, Dukungan Pemerintah 2. OPSI 2 KPBU 10 Tahun, Dukungan Pemerintah

GOVERNMENT EXPENDITURE PSC PPP OPSI 2 yaitu Proyek KPBU Dukungan CAPEX 362,082

Pemerintah setelah dilakukan perhitungan nilai GOVERNEMENT SUPPORT 0 94,005

Raw PSC dan penawaran KPBU di present value OPEX 49,774 0

(PV) kan terdapat penghematan dari Pemerintah Availability Payment 402,009

Kota Surakarta sebesar 19,61%.

Financing 62,983

Dengan adanya penghematan Pemerintah Kota Ancillary 12,897

Surakarta sebesar 19,61% maka pilihan adalah

Competitive Neutrality(Pph Ps.25) 0 (16,587)

KPBU

Retairned Risk 108,625

Total Governement & Expenditure Incld.Risk 596,361 479,427

GOVERNMENT SAVING 19.61%

56

MASA PERJANJIAN KERJASAMA KETERANGAN

OPSI 3 – KPBU 20 TAHUN Tanpa Dukungan Pemerintah 1. OPSI 3 – KPBU 20 Tahun Tanpa Dungan

Pemerintah GOVERNMENT EXPENDITURE PSC PPP

CAPEX 377,025

OPEX 69,349 Opsi 3 yaitu Proyek KPBU Tanpa Dukungan

Availability Payment 597,584 Pemerintah setelah Raw PSC dan PPP di present

Financing 124,911 value (PV) kan terdapat penghematan dari

Ancillary 18,584 Pemerintah Kota Surakarta sebesar 21,13%.

Competitive Neutrality (46,660) Dengan adanya pengematan Pemerintah Kota

Retairned Risk 108,625 Surakarta sebesar 21,13% maka pilihan adalah

Total Governement & Expenditure Incld.Risk 698,494 550,924 KPBU

GOVERNMENT SAVING 21.13%

OPSI 4 – KPBU 20 Tahun Dukungan Pemerintah 4OPSI 4 – KPBU 20 Tahun Dukungan Pemerintah

GOVERNMENT EXPENDITURE PSC PPP Opsi 4 yaitu Proyek KPBU 20 Tahun Dukungan

CAPEX 377,025

Pemerintah setelah Raw PSC dan PPP di present

GOVERNEMENT SUPPORT - 94,005

value (PV) kan terdapat penghematan dari

OPEX 69,349

Pemerintah Kota Surakarta sebesar 18,33%.

Availability Payment

472,390

Financing 77,832 Dengan adanya pengematan Pemerintah Kota

Ancillary 18,584

Surakarta sebesar 18,33 % maka pilihan adalah

Competitive Neutrality(Pph Ps.25)

(34,368)

KPBU

Retairned Risk 108,625

Total Governement & Expenditure Incld.Risk 651,414 532,026

GOVERNMENT SAVING 18.33%

Tabel 7.15 Proyeksi Perincian Biaya Operasi & Pemeliharaan

KPBU 10 Tahun

PERKIRAAN Notasi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Biaya Listrik PJU Rp. 5,938 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605

Biaya Manajemen Rp./juta 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925

Biaya Pemeliharaan (Monitoring) Rp./juta 219 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Biaya Umum & administrasi Rp./juta 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Biaya tak terduga Rp./juta 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Jumlah Rp./juta 7,188 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001

Tabel 7.16 Proyeksi Perhitungan Laba/(Rugi) Opsi 1KPBU 10 Tahun Tanpa Dukungan Pemerintah

57

PERKIRAAN Satuan

TAHUN PROYEKSI

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan Konsesi Rp.juta 57,318 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932

Biaya Operasi Rp.juta (7,188) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001)

EARNING BEFORE INTEREST DEP & AMO Rp.juta 50,131 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930

Biaya Penyusutan & Amortisasi Rp.juta (17,833) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172)

EARNING BEFORE INTEREST Rp.juta 32,298 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758

Biaya Bunga Rp.juta (15,111) (32,371) (26,238) (20,523) (15,300) (10,654) (8,909) (6,989) (4,878) 0

EARNING BEFORE TAX Rp.juta 17,187 388 6,520 12,235 17,458 22,105 23,850 25,769 27,881 32,758

Estimasi Pajak Penghasilan Badan Rp.juta (4,297) (97) (1,630) (3,059) (4,365) (5,526) (5,962) (6,442) (6,970) (8,190)

LABA BERSIH Rp.juta 12,890 291 4,890 9,176 13,094 16,579 17,887 19,327 20,911 24,569

Tabel 7.17 Proyeksi Arus Kas Opsi 1KPBU 10 Tahun Tanpa Dukungan Pemerintah

CASH FLOW DIRECT METHOD -1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIAN Satuan TAHUN PROYEKSI

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027 2028

AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk Rp.juta 0 57,318 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932 85,932

Arus Kas Keluar Rp.juta 0 (7,188) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp.juta 0 50,131 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930

AKTIVITAS PENDANAAN

Ekuiti Pokok Rp.juta 31,648 44,969

Ekuiti Bunga Masa Konstruksi Rp.juta 6,129 3,598

Pinjaman Pokok Rp.juta 126,591 179,877

Pinjaman Bunga Masa Konstruksi Rp.juta 24,517 14,390

Modal Kerja Rp.juta 2,374 3,373

Government Support Rp.juta 0 0 0 0

Ekuitas & Pinjaman Rp.juta 191,259 246,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ARUS KAS MASUK Rp.juta 191,259 296,338 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930 75,930

AKTIVITAS INVESTASI & KEWAJIBAN

Piutang Konsesi Rp.juta (191,259) (246,207)

Pembayaran Bunga Pinjaman Rp.juta 0 (15,111) (32,371) (26,238) (20,523) (15,300) (10,654) (8,909) (6,989) (4,878) 0

Pembayaran Pokok Pinjaman Rp.juta 0 0 (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) (43,172) 0

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Rp.juta 0 0 (4,297) (97) (1,630) (3,059) (4,365) (5,526) (5,962) (6,442) (6,970)

TOTAL ARUS KAS KELUAR INVESTASI &

KEWAJIBAN Rp.juta (191,259) (261,318) (79,839) (69,507) (65,325) (61,531) (58,190) (57,607) (56,124) (54,492) (6,970)

ARUS KAS BERSIH Rp.juta 0 35,020 (3,909) 6,423 10,605 14,400 17,740 18,324 19,807 21,439 68,960

Saldo awal kas Rp.juta 0 0 35,020 31,111 37,535 48,139 62,539 80,279 98,603 118,410 139,848

Saldo akhir Kas Rp.juta 0 35,020 31,111 37,535 48,139 62,539 80,279 98,603 118,410 139,848 208,808

58

Tabel 4.24 Proyeksi Perhitungan Laba/(Rugi) Opsi 2KPBU 10 Tahun Dukungan Pemerintah

PERKIRAAN Satuan

TAHUN PROYEKSI

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan Konsesi Rp.juta 41,874 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777

Biaya Operasi Rp.juta (7,188) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001)

EARNING BEFORE INTEREST DEP & AMO Rp.juta 34,686 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776

Biaya Penyusutan & Amortisasi Rp.juta (13,017) (31,513) (31,513) (31,513) (31,513) (31,513) (31,513) (31,513) (31,513) (31,513)

EARNING BEFORE INTEREST Rp.juta 21,669 21,262 21,262 21,262 21,262 21,262 21,262 21,262 21,262 21,262

Biaya Bunga Rp.juta (9,591) (20,675) (16,759) (13,108) (9,772) (6,805) (5,690) (4,464) (3,115) 0

EARNING BEFORE TAX Rp.juta 12,078 587 4,504 8,154 11,490 14,458 15,572 16,798 18,147 21,262

Estimasi Pajak Penghasilan Badan Rp.juta (3,020) (147) (1,126) (2,038) (2,873) (3,614) (3,893) (4,200) (4,537) (5,316)

LABA BERSIH Rp.juta 9,059 440 3,378 6,115 8,618 10,843 11,679 12,599 13,610 15,947

59

Tabel 4.25 Proyeksi Arus Kas Opsi 2KPBU 10 Tahun Dukungan Pemerintah

TABLE - CASH FLOW DIRECT METHOD -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAIAN Satuan TAHUN PROYEKSI

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027 2028

AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk Rp.juta 0 41,874 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777 62,777

Arus Kas Keluar Rp.juta 0 (7,188) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001) (10,001)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp.juta 0 34,686 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776

AKTIVITAS PENDANAAN

Ekuiti Pokok Rp.juta 35,147 49,941

Ekuiti Bunga Masa Konstruksi Rp.juta 5,956 3,496

Pinjaman Pokok Rp.juta 82,009 116,530

Pinjaman Bunga Masa Konstruksi Rp.juta 13,898 8,157

Modal Kerja Rp.juta 2,374 3,373

Government Support Rp.juta 41,082 58,375 0 0

Ekuitas & Pinjaman Rp.juta 180,466 239,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ARUS KAS MASUK Rp.juta 180,466 274,558 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776 52,776

AKTIVITAS INVESTASI & KEWAJIBAN

Piutang Konsesi Rp.juta (180,466) (239,872)

Pembayaran Bunga Pinjaman Rp.juta 0 (9,591) (20,675) (16,759) (13,108) (9,772) (6,805) (5,690) (4,464) (3,115) 0

Pembayaran Pokok Pinjaman Rp.juta 0 0 (27,574) (27,574) (27,574) (27,574) (27,574) (27,574) (27,574) (27,574) 0

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Rp.juta 0 0 0 (3,020) (147) (1,126) (2,038) (2,873) (3,614) (3,893) (4,200)

TOTAL ARUS KAS KELUAR INVESTASI &

KEWAJIBAN Rp.juta (180,466) (249,463) (48,250) (47,353) (40,829) (38,472) (36,417) (36,137) (35,653) (34,583) (4,200)

ARUS KAS BERSIH Rp.juta 0 25,096 4,526 5,423 11,946 14,303 16,358 16,639 17,123 18,193 48,576

Saldo awal kas Rp.juta 0 0 25,096 29,622 35,045 46,992 61,295 77,653 94,292 111,415 129,609

Saldo akhir Kas Rp.juta 0 25,096 29,622 35,045 46,992 61,295 77,653 94,292 111,415 129,609 178,185

60

Tabel 4.26 Proyeksi Perincian Biaya Operasi & Pemeliharaan

KPBU 20 Tahun

PERKIRAAN Notasi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Biaya Listrik PJU Rp. 5,938 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605

Biaya Manajemen Rp./juta 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925

Biaya Pemeliharaan (Monitoring) Rp./juta 219 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Biaya Umum & administrasi Rp./juta 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Biaya tak terduga Rp./juta 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Jumlah Rp./juta 7,188 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001

Tabel Lanjutan Proyeksi Perincian Biaya Operasi & Pemeliharaan

PERKIRAAN Notasi 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Biaya Listrik PJU Rp. 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605

Biaya Manajemen Rp./juta 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925

Biaya Pemeliharaan (Monitoring) Rp./juta 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Biaya Umum & administrasi Rp./juta 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Biaya tak terduga Rp./juta 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Jumlah Rp./juta 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001

61

Tabel 4.31 Perhitungan Economic Rate of Return (EIRR) dan Economic Net Present Value (ENPV), Benefit Cost (B/C) Ratio OPSI 1 TDP

Faktor Diskonto Sosial 6.32% Rp.x juta

Manfaat Manfaat Manfaat Penurunan Peningkatan Penurunan

Penghematan Penghematan Manfaat

Tahun ke Investasi BOP TK.Lokal Material TK.Lokal Biaya PDRB dunia Biaya

Emisi CO2

biaya listrik Bersih Masa Konst Lokal Masa KS Kecelakaan usaha 0.05% Pemeliharaan

2018 (153,007) 7,650 7,650 (137,707)

2019 (196,966) (4,750) 9,848 9,848 220 535 18,141 539 1,360 19,833 (141,392)

2020 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2021 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2022 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2023 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2024 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2025 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2026 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2027 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2028 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

EIRR 6.61%

ENPV 3,387

ENPV MANFAAT 364,921

ENPV BIAYA 344,298

B/C RATIO 1.06

62

Tabel 4.32 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) OPSI 1TDP

Faktor Diskonto 9.37% Rp. x juta

Tahun/Year Pendapatan

Biaya Operasi &

Investasi Pajak

Arus Kas

Pemeliharaan Bersih

31-Dec-18 0 0 (191,259) 0 (191,259)

31-Dec-19 57,318 (7,188) (246,207) (4,297) (200,373)

31-Dec-20 85,932 (10,001) (97) 75,833

31-Dec-21 85,932 (10,001) (1,630) 74,300

31-Dec-22 85,932 (10,001) (3,059) 72,872

31-Dec-23 85,932 (10,001) (4,365) 71,566

31-Dec-24 85,932 (10,001) (5,526) 70,404

31-Dec-25 85,932 (10,001) (5,962) 69,968

31-Dec-26 85,932 (10,001) (6,442) 69,488

31-Dec-27 85,932 (10,001) (6,970) 68,960

31-Dec-28 85,932 (10,001) (8,190) 67,741

IRR 10.17%

NPV 12,173

63

Tabel 4.33 Perhitungan Payback Period –OPSI 1 TDP

Penerimaan Biaya Operasi

&

Arus Kas

Arus Kas

Tahun Investasi Bersih Pendapatan Pemeliharaan Bersih Kumulatif

31-Dec-18 0 0 (191,259) (191,259) (191,259)

31-Dec-19 57,318 (7,188) (246,207) (200,373) (391,632)

31-Dec-20 85,932 (10,001) 0 75,833 (315,799)

31-Dec-21 85,932 (10,001) 0 75,833 (239,965)

31-Dec-22 85,932 (10,001) 0 74,300 (165,665)

31-Dec-23 85,932 (10,001) 0 72,872 (92,793)

31-Dec-24 85,932 (10,001) 0 71,566 (21,227)

31-Dec-25 85,932 (10,001) 0 70,404 49,177

31-Dec-26 85,932 (10,001) 0 69,968 119,145

31-Dec-27 85,932 (10,001) 0 69,488 188,633

31-Dec-28 85,932 (10,001) 0 68,960 257,593

back Period 8.6

TDP = Tanpa Dukungan Pemerintah

64

Tabel 4.34 Perhitungan Economic Rate of Return (EIRR) dan Economic Net Present Value (ENPV), Benefit Cost (B/C) Ratio OPSI 1 DP

Faktor Diskonto Sosial 6.32% Rp.x Juta

Manfaat Manfaat Manfaat Penurunan Peningkatan

Penurunan

Penghematan

Penghematan Manfaat

Tahun ke Investasi BOP TK.Lokal Material TK.Lokal Biaya PDRB dunia Biaya Emisi CO2 biaya listrik Bersih

Masa Konst Lokal Masa KS Kecelakaan usaha 0.05% Pemeliharaan

2018 (144,373) 4,331 7,219 (132,823)

2019 (191,898) (4,750) 5,757 9,595 220 535 18,141 539 1,360 19,833 (140,669)

2020 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2021 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2022 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2023 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2024 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2025 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2026 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2027 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2028 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

EIRR 7.05%

NPV 8,834

NPV MANFAAT 380,612

NPV BIAYA 353,453

B/C RATIO 1.08

Tabel 4.35 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) OPSI 2 DP

Faktor Diskonto 10.30%

Tahun/Year Pendapatan

Biaya Operasi &

Investasi

Dukungan

Pajak Arus Kas Bersih Pemeliharaan Pemerintah

31-Dec-18 0 0 (180,466) 41,082 0 (139,384)

31-Dec-19 41,874 (7,188) (181,497) 58,375 (3,020) (91,455)

31-Dec-20 62,777 (10,001) (147) 52,629

31-Dec-21 62,777 (10,001) (1,126) 51,650

31-Dec-22 62,777 (10,001) (2,038) 50,737

31-Dec-23 62,777 (10,001) (2,873) 49,903

31-Dec-24 62,777 (10,001) (3,614) 49,161

31-Dec-25 62,777 (10,001) (3,893) 48,883

31-Dec-26 62,777 (10,001) (4,200) 48,576

31-Dec-27 62,777 (10,001) (4,537) 48,239

31-Dec-28 62,777 (10,001) (5,316) 47,460

IRR 13.81%

NPV 32,735

Tabel 4.36 Perhitungan Payback Period –OPSI 2 DP

65

Tahun Penerimaan

Biaya Operasi &

Investasi

Dukungan

Pajak

Arus Kas Arus Kas Bersih

Pemeliharaan Pemerintah Bersih Kumulatif

31-Dec-18 0 0 (180,466) 41,082 0 (139,384) (139,384)

31-Dec-19 41,874 (7,188) (181,497) 58,375 (3,020) (91,455) (230,839)

31-Dec-20 62,777 (10,001) 0 (147) 52,629 (178,210)

31-Dec-21 62,777 (10,001) 0 (147) 52,629 (125,581)

31-Dec-22 62,777 (10,001) 0 (1,126) 51,650 (73,931)

31-Dec-23 62,777 (10,001) 0 (2,038) 50,737 (23,194)

31-Dec-24 62,777 (10,001) 0 (2,873) 49,903 26,710

31-Dec-25 62,777 (10,001) 0 (3,614) 49,161 75,871

31-Dec-26 62,777 (10,001) 0 (3,893) 48,883 124,754

31-Dec-27 62,777 (10,001) 0 (4,200) 48,576 173,330

31-Dec-28 62,777 (10,001) 0 (4,537) 48,239 221,569

7.6

Tabel 4.37 Perhitungan Economic Rate of Return (EIRR) dan Economic Net Present Value (ENPV), Benefit Cost (B/C) Ratio OPSI 3 TDP

Faktor Diskonto Sosial 6.32% Rp. x juta

Manfaat Manfaat Manfaat Penurunan Peningkatan

Penurunan

Penghematan

Penghematan Manfaat

Tahun ke Investasi BOP TK.Lokal Material TK.Lokal Biaya PDRB dunia Biaya Emisi CO2 biaya listrik Bersih

Masa Konst Lokal Masa KS Kecelakaan usaha 0.05% Pemeliharaan

2018 (151,108) 7,555 7,555 (135,998)

2019 (179,877) (4,750) 8,994 8,994 220 535 18,141 782 1,360 19,833 (125,770)

2020 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2021 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2022 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2023 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2024 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2025 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2026 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2027 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2028 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2031 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2032 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2033 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2034 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2035 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2036 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2037 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

2038 (6,884) 220 535 18,141 782 1,360 29,601 43,754

EIRR 14.34%

NPV 182,118

NPV MANFAAT 586,959

NPV BIAYA 376,195

B/C RATIO 1.56

66

Tabel 4.38 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) OPSI 3 TDP

Faktor Diskonto 9.37% Rp. x juta

Tahun Pendapatan

Biaya Operasi &

Investasi Pajak Arus Kas Bersih Pemeliharaan

31-Dec-18 0 0 (188,886) 0 (188,886)

31-Dec-19 43,925 (7,188) (224,846) (3,429) (191,537)

31-Dec-20 64,699 (10,001) (655) 54,043

31-Dec-21 64,699 (10,001) (1,878) 52,820

31-Dec-22 64,699 (10,001) (3,048) 51,650

31-Dec-23 64,699 (10,001) (4,154) 50,544

31-Dec-24 64,699 (10,001) (5,184) 49,514

31-Dec-25 64,699 (10,001) (6,126) 48,572

31-Dec-26 64,699 (10,001) (6,964) 47,734

31-Dec-27 64,699 (10,001) (7,279) 47,419

31-Dec-28 64,699 (10,001) (6,581) 48,117

31-Dec-29 72,198 (10,001) (21,192) (6,581) 34,424

31-Dec-30 74,029 (10,001) (20,570) (6,581) 36,877

31-Dec-31 74,029 (10,001) (10,174) 53,854

31-Dec-32 74,029 (10,001) (9,620) 54,408

31-Dec-33 74,029 (10,001) (9,824) 54,204

31-Dec-34 74,029 (10,001) (9,990) 54,038

31-Dec-35 74,029 (10,001) (10,109) 53,919

31-Dec-36 74,029 (10,001) (10,174) 53,854

31-Dec-37 74,029 (10,001) (10,174) 53,854

31-Dec-38 74,029 (10,001) (10,174) 53,854

IRR 10.67%

NPV 32,091

67

Tabel 4.39 Perhitungan Payback Period –OPSI 3 TDP

Tahun Penerimaan

Biaya Operasi &

Investasi Pajak

Arus Kas Arus Kas Bersih

Pemeliharaan Bersih Kumulatif

31-Dec-18 0 0 (188,886) 0 (188,886) (188,886)

31-Dec-19 43,925 (7,188) (224,846) (3,429) (191,537) (380,423)

31-Dec-20 64,699 (10,001) 0 (655) 54,043 (326,380)

31-Dec-21 64,699 (10,001) 0 (655) 54,043 (272,338)

31-Dec-22 64,699 (10,001) 0 (1,878) 52,820 (219,518)

31-Dec-23 64,699 (10,001) 0 (3,048) 51,650 (167,867)

31-Dec-24 64,699 (10,001) 0 (4,154) 50,544 (117,323)

31-Dec-25 64,699 (10,001) 0 (5,184) 49,514 (67,809)

31-Dec-26 64,699 (10,001) 0 (6,126) 48,572 (19,238)

31-Dec-27 64,699 (10,001) 0 (6,964) 47,734 28,496

31-Dec-28 64,699 (10,001) 0 (7,279) 47,419 75,915

31-Dec-29 72,198 (10,001) (21,192) (6,581) 34,424 110,339

31-Dec-30 74,029 (10,001) (20,570) (6,581) 36,877 147,216

31-Dec-31 74,029 (10,001) 0 (6,581) 57,447 204,662

31-Dec-32 74,029 (10,001) 0 (10,174) 53,854 258,516

31-Dec-33 74,029 (10,001) 0 (9,620) 54,408 312,924

31-Dec-34 74,029 (10,001) 0 (9,824) 54,204 367,128

31-Dec-35 74,029 (10,001) 0 (9,990) 54,038 421,166

31-Dec-36 74,029 (10,001) 0 (10,109) 53,919 475,085

31-Dec-37 74,029 (10,001) 0 (10,174) 53,854 528,939

31-Dec-38 74,029 (10,001) 0 (10,174) 53,854 582,792

10.6 10.6

TDP = Tanpa Dukungan Pemerintah

Tabel 4.40 Perhitungan Economic Rate of Return (EIRR) dan Economic Net Present Value (ENPV), Benefit Cost (B/C) Ratio OPSI 4 DP

Faktor Diskonto Sosial 6.32% Rp.x Juta

Biaya Operasi &

Manfaat Manfaat Manfaat Penurunan Peningkatan Penurunan

Penghematan Penghematan Manfaat Tahun ke Investasi TK.Lokal Material TK.Lokal Biaya PDRB dunia Biaya

Pemeliharaan Masa Konst Lokal Masa KS Kecelakaan usaha 0.05% Emisi CO2 Pemeliharaan biaya listrik Bersih

2018 (144,373) 7,219 7,219 (129,936) 2019 (191,898) (4,750) 9,595 9,595 220 535 18,141 539 1,360 19,833 (136,831)

2020 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2021 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2022 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2023 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2024 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2025 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2026 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2027 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2028 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2029 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2030 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2031 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2032 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2033 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2034 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2035 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2036 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2037 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

2038 (6,884) 220 535 18,141 539 1,360 29,601 43,511

EIRR 14.00%

NPV 175,699

NPV MANFAAT 584,677

NPV BIAYA 380,494

B/C RATIO 1.54

68

Tabel 4.41 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) OPSI 4 DP

Faktor Diskonto 10.30% Rp.x Juta

Tahun Pendapatan

Biaya Operasi &

Investasi

Dukungan

Pajak Arus Kas Bersih Pemeliharaan Pemerintah

31-Dec-18 0 0 (180,466) 41,082 0 (139,384)

31-Dec-19 34,134 (7,188) (181,497) 58,375 (2,712) (98,887)

31-Dec-20 50,278 (10,001) 0 (873) 39,404

31-Dec-21 50,278 (10,001) (1,654) 38,623

31-Dec-22 50,278 (10,001) (2,401) 37,876

31-Dec-23 50,278 (10,001) (3,107) 37,169

31-Dec-24 50,278 (10,001) (3,766) 36,511

31-Dec-25 50,278 (10,001) (4,015) 36,262

31-Dec-26 50,278 (10,001) (4,289) 35,988

31-Dec-27 50,278 (10,001) (4,591) 35,686

31-Dec-28 50,278 (10,001) (4,922) 35,354

31-Dec-29 59,273 (10,001) (21,192) (4,922) 23,158

31-Dec-30 61,104 (10,001) (20,570) (4,922) 25,611

31-Dec-31 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-32 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-33 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-34 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-35 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-36 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-37 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

31-Dec-38 61,104 (10,001) (4,922) 46,181

IRR 13.40%

NPV 49,261

Tabel 4.42 Perhitungan Payback Period –OPSI 4 DP

Biaya Operasi &

Dukungan

Arus Kas

Arus Kas

Tahun Penerimaan Investasi Pajak Bersih Pemeliharaan Pemerintah Bersih

Kumulatif

31-Dec-18 0 0 (180,466) 41,082 0 (139,384) (139,384)

31-Dec-19 34,134 (7,188) (181,497) 58,375 (2,712) (98,887) (238,271)

31-Dec-20 50,278 (10,001) (873) 39,404 (198,867)

31-Dec-21 50,278 (10,001) (873) 39,404 (159,463)

31-Dec-22 50,278 (10,001) (1,654) 38,623 (120,841)

31-Dec-23 50,278 (10,001) (2,401) 37,876 (82,965)

31-Dec-24 50,278 (10,001) (3,107) 37,169 (45,796)

31-Dec-25 50,278 (10,001) (3,766) 36,511 (9,285)

31-Dec-26 50,278 (10,001) (4,015) 36,262 26,977

31-Dec-27 50,278 (10,001) (4,289) 35,988 62,964

31-Dec-28 50,278 (10,001) (4,591) 35,686 98,650

31-Dec-29 59,273 (10,001) (21,192) (4,922) 23,158 121,808

31-Dec-30 61,104 (10,001) (20,570) (4,922) 25,611 147,419

31-Dec-31 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 193,599

31-Dec-32 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 239,780

31-Dec-33 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 285,960

31-Dec-34 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 332,141

31-Dec-35 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 378,321

69

31-Dec-36 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 424,502

31-Dec-37 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 470,683

31-Dec-38 61,104 (10,001) (4,922) 46,181 516,863

Payback Period 9.6

DP = Dukungan Pemerintah

7.4. Perpajakan

7.4.1. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (“Kepmendagri No. 10/2002”), ditentukan bahwa

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN pada saat yang sama dengan

pembayaran Rekening Listrik oleh Pelanggan dalam satu rekening. PLN wajib menyetor

hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah

atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk.27 Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 20

pada bulan berikutnya. Kepala Daerah dapat mengurangkan dan menghapuskan tagihan

Pajak Penerangan Jalan yang terhutang sebagian atau seluruhnya. Lebih lanjut, Kepala

Daerah wajib melunasi pembayaran rekening listrik yang menjadi beban Pemerintah Daerah

yang bersangkutan setiap bulan tepat pada waktunya.

Terkait pelaksanaan pemungutan PPJ di Kota Surakarta, terdapat beberapa produk

hukum daerah Kota Surakarta antara lain Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28.A Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan dan Keputusan Walikota

Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 Penataan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Dekorasi.

70

BAB VIII

ASPEK KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

8.1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Proyek oleh BUP perlu memastikan pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan yang

antara lain meliputi hubungan kerja, manfaat yang didapat oleh pekerja, keselamatan kerja dan

upah minimum kota yang dapat diterima oleh pekerja. Aspek-aspek pengaturan ketenagakerjaan

diuraikan dalam table 8.1 berikut:

Tabel 8.1 Aspek Pengaturan Tenaga Kerja BUP Revitalisasi PJU Kota Surakarta

No

Aspek Uraian

Dasar Hukum

Pengaturan

1. Keselamatan Badan usaha penyelenggara Proyek wajib (i) Permenaker No. kerja melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12/2015;

(ii) UU No. 2/2017; (“K3”) pemanfaatan listrik di tempat kerja

(iii) UU No. 1/1970;

(iv) Permenakertrans

No. 1/1980.

2. Hubungan (i) Tenaga kerja perseorangan; Pemenakertrans No. kerja (ii) Pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa 19/2012

tenaga kerja

3. Pengupahan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh Permenakertrans No. penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 7/2013

layak bagi kemanusiaan.119 Pemberi kerja harus membayar para tenaga kerja tidak kurang dari upah

minimum regional atau Kabupaten/Kota yang

berlaku.120 Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan berdampak pada pengenaan denda,

pembayaran ganti kerugian dan hukuman pidana.

Pemerintah dapat membentuk sektor upah

minimum berdasarkan industri, baik secara nasional

atau regional, namun hal ini tidak dapat lebih rendah

dari upah minimum regional yang berlaku.121

4. Upah Minimum UMK untuk Kota Surakarta yang telah ditetapkan Lampiran KepGub No. Kota untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.534.985,00 560/2016.

(satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan

ratus delapan puluh lima rupiah) per bulan.

5. Jam Kerja Waktu Kerja:122 UU No. 24/2011

No

Aspek Uraian

Dasar Hukum

71

Pengaturan

(i) 7 (tujuh) jam/hari dan 40 (empat puluh)

jam/minggu untuk 6 (enam) hari kerja/minggu;

(ii) 8 (delapan) jam/hari dan 40 (empat puluh)

jam/minggu untuk 5 (lima) hari kerja/minggu;

(iii) ketentuan waktu kerja sebagaimana diatas

tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan

tertentu.

6. Manfaat (i) Jaminan Sosial; (i) Permenaker No. Pekerja (ii) Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) dan 44/2015;

(ii) UU No. 7/1983. Jaminan Kematian (“JKM”);

(iii) Pajak Penghasilan;

(iv) Dukungan untuk Keluarga dari Karyawan yang

Ditahan;

(v) Non-Diskriminasi.

7. Penggunaan Setiap pemberi kerja yang ingin mempekerjakan (i) Permenaker No. Tenaga Kerja TKA harus memperoleh IMTA. Untuk memperoleh 16/2015;

(ii) Perpres No.

Asing

IMTA, pemberi kerja juga harus memiliki RPTKA123.

72/2014.

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu

maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

dengan jangka waktu yang sama. IMTA tidak

berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan anggota

direksi, anggota dewan komisaris atau anggota

pembina, anggota pengurus, anggota pengawas

yang berdomisili di luar negeri.

72

1. NARA SUMBER / CONTACT PERSON

Haris, DPMPTSP Kota Surakarta / 081329246569

Agung, PUPR Kota Surakarta / 08983919704