rencana kerja dan syarat-syarat (rks) · web viewsistem informasi kepegawaian pt. multi area...

`

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Sistem Informasi Kepegawaian

PT. Multi Area ConindoTAHUN ANGGARAN 2008

S.I.K - PT. Multi Area Conindo

B A B ISYARAT-SYARAT

PASAL 1PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN

1. Pemberi Tugas, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo.

2. Panitia Pengadaan, adalah Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Sistem InformasiKepegawaian PT. Multi Area Conindo.

3. Peserta Seleksi, adalah Badan Usaha/Perusahaan yang memiliki Kualifikasi pada Sub Bidang Pekerjaan Jasa Konsultansi Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo., yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah Mendaftar dan Mengambil Dokumen Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo.

b. Bersedia dan sanggup mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo.

4. Pengelola Kegiatan, adalah PenanggungJawab Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo yang akan bertindak untuk dan atas nama Jabatannya dalam mengikuti proses perkembangan yang tersebut dalam Kontrak Pekerjaan ini.

5. Penyedia Jasa, adalah Badan Usaha/Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo.

6. Panitia Pemeriksa, adalah Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo.

PASAL 2RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo.

2. Sumber Dana

Sumber Dana untuk pekerjaan ini berasal dari PT. Multi Area Conindo.


PASAL 3DOKUMEN SELEKSI

1. Dokumen Seleksi Terdiri dari :

a. Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR).

b. Lampiran-lampirannya.

2. Penjelasan Kelengkapan Dokumen

a. Dokumen Seleksi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang harus diikuti oleh Calon Penyedia Jasa.

b. Dalam hal menyangkut kualitas teknis dan pelayanan, yang diikuti adalah yang memiliki kualitas lebih tinggi.

PASAL 4DOKUMEN KONTRAK

Dokumen Kontrak terdiri dari :

1. Dokumen Prakualifikasi.

2. Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) beserta lampiran – lampirannya.

3. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).

4. Surat Penawaran Harga (SPH) beserta Lampiran-lampirannya.

5. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan, Evaluasi Dokumen Penawaran berikut Berita Acara Klarifikasi keabsahan Dokumen Administrasi.

6. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi.

7. Pengan Pemenang Seleksi.

8. Surat Penetapan Penyedia Jasa (SPPJ).

9. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak).

10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

PASAL 5KETENTUAN PENAWARAN

1. Penyusunan Dokumen Penawaran


a. Dokumen Penawaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), terdiri 1 (Satu) Asli dan 1 (Satu) Copy.

b. Pada sisi sudut kanan atas ditulis kata-kata “Asli” untuk Dokumen Penawaran yang Asli dan kata-kata “Copy” untuk Dokumen Penawaran yang berupa Copy-an.

2. Syarat-syarat Surat Penawaran

a. Surat Penawaran Harga (SPH) dibuat di atas kertas berkop surat Badan Usaha/Perusahaan dan harus diketik rapi, jelas /terang serta tidak boleh di tip-ex atau tambahan kode/tanda atau catatan apapun.

b. Surat Penawaran Harga Asli dibubuhi Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibubuhi tanggal, bulan, tahun, Cap Badan Usaha /Perusahaan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Badan Usaha /Perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan perubahannya serta mencantumkan masa berlakunya Penawaran yaitu 60 (enam puluh) hari kalender.

c. Apabila penanda tanganan dikuasakan kepada penerima kuasa dari Pimpinan/Direktur yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya atau Kepala Cabang Badan Usaha/Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat atau Pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama adalah yang berhak mewakili.

d. Penulisan harga dengan angka dan bilangan dalam huruf harus sesuai dan jelas (terbaca), apabila terjadi perbedaan antara angka dengan huruf, maka yang dipakai adalah huruf.

3. Kelengkapan Dokumen Penawaran

a. Dokumen Administrasi meliputi :

1). Surat Pengantar Penawaran dibuat di atas kertas berkop surat Badan Usaha/Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Badan Usaha /Perusahaan yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya serta di cap Badan Usaha/Perusahaan tanpa menyebutkan harga.

2). Surat Pernyataan Tunduk Kepada Keppres 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya, dan bersedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) apabila mengundurkan diri sebelum habis masa berlaku penawaran, dibuat diatas kertas berkop Surat Badan Usaha/Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.

3). Secara hukum mempunyai Kapasitas Menandatangani Kontrak Pengadaan, diterangkan dengan Surat Pernyataan, bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.

4). Surat Pernyataan bahwa Penyedia Jasa yang bersangkutan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak Bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani pidana, diterangkan


dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-

5). Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, dibuat di atas kertas berkop Surat Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.

6). Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, apabila Seleksi dinyatakan gagal atau tidak tersedianya dana dibuat di atas kertas berkop Surat Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,- dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.

7). Surat Pernyataan bahwa keikutsertaannya dalam Seleksi ini tidak bertentangan dengan kepentingan tugasnya (conflict of interest) dibuat di atas kertas berkop Surat Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,-dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan serta di cap perusahaan.

b. Dokumen Teknis :

1). Pendahuluan.2). Pengalaman Perusahaan.3). Pemahaman terhadap TOR/KAK.4). Tanggapan Terhadap TOR/KAK.5). Apresiasi Inovasi.6). Metodologi.7). Rencana Kerja.8). Jadual Pelaksanaan Pekerjaan.9). Tenaga Ahli dan Tanggung Jawabnya.

10). Jadual Penugasan Tenaga Ahli.11). Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan.12). Laporan.13). Staf Pendukung.14). Fasilitas Pendukung.15). Penutup.

c. Dokumen Biaya :

1). Surat Penawaran Harga Asli bermaterai Rp. 6.000,- dibuat di atas kertas berkop Surat Badan Usaha/Perusahaan Asli, distempel Badan Usaha/Perusahaan serta diberi Tanggal, Bulan, Tahun sesuai dengan Tanggal SPH.

2). Ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan, atau Kepala Cabang Badan Usaha/Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat atau Pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama adalah yang berhak mewakilinya.

3). Menyebutkan besaran harga yang ditawarkan.

4). Rincian Penawaran Biaya meliputi Jenis, Volume dan Harga Satuan Pekerjaan, berikut Rekapitulasinya. Dibuat di atas kertas berkop Surat Badan Usaha/Perusahaan Asli ditanda-tangani Direktur Badan


Usaha/Perusahaan, distempel Perusahaan serta diberi Tanggal, Bulan, Tahun sesuai dengan Tanggal SPH (harga dasar rekapitulasi ditambah PPn 10%).

5). Penawaran Biaya Pekerjaan ini berlaku/mengikat selama 60 (Enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Surat Penawaran.

6). Harga Penawaran dalam mata uang rupiah dan harus dinyatakan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf. Apabila terjadi Biaya perbedaan maka yang dipakai adalah yang tertera dalam huruf.

4. Biaya Penawaran

Biaya Penawaran yang ditawarkan harus sudah termasuk seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan Jasa Perusahaan serta Pajak-pajak yang berlaku dalam hubungannya dengan pekerjaan dimaksud.

5. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran dimasukkan ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan dengan disaksikan oleh Panitia, dengan menggunakan Metode Dua Sampul.

Sampul Pertama berisi kelengkapan data Administrasi dan Teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis”.

Sampul Kedua berisi Data Perhitungan Biaya Penawaran dan pada sampul ditulis “Data Biaya Penawaran”. Sampul Pertama dan Kedua dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Sampul disebut sampul penutup kemudian dilem dan tidak boleh ada coretan.

6. Dokumen Penawaran ditujukan kepada :

Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo. Menara BRI Lantai 13, Jalan Asia-Afrika Bandung 40262.

7. Surat Penawaran Tidak Sah jika :

a. Terlambat dimasukkan dari waktu yang telah ditetapkan.

b. Surat penawaran tidak ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang namanya tidak tercantum dalam Akte Pendirian atau Perubahannya, sampai berakhirnya waktu Pemasukan Dokumen Penawaran.

PASAL 6PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN SELEKSI

Kepada Calon Penyedia Jasa dapat Mendaftar dan Memperoleh Dokumen Seleksi pada :

Hari/Tanggal : Senin s.d. SelasaTanggal 1 s.d. 15 Januari 2008


Waktu : Pukul 10.00 s.d 13.00 WIBTempat : Menara BRI Lantai 13, Jalan Asia-Afrika Bandung 40262

PASAL 7PENJELASAN PEKERJAAN

1. Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diselenggarakan pada :

2. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan dan oleh 2 (dua) Orang Wakil Peserta Seleksi yang berbeda.

PASAL 8JAMINAN PENAWARAN

1. Badan Usaha/Perusahaan yang mengajukan penawaran wajib menyerahkan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

2. Besar Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.

3. Jaminan Penawaran akan dikembalikan setelah ditandatanganinya kontrak dan diserahkan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan.

4. Jaminan Penawaran akan dicairkan untuk disetor ke Kas Negara apabila Penyedia Jasa mengundurkan diri.


Hari : RabuTanggal : 16 Februari 2008Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesaiTempat : Ruang Rapat

PT. Multi Area ConindoMenara BRI Lantai 13, Jalan Asia-Afrika Bandung 40262

5. Masa berlaku jaminan penawaran ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal pemasukan penawaran, apabila perlu dapat diperpanjang.

6. Surat Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Menara BRI Lantai 13, Jalan Asia-Afrika Bandung 40262

7. Nama peserta Seleksi harus sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.

8. Nama Pengguna Jasa yang menerima jaminan penawaran harus sama/sesuai dengan nama pengguna Jasa yang mengadakan Seleksi.

9. Pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.

10 Surat Jaminan Penawaran asli dipisahkan dari dokumen penawaran, tetapi tetap dimasukkan ke dalam sampul penawaran.


PASAL 9PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Pemasukan Dokumen Penawaran paling lambat dilaksanakan pada :

Hari : KamisTanggal : 11 Februari 2008Waktu : s.d. Pukul 12.00 WIB.Tempat : PT. Multi Area Conindo, Menara BRI Lantai 13, Jalan Asia-Afrika Bandung 40262

a. Surat Penawaran yang terlambat dimasukkan sesuai dengan Hari dan Tanggal serta Jam yang telah ditentukan diatas, akan ditolak dan Calon Penyedia Jasa dianggap mengundurkan diri.

b. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada sepenuhnya ditangan Panitia Pengadaan.

2. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada :

Hari : KamisTanggal : 11 Februari 2008Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesaiTempat : PT. Multi Area Conindo, Menara BRI Lantai 13, Jalan Asia-Afrika Bandung 40262

a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia dan disaksikan oleh seluruh peserta seleksi yang hadir.

b. Keputusan mengenai Hasil Pembukaan Penawaran dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan disaksikan oleh seluruh peserta seleksi yang hadir.

c. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran ditanda tangani oleh Panitia dan oleh 2 (dua) Orang Wakil dari peserta seleksi berbeda yang hadir.

PASAL 10PENILAIAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Dasar Penilaian :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, beserta perubahannya dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Juncto Nomor 95 Tahun 2007, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008

c. Dokumen Seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR).

d. Harga Perkiraan Sendiri/Owners Estimate (HPS/OE).

2. Metode Penilaian/Evaluasi Dokumen Penawaran

Penilaian/Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Berdasarkan S.I.K - PT. Multi Area Conindo

Kualitas Teknis & Biaya, urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi :

1). Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan Biaya yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

2) Evaluasi Teknis dan Biaya dilakukan, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan biaya penawaran.

3). Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi atau ditambah).

4). Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade).

5). Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade).

6). Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya.

7). Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik.

8). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi.

9). Nilai ambang batas lulus (passing grade) untuk dokumen teknis yang dipersyaratkan adalah sebesar 70 (tujuh puluh).

3. Pembuktian Kualifikasi.

Terhadap Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Calon Pemenang dan Calon Cadangan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam Formulir Isian Kualifikasi dengan meminta Rekaman atau Asli Dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan Instansi terkait.

Apabila dalam Pembuktian Kualifikasi ditemukan hal-hal yang tidak benar/palsu, maka Calon Penyedia Jasa tersebut dinyatakan Gugur dengan sendirinya dan dikenai sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam Badan Usaha/Perusahaan dalam Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dan sanksi perdata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi Calon Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Pemenang selanjutnya dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

4. Kriteria Penilaian : a. Kriteria penilaian Dokumen Teknis dan Biaya :

1). Pengalaman Perusahaan Konsultan dengan bobot 10%. 2). Pendekatan dan Metodologi dengan bobot 40%. 3). Kualifikasi Tenaga Ahli dengan bobot 50%.

b. Komposisi Dokumen Teknis Nilai 80 dan Dokumen Biaya Nilai 20.

c. Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam RKS dan KAK.

d. Biaya penawaran tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia.

e. Menguntungkan bagi negara. S.I.K - PT. Multi Area Conindo

f. Biaya penawaran responsive, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

g. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PASAL 11SELEKSI GAGAL DAN SELEKSI ULANG

Seleksi dinyatakan gagal apabila :

1. Penyedia Jasa yang tercantum dalam Daftar Calon Peserta Seleksi kurang dari 3 (Tiga) Badan Usaha/Perusahaan.

2. Dokumen Penawaran yang masuk kurang dari 3 (Tiga) Badan Usaha/Perusahaan.

3. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen seleksi.

4. Semua penawaran di atas pagu anggaran yang tersedia;

5. Apabila terjadi keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Panitia Pengadaan diharuskan mengadakan Seleksi Ulang dengan tidak terikat untuk mengundang Perusahaan/Badan Usaha yang telah diundang terlebih dahulu.

6. Negosiasi atas biaya penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi

PASAL 12PENETAPAN PEMENANG SELEKSI DAN

PENGAN PEMENANG SELEKSI

1. Penetapan Pemenang Seleksi didasarkan atas :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, beserta perubahannya dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Juncto Nomor 95 Tahun 2007, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen seleksi.

c. Nilai tertinggi hasil penjumlahan Nilai Teknis dan Biaya.

2. Pengan Pemenang Seleksi akan dikan setelah mendapat Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

PASAL 13

S A N G G A H A N1. Kepada peserta Seleksi yang berkeberatan atas Penetapan Pemenang Seleksi diberikan

kesempatan untuk mengajukan Sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) Hari Kerja setelah Pengan Pemenang Seleksi.

2. Sanggahan dapat diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Perencanaan dan Kontrol


Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008, dengan tembusan kepada: a. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sistem Informasi Geografis Perencanaan dan

Kontrol Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008. b. Ketua Panitia Pengadaan/Seleksi.

3. Sanggahan diajukan apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, seperti :

a. Panitia dan/atau pejabat yang berwenang menyalah gunakan wewenangnya.

b. Pelaksanaan Seleksi telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa/Seleksi.

c. Terjadi praktek KKN diantara peserta Seleksi dan/atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang.

d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Seleksi tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

PASAL 14BIAYA/NILAI PEKERJAAN

Biaya Pekerjaan adalah penawaran yang telah disepakati oleh Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa yang sudah termasuk seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud serta pajak-pajak dan kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Penyedia Jasa.

PASAL 15RESIKO

Segala resiko yang mengakibatkan kerugian Pengguna Jasa ditempat pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.


BAB IISYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

PASAL 16JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo. yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, selama 115 hari kerja, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

2. Pelaksanaan Pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah diterima oleh Penyedia Jasa.

3. Jika 7 (tujuh) hari setelah waktu yang telah ditentukan pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran pertama dari Pengguna Jasa.

4. Apabila 7 (tujuh) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran kedua.

5. Apabila 7 (tujuh) hari berikutnya pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, maka Penyedia Jasa akan menerima surat teguran ketiga.

6. Apabila pekerjaan telah berjalan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyimpang dari Kontrak/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka pemutusan kontrak secara sepihak akan dilakukan agar tidak merugikan Pengguna Jasa.

7. Pemutusan Kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3 (tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/kerugian akibat pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pengguna Jasa secara sepihak mempunyai kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan

8. Bila pada hari ke-dua puluh lima pekerjaan belum juga dimulai/dilaksanakan, Pengguna Jasa mempunyai kekuatan penuh untuk membatalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa ada tuntutan apapun dari Penyedia Jasa yang telah ditunjuk.

PASAL 17PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian pekerjaan seperti tersebut diatas, tidak dapat dipenuhi.

2. Apabila permintaan perpanjangan waktu dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggung jawbkan, dengan alasan yang rasional maka akan dipertimbangkan sebagai perpanjangan waktu.

3. Pengunduran waktu karena adanya keadaan kahar dengan keterangan dari instansi yang berwenang.


4. Permohonan perpanjangan waktu diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu Penyerahan Hasil Pekerjaan, dengan desertai alasan-alasannya.

5. Perpanjagan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya akan diberikan 1 (satu) kali perpanjangan saja.

PASAL 18SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA,

KONTRAK DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa diterbitkan setelah masa sanggah berakhir.

2. Ikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagai yang menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yang ditanda tangani kedua belah pihak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di atas materai Rp. 6.000,- serta dibuat rangkap 6.

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan setelah selesai Penandatanganan Kontrak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa diatas materai Rp. 6.000,-

4. Biaya yang ditimbulkan akibat dibuatnya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan SPMK, serta pajak-pajak dan biaya lain dalam bentuk apapun yang berlaku saat Penandatangan Kontrak maupun yang berlaku sesudahnya saat pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

PASAL 19PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pembayaran Pekerjaan yang tersebut dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan PT. Multi Area Conindo.dengan Pengaturan dan Persyaratan akan diatur lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Peraturan yang berlaku.

PASAL 20SANKSI DAN DENDA

1. Pengunduran diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran akan berakibat Dokumen Penawaran berikut Jaminan Penawaran tidak bisa diambil/dikembalikan dan menjadi milik Negara.

2. Apabila setelah dievaluasi ternyata terdapat kekurangan/ketidak sesuaian dengan kontrak dalam Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa dikenakan Denda sebesar 1 0/00 (satu per-seribu) dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak untuk setiap Hari Keterlambatan dengan Denda Maksimum sebesar 5% (lima prosen) dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak/SPMK, yang akan disetorkan ke Kas Negara.

3. Apabila Penyedia Jasa telah dikenakan Denda Maksimum dan Pekerjaan belum juga selesai, maka setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan Penyedia Jasa tetap tidak mengindahkannya, maka Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan


Tinggi berhak membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) secara sepihak dengan akibat Penyedia Jasa/Perusahaan tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (Black List).

PASAL 21RESIKO DAN “KEADAAN KAHAR”

1. Didalam pelaksanaan pekerjaan ini, segala resiko serta keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab dan beban Penyedia Jasa.

2. Keadaan Kahar adalah suatu akibat dari kejadian diluar kemampuan pihak Penyedia Jasa baik langsung ataupun tidak langsung, antara lain : gempa bumi, topan, petir, kebakaran, sabotase, huru-hara, tindakan pemerintah dalam bidang moneter dll.

3. Atas kejadian/akibat tersebut pada butir 2 (dua) di atas, Penyedia Jasa diwajibkan untuk melaporkan/mengajukan persoalan tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam, secara tertulis, disertai surat pengesahan dari instansi yang berwenang. Jika waktu ini dilampaui tanpa alasan yang rasional maka Penyedia Jasa akan kehilangan hak untuk mengklaim atas kejadian-kejadian yang bisa dikatagorikan sebagai keadaan kahar.

PASAL 22PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen Sistem Informasi Geografis Perencanaan dan Kontrol Pembangunan dengan Penyedia Jasa. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka masing-masing pihak akan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara.

PASAL 23PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), maka Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Perencanaan dan Kontrol Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai hak dan wewenang untuk Pemutusan Kontrak secara sepihak tanpa melalui prosedur pengadilan dan harus dapat diterima oleh Penyedia Jasa yang bersangkutan.

2. Apabila pekerjaan telah berjalan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sangat menyimpang dari Kontrak dan Dokumen Seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), maka pemutusan kontrak secara sepihak akan dilakukan agar tidak merugikan Negara.

3. Pemutusan kontrak secara sepihak itu dilakukan setelah 3 (tiga) kali teguran selang 3 (tiga) hari tanpa ada penjelasan. Semua biaya/kerugian akibat pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pengguna Jasa secara sepihak mempunyai kekuasaan penuh membatalkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan.


BAB IIISYARAT.SYARAT TEKNIS

PASAL 24DASAR PELAKSANAAN PEKER]AAN

Pelaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PT. Multi Area Conindo, Kontrak, Dokumen Seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK|I-OR) terlampir.

PASAL 25PEDOMAN PELAKSANAAN PEKER]AAN

Untuk melaksanakan Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 23 dokumen ini, Penyedia Jasa wajib mentaati dan patuh terhadap Petunjuk/Pengarahan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat terkait yang berwenang

PASAL 26 PENUTUP

Segala sesuatu yang tidak diatur, atau dipandang perlu harus ada(penambahan/Pengurangan) dan atau (Perbaikan/Penyempurnaan) dalam Dokumen Seleksi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang akan dituangkan dalam Berita Acara, dan tidak terpisahkan dari Dokumen Seleki ini.


rencana kerja dan syarat-syarat (rks) · web viewsistem informasi kepegawaian pt. multi area...

Documents