1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan: Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah P bD h BappenasAlamat Kantor: Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor: (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email: dadangsol@yahoo.comWebsite: http://dadang-solihin.blogspot.com dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3 3. Materi Reformasi Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjangggj gNasional (RPJPN) 2005-2025 Rencana Pembangunan JangkaMenengah Rencana Kerja Pemerintah dadang-solihin.blogspot.com 4 4. dadang-solihin.blogspot.com 5 5. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalamjangka panjang jangka panjang,menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur gpenyelenggara negara danmasyarakat di tingkat pusat dandaerah.daerahdadang-solihin.blogspot.com 6 6. Tujuan SPPNj1. Mendukung k di1 M d kkoordinasi antar-pelaku pembangunan.i t l k b2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, e e t , be ead a , da be e a juta e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antarastakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8 8. Status Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional(Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah(Ps.( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional)(RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana PembangunanPeraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerahh (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional)(RPJM-Daerah)Renstra Kementerian /Peraturan Renstra Satuan KerjaPeraturanLembaga (Renstra KL)Pimpinan KLPerangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD)(Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja PemerintahPer Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP)(Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD)(Ps. 26 Ayat 2)Rencana KerjaPeraturan Rencana Kerja SatuanPeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KLKerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL)j) (Ps. (Ps 21 Ayat 1)( (Renja SKPD) j )( Ps. 21 Ayat 3)Ps dadang-solihin.blogspot.com9 9. d s td s tdadang-solihin.blogspot.com11 10. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajatdengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dankemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baikantarindividu, gender, maupun wilayah.Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com12 11. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional8. Mewujudkan I d8 Mj dk Indonesia b i berperan penting d lti dalam pergaulan d i l dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com13 12. dadang-solihin.blogspot.com 14 13. dadang-solihin.blogspot.com 15 14. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-WakilIPresiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku IIMemuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN py g yang gBukuB k 20052025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG IIPEMBANGUNAN dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku II.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.dadang-solihin.blogspot.com 16 15. Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III I, II, Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional LainnyaBuku II III Prioritas Bidang: P i itBidSosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:Sarana Prasarana, Politik,Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA &Tenggara, Maluku, PapuaLHdadang-solihin.blogspot.com 17 16. RPJMN 2010-20142010-VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILANMISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1.1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 18 17. Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur LunakPrioritas 1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2Pendidikan Prioritas 3Kesehatan Penguatan Prioritas 4Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5Ketahanan Pangan Prioritas 6Infrastruktur Prioritas 7Iklim Investasi dan BisnisPercepatan p Prioritas 8EnergiPembangunan Prioritas 9Lingkungan Hidup danInfrastruktur FisikPenanggulangan Bencana Prioritas P i it 10 P bPembangunan D Daerah T tih Tertinggal, lTerdepan, dan PascakonflikPembangunanPrioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan KreativitasInovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 19 18. Perbedaan RPJMN 2004-2009 2004-1/2dengan RPJMN 2010-2014d2010-Struktur Buku RPJMN 2004-2009RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku:Terdiri dari 3 buku: Bagian I Permasalahan dan agenda Buku satu, mencerminkan prioritaspembangunan nasionalpembangunan nasional Bagian II, III, IV Agenda pembangunan Buku Dua, mencerminkannasional (bab-bab berdasarkan (ppembangunan p g pada bidang dan lintas gpermasalahan dan prioritasbidangpembangunan yang ditentukan) Buku Tiga, mencerminkan Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis Bagian VI Kaidah PelaksanaankewilayahanPembangunan nasional sertagpenyusunan rancangan rencana kerjapemerintah tahun 2010dadang-solihin.blogspot.com 20 19. Perbedaan RPJMN 2004-2009 2004- 2/2dengan RPJMN 2010-2014 2010- Substansi RPJMN 2004 20092004-2009RPJMN 2010 20142010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMNpermasalahan (issue based)berdasarkan pembagianselama 5 t h ltahun bidangbidPerencanaan spasial Belum mencantumkanPerencanaan spasial terdapatperencanaan spasial dalam buku tigaProgram dan Open ProgramLinkage dengan strukturKegiatanorganisasiPengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool gj p Dilengkapi dengan indikatorg pgmenentukan kinerja yang akanuntuk memudahkandicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja danevaluasiTarget Belum seluruhnya Terlihat target yang akan mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun akan dicapaipPenganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi anggaran pelaksanaan pembangunanuntuk 5 tahundadang-solihin.blogspot.com21 20. Hubungan Dokumen Perencanaan PembangunanNASIONAL-DAERAH K/L-SKPDKEWENANGAN RENCANA JANGKARENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAHPERANSTRATEGI VISI, MISIK/L-SKPD(2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKANPROGRAM PROGRAMTUPOKSIK/L-SKPDKEGIATANKEGIATAN(2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat danDaerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMNdadang-solihin.blogspot.com22 21. dadang-solihin.blogspot.com 23 22. Proses Perencanaan dan Penganggarang ggPRESIDEN MENETAPKANPENYAMPAIAN PAGUPENYAMPAIAN NOTAARAH KEBIJAKAN &PENETAPAN ALOKASIINDIKATIF DANPENYAMPAIAN PAGUKEUANGAN,PRIORITAS ANGGARAN K/L OLEH PEMBANGUNANRANCANGAN AWAL ANGGARAN K/L RANCANGAN APBN,PRESIDENNASIONAL RKPDAN RUU APBN JANFEB MART APRLMEIJUNIJULIAGTS SEPTOKTNOVDES PENGESAHANPENYUSUNANPENYELESAIAN PENYELESAIANDOKUMENPERKIRAAN PERPRES PEMBAHASANMUSRENBANG PENELAAHANPELAKSANAAN KAPASITAS FISKAL RKP RANCANGAN APBNRKA-K/L ANGGARAN OLEH Th X + FE 3 thDAN RUU APBN MENKEU Hasil Pembahasan berupa1 Rupiah1. b berita acara k kkesepakatan a) Rp. Murni pembahasan yang akan b) PNBP dan BLU disampaikan KemKeu2. PHLN kepada K/L3. PDNdadang-solihin.blogspot.com 24 23. RKP UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKPRKP adalah penjabaran dari RPJM RKP adalah penjabaran dari RPJMNasional yang memuat: Nasional yang memuat: Prioritas pembangunan Rancangan kerangka ekonomi Rancangan kerangka ekonomimakro yang termasuky gmakro yang mencakup didalamnya arah kebijakan fiskalgambaran perekonomian secaradan monetermenyeluruh termasuk arah Prioritas pembangunankebijakan fiskal, serta program Rencana kerja danK/L,K/L lintas K/L kewilayahanK/L,pendanaannya baik yangdalam bentuk kerangka regulasidilaksanakan langsung olehdan kerangka pendanaan yang pemerintah maupun y gp p yangbersifat indikatif. ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com25 24. Ciri Penyusunan RKPPen s nan1. Proses top-down dan bottom-up.2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan pjj gpemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di DPR.dadang-solihin.blogspot.com 26 25. PokokP k k-pokok penyusunan RKPPokok- k k Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL danrancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahanmasukan. Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu padaRenstra KLprioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuatkebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuhdengan mendorong pg g partisipasi masyarakat. p y Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukandalam menyusun RKP.dadang-solihin.blogspot.com27 26. Pokok Pokok Penyusunan RKPP k k-P k k PPokok- Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangkapengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Program terdiri dari kegiatan yang berupa: Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau KKerangka pelayanan umum d i kl dan investasi P t i Pemerintah yang i t hbertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yangdiperlukan masyarakat.py dadang-solihin.blogspot.com 28 27. Pendekatan Penyusunan RKP Pen s nan Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun denganmengikuti pendekatan baru dalam penganggaran. Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal: 1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah2. penerapan penganggaran terpadu3. penerapan penganggaran berbasis kinerja.dadang-solihin.blogspot.com29 28. Mekanisme Penyusunan RKP Pen s nan1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional2.2Pimpinan K/L menyiapkan rancangan R j KL sesuai d Pi ii kRenja-KLi dengan t tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pp pada Renstra-KL3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbangnas yang diik ti oleh unsur-unsur penyelenggara b iMbdiikuti l h l pemerintah4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden dadang-solihin.blogspot.com30 29. Proses Penyusunan RKP 2012 Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 2014 dalam tahun berjalanTemu Konsultasi Pra Rakernis/ Triwulanan I -2011 Ratek K/L Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatifper K/L Penyusunan Raker Bappenas Sidkab dan Finalisasi Ranc. Awal Tema RKP 2012 Ranc. RKP 2012RKPForumRakorbangpus RKP 2012 Penyusunan Awal KonsultasiUPPD Publik PenyusunanRanc. FinalMusrenbang Trilateral meetingPersandingan UPPD RenjaUPPD 2012Provinsi KL PenyusunanRanc. Final Ratek/Pra Musrenbangnas Renja K/L 2012 Rateknis K/L SidkabMusrenbangnasPascaPenetapan RKP Rancangan AkhirRKP 2012 Musrenbangnas2012RKP 2012 dadang-solihin.blogspot.com31 30. Musrenbangnas RKPM srenbangnas Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarahperencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KLdan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yangtercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD. HasilH il musyawarah perencanaan pembangunan di h bdigunakan untukk t kmemutakhirkan rancangan RKPdadang-solihin.blogspot.com 32 31. TahapanTahapan Musrenbang Tahun 2012Mendiseminsikan MenghasilkanRancangan Awal RKPg masukan untuk Untuk masukan2013 dan SEB Pagu Rancangan RenjaMenghasilkan penajaman RenjaIndikatif 2013K/LUPPD K/L RAKORBANGPUS/MUSREN PersandinganTRIWULANAN IIRATEK K/LUPPD & Renja K/L BANGPROV (21 Mar) (