rencana kerja (renja) 2012 r - badan keuangan dan aset … 2013... · menghubungkan antara rencana...
TRANSCRIPT
r RENCANA KERJA (RENJA) 2012
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2013 merupakan dokumen sebagai dasar dalam
penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam
rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.
Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran
lebih lanjut dari Rencana Stratejik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang berjangka waktu 5
(lima) tahun yaitu tahun 2011–2015. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2013
sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan
ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam
kegiatan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan
berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara
langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga
dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang
menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya. Pada
tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul merencanakan 8 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 71 kegiatan
untuk mencapai 8 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra),
dengan total anggaran sebesar Rp40.966.266.236,00 yang terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp19.512.105.900,00 dan belanja langsung sebesar Rp
21.454.160,336,00
Bantul, Maret 2013
Kepala DPKAD
Ir. Fenty Yusdayati, MT
NIP. 19670403 199403 008
r RENCANA KERJA (RENJA) 2012
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 1
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum
pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada
input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi
masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan output dan
outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran
maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut
berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi
yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015 dapat terwujud.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
dalam pasal 31 disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 2
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan ketugasan
melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada
Rencana Strategis (RENSTRA) yang diselaraskan dengan tugas, pokok
dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80
Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2011. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga merangkap sebagai
kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menerima
pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari Kepala
Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Pelimpahan wewenang ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 3
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Bupati Bantul Nomor 308 Tahun 2012. Surat Keputusan Bupati ini
menganut prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan
uang. Dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi yang melekat pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA)Pengguna
Barang (PB). Adapun ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) yaitu sebagai berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola
keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi BUD;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi dan elemen
pokok di Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengelolaan
pendapatan, keuangan dan asset daerah. Maka Rencana Kerja (Renja)
tahun 2013 yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul digunakan sebagai
landasan melaksanakan fungsi sebagaimana telah diatur dalam
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 4
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 tahun 2011 dan ketugasan sebagai
kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD
yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 380 Tahun
2012. Sehingga tujuan/sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana
Strategis yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dapat direalisasikan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga sesuai dengan amanat
Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketiga peraturan
sebagaimana tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 sebagai landasan
atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang
diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 5
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan
berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan
kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian
kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, indicator kinerja yang
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja
Utama. Terealisasi target dalam indikator-indikator tersebut secara
langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator
kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.
1.3. LANDASAN HUKUM
Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
4. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
7. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 6
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4124;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Mlik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal
11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Daerah;
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 7
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bantul Tahun 2006–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Bantul;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008
tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 8
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
I.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul Tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Membahas dan menjabarkan latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan Rencana
Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Tahun 2012.
BAB II TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANTUL
Membahas dan menjabarkan mengenai tugas, fungsi dan
kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah serta sumber daya dan sarana prasarana yang
ada.
BAB III RENCANA STRATEJIK
Membahas dan menjabarkan mengenai visi dan misi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta
pencapaian kinerja dinas pada Tahun 2012.
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Membahas dan menjabarkan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka
memujudkan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 9
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan
kegiatan beserta indikasi pendanaan, output dan outcome.
BAB VI PENUTUP
Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan
penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Bantul yang merupakan dasar evaluasi
dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan
dan harapan Dinas.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 9
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
BAB II
TUGAS, POKOK DAN TATA KERJA
II.1 TUGAS, POKOK DAN TATA KERJA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pasal 31 ayat (1)
disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah dan ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset. Sedang dalam ketugasan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
mempunyai fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor
80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
yaitu sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
aset;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang pengelolaan keuangan dan aset;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan
dan aset;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 10
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
d. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
80 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan
sekretariat;
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis semua bidang;
e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang;
f. Mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas dinas;
g. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan
dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai,
monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan
tatalaksana;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 11
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas,
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan
dinas;
i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai bidang
tugasnya; dan
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan
dengan pelaksanaan dinas;
d. Melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan,
kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
e. Mengelola kebersihan, ketertiban, keamanan ruang kerja serta
lingkungan kerja Dinas;
f. Menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas;
g. Memelihara kendaraan dinas;
h. Melaksanakan adminsitrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf
di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas;
i. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 12
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
j. Menghimpun, menelaah dan mendolumentasikan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian;
k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
l. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Program mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan
mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan program dan kegiatan dinas;
d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan
kegiatan dinas;
e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan Umum
APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD;
f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 13
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM);
g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang;
h. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai;
d. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP;
e. Mengkoordinasikan penyusunan DPA;
f. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan
pajak;
g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan aset;
i. Mengusulkan penghapusan BMD;
j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
k. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang usahanya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 14
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak
daerah sesuai bidangnya;
d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pendaftaran,
penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah;
e. Menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah;
f. Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan
daerah;
g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil
penerimaan pendapatan daerah;
h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 15
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
Seksi Pendataaan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek
subjek pajak, penilaian pajak dalam rangka ekstensifikasi pajak
daerah;
d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan data dasar pendapatan
daerah;
e. Menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak
daerah;
f. Memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada
wajib pajak daerah;
g. Menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak daerah beserta
dokumen pendukungnya;
h. Memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran kepada
wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
kepada wajib pajak daerah;
i. Memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 16
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber
pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan
lain yang sah;
k. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak dan
retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
l. Mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah;
m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah;
d. Menyusun data base subjek dan objek pajak daerah;
e. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan
ketidaksesuaian data pajak daerah;
f. Melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka
perhitungan perolehan pendapatan asli daerah;
g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data
pendapatan daerah;
h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak
dan dana perimbangan;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 17
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
i. Menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi;
j. Menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi
hasil pajak;
k. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
o. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Penetapan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;
d. Menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
e. Memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD);
f. Melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
g. Melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 18
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Penagihan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penagihan,
piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding,
pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang
pajak daerah;
d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan, piutang,
pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian
operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
e. Menindaklanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan
surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
f. Menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan
piutang, penundaaan pembayaran, angsuran tunggakan,
pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian
operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan,
pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 19
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah;
d. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan
pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;
e. Menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak;
f. Menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui
batas akhir pembayaran;
g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak
daerah;
i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Keberatan mempunyai tugas :
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 20
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Memproses permohonan pengurangan/keringanan pajak daerah;
d. Memproses permohonan keberatan dan banding atas materi
penetapan pajak daerah;
e. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap
permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding
pajak daerah;
f. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
g. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional,
pemeriksaan dan penindakan;
d. Memproses permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian
pembayaran pajak daerah;
e. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan
pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 21
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
f. Melaksanakan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan
penyetoran pajak dan retribusi daerah;
g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak
daerah secara berkala;
h. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
j. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah;
k. Menyiapkan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan
dan pengendalian retribusi daerah;
l. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Anggaran mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah;
e. Mengkoordinasikan penyusunan APBD dan perubahan APBD.
f. Menerbitkan DPA , DPPA-SKPD, dan SPD;
g. Menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang
dan Jasa (SHBJ);
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 22
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
h. Menyusun manajemen anggaran kas;
i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran rencana pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
j. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan
perubahan APBD;
d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD;
e. Menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);
f. Menyusun APBD dan perubahan APBD;
g. Menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah;
h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 23
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah;
d. Menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas;
e. Menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD;
f. Menyiapkan bahan penerbitan SPD;
g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 24
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
perbendaharaan;
d. Menyelenggarakan kebijakan manajemen investasi;
e. Menyelenggarakan penerbitan SP2D;
f. Menyelenggarakan pengendalian pencairan APBD;
g. Menyelenggarakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan;
h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung;
d. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji;
e. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan
daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung;
f. Melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 25
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
g. Memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung;
h. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak
langsung;
i. Melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib
Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan
(Taperum);
j. Melaksanakan sistem informasi gaji;
k. Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun;
l. Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;
m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung
d. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan
daerah yang berkaitan dengan belanja langsung;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 26
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
e. Melaksanakan pengujian SPM belanja langsung;
f. Memproses penerbitan SP2D belanja langsung;
g. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung;
h. Melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung;
i. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Akuntansi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
akuntansi;
d. Menyelenggarakan penatausahaan pendapatan, belanja dan
pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
e. Mengkoordinasikan laporan keuangan SKPD dan tugas
pembantuan;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.
g. Menyelenggarakan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan selain kas;
i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 27
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Pembukuan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan
pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
d. Melaksanakan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran
dari kas daerah;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana
tugas pembantuan;
g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 28
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan
keuangan daerah;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran;
f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah;
g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan
laporan alur kas;
h. Menyusun naskah pengantar penyampaian laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. Menyiapkan bahan informasi keuangan daerah;
j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD;
l. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Aset mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 29
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
c. Merumuskan kebijakan, pedoman sistem dan prosedur
pengelolaan aset dan petunjuk sistem dan prosedur
penatausahaan persediaan teknis di bidang pengelolaan BMD;
d. Menyelenggarakan pengelolaan BMD;
e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan BMD;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pengeloaan BMD;
g. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD;
d. Melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas
seluruh BMD;
e. Menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan
inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD;
g. Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana
penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
h. Menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan
pemindahtanganan BMD;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 30
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
i. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi penyerahan
hasil pengadaaan BMD dari SKPD;
j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian,
optimalisasi dan pemeliharaan BMD;
e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
g. Melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan
penerimaan hibah;
h. Melaksanakan penyimpanan, penyaluran, penggunaan,
pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD;
i. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 31
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(DKPBMD) dari masing-masing SKPD;
d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan BMD;
e. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana
kerja;
f. Menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna barang,
serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara berkala;
g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD;
h. Menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang
atau sebutan lainnya;
i. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 32
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Berdasarkan tugas, tata kerja dan fungsi sebagaimana telah
diuaraikan sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan
ketugasan yang telah diuraikan sebagaimana dalam BAB I. Dengan
demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul mempunyai 2 (dua) peran yaitu selaku Pengguna
Anggaran/Barang dan juga melaksanakan pengelolaan pendapatan,
keuangan dan asset daerah.
II.2. STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,
dengan bagan susunan organisasi yaitu sebagai berikut :
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 33
RENCANA KERJA (RENJA) 20133
Seksi
Penetapan
Bidang Pendaftaran dan
Penetapan
Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan
Pelayanan
Seksi Verifikasi dan Informasi
Pendapatan
Seksi Pengendalian Operasional,
Pemeriksaan dan Penindakan
Bidang
Penagihan
Seksi Penagihan
dan Piutang
Seksi Keberatan
Bidang
Anggaran
Seksi Perencanaan
Anggaran
Seksi Pengendalian Anggaran
Bidang
Perbendaharaan
Seksi Belanja Tidak
Langsung
Seksi Belanja
Langsung
Bidang Akuntansi
Seksi
Pembukuan
Seksi Pengolahan Data dan Laporan
Bidang Aset
Seksi Inventarisasi
& Penghapusan
Seksi Penilaian &
Optimalisasi
Seksi Pengolahan
data dan Pengendalian
UPT
Sekretariat
Sub Bagian
Umum
Sub Bagian
Program
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kepala Dinas
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 34
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
II.3 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA KERJA
Berdasarkan data kepegawaian tahun 2013, sumber daya manusia
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berjumlah 137 orang terdiri dari sebagai berikut :
1. PNS sebanyak 131 orang
2. Tenaga Alih Daya sebanyak 6 orang
3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang
4. Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang.
Sedang kompoisi PNS pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan
ruang dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin. Pangkat Golongan dan Tingkat Pendidikan
Jml
Pegawai
Jenis Kelamin Pangkat Golongan Tingkat Pendidikan
Laki-laki Wanita I II III IV SD SLTP SLTA SARMUD S I S 2 S3
131 84 48 4 32 90 5 1 4 56 11 49 11 -
Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17
Tahun 2011 terdapat 26 jabatan struktural dengan perincian yaitu
sebagai berikut :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 35
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Tabel 2.2
Keadaan Jabatan Struktural DPPKAD
NO NAMA NIP
PANGKAT
JABATAN
GOL TMT
1 Ir. Fenty Yusdayati,M.T 196704031994032008 IV/b 5-Mar-12 Kepala DPPKAD
2 Ari Purwaningsih, S.E, M.Si 19681109 199008 2 001 IV/a 2-Jan-12 Sekretaris
3 Drs. R. Moelyosubagio, M.Si 19620730 199603 1 002 IV/a 2-Jan-12 Ka. Bidang Perbendaharaan
DPPKAD
4 Suyono, S.E 19661120 199403 1 008 IV/a 2-Jan-12 Ka.Bidang Anggaran DPPKAD
5 Sujarwo, S.E 19710827 199703 1 005 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Aset DPPKAD
6 M . Anas jauhari,S.E 197202121998031011 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Akuntansi DPPKAD
7 Dian Mutiara Sri Rahmawati,
S.H, MM 19691112 199603 2 003 III/d 2-Jan-12
Ka. Bidang Penetapan dan
Pendaftaran DPPKAD
8 Drs. Trisna Manurung, M.Si 19711230 199603 1 002 III/c 2-Jan-12 Ka. Bidang Penagihan DPPKAD
9 Andus Sarwana, S.H 19670314 199403 1 009 III/d 2-Jan-12 Kasie Penilaian dan Optimalisasi
pada Bid. Aset
10 Ani Suryani, S.E 19700302 199603 2 002 III/d 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Keuangan dan Aset
DPPKAD
11 Indrijati, S.E 19680122 199703 2 003 III/d 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Program Sekretariat
DPPKAD
12 Niken Iriani, S.IP 19600527 198603 2 007 III/d 2-Jan-12
Kasiei Pengolahan Data dan
Pengendalian pada Bidang Aset
DPPKAD
13 Arum Bidayati, S.IP, MPA 19691205 199803 2 004 III/d 2-Jan-12 Kasie Belanja Langsung pada Bid.
Perbendaharaan
14 Jugo Noor Subarkah, S.E,
M.Si 19730826 199903 1 005 III/d 2-Jan-12
Kasie Pengendalian Anggaran
pada bidang Anngaran DPPKAD
15 Nurhidayati, S.E 19700306 199503 2 002 III/c 2-Jan-12 Kasie Pembukuan pada Bid.
Akuntansi
16 Ramiyana, S.IP 19680208 199203 1 008 III/c 2-Jan-12
Kasie Pendataan, Pendaftaran,
dan Pelayanan pada Bidang
Pendaftaran dan Penetapan
DPPKAD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 36
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Adapun keadaan jabatan struktural pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebagai
berikut :
a. Eselon II sebanyak 1 jabatan struktural
b. Eselon III sebanyak 7 jabatan struktural
c. Eselon IV sebanyak 18 jabatan struktural.
Dari 26 pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang menduduki jabatan struktural baik eselon II, III dan IV terdapat
12 pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjejangan.
17 R. Surana Nugraha, A.Md 19690329 199303 1 004 III/c 2-Jan-12 Kasie Perencanaan Anggaran
pada Bid. Anggaran
18 Yunis Marlina Nasution, S.E,
M.Ec.Dev 19740314 199903 2 005 III/d 2-Jan-12
Kasie Belanja Tidak Langsung
pada Bid. Perbendaharaan
19 Dewi Nurharjanti, S.E 19720629 200003 2 003 III/c 2-Jan-12 Kasie Inventaris dan
Penghapusan pada Bid. Aset
20 Muhammad Baried, S.Sos 19691031 199102 1 001 III/c 2-Jan-12 Kasie Penagihan dan Piutang
pada Bidang Penagihan DPPKAD
21 Sugeng Prihatin, S.H 19621217 199003 1 009 III/c 2-Jan-12
Kasie Verifikasi dan Informasi
Pendapatan pada Bidang
Pendaftaran dan Penetapan
DPPKAD
22 Mulyatmi, S.E 19640731 198603 2 001 III/c 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat
DPPKAD
23 Sri Ambarwati,S.E 19701005 199203 2 011 III/b 1-Agust-
12
Kasie Pengolahan Data dan
Laporan pada Bid. Akuntansi
24 Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E 19690616 199402 1 001 III/b 2-Jan-12 Kasie Keberatan pada Bidang
Penagihan DPPKAD
25 Ambar Sutadi, S.H 19730731 199402 1 002 III/b 2-Jan-12
Kepala Seksi Penetapan pada
Bidang Pendaftaran dan
Penetapan DPPKAD
26 Anggit Nur Hidayat, S.H,
M.AP 19780918 199803 1 004 III/b 2-Jan-12
Kasie Pengendalian Operasional,
Pemeriksaan dan Penindakan
pada Bidang Penagihan DPPKAD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 37
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
2. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok
dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sampai dengan tahun 2013 sarana dan prasarana yang berupa
perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.3
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
No Perlengkapan dan Peralatan
Kantor Jumlah (Unit)
1 Kursi 2
2 Kursi Biro 6
3 Kursi Rapat 189
4 Kursi Busa 3
5 Kursi dengan tangan 5
6 Kursi Kayu 55
7 Kursi Lipat 13
8 Kursi Putar 7
9 Kursi Rotan 120
10 Kursi Busa 7
11 Kursi Spon 6
12 Kursi Spon Tangan 6
13 Kursi Tunggu 8
14 Meja Biro 15
15 Meja 1/2 biro 38
16 Meja bundar 1
17 Meja Counter 2
18 Meja Formulir 4
19 Meja Kayu 100
20 Meja Komputer 40
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 38
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
No Perlengkapan dan Peralatan
Kantor Jumlah (Unit)
21 Meja Kursi Tamu 2
22 Meja Tamu 7
23 Meja Rapat 43
24 Meja Telepon 4
25 Mesin Ketik 19
26 Monitor 7
27 Server 4
28 Komputer 42
29 Laptop 11
30 Note Book 2
31 LCD Proyektor 2
32 Lemari Es 3
33 Lemari Kecil 1
34 Mega phone 1
35 AC 6
36 Almari Besi 8
37 Almari Kaca 3
38 Almari Kayu 12
39 Almari Sorok 1
40 Brankas 8
41 Camera 3
42 Handycam 1
43 Cash Box 1
44 Dingklik Panjang 5
45 Dingklik Bundar 2
46 Dispencer 3
47 Faximilie 1
48 Filling Cabinet 30
49 Genset 1
50 Gerenda 1
51 Hub 1
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 39
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
No Perlengkapan dan Peralatan
Kantor Jumlah (Unit)
52 Jam Dinding 10
53 Kenap 1
54 Kipas Angin 7
55 Papan Rekap PBB 1
56 Perforator Duduk 1
57 Perforator Tangan 1
58 Power Suplay 2
59 Printer 53
60 Proyektor Light/OHP 1
61 Radio Tape 1
62 Rak Besi 7
63 Rak Kayu 17
64 Rak Kayu Kaca 3
65 Rak Telepon 1
66 Skat Ruangan 4
67 Sound System 1
68 Stabilizer 16
69 Swicth 1
70 Tangga 1
71 Telepon 18
72 Televisi 6
73 Wadrobe 1
74 White Board 6
75 Wireless 3
76 LCD 1
Disamping peralatan dan perlengkapan kantor seperti pada tabel diatas
juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional
yaitu pada tebel dibawah ini :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 40
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Tabel 2.4
Sarana Mobilitas
No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)
1 Kendaraan Dinas R4 4
2 Kendaraan Dinas R2 42
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 41
Rencana Kerja (RenJa) 2013
BAB III
RENCANA STRATEJIK
3.1 RENCANA STRATEJIK
Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2011 s/d tahun
2015) dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang,
hambatan dan ancaman. Melalui rencana stratejik tersebut Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi
guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul
seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat gambaran
umum kedepan mengenai target kinerja yang yang menjadi
tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun kedepan.
3.2 VISI
Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan gambaran
kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan peluang, hambatan,
kekuatan dan kelemahan :
r
Menjadi institusi yang terpercaya dan handal
dalam tata kelola keuangan dan aset daerah
terbaik se-Indonesia
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 42
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan kewenangan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan,
keuangan dan aset daerah. Makna utama dari pernyataan visi
sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan
dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi
tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare vision)
seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul”.
3.3 MISI
Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan
dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut :
1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal
daerah yang sehat dan lebih reponsif;
2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang
semakin berkualitas; dan
3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam
moral, trampil dan memahami medan kerja.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 43
Rencana Kerja (RenJa) 2013
3.4 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai sebagai
perwujudan dari misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dan sasaran dari misi ke-1 : Mengembangkan kebijakan dan
tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif
a. Tujuan :
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
b. Sasaran :
Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
2. Tujuan dan sasaran dari misi ke-2 : Mewujudkan manajemen
keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
a. Tujuan :
Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
berdasarkan perturan perundang-undangan;
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien,
efektif, ekonomis dan tepat sasaran;
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,
transparan, profesional dan bertanggungjawab;
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,
akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai,
efisien dan efektif;
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
b. Sasaran :
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 44
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Meningkatkan efektivitas APBD;
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas
penatausahaan keuangan daerah;
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
daerah; dan
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan
keuangan daerah.
3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3 : Pemantapan organisasi yang
berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan
memahami medan kerja.
a. Tujuan :
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan
didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas.
b. Sasaran :
Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas
pelayanan publik.
3.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut
diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu ditanamkan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu
sebagai berikut :
1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 45
Rencana Kerja (RenJa) 2013
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan
hasil.
4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi
peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan secara wajar dan proporsional.
10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.
Ke-10 (sepuluh) nilai utama sebagaimana tersebut diatas selain
ditanamkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah juga harus ditanamkan pada seluruh SKPD/Unit Kerja di
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 46
Rencana Kerja (RenJa) 2013
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan
dan aset daerah. Sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah pada
masing-masing SKPD/Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan nilai utama
dan aturan yang berlaku.
3.6 STRATEGI
Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi
yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dengan menggunakan nilai utama sebagaimana tersebut diatas
menjadi landasan utama bagi jalannya roda Pemerintah Kabupaten
Bantul guna mewujudkan good governance pada bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan
pada nilai utama tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
1. Kebijakan
Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk untuk
merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan yang diambil
adalah sebagai berikut :
a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure pengelolaan
keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan
masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM
yang berkualitas;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 47
Rencana Kerja (RenJa) 2013
b. Optimalisasi pendapatan daerah;
c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang
berkualitas; dan
d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
yang terintegrasi.
2. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan
masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Pada tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) menetapkan program-program yang berjumlah delapan
program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.
Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan
melaksanakan delapan program dan tujuh puluh sembilan kegiatan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 48
Rencana Kerja (RenJa) 2013
TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2013
TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4 5
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan (Misi I)
Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Operasional Pajak Daerah
508,400,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1,035,260,000.00
Pengendalian PAD
150,115,000.00
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
72,600,000.00
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
41,875,000.00
Pemberantasan Cukai Ilegal
148,125,583.00
Pengelolaan Dana Perimbangan
117,800,000.00
Pengelolaan PBB
763,694,750.00
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
326,110,000.00
Optimalisasi Pendapatan daerah
57,140,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 49
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas (Misi III)
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
5,250,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 9,500,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
26,600,000.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76,330,800.00
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
11,100,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
490,755,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
56,875,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
195,000,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2,700,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 50
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Penyediaan jasa keamanan
11,879,340.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,717,725,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000.00
Pengadaan Mebelair
823,760,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,268,150,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
238,944,250.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
23,980,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
87,255,335.00
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
50,000,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 51
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi II)
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
33,405,000.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
20,000,000.00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja
100,000,000.00
Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
31,500,000
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
26,290,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Regulasi Retribusi Daerah 146,100,000
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
52,417,975
Program Pengelolaan Barang Daerah
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tapat sasaran
Meningkatkan efektivitas APBD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
171,370,000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
124,300,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
99,760,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 52
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
71,820,000
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
163,393,270
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
92,325,000
Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
87,128,915
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
28,300,000
Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000
Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000
Penerbitan SPD 32,737,500
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
44,550,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 53
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750
Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000
Pengkartuan Data PNS 32,500,000
Penerbitan SKPP 30,800,000
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
40,400,000
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000
Penerbitan SP2D 107,700,000
TP-TGR 16,500,000
Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000
Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000
Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000
Penyusunan Standar Operasional Prosedure 114,855,230
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 54
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
35,160,000
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
48,531,500
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
59,000,000
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
Program Pengelolaan Barang Daerah
Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000
Penyusunan Perencanaan & Pelaporan pengelolaan barang
84,850,000
Penataan aset 96,350,000
Penghapusan Barang Daerah 107,870,000
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 71,020,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 55
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
96,630,000
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415
Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
76,470,000
Pengembangan SIMPATDA 52,100,000
Program Pengelolaan Barang Daerah
SIMBADA 239,830,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 56
Rencana Kerja (RenJa) 2013
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 41
Rencana Kerja (RenJa) 2013
BAB III
RENCANA STRATEJIK
3.1 RENCANA STRATEJIK
Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2011 s/d tahun
2015) dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang,
hambatan dan ancaman. Melalui rencana stratejik tersebut Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi
guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul
seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat gambaran
umum kedepan mengenai target kinerja yang yang menjadi
tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun kedepan.
3.2 VISI
Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan gambaran
kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan peluang, hambatan,
kekuatan dan kelemahan :
r
Menjadi institusi yang terpercaya dan handal
dalam tata kelola keuangan dan aset daerah
terbaik se-Indonesia
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 42
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan kewenangan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan,
keuangan dan aset daerah. Makna utama dari pernyataan visi
sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan
dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi
tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare vision)
seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul”.
3.3 MISI
Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan
dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut :
1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal
daerah yang sehat dan lebih reponsif;
2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang
semakin berkualitas; dan
3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam
moral, trampil dan memahami medan kerja.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 43
Rencana Kerja (RenJa) 2013
3.4 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai sebagai
perwujudan dari misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dan sasaran dari misi ke-1 : Mengembangkan kebijakan dan
tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif
a. Tujuan :
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
b. Sasaran :
Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
2. Tujuan dan sasaran dari misi ke-2 : Mewujudkan manajemen
keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
a. Tujuan :
Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
berdasarkan perturan perundang-undangan;
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien,
efektif, ekonomis dan tepat sasaran;
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,
transparan, profesional dan bertanggungjawab;
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,
akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai,
efisien dan efektif;
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
b. Sasaran :
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 44
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Meningkatkan efektivitas APBD;
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas
penatausahaan keuangan daerah;
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
daerah; dan
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan
keuangan daerah.
3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3 : Pemantapan organisasi yang
berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan
memahami medan kerja.
a. Tujuan :
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan
didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas.
b. Sasaran :
Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas
pelayanan publik.
3.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut
diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu ditanamkan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu
sebagai berikut :
1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 45
Rencana Kerja (RenJa) 2013
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan
hasil.
4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi
peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan secara wajar dan proporsional.
10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.
Ke-10 (sepuluh) nilai utama sebagaimana tersebut diatas selain
ditanamkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah juga harus ditanamkan pada seluruh SKPD/Unit Kerja di
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 46
Rencana Kerja (RenJa) 2013
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan
dan aset daerah. Sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah pada
masing-masing SKPD/Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan nilai utama
dan aturan yang berlaku.
3.6 STRATEGI
Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi
yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dengan menggunakan nilai utama sebagaimana tersebut diatas
menjadi landasan utama bagi jalannya roda Pemerintah Kabupaten
Bantul guna mewujudkan good governance pada bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan
pada nilai utama tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
1. Kebijakan
Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk untuk
merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan yang diambil
adalah sebagai berikut :
a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure pengelolaan
keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan
masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM
yang berkualitas;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 47
Rencana Kerja (RenJa) 2013
b. Optimalisasi pendapatan daerah;
c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang
berkualitas; dan
d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
yang terintegrasi.
2. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan
masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Pada tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) menetapkan program-program yang berjumlah delapan
program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.
Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan
melaksanakan delapan program dan tujuh puluh sembilan kegiatan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 48
Rencana Kerja (RenJa) 2013
TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2013
TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4 5
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan (Misi I)
Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Operasional Pajak Daerah
508,400,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1,035,260,000.00
Pengendalian PAD
150,115,000.00
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
72,600,000.00
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
41,875,000.00
Pemberantasan Cukai Ilegal
148,125,583.00
Pengelolaan Dana Perimbangan
117,800,000.00
Pengelolaan PBB
763,694,750.00
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
326,110,000.00
Optimalisasi Pendapatan daerah
57,140,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 49
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas (Misi III)
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
5,250,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 9,500,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
26,600,000.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76,330,800.00
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
11,100,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
490,755,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
56,875,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
195,000,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2,700,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 50
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Penyediaan jasa keamanan
11,879,340.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,717,725,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000.00
Pengadaan Mebelair
823,760,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,268,150,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
238,944,250.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
23,980,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
87,255,335.00
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
50,000,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 51
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi II)
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
33,405,000.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
20,000,000.00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja
100,000,000.00
Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
31,500,000
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
26,290,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Regulasi Retribusi Daerah 146,100,000
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
52,417,975
Program Pengelolaan Barang Daerah
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tapat sasaran
Meningkatkan efektivitas APBD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
171,370,000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
124,300,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
99,760,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 52
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
71,820,000
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
163,393,270
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
92,325,000
Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
87,128,915
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
28,300,000
Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000
Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000
Penerbitan SPD 32,737,500
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
44,550,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 53
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750
Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000
Pengkartuan Data PNS 32,500,000
Penerbitan SKPP 30,800,000
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
40,400,000
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000
Penerbitan SP2D 107,700,000
TP-TGR 16,500,000
Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000
Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000
Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000
Penyusunan Standar Operasional Prosedure 114,855,230
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 54
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
35,160,000
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
48,531,500
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
59,000,000
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
Program Pengelolaan Barang Daerah
Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000
Penyusunan Perencanaan & Pelaporan pengelolaan barang
84,850,000
Penataan aset 96,350,000
Penghapusan Barang Daerah 107,870,000
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 71,020,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 55
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
96,630,000
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415
Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
76,470,000
Pengembangan SIMPATDA 52,100,000
Program Pengelolaan Barang Daerah
SIMBADA 239,830,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 56
Rencana Kerja (RenJa) 2013
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 80
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
BAB V
INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2013
V.1. MISI, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Dalam rangka memudahkan pelaksanaan perencanaan dan
pengukuran pencapaian kinerja atas program dan kegiatan maka
perlu disusun program dan kegiatan per sasaran. Penyusunan ini
didasarkan pada tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang
pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah serta
wewenang yang dilimpahkan diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 dan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 80 Tahun 2011.
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 dapat memberi informasi
tentang : 1) sasaran yang akan dicapai pada tahun ini; 2) indikator
kinerja sasaran dan rencana capaiannya; 3) program, kegiatan, serta
kelompok indikator kinerja dan rencana capaian. Melalui Rencana
Kinerja juga dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan
sasaran, kebijakan dengan programnya. Adapun hubungan antara
visi, misi, tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 81
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
VISI : Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif
1 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tercapainya target PAD bersumber dari Pajak Daerah
Rupiah
59,042,000,000 Operasional Pajak Daerah
2 Terlaksananya intensifikasi dan ekstentifikasi PBB mendukung tercapainya target penerimaan PBB P2
Kecamatan 17
dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Rupiah
170,006,170,399 Pengendalian PAD
4 Tercapainya target penerimaan bunga deposito Rupiah
3,000,000,000 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
5 Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil PPh Ps 25 dan Ps 29 Wajib pajak OP dalam negeri dan PPh
Rupiah
12,491,210,000 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
6 Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau
Rupiah
2,579,511,743 Pemberantasan Cukai Ilegal
7 Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Rupiah
1,167,725,700,564 Pengelolaan Dana Perimbangan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 82
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
8 Tercapainya pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2
Rupiah
18,900,000,000 Pengelolaan PBB
9 Tersedianya data wajib pajak yang akurat Mcm Pajak Wajib Pajak
9 13.348
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
10 Tercapainya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
% 12,71 Optimalisasi Pendapatan daerah
Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
2
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
1 Jumlah pedoman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Modul Buku
1 10
Penyusunan ASB
Perbup Buku
1 150
Penyusunan Standar Satuan Harga
Perbup Buku
1 150
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Perbup Buku
1 60
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 83
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
Perda Perbup
Sk
1 5 2
Regulasi Retribusi Daerah
3 Meningkatkan efektivitas APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang APBD
Perda Buku
1 150
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
2 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Bupati tentang APBD
Perbup Buku
1 150
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
3 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Perda Buku
1 150
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
4 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perbup Buku
1 150
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
1 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012
Perda Buku
1 150
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 84
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
2
Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012
Perbup Buku
1 150
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
3 Meningkatkan akuntabilitas data keuangan Bantul secara periodic
Bulan 12 Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD
4 Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 2008 s/d tahun 2012
Macam 4 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
5
Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu
Laporan Semesteran
2 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
6 Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012
Neraca SKPD
Neraca Kompilasi
720 1
Penyusunan Neraca Dinas Instansi
7 Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD
DPA/DPPA 126 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
8 Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow
Buku 2 50
Penyusunan Anggaran Kas
9 Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran
Dokumen 800 Penerbitan SPD
10 Terfasilitasinya pencairan dan penyaluran belanja PPKD
Rupiah
103,557,336,055 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 85
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
11 Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA
Dokumen 200 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
12 Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran
Laporan Buku
1 75
Penyusunan Laporan Semesteran
13 Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja
Unit Kerja Bulan
147 13
Pencetakan Daftar Gaji
14 Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS
Kartu gaji pegawai
12280 Pengkartuan Data PNS
15 Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi
SKPP 500 Penerbitan SKPP
16 Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps 21 dan Askes secara tertib dan tepat waktu
potongan setiap bulan
2 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Pelaporan PPh setiap
bulan 1
Pelaporan Askes, IWP
dan Taperum setiap bulan
2
17 Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D
SKPD dokumen belanja
langsung
60 2500
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
SKPD/Unit Kerja
dokumen belanja tidak
langsung
147 6000
18 Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana
SP2D Belanja Langsung
SP2D Belanja Tidak Langsung
2500 6000
Penerbitan SP2D
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 86
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
19 Pemulihan kerugian daerah Rupiah
15,000,000
TP-TGR
20 Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan
SPT 12280 Penyusunan SPT Tahunan
21 Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD
Triwulan 4 Rekonsiliasi Belanja SKPD
22 Jumlah Wajib Pajak yang dilayani Wajib Pajak 12712 Pelayanan Pajak Daerah
23 Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP Bidang 4 Penyusunan Standar Operasional Prosedure
24 Tertatanya arsip wajib pajak WP PBB
WP BPHTB 63.000 11.532
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
25 Tertatanya dan terdata atas arsip masing-masing bidang dan sekretariat secara tertib administrasi
Bidang Sekretariat
6 1
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
5
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
1 Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku
forum komunikasi
2 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
2
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi)
Dokumen Macam
1 5
Penyusunan Perencanaan & Pelaporan pengelolaan barang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 87
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
3
Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya
Gedung 9 Penataan asset
4 Efisiensi Biaya Pemeliharaan % 100 Penghapusan Barang Daerah
5 Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat diyakini kebenarannya
SKPD/Unit Kerja
485 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
6 Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan
Rupiah
146,796,969,352 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
7 Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel melalui rekonsiliasi
Triwulan 4 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
8 Tertib administrasi Barang Milik Daerah
Sertifikat tanah BPKB
Kendaraan
211 1450
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
6
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
1 Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul
Bulan 12 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Tercapainya opini WTP atas laporan keuangan daerah
Bulan SKPD
12 60
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 88
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
7
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban
Proses (perencana
an, penatausah
aan dan pelaporan)
3 Pengelolaan SIMKEUDA
Data Wajib Pajak BPHTB dan PBB yang akurat WP 74532 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
Tersedianya data pajak daerah yang valid % 1729 Pengembangan SIMPATDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja
8 Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik
Bulan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan
Macam 21 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif
% 100 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 89
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target
Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai
Unit 50 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhi kebutuhan mebelair Unit
Macam 845 10
Pengadaan Mebeleur
Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor
Unit Macam
165 13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 90
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Dengan menggunakan Rencana Kinerja yang disusun tersebut
diharapkan dapat mengarahkan dan mengelola program atau
kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ditemukan kegiatan yang dilaksanakan tidak
terarah. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan
dan mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
(TAPKIN) sesuai dengan skala prioritas.
V.2. SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
Pada tahun 2013 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik
(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2011 s/d 2015 akan melaksanakan kegiatan yang berjumlah 86
(delapan puluh enam) sebagai penjabaran dari 8 (delapan) program
dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan stratejik masing-
masing berjumlah 8 (delapan). Adapun anggaran yang dialokasikan
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp43.867.206.513,00 terdiri dari sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.414.660.400,00
terdiri dari :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 91
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.033.054.000,00
Iuran Askes PP28 sebesar Rp11.202.500.000,00
Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp877.017.400,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar
Rp2.702.600.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar
Rp599.489.000,00
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp22.452.546.113,00
Anggaran belanja langsung pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar
Rp22.452.546.113,00 dipergunakan untuk melaksanakan program
yang berjumlah 8 (delapan) yang dijabarkan kedalam pelaksanaan 86
(delapan puluh enam) kegiatan. Sebagai berikut akan disajikan
hubungan antara program, kegiatan beserta anggaran dengan
sasaran stratejik sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat sebagai
berikut :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 92
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 72,600,000
2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak)
1,035,260,000
3 Pengelolaan Dana Perimbangan 117,800,000
4 Operasional Pajak Daerah 508,400,000
5 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) 41,875,000
6 Pengendalian PAD 150,115,000
7 Pemberantasan Cukai Ilegal 148,125,583
8 Optimalisasi Pendapatan Daerah 57,140,000
9 Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000
10 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 763,694,750
11 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak 326,110,000
12 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 93
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
13 Pengembangan SIMPATDA 52,100,000
14 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang Terintegrasi
76,470,000
2 Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15 Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000
16 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
26,290,000
17 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
31,500,000
18 Penyusunan Analisa Standar Belanja 100,000,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
19 Regulasi Peraturan Retribusi Daerah 146,100,000
20 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
52,417,975
Program Pengelolaan Barang Daerah 21 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000
3 Meningkatkan efektivitas APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
22 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
171,370,000
23 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
124,300,000
24 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
99,760,000
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 94
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
25 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
71,820,000
4 Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
26 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
163,393,270
27 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
92,325,000
28 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000
29 Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000
30 Penerbitan SPD 32,737,500
31 Penerbitan SP2D 107,700,000
32 Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000
33 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000
34 TP-TGR 16,500,000
35 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250
36 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000
37 Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 95
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
38 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
28,300,000
39 Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750
40 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
87,128,915
41 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
44,550,000
42 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000
43 Penerbitan SKPP 30,800,000
44 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS
40,400,000
45 Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000
46 Pengkartuan Data PNS 32,500,000
47 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 114,855,230
48 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
49 Pembinaan Bendahara 35,160,000
5 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
Program Pengelolaan Barang Daerah 49 Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 96
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
50 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang
84,850,000
51 Penataan Aset 96,350,000
52 Penghapusan Barang Daerah 107,870,000
53 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000
54 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000
55 Evaluasi dan Rekoniliasi Barang Milik Daerah 71,020,000
56 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
96,630,000
6 Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
57 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
48,531,500
58 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
59,000,000
7 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
59 Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415
Program Pengelolaan Barang Daerah 60 Simbada 239,830,000
8 Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
61 Penyediaan Jasa Surat-menyurat
5,250,000.00
62 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9,500,000,000.00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 97
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
26,600,000.00
64 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76,330,800.00
65 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
11,100,000.00
66 Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,000,000.00
67 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
490,755,000.00
68 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,000,000.00
69 Penyediaan peralatan rumah tangga
1,000,000.00
70 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,000,000.00
71 Penyediaan Makanan dan Minuman
56,875,000.00
72 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
195,000,000.00
73 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2,700,000.00
74 Penyediaan jasa keamanan
11,879,340.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
75 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1,717,725,000.00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 98
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
76 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000.00
77 Pengadaan Mebelair
823,760,000.00
78 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
238,944,250.00
79 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2,000,000.00
80 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
23,980,000.00
81 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,268,150,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah
82 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
33,405,000.00
83 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
20,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
84 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
87,255,335.00
85 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
50,000,000.00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 99
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Dalam kerangka pengukuran kinerja memuat informasi tentang
keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan
programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Pengukuran kinerja
dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Adapun indikator kinerja masing-masing kegiatan dari 85 (delapan
puluh lima) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1)
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
6 Orang
Dana Rp5.250.000,00
Output 1 Jumlah surat terkirim
1.750 Surat
2 Jumlah surat masuk
6.000
Surat
3 Jumlah materai
800 Materai
4 Jumlah perangko
200
Perangko
5 Jumlah jasa transaksi
20 Dokumen
Outcome Mendukung pelayanan administrasi perkantoran
100%
Kegiatan jasa surat menyurat merupakan kegiatan
komunikasi antar Instansi/Dinas/Badan/Kecamatan/Kantor di
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 100
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi
serta pemerintah pusat yang pelaksanaannya mengarah pada
administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat
dalam bentuk surat menyurat sebagai alat komunikasi yang
resmi berbentuk arsip yang dinamis dan statis. Melalui kegiatan
ini juga secara tidak langsung mendukung terlaksananya
transaksi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu
melalui penyediaan materai dan buku jasa transaksi keuangan.
Melalui jumlah surat terkirim, jumlah surat masuk, jumlah
materai, jumlah perangko dan jumlah jasa transaksi merupakan
output dari kegiatan ini. Adapun outcome yaitu meningkatnya
pelayanan administrasi surat menyurat yang dapat dilihat dari
tertibnya arsip surat masuk dan keluar serta terpenuhinya
kebutuhan perangko, materai dan jasa transaksi.
2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
2 Orang
Dana
Rp9.500.000.000,00
Output 1 Tersedianya jasa listrik gedung-gedung Pemda
12 Bulan
2 Tersedianya jasa listrik penerangan jalan umum
12 Bulan
3 Tersedianya jasa komunikasi
12 Bulan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 101
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Outcome
Terpenuhi kebutuhan jasa listrik dalam mendukung aktivitas SKPD-SKPD/Unit Kerja, penerangan jalan umum dan jasa komunikasi
100%
Komunikasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan
dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan pemerintah
propinsi/pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara langsung
maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak
langsung antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan jasa
telekomunikasi yang disediakan oleh pemberi jasa. Melalui jasa
telekomunikasi tersebut akan mempermudah dan
mempercepat komunikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan
dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi,
pemerintah pusat dan sebagainya. Belanja listrik bagi
Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan kebutuhan yang
sangat penting, dengan listrik peralatan dan perlengkapan
kantor misalnya komputer, printer dapat dioperasikan. Dengan
demikian listrik secara tidak langsung sangat mendukung
dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi sehingga roda pemerintah Kabupaten Bantul dapat
berjalan dengan lancar. Selain bagi kalangan Pemerintah
Kabupaten Bantul listrik juga dibutuhkan dan dirasa
manfaatnya oleh masyarakat luas yaitu melalui penerangan
jalan pada malam hari. Melalui terbayarnya listrik penerangan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 102
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
jalan, gedung-gedung Pemda Kab. Bantul dan jasa komunikasi
selama 12 (dua belas) bulan kepada pemberi jasa merupakan
indicator output. Sedang terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan outcome
dari kegiatan ini.
3)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
4 Orang
Dana
Rp26.600.000,00
Output Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional
R4 4 Unit
R2
42 Unit
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
100%
Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan
tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul tersedia kendaraan dinas/operasional
baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang berjumlah 42 unit.
Terpenuhi kebutuhan akan perpanjangan STNK R2/R4 merupakan
output dari kegiatan ini, sedang outcomenya terbayarnya
perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang secara
tidak langsung ikut mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 103
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
4)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
37 Orang
Dana
Rp76.330.600,00
Output Tertib administrasi atas pengelolaan keuangan dan barang
100%
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja
100%
Arah dari kegiatan ini pada belanja pegawai bertujuan untuk
membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran
gaji/kekurangan bagi pegawai-pegawai di lingkungan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul, kelancaran pencairan dan pelaksanaan belanja
PPKD pada Dinas/Instansi/Bagian dan diketahui jumlah
barang/inventaris barang yang terdapat pada dinas ini. Melalui
kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan visi
dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul dengan terlaksananya kegiatan-
kegiatan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan dari
segi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 104
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
berlaku. Disamping itu juga mendukung pelaksanaan tugas
koordinator pendapatan di 17 (tujuh belas) kecamatan sebagai
ujung tombak dalam tercapai target pendapatan asli daerah yang
bersumber dari pajak daerah. Kelancaran pelaksanaan kegiatan
dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul merupakan output dari kegiatan ini, sedang terwujudnya
tertib administrasi keuangan dan barang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD maupun
PPKD merupakan outcome kegiatan ini.
5)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
1 Orang
Dana
Rp11.100.000,00
Output Terjaga kebersihan kantor 12 bulan
Outcome Terbayarnya tenaga kebersihan 12 bulan
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan perkantoran yang dinamis
membutuhkan suasana dan lingkungan kantor yang bersih yang
akan memberi kenyamanan pegawai-pegawai dalam
menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
Melalui kegiatan ini kebersihan kantor dan keindahan kantor
sepanjang hari dapat dijaga yang secara tidak langsung akan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 105
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul. Output dari kegiatan ini adalah terjaganya
kebersihan kantor sedangkan outcome adalah terbayarnya
tenaga kebersihan selama 12 bulan.
6)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
2 Orang
Dana
Rp15.000.000,00
Output Tersedianya berbagai alat tulis kantor
12 bulan
Outcome Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai alat tulis kantor
12 bulan
Pelaksanaan kegiatan perkantoran tidak dapat lepas dari
ketersediaan alat-alat tulis kantor seperti buku, bolpoint, tinta
printer, kertas, toner, reffil toner, stop map dan sebagainya.
Tersedianya dan terpenuhinya alat tulis kantor akan menunjang
bagi pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
pelayanan administrasi perkantoran merupakan output dan
outcome dari kegiatan ini yang secara tidak langsung mendukung
pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 106
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
7)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
2 Orang
Dana
Rp490.755.000,00
Output
Terlaksananya pengadaan berbagai barang cetakan
21 macam
Outcome Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang cetakan dan penggandaan
100%
Melalui kegiatan ini memenuhi kebutuhan akan barang-
barang cetakan yang dibutuhkan tidak hanya oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan barang-barang
cetakan untuk Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan lainnya seperti
karcis retribusi pasar Rp125,00; karcis retribusi pasar Rp100,00;
karcis retribusi pasar Rp 75,00; karcis retribusi kebersihan
Rp100,00; karcis retribusi kebersihan Rp200,00; buku kas umum,
bend. 26a; lembar disposisi; kartu kendali; blangko surat setoran;
blangko surat setoran pajak daerah; kertas berkop DPPKAD;
amplop berkop DPPKAD; kertas berkop Garuda; amplop berkop
Garuda; piagam penghargaan; stop map batik; kalender dinding
tahun 2013; kalender meja tahun 2013; buku kerja dan buku
agenda. Selain barang cetakan kegiatan ini menyediakan dana
untuk menggandakan surat-surat, dokumen yang penting untuk
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 107
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul. Terlaksananya pengadaan berbagai barang-
barang cetakan sebanyak 21 (dua puluh) macam dan
penggandaan sebagai output dari kegiatan ini sedangkan
outcome adalah tersedia dan terpenuhinya kebutuhan berbagai
barang cetakan dan penggandaan secara tidak langsung
mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.
8)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
2 Orang
Dana
Rp1.000.000,00
Output Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronika
100%
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
100%
Kegiatan ini berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran yang memadai dengan terpenuhinya
kebutuhan akan kabel, batu baterai, lampu sebagai penerangan
ruangan kantor dan sebagainya. Tersedianya alat-alat listrik dan
elektronika kantor merupakan output dari kegiatan ini,
sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 108
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
9)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp1.127.382.973,00
Output
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
13 macam; 149unit
Outcome
Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
100%
Kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan
didukung antara lain dengan ketersediaan berbagai peralatan
dan perlengkapan kantor yang cukup memadai. Sehingga
pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul serta SKPD-SKPD lainnya dapat
menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
Kegiatan ini pada tahun 2012 mengadakan berbagai Peralatan
dan Perlengkapan Kantor sebanyak 13 macam terdiri dari yaitu
sebagai berikut :
1. Generator/genset sebanyak 1 unit;
2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit;
3. Kipas angin sebanyak 3 unit;
4. Papan nama beasr sebanyak 1 unit;
5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit;
6. Komputer PC sebanyak 78 unit;
7. Note Book sebanyak 10 unit;
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 109
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
8. Printer sebanyak 33 unit;
9. Monitor/Display sebanyak 4 unit;
10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit;
11. Kamera sebanyak 1 unit;
12. LCD Proyektor sebanyak 6 unit
13. Airpon sebanyak 2 unit.
Peralatan dan perlengkapan sebagaimana tersebut diatas
diperlukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sendiri dan dinas/instansi lain guna mendukung
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan kantor merupakan output dari
kegiatan ini. Sedang outcome mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, sedangkan outcome adalah
terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor bagi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul sendiri dan instansi lainnya.
9)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
4 Orang
Dana
Rp1.000.000,00
Output
Terlaksananya pengadaan dispencer
1 unit
Outcome
Trepenuhinya kebutuhan akan dispencer
1 unit
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 110
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Terlaksananya pengadaan 1 (satu) unit dispencer
merupakan indikator output dari kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga berupa 1 (satu)
unit dispencer.
10)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
4 Orang
Dana
Rp10.500.000,00
Output Tersedianya dan terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
100%
Outcome
Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
100%
Melalui kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan diharapkan semua pegawai Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul selalu dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada
saat ini misalnya melalui berbagai informasi/kabar yang disajikan
dalam surat kabar. Selain itu melalui kegiatan ini juga menyajikan
pemenuhan kebutuhan akan buku peraturan perundang-
undangan sebagai media informasi dan pedoman pegawai-
pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset pada
Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan/Kantor sesuai dengan tugas,
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 111
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
pokok serta tata kerja masing-masing bidang dan merupakan
nilai-nilai strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Dengan kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas SDM agar
dapat bekerja lebih profesional. Tersedianya dan terpenuhinya
kebutuhan akan buku tentang pengelolaan keuangan dan aset
daerah serta bahan bacaan secara tidak langsung dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul merupakan output dari kegiatan ini.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya
pengetahuan dan wawasan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
melalui penyediaan buku-buku dan bahan bacaan.
11)
Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
6 Orang
Dana
Rp56.875.000,00
Output Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu
snack : 2.250 dus makan : 1.500 dus
jamuan tamu : 550.000 dus
Outcome
Terpenuhinya jamuan rapat dan jamuan tamu
100%
Berdasarkan tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan,
Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sering
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 112
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
menyelenggarakan rapat koordinasi dengan
Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi lain dan menjamu
tamu dari luar daerah untuk study banding. Melalui kegiatan ini
tersedia jamuan tamu dan rapat merupakan output dari kegiatan
ini sedangkan outcomenya adalah mendukung pelaksanaan
tugas, pokok dan fungsi.
12)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
30 Orang
Dana
Rp195.000.000,00
Output Terlaksananya perjalanan dinas guna mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30 kali
Outcome Terlaksananya dan terikuti konsultasi, rapat koordinasi dan study banding
100%
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul sering menerima undangan-undangan dari
pemerintah pusat untuk menghadiri rapat koordinasi, sosialisasi
tentang peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan
sebagainya. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul juga sering melakukan konsultasi ke pemerintah pusat
tentang permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka
rapat, pertemuan, konsultasi dan kunjungan kerja (kunker) ke
pemerintah pusat atau kabupaten lainnya di luar Propinsi Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 113
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Istimewa Yogyakarta merupakan outputnya, sedangkan
tercapainya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja
(kunker) dan konsultasi ke luar daerah merupakan outcome dari
kegiatan ini.
13)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
4 Orang
Dana
Rp2.700.000,00
Output
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
Gol IV : 15 Gol III : 15 Gol II & I : 15
Outcome
Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
100%
Kegiatan ini diperuntukkan memberi fasilitasi bagi pegawai-
pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
antara lain menghadiri undangan rapat koordinasi dari
pemerintah propinsi, mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi
tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, monitoring ke
SKPD-SKPD lainnya. Terlaksananya perjalanan dinas dalam
daerah yang dilaksanakan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan output dari
kegiatan ini. Sedang outcome dari kegiatan ini secara tidak
langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 114
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
14)
Penyedian Jasa Keamanan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
1 Orang
Dana
Rp11.879.000,00
Output Terjaga keamanan kantor 12 bulan
Outcome
Terbayarnya kepada penjaga malam
12 bulan
Terjaganya keamanan akan memberi kenyamanan pegawai-
pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab
masing-masing secara tidak langsung mendukung pelaksanaan
tugas, pokok dan tata kerja. Hal sebagaimana tersebut
merupakan output dan outcome dari kegiatan ini.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana Rp1.717.725.000,00
Output
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 115
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
2 Roda 4
4 Unit
3 Roda 3
5 Unit
4 Roda 2
41 Unit
Outcome Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional
50 unit
Pada tahun 2013 kegiatan ini akan melaksanakan
pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk memenuhi
kebutuhan beberapa SKPD termasuk Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kendaraan
dinas/operasional yang akan diadakan pada tahun ini sebanyak
50 unit yang terdiri Roda 4 (station wagon) sebanyak 4 unit;
Roda 3 sebanyak 5 unit; dan Roda 2 sebanyak 41 unit.
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome dari
kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan
tata kerja SKPD melalui terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas/operasional.
16)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp100.000.000,00
Output Terlaksananya penyempurnaan operation room DPPKAD
100%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 116
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Outcome Tersedianya ruang rapat (operation room) DPPKAD yang representatif
100%
Kegiatan ini diperuntukkan penyempurnaan ruang rapat
(operation room) DPPKAD dengan mengadakan alat-alat studio
merupakan outputnya. Sedang outcome tersedianya ruang rapat
DPPKAD yang representatif.
17)
Pengadaan Mebelair
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp823.760.000,00
Output Terlaksananya pengadaan mebelair
10 macam; 845 unit
Outcome Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai macam mebelair
100%
Pada tahun 2013 kegiatan ini akan mengadakan 8 (delapan)
macam mebelair dengan jumlah 845 unit, terperinci sebagai
berikut :
1. Almari arsip sebanyak 10 buah;
2. Rak arsip sebanyak 17 buah;
3. Filling cabinet sebanyak 28 buah;
4. Meja kerja ½ biro sebanyak 95 buah;
5. Meja rapat pabrikan sebanyak 140 buah;
6. Meja rapat non pabrikan berlogo sebanyak 40 buah;
7. Kursi kerja sebanyak 100 buah;
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 117
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
8. Kursi rapat sebanyak 400 buah;
9. Sofa/meja tamu sebanyak 8 buah;
10. Kursi tunggu sebanyak 15 buah.
Terlaksananya pengadaan mebelair sebagaimana tersebut diatas
merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome berbentuk
terpenuhinya SKPD-SKPD akan beberapa mebelair yang
diperlukan.
19)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
46 orang
Dana
Rp67.465.000,00
Output Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
R4 : 4 R2 : 42
Outcome Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional
100%
Kendaraan dinas/operasional pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dalam kondisi
yang siap pakai dan tetap baik kondisinya sehingga dapat
menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dengan lancar
dibutuhkan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan
perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional antara lain
dengan penggantian suku cadang, penyediaan bahan bakar minyak
dan pelumas. Terlaksananya perawatan kendaraan
dinas/operasional tersebut merupakan output dari kegiatan ini
dengan outcome terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 118
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsi.
19)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
12 Orang
Dana
Rp2.000.000,00
Output Terlaksananya perbaikan mebelair
874 unit
Outcome Terpeliharanya mebelair 874 unit
Terpeliharanya mebelair akan memperpanjang manfaat dari
mebelair dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
administrasi perkantoran, disamping itu akan memberi kenyamanan
bagi personil-personil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya
sesuai dengan beban tanggungjawabnya. Terpeliharanya dan
terlaksananya perawatan mebelair yang berjumlah 874 unit
berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah merupakan output dan outcome dari kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebelair.
21)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 119
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
SDM
12 Orang
Dana
Rp16.000.000,00
Terpeliharanya peralayan dan perlengkapan kantor
Peralatan : 253 unit ; perlengkapan : 115 unit
Terjaganya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor
368 unit
Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan
baik seperti komputer, printer, mesin ketik, kipas angin, AC dan
sebagainya yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan tersebar di Sekretariat, Bidang
Anggaran, Bidang Belanja, Bidang Akuntansi, Bidang Pendaftaran
dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Aset secara tidak
langsung mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsi.
Melalui kegiatan ini menyediakan anggaran guna melakukan
perbaikan apabila terdapat kerusakan dari peralatan dan
perlengkapan, sehingga peralatan dan perlengkapan dapat
digunakan. Hal tersebut merupakan output dari kegiatan ini,
sedangkan terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan
kantor secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi pada unit kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah merupakan outcomenya.
III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
22)
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 120
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
60 orang
Dana
Rp24.505.000,00
Output Terlaksananya sosialisasi peraturan-perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah
2 kali
Outcome
Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dan asset masing-masing SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah
100%
Regulasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah
kerap mengalami perubahan, perubahan tersebut harus diketahui
dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini menfasilitasi terlaksananya
sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada
seluruh Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan/Badan/Kantor yang
merupakan outputnya. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dan aset daerah
masing-masing SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah.
23)
Bimbingan Teknis Implemenrasi Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 orang
Dana
Rp 20.000.000,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 121
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Output Terikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
100%
Outcome Meningkatnya pengetahuan/pemahaman dalam mengelola keuangan dan asset daerah
100%
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul sering mendapat undangan dari Perguruan
Tinggi/Lembaga/Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan kursus-
kursus singkat/pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah. Dengan dianggarkan kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada tahun ini
memberi kesempatan bagi pegawai-pegawai di jajaran Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk
mengikuti berbagai macam bimbingan teknis dan kursus-kursus
singkat/pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan
aset daerah, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Harapan tersebut merupakan output dan outcome yang akan
diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendukung
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 122
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
30 Orang
Dana
Rp87.255.335,00
Output Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar capaian kinerja DPPKAD
20 laporan
Outcome Tersedianya informasi tentang capaian dan ikhtisar realisasi kinerja DPPKAD dalm bentuk laporan
100%
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul secara
efektifitas dan efisiensi serta secara transparan dan
bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen
merupakan arahan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Berdasarkan arahan kebijakan dan strategi yang ditetapkan melalui
program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka tujuan yang akan
dicapai dari kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah tersusunnya laporan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara periodik yang dapat diukur
dan mampu menggambarkan keberhasilan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
komitmen bersama berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015, Rencana
Kerja dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013. Data yang
diperoleh untuk indikator ketercapaian output adalah tersedianya
sarana dan prasarana kerja tugas, pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul dalam rangka untuk menyusun rencana program kegiatan,
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 123
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sedangkan ketercapaian
outcome adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
menjalankan kewenangannya dalam bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang tersaji dalam bentuk laporan yang
menginformasikan tentang capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja.
24)
Penyusunan Standart Manajemen Mutu
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
30 Orang
Dana
Rp50.000.000,00
Output Tersusunnya Standart Manajemen Mutu DPPKAD
1
Outcome Pedoman perbaikan kinerja DPPKAD 100%
Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
melakukan perbaikan kinerja organisasi (instansi pemerintah) di
lingkungannya, pada tahun 2013 ditunjuk 5 (lima) instansi antara
lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul untuk menyusun Standar Manajemen Mutu
(SMM) ISO 9000. Penyusunan SMM ISO 9000 diharapkan dapat
menjadi platfrom atau dasar perbaikan atas kinerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga
kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai instansi yang memperoleh pelimpahan wewenang dari
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 124
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Kepala Daerah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset
daerah mampu memberikan atau menghasilkan jasa pelayanan atau
barang dalam bentuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset
daerah sesuai dengan standart internasional yang telah ditetapkan
oleh ISO (International Organization for Standardization).
Tersusunnya Standart Manajemen Mutu ISO 9000 pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan
indikator output dan outcome dari kegiatan ini.
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dinas yang
dibentuk untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah guna terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
dengan kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
dengan ketugasan yang telah diuraikan sebagaimana dalam Bab I.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah
sebagai berikut :
1)
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 125
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp100.000.000,00
Output Tersusunnya modul tentang penyempurnaan analisa standar belanja
1 modul
Outcome Digandakan modul tersebut sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD
10 buku
Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan instrument yang
harus ada untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-
SKPD) selaian Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal
(SPM). Melalui Analisa Standar Belanja (ASB) dapat dipergunakan
sebagai alat untuk menilai kewajaran atau beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tujuan dari
Analisa Standar Belanja adalah untuk menjamin bahwa usulan
kegiatan SKPD adalah usulan yang terekonomis, efisien dan efektif
paling tidak tahap perencanaan. Tersusunnya modul analisa standar
belanja merupakan indicator output dari kegiatan ini, sedang
digandakan modul ini dalam 5 (lima) buku sebagai pedoman SKPD
dalam penyusunan RKA SKPD merupakan indicator outcome dari
kegiatan ini.
2)
Penyusunan Standar Satuan Harga
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 126
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Dana
Rp36.780.000,00
Output
Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standart Satuan Harga Barang dan Jasa
1 peraturan bupati
Outcome
Digandakan Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang & Jasa dalam bentuk buku sebagai pedoman SKPD melaksanakan kegiatan
150 buku
Dalam rangka untuk mencapai tertib administrasi dan tidak
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014
maka perlu dilakukan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan
Jasa. Harga barang dan jasa yang disusun merupakan batas tertinggi
untuk harga setiap jenis barang dan jasa kecuali ditentukan lain oleh
Keputusan Bupati Bantul. Sedangkan untuk pelaksanaan pelelangan
yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan
jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.
Untuk penyusunan HPS adalah harga saat akan pengadaan dan
dengan membandingkan minimal 3 (tiga) harga pasar. Secara
berkala standarisasi harga barang dan jasa akan dilakukan evaluasi
oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Bantul. Indikator ketercapaian output tersusunnya dan ditetapkan
Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang dan
Jasa. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah digandakan
Peraturan Bupati Bantul tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
dalam bentuk sebanyak 150 buku dan didistribusikan buku tersebut
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 127
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang tertuang pada pada APBD Tahun Anggaran 2014.
3)
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp26.290.000,00
Output Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah
Rancangan Peraturan Bupati
Outcome Ditetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah
Peraturan Bupati
Kebijakan Akuntansi pada dasarnya mengatur bagaimana
suatu entitas mengakui, mengukur, mencatat, melaporkan dan
menyajikan transaksi-transaksi yang berkenaan dengan laporan
keuangan. Pelaksanaan kebijakan akuntansi di Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73
Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bantul. Melalui kegiatan ini akan dilaksanakan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 yang disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standart Akuntansi Pemerintah berbasisi akrual. Tersusunnya
rancangan peraturan Bupati sebagai revisi atas Peraturan Bupati
Bantul nomor 73 tahun 2007 dan ditetapkan rancangan tersebut
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 128
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
menjadi peraturan Bupati Bantul merupakan indikator output dan
outcome dari kegiatan ini.
4)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp171.370.000,00
Output Tersusunnya dan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014
1 Peraturan Daerah
Outcome
Digandakan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2014 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD
150 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul tahun
anggaran 2014 mulai dilaksanakan pada triwulan IV. Rancangan
peraturan daerah tersebut diharapkan sudah ditetapkan pada akhir
triwulan IV tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014. Sehingga pada awal tahun
2014 Peraturan Daerah tersebut sudah dapat menjadi pedoman
Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Kecamatan/Bagian dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang dalam APBD.
Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bantul disusun dan dikoordinator oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 129
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
(PPKD). Rancangan peraturan daerah tentang APBD disosialisasikan
oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan
daerah guna menginformasikan tentang hak dan kewajiban
pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan APBD.
Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan
mendapat persetujuan bersama. Pembahasan rancangan peraturan
daerah tentang APBD berpedoman pada KUA (Kebijakan Umum
Anggaran) dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD
disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dievaluasi agar tercapai
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional,
keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur
serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi dan atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh
Kabupaten. Gubernur akan menetapkan pernyataan hasil evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi maka Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan
daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul. Indikator ketercapaian output adalah disusun dan
ditetapkan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 serta sebanyak 150 buku
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 130
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Peraturan Daerah tersebut dicetak. Outcome dari kegiatan ini
digandakan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014
sebanyak 150 buku serta didistribusikan ke seluruh SKPD sebagai
pedoman/acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran 2014.
5)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp124.300.000,00
Output
Tersusunnya dan ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014
1 Peraturan Bupati Bantul
Outcome
Digandakan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD
150 buku
Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD mendapat
persetujuan bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah maka
Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD. Seperti halnya rancangan peraturan
daerah tentang APBD rancangan ini juga disampaikan kepada
Gubernur DIY untuk dievaluasi dalam rangka terciptanya keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 131
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Dengan penetapan
pernyataan hasil evaluasi oleh Gubernur maka rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran APBD, Bupati akan menetapkan menjadi
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD. Kegiatan ini mulai dilaksanakan
pada awal triwulan IV dan diharapkan rancangan peraturan kepala
daerah tersebut pada akhir triwulan IV ditetapkan menjadi
Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Indikator
ketercapaian output adalah tersusunnya dan ditetapkan Rancangan
Peraturan KDH menjadi Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
TA 2014. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah digandakan
Peraturan Bantul tentang Penjabaran APBD TA 2014 sebanyak 150
buku serta didistribusikan ke seluruh SKPD sebagai pedoman/acuan
seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan.
6)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp99.760.000,00
Output Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
1 Peraturan Daerah
Outcome Digandakan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
150 buku
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 132
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
2013 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan, keadaan daurat
dan luar biasa serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disusun oleh
PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan untuk
disampaikan kepada kepala daerah. Rancangan ini juga dibahas
untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPRD berdasarkan
kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang
telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
Rancangan ini juga dievaluasi oleh Gubernur DIY. Setelah Gubernur
DIY menetapkan pernyataan hasil evaluasi rancangan ini menjadi
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Kegiatan ini
direncanakan akan dilaksanakan pada awal triwulan III dan paling
lambat minggu kedua bulan September tahun 2013 rancangan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul telah
mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
Indikator output adalah disusun dan ditetapkan Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013. Kegiatan ini
mempunyai outcome yaitu digandakan Peraturan Daerah tentang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 133
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 150 buku dan
didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD sebagai
pedoman/acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang mengalami perubahan.
7)
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp71.820.000,00
Output
Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
1 Peraturan Bupati
Outcome
Digandakan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2013 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD
150 buku
Sebagai tindak lanjut peraturan daerah tentang perubahan
APBD maka sebagai landasan operasionalnya perlu disusun
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Rencana
dari kegiatan ini akan dilaksanakan dengan jadwal yang sama
dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD. Indicator ketercapaian output dari kegiatan ini
adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati mengenai
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 serta ditetapkan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 134
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Serta
dicetaknya buku Peraturan Buapti Bantul tersebut sebanyak 150
buku. Sedang kegiatan ini mempunyai outcome yaitu digunakan
Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013 sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengalami
perubahan.
8)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp163.393.270,00
Output
Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Neraca Akhir per 31 Desember 2012 beserta Laporan Arus Kas TA 2012.
1 Peraturan Daerah
Outcome
Digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Neraca Akhir per 31 Desember 2012 beserta Laporan Arus Kas TA 2012.
150 buku
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 maka diwajibkan untuk
menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD hal ini sesuai dengan
amanat konstitusi pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 135
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 dan PP No 58 Tahun 2005 pasal 101. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan
ini juga dibahas untuk mendapat persetujuan bersama dengan
DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur DIY. Dengan pertimbangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan kepentingan
umun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Gubernur akan menetapkan pernyataan hasil evaluasi, serta oleh
kepala daerah akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012. Indikator
ketercapaian output adalah tersusunnya dokumen rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TA 2012, ditetapkan dokumen tersebut menjadi Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2011 serta dicetak sebanyak 75 buku 1 dan 75 buku 2. sedangkan
outcome adalah terwujudnya laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA
2011 selama 12 bulan. dan Neraca Akhir tgl 31 Desember 2012 serta
Laporan Arus Kas TA 2012.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 136
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
9)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp92.325.000,00
Output
Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
`1 Peraturan Bupati
Outcome Digandakan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012
150 buku
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dirinci
dalam Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilengkapi dengan
lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan
penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat
persetujuan bersama dengan DPRD Rancangan Peraturan Bupati
Bantul tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
TA 2012 juga dievaluasi oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan
penetapan hasil pernyataan evaluasi, berdasarkan penetapan
tersebut Bupati Bantul akan menetapkan rancangan peraturan
bupati tentang penjabaran pertenggungjawaban pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya dokumen
Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 137
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Pelaksanaan APBD TA 2012, ditetapkan Rancangan tersebut
menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan
dicetak Peraturan Bupati Bantul tersebut masing-masing 75 unit
untuk buku 1 dan buku 2, sedangkan outcome adalah terwujudnya
laporan perhitungan/pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA
2012.
10)
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp72.600.000,00
Output Tercapai Pendapatan Bunga Deposito Rp3.000.000.000,00
Outcome Tercapainya kontribusi Pendapatan Bunga Deposito terhadap PAD
2,47%
Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan
memanfaatkan uang milik daerah yang sementara belum digunakan
dengan cara investasi jangka pendek dalam bentuk deposito ke
bank-bank yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul
dan mengadakan perjanjian kerjasama antara pimpinan bank
dengan kepala DPPKAD. Penempatan uang daerah dalam bentuk
deposito tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 138
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Pendapatan dari penempatan deposito berupa bunga deposito
dengan tingkat suku bunga deposito dan jangka waktu tertentu
dalam menempatkan deposito antara bank yang satu dengan bank
yang lain berbeda-beda, dengan jangka waktu maksimal 1 (satu)
tahun. Indikator ketercapaian output adalah tercapainya
pendapatan bunga deposito pada tahun anggaran 2013 dengan
target sebesar Rp3.000.000.000,00. Outcome dari kegiatan
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah adalah terwujudnya
target kontribusi dari bunga deposito terhadap Pendapatan Asli
Daerah sebesar 0,02% dari jumalah Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp170.006.179.399,00
11)
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak)
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp1.035.260.000,00
Output Tercapainya pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2
Rp18.900.000.000,00
Outcome Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
13%
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
sumber-sumber pendapatan yang terdapat pada Pemerintah
Kabupaten Bantul yang berpeluang memberi kontribusi yang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 139
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
cukup besar terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung pelaksanaan
otonomi daerah. Prioritas dari kegiatan ini yaitu pada
pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah yang
bersumber dari PBB Perkotaan dan Perdesaan. Kegiatan ini
dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan optimalisasi atau
tercapainya target pendapatan asli daerah yang bersumber dari
PBB Perkotaan dan Perdesaan. Mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dikelola oleh Pemerintah
Daerah dan sebagai salah satu pajak daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan ini meliputi
penyelenggaraan penyuluhan PBB di 17 Kecamatan se Kabupaten
Bantul, intensifikasi sampai ke tingkat dusun, melaksanakan
bulan panutan pembayaran PBB bagi PNS/Pamong Desa/Tokoh
Masyarakat yaitu pada bulan Mei 2013, monitoring secara rutin
dan lain-lain. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat Bantul dalam membayar
PBB P2 sebelum jatuh tempo sehingga tidak terjadi tunggakan
pembayaran PBB. Diharapkan sampai dengan tanggal 30
September 2012 merupakan jatuh tempo pembayaran PBB,
diharapkan PBB sudah terbayar semua oleh masyarakat Bantul.
Indikator ketercapaian output adalah tercapai target pendapatan
asli daerah terutama yang bersumber dari Pajak Bumi dan
Bangungan Perkotaan dan Perdesaan sebesar
Rp18.900.000.000,00. Sedang outcome dari kegiatan ini
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 140
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
tecapainya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
pendapatan daerah sebesar 13%.
12)
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp73.355.000,00
Output Disusun dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD
200 dokumen
Outcome Didistribusikan DPA/DPPA SKPD ke seluruh unit kerja sebagai pedoman melaksanakan kegiatan
61 unit kerja
Setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan paling lama 3
(hari), PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD untuk
segera menyusun rancangan DPA/DPPA SKPD yang memuat
rincian sasaran yang akan dicapai, program, kegiatan, anggaran
yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana
penarikan dana tiap-tiap SKPD serta perkiraan pendapatan.
Rancangan DPA/DPPA SKPD akan diverifikasi TAPD (Tim Anggaran
Pemerintah Daerah), sedangkan pencermatan DPA/DPPA SKPD
dilakukan oleh Tim Pencermatan DPA/DPPA. Berdasarkan hasil
verifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD, PPKD mengesahkan
rancangan DPA/DPPA SKPD dengan persetujuan Sekretaris
Daerah menjadi DPA/DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD yang telah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 141
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
disahkan disampaikan kepada kepala SKPD sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan, Inspektorat dan Badan Pemeriksa
Keuangan. Proses dan penyiapan DPA SKPD ini juga berlaku untuk
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD). Indikator ketercapaian output
adalah dicermati dan disusun DPA/DPPA SKPD sebanyak 200
dokumen, sedangkan outcome adalah didistribusikan DPA/DPPA
SKPD ke seluruh unit kerja sebagai pedoman melaksanakan
kegiatan-kegiatan.
13)
Penyusunan Anggaran Kas
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp31.600.000,00
Output Disusun dan diterbitkan Buku Anggaran Kas
8 dokumen
Outcome Kelancaran dan pengaturan terhadap
1) Cashinflow
Rp1.337.731.870.963,00
2) Cashoutflow Rp1.355.174.639.963,00
Salah satu ketugasan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Kuasa BUD) adalah menyusun Anggaran Kas Pemerintah
Kabupaten Bantul yang dipergunakan mengatur ketersediaan
dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 142
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan, sehingga dalam anggaran
kas ini memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Indikator
ketercapaian output adalah terlaksananya penyusunan dan
ditetapkan anggaran kas untuk tahun anggaran 2012 serta
dicetaknya buku Anggaran Kas sebanyak 8 dokumen, sedangkan
outcome adalah kelancaran dan pengaturan cashinflow sebesar
Rp1.337.731.870.963,00 dan cashoutflow
Rp1.355.174.639.963,00 seperti yang tertuang dalam APBD
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013.
14)
Penerbitan SPD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp32.737.500,00
Output Disusun dan diterbitkan SPD 150 dokumen
Outcome Terselenggaranya kegiatan-kegiatan seluruh unit kerja
61 unit kerja
Dalam rangka terlaksananya manajemen kas yang
berdasarkan pada Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Bantul
tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan, Kuasa Bendaharan
Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas menyiapkan dan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 143
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul setiap triwulan. Surat Penyediaan Dana (SPD) ini
ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Surat Penyediaan
Dana (SPD) ini merupakan batas tertinggi semua pengeluaran kas
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang tertuang
dalam APBD. Indikator ketercapaian output adalah disusun,
ditetapkan dan didistribusikan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah sabagai batas pencairan dana
setiap triwulan (triwulan I, II,III dan IV) sebanyak 150 dokumen,
sedangkan outcome adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dapat
dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan rencana dengan tetap
memperhatikan pagu anggaran yang tercantum dalam Surat
Penyediaan Dana (SPD) setiap triwulannya.
15)
Penerbitan SP2D
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp107.700.000,00
Output Terbitnya SP2D 2500 dokumen
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 144
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Outcome Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
100%
Setelah melalui tahap pengujian atas kebenaran dan
kelengkapan dokumen pengajuan SPP/SPM Uang Persediaan
(UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) serta SPP Langsung
(LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SPP/SPM yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dengan
mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dalam Surat
Penyediaan Dana (SPD) SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
PPKD setiap triwulan dan telah memenuhi persyaratan-
persyaratan, apabila dokumen tersebut dinyatakan benar dan
lengkap melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah akan diterbitkan
SP2D UP, LS, GU dan TU sesuai dengan pengajuannya.
Kelancaran penerbitan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum
Daerah (Kuasa BUD) secara langsung akan mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada
Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul dan pencairan/penyaluran
anggaran belanja tidak langsung seperti yang tertuang dalam
APBD Kabupaten Bantul dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Indikator ketercapaian output adalah terbitnya SP2D UP, GU, TU
dan LS, sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran
penyaluran anggaran belanja langsung dan tidak langsung.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 145
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
16)
Pencetakan Daftar Gaji
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp119.500.000,00
Output Tercetaknya daftar gaji seluruh unit kerja
147 unit kerja/bulan
Outcome
Kelancaran penyaluran gaji
PNS/CPNS se Kabupaten Bantul
setiap bulan 13 bulan
Kelancaran penyaluran atas gaji PNS/CPNS yang diterima
setiap bulan termasuk gaji ke 13 yang tercantum dalam Daftar
Gaji per unit kerja. Kelancaran penyaluran ini sangat didukung
dengan kegiatan pencetakan daftar gaji PNS/CPNS per unit kerja.
Daftar gaji PNS/CPNS per unit kerja dicetak 2 (dua) bulan
sebelum gaji PNS/CPNS disalurkan. Indikator output dari kegiatan
ini adalah dicetaknya daftar gaji termasuk gaji ke 13 bagi
PNS/CPNS sebanyak 147 unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul. Sedang outcome dari kegiatan Pencetakan
Daftar Gaji adalah kelancaran dalam penyaluran gaji PNS/CPNS
setiap bulannya termasuk pembayaran gaji ke 13.
17)
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 146
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp99.410.000,00
Output Terlaksananya pengujian dokumen penerbitan SP2D
2500 dokumen
Outcome Dokumen penerbitan SP2D sesuai dengan peraturan perundang-undangan
100%
Sebelum diterbitkan SP2D terlebih dahulu dilaksanakan
pengujian atas dokumen berupa SPP/SPM dan kelengkapan
lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja atas kebenaran dan
kelengkapan dokumen tersebut. Setelah dilaksanakan pengujian
atas dokumen tersebut dan dianggap benar sesuai dengan aturan
yang berlaku maka diterbitkan SP2D Belanja Langsung dan SP2D
Belanja Tidak Langsung. Terlaksananya pengujian terhadap
kelengkapan dokumen penerbitan SP2D belanja langsung yang
diajukan oleh seluruh unit kerja sebanyak 2500 dokumen
merupakan indikator output dari kegiatan ini. Indikator outcome
dari kegiatan ini kebenaran atas dokumen sebagai dasar
diterbitkan SP2D Belanja Langsung dan SP2D Belanja Tidak
Langsung sebagai perintah atas pencairan dana/anggaran belanja
langsung dan anggaran belanja tidak langsung sebesar
Rp1.355.174.639.963,00.
18)
TP-TGR
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 147
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp16,500,000.00
Output Terselesainya kerugian daerah 100%
Outcome Pemulihan kerugian daerah 100%
Kegiatan TP-TGR bertujuan untuk memperlancar pemulihan
kerugian daerah akibat kesalahan Bendahara, PNS bukan
bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
akibat dari perbuatannya yang secara langsung telah merugikan
keuangan daerah maka diwajibkan untuk mengganti kerugian
tersebut. Indikator ketercapaian output adalah terselesainya
kasus dan tercapainya penyelesaian kasus yang menimbulkan
kerugian daerah, sedangkan outcome adalah terlaksananya
pemulihan kerugian daerah dengan dikembalikan kerugian daerah
ke Kas Daerah.
19)
Penyusunan Neraca Dinas/Instansi
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 148
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Dana
Rp143.913.250,00
Output
Tersusunnya dokumen neraca SKPD (jurnal, sub buku besar, buku besar, LRA, Lap. Pajak, Lap. Rekonsiliasi aset) di Kab. Bantul
720 neraca dinas
Outcome Terwujudnya efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan
1 tahun
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan masing-masing
Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi diwajibkan dan
dituntut menyusun laporan keuangan berupa Neraca. Neraca
yang disusun oleh masing-masing
Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi setiap bulan
dengan benar dan akuntabel, dalam rangka untuk mewujudkan
Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul Konsolidasian. Oleh karena
itu perlu dilaksanakan pendampingan dan pencermatan terhadap
Laporan Keuangan dari Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Badan yang
berupa LRA dan Neraca. Dimana LRA dan Neraca yang disusun
oleh masing-masing
Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi menjadi dasar
Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul Konsolidasian. Indikator
ketercapaian output adalah tersusunnya neraca dinas/instansi se
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2012 dan Neraca Dinas serta
Neraca Kompilasi per 31 Desember 2012 dengan benar dan
akuntabel, sedangkan outcome adalah terwujudnya efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas atas laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 149
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
20)
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp59.650.000,00
Output
Terlaksananya pencocokan catatan bank dan catatan pemerintah daerah atas pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah
12 bulan
Outcome
Meningkatnya akuntabilitas data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodic
12 bulan
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas data keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodik
dilaksanakan pencocokan catatan atas pengeluaran dan
penerimaan daerah melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul selaku
pemegang Kas Daerah. Pencocokan ini dilaksanakan setiap bulan
dengan mencocokan pengeluaran atas SP2D yang telah
diterbitkan dan dicairkan di Kas Daerah dan mencocokkan semua
penerimaan daerah yang masuk ke Kas Daerah. Pencocokan ini
dilaksanakan oleh Bidang Akuntnasi yang mencatat atas semua
pengeluaran dan penerimaan melalui Kas Daerah, Bidang
Perbendaharaan selaku Kuasa BUD yang menerbitkan SP2D,
Bidang Penagihan dan Pendaftaran dan Bidang Penagihan selaku
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 150
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
koordinator pendapatan dan dinas penghasil lainnya.
Tersedianya data keuangan daerah yang akuntabilitas setiap
bulannya merupakan indikator output dan outcome dari kegiatan
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD.
21)
Pengelolaan Dana Perimbangan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp117.800.000,00
Output
Tersedianya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Rp1.167.725.700.564,00
Outcome Tersalurnya dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak
100%
Dana perimbangan merupakan salah satu komponen
pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memberi
kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul. Pada tahun ini kontribusi yang diberikan dari
Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten
Bantul sebesar Rp1.167.725.700.564,00 terdiri dari yaitu sebagai
berikut
1. Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar
Rp923.582.867.234,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 151
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
2. Pemerintah Pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
sebesar Rp62.705.636.000,00, intensifikasibantuan
keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
sebesar Rp27.889.027.930,00 dan pendapatan hibah
sebesar Rp12.144.280.000,00,00
3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar
Rp141.403.889.400,00
Melalui kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan ini
memperlancar penyaluran dana perimbangan dari pemerintah
pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah. Sehingga kegiatan-
kegiatan yang tertuang dalam APBD yang dibiayai dari dana
perimbangan dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini juga
melaporkan dana perimbangan yang telah ditransfer ke rekening
kas daerah ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Bentuk
pelaporan ini dengan mengirim kembali lembar konfirmasi atas
penyaluran transfer ke daerah setiap triwulan paling lambat 10
hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir,
melaporkan penyerapan penggunaan dana perimbangan.
Indikator ketercapaian output adalah kelancaran penerimaan
Dana Perimbangan ke Kas Daerah, sedangkan outcome adalah
tercapainya penyediaan dan penyusunan pelaporan dana
perimbangan.
22)
Penyusunan SPT Tahunan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 152
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp67.500.000,00
Output Terbitnya SPT Tahunan 13.040 PNS
Outcome Terwujudnya Laporan Pajak Penghasilan PNS
1 tahun
Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku setiap
PNS/CPNS diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak). Sebagai konsekuensi atas NPWP yang dimiliki maka
PNS/CPNS mempunyai kewajiban setiap tahunnya untuk
melaporkan penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun dari
bulan Januari s/d bulan Desember ke Kantor Pajak Pratama
sesuai dengan domisili. Melalui kegiatan Penyusunan SPT
Tahunan ini dibuat dan disusun lampiran 1721-A2 sebagai
lampiran pelaporan SPT Tahunan bagi PNS/CPNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul yang berjumlah 13.040 PNS. Form
1721-A2 ini merupakan bukti bahwa PNS/CPNS telah menerima
penghasilan selama satu tahun berupa gaji maupun kekurangan
gaji yang diterima setiap bulan sudah dipotong pajak penghasilan
sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Form 1721-A2 ini
direncanakan selesai pada awal Januari 2013 serta sampai
berakhirnya bulan Januari 2013 Form 1721-A2 sudah
didistribusikan dan diterima oleh masing-masing PNS/CPNS.
Indikator ketercapaian output adalah disusun, dibuat, diterbitkan
dan diditribusikan SPT Tahunan bagi 13.040 PNS/CPNS
Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan outcome adalah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 153
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
terwujudnya laporan pajak penghasilan PNS/CPNS dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2012 ke Kantor Pajak Pratama
dengan tepat waktu.
23)
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp28.300.000,00
Output Hasil rekonsiliasi Satker di Unit Akntansi Wilayah (UAW) yang diupdate setiap bulan
4 Laporan
Outcome
Terwujudnya tertib administrasi keuangan dengan tersusunnya Pelaporan Tugas Pembantuan ke Kanwil tepat waktu
100%
Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan
membutuhkan biaya/dana yang cukup besar, salah satu
sumberdana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
adalah Dana Tugas Pembantuan. Pada tahun 2013 Dana Tugas
Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
sebesar Rp 23.819.809.000,00 sedangkan satuan kerja(satker)
yang mengelola dana tersebut berjumlah 7 yaitu sebagai berikut :
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar
Rp4.129.290.000,00;
Dinas Pertanian dan Kehutanan sebesar
Rp3.330.180.000,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 154
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaaan Penyuluhan
sebesar Rp 838.039.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar
Rp1.220.000.000,00
Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan sebesar
Rp2.750.000.000,00
Dinas Kesehatan sebesar Rp2.277.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.275.000.000,00
Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan Dana Tugas
Pembantuan dapat berjalan dengan tertib administrasi sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dengan tersusunnya Laporan
Dana Tugas Pembantuan yang ada di Kabupaten Bantul dan
untuk menghindari sanksi penundaan pencairan dana atas
keterlambatan pelaporan. Oleh karena diperlukan adanya
koordinasi dan persamaan persepsi dalam melakukan pelaporan
sebagai tanggungjawab keuangan dari pelaksanaan Dana Tugas
Pembantuan dengan tepat waktu. Indikator ketercapaian output
adalah terwujudnya laporan sebagai hasil dari rekonsiliasi Satker
di unit akuntansi wilayah yang di update setiap bulan dalam
bentuk 4 buku laporan, sedangkan outcomenya adalah
terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke
Kanwil tepat waktu
24)
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 155
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
20 Orang
Dana
Rp31.500.000,00
Output
Tersusunnya kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati
1 Peraturan Bupati
Outcome
Dicetak dan didistribusikan Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
75 buku; 61 unit kerja
Dalam rangka tercapainya daya guna dan hasil guna dari
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2014 perlu disusun kebijakan
dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan
seperti yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ini
merupakan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sebagai PPKD dalam melaksanankan fungsi
Bendahara Umum Daerah. Tersusunnya rancangan peraturan
bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014 serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul
tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2014 yang mengatur serta menjadi acuan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan
berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Indikator
output yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah disusun dan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 156
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
ditetapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2014
menjadi Peraturan Bupati. Sedangkan outcomenya digandakan
dan didistribusikan buku Peraturan Bupati Bantul tentang
Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
sebanyak 75 buku untuk seluruh SKPD.
25)
Operasional Pajak Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
28 Orang
Dana
Rp508.400.000,00
Output Tercapainya target pajak daerah Rp59.042.000.000,00
Outcome Tercapainya prosentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
35%
Kegiatan operasional pajak daerah merupakan salah satu
upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak
daerah. Pada tahun 2013 pajak daerah yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat
dilihat pada table sebagai berikut :
TABEL
TARGET PAJAK DAERAH
NO JENIS PAJAK DAERAH JUMLAH
1 2 3
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 157
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
i PAJAK DAERAH
1 Pajak Hotel Rp 600.000.000,00
2 Pajak Restorant Rp 1.900.000.000,00
3 Pajak Hiburan Rp 400.000.000,00
4 Pajak Reklame Rp 2.100.000.000,00
5 Pajak Penerangan Jalan Rp 16.200.000.000,00
6 Pajak Parkir Rp 40.000.000,00
7 Pajak Air Bawah Tanah Rp 150.000.000,00
8 Pajak Sarang Burung Walet Rp 2.000.000,00
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Rp 350.000.000,00
10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Rp 18.900.000.000,00
11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Rp 18.400.000.000,00
J U M L A H Rp 59.042.000.000,00
Dasar hukum pengelolaan pajak daerah yaitu Peraturan
Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dengan
berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah sebelum tahun 2010 pengelolaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan semula dikelola oleh Pemerintah Pusat
mulai tahun 2011 menjadi pajak daerah yang pengelolaan
diserahkan penuh oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai dasar hukumnya. Sedang
mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 158
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Perkotaan pengelolaan telah diserahkan penuh kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Perdesaan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengadakan
sosialisasi tentang pajak daerah, melaksanakan peremajaan data
obyek pajak baru, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong
Praja untuk melaksanakan operasi Non Yustisi Pajak Reklame,
serta melaksanakan cek lokasi pemasangan reklame di sepanjang
jalan. Selain itu kegiatan ini juga mengintensifkan penagihan-
penagihan bagi penunggak pajak yang merupakan potensi
pendapatan yang perlu digali dan dicapai. Upaya ini diharapkan
agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak daerah menjadi lebih terkendali dan
meningkatkan ketertiban dalam membayar pajak dapat
terwujud. Namun demikian diharapkan pengelolaan pajak daerah
harus selalu mengacu pada peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
Tercapainya target pajak daerah sebagaimana tersebut
diatas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah
yang akan diwujudkan pada tahun 2013 merupakan indicator
output dan outcome dari kegiatan ini.
26)
Penyusunan Laporan Semesteran
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 159
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
Orang
Dana
Rp66.870.750,00
Output Tersusunnya laporan semester satu dan prognosis semester dua
2 laporan; 75 buku
Outcome Memudahkan pengambilan kebijakan untuk Perubahan APBD
100%
Melalui kegiatan ini mewajibkan setiap kepala SKPD
menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran,
pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya. Laporan semester pertama dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dibuat paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah berakhirnya semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir, dan dikumpulkan ke Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Dari laporan
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja seluruh
SKPD oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
PPKD menggabungkan dan menyusun laporan tersebut menjadi
laporan realisasi semester pertama APBD. Paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun 2012 laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah. Pada minggu ketiga bulan Juli
tahun anggaran 2013 laporan realisasi semester pertama dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada
Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 160
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
semester pertama ABPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya serta disampaikan juga kepada DPRD. Atas dasar
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam)
bulan berikutnya dapat dijadikan acuan untuk melakukan
perubahan anggaran. Indikator ketercapaian output tersusunnya
laporan realisasi semester pertama APBD TA 2013 dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya, sedangkan outcome adalah
sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013.
27)
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
30 Orang
Dana
Rp87.128.915,00
Output
Tersusunnya leaflet, buku saku dan buku analisa tentang keuangan daerah serta pengelolaan web DPPKAD
3 macam Web DPPKAD
Outcome Terlaksananya informasi berbagai keuangan daerah tahun 2008 s/d 2012
100%
Dalam era transparansi publik memiliki hak guna
memperoleh berbagai macam informasi termasuk pengelolaan
keuangan daerah. Melalui kegiatan Penyebarluasan dan
Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah disusun leaflet,
buku analisa dan buku saku yang memuat tentang realisasi
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 161
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
pendapatan, belanja dan pembiayan yang telah dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2008 s/d tahun
2012. Selain itu melalui kegiatan ini juga melaksanakan
pengelolaan web Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang menyajikan berbagai berita atau kegiatan yang
telah dilaksanakan. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat
memberi kemudahan bagi masyarakat atau lembaga yang
membutuhkan berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan
dan asset daerah serta anggaran/target serta realisasi
pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2008 s/d 2012. Indikator output dari kegiatan ini adalah
disusunnya leaflet, buku saku, buku analisa dan web Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang
pengelolaan keuangan daerah. Kemudahan masyarakat atau
lembaga memperoleh informasi pengelolaan keuangan dan asset
daerah dan tentang realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan dari tahun 2008 s/d tahun 2012 merupakan
indikator outcome dari kegiatan ini.
28)
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
28 Orang
Dana
Rp41.875.000,00
Output Terlaksananya intensifikasi PPh OP
100%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 162
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Outcome Tercapainya target dana bagi hasil PPh OP (PPh pasal 21)
Rp12.491.210.000,00
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) merupakan salah satu
upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
mewujudkan optimalisasi dalam mencapai target penerimaan
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Orang Pribadi dan Pasal 25
untuk Badan yang telah ditentukan secara efektif dan efisiensi
guna untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui
kegiatan ini akan dilaksanakan sosialisasi penyampaian SPT
Tahunan bagi PNS maupun masyarakat dengan bekerjasama
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Kantor
Pajak Pratama Bantul antara lain dengan pemasangan baliho
yang berisi himbauan penyampaian SPT Tahunan dengan benar
dan tepat waktu. Diharapkan kesadaran masyarakat meningkat
guna membayar PPh 21 atas penghasilan yang diterima dan
dalam menyampaikan laporan dalam bentuk SPT Tahunan
dengan benar dan tepat waktu ke Kantor Pajak Pratama Bantul.
Besar penghasilan yang tercantum dalam SPT Tahunan tersebut
menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak penghasilan Pasal
21 dan Pasal 25 yang akan berpengaruh terhadap dana bagi hasil
PPh 21 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
Indikator output kegiatan ini adalah tercapainya target
penerimaan dana bagi hasil PPh 21 ke Kas Daerah sebesar
Rp12.491.210.000,00 sedangkan indikator outcome
meningkatnya kesadaran wajib pajak PPh OP (PPh pasal 21)
dalam membayar pajak pasal 21 atas penghasilan yang telah
diterimanya.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 163
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
29)
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
20 Orang
Dana
Rp44.550.000,00
Output
Terlaksananya kegiatan-kegiatan terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku
100%
Outcome Pelaksanaan APBD secara tertib administrasi berdasarkan aturan yang berlaku
100%
Setiap unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
berbagai program dan kegiatan guna untuk mewujudkan misi
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut serta
untuk mendukung terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten
Bantul seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015. Program dan kegiatan tersebut
diselenggarakan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan salah satu
kewenangan PPKD selaku BUD untuk melakukan pengendalian
pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilaksanakan menfasilitasi
dengan memberi telaah bagi satuan kerja perangkat daerah/unit
kerja apabila dalam melaksanakan kegiatan memerlukan suatu
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 164
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
kebijakan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku misalnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012
tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diukur
dari indikator output yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan yang
tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Sedang outcome dari
indikator kegiatan ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten
Bantul dapat berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
30)
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp139.125.000,00
Output Terfasilitasi dan tersalurnya anggaran belanja tidak langsung pada PPKD
100%
Outcome
Pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung (SKPD penanggungjawab teknis) secara tertib
100%
Anggaran belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) pada tahun 2013 sebesar
Rp103.557.336.055,00 yang terdiri dari yaitu sebagai berikut :
BELANJA TIDAK LANGSUNG (PPKD)
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 165
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
NO
JENIS BELANJA JUMLAH
ANGGARAN
SKPD Penanggung
jawab Teknis
1 2 3 4
1 Belanja bunga Rp 51.506.900,00
2 Belanja subsidi Rp -
3 Belanja hibah Rp 28.468.250.000,00
4 Belanja bantuan social Rp 24.651.500.000,00
5 Belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintahan bawahan
Rp 1.949.182.600,00
6 Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintahan bawahan
Rp 39.335.571.500,00
7 Belanja tidak terduga Rp 9.101.325.055,00
J U M L A H Rp 103.557.336.055,00
Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD dilaksanakan
guna menfasilitasi penyaluran belanja tidak langsung yang
dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
kepada penerima sesuai dengan aturan yang berlaku dengan
jumlah SKPD penanggungjawab teknis belanja tidak langsung
sebanyak 14 unit kerja. Tersalurnya belanja tidak langsung
sebagaimana dalam tabel tersebut diatas merupakan output dari
kegiatan ini. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah
terlaksananya penyaluran belanja tidak langsung secara tertib
administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 166
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
31)
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
11 Orang
Dana
Rp48.531.500,00
Output Terlaksananya sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan daerah
1 kali
Outcome
Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dalam mendukung terwujudnya opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah
50%
Dalam rangka meraih opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) atas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul pada tahun ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah melaksanakan kegiatan Peningkatan Penilaian
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan
guna meningkatkan pemahaman pengelola keuangan dan asset
seluruh SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah
berdasarkan aturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan
seluruh SKPD ikut mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul
dalam meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah.
Terlaksananya sosialisasi dengan meningkatnya
pemahaman pengelola keuangan dan asset daerah dalam
mengelola keuangan dan asset daerah sesuai dengan aturan yang
berlaku merupakan indicator output dan outcome dari kegiatan
ini.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 167
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Guna meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang
berlaku perlu dilaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut
dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD, dalam bentuk
pengawasan bukan memeriksa tetapi pengawasan untuk lebih
mengarahkan guna menjamin pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Sedang kepala
daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengedalian
intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya
yang merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah daerah yang tergambar pada keandalan laporan
keuangan, efisiensi dan efektivitas atas program dan kegiatan
yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pemeriksaan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabkan
keuangan daerah, adapun opini yang disampaikan oleh BPK
terhadap hasil pemeriksaan sebagai tolok ukur kinerja
pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah yaitu sebagai berikut :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Tidak Wajar (TW); dan
4. Tidak Memberikan Pendapat (TM) atau disclaimer.
Pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 168
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hanya
Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul
melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul melaksanakan kegiatan Peningkatan Penilaian Kualitas
Pengelolaan Keuangan dengan bekerja sama dengan instansi
terkait. Harapan yang juga merupakan outcome dari kegiatan ini
adalah meningkatnya opini dari hasil pemeriksaan BPK terhadap
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah seperti
halnya yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Indikator output dan outcome yang akan direalisasikan dari
kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pelaporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
32)
Penerbitan SKPP
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp30.800.000,00
Output Terbitnya SKPP bagi PNS purna tugas, mutasi dan sebagainya
600 dokumen
Outcome
Terwujudnya tertib administrasi bagi PNS purna tugas, mutasi dan sebagainya
100%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 169
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
diterbitkan dalam rangka menghentikan penerimaan gaji bagi
PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya sesuai dengan
Surat Keputusan yang diterima oleh PNS yang bersangkutan.
Pelaksanaan kegiatan Penerbitan SKPP dimaksudkan
mewujudkan tertib adminsitrasi bagi PNS yang purna tugas,
mutasi dan sebagainya, sehingga tidak menyebabkan terjadi
keterlambatan pembayaran pensiunan bagi PNS yang purna
tugas, pembayaran gaji di instansi luar kabupaten Bantul bagi
PNS yang mutasi ke luar daerah dan sebagainya. Pada tahun 2013
melalui kegiatan ini akan diterbitkan 600 dokumen SKPP
merupakan output dari kegiatan ini, dengan outcome
terwujudnya tertib adminsitrasi bagi PNS yang purna tugas,
mutasi dan lain-lain.
33)
Pengelolaan dan Pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp40.400.000,00
Output
Terwujudnya penyetoran dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 dengan tepat waktu
100%
Outcome Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps.21
100%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 170
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Sebagai hak PNS/CPNS atas tugas yang telah diemban dan
dilaksanakan, setiap awal bulan PNS/CPNS akan menerima
penghasilan atau gaji sesuai dengan golongan ruang, masa kerja
dan jabatannya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam
daftar gaji maupun kekurangan gaji PNS/CPNS terdapat
potongan yaitu sebagai berikut :
1. IWP sebesar 10% dan 2% untuk gaji terusan bagi PNS yang
meninggal dunia dengan anggaran sebesar
Rp47.640.077.295,00;
2. Pajak Penghasilan (PPh) ps 21 dengan anggaran sebesar
Rp15.729.680.399,00 ;
3. Taperum dengan anggaran sebesar Rp1.308.000.000,00; dan
4. Asuransi Kesehatan (ASKES) PP 28 sebesar
Rp11.202.500.000,00
Potongan atas gaji maupun kekurangan gaji sebagaimana
tersebut diatas setiap bulan disetor dan dilaporkan ke
BAPETARUM, Kantor Pajak Pratama dan PT TASPEN setiap bulan.
Terwujudnya pengelolaan, penyetoran dan pelaporan atas IWP,
PPh ps 21, Taperum dan iuran asuransi kesehatan PP 28 secara
tertib administrasi merupakan indikator output dan outcome dari
kegiatan ini.
34)
Rekonsiliasi Belanja SKPD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 171
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
Orang
Dana
Rp40.400.000,00
Output Terbitnya SP2D Belanja Langsung
Outcome Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung
100%
Tujuan dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD
tersedianya data belanja langsung maupun belanja tidak
langsung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau unit kerja yang akuntabel. Wujud dari kegiatan ini dengan
melaksanakan pencocokan realisasi belanja pada masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja dengan data
realisasi belanja dari Bidang Perbendaharaan. Terlaksananya
rekonsiliasi belanja SKPD merupakan indicator output dari
kegiatan ini. Tersedianya data belanja langsung maupun tidak
langsung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
unit kerja dari segi pertanggungjawaban maupun SP2D yang
diterbitkan yang akuntabel merupakan outcome dari kegiatan ini.
35)
Pengkartuan PNS
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp32.500.000,00
Output Dibukukan gaji/kekurangan gaji bagi PNS/CPNS yang telah diterima dalam kartu
13.040 PNS
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 172
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
gaji PNS
Outcome Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS
100%
Salah satu syarat terlaksananya pengelolaan gaji PNS/CPNS
dengan tertib administrasi yaitu dicatat gaji maupun kekurangan
gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan kedalam Kartu Gaji
Pegawai. Dalam Kartu Pegawai tersebut memuat berbagai
informasi dalam bentuk data setiap PNS/CPNS antara lain
Jumlah dan nama tunjangan keluarga, Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala,
Semua surat keputusan yang mempengaruhi penerimaan gaji
PNS/CPNS antara lain Surat Keputusan Bupati tentang
Kenaikan Pangkat,
Seluruh komponen dalam gaji yang diterima antara lain Gaji
Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan
jabatan, tunjangan pph dan sebagainya.
Tercatatnya gaji maupun kekurangan gaji yang diterima setiap
bulan oleh seluruh PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul sebanyak 13.040 dalam kartu gaji pegawai
perorangan merupakan indikator output dari kegiatan ini.
Sedang indikator outcome adalah terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS.
36)
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 173
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Penyusunan Standart Operasional (SOP) DPPKAD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp114.855.230,00
Output Terlaksananya revisi atas SOP DPPKAD
sekretariat;6 bidang
Outcome Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
50%
Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dalam
persepsi umum sebagai perbaikan pelayanan publik dengan
kriteria terwujudnya efektif, efisien dan ekonomis atas
pelaksanaan birokrasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu
proses penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan yang
mencerminkan suatu birokrasi yang mampu menjalankan fungsi
pemerintahan sesuai dengan kriteria. Adapun salah satu aspek
yang diperlukan adalah dengan menerapkan standard operating
prosedure (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan. Pada tahun ini melalui kegiatan
Penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) akan
dilaksanakan indentifikasi, perumusan dan penyusunan atas
evaluasi pelaksanaan Standard Operating Prosedure (SOP)
DPPKAD sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja dalam bidang
pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang telah
disusun pada tahun 2012 dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Bantul Nomor 2018 Tahun 2012 tentang Standart
Operasional Prosedure pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Indikator output
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 174
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi melalui revisi atas
pelaksanaan SOP Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah untuk 3 (tiga) bidang. Diharapkan melalui evaluasi
atas pelaksanaan SOP ini dapat menjadi acuan meningkatkan
kualitas pengelolaan petugas/aparat Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
tugas pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah
merupakan indikator outcome dari kegiatan ini.
37)
Pengelolaan Simkeuda
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp124.891.415,00
Output Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah terintegrasi
100%
Outcome Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel
50%
Simda Keuangan (Simkeuda) merupakan aplikasi yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) yang membantu Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Melalui program
Simda ini akan mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan
keuangan daerah dimulai dari fungsi penganggaran, fungsi
penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pemerintah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 175
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Kabupaten dengan bekerjasama dengan BPKP Kanwil
Yogyakarta dengan melaksanakan pendampingan kepada
DPPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan
menggunakan program Simkeuda (Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah). Indikator output dari kegiatan ini adalah
terlaksananya pendampingan oleh BPKP dalam pengelolaan
keuangan daerah dengan menggunakan program Simkeuda.
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dari tahap
penganggaran sampai pelaporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD merupakan indikator outcome dari kegiatan
ini.
38)
Pengendalian PAD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp150.115.000,00
Output Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah
Rp170.006.170.399,00
Outcome Prosentase kenaikan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
17%
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Syah.
Sampai saat ini dana perimbangan memiliki peranan yang cukup
besar terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan memberi kontribusi yang besar terhadap APBD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 176
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Kabupaten Bantul. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan
untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan
mengoptimalkan pendapatan asli daerah antara lain melalui
memobilisasi pendapatan asli daerah. Dalam rangka
meningkatkan kapasitas fiskal daerah maka perlu dilaksanakan
kegiatan pengendalian atas sumber-sumber pendapatan asli
daerah sehingga target dari sumber-sumber pendapatan asli
daerah tercapai. Pada tahun 2013 pendapatan asli daerah yang
ditargetkan sebesar Rp170.006.170.399,00 terdiri dari 4 (empat)
komponen yaitu pada tabel sebagai berikut :
Tabel
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
NO U R A I A N TARGET
1 2 3
PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 170.006.170.399,00
1 Pajak Daerah Rp 59.042.000.000,00
2 Retribusi Daerah Rp 24.586.236.720,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang Dipisahkan
Rp 9.015.868.679,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 77.362.065.000,00
J U M L A H Rp 170.006.170.399,00
Tercapai target pendapatan asli daerah sebesar
Rp170.006.170.399,00 merupakan indikator output dari kegiatan
Pengendalian PAD. Sedang indikator outcomenya meningkatnya
kapasitas pembiayaan yang diukur dari kegiatan pengendalian
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 177
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
pendapatan asli daerah adalah meningkatnya prosentase
kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
pendapatan daerah.
39)
Pemberantasan Cukai Ilegal
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp148.125.583,00
Output Terlaksananya pemberantasan cukai ilegal
100%
Outcome Meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan cukai ilegal
100%
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten
Bantul terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan
Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau. Kegiatan-kegiatan
yang dapat dibiayai dari bagi hasil cukai sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 dapat melibatkan
dinas-dinas seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi,
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 178
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Badan Lingkunag Hidup, RSU dan Dinas Kesehatan. Sedangkan
kegiatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul yang dibiayai dari bagi hasil cukai yaitu
(1) pembentukan kelembagaan penanganan penggunaan dana
bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan (2) sosialisasi
ketentuan di bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial,
industri dan kualitas bahan baku. Pada tahun 2013 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan RI Cukai Tembakau Tahun Anggaran
2013, pemerintah kabupaten Bantul memperoleh alokasi dana
bagi hasil cukai sebesar Rp2.579.511.743,00. Indikator output
dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi ketentuan di
bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial, industri & kualitas
bahan baku, sedangkan outcome adalah penggunaan dana cukai
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
40)
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp57.140.000,00
Output Tercapainya pendapatan asli daerah
100%
Outcome Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
50%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 179
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan aturan yang
berlaku. Sehingga pemerintah daerah secara perlahan merubah
pola atas sumber-sumber pendapatan daerah. Melalui kegiatan
Optimalisasi Pendapatan Daerah berusaha untuk menggali
sumber-sumber pendapatan asli daerah bersumber dari pajak
daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dengan harapan pendapatan asli daerah yang dicapai
Pemerintah Daerah dapat memberi kontribusi yang cukup besar
untuk membiayai pengeluaran darah. Pada tahun 2013
Pemerintah Daerah telah menarget pendapatan asli daerah
sebesar Rp170.006.170.399,00 dengan belanja daerah sebesar
Rp1.355.174.639.963,00. Kontribusi pendapatan asli daerah
terhadap belanja daerah tahun 2013 yang telah ditargetkan
Pemerintah Daerah sebesar 12,54%
41)
Pelayanan Pajak Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
25 Orang
Dana
Rp201.445.000,00
Output Tercapainya pendapatan daerah
100%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 180
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Outcome
50%
Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan yang cukup
signifikan yaitu terdapat pengalihan kewenangan pengelolaan
atas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dan Pajak Bumi dan Bangunan semula oleh Pemerintah Pusat
menjadi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Dampak dari
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 semakin meningkatnya
pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan semakin banyak
wajib pajak sebagai obyek pajak daerah harus diimbangi dengan
meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak daerah. Melalui
kegiatan Pelayanan Pajak Daerah diharapkan dapat
meningkatkan efektifitas atas pengelolaan pajak daerah sehingga
target penerimaan dari pajak daerah dapat terealisasikan
merupakan indikator ouput dan outcome dari kegiatan ini.
42)
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp763.694.750,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 181
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Output Kesiapan SDM dan administrasi pengelolaan PBB sebagai pajak daerah
100%
Outcome Pengelolaan PBB sebagai pajak daerah
100%
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain disebutkan bahwa
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang
dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kewenangan
pengelolaan kepada Kabupaten/Kota. Mulai tahun 2013 PBB
Perkotaan dan Perdesaan menjadi pajak yang dikelola penuh oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan. Sebelum dilaksanakan pendaerahan PBB P-
2, pemerintah kabubaten/kota menerima bagian penerimaan
atau dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui kegiatan
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dilaksanakan
lounching dan sosialisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan menjadi
pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011. Indikator output dari
kegiatan ini meningkatnya pemahaman dan kesadaran
masyarakat Bantul sebagai obyek pajak PBB dalam
melaksanakan kewajiban membayar pajak sebelum jatuh tempo.
Tercapainya target pendapatan asli daerah yang bersumber dari
PBB P-2 sebesar Rp18.900.000.000,00 merupakan indikator
outcome dari kegiatan ini.
43)
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 182
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp326.110.000,00
Output Tersedianya data wajib pajak 100%
Outcome Mendukung tercapainya target pendapatan dari pajak daerah
Rp59.042.000.000,00
44)
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp72.272.500,00
Output Tertatanya arsip DPPKAD 12 bulan
Outcome Mewujudkan tata kelola arsip DPPKAD yang baik
12 bulan
Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak daerah harus ditangani
dengan profesional atau tidak dengan mudah disalahgunakan
dan hal lain juga menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud
dalam pemeriksaan pajak daerah yang tidak terlepas
pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan pada Dinas
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 183
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh
karena itu dibutuhkan pengelolaan arsip wajib pajak yang baik
sehinggan berkas wajib pajak daerah tertata dengan tertib yang
dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak atas berkas yang
disampaikan tertata dengan prefesionalitas. Tertatanya berkas
wajib pajak daerah dengan baik merupakan indikator output dari
kegiatan ini. Kegiatan pengelolaan Arsip Wajib Pajak Daerah
secara tidak langsung ikut mendukung terealisasinya pendapatan
asli daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan
indikator outcome dari kegiatan ini.
45)
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp86.206.750,00
Output Tertatanya arsip keuangan 12 bulan
Outcome Terlaksananya pengamanan atas arsip wajib pajak
12 bulan
Kearsipan mempunyai peranan sebagai alat ingatan, sumber
informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan setiap
organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan. Oleh
karena itu arsip membutuhkan pengelolaan arsip yang baik yang
bertujuan agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman;
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 184
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
mudah mendapatkan kembali arsip yang diperlukan dengan
cepat dan tepat; menghindari pemborosan waktu dan tenaga
dalam pencairan arsip; menghemat tempat penyimpanan arsip;
menjaga kerahasiaan arsip; dan menyelamatkan
pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dalam
rangka mewujudkan tujuan pengelolaan arsip tersebut maka
pada tahun ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pengelolaan
Arsip DPPKAD dengan indikator output terlaksananya bimbingan
bagaimana mengelola arsip dengan baik. Indikator outcome dari
kegiatan ini adalah terdata dan tertata arsip DPPKAD setiap
bulan.
46)
Pengembangan SIMPATDA
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp52.100.000,00
Output Tersedianya data pajak daerah yang up date
12 bulan
Outcome Mendukung tercapainya PAD 12 bulan
Dalam rangka menunjang salah satu ketugasan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 185
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan
tugas pembantuan di bidang pendapatan, dilaksanakan kegiatan
Pengembangan SIMPATDA. Melalui kegiatan ini pengelolaan
pendapatan daerah dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan (Simpatda) yang merupakan
sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi
dasar Pendapatan Asli Daerah menjadi alat untuk perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pemungutan PAD, terutama
dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat
mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam
mengelola pendapatan daerah. Terlaksananya pengelolaan
pendapatan daerah dengan menggunakan SIMPATDA merupakan
indikator output dari kegiatan ini dengan indikator outcome
mendukung tercapainya pendapatan asli daerah.
47)
Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang Terintegrasi
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp76.470.000,00
Output Tersedianya data pajak daerah yang up date
12 bulan
Outcome Mendukung tercapainya PAD 12 bulan
PBB P2 dan BPHTB sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor
28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 186
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dalam Undang-
undang tersebut pada pasal 182 dalam ayat (1) mengamanatkan
selambat-lambatnya Januari 2014 PBB P2 dikelola dan menjadi
wewenang Pemerintah Daerah dan ayat (2) mengamanatkan
selambat-lambatnya Januari 2011 BPHTB dikelola dan menjadi
wewenang Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2011 Pemerintah
Kabupaten Bantul telah melaksanakan amanat pasal 182 ayat (2)
sedang ayat (1) dilaksanakan tahun 2013. Terdapat korelasi
antara pengelolaan PBB P2 dan BPHTB, dimana BPHTB
merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan yang dikarenakan adanya peristiwa hukum
misalnya pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah.
Sedang PBB merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan
bangunan yang dimilki ,dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi/badan. Oleh karena itu melalui kegiatan ini akan
dilaksanakan penerapan pengelolaan BPHTB dan PBB yang
terintegrasi dengan menggunakan aplikasi. Kegiatan ini
dilaksanakan guna mendukung tercapainya pendapatan asli
daerah dengan indikator output dari kegiatan ini adalah
tersedianya data wajib pajak PBB dan BPHTB yang akurat dengan
indikator outcome mendukung tercapai target pajak daerah yang
bersumber dari BPHTB sebesar Rp18.400.000.000,00 dan PBB
sebesar Rp18.900.000.0000,00
48)
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 187
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp 49.482.000,00
Output
Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12 bulan
Outcome
Terbaharui pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul
100%
Guna meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang
berlaku perlu dilaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut
dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD dalam bentuk pengawasan bukan memeriksa
tetapi pengawasan untuk lebih mengarahkan guna menjamin
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tersebut. Sedang kepala daerah mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengedalian intern di lingkungan
pemerintahan daerah yang dipimpinnya yang merupakan suatu
proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang
memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang
tergambar pada keandalan laporan keuangan, efisiensi dan
efektivitas atas program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabkan
keuangan daerah, adapun opini yang disampaikan oleh BPK
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 188
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
terhadap hasil pemeriksaan sebagai tolok ukur kinerja
pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah yaitu sebagai berikut :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Tidak Wajar (TW); dan
4. Tidak Memberikan Pendapat (TM) atau disclaimer.
Pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hanya
Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Bantul melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Peningkatan
Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan bekerja sama
dengan instansi terkait . Harapan yang juga merupakan outcome
dari kegiatan ini adalah meningkatnya opini dari hasil
pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah seperti halnya yang telah
dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator output dan
outcome yang akan direalisasikan dari kegiatan ini adalah
terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam rangka terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 189
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
VI. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
66)
Pembinaan Bendahara
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp35.160.000,00
Output Terlaksananya kegiatan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD
100%
Outcome Meningkatnya SDM pengelola keuangan pada SKPD
100%
Kegiatan pembinaan bendahara dilakukan untuk memberikan
fasilitasi, sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan, serta
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada
satuan kerja perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan
penatausahaan belanja untuk mendukung berbagai kegiatan
pada satuan kerja perangkat daerah tersebut. Kegiatan ini sangat
penting bagi bendahara pengeluaran karena tugas bendahara
pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan uang persediaan/ganti uang kepada
kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Kegiatan pembinaan bendahara direncanakan
dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran dengan
mengundang seluruh satuan pengelola keuangan SKPD yang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 190
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
meliputi PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan berbagai peraturan
baru tentang pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi
Peratuan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD,
Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa serta aturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah seperti aturan perpajakan. Secara reguler juga
dilakukan pembinaan bendahara untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penatausahaan belanja
SPKD serta mefasilitasi permasalahan penyusunan SPJ yang
dihadapi oleh bendahara pengeluaran. Indikator ketercapaian
output adalah terlaksananya pembinaan bendaharawan,
sedangkan outcome adalah peningkatan SDM Bendahara
Pengeluaran dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan
anggaran SKPD berdasarkan peraturan per UU an yang berlaku.
VII. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1)
Regulasi Peraturan Retribusi Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp146.100.000,00
Output Tersusunnya peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3 Peraturan Daerah dan 16 Peraturan Bupati
Outcome Pedoman pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
100%
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 191
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Kegiatan regulasi retribusi daerah ini dimaksudkan untuk
meninjau kembali peraturan perundangan-undangan yang
berlaku saat ini dengan munculnya peraturan perundangan yang
baru, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan Surat Edaran
Mendagri No. 188 tahun 2010 tentang Penataan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Indikator
ketercapaian output adalah tersusunnya rancangan peraturan
daerah maupun peraturan bupati tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, sedangkan outcome adalah digunakan regulasi
pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar pengelolaan
pajak daerah.
2)
Regulasi Peraturan Dearah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp52.417.975,00
Output
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang sistem dan prosedure pengelolaan keuangan daerah
1 rancangan bupati
Outcome Ditetapkan rancangan menjadi peraturan bupati sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah
100%
Sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 192
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bantul maka perlu
ditinjau kembali atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun
2007 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan disusun rancangan peraturan bupati tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2007.
Selain itu perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7
Tahun 2007 juga dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui kegiatan ini
akan disusun dan ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang
perubahan atas peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2007
sebagai indikator outputnya sedang indikator outcome digunakan
sebagai pedoman SKPD dalam mengelola keuangan daerah.
VIII. Program Pengelolaan Barang Daerah
Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan
tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan,
penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan
harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi,
pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan
status hukum serta penatausahaannya. Maksud diadakan
pengelolaan barang/aset milik daerah adalah mengamankan barang
milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam
pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian
hukum dalam pengelolaan barang/aset milik daerah. Sedangkan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 193
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang
kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
terwujudnya akuntabilitas, terwujudnya ketertiban, efektif dan
efisien dalam pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan maksud
dan tujuan dari pengelolaan barang daerah maka Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan program
pengelolaan barang daerah. Selain itu program Pengelolaan Barang
Milik Daerah dilaksanakan dalam hubungan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
dan sebagai pembantu pengelola mempunyai wewenang antara lain
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
pada masing-masing SKPD, menetapkan pejabat pengurus dan
penyimpan barang milik daerah, meneliti dan menyetujui RKBMD dan
RKPBMD, mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtangan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Bupati, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah, melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah serta mengawasi dan
mengendalikan atas pengelolaan barang milik daerah.
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan
tujuan program pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai
berikut :
1)
Peningkatan SDM Aparatur
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 194
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Input SDM
35 Orang
Dana
Rp50.000.000,00
Output Terlaksananya koordinasi dengan pengurus barang
100%
Outcome Meningkatkan pemahaman pengurus barang terhadap aturan yang berlaku
100%
Dalam rangka menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan
dalam pengelolaan barang milik daerah, mengamankan barang
milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam
pengelolaan barang/aset milik daerah berdasarkan aturan yang
berlaku maka dilaksanakan kegiatan Peningkatan SDM Aparatur.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman yang
sama terhadap peraturan pengelolaan barang/aset daerah
melalui forum koordinasi dan pembinaan bagi
Pengelola/Pengurus Barang di seluruh SKPD/Unit Kerja. Indikator
ketercapaian output adalah terlaksananya koordinasi dan
sosialisasi peraturan tentang persediaan barang milik daerah
dengan pengurus barang, sedangkan outcome adalah
peningkatan pemahaman yang sama terhadap aturan yang
berlaku dalam mengelola barang milik daerah.
2)
SIMBADA
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp239.830.000,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 195
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Output Pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMBADA BMD
Aplikasi
Outcome Kemudahan dan kelancaran entry data pengelolaan barang daerah
100%
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah
secara akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan
transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka
perlu dikembangkan sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan handal, maka dilaksanakan kegiatan Simbada.
Pada tahun 2013 kegiatan SIMBADA dilaksanakan dengan
mempergunakan sistem yang memberi kemudahan dalam
pengelolaan barang milik daerah yaitu dengan mempergunakan
SIMBADA BMD yang dibangun oleh BPKP Kantor Perwakilan
Propinsi DIY. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan BPKP Kantor Perwakilan Propinsi DIY ini telah
dilaksanakan pada tahun 2012, sedang pada tahun ini kegiatan
yang dilaksanakan dengan mengundang seluruh pengurus barang
SKPD/Unit Kerja guna mengikuti pelatihan pengelolaan barang
milik daerah dengan menggunakan SIMBADA BMD dengan
didamping tim dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY dan tim
SIMBADA Kabupaten Bantul.
Indikator ketercapaian output adalah terlaksananya pelatihan
bagi pengurus barang seluruh SKPD/Unit Kerja dalam mengelola
barang milik daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMBADA
BMD, sedangkan outcome adalah terlaksananya pengelolaan
barang milik daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMBADA
BMD.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 196
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
3)
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp84.850.000,00
Output Buku RKBMD, RKPBMD, DKBD, DKPBD, Mutasi
5 Macam
Outcome Buku RKBMD, RKPBMD, DKBD, DKPBD, Mutasi
100%
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan barang milik
daerah. Melalui kegiatan ini setiap awal tahun Bidang Aset
mengeluarkan surat edaran yang disampaikan ke seluruh
SKPD/Unit Kerja untuk mengirim rencana barang beserta
pemeliharaan yang dibutuhkan dengan mengirim Rencana
Kebutuhan BMD (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
BMD (RKPBMD) untuk tahun yang akan datang. RKBMD dan
RKPBMD dari seluruh SKPD/Unit Kerja direkap kedalam Daftar
Kebutuhan BMD (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
BMD (DKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,
Pengadaan Mebelair pengadaan Peralatan dan Perlengkapan,
belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, belanja
pemeliharaan mebelair dan belanja pemiliharaan peralatan dan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 197
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
perlengkapan kantor sebagai dasar Penyusunan Rencana APBD
Tahun 2014.
Selain penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
beserta pemeliharaan barang milik daerah, seluruh SKPD/Unit
Kerja sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Daerah memiliki
kewajiban menyusun laporan barang semesteran dan tahunan
yang disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang
daerah. Melalui Bidang Aset laporan tersebut direkap menjadai
Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan
penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Tersusunnya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD), Daftar Kebutuhan
BMD (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD)
dan Laporan Mutasi barang milik daerah merupakan indikator
output dari kegiatan ini. Sedang indikator outcome dari kegiatan
ini adalah dipergunakan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD
sebagai dasar penyusunan APBD tahun berikutnya serta
dipergunakan Laporan BMD sebagai dasar penyusunan neraca
Pemerintah Daerah.
4)
Penataan Aset
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp96.350.000,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 198
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Output Digunakan aset daerah sesuai dengan peruntukkannya
100%
Outcome Terwujudnya pendayagunaan aset daerah
100%
Kegiatan Penataan Aset dilakukan dalam rangka pendayagunaan
aset daerah melalui identifikasi dan inventarisasi aset daerah
yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat,
lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki
atau dikuasai daerah sehingga aset dapat dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya. Bentuk pemanfaatan barang milik
daerah terdiri atas sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna. Selain itu kegiatan
Penataan Aset juga mempunyai maksud agar dapat
meningkatkan pengelolaan dan pengendalian aset daerah
menjadi lebih optimal. Indikator ketercapaian output adalah
pendayagunaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang
berupa gedung dan kendaraan, sedangkan outcome aset daerah
dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan
peruntukannya.
5)
Penghapusan Barang Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp107.870.000,00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 199
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Output Hasil Penjualan Aset Pendapatan dalam 1
Tahun
Outcome Efisiensi biaya pemeliharaan 100%
Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan
menghapus barang milik daerah dari daftar barang
pengguna/kuasa pengguna barang ditetapkan dengan keputusan
pengelola atas nama Bupati dan dari daftar barang milik daerah
ditetapkan dengan keputusan Bupati. Penghapusan barang milik
daerah dilaksanakan apabila setiap barang milik daerah yang
sudah rusak, tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak
sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih,
membahayakan keselamatan/keamanan/ lingkungan, terkena
rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya
barang antar pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.
Melalui kegiatan penghapusan barang milik daerah pada tahun
2013 telah ditargetkan pendapatan asli daerah dari penjualan
mesin/alat-alat berat tidak terpakai sebesar Rp50.000.000,00
merupakan indikator output dan indikator outcome adalah
terlaksananya penghapsan barang milik daerah yang tidak
terpakai berdasarkan usulan dari seluruh SKPD/Unit Kerja yang
dapat menghemat biaya pemeliharaan.
6)
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 200
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp60.000.000,00
Output Bertambahnya aset daerah dari pengadaan tahun 2012
58 SKPD
Outcome Data Aset Dapat diyakini kebenarannya
100%
Setiap SKPD sebagai pengguna barang memiliki kewajiban
membuat laporan pengadaan barang milik daerah tahun 2012
dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non APBD yang
dilengkapai dokumen pengadaan barang kepada Bupati melalui
pengelola barang. Laporan pengadaan barang tersebut direkap
dalam daftar pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Bantul
yang dipergunakan sebagai salah satu lampiran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2012. Selain
membuat daftar pengadaan barang, kegiatan Verifikasi
Pengadaan Barang Milik Daerah juga membuat Berita Acara
antara kepala SKPD sebagai pengguna barang dengan Sekretaris
Daerah sebagai pengelola barang milik daerah.
Tersusunnya Daftar Pengadaan Barang Tahun 2012 merupakan
idndikator output dari kegiatan ini, dengan indikator outcome
mendukung terswujudnya data barang milik daerah yang akurat
atau diyakini kebenarannya.
7)
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 201
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
orang
Dana
Rp71.020.000,00
Output Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
58 SKPD
Outcome Data Aset Dapat diyakini kebenarannya
100%
Dalam rangka mewujudkan data barang milik daerah yang akurat
dan diyakini kebenaran maka dilaksanakan Kegiatan Evaluasi dan
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan mencocokkan data aset seluruh SKPD (58 SKPD) setiap
triwulan. Melalui pencocokan aset ini diharapkan kekeliruan data
aset dari SKPD dapat diminimalisir sehingga data aset awal
maupun penambahan pada tahun berjalan dapat disajikan
dengan akurat. Terlaksananya rekonsiliasi dan evaluasi setiapa
triwulan merupakan indikator output dari kegiatan ini dengan
indikator outcome mendukung terwujudnya data barang milik
daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang akurat dan diyakini
kenerannya.
7)
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 202
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp96.630.000,00
Output Terjaganya dokumen kepemilikan barang milik daerah
211 sertifikat tanah 1450 STNK
Outcome Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
100%
Terjaganya keamanan barang milik daerah merupakan kewajiban
yang melekat pada Sekretaris Daerah selaku pengelola serta
pengguna barang dan kuasa pengguna barang atas barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya baik pengamanan
adminsitrasi (antara lain meliputi kegiatan pembukuan,
inventarisasi), pengamanan fisik (meliputi mencegah penurunan
1) fungsi barang 2) jumlah barang dan 3) hilangnya barang) dan
pengamanan fisik tanah dan bangunan. Melalui kegiatan
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah, sesuai
dengan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan
pengamanan adiminstrasi dengan menyimpan seluruh bukti
kepemilkan tanah Pemerintah Daerah sebanyak 211 sertifikat
dan kepemilikan kendaraan dinas baik R4 maupun R2 sebanyak
1450 BPKB. Kegiatan ini juga melayani seluruh SKPD yang akan
pinjam BPKB guna perpanjangan STNK atas kendaraan dinas
yang dipakai. Terjaganya dokumen kepemilikan barang milik
daerah merupakan indikator output dari kegiatan ini dengan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 203
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
indikator outcome terwujudnya tertib adminsitrasi pengelolaan
barang milik daerah.
8)
Verikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp244.497.000,00
Output Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013
2 laporan
Outcome Tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan diyakini kebenaran
100%
Salah satu ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola barang milik
daerah yaitu menghimpun hasii inventarisasi barang milik daerah
berdasarkan atas daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan
dilaporkan dari seluruh SKPD sebagai pengguna barang secara
periodik yaitu semesteran dan tahunan. Laporan inventarisasi
barang milik daerah baik semesteran maupun tahunan yang
dikirim oleh pengguna barang sebelum direkap akan
dilaksanakan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui
kebenaran laporan tersebut dengan seluruh barang inventaris
yang ada pada SKPD. Tersusunnya Daftar Rekapitulasi Inventaris
Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bantul baik semesteran
maupun tahunan merupakan indikator output dari kegiatan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 204
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan indikator
outcome tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan
diyakini kebenarannya.
9)
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM
Orang
Dana
Rp162.740.000,00
Output Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 Rancangan Peraturan Bupati
Outcome Pedoman SKPD dalam mengelola barang milik daerah
100%
Kegiatan penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
sesuai dengan kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) yaitu melaksanakan kebijakan dan
pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pada tahun 2013
kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
akan menyusun Rancangan Bupati Bantul tentang Standart
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan
SKPD dalam merencanakan kebutuhan dan pemeliharaan barang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 205
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
milik daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang
Persediaan Barang.
Tersusunnya rancangan dan ditetapkan rancangan tersebut
menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Standart Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bantul
tentang Persediaan Barang merupakan indikator output dari
kegiatan ini dengan indikator outcome digunakan acuan SKPD
dalam mengelola barang milik daerah dalam rangka terwujudnya
tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
V.3. ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2013 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik
(Renstra) tahun 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan melaksanakan
kegiatan yang berjumlah 86 sebagai penjabaran 8 (delapan)
program dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) sasaran. Alokasi
anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebesar Rp43.867.206.513 terdiri dari yaitu sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.414.660.400,00
2. Belanja Langsung sebesar Rp 21.454.160.366,00
Anggaran belanja langsung diperuntukkan mendukung secara
langsung atau tidak langsung terwujudnya visi dan misi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai
dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 206
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam
bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
yaitu sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran
yang tersedia sebesar Rp10.402.490.140,00 untuk
melaksanakan 14 kegiatan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana anggaran
yang tersedia sebesar Rp4.174.559.250,00 untuk
melaksanakan 7 kegiatan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
anggaran yang tersedia sebesar Rp53.405.000,00 untuk
melaksanakan 2 kegiatan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran yang tersedia
sebesar Rp137.255.535,00 untuk melaksanakan 2
kegiatan.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah anggaran yang tersedia sebesar
Rp6.237.371.413,00 untuk melaksanakan 48 kegiatan.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota anggaran yang tersedia sebesar
Rp35.160.000,00 untuk melaksanakan 1 kegiatan.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
anggaran yang tersedia sebesar Rp198.517.975,00 untuk
melaksanakan 2 kegiatan.
Program Pengelolaan Barang Daerah anggaran yang
tersedia sebesar Rp1.213.787.000,00 untuk
melaksanakan 9 kegiatan.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 207
RENCANA KERJA (RENJA) 2013
Besar anggaran dan indikator dari masing-masing kegiatan
telah diuaraikan sebagaimana tersebut diatas.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL Page 1
RENCANA KERJA (renja) 2013
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2013 disusun sebagai dokumen yang memiliki fungsi sebagai
acuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2013 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 86 kegiatan
sebagai penjabaran dari 8 program dengan jumlah anggaran beyang tersedia
sebesar Rp 40.966.266.326,00 terdiri dari yaitu sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.512.105.900,00
2. Belanja Langsung sebesar Rp 21.454.160.366,00
Jumlah anggaran sebagaimana tersebut diatas dimanfaatkan sebaik
mungkin guna melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada Bab V
sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sesuai dengan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati
Bantul Nomor 80 Tahun 2011. Serta diharapkan dapat mewujudkan outcome
dan output dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
serta ikut mendukung mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011 s/d 2015.