rencana kerja (renja) tahun 2020 renja dpmppt tahun …isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan...

1

Rencana Kerja (Renja)

DPMPPT Kabupaten Sleman

Tahun 2020

RENJA DPMPPT

TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN SLEMAN

ii



Tahun 2020

Kata Pengantar

erencanaan kerja SKPD, sebagai salah satu instrumen untuk

membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara

lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan. Selain itu dengan disusunnya perencanaan kerja

maka akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit

kerja SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2020 merupakan salah satu bagian dari siklus

perencanaan daerah. Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran

tahunan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020. Dokumen

rancangan akhir Renja memuat program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2020 disertai pagu dana yang diperlukan

untuk pelaksanaannya.

Rancangan akhir Renja sebagai road map tahunan bagi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengawal konsistensi pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya

mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman.

P

iii



Tahun 2020

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 2

2.1.1. Maksud 2

2.1.2. Tujuan 2

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan tahun berkenaan serta capaian Renstra tahun 2016-2021

5

2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah 9

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

15

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 17

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 17

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 19

BAB 5 PENUTUP 29

1



Tahun 2020

BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan

dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan

Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya

yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis

berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Acuan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Tahun 2020 adalah RKPD Tahun 2020. Program dan kegiatan

dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2020 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

2



Tahun 2020

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

(Lembaran daerah Kabupaten Sleman tahun 2005 nomor 1 seri E);

4. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman;

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta

kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah

dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana

kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana

kerja.

1.3.2. Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2020;

2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;

3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.

4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran

dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

3



Tahun 2020

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan akhir Renja

Perangkat Daerah, proses penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah, keterkaitan antara rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan

dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan

akhir Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rancangan akhir Renja

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berkenaan serta

capaian Renstra Tahun 2016-2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kinerja pelayanan.

4



Tahun 2020

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang akan di capai melalui

Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja akan dijabarkan dalam Program dan kegiatan yang memuat:

a. indikator kinerja;

b. target kinerja;

c. lokasi kegiatan;

d. kebutuhan dana indikatif; dan

e. sumber dana serta prakiraan maju tahun 2020 diberi tambahan penjelasan

mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian

dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

5



Tahun 2020

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN PERKIRAAN TAHUN

BERKENAAN SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan

evaluasi hasil capaian tahun 2018 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2019.

Adapun hasil pencapaian Tahun 2018 dan perkiraan pencapaian tahun 2019

dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian program ini tahun 2018 melalui 3 kegiatan dengan capaian

sebesar 100%.

Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2019 melalui 3 kegiatan

dengan perkiraan pencapaian 100%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


sebesar 92%, dikarenakan beberapa kegiatan dilakukan efisiensi

penggunaan BBM dan untuk rencana penataan halaman parkir terhambat

karena mundurnya proyek pembangunan Gedung Arsip DPMPPT baru yang

baru selesai pada akhir Desember 2018



3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur


sebesar 100%.



4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja

dan Keuangan


sebesar 100%.


dikarenakan adanya penggabungan antara kegiatan Penyusunan Laporan

6



Tahun 2020

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kegiatan

Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD dengan perkiraan pencapaian 100%;

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan

kekayaan Daerah


sebesar 100,10%.



6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebiajakan KDH


sebesar 100%.



7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


sebesar 154,42% karena kegiatan Pelayanan Perizinan yang ditargetkan

sebanyak 2500 berkas dapat tercapai sebanyak 7.768 berkas. Pada program

ini ijin gangguan dimunculkan kembali untuk mengampu kegiatan izin

kesehatan yang dilimpahkan pada pertengan tahun 2017.


dikarenakan kegiatan Pengendalian Perizinan digabung dengan kegiatan

Pengelolaan Perizinan dan kegiatan izin gangguan diubah nomenklaturnya

menjadi Izin Kesehatan. dengan perkiraan pencapaian program sebesar

100%;

8) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


sebesar 93,15% dikarenakan target dispensasi IMB yang ditentukan

berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi (yang diselenggarakan oleh

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman) terlalu tinggi sedangkan

animo masyarakat untuk mengurus IMB sangat sedikit sehingga realisasinya

sulit tercapai.


dikarenakan untuk kegiatan Pelayanan Perizinan Prasarana bangunan

Gedung digabung dengan kegiatan Pelayanan Perizinan IMB dengan

perkiraan pencapaian 100%;

7



Tahun 2020

9) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah


sebesar 165,45% dikarenakan dari target 8 berkas izin prinsi dan 8 izin lokasi

dalam realisasinya telah masuk dan diterima 61 berkas izin prinsip dan 24

berkas izin lokasi. Dari jumlah tersebut telah diterbitkan 32 keputusan Izin

Prinsip dan 21 Izin Lokasi, 4 surat penolakan Izin Prinsip, dan 1 penolakan

Izin Lokasi, serta 1 berkas permohonan Izin Prinsip yang diselesaikan

melalui surat tanggapan.


dan untuk Kegiatan Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi merupakan

gabungan dengan kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dengan perkiraan pencapaian

100%;

10) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan


sebesar 225,52%, dikarenakan dengan adanya PP 21/2018 prosedur

pelayanan perizinan berubah, semula pelaku usaha datang langsung ke

PTSP dengan membawa berkas tetapi melalui OSS pelaku usaha memiliki

akun sendiri dengan login ke OSS.go.id dan karena belum memahami

sepenuhnya maka pelaku usaha meminta didampingi sehingga jumlah

pengunjung DPMPPT meningkat pesat.



11) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi


sebesar 131,67%, dikarenakan target pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 40 PMA dan PMDN,

akan tetapi pada tahun 2018 dapat terealisasi sebanyak 78 PMA dan PMDN.



12) Program Peningkatan Iklim Investasi dab realisasi Investasi


sebesar 100%.



8



Tahun 2020

13) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


sebesar 114,09% dikarenakan kegiatan Penyelenggaraan Penyusutan Arsip

ditargetkan sebanyak 6000 berkas dan dapat terealisasikan sebanyak 7.691

berkas.



14) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa


sebesar 100%.



15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa


sebesar 100%.



16) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


sebesar 114,5%.



17) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


sebesar 236,87% hal ini dikarenakan target pelayanan perijinan

perdagangan (SIUP/TBL/MINOL/IUTM/IUPP/TDP/TDG) sebanyak 1.515

berkas, akan tetapi dengan adanya kemudahan izin berusaha melalui OSS

dapat terealisasi sebanyak 2.182 izin.



18) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


sebesar 260,83% karena adanya pemberlakuan PP No.107 Tahun 2015

tentang Izin Usaha Industri yang mengamanatkan penghapusan izin TDI

(yang dulunya diperuntukkan kegiatan industri dengan modal kurang dari

9



Tahun 2020

200 juta) sehingga kegiatan industri dengan semua besaran nilai investasi

wajib izin usaha industri (IUI).

Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2019 melalui digabung

dengan kegiatan Pelayanan Perizinan Perdagangan dengan perkiraan

pencapaian 100%;

19) Program Pengelolaan Pendapatan daerah


sebesar 99,34%.


dengan perkiraan pencapaian 100%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)

Kabupaten Sleman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2021.

Jumlah sasaran yang ditetapkan sebanyak 4 sasaran.

Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja,

pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman

Tahun 2018

No Predikat Jumlah

Sasaran

Jumlah Indikator

Kinerja

1 Sangat

Berhasil

4 7

2 Berhasil - -

3 Cukup Berhasil - -

4 Tidak Berhasil - -

Jumlah 4 7

10



Tahun 2020

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman

Tahun 2018

No Sasaran Jumlah

Indikator

Rata-rata

Capaian

0 s/d

50

50 s/d

80

80 s/d

95

95 s/d

100

1 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

2 100,00 Sangat

Berhasil

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

3 101,04 Sangat

Berhasil

3 Meningkatnya

Penanaman Modal

1 156,64 Sangat

Berhasil

4 Terkendalinya alih

fungsi lahan

1 113,92 Sangat

Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2018 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran dan secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat

dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman tahun 2018 telah berupaya melaksanakan amanat di bidang urusan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3

SASARAN 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET akhir

RPJMD/ Renstra

REALISASI 2018

Tingkat Pencapaian

(%)

1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

2 Predikat LAKIP DPMPPT % A AA 100

Rata-rata capaian kinerja % 100

11



Tahun 2020

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja

dan keuangan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka

capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat kinerja “Sangat

Berhasil”.

Indikator kinerja yang pertama adalah Persentase temuan hasil

pemeriksaan yang ditindaklanjuti, dan pada tahun 2018 semua temuan hasil

pemeriksaan berhasil ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Untuk indikator yang kedua adalah Predikat LAKIP Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, penilaian LAKIP Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk tahun 2018 dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Sleman dan memperoleh nilai sebesar 90,14 dengan

predikat AA kategori Sangat Memuaskan.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah tersebut

dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah;

2. Program Pengelolaan pendapatan daerah; dan

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini

Rp161.533.500,00 dari anggaran sebesar Rp176.721.000,00 atau 91,41% dari

total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 100%, jika dilihat dari realisasi keuangan

maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran

tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran

tersebut adalah :

1. Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja

SKPD;

2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

12



Tahun 2020

Tabel 2.2.4

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik


RPJMD/ Renstra

REALISASI 2018

Tingkat Pencapaian (%)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat % 75 81,09 108,12

2 Persentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP

% 94 92,13 98,01

3 Persentase aduan masyarakat yang terselesaikan

% 96 93,10 96,98

Rata-rata capaian kinerja % 101,04

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

publik dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja

sasaran sebesar 101,04% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Pada tahun 2018 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman telah melakukan penyusunan indeks kepuasan

masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sleman, dan pada tahun 2018 ini memperoleh nilai 81,09% atau

masuk dalam kategori baik.

Pada Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP tahun 2018

terlihat pada jumlah berkas masuk sebesar 11.424 berkas dan dapat diselesaikan

sebesar 10.525 berkas atau sebesar 92,13%.

Prosentase aduan masyarakat terselesaikan pada tahun 2018 sebanyak

108 aduan atau sebesar 93,10% dari jumlah aduan yang masuk sebanyak 116

aduan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut dicapai melalui

program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH;

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik;

13



Tahun 2020

6. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

7. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa; dan

8. Program Kerjasama informasi dan media massa;


Rp3.014.751.237,00 dari anggaran sebesar Rp3.324.650.350,00 atau 90,68%

dari target. Realisasi kinerja sebesar 101,04%, jika dilihat dari realisasi keuangan


tersebut.


tersebut adalah :

1. Peningkatan pelayanan perizinan melalui impelemtasi SOP yang baik;

2. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui implementasi SOP yang

baik;



Tabel 2.2.5

SASARAN 3 : Meningkatnya penanaman modal


RPJMD/ Renstra

REALISASI 2018


1 Nilai Investasi Milyar 4.661 M 7.301 M 156,64


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal

dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 156,64% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Pada tahun 2018 ini pertumbuhan nilai investasi sebesar

Rp1.275.869.528.542,86 atau sebesar 20,42% jika di bandingkan dengan

pertumbuhan nilai penanaman modal tahun 2017.

Sasaran meningkatnya penanaman modal tersebut dicapai melalui program

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

2. Program Pengembangan pemasaran pariwisata;

3. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

4. Program Pengembangan industri kecil dan menengah; dan

5. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

14



Tahun 2020


Rp891.877.660,00 dari anggaran sebesar Rp949.684.800,00 atau 93,91% dari

target. Realisasi kinerja sebesar 156,64%, jika dilihat dari realisasi keuangan


tersebut.


tersebut adalah :

1. Peningkatan nilai investasi PMDN;

2. Peningkatan nilai investasi PMA; dan



Tabel 2.2.6

SASARAN 4 : Mengendalikan alih fungsi lahan


RPJMD/ Renstra

REALISASI 2018


1 Luasan alih fungsi lahan ha ˂100 86,08 113,92


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terkendalinya alih fungsi lahan

dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 113,92% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Perubahan alih fungsi lahan ditargetkan sebesar 500 ha dalam kurun waktu

5 tahun, sehingga untuk tahun 2018 ini alih fungsi lahan ditargetkan sebesar ˂100

ha dan untuk realisasi pada tahun 2018 ini alih fungsi lahan tercapai pada angka

86,08 ha.

Sasaran terkendalinya alih fungsi lahan tersebut dicapai melalui program

sebagai berikut :

1. Program Pengendalian pemanfaatan ruang:

2. Program Pengembangan sistem informasi; dan

3. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah;


Rp1.689.411.115,00 dari anggaran sebesar Rp1.868.781.000,00 atau 90,40%

dari target. Realisasi kinerja sebesar 113,92%, jika dilihat dari realisasi keuangan


tersebut.

15



Tahun 2020


tersebut adalah :

1. Pembatasan perubahan alih fungsi lahan melalui perizinan;


Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman;

3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

DAERAH

a. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Solusi yang telah

dilakukan mengajukan RKBU;

b. SDM terbatas

Solusi yang telah dilakukan mengajukan penambahan pegawai ke BKPP dan

mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai

dengan bintek dan pembinaan spiritual;

c. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor:

Tidak adanya ruang/depo arsip yang representatif, padahal setiap izin yang

masuk harus diarsip karena harus disusun dalam database perizinan.

d. Sebagai salah satu dasar pertimbangan perizinan pertanahan adalah

perencanaan tata ruang, namun masih ada ketidaksesuaian arah kebijakan

zonasi ruang antara Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 dengan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, sehingga menyulitkan dalam

implementasi pengendalian pertanahan, khususnya dalam perizinan dan

informasi pertanahan;

e. Koneksi Internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang

berbasis internet;

f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan

dengan pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan dalam areal blok

persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada

perizinan;

g. Sistem informasi perizinan masih belum terintegrasi dengan instansi terkait

secara sempurna dan kurang user friendly;

h. Pengendalian perizinan yang bersifat dinamis dari pusat sehingga daerah

mengalami kesulitan dalam penerapan pelayanan perizinan;

16



Tahun 2020

i. Dalam penerapan pelayanan OSS terdapat beberapa faktor penghambat

antara lain:

- Kemampuan pelaku usaha dan SDM Pemerintah Daerah masih kurang

terhadap implementasi aplikasi OSS

- Pelaku usaha masih sering melakukan kesalahan dalam melakukan

pendaftaran melalui OSS

- Dengan adanya OSS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu kesulitan untuk penghitungan realisasi kinerja

- Sistem perizinan belum sempurna sehingga implementasinya belum

sesuai dengan yang diharapkan

- Pelaku usaha masih menganggap bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai penyelenggara perizinan padahal

kewenangan hanya pendampingan

- Untuk menindaklanjuti penerapan OSS masih ada kementrian yang belum

menyusun NSPK yaitu Kementrian Perindustrian

- OPD teknis ada yang masih belum memahami Norma Standar Prosedur

Kriteria NSPK dari masing-masing kementrian

- Menu data base dalam OSS tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah

kesulitan dalam penyusunan laporan perkembangan investasi

- Belum ada komitmen/kebijakan dari kepala daerah terhadap penerapan

OSS

17



Tahun 2020

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun 2016-2021 adalah Visi dan Misi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya

dan Terintegrasikannya sistem e-goverment menuju smart regency pada tahun

2021”

Sedangkan “MISI” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu tahun 2016-2021 adalah merupakan misi ke 1, 3, dan 4 dari misi

Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melaui peningkatan kualitas

birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam

memberikan pelayanan bagi masyarakat;

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, serta penangulangan kemiskinan;

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam,

penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Tahun 2020 sesuai dengan tujuan dan sasaran program perubahan

kedua RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Tujuan yang akan dicapai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2020 adalah:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman Tahun 2020

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RUMUS

1 Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Predikat LAKIP DPMPPT A Predikat hasil evaluasi

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%

18



Tahun 2020

NO SASARAN

STRATEGIS SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RUMUS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki Standar Pelayanan (SP)

90% Jumlah UPP yang memiliki SP dibagi jumlah UPP UPP dikalikan 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat

78,9% Jumlah nilai IKM dari semua OPD dan UPT dibagi jumlah OPD dan UPT dikalikan 100%

Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan

100% Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bupati dibagi dengan seluruh pengaduan yang masuk dikalikan 100%

3 Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Persentase investor sektor prioritas

87,50%

Jumlah investor di sektor prioritas dibagi jumlah investor dikalikan 100%

Nilai Investasi 7500 milyar

Jumlah investasi tahun t

4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidupdan kenyamanan masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Luasan alih fungsi lahan <100 ha

Luasan alih fungsi lahan dalam 1 (satu) tahun

19



Tahun 2020

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Daerah

3.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal

RKPD. Program, kegiatan, dan pendanaan yang disusun untuk tahun yang

direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan

sumber pendanaan pembangunan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman bisa dilihat pada tabel

matriks rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang tertuang pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

20



Tahun 2020

Tabel 4.1

21



Tahun 2020

22



Tahun 2020

23



Tahun 2020

24



Tahun 2020

25



Tahun 2020

26



Tahun 2020

27



Tahun 2020

28



Tahun 2020

29



Tahun 2020

BAB V

Penutup

Rencana Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2017-

2021 dalam menjunjung tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Pada tahun anggaran 2020 rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan beberapa kegiatan strategis

yang bersumber dari anggaran APBD tahun 2020 dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan strategis dan

kegiatan pendukung lainnya tersebut maka kualitas pelayanan di masa yang akan

datang semakin terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan di semua

aspek pembangunan.

rencana kerja (renja) tahun 2020 renja dpmppt tahun …isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan...

Documents