rencana kerja sekretariat dewan perwakilan …setwan.malangkab.go.id/imgnews/image/sakip 2017/renja...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.041/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan rencana kerja bersifat

tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan

yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi

dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang

telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2017. Sehingga dalam pelaksanaan

program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

yang telah disusun.

2

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program

dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1

(satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi

tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta

bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah

Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara, dalam rangka

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakllan

Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 mengacu pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dan

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2021, yang mendukung Visi dan

Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Malang mulai dilakukan setelah surat Keputusan Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor:

188.4/21/KPTS/36.07.051/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta surat

Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016 Nomor:

RPJPD

&

RTRW

RPJM

Daerah

Ranwal

RKP

Daerah

Rencana

Kerja PD

Renstra

Perangkat

Daerah

RKA

PD

RAPBD

APBD

DPA

PD

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP

Daerah

3

050.13/7675/35.07.032/2016 Hal Penyusunan Rancangan Akhir

Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah 2017, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja

yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian

program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan

tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana

Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data,

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review

terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan,

sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan

Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017, serta

menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan selama Tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui

penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui

realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bukan lembaga politik

melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan

organisasi Pemerintah Kabupaten Malang yang menjalankan fungsi

pelayanan kepada DPRD Kabupaten Malang.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang ini merupakan rencana pelaksanaan

program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang

telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai

dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD

Tahun 2016-2021 Kabupaten Malang.

4

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 berdasarkan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional

antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Malang;

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.4/584/KEP/421.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021.

6

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

1. mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang

diinginkan secara obyektif;

2. mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program

inovatif yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malang adalah sebagai

berikut :

1. meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

2. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah.

3. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT

DPRD TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Capaian Rencana

Strategis Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

7

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Capaian

Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target

kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

melaksanakan 8 program dan 31 kegiatan. Terdapat 2 (dua) kegiatan

baru yaitu Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Kegiatan tersebut

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat capaian target kinerja

program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016

dapat triwulan ketiga tahun 2016 dapat terealisasi rata-rata 100%

sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin

menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyusunan

RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara 2017 dan Perubahan 2016. Untuk prakiraan

capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2016 adalah

rata-rata 100%.

Adapun kolom (5) Realisasi target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014 dan kolom (6,7,8) Target & Realisasi

Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 tidak diisi (dikosongi)

dikarenakan merupakan target dan realisasi pada periode Renstra

Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-2015).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan

tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

9

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2016

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program 2021

Renstra Sekretariat

DPRD Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Tahun 2014

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target

Program/ Kegiatan

(Renja SKPD)

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra

Program/kegiatan s.d. Tahun 2016

Target

Renja Tahun 2015

Realisasi

Renja Tahun 2015

Tk.

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

Urusan: Perencanaan

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% - - - - 17%

17%

17%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar

49.644 surat

- - - - 8.274 surat

8.274 surat

17%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan rekening telepon dan rekening listrik

36 rekening

- - - - 6

rekening 6

rekening 17%

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah paket kegiatan administrasi keuangan

6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah dan luas ruangan kantor 39.456 meter

- - - - 6.576 meter

6.576 meter

17%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17%

10

No


Kegiatan


(output)

Target Kinerja


Renstra Sekretariat


Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014


Program/ Kegiatan

(Renja SKPD) Tahun 2016



Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

6

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

6 paket

- - - - 1

paket 1

paket 17%

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 paket

- - - - 1

paket 1

paket 17%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

6 paket

- - - - 1

paket 1

paket 17%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

209.460 exs

- - - - 34.910

exs 34.910

exs 17%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

11.190 pack

- - - - 1.865 pack

1.865 pack

17%

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.800 OK

- - - - 300 OK

300 OK

17%

12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

750 OK

- - - - 125 OK

125 OK

17%

11

No


Kegiatan


(output)

Target Kinerja


Renstra Sekretariat




Program/ Kegiatan




Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

II

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase cakupan Sarana

prasarana yang berfungsi dengan baik

100% 80% 20% 20% 100 17 17 17

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

30 paket

- - - - 5

paket 5

paket 17%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

36 paket

- - - - 6

paket 6

paket 17%

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

492 unit

- - - - 82

unit 82

unit 17%

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

42 paket

- - - - 7

paket 7

paket 17%

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

30 paket

- - - - 5

paket 5

paket 17%

III Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

Persentase cakupan pemenuhan disiplin sumber daya aparatur

100% - - - - 17% 17% 17%

12

No


Kegiatan


(output)

Target Kinerja


Renstra Sekretariat




Program/ Kegiatan




Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

1

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.500 stel

- - - - 250 stel

250 stel

17%

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

100% - - - - 17% 17% 17%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

420 orang

- - - - 70

orang 70

orang 17%

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

100% - - - - 17% 17% 17%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

144 buku

- - - - 24

buku 24

buku 17%

VI Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat

daerah 100% - - - - 17% 17% 17%

13

No


Kegiatan


(output)

Target Kinerja


Renstra Sekretariat




Program/ Kegiatan




Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

1 Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah rancangan peraturan

daerah

72

raperda - - - -

12

raperda

12

raperda 17%

2 Rapat-Rapat Alat

Kelngkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

2.634

kegiatan

- - - -

439

kegiatan

439

kegiatan

17%

3 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna 360

kegiatan

- - - -

60

kegiatan

60

kegiatan

17%

4 Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses 18

kegiatan

- - - -

3

kegiatan

3

kegiatan

17%

5 Kunjungan Kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Jumlah kunjungan kerja

pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

3.180

kegiatan

- - - -

530

kegiatan

530

kegiatan

17%

14

No


Kegiatan


(output)

Target Kinerja


Renstra Sekretariat




Program/ Kegiatan




Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

6 Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah peserta peningkatan

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

270

kegiatan

- - - -

45

kegiatan

45

kegiatan

17%

7 Sosialisasi Peraturan

perundang-Undangan

Jumlah sosialisasi peraturan

perundang-undangan

36

kegiatan

- - - -

6

kegiatan

6

kegiatan

17%

VII Program Kerjasama

Informasi Dengan Mass Media

Program kerjasama informasi

dengan mass media 100% - - - - 17% 17% 17%

1 Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah penyebarluasan informasi

penyelnggaraan pemerintahan daerah

900

publikasi - - - -

150

publikasi

150

publikasi 17%

VIII Program Penataan

Peraturan Perundang-Undangan

Cakupan Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 100% - - - - 17% 17% 17%

1 Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan


Jumlah penyusun rencana kerja

rancangan peraturan perundang-

undangan

42

Kegiatan - - - -

7

Kegiatan

7

Kegiatan 17%

2 Kajian Peraturan

Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-

Jumlah peserta kajian peraturan

perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

162

kegiatan - - - -

27

kegiatan

27

kegiatan 17%

15

No


Kegiatan


(output)

Target Kinerja


Renstra Sekretariat




Program/ Kegiatan




Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Tk. Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)

Undangan yang Baru,

Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

dan keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2017 beserta strategi

pencapaiannya dirinci untuk kelancaran tugas Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dari APBD Kabupaten

Malang mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini

dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dengan

sasaran meningkatnya sarana dan prasarana melalui Program dan

Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Malang dalam pelayanan yang administratif dan teknis melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana

dan prasarana.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

17

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Malang

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

1. Persentase pelayanan administrasi

kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang - - 100% 80,23%

2. Persentase pelayanan administrasi keuangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang

- - 100% 80,23%

Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

1. Persentase Cakupan kelancaran administrasi perkantoran

- -

1. Jumlah registrasi surat masuk dan keluar - -

8.274 surat

8.274 surat

8.274 surat

8.274 surat

8.274 surat

8.274 surat

2. Jumlah tagihan rekening telepon dan rekening listrik

- - 6

rekening 6

rekening 6

rekening

6 rekening

6 rekening

6 rekening

3. Jumlah layanan administrasi keuangan - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

4. Jumlah dan luas ruangan kantor - -

6.576 meter

6.576 meter

6.576 meter

6.576 meter

6.576 meter

6.576 meter

5. Jumlah pengadaan alat tulis kantor - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

6. Jumlah barang cetakan dan penggandaan - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

7. Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

8. Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

9. Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan - -

34.910

exs

34.910

exs 34.910

exs

34.910

exs

34.910

exs 34.910

exs

10. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

- - 1.865

pack

1.865

pack 1.865

pack

1.865

pack

1.865

pack 1.865

pack

11. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- - 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK

12. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan - - 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK

18

No. Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK


2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

konsultasi ke dalam daerah

2. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik

- -

13. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

- - 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket

14. Jumlah gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan rutin/berkala - - 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket

15. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

- - 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit

16. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


17. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


12. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

- - 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK

13. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor


14. Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala


15. Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

- - 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit

16. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


17. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


3. Persentase Cakupan Pemenuhan Disiplin Sumber Daya Aparatur

- -

18. Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya - - 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel

4. Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

- -

19. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

- - 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang

-

-

19

No. Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK


2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Persentase Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel

20. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- - 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku

6. Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- -

21. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan

- - 12

raperda

12

raperda 12

raperda

12

raperda

12

raperda 12

raperda

22. Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan

dewan - -

439

kegiatan

439

kegiatan

439

kegiatan

439

kegiatan

439

kegiatan

439

kegiatan

23. Jumlah rapat-rapat paripurna - -

60 kegiatan

60 kegiatan

60 kegiatan

60

kegiatan 60

kegiatan 60

kegiatan

24. Jumlah kegiatan reses - -

3

kegiatan

3

kegiatan 3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan 3

kegiatan

25. Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah - -

530

kegiatan

530

kegiatan

530

kegiatan

530

kegiatan

530

kegiatan

530

kegiatan

26. Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

- - 45

kegiatan

45

kegiatan

45

kegiatan

45

kegiatan

45

kegiatan

45

kegiatan

27. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

- - 6

kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

7. Persentase Cakupan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

28. Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

- - 150

publikasi

150

publikasi

150

publikasi

150

publikasi

150

publikasi

150

publikasi

8. Persentase Cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

29. Jumlah penyusun rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

7

kegiatan

7

kegiatan 7

kegiatan 7

kegiatan

7

kegiatan 7

kegiatan

30. Jumlah peserta kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang

27

kegiatan

27

kegiatan

27

kegiatan 27

kegiatan

27

kegiatan

27

kegiatan

20

No. Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK


2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Belum optimalnya pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Masih rendahnya sumber daya manusia di Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan penempatan

staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang

akademis pendidikannya

Masih kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang khususnya di

bidang informasi dan teknologi.

Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi

Pemerintah Kabupaten Malang yaitu “MADEP, MANTEB, MANETEP”

yang mana bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu

meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk

meningktakan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem

pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup (maju),

mengarah pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang

kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya

penghormatan pada hak-hak asasi manusia (aman) yang nantinya akan

dapat membuahkan pada meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap berbagai regulasi dan aturan hukum tanpa meninggalkan

daya kritis dan partisipatif dari masyarakat (tertib). Sehingga secara

otomatis visi yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan misi

yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu “MADEP,

MANTEB, MANETEP” sebagai alat untuk mencapai sasaran visi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang,

adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang sebagai penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu :

A. Tugas Sekretariat

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan DPRD dan sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan

22

tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan Daerah;

B. Fungsi Sekretariat

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan

Sekretariat DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat

DPRD;

c. Penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

rekomendasi dari isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan kepada Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

2. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga

teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui

kegiatan Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat;

3. Mewujudkan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

(lengkap dengan fasilitas dan referensi-referensi atau bahan

penyusunan).

C. Permasalahan

a. Masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat;

b. Belum tertibnya system administrasi kearsipan;

c. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

23

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

No

RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian Pagu indikatif

(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kepanjen

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 6.841.396.

240

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kepanjen

Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 6.416.384.000

Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Sekretariat

DPRD 2017

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kepanjen

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar

8.274 surat

99.408.000 1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kepanjen

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar

8.274 surat

105.180.000

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kepanjen

Jumlah tagihan

rekening telephon dan rekening listrik

6 rekening

58.800.000

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kepanjen

Jumlah tagihan

rekening telephon dan rekening listrik

6 rekening

58.800.000

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kepanjen

Jumlah layanan administrasi keuangan

1 paket


Administrasi Keuangan

Kepanjen

Jumlah layanan administrasi keuangan

1 paket

723.600.000

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kepanjen

Jumlah dan luas ruangan kantor

6.576 meter


Kebersihan Kantor

Kepanjen

Jumlah dan luas ruangan kantor

6.576 meter

343.495.000

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kepanjen


1 paket

361.179.240 5. Penyediaan Alat

tulis Kantor

Kepanjen


1 paket

215.100.000

6. Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Kepanjen

Jumlah barang

cetakan dan penggandaan

1

paket 689.973.600

6. Penyediaan Barang


Kepanjen

Jumlah barang

cetakan dan penggandaan

1

paket 475.400.000

24

No

RKPD


Catatan Penting




Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Peneranga

n Bangunan Kantor

Kepanjen

Jumlah komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket

368.385.800

7. Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kepanjen

Jumlah komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket

359.430.000

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Malang


1 paket

439.013.000

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Malang


1 paket

461.034.000

9. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab. Malang

Jumlah bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

34.910

eksemplar

172.645.000

9. Penyediaan Bahan


Kab. Malang

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

34.910 eks

184.690.000

10. Penyediaan

Makanan dan Minuman

Kab. Malang

Jumlah makanan

dan minuman yang disediakan

1.865 pack

703.080.000 10. Penyediaan

Makanan dan Minuman

Kab. Malang

Jumlah makanan dan

minuman yang disediakan

1.865 pack

714.260.000

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Malang


300 OK

2.502.470.000

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Malang


300 OK

2.414.855.000

12. Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab. Malang

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

125 OK

306.225.000

12. Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab. Malang

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

125 OK

310.540.000

2

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Malang

Cakupan sarana

prasarana yang berfungsi dengan baik

100% 2.457.682.440 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Malang

Persentase cakupan

sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

100% 2.237.246.000

Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Sekretariat

DPRD 2017

25

No

RKPD


Catatan Penting




Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah pengadaan

peralatan gedung kantor

5 paket

913.217.000 1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah pengadaan

peralatan gedung kantor

5 paket

273.602.000

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah gedung

kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

6 paket

991.695.200 2. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

6 paket

1.553.419.000

3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab. Malang

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

82 unit

411.915.240

3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab. Malang

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

82 unit

259.740.000

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7

paket 33.760.000

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7

paket 51.760.000

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 paket

107.095.000

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 paket

98.725.000

3

Program

Peningkatan

Kedisiplinan Aparatur

Kab.

Malang

Cakupan

pemenuhan disiplin

sumber daya aparatur

100% 420.000.000 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kab.

Malang

Persentase cakupan

pemenuhan disiplin

sumber daya aparatur

100% 401.010.000

Penyesuai

an pagu

dengan

kebutuhan

Sekretariat

DPRD 2017

26

No

RKPD


Catatan Penting




Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Malang

Jumlah pakaian

dinas beserta perlengkapannya

250 stel

420.000.000

1. Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Malang

Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapannya

250 stel

401.010.000

4

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kab. Malang

Cakupan

pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

100% 729.595.000 Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kab. Malang

Persentase cakupan

pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

100% 629.685.000

Penyesuai

an pagu

dengan

kebutuhan

Sekretariat

DPRD

2017

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Malang


70 orang

729.595.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Malang


70 orang

629.685.000

5

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang

Cakupan Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

100% 360.194.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang

Persentase cakupan

laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

100% 295.529.900

Penyesua

ian pagu

dengan

kebutuha

n

Sekretari

at DPRD

2017

1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang

Jumlah laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

24 buku

360.194.000

1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang

Jumlah laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

24 buku

295.529.900

27

No

RKPD


Catatan Penting




Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Program

Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Kab.

Malang

Program

Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

100%

26.159.231.000 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Kab.

Malang

Persentase cakupan

peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah 100% 29.635.939.100

Penyesu

aian

pagu

dengan

kebutuha

n

Sekretari

at DPRD

2017

1. Pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah

Kab.

Malang

Jumlah rancangan

peraturan daerah

12

raperd

a

6.228.028.800

1. Pembahasan

Rancangan Peraturan

Daerah

Kab.

Malang

Jumlah rancangan

peraturan daerah

12

raperd

a

5.204..393.800

2. Rapat-Rapat Alat

kelengkapan

Dewan

Kab.

Malang

Jumlah rapat-rapat

alat kelengkapan

dewan

439

keg

676.879.000 2. Rapat-Rapat Alat

kelengkapan Dewan

Kab.

Malang

Jumlah rapat-rapat

alat kelengkapan

dewan

439

keg

834.104.000 Penyesua

ian pagu

dengan

kebutuha

n

Sekretari

at DPRD

2017

3. Rapat-Rapat

Paripurna

Kab.

Malang

Jumlah rapat-rapat

paripurna

60

keg

1.374.351.000 3. Rapat-Rapat

Paripurna

Kab.

Malang

Jumlah rapat-rapat

paripurna

60

keg

1.364.976.000

4. Kegiatan Reses Kab.

Malang

Jumlah kegiatan

reses

3

keg

2.654.655.

000

4. Kegiatan Reses Kab.

Malang

Jumlah kegiatan reses 3

keg

2.234.914.500

28

No

RKPD


Catatan Penting




Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Kunjungan Kerja

Pimpinan dan

Anggota DPRD

dalam Daerah

Kab.

Malang

Jumlah kunjungan

kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD

dalam daerah

530

keg

3.450.000.

000

5. Kunjungan Kerja

Pimpinan dan

Anggota DPRD

dalam Daerah

Kab.

Malang

Jumlah kunjungan

kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam

daerah

530

keg

3.168.000000

6. Peningkatan

Kapasitas

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Kab.

Malang

Jumlah peserta

peningkatan

kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

45

keg

11.420.961.

400

6. Peningkatan

Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

Kab.

Malang

Jumlah peserta

peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota

DPRD

45

keg

16.324.314.200

7. Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kab.

Malang

Jumlah sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

6

keg

354.355.800 7. Sosialisasi Peraturan

Perundang-

Undangan

Kab.

Malang

Jumlah sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

6

keg

281.592.000

7 Program Kerjasama

Informasi Dengan

Mass Media

Kab.

Malang

Program Kerjasama

Informasi dengan

Mass Media

100% 598.656.000 Program Kerjasama

Informasi Dengan

Mass Media

Kab.

Malang

Persentase cakupan

kerjasama informasi

dengan mass media

100% 807.584.000 Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Sekretariat

DPRD 2017

1. Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kab.

Malang

Jumlah

penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

150

publik

asi

598.656.000 1. Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kab.

Malang

Jumlah

penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

150

publik

asi

807.584.000

29

No

RKPD


Catatan Penting




Target Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8

Program Penataan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kab.

Malang

Cakupan Penataan

Peraturan

Perundang-

Undangan

100% 538.498.400 Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

Kab.

Malang

Persentase cakupan

penataan peraturan

perundang-undangan

100% 311.378.400

Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Sekretariat

DPRD 2017

1. Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kab.

Malang

Jumlah penyusun

rencana kerja

rancangan peraturan

perundang-

undangan

7

keg

440.758.400 1. Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kab.

Malang

Jumlah penyusun

rencana kerja

rancangan peraturan

perundang-undangan

7

keg

311.378.400

2. Kajian Peraturan

Perundang-

Undangan Daerah

terhadap Peraturan

Perundang-

Undangan yang

Baru, Lebih Tinggi

dan Keserasian

antar Peraturan

Perundang-

Undangan Daerah

Kab.

Malang

Jumlah peserta

kajian peraturan

perundang-

undangan daerah

terhadap peraturan

perundang-

undangan yang

baru, lebih tinggi

dan keserasian antar

peraturan

perundang-

undangan daerah

27

keg

97.740.000 2.Kajian Peraturan

Perundang-

Undangan Daerah

terhadap Peraturan

Perundang-

Undangan yang

Baru, Lebih Tinggi

dan Keserasian

antar Peraturan

Perundang-

Undangan Daerah

Kab.

Malang

Jumlah peserta kajian


undangan daerah

terhadap peraturan

perundang-undangan

yang baru, lebih tinggi

dan keserasian antar


undangan daerah

27

keg

-

JUMLAH 38.105.253.

080 JUMLAH 40.734.756.400

30

N I H I L

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Malang merupakan wahana antar pihak-pihak yang

berlangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak

dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Malang

sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan

pembangunan daerah sehingga terwujud program-program

pembangunan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.4 program-program yang dilakukan oleh Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tidak ada seperti

dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO. PROGRAM

DAN

KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

31

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten

Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta

dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh

masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode

2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki

Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Tujuan Pembangunan yang

Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Per0desaan” .

Adapun Visi tersebut adalah “Madep, Manteb, Manetep” yang

mempunyai makna sebagai berikut :

Pertama : Dengan niat konsistensi dalam menjalankan amanat

konsistensi pada pembangunan, yang disebut “MADEP”

Kedua : Untuk mewujudkan niat kepada pemerintah, berkomitmen

untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan

produktif dalam pelaksanaan pembangunan, yang disebut

“MANTEB”

Ketiga : Tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan agar

pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh

masyarakat, yang disebut “MANETEP”

Dalam rangka mendukung visi tersebut Sekretariat DPRD

Kabupaten Malang dengan segala sumber daya yang dimiliki serta

kewenangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi akan

mengoptimalkan peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan manusia seutuhnya.

Di sisi lain sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat

UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan sendiri menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan diarahkan untuk mempercepat terjadinya Kesejahteraan

Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran

32

serta Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah dengan

memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan,

Keistimewaan dan Kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia, serta dibangun berdasarkan 4 (empat)

Pilar Kebijakan Pembangunan yaitu :

1. Pembangunan yang berorientasi pada kemiskinan (pro poor);

2. Pembangunan yang berorientasi pada perluasan ketenagakerjaan

(pro job);

3. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro

growth);

4. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup (Pro

environmental);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh

Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk

mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses

pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan

kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang

pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan

gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003

diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2.1 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada

anggota DPRD Kabupaten Malang;

33

Mewujudkan, mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan

sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja;

Meningkatkan kualitas hubungan/koordinasi antar lembaga di

Kabupaten Malang.

3.2.2 Sasaran

Meningkatnya Optimalisasi pelayanan administrasi dan teknis

kepada anggota DPRD Kabupaten Malang;

Optimalisasi mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan

sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Optimalisasi kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja;

Optimalisasi kualitas hubungan/koordinasi antar lembaga di

Kabupaten Malang.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan

Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 8 program

dan 31 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan

rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja

dan Keuangan;

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah;

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

34

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5. Penyediaan Jasa Kebersihan;

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;

11. Penyediaan Makanan dan Minuman;

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

20. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

23. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;

24. Rapat-Rapat Paripurna;

25. Kegiatan Reses;

26. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam Daerah;

27. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

28. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

29. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

30. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan;

Pada Tahun 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

35

terdapat penambahan kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat dilihat

pada Tabel 3.1 berikut :

36

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kab. Malang

Kode Urusan/Bidang Urusan/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) dan Kegiatan (output)

Rencana tahun 2017 Catat

an Penti

ng

Prakiraan Maju Rencana

Ket.

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya

4.05.4.05.

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran

Kab. Malang

100% 6.416.384.000 APBD

100% 6.416.384.000

4.05.4.05.

01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah administrasi surat menyurat

Kepanjen 8.274

surat 105.180.000 APBD (PAD)

8.274

surat 105.180.000

4.05.4.05.

01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik, air dan telepon

Kepanjen 6

rekening 58.800.000 APBD (PAD)

6

rekening 58.800.000

4.05.4.05.

01.04

Penyediaan Jasa

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan bg Pimpinan & Anggota DPRD

Kepanjen 50

Orang 50.000.000 APBD (PAD)

50

Orang 50.000.000

4.05.4.05.

01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah paket kegiatan administrasi keuangan

Kepanjen 723.600.000 APBD (PAD)

1 paket 723.600.000

4.05.4.05.

01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah layanan kebersihan kantor

Kepanjen 6.576 M 343.495.000 APBD (PAD)

6.576 M 343.495.000

4.05.4.05.

01.10

Penyediaan Alat tulis Kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Kepanjen 1 paket 215.100.000 APBD (PAD)

1 paket 215.100.000

37


Program/Kegiatan




an Penti

ng


Ket.

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.

01.11

Penyediaan Barang


Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kepanjen 1 paket 475.400.000 APBD (PAD)

1 paket 475.400.000

4.05.4.05.

01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik


1 paket 359.430.000

4.05.4.05.

01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Kepanjen 1 paket 461.034.000 APBD (PAD)

1 paket 461.034.000

4.05.4.05.

01.15

Penyediaan Bahan


Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Kepanjen 34.910

exs 184.690.000 APBD (PAD)

34.910 exs 184.690.000

4.05.4.05.

01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah rapat-rapat yang difasilitasi makan minum

Kepanjen 1.865 pack

714.260.000 APBD (PAD)

1.865 pack 714.260.000

1.20.1.20.04.

01.18

Rapat-rapat koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Kepanjen 300 OK 2.414.855.000 APBD (PAD)

300 OK 2.414.855.000

4.05.4.05.

01.21

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kepanjen 125 OK 312.621.750 APBD (PAD)

125 OK 312.621.750

4.05.4.05.

02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kepanjen 100% 2.237.246.000 APBD (PAD)

- 2.237.246.000

4.05.4.05.

02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Kepanjen 5 paket 273.602.000 APBD (PAD)

5 paket 273.602.000

38


Program/Kegiatan




an Penti

ng


Ket.

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.

02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kepanjen 6 paket 1.553.419.000 APBD (PAD)

6 paket 1.553.419.000

4.05.4.05.

02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

Kepanjen 82

unit 259.740.000 APBD (PAD)

82

unit 259.740.000

4.05.4.05.

02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor


7 paket 51.760.000

4.05.4.05.

02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor Kepanjen 5 paket 98.725.000 APBD (PAD)

5 paket 98.725.000

4.05.4.05.

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Cakupan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kepanjen 100% 401.010.000 APBD (PAD)

- 401.010.000

4.05.4.05.

03.02

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah aparatur yang

mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya

Kepanjen 250 stel 401.010.000 APBD (PAD)

250 stel 401.010.000

4.05.4.05.

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Cakupan Sumber Daya Aparatur


- 629.685.000

4.05.4.05.

05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah SDM aparatur yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kepanjen 70 orang 629.685.000 APBD (PAD)

70 orang 629.685.000

39


Program/Kegiatan




an Penti

ng


Ket.

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.

06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Cakupan

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


- 397.113.885

4.05.4.05.

06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Kepanjen 24 buku 378.203.700 APBD (PAD)

24 buku 397.113.885

4.05.4.05.

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepanjen 100% 29.193.043.100 APBD (PAD)

- 29.193.043.100

4.05.4.05.

15.01

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah rancangan

peraturan daerah yang dibahas

Kepanjen 12

raperda 5.142.293.800 APBD (PAD)

12 raperda 5.142.293.800

4.05.4.05.

15.03

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat yang

dilaksanakan alat kelengkapan dewan

Kepanjen 439

kegiatan 834.104.000 APBD (PAD)

439 kegiatan 834.104.000

4.05.4.05.

15.04

Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan

Kepanjen 60

kegiatan 1.364.976.000 APBD (PAD)

60 kegiatan 1.364.976.000

4.05.4.05.

15.05

Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses yang

dilaksanakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Kepanjen 3


3 kegiatan 2.234.914.500

4.05.4.05.

15.06

Kunjungan Kerja

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Daerah

Jumlah kunjungan kerja

yang dilaksanakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ke wilayah Kabupaten Malang

Kepanjen 530


530 kegiatan 3.168.000.000

40


Program/Kegiatan




an Penti

ng


Ket.

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.05.4.05.

15.07

Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah kegiatan kapasitas

pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Kepanjen 45


45 kegiatan 16.324.314.200

4.05.4.05.

15.08

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kepanjen 6


6 kegiatan 505.236.600

4.05.4.05.

18

Program Kerjasama

Informasi dengan Mass Media

Persentase cakupan penyebarluasan informasi Kepanjen 100% 807.584.000 APBD (PAD)

- 807.584.000

4.05.4.05.

18.02

Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah informasi yang

disebarluaskan melalui media

Kepanjen 150

publikasi 807.584.000 APBD (PAD)

150

publikasi 807.584.000

4.05.4.05.

26

Program Penataan


Persentase cakupan

penataan peraturan perundang-undangan


- 311.378.400

4.05.4.05.

26.02

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyusunan

rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang difasilitasi

Kepanjen 7


7 kegiatan 311.378.400

4.05.4.05.

26.06

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang difasilitasi

Kepanjen 27

kegiatan - APBD (PAD)

27 kegiatan -

41


Program/Kegiatan




an Penti

ng


Ket.

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JUMLAH 40.734.756.400

JUMLAH 40.734.756.400

42

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah merupakan dokumen

perencanaan program kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul

pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolok ukur akuntabilitas

kinerja, sehingga Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan

diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Malang.

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 disusun untuk dijadikan sebagai

pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan yang akan datang agar

dapat berhasil guna dan tepat guna sebagaimana sasaran yang diharapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

HELIJANTI KOENTARI

rencana kerja sekretariat dewan perwakilan …setwan.malangkab.go.id/imgnews/image/sakip 2017/renja...

Documents