rencana kinerja (renkin) badan penelitian dan …bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/renkin...

RENCANA KINERJA (RENKIN)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

TAHUN 2018

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2017

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 KATA PENGANTAR

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri i

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renkin) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)

Tahun 2018 hasil Reviu ini merupakan perubahan dari Renkin sebelumnya untuk

menyesuaikan dengan hasil Reviu Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Tahun 2015-2019 yang diikuti oleh perubahan pada Renstra BPPI. Selanjutnya Renkin

TA. 2018 hasil Reviu ini akan dijadikan pedoman dalam penetapan kinerja dan

pelaksanaan program/kegiatan Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan Renkin BPPI Tahun 2018 adalah sebagai koridor dalam

penyusunan program kegiatan supaya sesuai dengan Rencana Strategis yang telah

ditetapkan sebelumnya, meantau pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian

realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja serta menilai keberhasilan

organisasi. Diharapkan pelaksanaan kinerja BPPI TA. 2018 lebih terarah dan fokus

pada capaian dari program/kegiatan.

Dalam penyusunan Renkin ini, tentunya masih banyak kekurangan karena

adanya perubahan dalam dokumen perencanaan. Saran dan masukan serta kritik yang

membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan Renkin BPPI ini.

Jakarta, 25 Juni 2017

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Kepala,

Ngakan Timur Antara

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 Daftar Isi

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................i

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... 6

C. Tugas Pokok dan Fungsi.......................................................................................................................... 6

D. Ruang Lingkup ............................................................................................................................................. 7

BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ................................................................ 10

A. Hasil-Hasil Pembangunan ................................................................................................................... 10

B. Arah Pembangunan di Bidang Litbang Industri ....................................................................... 14

BAB III RENCANA KINERJA ...................................................................................................................... 17

A. Sasaran ......................................................................................................................................................... 17

B. Indikator Kinerja...................................................................................................................................... 18

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................... 21

1

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 Bab I Pendahuluan


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perlambatan perekonomian dunia yang masih terjadi pada tahun 2016

dan awal tahun 2017 telah membuat pemerintah melakukan koreksi terhadap target

pertumbuhan ekonomi, dimana salah satunya adalah sektor industri. Pada tahun 2015-

2019, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan

Industri Nasional (RIPIN), target pertumbuhan industri nasional ditetapkan sebesar

6,8% kemudian direvisi menjadi sebesar 6,1%. Sedangkan sasaran kuantitatif lain di

dalam RIPIN tak berubah, yakni kontribusi sektor nonmigas terhadap PDB nasional

21,20%, kontribusi ekspor produk industri ditargetkan sebesar 67,3%, serta sasaran

penyerapan tenaga kerja di bidang nonmigas adalah sebesar 15,5 juta orang. Rencana

Induk Pengembangan Industri Nasional turut mengamanatkan penurunan rasio impor

bahan baku industri terhadap PDB sektor nonmigas menjadi 43,1%. Selain itu,

investasi dipatok dengan target Rp. 270 triliun, serta penyebaran dan pemerataan

industri sebesar 27,7%.

Cabang industri yang menjadi andalan sesuai RIPIN yakni industri pangan,

industri farmasi/kosmetik/alkes, industri tekstil/kulit/alas kaki dan aneka, industri

alat transportasi, industri elektronika dan telematika/ICT, industri pembangkit energi.

Selain itu, Kemenperin juga berjanji meningkatkan pengembangan industri pendukung

dan industri hulu. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan arah kebijakan industri. Pertama, fokus kepada

pengembangan perwilayahan industri. Hal ini diimplementasikan melalui

pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukkan

industri, fasilitas pembangunan 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa dan satu di

Pulau Jawa, serta membangun 22 sentra industri kecil dan menengah. Arah kebijakan

kedua ialah pertumbuhan populasi industri. Pendekatan yang akan dilakukan adalah

dengan cara menambah setidaknya 9.000 industri berskala besar dan sedang yang

separuhnya ada di luar tanah Jawa, serta penumbuhan industri 20.000 unit usaha

industri kecil.

2



Sasaran pembangunan industri di atas merupakan tantangan yang sangat berat

serta memerlukan upaya yang maksimal dan koordinasi yang baik dari seluruh

pemangku kepentingan sektor industri. Sebagai gambaran, data tahun 2016

menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan nonmigas nasional tercatat

hanya sebesar 4,42%, lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2015 yang mencapai

5,05%. Cabang industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2016

adalah Industri Makanan dan Minuman sebesar 8,46%, serta Industri Kulit/Barang

dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 8,15%. Kendati demikian, pada tahun 2016 industri

pengolahan nonmigas masih mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar

20,05%, yang merupakan kontribusi tertinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor

lainnya.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan

pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menjadi landasan

hukum yang kuat dalam memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja

sektor industri. UU Perindustrian ini bertujuan untuk menjawab tantangan, kebutuhan

dan perkembangan kondisional dan situasional akibat perubahan lingkungan strategis

agar mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengaturan, pembinaan dan

pengembangan industri nasional pada masa datang. Berikut ketentuan pokok yang

diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian;

2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN);

3. Industri Strategis;

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia;

6. Infrastruktur Industri;

7. Standardisasi Industri;

8. Tindakan Pengamanan Industri; serta

9. Fasilitas Industri.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan

kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya mengurangi angka

kemiskinan maka dibutuhkan pengelolaan industri yang relevan dengan kebutuhan

pembangunan dan pengembangan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Indonesia adalah negara yang yang memiliki keunggulan komparatif (comparative

advantage) yang didukung oleh potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil

3



bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Melalui kekayaan

hasil buminya, Indonesia menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai

komoditas.

Dengan besarnya potensi sumber daya alam, letak geografis, dan tenaga kerja

yang besar yang merupakan comparative advantage yang dimiliki oleh Indonesia,

menjadi sangat tepat sekiranya filosofi pengembangan industri nasional menuju

filosofi pengembangan competitive advantage untuk membawa Indonesia pada tahun

2025 menjadi negara industri tangguh dunia melalui visi antara 2014 yaitu

pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta

terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

Untuk menjadi negara industri tangguh dunia dengan filosofi pengembangan

competitive advantage dapat dicapai dengan upaya-upaya mendorong peningkatan

nilai tambah industri; mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan

internasional; mendorong peningkatan industri jasa pendukung; memfasilitasi

penguasaan teknologi industri; memfasilitasi penguatan struktur industri; mendorong

penyebaran industri keluar Pulau Jawa; mendorong peran IKM terhadap PDB.

Faktor lain yang juga sangat menentukan dalam upaya pengembangan industri,

antara lain tersedianya berbagai infrastruktur penunjang dan kebijakan fasilitas

pengembangan industri. Namun, kewenangan terkait beberapa hal tersebut ada di

berbagai instansi, tidak hanya di Kementerian Perindustrian.

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama

agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju,

adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini

menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin

keberlanjutan pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bagi setiap misi yang diembannya

serta untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapinya, Kementerian

Perindustrian telah menjabarkan strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam

strategi dan strategi implementasi. Pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan 3

(tiga) strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran litbang dan aplikasi teknologi industri pada dunia usaha

melalui pengembangan Pusat-Pusat Inovasi dan Pilot Project di daerah serta

membangun jejaring kerja dengan institusi litbang lainnya, perguruan tinggi, dan

4



industri pengguna;

b. Meningkatkan kemampuan dan pengakuan infrastruktur standardisasi di lingkup

nasional dan internasional;

c. Meningkatkan koordinasi dan jejaring kerja dengan seluruh stakeholders serta

menggunakan tenaga ahli terkait untuk mampu merumuskan kebijakan yang

berkualitas.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengantisipasi perubahan lingkungan

strategis yang dinamis serta dampak negatif terhadap pertumbuhan industri nasional,

meningkatkan koordinasi dan jejaring kerja serta memanfaatkan kompetensi tenaga

ahli yang ada. Renkin BPPI TA. 2018 merupakan dokumen perencanaan kegiatan

tahunan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang

(UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005 – 2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Perindustrian Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019

merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang industri dan ekonomi. Renstra ini

bersifat rolling plan dengan ruang lingkup mencakup: visi, misi, tujuan dan sasaran

strategis pembangunan industri, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

industri, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka

pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan industri selama tahun

2015 – 2019. Kebijakan Industri Nasional (PP No.28/2008) saat ini berfokus pada

penyebaran dan pemerataan industri, peningkatan nilai tambah di dalam negeri

melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan, serta peningkatan daya

saing dan produktivitas industri nasional. Renstra Kementerian Perindustrian tahun

2015-2019 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan,

keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan Industri Nasional. Selain itu, sektor industri harus bisa menjadi motor

penggerak perekonomian yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas,

5



kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,

moderen, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya

saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan

praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar.

2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai basis industri nasional, yaitu

terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.

3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong

diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Selanjutnya, merujuk pada Rancangan Rencana Strategis Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri (BPPI) Tahun 2015-2019, sebagai salah satu unit Eselon I

Kementerian Perindustrian telah menetapkan visinya yaitu:

“Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan

teknis teknologis terkini yang profesional bagi sektor industri nasional”.

BPPI mengemban misi mewujudkan visi tersebut dalam 5 tahun ke depan (2015-

2019) sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri;

2. Meningkatkan peran standardisasi dalam mendukung daya saing industri nasional;

3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing

termasuk di dalamnya perlindungan HKI;

4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan (industri hijau);

5. Mendorong penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan

litbang dan pelayanan jasa teknis.

Dalam rangka mendukung visi dan misi yang menjadi sasaran strategis BPPI,

dalam setiap subprogram dan kegiatan yang direncanakan, telah ditetapkan sasaran

yang akan dicapai beserta indikator pencapaiannya. Hal tersebut bertujuan untuk

mempermudah monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi dari Renstra BPPI.

Jika pencapaiannya masih dirasakan minim, maka akan dengan mudah teridentifikasi

permasalahannya sehingga dapat segera ditemukan solusinya.

6



Misi BPPI dapat tercapai apabila seluruh unit kerja di lingkungan BPPI dapat

mencapai keberhasilan yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja

yang disusun setiap tahun. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan

Renkin BPPI Tahun 2018, harus mengacu pada Renstra BPPI 2015-2019, namun

Renstra dimaksud ketika Renkin ini disusun masih dalam tahap reviu, sehingga tidak

menutup kemungkinan apabila pada akhir TA. 2017 terdapat perubahan-perubahan

pada perencanaan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja di lingkungan BPPI

tahun 2018 ini adalah agar pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan

memberikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati dan dapat terukur.

Selain itu penyusunan Renkin BPPI tahun 2018 dimaksudkan untuk membuat suatu

dokumen yang berisi informasi mengenai tingkat kinerja yang ingin dicapai pada tahun

2018. Dengan demikian tujuan penyusunan Renkin BPPI tahun 2018 adalah sebagai

kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2018.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) adalah :

Tugas yaitu untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan

rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang,

kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri.

Dalam melaksanakan tugas, fungsinya :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengkajian

serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka

menengah dan panjang, kebijakan pengembangan iklim dan mutu industri;

- Pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan

makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan

pengembangan iklim dan mutu industri;

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian

dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro

pengembangan industri jangka menengah dan panjang,

kebijakan serta iklim dan mutu industri; dan

- Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

7



D. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.105/M-IND/PER/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri (BPPI) terdiri atas 5 (lima) unit setingkat eselon II di pusat, 11

(sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand

Industri) yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.

BPPI mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya pengembangan industri

nasional, melalui kebijakan-kebijakan pengembangan industri. Hal ini didukung oleh

pusat-pusat yang mencakup semua aspek keindustrian, yaitu :

- Pusat Standardisasi berperan dalam perumusan, penyiapan penerapan,

pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri;

- Pusat Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri berperan dalam pengkajian dan

perumusan kebijakan iklim usaha industri yang mencakup fasilitas (insentif fiskal

dan non fiskal), kebijakan-kebijakan sektor industri, juga aspek perpajakan dan tarif;

- Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup berperan dalam pengkajian

dan perumusan kebijakan terkait industri hijau dan lingkungan hidup;

- Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI yang berperan dalam pengkajian dan

perumusan terkait teknologi industri dan hak kekayaan intelektual.

Di samping Pusat-Pusat tersebut, 11 unit Balai Besar dan 11 Balai Riset dan

Standardisasi Industri (Baristand Industri) mempunyai peranan yang penting sebagai

unit pelayanan teknis dan perwakilan Kementerian Perindustrian di daerah. Beberapa

Balai Besar dan Baristand ada yang telah memiliki status Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan berstatus BLU, Balai-Balai tersebut dapat secara cepat memberikan pelayanan

teknis kepada masyarakat dan mengelola aset dan keuangannya secara optimal.

Masing-masing unit tersebut memiliki kompetensi masing-masing seperti tercantum

pada Tabel 1.1.

8



Tabel 1.1 Kompetensi Inti Balai Besar

Balai Besar Kompetensi Inti

1. Tekstil (BBT), Bandung Desain Struktur dan Permukaan Tekstil 2. Bahan dan Barang Teknik

(B4T), Bandung Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air, instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer

3. Logam dan Mesin (BBLM), Bandung

Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi dan tooling)

4. Keramik (BBK), Bandung Material Engineering for Electric & Structural Ceramic

5. Pulp dan Kertas (BBPK), Bandung

Bioengineering untuk pulp dan kertas

6. Industri Agro (BBIA), Bogor

Komponen aktif bahan alami komoditas agro

7. Kimia dan Kemasan (BBKK), Jakarta

Fine Chemical & Degradable Packaging Design

8. Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Semarang

Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri

9. Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), Yogyakarta

Desain bahan dan konstruksi sepatu

10. Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta

Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan dan batik

11. Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Makassar

Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan kakao

Fokus Baristand Industri yang berada di bawah pembinaan BPPI dapat dilihat

pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri

Baristand Fokus

1. Aceh Rempah dan minyak atsiri 2. Medan Mesin dan peralatan pabrik 3. Padang Makanan tradisional 4. Palembang Karet komponen teknis 5. Lampung Tepung industri agro 6. Surabaya Mesin listrik & peralatan listrik 7. Banjarbaru Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan

bambu 8. Samarinda Hasil perikanan dan perkebunan 9. Pontianak Bahan baku kosmetik alami dan pangan

semi basah 10. Manado Teknologi pengolahan palma

9



Baristand Fokus 11. Ambon Teknologi pengolahan hasil laut

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPPI

Dalam penyusunan Renkin BPPI tahun 2018 ini, maka ruang lingkup

pembahasan dibatasi sebagai berikut:

1. Rencana Sasaran Strategis TA. 2018;

2. Rencana Indikator Kinerja TA. 2018.

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

(BPKIMI)

Pusat Standardisasi

Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim

Usaha Industri

Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak

Kekayaan Intelektual

Sekretariat

11 (sebelas) Balai Besar

11 (sebelas) Baristand

10

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 Bab II Perkembangan Pembangunan Industri


BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-Hasil Pembangunan

Hasil capaian kinerja yang telah dilakukan BPPI pada periode tahun 2011 – 2015

dalam upaya mendukung pengembangan industri nasional, melalui kebijakan-

kebijakan pengembangan industri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BPPI

No Uraian Sasaran/ Indikator Kinerja Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 1 Tingginya Kemampuan Inovasi dan

Penguasaan Teknologi Industri

Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

200 96 62 62 54

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

33 42 45 35 36

2 Mengembangkan Research and Development di Instansi dan Industri

Kerjasama R & D di instansi dan industri

81 71 50 60 -

3 Memfasilitasi penerapan, pengembangan, dan penggunaan kekayaan intelektual

Jumlah pendaftaran Perlindungan HKI

5 5 7 14 13

4 Memfasilitasi penerapan standardisasi

Rancangan SNI yang diusulkan 103 92 124 116 102 5 Mengusulkan Insentif yang

Mendukung Pengembangan Industri

Rekomendasi usulan insentif 3 4 2 4 - Rekomendasi kebijakan

perpajakan dan tarif - 17 34 6 -

Rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter

- 4 5 1 -

Perusahaan industri yang memperoleh insentif

- 69 81 95 -

6 Meningkatkan pengembangan Industri Hijau

Rumusan kebijakan 1 3 5 12 12 Perusahaan yang mendaftar 74 74 101 111 129

11



1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

a. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan. Dari jumlah 200

penelitian pada TA. 2012, menjadi 96 penelitian pada TA. 2013, pada TA. 2014

mencapai 62 penelitian dan pada tahun 2015 serta 2016 masing-masing

terdapat 62 dan 54 penelitian. Bila dilihat perkembangannya dari TA. 2012

sampai TA. 2016 terdapat penurunan jumlah penelitian. Hal ini disebabkan

adanya perbedaan penetapan kriteria penelitian yang dianggap siap diterapkan,

ketika dalam penyusunan Renstra penelitian yang siap diterapkan adalah

seluruh penelitian yang dilaksanakan pada saat tahun anggaran berjalan,

namun pada TA. 2013 sampai 2016 lebih berorientasi outcome maka yang

dimaksudkan dengan hasil Litbang yang Siap Diterapkan adalah hasil litbang

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, telah diuji coba, diakui oleh pihak

eksternal, ada hasil nyata yang dapat dilihat pada waktu didiseminasikan.

Dengan bertambahnya kriteria penelitian hasil litbang yang siap diterapkan

menyebabkan meningkatnya litbang dari segi kualitas, namun menurunnya

jumlahnya secara kuantitas;

b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri pada TA.

2012 sebanyak 33 penelitian, TA. 2013 menjadi 42 penelitian, TA. 2015

sebanyak 35 penelitian dan TA. 2016 menjadi 36 penelitian. Minimnya hasil

litbang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat industri karena umumnya

hasil litbang masih dalam bentuk prototipe atau skala laboratorium, hal ini

menyebabkan kontribusi litbang terhadap pembangunan ekonomi masih

belum maksimal.

2. Mengembangkan Research and Development di Instansi dan Industri

Telah terbentuk kerjasama R & D di instansi dan industri pada TA. 2012 sebesar

81 kerja sama, TA. 2013 terdapat 71 kerjasama, TA. 2014 mengalami penurun

hanya terdapat 50 kerjasama dan pada TA. 2015 kembali meningkat menjadi 60

kerjasama. Kerjasama dimaksud merupakan kerjasama yang menghasilkan

teknologi dibidang proses/produk/peralatan yang dibiayai bersama atau dibiayai

oleh dunia usaha yang sifatnya operasional. Namun pada tahun 2016 kerjasama

R&D ini tidak lagi dijadikan indikator karena indikator jumlah kerjasama ini masih

berorientasi output.

12



3. Terfasilitasinya penerapan, pengembangan dan penggunaan kekayaan intelektual

dengan indikator jumlah pendaftaran perlindungan HKI. Pada Tahun 2012 sampai

dengan Tahun 2013 terdapat masing-masing 5 pendaftar, pada TA. 2014 sebanyak

7 pendaftar dan TA. 2015 meningkat 100% menjadi 14 pendaftar. Sedangkan pada

tahun 2016 sebanyak 13 pendaftar. Kendala yang dialami untuk dapat

merealisasikan indikator ini adalah Kemenperin dalam hal ini hanya bertindak

sebagai fasilitasi/advokasi sedangkan kewenangan berada pada instansi lain

(Ditjen HKI, Pengadilan, Polri), sehingga perlu tindak lanjut koordinasi dengan

instansi terkait.

4. Memfasilitasi penerapan standardisasi

Fasilitasi penerapan standardisasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian

kebijakan dan pengembangannya, penyiapan perumusan kebijakan standardisasi,

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), kaji ulang dan revisi Standar

Nasional Indonesia (SNI) dan penyiapan pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia secara wajib. Pada TA. 2012 terealisasi 103 RSNI, TA. 2013 sebesar 92

RSNI, TA. 2014 terealisasi sebesar 124 RSNI, pada TA. 2015 realisasinya mencapai

116 RSNI, dan pada TA. 2016 realisasi RSNI sebanyak 102 RSNI.

5. Mengusulkan Insentif yang Mendukung Pengembangan Industri

Pengembangan kebijakan harus terus dilakukan dan diarahkan sesuai dengan

perubahan kondisi lingkungan strategis, sehingga mampu menciptakan iklim

usaha industri yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing industri.

Pada TA. 2012 untuk rumusan kebijakan insentif dan disinsentif adalah sebanyak

3 rumusan, TA. 2013 rekomendasi usulan insentif sebanyak 4 jenis rekomendasi,

TA. 2014 mencapai target sebanyak 2 rekomendasi dan TA. 2015 telah diusulkan

4 rekomendasi.

Pada TA. 2013 telah tersusun 17 rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif,

pada TA 2014 terdapat 34 rekomendasi atau diatas target, sedangkan TA. 2015

hanya dihasilkan 6 rekomendasi; TA 2013 terdapat 4 rekomendasi kebijakan non

fiskal dan moneter sektor industri sedangkan TA 2014 terealisasi sebesar 5

rekomendasi dan pada TA. 2015 terealisasi 1 rekomendasi; Pada TA 2013

perusahaan industri yang memperoleh insentif adalah sebanyak 69 perusahaan,

TA. 2014 sebanyak 81perusahaan dan pada TA. 2015 sebanyak 95 perusahaan

atau di atas target yang ditetapkan sebanyak 50 perusahaan.

13



Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan indikator pada TA. 2016 sudah

tidak lagi dijadikan indikator. Sebagai penggantinya maka dirumuskan indikator

baru yang berorientasi outcome.

6. Meningkatkan pengembangan Industri Hijau

Sejak TA. 2010 sampai TA. 2012 telah disusun dokumen Rencana Induk

Pengembangan Industri Hijau (RIPIH) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan

perencanaan pembangunan industri sesuai dengan amanat Rancangan Undang-

Undang Perindustrian, khususnya pengembangan industri hijau. Penyusunan

RIPIH bertujuan untuk mendorong sektor industri nasional menghasilkan

produk hijau untuk memenuhi pasar produk hijau di tingkat global. RIPIH

berperan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan industri hijau

bagi pemerintah, perusahaan industri maupun masyarakat serta menjadi ruang

bersinergi dalam berbagai program dan inisiatif yang relevan dengan

pengembangan industri hijau di Indonesia. Standar Industri Hijau merupakan

salah satu komponen utama RIPIH dalam rencana aksi Infrastruktur industri hijau

di bidang standardisasi. Standar industri hijau, difokuskan pada efisiensi sumber

daya (bahan baku, energi, air dan lain-lain), yang disusun untuk setiap komoditi

industri.

Selain itu sejak TA. 2010-2012 telah tersusun Pengembangan diversifikasi dan

konservasi energi industri berupa Roadmap pengurangan emisi CO2 berbasis pada

konservasi energi dan Roadmap pengurangan emisi CO2 berbasis pada

diversifikasi energi terutama untuk industri semen dan baja, kemudian tersusun

pula Pedoman Teknis Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor industri

pupuk dan Pedoman Teknis Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor

industri keramik.

Pada TA. 2013 telah tersusun 3 rumusan kebijakan yang terkait lembaga Sertifikasi

Industri Hijau, Standard Industri Hijau, dan Insentif Industri Hijau. Pada TA. 2014

dan 2015 masing-masing telah dihasilkan 5 rumusan kebijakan dan 12 rumusan

kebijakan terkait lembaga, standar dan insentif industri hijau. Selain itu, dalam

rangka mendorong penerapan industri hijau, pemerintah memberikan

Penghargaan Industri Hijau kepada industri yang telah melakukan upaya

penghematan penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya alam

yang ramah lingkungan dan terbarukan. Pemberian penghargaan ini telah dimulai

sejak tahun 2010. Pada TA. 2012 terdapat 74 perusahaan yang mengikuti

14



penghargaan, pada TA. 2013 diikuti 74 perusahaan, pada TA 2014 diikuti 101

perusahaan, pada TA. 2015 meningkat menjadi 111 perusahaan yang mendaftar

penghargaan industri hijau, dan pada TA. 2016 semakin meningkat menjadi 129

perusahaan.

B. Arah Pembangunan di Bidang Litbang Industri

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang

dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif

Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Perspektif Proses

Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator

Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian untuk periode tahun 2015–2019

adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya populasi dan persebaran industri, dengan

indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.

2) Unit industri kecil yang tumbuh.

3) Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.

4) Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor

industri nasional.

5) Kawasan industri yang terbangun.

6) Sentra IKM di luar pulau jawa yang dibangun dan beroperasi.

7) Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa

terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor

Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis

ini adalah:

1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor

nasional.

2) Penguasaan teknologi industri.

3) Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan

secara Wajib.

4) SDM Industri kompeten dan berseretifikasi yang terserap di dunia kerja.

5) Produktivitas SDM industri.

15



Dari Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian tersebut, BPPI memiliki

Sasaran Strategis :

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Peran Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal

Dalam Peningkatan Daya Saing Industri, dengan indikator kinerja sasaran

strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1) Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

2) Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor

3) Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya harmonisasi kebijakan industri sebagai

upaya penciptaan iklim usaha industri yang lebih kondusif, dengan indikator

kinerja sasaran strategis (IKSS) sebagai berikut:

1) Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan

terkait industri

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri,

dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1) Penurunan impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan

secara wajib

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya penguasaan teknologi industri, dengan

indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) sebagai berikut:

1) Produk industri yang dikuasai teknologinya

2) Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai

5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau,


1) Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau

2) Penetapan Standar Industri Hijau (SIH)

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku

kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPI.

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri,


16



1) Tingkat Kepuasan Pelanggan.

7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi, dengan

indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1) Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

8. Sasaran Strategis 8: Pengembangan SDM ASN di Lingkungan BPPI, dengan


1) Persentase Peningkatan Kompetensi ASN BPPI

2) Persentase Peningkatan Jenjang Jabatan Fungsional ASN

9. Sasaran Strategis 9: Peningkatan Infrastruktur dan Kelembagaan BPPI,


1) Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

2) Tersedianya Data dan Informasi Kinerja BPPI

10. Sasaran Strategis 10 Terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien,


1) Tersedianya Sistem Tata Kelola Organisasi Satker BPPI

2) Pengelolaan Keuangan BPPI Berpredikat WTP

11. Sasaran Strategis 11: Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan Program dan

Pengelolaan Keuangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari

sasaran ini adalah:

1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan

2) Tingkat Realisasi Anggaran BPPI

3) Peningkatan Nilai SAKIP Satker BPPI

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 BAB III RENCANA KINERJA

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 17

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memberikan arah kebijakan dan

strategi pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan

menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu

2015-2019 sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan

fungsi Kementerian Perindustrian.

Bila merujuk pada Recana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019 yang

sedang dalam proses revisi untuk TA. 2018 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang ditetapkan adalah sebagai berikut:




1) Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

2) Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor

3) Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha




1) Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi

kebijakan terkait industri



1) Penurunan impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC

diberlakukan secara wajib



1) Produk industri yang dikuasai teknologinya

2) Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai

18





1) Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau

2) Penetapan Standar Industri Hijau (SIH)

Arah kebijakan BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri

adalah :

1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;

2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI;

3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;

4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI

lingkup industri;

5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri

Nasional (KIN) yang efektif;

6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau;

7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.

Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah :

1. Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi

terkemuka melalui organiasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan

bebas dan kemitraan dengan akademisi;

2. Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk

mengembangkan teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;

3. Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;

4. Meningkatkan kompentensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK Industri;

5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan Lembaga Penilaian dan

Kesesuaian (LPK).

B. Indikator Kinerja

Dalam rangka capaian sasaran strategis dan program pemerintah di atas, maka

BPPI menetapkan indikator capaian kinerja Tahun 2018 yang tergambar pada kegiatan

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri. Pada Tahun Anggaran

2018, direncanakan terdapat beberapa kegiatan yang diperbaharui disesuaikan

dengan hasil Reviu Renstra BPPI. Sehingga direncanakan BPPI akan melaksanakan

19



Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan, dengan Rencana Kinerja di bawah

ini:

Tabel 3.1 Rencana Kinerja BPPI TA. 2018

No. Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya peran

fasilitas fiskal dan non fiskal

dalam peningkatan daya

saing industri

Kontribusi investasi yang

memanfaatkan fasilitas fiskal

5 persen

Peningkatan jumlah industri

berorientasi ekspor

80 persen

Peningkatan kemampuan dan

pengamanan dunia usaha

30 persen

2. Meningkatnya harmonisasi

kebijakan industri sebagai

upaya penciptaan iklim

usaha industri yang lebih

kondusif

Peningkatan rekomendasi kebijakan

dalam rangka harmonisasi kebijakan

terkait industri

100 persen

3. Meningkatnya Penguasaan

Pangsa Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk Industri

yang SNI, ST dan/atau PTC

diberlakukan Secara Wajib

5 persen

4 Meningkatnya Penguasaan

Teknologi Industri

Produk industri yang dikuasai

teknologinya

5 persen

Tingkat kesiapterapan teknologi

(TRL) yang dikuasai

61 persen

5 Meningkatnya Industri yang

Menerapkan Industri Hijau

Industri Manufaktur yang memenuhi

standar industri hijau

0,5%

Penetapan Standar Industri Hijau

(SIH)

17%

6 Meningkatnya Layanan Jasa

Teknis kepada Industri

Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala

indeks 3,6

7 Meningkatnya penerapan

reformasi birokrasi

Tingkat Maturitas Satker di

lingkungan BPPI mencapai level 3,2

82%

20



Terdapat beberapa Sasaran dalam Renstra yang tidak masuk dalam Rencana

Kinerja yait Sasaran Strategis yang termasuk pada Perspektif Pembelajran Organisasi,

yang terdiri dari :

1. Sasaran Strategis 8: Pengembangan SDM ASN di Lingkungan BPPI, dengan


1) Persentase Peningkatan Kompetensi ASN BPPI

2) Persentase Peningkatan Jenjang Jabatan Fungsional ASN

2. Sasaran Strategis 9: Peningkatan Infrastruktur dan Kelembagaan BPPI,


1) Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

2) Tersedianya Data dan Informasi Kinerja BPPI

3. Sasaran Strategis 10 Terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien, dengan


1) Tersedianya Sistem Tata Kelola Organisasi Satker BPPI

2) Pengelolaan Keuangan BPPI Berpredikat WTP

4. Sasaran Strategis 11: Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan Program dan

Pengelolaan Keuangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari

sasaran ini adalah:

1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan

2) Tingkat Realisasi Anggaran BPPI

3) Peningkatan Nilai SAKIP Satker BPPI

Keempat Sasaran Strategis di atas tidak masuk dalam Rencana Kinerja karena

tidak menjadi kegiatan prioritas, merupakan kegiatan rutin, serta menjadi kegiatan

yang menjadi tanggung jawab Satker dan Sasaran tersebut telah dicantumkan dalam

Rencanaa Kinerja Sekretariat BPPI. Selain itu terdapat perubahan dalam indikator

kinerja yang berbeda dari tahun sebelumnya, seperti pada sasaran strategis

meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri dan meningkatnya

penguasaan teknologi industri, serta penambahan sasaran strategis baru seperti

meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Beberapa perubahan dalam rencana

kinerja ini merupakan upaya agar kinerja yang ditetapkan dapat dengan jelas diukur

indikatornya dan berorientasi hasil (outcome) atau output yang berkualitas.

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 BAB IV Penutup

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 21

BAB IV PENUTUP

Renkin BPPI tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Renstra BPPI 2015-

2019 dan hasil reviunya, yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BPPI

dalam mewujudkan visi menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner

dan pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu menjadi katalis peningkatan

produktivitas dan daya saing sektor industri di tingkat nasional maupun global.

Pencapaian target pembangungan berdasarkan Rencana Strategis BPPI 2015-

2019, meliputi sasaran strategis dan indikator sebagai berikut :




1) Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal : 5 persen

2) Peningkatan jumlah industri berorientasi ekspor : 80 persen

3) Peningkatan kemampuan dan pengamanan dunia usaha : 30 persen




1) Peningkatan rekomendasi kebijakan dalam rangka harmonisasi kebijakan

terkait industri :100 persen



1) Penurunan impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan

secara wajib : 5 persen



1) Produk industri yang dikuasai teknologinya : 5 persen

2) Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai :61 persen



1) Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau: 0,5 persen

2) Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) : 17 pesen

6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri,


1) Tingkat Kepuasan Pelanggan.

7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi, dengan


1) Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3

Rencana Kinerja BPPI Tahun 2018 memaparkan sasaran utama yang

direncanakan akan dicapai BPPI pada tahun 2018 yang merupakan bagian dari

pembangunan industri jangka menengah maupun jangka panjang. Diharapkan pada

tahun 2018, sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 dapat

terealisasi dengan optimal. Rencana Kinerja BPPI periode tahun 2018 pada

perjalanannya mungkin mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi strategis

yang terjadi. Diharapkan Rencana Kinerja dapat terlaksana dengan baik dan dapat

mencapai sasaran yang ditargetkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rencana Kinerja BPPI TA. 2018

No. Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya peran

fasilitas fiskal dan non fiskal

dalam peningkatan daya

saing industri

Kontribusi investasi yang

memanfaatkan fasilitas fiskal

5 persen

Peningkatan jumlah industri

berorientasi ekspor

80 persen

Peningkatan kemampuan dan

pengamanan dunia usaha

30 persen

2. Meningkatnya harmonisasi

kebijakan industri sebagai

upaya penciptaan iklim

usaha industri yang lebih

kondusif

Peningkatan rekomendasi kebijakan

dalam rangka harmonisasi kebijakan

terkait industri

100 persen

3. Meningkatnya Penguasaan

Pangsa Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk Industri

yang SNI, ST dan/atau PTC

diberlakukan Secara Wajib

5 persen

4 Meningkatnya Penguasaan

Teknologi Industri

Produk industri yang dikuasai

teknologinya

5 persen

Tingkat kesiapterapan teknologi

(TRL) yang dikuasai

61 persen

5 Meningkatnya Industri yang

Menerapkan Industri Hijau

Industri Manufaktur yang memenuhi

standar industri hijau

0,5%

Penetapan Standar Industri Hijau

(SIH)

17%

6 Meningkatnya Layanan Jasa

Teknis kepada Industri

Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala

indeks 3,6

7 Meningkatnya penerapan

reformasi birokrasi

Tingkat Maturitas Satker di

lingkungan BPPI mencapai level 3,2

82%

rencana kinerja (renkin) badan penelitian dan …bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/renkin...

Documents