rencana strategis 2012 - 2017 - · dinas perindustrian dan perdagangan aceh renstra 2012 - 2017 2...
TRANSCRIPT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH No.Renstra-Disperindag/59/IV/2014
RENCANA STRATEGIS 2012 - 2017
PEMERINTAH ACEH
JALAN POCUT BAREN NO.11 TELEPON (0651) - 32429 FAX. (0651) 32428
BANDA ACEH 23123
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
NOMOR : 050 / 1669/ KPTS/ 2014
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2012 – 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH,
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Renstra) Tahun
2012-2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012 – 2017 yang menjadi pedoman Dinas Perinustrian dan
Perdagangan aceh dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/428/2014 Tanggal
29 April 2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerjan Perangkat Aceh Tahun 2012 - 2017, perlu disusun dan menetapkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Aceh sebagai pedoman pelaksanaan pelaksanaan kegiatan untuk periode 5 (lima)
tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan .
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Aceh tahun 2012-2017;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Aceh 2012-2017
- 2 -
Memperhatikan : 1. SK Gubernur Aceh Nomor : 050 / 428 / 2014 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun 2015.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Nomor
Renstra-Disperindag/59/IV/2014 sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 050 / 428 / 2014 tanggal 29 April 2015 sebagai Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
Tahun 2012 – 2017.
KEDUA : Rencana Strategis yang selanjutnya disebut “RENSTRA” Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh digunakan sebagai: 1. pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mulai
tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
2. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017;
3. bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Mei 2014 M 10 Rajab 1435 H
Tembusan: 1. Gubernur Aceh; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; 3. Kepala Inspektorat Aceh;
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan tahun 2012 – 2017
merupakan acuan utama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh untuk melaksanakan
program pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan selama 2013 – 2017 dalam rangka
mendukung program pembangunan pemerintah Aceh. Dalam menyusun rencana strategis ini Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan
yang telah dielaborasi dalam RPJMA. Secara aktif dan berkelanjutan senantiasa melakukan analisis
terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi
dengan harapan agar dihasilkan suatu rencana strategis yang konprehensif, optimis tetapi dapat
diimplementasikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu SKPA yang melakukan
pembangunan perekonomian akan terus berperan aktif dalam mewujudkan daya saing ekonomi
daerah maupun nasional, dengan visi Industri dan Perdagangan Aceh yang berdaya saing pada
tahun 2017.
Pembangunan di sektor Perindustrian dan Perdagangan Aceh periode 2013 – 2017
difokuskan untuk mencapai lima misi utama yaitu: Mendorong tumbuh kembangnya sentra-sentra
industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi masyarakat Aceh; Meningkatkan daya saing
produk Industri Aceh; Meningkatkan kinerja ekspor non migas Aceh; Penguatan pasar dalam negeri;
dan Reformasi Birokrasi di bidang perindustrian dan perdagangan. Upaya pencapaian misi tersebut
akan diimplementasikan melalui sembilan program utama dan 37 kegiatan.
Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh dalam membina dan memberdayakan sektor industri dan perdagangan dengan
memperhatikan kaedah pelaksanaannya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang
berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dalam wilayah Pemerintahan Aceh
sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh dapat tercapai.
Banda Aceh, Juli 2013
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................. 12
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 14
1.4 Asumsi ...................................................................................... 14
1.5 Sistematika Penulisan ................................................................... 14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan ......................................................................... 16
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh........... 23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh... 24
2.4 Peluang dan Tantangan Pembanguan Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh ......................................... 40
2.4.1 Peluang ................................................................................ 40
2.4.2 Tantangan ............................................................................ 42
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh .................………………... 44
3.2 Telaan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ............................................................................ 45
3.3 Telaahan Renstra K/L .......... …......…………………………….. 46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis .........……………….......................…………….. 48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................... 49
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh........... 51
iii
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Aceh ............................................................... 52
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Aceh ............................................................................................. 62
BAB V RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan..................................................... 70
A. Program .................................................................................... 70
B. Kegiatan .................................................................................. 71
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif... 72
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMA
LAMPIRAN .................................................................................................... 79
Lampiran 1 Pencapaian Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh 80
Lampiran II Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh ......................................................................... 81
Lampiran III Tujuan Dan Sasaran Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Aceh ......................................................................... 82
Lampiran IV Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh.......................................................................... 84
Lampiran V Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMA ........................................................................................... 88
Lampiran VI Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis ................................. 89
Lampiran VII Tabel Perhitungan Persentase Koefisien Variasi Harga Tahun
2010 .............................................................................................. 90
Lampiran VII Tabel Perhitungan Persentase Koefisien Variasi Harga Tahun
2011 .............................................................................................. 91
Lampiran VII Tabel Perhitungan Persentase Koefisien Variasi Harga Tahun
2012 .............................................................................................. 92
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Perindustrian Se-Provinsi Aceh Periode 2007
s/d 2012 .......................................................................................... 3
Tabel 1.2 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB ............................ 4
Tabel 1.3 Pembanguan Pasar Tradisional dan Kios di Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Aceh Tahun 2008-2012 ................................................ 5
Tabel 1.4 Perlindungan Konsumen dengan Pelaksanaan Kemetrologian Periode
2008-2012 .......................................................................................... 5
Tabel 1.5 Penerbitan TDP dan SIUP 2008- 2012 ............................................. 6
Tabel 1.6 Perkembangan Penwerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Periode
2008-2012.......................................................................................... 6
Tabel 1.7 Perkembangan Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
Periode 2008-2012 ............................................................................ 7
Tabel 1.8 Perkembangan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Periode
2008-2012 ...... ................................................................................. 7
Tabel 1.9 Realisasi Ekspor Provinsi Aceh Per Negara Tujuan Periode
2007-2012.......................................................................................... 8
Tabel 1.10 Realisasi Ekspor Provinsi Aceh Per Komoditi Periode 2007-2012.. 11
Tabel 2.1 Nomonasi Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Menurut
Pangkat/Golongan ruang per Unit Kerja di Lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh Per Juli 2013 ......................... 23
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Aceh .................................................................................................. 26
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh ............................................................................. 29
Tabel 4.1 Sasaran Penurunan Koefisien Variasi Harga Komoditi Tertentu ....... 58
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Aceh ....................................................................... 60
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh ............................................................................. 62
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh....... 73
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMA ............................................................................................... 78
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Aceh ............................................................. 22
Gambar 2.2 Anggaran Kerja tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM Periode 2008 s/d 2012 ............................... 27
Gambar 2.3 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Aceh Periode
2007 s/d 2012 ............................................................................. 30
Gambar 2.4 Kontribusi industri Pengolahan Terhadap PDRB Ach Periode
2007 s/d 2011 ............................................................................. 31
Gambar 2.5 Dukungan Pemerintah Sektor Perdagangan Dalam Negeri
Periode 2008 s/d 2012 ................................................................. 32
Gambar 2.6 Frekwensi dan Anggaran Pelaksanaan Pasar Rakyat Periode
2008 s/d 2012 .............................................................................. 33
Gambar 2.7 Pelaksanaan UTTP Periode 2008 s/d 2012 ............................... .. 34
Gambar 2.8 Penerbitan TDP dan SIUP Periode 2008 s/d 2012 ..................... 37
Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekspor Provinsi Aceh Periode 2005 s/d 2011 ..... 38
Gambar 2.10 Perkembangan SKA, SPEk, dan API Periode 2008 s/d 2012 . 39
Gambar 4.1 Diagram Hubungan Keterkaitan Antara Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh .............................. 53
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA)
merupakan dokumen perencanaan resmi SKPA yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan
pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008.
Secara umum Renstra SKPA diharapkan dapat menjawab dua hal
mendasar, yaitu :
a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPA
dalam lima tahun kedepan; dan
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan,
target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan industri
dan perdagangan di Aceh yang akan dilaksanakan secara menyeluruh,
terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait
selama periode 2013 – 2017 dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan merupakan Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh.
Selain itu Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Aceh adalah salah
satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada
masyarakat dibidang industri, perdagangan di Aceh selama Periode 2013 -
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 2
2017, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sekaligus dapat menjadi acuan bagi
stakeholders dalam mendukung program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat Aceh secara bersinergi dan berkesinambungan.
Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Aceh dalam mengisi
pembangunan di Provinsi Aceh tahun 2013 - 2017 diantaranya dengan
penciptaan iklim berusaha yang kondusif dalam rangka penyediaan lapangan
kerja; pemberian akses dukungan melalui fasilitas produksi dan pemasaran bagi
Industri Kecil Menengah; pembinaan industri kecil berbasis creative local
oriented; stabilitas harga melalui pengawasan barang/ jasa; penjaminan
kelancaran penyaluran barang/jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana
perdagangan; peningkatan nilai tambah terhadap komoditi ekspor; dan
pembinaan sumber daya manusia (SDM) industri terutama pada bidang
pengolahan berbasis agro industri.
Disisi lain pembangunan di bidang industri, perdagangan harus mampu
menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mengantisipasi
perkembangan perubahan lingkungan yang cepat dengan fokus membangun
daya saing produk yang berkelanjutan di pasar domestik dan pasar luar negeri.
Untuk itu perlu diambil langkah-langkah strategis melalui penyusunan rencana
strategis yang merupakan kerangka teknis dari sebuah kerangka empowering
yang secara langsung menyentuh pemberdayaan industri kecil menengah di
daerah Aceh.
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah
Aceh, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mempunyai tugas
melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang industri
dan perdagangan. Bidang industri meliputi industri kecil, industri menengah
dan besar. Bidang Perdagangan meliputi perdagangan dalam dan luar negeri
serta UPTD yang menyangkut dengan kemetrologian dan pengujian mutu
barang. dengan gambaran umum sebagai berikut :
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 3
Bidang Perindustrian
Perkembangan industri di Provinsi Aceh (Tabel 1.1) tidak terlepas dari
peran industri kecil dan menengah dimana sub sektor ini telah memberikan
kontribusi penting kepada pertumbuhan ekonomi, terutama kesempatan kerja.
Secara umum industri kecil dan menengah di daerah Aceh memiliki potensi
yang signifikan dalam mendukung perekonomian dan penciptaan lapangan
kerja di daerah Aceh. Dalam tatanan perekonomian nasional dan mancanegara
dari segi daya saing sampai saat ini keberadaan usaha industri kecil dan
menengah di daerah Provinsi Aceh masih rendah bila dibandingkan dengan
provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara, hal ini
disebabkan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan serta kurangnya
informasi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.
Tabel 1.1
Perkembangan Perindustrian Se-Provinsi Aceh Periode 2007 s/d 2012
No Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 3 4 5 6 7 8 81. Unit 5.884 7.972 7.090 7.342 7.538 11.708
a. Industri Kecil & Menengah Unit 5.876 7.964 7.082 7.342 7.538 11.708
b. Industri Besar Unit 8 8 8 - - -
2. Orang 26.572 34.854 30.837 32.005 26.336 44.969
a. Industri Kecil & Menengah Orang 22.009 30.291 26.274 32.005 26.336 44.969
b. Industri Besar Orang 4.563 4.563 4.563 - - -
3. Rp/ Juta 483.574 549.574 638.681 25.397 7.914 9.374
a. Industri Kecil & Menengah Rupiah/ Juta 337.000 403.000 492.107 25.397 7.914 9.374
b. Industri Besar Rupiah/ Juta 146.574 146.574 146.574 - - -
4. Rp/ Juta - - - 20.661 7.491 8.187
a. Industri Kecil & Menengah Rupiah/ Juta - - - 20.661 7.491 8.187
b. Industri Besar Rupiah/ Juta - - - - - -
5. Rp/ Juta - - - 29.060 6.433 6.843
a. Industri Kecil & Menengah Rupiah/ Juta - - - 29.060 6.433 6.843b. Industri Besar Rupiah/ Juta - - - - - -
Uraian
2
BB/ BP
Produksi
Investasi
Tenaga Kerja
Unit Usaha
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (Data Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 4
Kontribusi industri pengolahan berdasarkan Badan Pusat Statistik Aceh Tahun
2011 menempati posisi ke-4 besar terhadap PDRB Provinsi Aceh (Tabel 1.2).
Tabel 1.2
Konstribusi Industri PengolahanTerhadap PDRB
Lapangan Usaha 2007 2008 2009* 2010** 2011
Pertanian 22.67 26.37 26.18 26.79 26.18
Pertambangan dan Penggalian 20.27 18.87 8.36 8.00 8.36
Industri Pengolahan 12.48 11.14 11.78 10.56 11.78
Listrik dan Air Minum 0.23 0.27 0.37 0.37 0.37
Bangunan dan Kontruksi 5.97 8.52 6.82 7.08 6.82
Perdangangan, Hotel & Restoran 15.75 13.90 19.02 19.98 19.02
Pengangkutan & Komunikasi 5.94 8.78 7.06 7.35 7.06
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 1.45 2.01 1.87 1.88 1.87
Jasa - Jasa 15.24 10.15 18.06 18.11 18.06
PDRB / GRPD 100 100.01 100 100 100
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh
Bidang Perdagangan
Dalam tatanan perekonomian daerah pemberdayaan sektor perdagangan
dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa di
kalangan masyarakat. Pembangunan berbagai sarana perdagangan diantaranya
pasar (pasar induk/terpadu dan pasar tradisional) dan kios di Kabupaten/Kota
sangat mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan (jual-beli)
di kalangan masyarakat pedesaan (kecamatan dan desa), dengan demikian
pembangunan sarana perdagangan tersebut sangat berperan dalam
menggerakkan perekonomian daerah Kabupaten/Kota. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh telah berupaya untuk lebih memberdayakan pasar
tradisional. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah revitalisasi pasar
tradisional, pengembangan dan pembangunan pasar tradisional. Dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2012 jumlah pembangunan/perbaikan fasilitas pasar
yang telah dibangun melalui dana APBN dan APBA sebanyak 263 Unit,
Pembangunan kios dan sarana perdagangan lainnya sebanyak 505 Unit yang
diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten/ Kota Se-
Provinsi Aceh.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 5
Tabel 1.3
Pembangunan Pasar Tradisional dan Kios di Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Aceh Tahun 2008 – 2012
2008 2009 2010 2011 2012
(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)
(2) (3) (4) (5) (6)
A. 20 27 73 67 76
1. Pemerintah Aceh (APBA) 18 23 29 56 53
2. Kementerian Perdagangan,
Kementerian Koperasi dan UKM
2 4 44 11 23
B. 180 120 35 170 -
Pembangunan/ Perbaikan Fasilitas
Pembangunan Kios dan Sarana
Perdagangan Lainnya
Pembangunan Sektor Perdagangan Dalam
Negeri
(1)
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (data diolah)
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilakukan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui upaya perlindungan konsumen,
pengawasan barang beredar dan kemetrologian
Untuk melindungi konsumen dari praktek perdagangan tidak sehat
(curang) dalam hal manipulasi timbangan barang baik cair maupun padat,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melaksanakan kegiatan
kemetrologian dengan mentera atau tera ulang secara berkala timbangan
barang yang digunakan pedagang dipasar. Pelaksanaan kegiatan kemetrologian
selama periode tahun 2008-2012 cenderung meningkat (Tabel 1.4)
Tabel 1.4
Perlindungan Konsumen dengan Pelaksana Kemetrologian Periode 2008 - 2012
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang 24.278 34.533 26.963 30.373 31.568
Jumlah Uang Tera (Rp) 24.350.725 31.813.375 31.010.150 33.862.900 36.051.875
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (data diolah)
Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi pelaku bisnis sektor
perdangangan, melalui pelayanan terpadu satu pintu memberikan pelayanan
prima dalam hal mengurus penerbitan dokumen Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selama periode tahun 2008 –
2012 jumlah penerbitan dokumen TDP dan SIUP memperlihatkan peningkatan
(Tabel. 1.5)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 6
Tabel 1.5
Penerbitan TDP dan SIUP 2008 - 2012
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
JUMLAH PENERBITAN TDP 8.153 6.839 4.370 4.807 946
JUMLAH PENERBITAN SIUP 61.666 68.282 74.447 81.892 79.842
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (data diolah)
Upaya dari sektor Perdagangan Luar Negeri dalam memacu kegiatan
ekspor komoditi daerah Aceh ke pasar mancanegara, Disperindag Aceh
memberi pelayanan prima kepada eksportir dalam mengurus Surat
Keterangan Asal (SKA), Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
dan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API). Penerbitan Surat Keterangan
Asal (SKA) selama kurun waktu tahun 2008 - 2011 terus meningkat baik
IPSKA Provinsi dan IPSKA Aceh Utara (Tabel 1.6).
Tabel 1.6
Perkembangan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
Periode 2008 – 2012
TAHUN PENERBITAN DI IPSKA PROVINSI PENERBITAN DI IPSKA ACEH UTARA JUMLAH
(1) (2) (3) (4)
2008 91 30 121
2009 104 27 131
2010 161 56 217
2011 422 53 475
2012 487 53 540
Jumlah 1265 219 1484
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (data diolah)
Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) selama periode tahun
2008 - 2012 seluruhnya berjumlah 2.079 Eks. Selama periode waktu tersebut
memperlihatkan peningkatan disetiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa
perkembangan ekspor komoditi kopi terus mengalami peningkatan (Tabel 1.7).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 7
Tabel 1.7
Perkembangan Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
Periode 2008 –2012
TAHUN PENERBITAN DI
PROVINSI
PENERBITAN DI KAB
ACEH TENGAH JUMLAH
2008 171 166 337
2009 207 177 384
2010 344 111 455
2011 266 159 425
2012 275 203 478
Jumlah 1263 816 2079
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (data diolah)
Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) periode tahun 2008 - 2012
memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah API yang diterbitkan
meningkat 28,57 persen bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. (Tabel 1.8)
Tabel 1.8
Perkembangan Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Periode 2008 –
2012
TAHUN PENERBITAN API - U PENERBITAN API - P JUMLAH
2008 33 - 33
2009 19 - 19
2010 29 - 29
2011 35 - 35
2012 74 - 74
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh (data diolah)
Sejalan dengan peningkatan penerbitan dokumen-dokumen kelengkapan
ekspor seperti yang di uraikan pada Tabel 1.4, Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 di atas,
dalam beberapa tahun terakhir kegiatan ekspor komoditi Aceh mengalami
trend peningkatan seperti yang di perlihatkan pada tabel 1.9 dan Tabel 1.10
berikut.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 8
Tabel 1.9
Realisasi Ekspor Provinsi Aceh Per Negara Tujuan Periode 2007 - 2012
NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ )
ASIA TIMUR
1 Jepang Kopi Arabika 234,260.00 Kg 780,018.74 - Kg - 36,000.00 Kg 240,660.00 53,100.00 Kg 372,330.00 43,500.00 Kg 312,037.00
2 Taiw an Kopi Arabika 124,500.00 Kg 404,220.00 198,000.00 Kg 768,222.62 199,020.00 Kg 595,009.76 142,800.00 Kg 505,333.20 47,220.00 Kg 206,380.00 18,000.00 Kg 98,675.00
Pupuk Urea - - - - 6,436,485.00 Kg 1,827,961.74 4,989,999.00 Kg 2,332,824.53 - -
3 China Kopi Arabika 18,000.00 Kg 55,450.00 - - - - - - - - - -
Pasir Besi curah - - - - 28,800,000.00 Kg 1,278,000.00 - - - - - -
Biji Besi - - - - - - 522,967,865.00 Kg 16,989,543.20 438,890,314.00 kg 18,547,706.22 185,256,870.00 Kg 6,011,801.22
Kopi Luw ak - - - - - - - - 5.00 Kg 450.00 - -
4 Korea Kopi Arabika 12,000.00 Kg 37,680.00 36,000.00 Kg 105,100.00 - - 23,400.00 Kg 80,895.00 21,420.00 Kg 123,968.00 - -
Kertas 424,076.00 Kg 201,635.33 - Kg - - - - - - - - -
Pupuk Urea - - - - 6,282,892.00 Kg 1,784,341.00 - - - - - -
Amoniak - - - - - - 2,599,617.00 Ltr 1,000,852.55 - - - -
5 Korea Selatan Kopi Luw ak - - - - - - - - 150.00 Kg 8,843.00 50.00 Kg 2,850.00
Lada Hitam - - - - - - - - - - 100.00 Kg 650.00
6 Hongkong Kopi Arabika - - - - - - - - - - 5,100.00 Kg 34,050.00
ASEAN
7 Malay sia Kopi Arabika - - - - - - - - - - 2,040.00 Kg 11,832.00
Amoniak 9,706,685.00 Kg 2,791,262.76 4,006,007.00 Kg 3,334,990.42 - - 1,500,000.00 Ltr 558,500.00 - - - -
Pupuk Urea 15,422,446.00 Kg 4,398,443.22 21,873,698.00 Kg 16,111,271.39 21,850,424.00 Kg 6,067,373.90 - - - - - -
Pupuk Magnesium 197,000.00 Kg 11,820.00 284,000.00 Kg 17,040.00 - - - - - - - -
Tras Curah - - 7,700.30 38,501.48 - - - - 3,600,000.00 Kg 21,600.00 7,500,000.00 Kg 48,750.00
Kertas - - 126,363.00 79,978.10 - - - - - - - -
Sabut Kelapa/Abu
Sabut Kelapa- - 40,150.00 120,000.00 - - - - - - - -
Getah Alam - - 12,607.00 17,726.04 250,000.00 266,666.00 - - - - - -
Akar Tongkat
Ali/M. Nilam- - 3,526.00 4,563.94 - - - - - - - -
Madu - - 240.00 72.57 - - - - - - - -
Damar - - 62.00 5,600.00 - - - - - - - -
DLL (Biji
Coklat/Pinang)- - 16.00 4.05 - - 420,978.40 Kg 1,166,080.30 - - - -
Pupuk Karbonat
A lam- - 20,000.00 6,982.00 - - - - - - - -
Kopi Instant - - - - - - 611.00 Kg 2,144.00
Biji Besi - - - - - - 33,879,520.00 Kg 846,988.01 22,721,354.00 Kg 568,033.81 15,056,736.00 Kg 376,418.37
Cengkeh - - - - - - - - - - 4,360.00 Kg 43,729.67
Arang Batok Kelapa - - - - - - - - - - 7,150.00 Kg 1,697.81
Ikan/kulit ikan tuna - - - - - - - - 927.50 Kg 3,633.64 - -
Kay u Olahan - - - - - - - - 96.15 m3 21,152.30 - -
8 Philipina Pupuk Urea 36,937,530.00 Kg 10,158,758.76 10,627,430.00 Kg 7,704,986.75 67,262,258.00 Kg 18,292,845.97 16,669,808.00 Kg 5,354,270.21 12,671,367.00 Kg 5,923,864.08 29,638,328.00 Kg 13,648,982.04
Amoniak - - - - 3,199,938.00 Ltr 783,984.81 - - - - - -
9 Thailand Pupuk Urea 5,401,265.00 Kg 1,577,169.38 38,577,706.00 Kg 28,034,499.57 40,924,808.00 Kg 9,952,559.88 4,600,500.00 Kg 1,453,758.00 - - 4,656,255.00 Kg 1,976,580.25
Kertas - - 51,498.00 33,481.38 - - - - - - - -
Tempurung Kelapa
Saw it- - 90,430.00 1,800.00 - - - - - - - -
Kelapa Bulat - - - - - - 226,700.00 Kg 15,922.17 666,500.00 Kg 36,780.00 - -
10 Vietnam Pupuk Urea - - - - 30,881,097.00 Kg 8,138,700.17 - - - - - -
Amoniak - - - - 8,550,374.00 Ltr 2,204,426.81 12,500,691.00 Kg 4,757,188.64 14,591,011.00 Kg 7,662,169.52 9,452,035.00 Kg 4,749,215.40
11 My anmar Pupuk Urea - - - - 9,077,090.00 Kg 2,577,893.56 - - - - - -
12 Singapore Pupuk Urea - - - - 21,647,999.00 Kg 5,746,698.67 - - - - - -
Kopi Arabika 108,000.00 Kg 388,350.00 18,000.00 71,400.00 18,000.00 Kg 60,750.00 76,800.00 Kg 310,214.40 - - 15,000.00 Kg 114,375.00
Damar - - 16,000.00 19,200.00 - - - - - - - -
Kulit Kay u Manis - - - - - - - - 10,840.00 Kg 16,860.00 - -
NO NEGARA TUJUAN KOMODITITAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2011 TAHUN 2012
VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME
TAHUN 2009 TAHUN 2010
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 9
Sumber
NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ )
ASIA SELATAN / TENGGARA
13 India Amoniak - - - - - - 6,008,049.00 Kg 1,948,795.72 - - - -
Damar 47,000.00 Kg 16,700.00 32,030.00 Kg 24,015.00 - - - - - - - -
Kopi Arabika - - - - - - 19,200.00 Kg 74,054.40 - - - -
14 Srilanka pupuk Urea 9,430,000.00 Kg 2,895,010.00 - - - - - - 21,999,099.00 Kg 10,955,651.30 - -
Tras Curah - - 4,000,000.00 28,000.00 6,017,932.00 Kg 42,125,524.00 12,000,000.00 Kg 85,500.00 - - 11,000,000.00 Kg 82,500.00
15 Banglades pupuk Urea 10,000,000.00 Kg 2,510,000.00 - - 6,000,000.00 Kg 1,596,000.00 - - - - - -
Pinang - - - - - - 18,000.00 Kg 9,180.00 - - - -
16 Pakistan Pupuk Urea - - - - - - - - 19,995,769.00 Kg 9,897,905.66 - -
ASIA BARAT
17 UAE Kertas 500,114.00 Kg 311,571.02 - - - - - - - - - -
18 Saudi Arabia Pinang 6,650.00 Kg 1,975.00 - - - - - - - - - -
AMERIKA
20 Canada Kopi Arabika 471,150.00 Kg 1,380,453.00 487,800.00 Kg 1,912,721.86 683,700.00 Kg 2,348,517.02 933,600.00 Kg 3,539,413.84 939,900.00 Kg 6,731,447.31 651,600.00 Kg 4,590,812.75
22 Columbia Pupuk Urea - - 15,828,084.00 Kg 12,504,186.36 - - - - - - - -
MEE
23 Inggris Kopi Arabika 55,200.00 Kg 150,942.00 19,200.00 Kg 66,336.00 38,400.00 Kg 134,112.00 264,000.00 Kg 1,060,491.72 638,580.00 Kg 4,848,374.95 366,600.00 Kg 2,468,300.00
24 Jerman Kopi Arabika 616,800.00 Kg 1,287,501.00 363,960.00 Kg 1,133,315.67 281,400.00 Kg 908,842.74 244,800.00 Kg 713,559.63 478,800.00 kg 2,276,070.63 221,400.00 Kg 1,074,855.00
Kopi Luw ak - - - - - - - - 100.00 kg 4,440.00 - -
25 Norw egia Kopi Arabika 18,000.00 Kg 57,600.00 72,000.00 Kg 238,230.00 72,000.00 Kg 232,740.00 36,000.00 Kg 124,020.00 - - - -
26 Belanda Kopi Crafts - - - - - - - - - - 8,479.00 129,702.09
Kopi Arabika - - - - - - - - - - 7,140.00 30,459.24
27 Irlandia Kopi Arabika 18,000.00 Kg 53,550.00 - Kg - - - - - 75,600.00 Kg 450,899.90 - -
28 Belgia Kopi Arabika 51,300.00 Kg 145,008.00 129,600.00 Kg 435,600.00 37,200.00 Kg 133,620.00 447,600.00 Kg 1,446,024.26 165,400.00 Kg 634,142.64 165,600.00 Kg 991,210.00
29 Afrika Kopi Arabika - - 18,000.00 65,250.00 - -
19,200.00 Kg 73,843.20 3,000.00 Kg 22,950.00 19,200.00 Kg 86,880.00
30 New Zealand Kopi Arabika 51,000.00 Kg 162,744.46 54,000.00 Kg 218,949.56 - - - - - - - -
31 Auburn Kopi Arabika - - 180,000.00 694,449.00 - - - - - - - -
32 Sw edia Kopi Arabika - - 108,000.00 430,021.00 - - 44,400.00 Kg 189,776.83 57,600.00 Kg 380,442.09 86,400.00 Kg 588,545.66
33 Italia Kopi Arabika - - - - - - 37,200.00 Kg 125,103.60 - - - -
34 Portugal Kopi Arabika - - - - - - 38,400.00 Kg 133,056.00 - - - -
35 Perancis Kopi Arabika - - - - - - - - - - 18,000.00 Kg 64,800.00
36 Polandia Kopi Arabika - - - - - - - - 2,940.00 Kg 21,703.00 - -
AUSTRALIA
37 Australia Kopi Arabika - - 55,200.00 193,260.00 19,200.00 Kg 64,128.00 96,000.00 Kg 339,914.46 36,000.00 Kg 293,604.12 99,700.00 Kg 666,810.00
38 Selandia baru Kopi Arabika - - 36,000.00 126,171.36 145,000.00 Kg 508,247.20 252,000.00 Kg 1,003,609.40 98,030.00 Kg 591,688.64 124,800.00 Kg 814,075.00
147,575,440.00 Kg 75,371,618.17 142,712,505.30 Kg 124,455,669.73 302,598,437.00 Kg 135,113,638.26 621,246,799.40 Kg 63,937,681.13 567,213,179.50 Kg 128,046,189.07 277,782,974.00 Kg 93,768,184.43
96.15 m3
TAHUN 2011 TAHUN 2012
VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME
TAHUN 2009 TAHUN 2010
JUMLAH NON MIGAS
NO NEGARA TUJUAN KOMODITITAHUN 2007 TAHUN 2008
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 10
: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ ) NILAI ( US$ )
MIGAS
2 Korea LNG 2.289.212.044,50 Kg 2.106.936.287,41 1.181.293.398,00 Kg 1.363.118.509,64 1.212.443.818,00 Kg 509.517.778,85 1.679.897.761,05 Kg 1.005.978.082,74 1.400.434.800,00 Kg 944.730.463,32 744.631.207,00 Kg 686.597.358,44
3 Singapore A. Condensate 148.225.000,00 Kg 79.990.000,00 86.211.169,00 Kg 70.589.022,77 37.875.904,00 Ltr 17.250.752,64 - - 30.483.772,00 Kg 26.775.332,96 54.312.106,00 Kg 49.231.048,06
Kerosene - - 5.017,58 3.227.305,60 - - - - - - - -
Naphta - - 3.182,81 2.185.281,28 - - - - - - - -
4 China A. Condensate - - - - 55.691.827,08 Ltr 9.928.447,13 - - - - - -
5 Australia A. Condensate - - - - - - 34.228.843,00 Kg 20.972.945,62 56.448.354,00 Kg 48.363.057,26 152.643.750,00 kg 115.898.989,32
JUMLAH MIGAS 3.381.912.413,50 Kg 2.749.135.383,35 2.324.752.147,39 Kg 2.209.400.978,00 2.448.445.002,08 Kg 930.190.648,90 2.051.481.630,55 Kg 1.207.762.702,01 1.642.780.039,00 Kg 1.139.205.081,16 1.010.268.460,00 Kg 901.973.419,69
3.598.073.615,50 Kg 2.824.507.001,52 2.467.464.652,69 Kg 2.333.856.647,73 2.751.043.439,08 Kg 1.065.304.287,16 2.672.728.429,95 Kg 1.271.700.383,14 2.209.993.218,50 Kg 1.267.251.270,23 1.288.051.434,00 Kg 995.741.604,12
96,15 m3
NO NEGARA TUJUAN KOMODITITAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2011 TAHUN 2012
VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME
TAHUN 2009 TAHUN 2010
JUMLAH NON MIGAS + MIGAS
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 11
Tabel 1.10
Realisasi Ekspor Provinsi Aceh Per Komoditi Periode 2007 - 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
NON MIGAS
A. Hasil Non Industri
1 Kopi Arabica 18,064,022.70 26,609,432.18 22,666,034.84 29,748,958.33 62,556,286.11 64,358,771.31 224,003,505.47
2 Kopi Robusta - - - - - -
3 Getah Alam - 17,726.04 266,666.00 - - 284,392.04
4 Pinang 1,975.00 4.05 - 9,180.00 - 11,159.05
5 Blangkas - - - - - -
6 Magnesium Karbonat Alam - 6,982.00 - - - 6,982.00
7 Tempurung Kelapa Sawit - 1,800.00 - - - 1,800.00
8 Damar 16,700.00 48,815.00 - - - 65,515.00
9 Madu - 72.57 - - - 72.57
10 Biji Coklat (Cocoa Beans ) - - - 1,166,080.30 - 1,166,080.30
11 Kelapa Bulat - - - 15,922.17 36,780.00 52,702.17
12 Kopi Luwak - - - - 13,733.00 4,933.00 18,666.00
13 Ikan Tuna/ Kulit Ikan Tuna - - - - 3,633.64 3,633.64
14 Cengkeh - - - - - 43,729.67 43,729.67
15 Lada Hitam - - - - - 650.00 650.00
B. Hasil Industri
16 Pasir Besi Curah - - 1,278,000.00 17,836,531.21 19,115,740.03 6,388,219.59 44,618,490.83
17 Sabut Kelapa - 120,000.00 - - 120,000.00
18 Arang Kayu - - - - -
19 Akar Tongkat Ali dan M. Nilam - 4,563.94 - - 4,563.94
20 Ammoniac 2,791,262.76 3,334,990.42 2,988,411.62 8,265,336.91 7,662,169.52 4,749,215.40 29,791,386.63
21 Pupuk Urea 53,972,631.36 94,114,282.57 65,784,581.82 6,808,028.21 38,598,234.47 17,960,015.56 277,237,773.99
22 Pupuk Magnesium 11,820.00 17,040.00 - - 28,860.00
23 Tras Curah - 66,501.48 42,125,524.00 85,500.00 21,600.00 131,250.00 42,430,375.48
24 Kulit Kayu Manis - - 4,420.00 - 16,860.00 21,280.00
25 Kertas 513,206.35 113,459.48 - - 626,665.83
26 Kopi Instant dan Bubuk
Kopi Gongseng
- - - 2,144.00 2,144.00
27 Kayu Olahan - - - - 21,152.30 21,152.30
28 Arang Batok Kelapa - - - - - 1,697.81 1,697.81
29 Handy Crafts - - - - - 129,702.09 129,702.09
Jumlah Non Migas 75,371,618.17 124,455,669.73 135,113,638.28 63,937,681.13 128,046,189.07 93,768,184.43 620,692,980.81
MIGAS
1 A. LNG 2,536,366,202.51 1,972,761,512.04 825,499,625.15 1,159,273,662.69 1,026,238,088.04 736,843,382.31 8,256,982,472.74
2 A. Condensate 212,769,180.84 231,226,879.08 104,691,023.75 48,489,039.32 112,966,993.12 165,130,037.38 875,273,153.49
3 Keroserie - 3,227,305.60 - 3,227,305.60 - - 6,454,611.20
4 Naphtha - 2,185,281.28 - 2,185,281.28 - - 4,370,562.56
Jumlah Migas 2,749,135,383.35 2,209,400,978.00 930,190,648.90 1,213,175,288.89 1,139,205,081.16 901,973,419.69 9,143,080,799.99
Jumlah Non Migas + Migas 9,763,773,780.80
NILAI PER TAHUN (US$)JUMLAH (US$)NO KOMODITI
Sumber : Disperindagkop dan UKM Aceh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 12
1.2. Landasan Hukum
Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penyusunan
Rencana di bidang Perindustrian dan Perdagangan Aceh tahun 2013-2017
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Berwibawa serta Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 525,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4054);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Peundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU SPPN);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 13
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; dan
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 151/M-IND/PER/12/2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-
IND/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2010-2014;
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 12);
18. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 20 Desember Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Daerah; dan
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 14
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh disusun
untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Maksud : Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka
waktu lima tahun kedepan.
Tujuan : Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis
selama 5 (lima) tahun; dan Untuk memberikan landasan kebijakan
taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan
misi.
1.4. Asumsi
Asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian
Perdagangan Aceh adalah :
1. Tahun 2012 merupakan tahun transisi dari RPJM tahun sebelumnya;
2. Adanya komitmen unit kerja pelaksana terkait untuk melaksanakan
kegiatan;
3. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan
kegiatan.
4. Tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dalam tugas dan fungsi
unit kerja baik di tingkat nasional dan daerah; dan
5. Terjadinya bencana alam (force majeur);
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh
(RENSTRA-SKPA) Tahun 2012 - 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 15
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Asumsi
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA (Tabel terlampir)
2.2. Sumber Daya SKPA (Tabel terlampir)
2.3. Kinerja Pelayanan SKPA
2.4. Peluang dan Tantangan Pembangunan Pelayanan SKPA
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPA
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPA
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA (Tabel terlampir)
4.3. Strategi dan kebijakan SKPA
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 16
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh
Mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 20
Desember Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah dan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan umum dibidang Industri Kecil, Industri
Menengah dan Besar, Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri,
Kemetrologian dan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas
kedinasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagai Koordinator
berkewajiban untuk membina sektor Industri Kecil, Industri Menengah dan
Besar, Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan
mensinergikan kebijakan pembangunan di bidang Perindustrian dan
Perdagangan.
Adapun tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sesuai
dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 pasal 85A adalah : Dinas
Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh mempunyai fungsi sesuai Qanun Aceh nomor 15 tahun 2012
pasal 86A yaitu :
1. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang;
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan
perdagangan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 17
4. Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi
terkait di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Pembinaan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
6. Pemantauan operasional perindustrian dan perdagangan;
7. Promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian
dan perdagangan;
8. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri
guna menjaga kelestarian lingkungan;
9. Pemantauan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi
kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
10. Pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan
perlindungan konsumen;
11. Pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta
peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi
Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam
dan luar negeri; dan
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
di bidang perindustrian dan perdagangan.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86A
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 20 Desember Tahun 2012, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh mempunyai kewenangan sesuai pasal 87A
sebagai berikut1:
1. Melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi
urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
2. Menyiapkan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang;
3. Meningkatkan keterpaduan dalam penyusunan rencana dan program antar
instansi terkait di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Membina dan mengembangkan perindustrian dan perdagangan;
1 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 ps. 87A
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 18
5. Memantau operasional perindustrian dan perdagangan;
6. Melaksanakan promosi, informasi dan pameran bagi upaya
pengembangan perindustrian dan perdagangan;
7. Mencegah dan menanggulangi pencemaran akibat kegiatan industri guna
menjaga kelestarian lingkungan;
8. Pemantuan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi
kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
9. Melaksanakan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan
perlindungan konsumen;
10. Mengawasi barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta
peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak atas kekayaan
intelektuan (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, sertifikasi
Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam
dan luar negeri; dan
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait
lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan
Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pasal 83A
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 20 Desember Tahun 2012
(Gambar 2.1) diantaranya :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Industri Kecil;
d. Bidang Industri Menengah dan Besar;
e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 19
Bidang Industri Kecil, terdiri dari :
a. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kerajinan;
b. Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan, Logam dan elektronika; dan
c. Seksi Promosi dan Informasi hasil Produksi Industri Kecil Menengah.
Bidang Industri Menengah dan Besar, terdiri dari :
a. Seksi Industri Agro;
b. Seksi Manufaktur; dan
c. Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan
Permesinan.
Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
b. Seksi Bina Pasar Distribusi; dan
c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
a. Seksi Ekspor;
b. Seksi Impor; dan
c. Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Luar Negeri.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh maka Pembinaan Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) yang terdiri dari UPTD Metrologi dan UPTD Balai Pengujian
dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan perangkat teknis operasional dan/atau
teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
UPTD Metrologi terdiri dari Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha
dengan Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang tera dan tera ulang, pengawasan
ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, dan barang dalam keadaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 20
terbungkus, penyuluhan kemetrologian serta penyelidikan terhadap pelaku
tindak pidana undang-undang metrologi ilegal.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, UPTD Metrologi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program perencanaan di bidang tera dan tera ulang,
pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, dan
barang dalam keadaan terbungkus, penyuluhan kemetrologian serta
penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrologi
ilegal;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana
kemetrologian lainnya;
d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat III untuk
ukuran masa dan volume;
e. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian timbangan standar tingkat III,
untuk ukuran, arus, panjang dan volume;
f. Persiapan bahan penyuluhan dan pembinaan usaha reparatir ukuran,
takaran, timbangan dan perlengkapannya;
g. Pelaksanaan analisis evaluasi data alat ukuran takaran, timbangan dan
perlengkapannya dan data lainnya yang berkaitan dengan
kemetrologian; dan
h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari Kepala
UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha dengan Tugas Pokok melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
dibidang pengujian dan pemberian pemastian mutu barang, pengembangan
pengujian, pengelolaan laboratorium, sertifikasi produk, personil, sistem
manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu barang.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengujian dan sertifikasi
mutu barang;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 21
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan pemberian pemastian mutu barang, pengembangan
pengujian dan laboratorium pengujian;
d. Pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan berkala (survailance) di
bidang sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu;
e. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi personil, pengawasan berkala
(survailance) dan uji kompetensi personil di bidang mutu;
f. Pelaksanaan pengembangan dan pemasaran jasa sertifikasi produk,
sistem manajemen mutu, inspeksi dan pelatihan teknis di bidang mutu
barang;
g. Pelaksanaan sosialisasi standar mutu barang;
h. Pelaksanaan penyiapan sertifikasi mutu barang dan pengujian untuk
penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
i. Pelaksanaan pengawasan dan pengambilan contoh uji, pemeliharaan
alat uji laboratorium, bahan kimia dan bahan penolong;
j. Pengawasan mutu barang yang telah bersertifikat dan penggunaan
tanda SNI, serta
k. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 22
Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
BIDANG INDUSTRI KECILBIDANG INDUSTRI MENENGAH
DAN BESAR
BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONALUPTD METROLOGI UPTD BPSMB
SEKSI PROMOSI DAN
INFORMASI HASIL
PRODUKSI INDUSTRI KECIL
MENENGAH
SEKSI INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI,
ELEKTRONIKA, TELEMATIKA
DAN PERMESINAN
SEKSI PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAWASAN BARANG DAN
JASA
SEKSI PROMOSI,
PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA LUAR NEGERI
SEKSI INDUSTRI KIMIA,
BAHAN BANGUNAN, LOGAM
DAN ELEKTRONIKA
SEKSI INDUSTRI
MANUFAKTUR
SEKSI BINA PASAR DAN
DISTRIBUSISEKSI IMPOR
SEKSI INDUSTRI PANGAN
SANDANG DAN KERAJINANSEKSI INDUSTRI AGRO
SEKSI BINA USAHA
PERDAGANGANSEKSI EKSPOR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
PELAPORANSUB BAGIAN KEUANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 23
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh membutuhkan
Sumber Daya Manusia (PNS/Non PNS) dalam jumlah memadai. Setelah
pemisahan Dinas Perindustrian Perdangangan Koperasi dan UKM menjadi
Dinas Perindustrian dan Perdangan dan Dinas Koperasi dan UKM, jumlah
pegawai Perindustrian dan Perdangan Aceh per Juli 2013 seluruhnya
berjumlah: 156 orang dengan perincian 1 (satu) orang kepala dinas, 1 (satu)
orang sekretaris; 4 (empat) orang kepala bidang; 2 (dua) orang kepala UPTD; 5
(lima) orang kepala sub bagian; 12 (dua belas) orang kepala seksi; 14 (empat
belas) orang Penera/Fungsional; 117 (seratus tujuh belas) orang Staf; dan 22
(dua puluh dua) orang Tenaga Kontrak.
Tabel 2.1
Nominatif Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak menurut Pangkat/ Golongan ruang
Per Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Per Juli 2013
I/a I/b I/c I/d Jlh II/a II/b II/c II/d Jlh III/a III/b III/c III/d Jlh IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Jlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Dinas Perindagkop dan UKM - - - - 0 1 13 2 4 20 15 32 11 20 78 8 4 2 1 - 15 113
- Kelompok Fungsional → Penyuluh Industri - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 0
JUMLAH PNS DINAS 0 0 0 0 0 1 13 2 4 20 15 32 11 20 78 8 4 2 1 0 15 113
2. UPTD Metrologi 1 - - - 1 2 1 - - 3 - 1 - 1 2 1 1 - - - 2 8
- Kelompok Fungsional → Penera - - - - 0 - - 2 - 2 2 4 4 2 12 - - - - - 0 14
JUMLAH PNS UPTD METROLOGI 1 0 0 0 1 2 1 2 0 5 2 5 4 3 14 1 1 0 0 0 2 22
3. UPTD BPSMB - - - - 0 - 5 - 1 6 2 8 2 1 13 2 - - - - 2 21
- Kelompok Fungsional → Penguji Mutu Barang - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 0
JUMLAH PNS UPTD BPSMB 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 2 8 2 1 13 2 0 0 0 0 2 21
JUMLAH KESELURUHAN PNS ..…………………………….. 1 0 0 0 1 3 19 4 5 31 19 45 17 24 105 11 5 2 1 0 19 156
4. Tenaga Kontrak pada Dinas Perindag - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 15
Tenaga Kontrak pada UPTD Metrologi - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 3
Tenaga Kontrak pada UPTD BPSMB - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 4
JUMLAH TENAGA KONTRAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JUMLAH SELURUHNYA ….……………….……...…...…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 178
TOTALNO. UNIT/ BIDANGPANGKAT/GOL. RUANG PANGKAT/GOL. RUANG PANGKAT/GOL. RUANG PANGKAT/GOL. RUANG
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Data diolah)
Dalam rangka mendukung kelancaran operasionalisasi kedinasan dan
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Aceh memiliki fasilitas diantaranya : Gedung Kantor Pusat Operasional 1 (satu)
Unit yang bertempat di Jln. Pocut Baren No. 11 Banda Aceh, Gedung Unit
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 24
Pelaksana Teknis Dinas 2 (dua) Unit yaitu UPTD Metrologi yang berlokasi dai
Jl. Tgk. Hasyim Banta Muda Banda Aceh dan UPTD Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang bertempat di Jln. Banda Aceh - Medan Desa Tanjung
Kab. Aceh Besar, Gedung Sekretariat Dekranasda 4 (empat) Unit, Kendaraan
Dinas 36 (tiga puluh enam) Unit terdiri dari Kendaraan Roda empat berjumlah
15 (lima belas) Unit dan Kendaraan Roda dua sebanyak 21(dua puluh satu)
Unit.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Untuk mengukur Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
pada lima tahun terakhir yang sebelum pemekaran merupakan Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh secara menyeluruh, telah
diidentifikasi ke berbagai indikator kinerja yang ada. Sebagaimana diketahui
indikator kinerja dapat meliputi input (masukan), out put (keluaran), out come
(hasil) Benefit (manfaat) dan impact (dampak) serta analisis proses pencapaian
indikator kinerja tersebut.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh dijabarkan pada Visi, Misi dan Tujuan yang diukur
berdasarkan indikator, baik indikator input, out put maupun indikator out come.
Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan out put; oleh
karena indikator input terdiri dari Dana, Sumber Daya Manusia (SDM),
Material, waktu dan teknologi, sehingga indikator input untuk Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh mencakup jumlah dana dan sumber daya
manusia dan peralatan. Indikator Out put merupakan hasil langsung dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa produk / jasa fisik dan non
fisik. Oleh karena itu indikator out put dari setiap hasil kegiatan menghasilkan
produk berupa: surat, laporan, buku laporan, peralatan/mesin industri, sarana
fisik perdagangan, peningkatan SDM dan kualitas produk industri.
Indikator out come (hasil) merupakan fungsi keluaran jangka menengah.
Out come merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian out come
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 25
yang dihasilkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dari aspek aparatur
pemerintah berupa peningkatan tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur
dibidang industri dan perdagangan, teknologi informasi; ketersediaan data
produk berupa data base, penyusunan pedoman maupun laporan dan petunjuk
sebagai acuan aparatur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan
pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sedangkan manfaat
(out come) terhadap masyarakat dan perekonomian daerah adalah tersedianya
sarana perdagangan dan industri (pasar, peralatan industri dll) sehingga
aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah meningkat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 26
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 20121 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. Perindustrian
a. Kontribusi Sektor Industri
terhadap PDRB
12.00 11.50 11.50 11.50 10.00 11.14 11.78 10.56 11.78 5.45 6.78% 5.75% -10.36% 11.55% -53.74%
b. Pertumnbuhan Industri
Menengah Besar
- - - - - - - - - - - - - - -
c. Berkembangnya Industri
Potensial daerah
7,900 7,000 7,500 8,000 9,000 7,964 7,082 7,342 7,538 10,343 2.10% -11.07% 3.67% 2.67% 37.21%
e. Cakupan bina industri kecil
menengah
150 200 200 200 200 150 200 189 125 180 25.15% 33.33% -5.50% -33.86% 44.00%
II. Perdagangan
a. Meningkatnya nilai ekspor
non migas (Rp Juta)
125.00 130 125 125 100 124.46 135.13 63.94 128.05 93.77 8.57% -52.68% 100.27% -26.77%
b. Jumlah penerbitan Surat
KeteranganAsal (SKA)
100 150 200 475 500 121 131 217 475 540 8.26% 65.65% 118.89% 13.68%
c. Jumlah Pennerbitan Surat
Pemberitahuan Ekspor Kopi
(SPEK)
350 400 425 450 475 337 384 455 425 478 13.95% 18.49% -6.59% 12.47%
d Jumla penerbitan Angka
Pengenal Impor (API)
30 30 30 35 40 33 19 29 35 74 -42.42% 52.63% 20.69% 111.43%
e. Frekwensi pelaksanaan
paasr rakyat/operasi pasar
23 20 15 10 10 18 15 10 10 13 -16.67% -33.33% 0.00% 30.00%
f. Tersedianya sarana dan
prasarana perdagangan
150 150 50 125 75 198 143 64 126 76 -27.78% -55.24% 96.88% -39.68%
g Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB Aceh
h Perbandingan antara
barang yang diawasi
dengan barang yang tidak
sesuai dengan peraturan
perlindungan konsumen
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - NA NA NA NA
i Jumlah UTTP yang
ditera/tera ulang
25,000 30,000 30,000 30,300 31,500 24,278 34,533 26,963 30,373 31,568 42.24% -21.92% 12.65% 3.93%
j Jumlah Kontribusi Retribusi
Tera/ Tera Ulang (Rp Ribu)
Rp. 32
Juta
21,000Rp 30,000Rp 30,000Rp 30,000Rp 34,700Rp 24,350Rp 31,813Rp 31,010Rp 33,863Rp 36,052Rp - 30.65% -2.52% 9.20% 6.46%
k Persentase Perkembangan
Nilai Ekspor Non Migas
65.00% 5% 2% 2% 2% 65.12% 8.56% -52.68% 100.27% -267.70% - -86.86% -715.42% -290.34% -366.98%
m Jumlah Negara Tujuan
Ekspor
20 20 20 21 22 20 19 22 20 22 -5.00% 15.79% -9.09% 10.00%
2
Target Renstra SKPA Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-No
Target
SPM
Target
Indikat
or
Lainnya
Target
IKK
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPA
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 27
Untuk Indikator benefit merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari
hasil pelaksanaan kegiatan dan merupakan sebuah ukuran seberapa jauh produk
atau jasa dapat memberikan serta memenuhi kebutuhan maupun harapan
masyarakat. Untuk itu manfaat yang berkualitas di bidang Industri dan
perdagangan sesuai keahlian dan kapabilitas yang dimiliki dengan kompetensi
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam pelaksanaan
pembangunan daerah.
Untuk Indikator Impact belum sepenuhnya terukur karena indikator ini
langsung berjalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Sedangkan keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagai
suatu institusi yang berkaitan langsung membina masyarakat bidang
perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
Kinerja Anggaran
Gambar 2.2
Anggaran Kerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Periode 2008 s/d 2012
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (Sebelum Pemisahan)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 28
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya memiliki komposisi anggaran yang terdiri dari Dana APBA, Dana
Otonomi Khusus, dan Dana TBH-Migas. Disamping hal tersebut Dinas
Perindustrian dan Perdagangan memperoleh Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Perbantuan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia yang bertujuan untuk memelihara serta pelaksanaan tugas
dari kewenangan pemerintah pusat di daerah.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperoleh Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh yang dipergunakan untuk :
Gaji/ Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai
Lainnya;
Pemeliharaan asset dan administrasi pelayanan kedinasan;
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan;
Dana otonomi khusus dan tambahan bagi hasil migas (TBH-Migas)
merupakan anggaran yang berada dalam komposisi Belanja Aceh yang
dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan Kabupaten/ Kota yang
pelaksanaannya melalui proses Musrenbang (Musyawarah Rencana
Pembangunan) di Tingkat Provinsi. Komposisi dana tersebut rata-rata sebesar
70% s/d 80% dari total keseluruhan anggaran pada Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh. Dana tersebut dipergunakan untuk
membiayai pembangunan sarana dan prasaran di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota.
Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (sebeluma
pemekaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM) dari tahun
2007 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari Tabel 2.2 sebagai berikut :
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 29
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
- Lain-Lain PAD yang Sah 21.000.000 30.000.000 30.000.000 34.700.000 34.700.000 24.350.725 31.813.375 31.010.150 33.862.900 36.051.875 116 106 103,4 97,59 103,9 2.740.000 2.340.230
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai 14.256.607.500 20.852.972.121 20.816.305.130 22.039.073.746 22.987.184.516 14.115.776.717 20.061.526.891 20.504.791.839 21.738.984.897 21.830.699.149 99,01 96,2 98,5 98,64 94,97 1.746.115.403 1.542.984.486
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 1.360.935.000 1.666.090.000 1.685.890.000 2.322.395.000 3.430.908.600 1.060.391.000 1.513.804.500 1.640.932.000 2.147.069.000 3.392.706.500 77,92 90,86 97,33 92,45 98,89 413.994.720 466.463.100
- Belanja Barang & Jasa 16.216.312.600 21.762.635.478 12.376.151.964 82.969.819.205 100.392.809.394 15.695.921.413 20.033.675.062 12.158.870.503 77.634.432.875 95.136.163.161 96,79 92,06 98,24 93,57 94,76 16.835.299.359 15.888.048.350
Belanja Modal 61.522.298.300 95.404.127.401 71.815.173.118 2.918.068.104 2.298.328.712 33.816.651.662 70.273.701.680 65.304.392.616 2.673.840.200 2.266.960.000 54,97 73,66 90,93 91,63 98,64 (11.844.793.918) (6.309.938.332)
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun Ke-
1
Rata-rata PertumbuhanUraian
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 30
Kinerja Pelayanan di Bidang Perindustrian
Populasi usaha industri kecil menengah terus mengalami perkembangan dan pada tahun
2009 telah mencapai 35.660 unit meningkat tajam hingga 67,64 persen dari tahun 2008 yang
populasinya berjumlah 21.275 unit. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang
cukup signifikan tersebut disebabkan karena adanya proses pendataan ulang melalui software
dari Kementerian Perindustrian, sehingga tidak terjadi lagi duplikasi pendataan. Tahun 2011
dan 2012 jumlah industri kecil menengah cenderung mengalami stagnansi yang merupakan
efek dari krisis ekonomi global. Untuk investasi dan tenaga kerja juga mengikuti
perkembangan populasi industri kecil menengah (gambar 2.3).
Pengaruh terbesar yang disumbangkan melalui sektor industri kecil menengah terhadap
ekonomi daerah adalah penyediaan lapangan pekerjaan, 44.969 tenaga kerja pada tahun 2012
diserap dari di sektor industri kecil dengan jumlah nilai investasi sebesar Rp. 567,85 Juta.
Sentuhan pemerintah melalui program strategis diperkirakan hanya menyentuh 7 % dari
keseluruhan populasi industri kecil menengah di Aceh, dengan melihat komposisi tersebut
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah memprioritaskan pembangunan industri kecil
menengah kedepan di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah dan
peningkatan nilai tambah hasil produksi IKM dalam rangka penciptaan peluang dan pangsa
pasar dalam negeri dan luar negeri dengan pembinaan dan fasilitasi kemitraan pengusaha
lokal dengan pengusaha nasional.
Gambar 2.3
Perkembangan Industri Kecil Menengah Aceh Periode 2007 s/d 2012
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 31
Pada gambar 2.4 memperlihatkan struktur perekonomian Aceh berdasarkan PDRB
periode tahun 2007 s/d 2011 di sektor industri pengolahan. Dalam struktur perekonomian
tersebut kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB paling besar (12,48%) pada
tahun 2007 dan paling kecil (10,56%) pada tahun 2010. Kecenderungan menurunnya
kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tersebut disebabkan karena peningkatan
PDRB Aceh selama kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 lebih dominan dipengaruhi
oleh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca bencana gempa bumi dan Tsunami.
Program dan kegiatannya lebih banyak menyangkut pembangunan infrastruktur sarana dan
prasarana perumahan, ekonomi dan publik. Dalam memberdayakan sektor industri pengolahan
kendala yang masih dihadapi sektor riil tersebut diantaranya adalah kurangnya daya saing
produk sehingga kontribusi terhadap kinerja ekspor masih belum memberikan pengaruh yang
signifikan, disamping itu krisis ekonomi global juga mempengaruhi geliat dunia usaha
terutama di sektor industri kecil menengah.
Gambar 2.4
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Aceh Periode 2007 s/d 2011
Sumber : BPS Aceh
12.48 11.14 11.78 10.56 11.78 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
Kontribusi Industri Pengolahan Lapangan Usaha Lainnya
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 32
Kinerja Pelayanan di Bidang Perdagangan
A. Sektor Perdagangan Dalam Negeri
1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan
Dalam rangka menjamin kelangsungan usaha bagi pengusaha kecil dan pedagang
kaki lima dan asongan di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah telah mengupayakan penyediaan tempat usaha yang
representitatif guna mendukung perekonomian Aceh.
Diperkirakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah melaksanakan 35%
pembangunan pasar tradisional di setiap kecamatan dan diperkirakan telah dapat
dimamfaatkan sekitar 12.000 lebih pedagang di daerah, Hal ini bertujuan untuk
mendorong dan mengwujudkan penyediaan sarana perdagangan yang layak bagi
pedagang di Provinsi Aceh.
Kontribusi Pemerintah Pusat melalui Dana Tugas Perbantuan (TP) dan Dana Alokasi
Khusus sejak tahun 2008 s/d 2012 telah membangun 84 Pasar Tradisional yang
difasilitasi melalui Kementerian Perdagangan guna mendorong peningkatan
perekonomian daerah yang lebih baik, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/
Kota Se-Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2008 s/d 2012 telah membangun 179 Unit
Pasar Tradisional melalui dana APBA dan Dana Otonomi Khusus (gambar 2.5).
Gambar 2.5
Dukungan Pemerintah Sektor Perdagangan Dalam Negeri Periode 2008 s/d 2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 33
2. Kestabilan Harga Barang Pokok Masyarakat
Stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan pasokan periode 2007 – 2012 sempat
terkendala oleh berbagai gejolak seperti bencana (gempa bumi dan banjir) dan krisis
pangan dunia, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan
dapat dikendalikan. Selain itu sistem distribusi barang untuk komoditas strategis,
bahan pokok kebutuhan masyarakat banyak belum optimal yang ditandai dengan
masih panjangnya rantai distribusi, terjadinya disparitas harga antar wilayah dan
fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari
besar keagamaan yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.
Upaya yang akan dilaksanakan berupa pembenahan sistem distribusi barang guna
mengefisienkan logistik Aceh dan mengendalikan kenaikan harga beberapa barang
kebutuhan pokok akibat besarnya permintaan barang tersebut pada saat-saat tertentu,
seperti pada saat peringatan hari-hari besar dengan melaksanakan pasar
rakyat/operasi pasar. Pelaksanaan pasar rakyat dilaksanakan di beberapa
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh.
Gambar 2.6 memperlihatkan frekwensi pelaksanaan pasar rakyat dari tahun 2008 –
2012.
Gambar 2.6
Frekwensi dan Anggaran Pelaksanaan Pasar rakyat
Periode 2008 s/d 2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2008 2009 2010 2011 2012
394
3,056
205 736 894
10
27
2
10 14
Anggaran (Rp Juta) Frekwensi (kali)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 34
24.350.725
31.813.375 31.010.150 33.862.900
36.051.875
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pendapatan tera (Rp)
24.278
34.533 26.963
30.373 31.568
Jumlah UTTP (unit)
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdaganan Aceh (Diolah)
Kegiatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan meliputi kegiatan
kemetrologian dan pengawasan barang beredar di Provinsi Aceh.
3.1. Kemetrologian Daerah
Pembinaan kemetrologian dilaksanakan untuk melindungi kepentingan umum
serta pemberian jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum2. Dalam
pemakaian alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) salah
satu upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
adalah menciptakan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam
pemakaian UTTP di 23 Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Aceh.
Sampai dengan tahun 2012 pelaksanaan tera/tera ulang oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan mencapai 31.568 UTTP dan memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelaksanaan
tera/tera ulang UTTP tahun 2012 sebesar Rp36.051.875,-, nilai tersebut
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.862.900,- (gambar
2.7).
Pelaksanaan kegiatan sidang tera ulang melalui UPTD Metrologi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh adalah agar dapat Menjamin kebenaran
alat ukur; Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; dan Menumbuhkan rasa
saling percaya antar pelaku usaha dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk
melindungi konsumen terhadap kebenaran pengukuran dan kepastian hukum
dan pemakaian UTTP.
Gambar 2.7
Pelaksanaan UTTP Periode 2008 s/d 2012
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pelaksanaannya
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 35
3.2. Perlindungan Konsumen
Dalam perlindungan konsumen, telah diperoleh beberapa capaian, yaitu:
a. Penguatan Perlindungan konsumen, dicapai dengan mewajibkan produsen
melalui koordinasi dengan bidang Industri untuk mencantumkan label dalam
bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen akan
mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang yang akan di pakai. Pencantuman label dalam bahasa
Indonesia ini telah digunakan oleh Industri Kecil dan Menengah binaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
b. Penguatan kelembagaan perlindungan konsumen yang ditandai dengan telah
terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM) di Kota Banda Aceh dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) di Kabupaten Kota. LPKSM berperan dalam manangani dan
memediasi pengaduan konsumen secara individual serta bekerjasama dengan
pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan barang beredar di pasar.
BPSK berperan dalam menyelesaian sengketa konsumen secara perdata agar
tercapai penyelesaian kasus secara adil. Hingga tahun 2012 telah terbentuk 3
BPSK di Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah
dan Kabupaten Aceh Tengah.
3.3. Pengawasan Barang Beredar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melaksanakan pengawasan barang
beredar (pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pengawasan crash
program) berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam
Bahasa Indonesia; Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan
dan Tatacara Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Melalui pelaksanaan
pengawasan tersebut diharapkan dapat membendung kemungkinan masuknya
barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 36
Dalam upaya pengawasan barang beredar, kegiatan pengawasan sampai dengan
tahun 2012 telah dilaksanakan di 23 Kabupaten/Kota terhadap komoditi pangan
dan non pangan. Pelaksanaan pengawasan tersebut didukung oleh 8 orang
Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yang tersebar di Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Dalam hal hasil pengawasan perlu ditindaklanjuti dengan
penyidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh pada tahun 2012 telah
memiliki 18 orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Perlindungan
Konsumen (PPNS-PK) yang selalu berkoordinasi dengan penyidik pegawai
negeri sipil dari berbagai instansi terkait dan penyidik umum Polri. Pada tahun
sebelumnya jumlah PPNS-PK adalah 19 orang, penuruan jumlah PPNS-PK
yang ada di Aceh disebabkan oleh mutasi pagawai daerah.
Saat ini, pelaksanaan pengawasan barang beredar di Aceh yang terkait dengan
standardisasi mutu telah didukung oleh beberapa laboratorium yang telah
diakreditasi di Aceh dan laboratorium pusat melalui pengujian contoh barang
yang telah diambil di pasar.
4. Bina Usaha Perdagangan
Perkembangan Usaha Perdagangan di Provinsi Aceh dapat di lihat dari jumlah Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan. Begitu pula dengan penerbitan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang merupakan indikator peningkatan jumlah
perusahaan yang terdaftar di Provinsi Aceh. Kedua izin tersebut saat ini diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)3 adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha
telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib
dimiliki oleh perusahaan/ badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT
Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah.
Jumlah kuantitatif perusahaan / badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA),
PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau Perusahaan Perorangan di Provinsi Aceh
3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 37
mengalami penurunan sejak tahun 2008 s/d 2012. Tahun 2012 jumlah perusahaan /
badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi,
Firma atau Perusahaan Perorangan di Provinsi Aceh sebanyak 946 Usaha. Hal
tersebut menjelaskan bahwa perkembangan lapangan usaha sangat berpengaruh
pada situasi keamanan yang akhir-akhir ini dipengaruhi oleh situasi politik. (lihat
gambar 2.8).
Gambar 2.8
Penerbitan TDP dan SIUP Periode 2008 s/d 2012
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (Diolah)
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi
Pemerintah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha
dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI (Klasifikasi Lapangan
Usaha Indonesia).
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)4 di Provinsi Aceh menggambarkan
perkembangan dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang bergerak di sektor
perdagangan untuk barang/ jasa periode 2008 s/d 2012 cenderung mengalami peningkatan,
dari 61.666 SIUP pada tahun 2008 naik menjadi 79.842 SIUP pada tahun 2012.
4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No . 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
79842 77572 74447 68282
61666
946 4807 4370 6839 8153
20122011201020092008
TDP
SIUP
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 38
B. Sektor Perdagangan Luar Negeri
Pertumbuhan ekspor di Aceh tanpa migas (gambar 2.9) cenderung mengalami
peningkatan terutama pada tahun 2009 sebesar US$ 135.113.638. Namun pada tahun 2011
mengalami penurunan, karena masih terbatasnya fasilitas pelabuhan ekspor di kawasan Aceh
sehingga banyaknya komoditi dari Aceh di Ekspor melalui Pelabuhan Belawan-Sumatera
Utara.
Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh periode 2013 s/d 2017 dalam
mendorong pengembangan dan peningkatan ekspor adalah dengan memberi kemudahan bagi
pengusaha eksportir komoditi unggulan dan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait
dan stakeholder, khusus untuk importir melakukan koordinasi dengan kementerian
perdagangan untuk dapat merubah regulasi impor produk tertentu supaya dapat di impor
melalui pelabuhan laut di Aceh guna mendukung percepatan operasional pelabuhan berskala
internasional di Aceh.
Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekspor Provinsi Aceh Periode 2005 s/d 2011
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (Diolah)
Dalam kegiatan ekspor, beberapa dokumen seperti Surat keterangan Asal (SKA) dan
Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dapat diterbitkan di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh. Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen resmi pemerintah
yang merupakan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 39
ketentuan sepihak dari suatu negera tertentu yang wajib disertakan pada waktu pelaksanaan
aktifitas ekspor. Pada tahun 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah
mengeluarkan 540 SKA bagi para eksportir daerah. Jumlah SKA yang diterbitkan pada tahun
2012 ini meningkat bila dibandingkan dengan jumlah SKA yang diterbitkan pada tahun 2011
yaitu 475 SKA. Hal ini memperlilhatkan bahwa aktifitas ekspor komoditi pada tahun 2012
mengalami peningkatan.
Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) merupakan surat persetujuan ekspor untuk
komoditi kopi, terkait komoditi kopi merupakan barang yang diawasi dalam Aturan Tata
Niaga Pemerintah. Jumlah SPEK yang diterbitkan pada tahun 2012 adalah 470 SPEK naik dari
jumlah tahun sebelumnya yang berjumlah 425 SPEK.
Angka Pengenal Impor (API) merupakan salah satu syarat untuk melakukan aktifitas
impor barang dalam bentuk apapun. API merupakan salah satu identitas bagi para importir
dalam melaksanakan usahanya. Tahun2012 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UKM Aceh telah mengeluarkan sebanyak 49 Angka Pengenal Impor (API). Dari tahun 2008
sampai 2012 jumlah API yang dilekuarkan terus memperlihatkan peningkatan, namun
Angka Pengenal Impor tidak dapat menjadi acuan bahwa seluruh importir yang memiliki
API adalah importir aktif.
Gambar 2.10
Perkembangan SKA, SPEK, dan API Periode 2008 s/d 2012
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (Diolah)
SKA
API0
200
400
600
2008 20092010
20112012
2008 2009 2010 2011 2012
SKA 121 131 217 475 540
SPEK 337 384 455 425 478
API 33 19 29 35 74
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 40
2.4. Peluang dan Tantangan Pembangunan Pelayanan Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Aceh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh merupakan dinas teknis yang mendapatkan
amanah untuk melakukan pembangunan dan pembinaan di sektor industri dan perdagangan di
daerah Aceh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peran dan
posisinya dalam pembangunan di sektor industri dan perdagangan di Aceh tidak saja penting tapi
juga strategis , khususnya dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat serta mengurangi
kemiskinan dan menekan pengangguran di Aceh.
2.4.1 Peluang
Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di sektor industri dan perdagangan di
Aceh dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdapat sejumlah peluang yang dapat
mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, antara lain:
2.4.1.1 Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam
berupa: potensi hasil perkebunan, pertanian dan hasil hutan, potensi barang tambang, potensi
hasil laut dan panas bumi. Sumber daya alam tersebut belum semuanya tersentuh oleh sektor
industri pengolahan dan perdagangan.
Potensi barang tambang berupa LNG dan Kondensat merupakan komoditi migas yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai eskpor Aceh namun ke depan potensi tersebut
tidak bisa diandalkan lagi. Komoditi kopi Arabika dan Robusta serta coklat merupakan
komoditi perkebunan kedepan akan memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor Aceh.
2.4.1.2 Potensi Geografis Aceh
Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional
dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Provinsi Aceh terletak di
ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh. Posisi geografis pada 2o00’00”-
6o04’30” Lintang Utara dan 94
o58’21”- 98
o15’03” Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Aceh
adalah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 41
Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Prov Sumatera Utara dan Samudera Hindia.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia. dan
Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
Kondisi geografis ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan dalam lalu lintas barang
antar negara.
2.4.1.3 Jalur Perdagangan Sudah Tersedia
Sarana jalan penghubung dari daerah penghasil kepusat kota yang merupakan pasar dari hasil
produksi telah terbangun dengan baik, sehingga akses pasar di Aceh relatif lancar.
2.4.1.4 Pengembangan Industri Pengolahan
Industri pengolahan di Aceh setiap tahunnya terus berkembang. Melalui pembinaan intensif
yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia dan instansi terkait telah menumbuh kembangkan industri
kecil dan menengah Tahun 2012 jumlah IKM di Aceh mencapai 10.434 unit naik 38.42
persen dibandingkan dengan jumlah IKM pada tahun 2011 yang berjumlah 7.538 unit IKM.
Dalam rangka pengembangan industri pengolahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
telah menyediakan fasilitas rumah kemasan yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha
IKM mendisain dan membuat kemasan yang menarik sebagai daya tarik penjualan produk
mereka.
2.4.1.5 Pemberlakuan Pasar Bebas
Pemberlakuan Pasar Bebas Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 serta pemberlakuan ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC) merupakan sebuah peluang bagi pemerintah daerah dalam rangka
menggerakkan sektor produktif sehingga industri penyediaan bahan baku dapat terus
berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan para investor dan industri asing manca
negara. Selain itu dengan adanya pasar bebas merupakan peluang bagi industri kecil
menengah di Aceh untuk mengembangkan akses pasar ke negara-negara pasar bebas tersebut.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 42
2.4.1.6 Asistensi Donor
Peran beberapa LSM lokal dan asing dalam pemulihan perekonomian masyarakat Aceh pasca
musibah gempa dan stunami yang terjadi tahun 2004 masih tetap berlanjut sampai saat ini.
Asistensi donor lebih difokuskan pada pendampingan program kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.
2.4.2. Tantangan
Disamping berbagai potensi yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh juga
dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja perindustrian dan
perdagangan di Aceh dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain:
2.4.2.1 Produktivitas IKM
Permasalahan yang dihadapi oleh IKM umumnya adalah kemampuan dalam memenuhi
permintaan pelanggan. Produktifitas IKM masih sangat terbatas yang disebabkan oleh
rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memproduksi produk secara berkelanjutan. Hal
tersebut tidak terlepas dari kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk
memenuhi permintaan pasar.
Daya Saing Produk Masih Lemah
Kreatifitas pelaku usaha masih belum optimal yang ditandai dengan masih banyaknya produk
yang dihasilkan sifatnya masih monoton sehingga daya saing produk masih jauh dari daerah
lain di Indonesia. Rendahnya daya saing produk IKM merupakan aspek penting yang perlu
dicermati dalam membedah permasalahan di bidang industri. Ekses dari permasalahan tersebut
tentu akan berkaitan langsung pada pemasaran produk baik pasar di dalam negeri maupun
luar negeri terutama dengan pemberlakuan pasar bebas Asean Free Trade Area (AFTA) dan
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 serta Asean Economic
Community (AEC) tahun 2015 yang memberikan dampak persaingan yang semakin tajam.
Namun, tantangan-tantangan tersebut harus dapat diantipasi dan diatasi serta dimanfaatkan
sebaik-baiknya sehingga dapat dijadikan peluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 43
Daya saing produk merupakan salah satu permasalahan yang mendapatkan perhatian khusus
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Hal ini perlu penanganan yang serius dalam
upaya antisipasi serangan produk impor yang memiliki keunggulan dan harga yang jauh lebih
murah.
2.4.2.2 Hubungan Perdagangan Masih Bergantung dari Provinsi Lain
Daerah Aceh dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya masih sangat tergantung dari
Propinsi tetangganya yaitu Sumatera Utara. Hampir semua lini kebutuhan di datangkan dari
luar Aceh. Umumnya produksi industri dan hasil pertanian masih didatangkan dari Sumatera
Utara dan Propinsi lainnya.
2.4.2.3 Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Ekspor Impor
Sarana dan prasarana kegiatan ekspor impor di beberapa pelabuhan ekspor di Aceh masih
belum optimal. Ketersediaan gudang dipelabuhan belum maksimal dan sarana container serta
kapal ekspor yang belum beroperasi dengan sempurna. Hal ini menyebabkan kegiatan
pengiriman barang via laut tidak lancar, sehingga biaya operasional ekspor menjadi lebih
tinggi karena dilaksanakan di luar daerah Aceh.
2.4.2.4 Brand Image yang Belum Kuat
Di era tahun 80-an, Aceh terkenal sebagai daerah saudagar. Perekonomian Aceh saat itu
tumbuh dan berkembang dari sektor perdagangan ekspor. Saat ini Aceh berusaha untuk
mengembalikan citra sebagai daerah saudagar yang memiliki potensi produk yang berlimpah.
Komoditi unggulan Aceh lebih dikenal sebagai produk dari daerah luar Aceh yang disebabkan
oleh penjualan produk tersebut bukan dari wilayah Aceh.
Membangun brand image Aceh sebagai daerah Saudagar menjadi salah satu strategi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam rangka meningkatkan kinerja dari sektor
perdagangan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 44
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh
Perkembangan industri di Provinsi Aceh tidak terlepas dari peran industri kecil dan
menengah dimana sub sektor ini dapat memberikan kontribusi penting kepada pertumbuhan
ekonomi, terutama kesempatan kerja. Secara umum industri kecil dan menengah Aceh
memiliki posisi daya saing yang lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, hal
ini disebabkan rendahnya kualitas produk IKM.
Disisi lain pembangunan industri dan perdagangan menghadapi permasalahan yang
cukup kompleks antara lain : otonomi daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, masih
rendahnya daya saing produk di pasar domestik maupun luar negeri, inefisiensi distribusi
barang dan jasa di dalam negeri, inefisiensi dibidang produksi dan perdagangan luar negeri,
mutu barang ekspor dan kandungan teknologinya masih rendah, serta inkonsistensi kebijakan
sektor terkait.
Dalam melaksanakan proses pembangunan di bidang industri dan perdagangan keadaan
tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang
menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan dan sekaligus merupakan
paradigma baru. Atas dasar pemikiran tersebut pembangunan industri dan perdagangan harus
dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi
perkembangan perubahan lingkungan yang cepat adalah dengan fokus membangun daya saing
produk yang berkelanjutan dan kontinunitas produk di pasar domestik dan luar negeri.
Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan dan kontinunitas, upaya pemanfaatan
seluruh potensi sumber daya unggulan daerah dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang-
peluang yang ada secara optimal. Oleh karenanya essensi daya saing yang berkelanjutan dan
kontinunitas tersebut terletak pada cara menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi
sumber daya produktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar. Dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 45
bidang perdagangan dalam negeri, ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan belum
optimalnya prasarana distribusi sehingga diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana distribusi
barang berupa pembangunan pasar dan pengembangan pasar tradisional serta resi gudang.
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah "Aceh yang Bermartabat
Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh
sebagai Wujud MoU Helsinki, sehingga pada tahun 2017 Aceh akan tumbuh menjadi
Negeri Makmur yang Berkeadilan, Mandiri dan Bermartabat dalam Kemakmuran".
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/ Pemerintah Aceh adalah :
a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan
penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi;
b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor
kehidupan masyarakat;
c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;
dan
e. Mengwujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi
pemamfaatan sumber daya alam.
Program Prioritas 2012 - 2017 diantaranya sebagai berikut :
a. Reformasi Birokrasi;
b. Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya;
c. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian;
d. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
e. Peningkatan dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
f. Optimalisasi Pemamfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
g. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
h. Bina Keberlanjutan Perdamaian; dan
i. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 46
Dalam rangka memperkuat struktur perekonomian yang tangguh di Provinsi Aceh5.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah mengangendakan arah dan kebijakan
pembangunan terutama di bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka
mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional
dan pusat aktivitas perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa6.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh akan mewujudkan percepatan pembangunan
ekonomi masyarakat melalui dukungan pembangunan di sektor industri-industri potensial
untuk mendukung Kawasan Perdagangan Sabang tanpa mengurangi pemerataan pembangunan
ekonomi di daerah lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dan
Kawasan Industri Aceh (KIA) di Ladong Kabupaten Aceh Besar.
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan7
diarahkan untuk mewujudkan dan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha muda bagi
pemuda-pemudi Aceh serta pembukaan lapangan kerja sektor industri dan perdagangan
dengan penyediaan prasarana dan sarana perdagangan yang memadai, fasilitasi peralatan
produksi, kemudahan perizinan, pembinaan dan peningkatan kualitas, promosi, dan
penyediaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengwujudkan Entrepreneur yang
tangguh dan mandiri.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Renstra Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 151/M-IND/PER/12/2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/1/2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014 menjabarkan visi lima tahunan yakni
"Pemantapan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta
Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan"
Sesuai dengan Visi tahun 2010 - 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima
tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut :
5 Misi Pemerintah Aceh point-c
6 UUPA, Pasal 169
7 Misi Pemerintah Aceh point-d
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 47
1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB
Potensi industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh didominasi oleh industri berbasis
unggulan daerah (industri pengolahan kopi, kakao, nilam, pinang, kelapa sawit, kopra, karet,
dan hasil perkebunan lainnya) oleh sebab itu maka arah kebijakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh periode 2012-2017 ditujukan terutama untuk penyediaan dukungan
fasilitas bagi industri, peningkatan nilai tambah produk industri (point 1), peningkatan daya
saing produk dalam rangka penguasaan pasar lokal dan domestik (point 2), penguasaan
teknologi (point 4), sehingga dukungan Kementerian Perindustrian terhadap pembangunan
industri dapat menjadi sebuah peluang dan tantangan tersendiri dalam pembangunan industri
kecil menengah serta peningkatan peran industri kecil menengah dalam peningkatan PDRB
Aceh.
Renstra Kementerian Perdagangan
Visi Kementerian Perdangangan adalah : "Perdagangan sebagai Sektor Penggerak
Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang
Berkeadilan"
Misi Kementerian Perdagangan Periode 2010 - 2014 diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas;
2. Menguatkan pasar dalam negeri;
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional; dan
4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi.
Kinerja ekspor Provinsi Aceh masih dipengaruhi oleh Migas, Realisasi Ekspor Provinsi
Aceh sektor migas tahun 2011 berjumlah US$ 1.139.205.081,16. Peningkatan kinerja ekspor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 48
komoditi lainnya masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh akses pasar ekspor dan
fasilitas pendukung perdagangan luar negeri; iklim usaha perdagangan luar negeri; kualitas
dan mutu serta kontinuitas sehingga mempengaruhi daya saing produk ekspor Provinsi Aceh.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai
upaya melalui pengujian dan sertifikasi mutu; promosi di pasar domestik, Asia, dan Eropa;
penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang layak; serta peningkatan peran dan
kemampuan diplomasi perdagangan dengan negara lain dalam rangka pengembangan dan
investasi terhadap komoditi/ produk lokal di daerah.
Disamping hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terus berupaya
dalam rangka mendukung peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif,
peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar, stabilitas dan penurunan
disparitas harga bahan pokok, serta penciptaan jaringan distribusi barang dan jasa yang lebih
efesien.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Pemerintah Aceh
telah memprioritaskan aspek Perdagangan sebagai kawasan terpusat yang diharapkan mampu
mendatangkan keuntungan dan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Peningkatan
kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan meliputi
industri berskala regional, nasional dan internasional dengan dukungan sarana dan prasarana
yang memadai sehingga diharapkan kawasan perkotaan dapat berfungsi serta berpotensi
sebagai pusat kegiatan industri skala nasional yang mampu melayani beberapa provinsi8.
Penentuan Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan
pelabuhan laut Aceh (KIPA) merupakan salah satu peluang sekaligus tantangan bagi
peningkatan perdagangan Aceh, beberapa indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri
diantaranya meliputi :
a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang dapat berbentuk: estat industri
(industrial estate), zona industri, atau peruntukan industri;
8 Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2010 - 2030
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 49
b. Pemanfaatan ruang untuk permukiman pekerja industri yang didukung prasarana dan
fasilitas penunjangnya;
c. Pelarangan terhadap bentuk kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan, terutama
yang berkaitan dengan limbah industri (cair, padat, gas); limbah tersebut harus dikelola
dan diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain hal tersebut, kawasan green industri sebagai kawasan yang diarahkan dan
diperuntukkan bagi pengembangan industri beserta fasilitas penunjangnya yang
mengutamakan jenis industri yang mempunyai daya saing tinggi, hemat energi, berteknologi
tepat guna dan ramah lingkungan. Kawasan zona industri dan pergudangan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana pengelolaan limbah indutri (cair, padat dan gas) dan pengelolaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemanfaatan ruang dapat
mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan skala kecil dan menengah.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan (Lampiran VI), isu-isu trategis di bidang
perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut:
Isu-Isu Strategis di Bidang Perindustrian
Perindustrian merupakan salah satu sektor potensial dan memiliki daya tarik tersendiri
dalam perekonomian suatu bangsa, sejarah mencatat setiap negara maju di dunia diawali
dengan tumbuh dan berkembangnya sektor industri, Revolusi Industri yang terjadi di eropa
tidak hanya mempengaruhi negara di benua eropa, tetapi telah mempengaruhi dunia secara
umumnya. Walaupun perkembangan perindustrian di Provinsi Aceh masih jauh dari harapan,
upaya-upaya pembinaan terhadap sektor perindustrian harus terus dioptimalkan, beberapa isu
strategis di bidang perindustrian berdasarkan analisis SWOT diantaranya :
1. Belum optimalnya pengembangan agro industri;
2. Masih rendahnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah;
3. Masih rendahnya Daya saing produk;
4. Rendahnya kewirausahaan baru.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 50
Isu-Isu Strategis di Bidang Perdagangan
Beberapa isu strategis terhadap pembinaan sektor perdagangan dalam daerah diantaranya :
1. Belum optimalnya prasarana distribusi
2. Belum optimalnya promosi dan kemitraan;
3. Masih belum terkonsolidasinya produk ekspor;
4. Belum terjaminnya keamanan produk.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 51
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu SKPA yang melaksanakan
pembangunan perekonomian akan terus berperan aktif dalam mewujudkan daya saing
ekonomi daerah maupun nasional. Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan
berbagai kecendrungan pembangunan perekonomian ke depan, maka VISI Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Aceh adalah:
“INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ACEH YANG
BERDAYA SAING PADA TAHUN 2017”
Tercapainya Industri dan perdagangan Aceh yang berdaya saing apabila:
1. Sektor industri non migas dapat memberikan kontribusi PDRB Aceh sebesar
5,70% pada tahun 2017
2. Sektor perdagangan luar negeri dapat meningkatkan nilai ekspor non migas
hingga US$ 150 juta pada tahun 2017
3. Sektor Perdagangan dalam negeri dapat mewujudkan Stabilitas harga Barang
Pokok dan Strategis (Bapokstra) di wilayah Aceh.
Misi :
1. Mendorong tumbuh kembangnya sentra-sentra industri dalam rangka
memperkuat struktur ekonomi masyarakat Aceh;
2. Meningkatkan daya saing produk industri Aceh;
3. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Aceh; dan
4. Penguatan pasar dalam negeri;
5. Reformasi birokrasi di bidang perindustrian dan perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 52
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
4.2.1. Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh,
tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan di
Aceh dalam kurun waktu 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan9
melalui peningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang usaha yang
berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dari sektor perindustrian dan
perdagangan
2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk IKM dengan
memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses
peningkatan nilai tambah yang sebesar-besarnya10
sehingga terciptanya peluang
dan akses pasar yang seluas-luasnya bagi produk IKM
3. Meningkatkan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor untuk membuka
peluang pasar dan meningkatkan negara tujuan ekspor serta meningkatkan
kelancaran arus barang ekspor dan impor dengan peningkatan iklim usaha
perdagangan luar negeri
4. Mewujudkan Perdagangan di Aceh bebas dari hambatan11
dengan menjaga
stabilitas harga, pendistribusian dan layanan logistik serta pembangunan sarana
perdagangan
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam
negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan
kerugian, mambahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta
produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
9 implisit dalam UU No. 11 Thn 2006, Pasal 183 ayat 1
10 implisit dalam UU No. 11 Thn 2006, Pasal Pasal 155
11 implisit dalam UU No. 11 Thn 2006, Pasal 163 Ayat 1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 53
6. Meningkatkan kinerja pelayanan di bidang industri dan perdagangan
sebagai upaya pelayanan terhadap masyarakat.
4.2.2. Sasaran Strategis /Jangka Menengah
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Aceh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran yang ingin
dicapai pada masing-masing tujuan di atas dapat dilihat pada diangram berikut ini,
Gambar 4.1
Diagram Hubungan Keterkaitan Antara Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
MIS
I
TU
JU
AN
SA
SA
RA
N
1.Mendorong tumnbuh
kembangnya sentra-sentra industri dalam
rangka memperkuat
struktur ekonomi
masyarakat
2. Meningkatkan daya saing produk industri
Aceh
3. Meningkatkan kinerja eskpor non
migas Aceh
4. Penguatan pasar dalam
negeri
1.Mewujudkan pemberdayaan
ekonomi rakyat dan pengentasan
kemiskinan
2. Meningkatkan
produktifitas dan daya saing produk
Industri Aceh
3. Meningkatkan
askes pasar ekspor dan
fasilitasi ekspor
4. Mewujudkan perdagangan
di Aceh bebas dari
hambatan
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan
pasar dalam negeri
Meningkatnya kontribusi IKM terhadap PDRB
Aceh (1)
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan perajin
(2)
Meningkatnya
peprtumbuhan ekspor
non migas sebagai salah satu sumber
utama pertumbuhan
ekonomi (3)
Meningkatnya iklim usaha
perdagangan luar
negeri (3)
Terwujudnya stabilitas
harga bahan pokok
masyarakat di Aceh (4)
5. Reformasi birokrasi
di bidang
perindustrian dan
perdagangan
6. Meningkatkan
kinerja pelayanan di bidang industri dan
perdagangan
Meningkatnya
kualitas kinerja di bidang industri dan
perdagangan (6)
Berkembangnya industri potansial
daerah (1)
Terbentuknya
kemitraan (linkage)
antar usaha sebagai upaya penumbuhan
IKM (1)
Terciptanya peluang
dan akses pasar yang
seluas-luasnya bagi produk industri Aceh
(2)
Terlindungnya masyarakat dari praktek perdagangan
“tidak sehat” (5)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 54
4.2.2.1 Mewujudkan permberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan
Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan
pengentasan kemiskinan adalah:
1. Meningkatnya kontribusi IKM terhadap PDRB Aceh
Indikator kinerja kontribusi IKM terhadap PDRB Aceh yang digunakan adalah
nilai PDRB Aceh dari sektor Industri pengolahan berdasarkan Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) 2000 tahunan dari tahun 2013 hingga 2017.
2. Berkembangnya Industri Potensi Daerah
Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase perkembangan industri kecil
menengah di Provinsi Aceh dan penyerapan tenaga kerja dari sektor
perindustrian.
a. Persentase perkembangan industri kecil menengah dihitung berdasarkan
perbandingan antara selisih jumlah industri kecil dan menengah tahun ini
dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah IKM tahun sebelumnya, dengan
persamaan sebagai berikut:
% = (n IKM1 - nIKM0) x 100%,
n IKM 0
dimana nIKM0 adalah jumlah IKM pada tahun sebelumnya dan nIKM1
adalah jumlah IKM pada tahun sekarang
b. Indikator kinerja penyerapan tenaga kerja dari sektor perindustrian dan
perdagangan adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor IKM
berdasarkan angkatan kerja Provinsi Aceh setiap tahun dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2017. Perhitungan penyerapan tenaga kerja sektor
IKM terhadap angkatan kerja Provinsi Aceh dihitung dengan menggunakan
persamaan berikut:
TK =
x 100%, di mana TK adalah penyerapan tenaga kerja IKM, t
adalah jumlah tenaga kerja pada tahun berjalan dan T adalah jumlah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 55
angkatan kerja Provinsi Aceh. Semakin besar jumlah tenaga kerja dari
sektor IKM maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerja sektor
perindustrian berdasarkan angkatan kerja Provinsi Aceh.
3. Terbentuknya kemitraan (linkage) antar usaha
Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah perkembangan wira usaha baru
(WUB) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Bertambahnya wira usaha
baru dapat dihitung berdasarkan selisih jumlah industri tahun berjalan dengan
jumlah industri tahun sebelumnya.
4.2.2.2 Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk Industri Aceh
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan produktifitas dan daya saing produk
IKM adalah :
1. Meningkatnya Produktifitas dan ketrampilan perajin
Indikator yang digunakan dalam rangka peningkatan produktifitas dan
ketrampilan perajin adalah persentase peningkatan nilai produk dan cakupan bina
industri kecil menengah.
a. Persentase peningkatan nilai produksi dihitung berdasarkan nilai produk yang
dihasilkan. Indikator ini digunakan dengan asumsi bahwa bila produktifitas
meningkat maka nilai produksi akan meningkat.
b. Indikator cakupan bina indutri kecil menengah dihuting berdasarkan jumlah
perajin IKM yang dibina melalui pelatihan teknis maupun bimbingan teknis
dan magang setiap tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
Pelatihan teknis maupun bimbingan teknis yang diberikan kepada perajin
merupakan rekapitulasi dari jumlah keseluruhan kegiatan pelatihan yang
dilaksanakan oleh bidang Industri Kecil, Industri Menengah Besar dan
Dekranas setiap tahunnya.
2. Terciptanya peluang dan akses pasar yang seluas-luasnya bagi produk Industri
Aceh.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 56
Indikator kinerja terhadap peluang dan akses pasar yang seluas-luasnya bagi
produk Industri Aceh adalah peningkatan pendapatan perajin IKM berdasarkan
peningkatan nilai produksi. Peningkatan nilai produksi IKM di hitung dari
perbandingan nilai produksi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
Penciptaan peluang dan akses pasar dilaksanakan melalui keikutsertaan produk
ikm pada even-even pameran dan penyebaran informasi produk IKM melalui
booklet/leaflet maupun informasi melalui audio visual mengenai produk-produk
unggulan IKM.
4.2.2.3 Meningkatkan akses pasar eskpor dan fasilitasi ekspor
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi
ekspor adalah:
1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas sebagai salah satu sumber utama
pertumbuhan ekonomi
Indikator kinerja pertumbuhan ekspor nonmigas yang digunakan adalah tingkat
pertumbuhan ekspor nonmigas tahunan dari tahun 2013 hingga 2017.
Komoditi non migas Aceh didominasi oleh komoditi pupuk urea, amoniak, biji
besi dan komoditi kopi. Komoditi yang memiliki andil terbesar dalam
peningkatan nilai ekspor non migas adalah pupuk urea. Sementara pupuk urea
dapat dieskpor bila kebutuhan pupuk dalam negeri terpenuhi. Variabel ini dapat
memberikan imbas negatif dalam pencapaian target yang ditetapkan.
2. Meningkatnya iklim usaha perdagangan luar negeri
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja peningkatan iklim usaha
perdagangan luar negeri adalah dengan jumlah perizinan perdagangan luar negeri
yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, yaitu:
Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA), merupakan dokumen yang
menerangkan asal komoditi yang akan diekspor.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 57
Jumlah Angka Pengenal Impor (API), merupakan dokumen pengenal bagi
importir yang akan melaksanakan kegiatan pamasukan barang dari luar
daerah kepabeanan terhadap produk tertentu sesuai dengan jenis API yang di
miliki.
Jumlah penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), yang
merupakan salah satu dokumen penunjang untuk melaksanakan kegiatan
ekspor komoditi kopi.
4.2.2.4 Mewujudkan perdagangan di Aceh bebas dari hambatan
Sasaran yang ingin dicapai agar perdagangan di Aceh bebas dari hambatan adalah:
1. Terwujudnya stabilisasi harga bahan pokok masyarakat di Aceh.
Sasaran stabilisasi harga bahan pokok tertentu yang ingin dicapai adalah stabilitas
harga bahan pokok tertentu yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau
sesuai kondisi daya beli masyarakat. Stabilitas harga bahan pokok masyarakat
Aceh dapat terwujud melalui pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan
Harga dapat dikatakan stabil jika koefisien variasi harga (persen) (Standar
deviasi/rata-rata x 100 persen) berada pada rentang yang wajar12
. Indikator yang
digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga adalah rata-rata koefisien
variasi harga (persen) untuk komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, daging
sapi, daging ayam, telur ayam, susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium,
tepung terigu dan blue band.
Target stabilisasi harga pada periode 2013 – 2017 adalah rata-rata koefisien
variasi harga di Provinsi Aceh berada pada kisaran 12 – 14 persen.
12
Renstra Kemendag 2010-2014
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 58
Tabel 4.1
Sasaran Penurunan Koefisien Variasi Harga Komoditi Tertentu
Tahun
Komoditi Tertentu
Koefisien Variasi (Persen) Target
2013 – 2017 2010 2011 2012
Beras 14.05 15.45 11.16
Gula pasir 7.39 6.09 6.38
Minyak goreng 9.57 10.07 8.46
Daging Sapi 11.99 8.82 10.47
Telur Ayam 18.92 16.67 16.75
Susu Kental Manis 5.87 7.52 7.77
Susu Bubuk 15.83 21.56 20.65
Garam Beryodium 27.57 27.37 26.32
Tepung terigu 5.51 5.49 5.92
Blue Band 5.10 4.96 5.37
Rata-rata koefisien variasi 12.48 12.69 12.48 12 – 14
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (di olah)
Indikator lainnya untuk mengukur stabilisasi bahan pokok masyarakat adalah
kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Aceh. Stabilitas harga
terkendali menyebabkan daya beli masyarakat tidak terganggu yang berdampak
pada peningkatan nilai PDRB dari sektor perdagangan.
4.2.2.5 Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri
Upaya perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen akan
hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya
perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam
negeri serta menciptakan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen
yang semakin baik dapat dicerminkan adanya lembaga yang dapat melindungi
konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen.
Pelaksanaan perllindungan konsumen dilakukan melalui beberapa kegiatan meliputi
pengawasan barang beredar dan kemetrologian.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 59
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perlindungan konsumen dan
pengamanan pasar dalam negeri adalah:
1. Terlindungnya masyarakat dari praktek perdagangan “tidak sehat”
Indikator yang digunakan untuk mengukur perlindungan konsumen dari praktek
perdagangan tidak sehat adalah dengan melihat perbandingan antara barang yang
awasi dengan barang yang tidak sesuai dengan peraturan tentang perlindungan
konsumen. Persamaan yang di tampilkan adalah sebagai berikut,
Ba : Bs, dimana Ba = jumlah barang yang diawasi, Bs = Jumlah barang yang
tidak sesuai dengan ketentuan (Kadaluarsa, SNI, Kartu garansi dan petunjuk
manual berbahasa Indonesia untuk peralatan elektronika).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 60
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. i Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat dan Pengentasan
Kemiskinan (implisit dalam
UU No. 11 Thn 2006, Pasal
183 ayat 1).
1. Meningkatnya kontribusi IKM
terhadap PDRB Aceh
1.1 Persentase peningkatan
kontribusi PDRB dr sektor
industri pengolahan
5,66% 5,67% 5,68% 5,69% 5,70%
2. Berkembangnya Industri
Potensial Daerah
2.1 Persentase Perkembangan
Industri Kecil dan Menengah
10% 10% 11% 15% 15%
2.2 Persentase penyerapan tenaga
kerja IKM berdasarkan
angkatan kerja Prov Aceh
2% 2,25% 2,5% 2,6% 3%
3. Terbentuknya kemitraan
(linkage) antar usaha sebagai
upaya penumbuhan industri
Kecil menengah besar
3.1 Peningkatan jumlah Wira
Usaha Baru (WUB) dari sektor
industri
1000
WUB
1200
WUB
1500
WUB
2000
WUB
2100
WUB
2. Meningkatkan produktifitas
dan daya saing produk IKM
(implisit dalam UU No. 11
Thn 2006, Pasal 154 dan
Pasal 155).
4. Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan perajin
4.1 Cakupan bina industri kecil
dan menengah
250 Orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang
3. Meningkatkan akses pasar
ekspor dan fasiliatasi ekspor.
6. Meningkatnya pertumbuhan
ekspor non migas sebagai salah
satu sumber utama
pertumbuhan ekonomi
6.1 Meningkatnya nilai ekspor non
migas
US$ 95
Juta
US$ 97
Juta
US$ 99
Juta
US$100
Juta
US$150
Juta
7. Meningkatnya iklim usaha
perdagangan luar negeri
7.1 Jumlah penerbitan Surat
Keterangan Asal (SKA)
500 510 520 538 540
7.2 Jumlah Penerbitan Surat
Pemberitahuan Ekspor Kopi
(SPEK)
470 475 480 500 520
7.3 Jumlah Penerbitan Angka
Pengenal Impor (API)
45 47 50 60 70
7.4 Jumlah sertifikat pengujian
yang diterbitkan
75 80 85 90 100
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 61
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Mewujudkan
perrdagangan di Aceh
bebas dari hambatan
8. Terwujudnya stabilisasi
harga bahan pokok
masyarakat di Aceh
8.1 Rata-rata koefisien variasi
harga di Provinsi Aceh
12 - 14 12 - 14 12 - 14 12 - 14 12 - 14
8.2
Kontibusi sektor
Perdagangan terhadap
PDRB Aceh
16,05 M 16,50 M 16,57 M 17,10 M 17,50 M
5. Meningkatkan
perlindungan konsumen
dan pengamanan pasar
dalam negeri
9. Terlindungnya masyarakat
dari praktek perdagangan
"tidak sehat"
9.1
perbandingan antara
barang yang awasi dengan
barang yang tidak sesuai
dengan peraturan tentang
perlindungan konsume
5,30 : 1
5,04 : 1
4,78 : 1
4,52 : 1
4,26 : 1
9.2 Jumlah UTTP yang
ditera/tera ulang
32000 32500 33000 33200 33500
9.3 Jumlah Retribusi tera/tera
ulang (Rp juta)
34,7 37 27,5 38 39
6. Meningkatkan kinerja
pelayanan di bidang
industri dan perdagangan
10 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
10.1 Peningkatan persentase
realisasi capaian kinerja
terhadap rencana program
yang ditetapkan
75% 78% 80% 82% 85%
10.2 Jumlah dokumen
perencanaan sistem AKIP
7 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 62
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta
menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi
operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan
dipergunakan sebagai pedoman operasional.
Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 1.
Mewujudkan
pemberdayaan
Ekonomi
rakyat dan
Pengentasan
Kemiskinan
1. Meningkatnya kontribusi IKM terhadap
PDRB Aceh
2. Penyerapan tenaga kerja dari sektor
perindustrian dan perdagangan
3. Terbentuknya kemitraan (linkage) antar
usaha
1.1 Pembinaan dan pemberdayaan IKM
berbasis ekonomi daerah (LQ tinggi)
keunggulan komperatif dan
kompetitif
2.1. Menciptakan Wira Usaha Baru
(WUB) berbasis agro industri dan
sumber daya lokal
3.1 Melaksanakan temu wirausaha
1.1.1. Pengembangan potensi daerah
melalui program OVOP (one
village one product)
2.1.1. Pelatihan & magang bagi calon
wirausahawan
2.1.2. Pelatihan Manajemen Usaha
3.1.1. Fasilitasi pelaksanaan temu
wirausaha
3.1.2. Fasilitasi pembentukan kawasan
industri Aceh
Tujuan 2
Meningkatkan
produktifitas
dan nilai
tambah produk
IKM
1.1 Meningkatnya produktifitas dan
ketrampilan dan pengetahuan Perajin
IKM
1.2 Terciptanya peluang dan akses pasar
yang seluas-luasnya bagi produk IKM
2.1.1 Pembinaan dan pemberdayaan IKM
berbasis ekonomi daerah (LQ
tinggi) keunggulan komparatif dan
kompetitif
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan promosi
produk unggulan
2.1.1.1. Koordinasi dengan instansi
dan/atau lembaga terkait
2.1.1.2. Pelatihan, pendampingan dan
pemberian sarana dan prasarana
1.2.1.1 Berpartisipasi dalam event
pameran skala nasional dan
internasional
1.2.1.2 Pembuatan brosur, booklet dan
leaflet produk unggulan daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 63
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 3
Meningkatkan
Akses Pasar
ekspor dan
Fasilitasi
Ekspor
3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor
non migas sebagai salah satu sumber
utama pertumbuhan ekonomi
3.2 Meningkatnya iklim usaha
perdagangan luar negeri
3.1.1. Peningkatan akses pasar tujuan
ekspor
3.2.1. Peningkatan pelayanan pengujian
mutu barang ekspor dan impor
3.2.2. Peningkatan pelayanan perizinan
sektor perdagangan luar negeri
3.1.1.1 Berpartisipasi dalam event
pameran Internasional
3.1.1.2 Pembinaan eksportir dan calon
eksportir
3.1.1.3 Informasi akses pasar
3.2.1.1 Pelatihan teknis bagi analis
3.2.1.2 Akreditasi parameter uji komoditi
3.2.1.3 Monitoring mutu komoditi ekspor
3.2.1.4 Fasilitasi sarana dan prasarana
laboratorium pengujian mutu
barang eskpor dan impor
3.2.2.1 Pelayanan penerbitan SKA,
SPEK dan API secara online
Tujuan 4
Mewujudkan
Perdagangan di
Aceh Bebas
dari Hambatan
Tujuan 5
Meningkatkan
Perlindungan
konsumen dan
Pengamanan
Pasar Dalam
Negeri
4.1. Terwujudnya stabilisasi harga bahan
pokok masyarakat di Aceh
5.1. Terlindungnya masyarakat dari praktek
perdagangan “tidak sehat”
4.1.1. Pengendalian harga kebutuhan
pokok masyarakat
4.1.2. Penyediaan sarana dan prasarana
perdagangan
5.1.1. Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
5.1.2. Pelaksanaan tera/tera ulang
terhadap UTTP di Kabupaten/kota
4.1.1.1. Pelaksanaan Operasi pasar/Pasar
Rakyat pada hari-hari besar
keagamaan
4.1.1.2. Pelaksanaan monitoring Barang
Pokok dan Strategis di
Kabupaten/Kota
4.1.1.3. Pemantauan dan monitoring
distribusi barang masuk dan
keluar dari dan ke Sumatera Utara
4.1.1.4. Fasilitasi pembangunan dan
pengembangan pasar tradisional di
Kabupaten/Kota
5.1.1.1. Pelaksanaan pengawasan
peredaran barang dan jasa
5.1.1.2. Pelaksanaan sosialisasi
Perlindungan Konsumen
5.1.1.3. koordinasi perlindungan
konsumen dengan instansi terkait
5.1.2.1. Pengawasan UTTP
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 64
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
5.1.2.2. Melaksanakan tera/tera ulang
UTTP
5.1.2.3. Penyuluhan kemetrologian
5.1.2.4. Penyusunan draft Qanun tentang
biaya tera/tera ulang
Tujuan 6.
Meningkatkan
kinerja pelayanan
di bidang industri
dan perdagangan
6.1. Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
6.1.1 Pengawasan dan evaluasi
kedisplinan aparatur
6.1.2 Penyediaan sarana dan prasarana
kerja aparatur
6.1.3 Peningkatan kompetensi aparatur
6.1.4 Penyediaan dokumen perencanaan
pembangunan perindustrian dan
perdagangan
6.1.1.1. Pemberian reward and
punishment
6.1.2.1. Menyediakan sarana dan
prasarana kerja kantor
6.1.2.2. Melaksanakan pemeliharaan
ssarana dan prasarana kerja kantor
6.1.3.1. Melaksanakan pendidikan dan
pelatihan formal bagi aparatur
6.1.4.1. Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan sesuai
dengan sistem akuntabilitas kinerj
instansi pemerintah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 65
A. Strategi
Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun ke depan
berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)
2012 - 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam pembangunan
di sektor Industri dan Perdaganan periode 2013 – 2017 telah menyusun strategi
dan kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana Tabel 4.2 di atas, yaitu:
a. Pembinaan dan pemberdayaan IKM berbasis ekonomi daerah (LQ
tinggi), keunggulan komperatif dan kompetitif. Strategi ini
dilaksanakan untuk menghasilkan produk IKM yang dapat bersaing
dengan produk lain dan dapat diproduksi dengan biaya lebih murah
dengan memanfaatkan keunggulan bahan baku lokal dibandingkan
dengan produk sejenis dari daerah lain. Arah kebijakan yang dilakukan
dalam mendukung strategi ini adalah;
Pengembangan potensi daerah melalui program One Village One
Product (OVOP)
Pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan pemberian sarana dan
prasarana pendukung produksi IKM
b. Menciptakan Wira Usaha Baru (WUB) berbasis agro industri dan
sumber daya lokal. Melalui strategi ini diharapkan terciptanya lapangan
usaha baru sesuai dengan potensi daerah Aceh yang memiliki potensi
agro sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan
perekonomian rakyat. Dengan tumbuh dan berkembangnya Wira Usaha
Baru pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB Aceh, untuk mendukung
strategi ini maka arah kebijakan yang tempuh adalah:
Pelaksanaan pelatihan dan magang bagi calon wirausahawan
Pelaksanaan pelatihan manajemen Usaha
c. Melaksanakan temu wirausaha
Pelaksanaan temu wirausaha merupakan salah satu strategi dalam rangka
mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 66
Kecil Menengah. Dengan adanya temu wira usaha diharapkan akan
terjalinnya koordinasi dan terciptanya pasar antar usaha. Arah kebijakan
yang mendukung strategi ini adalah:
Memfasilitasi pelaksanaan temu wirausaha
Memfasilitasi pembentukan kawasan industri Aceh
d. Pembinaan dan pemberdayaan IKM berbasis ekonomi daerah (LQ
tinggi), keunggulan komparatif dan kopetitif merupakan salah satu
strategi dalam meningkatkan produktifitas dan ketrampilan perajin. Arah
kebijakan yang dilakukan adalah:
Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait
Pelatihan, pendampingan dan pemberian sarana dan prasarana
pendukung
e. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Produk Unggulan, dilaksanakan untuk
meningkatkan akses pasar produk unggulan dari sektor IKM. Arah
kebijakan dalam mendukung strategi ini adalah dengan;
Berpartisipasi dalam event pameran skala nasional dan internasional
Pembuatan brosur, booklet dan leaflet produk unggulan daerah
f. Peningkatan Akses Pasar Tujuan Ekspor merupakan strategi dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor serta memfasilitasi akses
pasar bagi eksportir. Arah kebijkan dalam mendukung strategi ini
melalui;
Berpartisipasi dalam event pameran internasional
Pembinaan eksportir dan calon eksportir
Informasi akses pasar
g. Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor
merupakan strategi dalam mendukung peningkatan iklim usaha
perdagangan luar negeri melalui pelayanan sertifikasi mutu barang yang
akan diekspor ke negara tujuan ekspor sesuai dengan parameter uji atau
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 67
ketentuan dari negara tujuan ekspor serta menguji komoditi barang yang
akan masuk ke wilayah Aceh melalui pintu masuk barang ekspor impor
(pelabuhan udara, laut maupun darat). Arah kebijakan yang diambil untuk
mendukung strategis ini antara lain;
Pelatihan teknis bagi analis
Akreditasi parameter uji komoditi
Monitoring mutu komoditi ekspor
Fasilitasi sarana dan prasarana laboratorium penguji mutu barang
ekspor dan impor
h. Peningkatan Pelayanan Perizinan Sektor Perdagangan Luar Negeri,
Strategi ini merupakan salah satu strategi dalam rangka meningkatkan
iklim usaha perdagangan luar negeri melalui pelayanan penerbitan
dokumen pendukung dalam kegiatan ekspor dan impor di wilayah Aceh.
Arah kebijakan untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan
sektor perdagangan luar negeri adalah;
Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), Surat
Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK) dan Angka Pengenal Impor
(API) secara online.
i. Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, merupakan salah
satu strategi dalam mewujudkan stabilitas harga bahan pokok masyarakat
di Aceh. Arah kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian harga
kebutuhan pokok masyarakat adalah dengan;
Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar
keagamaan
Pelaksanaan monitoring harga barang pokok dan strategis di
Kabupaten/Kota
Pemantauan dan monitoring distribusi barang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 68
j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan, Tersedianya sarana
dan prasarana pendukung perdagangan adalah untuk mendukung
terwujudnya perdagangan di Aceh bebas dari hambatan. Arah kebijakan
yang diambil untuk strategi ini adalah dengan;
Fasilitasi pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional di
Kabupaten/Kota
k. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, merupakan
salah satu strategi yang harus dilaksanakan dalam rangka melindungi
masyarakar dari praktek perdagangan “tidak sehat”, Arah kebijakan yang
diambil adalah dengan;
Pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa
Pelaksanaan sosialisasi perlindungan komsumen
Koordinasi perlindungan konsumen dengan instansi terkait
l. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Terhadap UTTP (Ukur, Takar,
Timbang dan Peralatan) di Kabupaten/Kota, merupakan strategi
perlindungan konsumen melalui perlindungan kemetrologian, yaitu
melindungi masyarakat dari ketidakakuratan alat ukur. Arah kebijkannya
antara lain melalui;
Pengawasan UTTP
Melaksanakan tera/tera ulang UTTP
Melaksanakan penyuluhan kemetrologian
Penyusunan draft Qanun tentang biaya tera/tera ulang
m. Pengawasan dan evaluasi kedisiplinan aparatur, merupakan strategi
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
Arah kebijakan yang diambil adalah:
Pemberian reward and punishment kepada aparatur
n. Penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur, dilaksanakan untuk
mempermudah aparatur dalam bekerja sehingga pelayanan di bidang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 69
industri dan perdagangan dapat meningkat. Arah kebijakan yang diambil
adalah:
Menyediakan sarana dan prasarana kerja aparatur
Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur
o. Peningkatan kompetensi aparatur, merupakan salah satu strategi
peningkatan kualitas pelayanan administrasi melalui pemberdayaan
aparatur. Arah kebijakan yang diambil adalah:
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur
p. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan perindustrian dan
perdagangan, merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kualitas
pelayanan administrasi melalui perencanaan yang terintegrasi dan
bersinerji sehingga kinerja pelayanan di bidang industri dan perdagangan
menjadi labih baik. Arah kebijakan yang diambil adalah:
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 70
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh dengan mempertimbangkan arah
kebijakan dan strategis pemerintah Aceh serta strategi dan arah kebijakan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh, maka dirumuskan beberapa program dan
kegiatan yang mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan
perubahannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
A. Program
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mengagendakan beberapa
program diantaranya Program Pendukung Pelaksanaan urusan Administrasi dan
Ketatausahaan Kedinasan terdiri dari lima Program; Program spesifik sektor
perindustrian terdiri dari dua program dan Program spesifik sektor perdagangan
terdiri dari tiga program. Program tersebut diantaranya sebagai berikut :
I. Program pendukung pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan
kedinasan:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disipin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
II. Program spesifik sektor perindustrian:
1. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
III. Program spesifik sektor perdagangan:
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
3. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 71
B. Kegiatan
Program Pelaksanaan urusan Administrasi dan Ketatausahaan Kedinasan
serta Dukungan Pembinaan dan Pemberdayaan di Bidang Perindustrian dan
Perdagangan dijabarkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang mengarah
dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh diantaranya :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
d. Penyediaan jasa kebersihan;
e. Penyediaan Alat tulis kantor;
f. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
j. Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa hari-hari besar;
m. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran; dan
n. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pengadaan mebeleur;
d. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan;
e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; dan
g. Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas.
h. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 72
3. Program Peningkatan Disipin Aparatur dengan kegiatan :
a. Pegadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi :
a. Perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan.
6. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan
kegiatan:
a. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah.
b. Fasilitasi pengembangan industri kerajinan daerah
c. Penyediaan Sarana Penunjang industri Kecil dan Menengah
d. Pembinaan dan pengawasan industri agro, kimia dan aneka
e. Fasilitasi pembangunan kawasan industri daerah
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan
kegiatan :
a. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah;
b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan :
a. Peningkatan kapasitas lab. Penguji mutu barang ekspor dan impor;
b. Peningkatan dan perluasan pasar ekspor.
9. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan
kegiatan :
Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk; dan
Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Indikator kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pembinaan
dan pemberdayaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh diantaranya di uraikan pada Tabel 5.1
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanan
indikatif.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 73
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 74
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 75
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 76
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 77
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh telah dijabarkan
berbagai indikator kinerja yang akan dicapai SKPA dalam lima tahun
mendatang. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Aceh juga telah mengidentifikasikan beberapa indikator kinerja dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMA.
Indikator kinerja ini diuraikan meliputi dua bidang yaitu bidang industri
dan bidang perdagangan yang akan menggambarkan keberhasilan SKPA Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam mengimplementasikan strategi,
kebijakan, dan program/kegiatan guna mendukung visi dan misi Kepala
Daerah dalam rangka memperkuat struktur perekonomian yang tangguh di
Provinsi Aceh.
Di bidang perdagangan indikator kinerja yang memberikan peran yang
cukup penting adalah persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB, nilai ekspor bersih perdagangan dan cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal. Untuk bidang industri indikator kinerja yang akan
diukur adalah persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB,
pertumbuhan industri secara keseluruhan dan cakupan bina industri kecil dan
menengah. Hasil uraian tersebut di atas dapat lebih jelas dilihat pada Tabel 6.1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 78
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA
1 2 3 4 5
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 4 5 6 7 8
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 16,03 Milyar 16,05 16,05 16,57 17,1 17,5
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas 93,7 juta US$ 95 juta 97 juta 99 Juta 100 juta 150 juta
3. Rasio pengawasan barang dan jasa yang
memenuhi standar
5,56 : 1,73 5,30 : 1 5,04 : 1 4,78 : 1 4,52 : 1 4,26 : 1
4. Kontribusi sektor Industri non migas terhadap PDRB 4,96 % 5,66 5,67 5,68 5,69 5,7
5. Pertumbuhan Industri Menengah dan Besar 50 Unit 3 3 3 3 3
6. Berkembangnya industri potensial daerah 10.343 Unit 10.653 10.964 11.274 11.585 11.895
7. Cakupan bina industri kecil menengah 150 Orang 250 400 400 400 400
3
No Indikator Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMA
Target Capaian Setiap Tahun
Sumber : RPJM Aceh (Diolah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 - 2017 79
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 20121 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. Perindustrian
a. Kontribusi Sektor Industri
terhadap PDRB
12.00 11.50 11.50 11.50 10.00 11.14 11.78 10.56 11.78 5.45 6.78% 5.75% -10.36% 11.55% -53.74%
b. Pertumnbuhan Industri
Menengah Besar
- - - - - - - - - - - - - - -
c. Berkembangnya Industri
Potensial daerah
7,900 7,000 7,500 8,000 9,000 7,964 7,082 7,342 7,538 10,343 2.10% -11.07% 3.67% 2.67% 37.21%
e. Cakupan bina industri kecil
menengah
150 200 200 200 200 150 200 189 125 180 25.15% 33.33% -5.50% -33.86% 44.00%
II. Perdagangan
a. Meningkatnya nilai ekspor non
migas (Rp Juta)
125.00 130 125 125 100 124.46 135.13 63.94 128.05 93.77 8.57% -52.68% 100.27% -26.77%
b. Jumlah penerbitan Surat
KeteranganAsal (SKA)
100 150 200 475 500 121 131 217 475 540 8.26% 65.65% 118.89% 13.68%
c. Jumlah Pennerbitan Surat
Pemberitahuan Ekspor Kopi
(SPEK)
350 400 425 450 475 337 384 455 425 478 13.95% 18.49% -6.59% 12.47%
d Jumla penerbitan Angka
Pengenal Impor (API)
30 30 30 35 40 33 19 29 35 74 -42.42% 52.63% 20.69% 111.43%
e. Frekwensi pelaksanaan paasr
rakyat/operasi pasar
23 20 15 10 10 18 15 10 10 13 -16.67% -33.33% 0.00% 30.00%
f. Tersedianya sarana dan
prasarana perdagangan
150 150 50 125 75 198 143 64 126 76 -27.78% -55.24% 96.88% -39.68%
g Kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB
Acehh Perbandingan antara barang
yang diawasi dengan barang
yang tidak sesuai dengan
peraturan perlindungan
konsumen
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - NA NA NA NA
i Jumlah UTTP yang ditera/tera
ulang
25,000 30,000 30,000 30,300 31,500 24,278 34,533 26,963 30,373 31,568 42.24% -21.92% 12.65% 3.93%
j Jumlah Kontribusi Retribusi
Tera/ Tera Ulang (Rp Ribu)
Rp. 32
Juta
21,000Rp 30,000Rp 30,000Rp 30,000Rp 34,700Rp 24,350Rp 31,813Rp 31,010Rp 33,863Rp 36,052Rp - 30.65% -2.52% 9.20% 6.46%
k Persentase Perkembangan
Nilai Ekspor Non Migas
65.00% 5% 2% 2% 2% 65.12% 8.56% -52.68% 100.27% -267.70% - -86.86% -715.42% -290.34% -366.98%
m Jumlah Negara Tujuan Ekspor 20 20 20 21 22 20 19 22 20 22 -5.00% 15.79% -9.09% 10.00%
Banda Aceh, 8 Juli 2013
LAMPIRAN I - RENSTRA INDAG 2012-2017
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Aceh
Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPA
2
Target Renstra SKPA Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-No
Target
SPM
Target
Indikato
r
Lainnya
Target
IKK
Tabel 2.1
80
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
- Lain-Lain PAD yang Sah 21,000,000 30,000,000 30,000,000 34,700,000 34,700,000 24,350,725 31,813,375 31,010,150 33,862,900 36,051,875 115.96 106.04 103.37 97.588 103.9 2,740,000 2,340,230
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai 14,256,607,500 20,852,972,121 20,816,305,130 22,039,073,746 22,987,184,516 14,115,776,717 20,061,526,891 20,504,791,839 21,738,984,897 21,830,699,149 99.012 96.205 98.504 98.638 94.969 1,746,115,403 1,542,984,486
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 1,360,935,000 1,666,090,000 1,685,890,000 2,322,395,000 3,430,908,600 1,060,391,000 1,513,804,500 1,640,932,000 2,147,069,000 3,392,706,500 77.916 90.86 97.333 92.451 98.887 413,994,720 466,463,100
- Belanja Barang & Jasa 16,216,312,600 21,762,635,478 12,376,151,964 82,969,819,205 100,392,809,394 15,695,921,413 20,033,675,062 12,158,870,503 77,634,432,875 95,136,163,161 96.791 92.055 98.244 93.569 94.764 16,835,299,359 15,888,048,350
Belanja Modal 61,522,298,300 95,404,127,401 71,815,173,118 2,918,068,104 2,298,328,712 33,816,651,662 70,273,701,680 65,304,392,616 2,673,840,200 2,266,960,000 54.966 73.659 90.934 91.63 98.635 (11,844,793,918) (6,309,938,332)
Banda Aceh, 8 Juli 2013
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
pada Tahun Ke-
1
Rata-rata Pertumbuhan
LAMPIRAN II - RENSTRA INDAG 2014-2017
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Tabel 2.2
81
2013 2014 2015 2016 20171 2 5 6 7 8 9
1.1 5.66% 5.67% 5.68% 5.69% 5.70%
2.1 10% 10% 11% 15% 15%
2.2 2% 2.25% 2.5% 2.6% 3%
3. Terbentuknya kemitraan (linkage)
antar usaha sebagai upaya
penumbuhan industri Kecil menengah
besar
3.1 Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru
(WUB) dari sektor industri
1000 WUB 1200 WUB 1500 WUB 2000 WUB 2100 WUB
3.2 Tumbuhnya industri menengah besar 3 3 3 3 3
2. 4. Meningkatnya produktifitas dan
ketrampilan perajin
4.1 Cakupan bina industri kecil dan
menengah
250 Orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang
5. Terciptanya peluang pasar dan akses
pasar yang seluas-luasnya bagi produk
5.1 Persentase peningkatan nilai produk
IKM
2% 2% 2% 2% 2%
6. Meningkatnya pertumbuhan ekspor
non migas sebagai salah satu sumber
utama pertumbuhan ekonomi
6.1 Meningkatnya nilai ekspor non migas US$ 95 Juta US$ 97 Juta US$ 99 Juta US$100 Juta US$150 Juta
7. Meningkatnya iklim usaha
perdagangan luar negeri
7.1 Jumlah penerbitan Surat Keterangan
Asal (SKA)
500 510 520 538 540
7.2 Jumlah Penerbitan Surat
Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK)
470 475 480 500 520
7.2 Jumlah Penerbitan Angka Pengenal
Impor (API)
45 47 50 60 70
8. Terwujudnya stabilitas harga bahan
pokok masyarakat di Aceh
8.1 Rata-rata koefisien variasi harga di
Provinsi Aceh
12 - 14 12 - 14 12 - 14 12 - 14 12 - 14
8.2 Kontibusi sektor Perdagangan terhadap
PDRB Aceh
16,05 M 16,50 M 16,57 M 17,10 M 17.5
9.1 5,30 : 1 5,04 : 1 4,78 : 1 4,52 : 1 4,26 : 1perbandingan antara barang yang
awasi dengan barang yang tidak sesuai
dengan peraturan tentang
perlindungan konsumen
3.
5.
4.
Terlindungnya masyarakat dari praktek
perdagangan "tidak sehat"
9.Meningkatkan perlindungan
konsumen dan pengamanan pasar
dalam negeri
Meningkatkan akses pasar ekspor
dan fasiliatasi ekspor.
Mewujudkan perrdagangan di Aceh
bebas dari hambatan
Meningkatkan produktifitas dan
daya saing produk Industri Aceh
(implisit dalam UU No. 11 Thn
2006, Pasal 154 dan Pasal 155 ).
1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
dan Pengentasan Kemiskinan
(implisit dalam UU No. 11 Thn
2006, Pasal 183 ayat 1 ).
4
Sasaran
3
Meningkatnya kontribusi IKM terhadap
PDRB Aceh
Berkembangnya Industri Potensial
Daerah
1.
2.
Persentase peningkatan kontribusi
PDRB dr sektor industri pengolahan
Persentase Perkembangan Industri
Kecil dan Menengah
Persentase penyerapan tenaga kerja
IKM berdasarkan angkatan kerja Prov
Aceh
LAMPIRAN III - RENTRA INDAG 2012-2017Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -No. Tujuan Indikator Sasaran
82
2013 2014 2015 2016 20171 2 5 6 7 8 94
Sasaran
3
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -No. Tujuan Indikator Sasaran
9.2 Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang 32000 32500 33000 33200 33500
9.3 Jumlah Retribusi tera/tera ulang (Rp
juta)
34.7 37 37.5 38 39
6 Meningkatkan kinerja pelayanan di
bidang industri dan perdagangan
10 Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
10.
1
Persentase realisasi capaian kinerja
terhadap rencana program yang
ditetapkan
75% 78% 80% 82% 85%
10.
2
Jumlah dokumen perencanaan sistem
AKIP
7 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen
Banda Aceh, 8 Juli 2013
83
LAMPIRAN IV - RENSTRA INDAG 2012-2017
Rp Rp Rp Rp Rp Rp1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 21
Program Pengembangan sentra-
sentra industri Potensial
5.66 % 5.66 % 13,711.60 5.67 % 14,092.21 5.68 % 14,915.63 5.69 % 15,809.47 5.70 % 167,857.98 5.70 % 75286.89 Indag Aceh
Keg. Fasilitasi Pembinaan IKM - Jumlah Industri Kecil
Menengah
10,343 Unit 10,653 Unit 10,964 Unit 11,274 Unit 11,585 Unit 11,895 Unit 11,895 Unit
Persentase
Perkemban
gan iKM
Program Pengembangan sentra-
sentra industri Potensial
38.42 % 10.00 % 10.00 % 11.00 % 15.00 % 15.00 % 61.00 % Indag Aceh
Persentase
penyerapan
tenaga
kerja IKM
Keg. Fasilitasi Pembinaan bagi
Industri kecil menengah
2.28 % 2.00 % 2.25 % 2.50 % 2.60 % 3.00 % 3.00 %
Peningkata
n wira
usaha baru
Program Pengembangan sentra-
sentra industri Potensial
- Jumlah perkembangan
WUB
2,896 WUB 1,000 WUB 3,404.75 1,200 WUB 3,499.26 1,500 WUB 3,703.72 2,000 WUB 3,925.67 2,100 WUB 4,161.20 7,800 WUB 18,694.61 Indag Aceh
Keg. Pembinaan dan pengawasan
industri agro, kimia dan aneka
- Pertumbuhan Industri
Menengah dan Besar50 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 65 Unit
Keg, Fasilitasi pembangunan
Kawasan Industri Daerah
- Tersedianya Kawasan
Industri Aceh yang
representatif
1 Kawasan 0 0 0 0 0 1 Kawasan
Program Pengembangan sentra-
sentra industri Potensial
Persentase peningkatan
nilai produk IKM3 % 2.00 % 6,809.50 2.00 % 6,998.52 2.00 % 7,407.45 2.00 % 7,851.35 2.00 % 8,322.40 10.00 % 37,389.21 Indag Aceh
Keg, Fasilitasi Pembinaan Industri
kecil dan Menengah
Jumlah perajin IKM yang dibina 247 Orang 250 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 1,850 Orang
Keg. Fasilitasi Pengembangan
Industri Kerajinan Daerah
60 Orang 142 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 622 Orang
Keg. Penyediaan sarana penunjang
industri kecil
98 Paket 90 Paket 85 Paket 80 Paket 100 Paket 100 Paket 455 Pkaet
- Jumlah rapat koordinasi
yang dilaksanakan
1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali
- Jumlah perusahaan yang
diawasi limbah outlet dan
inlet
6 Prshn 8 Prshn 9 Prshn 10 Prshn 10 Prshn 10 Prshn 10 Prshn
- Frekwensi monitoring
garam beryodium di pasar
kab/kota
15 kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali 21 Kali 22 Kali 103 Kali
Indag Aceh
- Jumlah pameran yang
dikuti oleh IKM
8 event 5 event 5 event 5 event 5 event 5 event 25 event
- Jumlah booklet komoditi
unggulan yang di cetak
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
Keg, Pembinaan dan pengawasan
industri agro, kimia dan Aneka
1 event 4 event 4 event 4 event 4 event 4 event 20 event
- Jumlah pameran yang
diikuti oleh perajin binaan
dekranas
4 event 3 event 3 event 4 event 4 event 5 event 19 event
-Jumlah outlet/showroom
dekranas
4 outlet 4 outlet 4 outlet 4 outlet 4 outlet 4 outlet 20 outlet
Keg, Pembinaan dan pengawasan
industri agro, kimia dan aneka
Terciptanya
peluang dan
akses pasar
yang seluas-
luasnya bagi
produk IKM
Meningkatnya
pendapatan
perajin dari
IKM
berdasarkan
peningkatan
nilai produksi
Keg, Fasilitasi Pembinaan Industri
kecil dan Menengah
Keg. Fasilitasi Pengembangan
Industri Kerajinan Daerah
2.00 % 2.00 %
Meningkat
kan
kontribusi
IKM
terhadap
PDRB
4 6
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2012)
7 8
Jumlah sarana pendukung
yang diberikan kepada IKM
Berkemba
ngya
Industri
Potensial
Daerah
Berkembangnya Industri
Potensial Daerah
Persentase penyerapan
tenaga kerja IKM
berdasarkan angkatan kerja
Prov. Aceh
Persentase
Peningkata
n Kontribusi
PDRB dari
sektor
industri
pengolahan
Kontribusi sektor Industri non
migas terhadap PDRB Aceh
(ADHK)
Jumlah perajin daerah yang
dibina (dekranas)
Pemberday
aan
Ekonomi
Rakyat dan
Pengentasa
n
Kemiskinan
Terbentuk
nya
kemitraan
(linkage)
antar
usaha
Pertumbuha
n Industri
menegah
besar
Meningktka
n
produktifita
s dan daya
saing
produk
Industri
Aceh
Meningkatny
a
produktifitas
dan
ketrampilan
perajin
Persentase
peningkatan
nilai produk
IKM
Cakupan bina
industri kecil
menengah
Target
1814
Target
16
Target
12
Orang 90 Orang 450
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Aceh
Indikator
SasaranSasaranTujuan Kode
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPA
Unit Kerja
SKPA
Penangung
Jawab
LokasiProgram dan KegiatanTahun 2013 Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program (outcame) dan
Kegiatan (output)Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2014
TargetTarget
(dalam jutaan)
10
Jumlah pelaku usaha yang
mengikuti pelatihan teknis
industri agro, kimia dan
aneka
- Orang 90
Program Pengembangan sentra-
sentra industri Potensial
Persentase peningkatan nilai
produksi IKM
Jumlah pameran agro yang
diikuti oleh industri Agro,
Kimia dan Aneka
90 Orang 90 Orang 90
2.00 % 2.00 2.00
70 Orang
%
Orang
10.00 %% 2.00 %
84
LAMPIRAN IV - RENSTRA INDAG 2012-2017
Rp Rp Rp Rp Rp Rp1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2012)
7 8
Target
1814
Target
16
Target
12
Indikator
SasaranSasaranTujuan Kode
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPA
Unit Kerja
SKPA
Penangung
Jawab
LokasiProgram dan KegiatanTahun 2013 Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program (outcame) dan
Kegiatan (output)Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2014
TargetTarget
10
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
93.70$ Juta 95.00$ Juta 3,898.60 97.00$ Juta 4,006.82 99.00$ Juta 4,240.94 100.00$ Juta 4,495.08 150.00$ Juta 4,764.77 150.00$ Juta 21,406.22 Indag Aceh
- Jumlah negara tujuan ekspor 22 Negara 22 Negara 22 Negara 22 Negara 23 Negara 23 Negar
a
23 Negara
- Frekwensi pelaksanaan
sosialisasi peningkatan
mutu produk ekspor
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 kali
- Jumlah pameran produk
ekspor yang diikuti 3 event 3 event 3 event 4 event 4 event 4 event 18 event Indag
- Jumlah eksemplar booklet
profil eksportir dan importir
yang dicetak
500 500 500 500 500 500 2,500 Indag
- Jumlah eksemplar booklet
realisasi ekspor yang di
cetak
200 200 200 200 200 200 1,000
- Jumlah brosur yang dicetak 2,000 lbr 2,000 Lbr 2,000 Lbr 2,000 Lbr 2,000 Lbr 2,000 Lbr 10,000 Lbr Indag
- Jumlah aparatur/pengusaha
yang mengikuti pelatihan
ekspor dan impor
0 Orang 10 Org 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 18 Org
- Jumlah SKA (Surat
Keterangan Asal) yang
diterbitkan
540 lbr 500 lbr 510 lbr 520 lbr 538 lbr 540 lbr 2,608 lbr
- Jumlah SPEK (surat
Pemberitahuan Ekspor
Kopi) yang diterbitkan
478 Lbr 470 lbr 475 lbr 480 lbr 500 lbr 520 lbr 2,445 lbr
- Jumlah API (Angka
Pengenal Impor) yang
diterbitkan
74 lbr 45 lbr 47 lbr 50 lbr 60 lbr 70 lbr 272 lbr
- Jumlah sertifikat pengujian
yang diterbitkan37 lbr 75 lbr 80 lbr 85 lbr 90 lbr 100 lbr 430 Lbr
- Frekwensi monitoring mutu
komoditi ekspor Aceh4 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 100 kali
- Jumlah komoditi yang telah
mendapatkan akreditasi
parameter uji
0 Komoditi 1 Komodi
ti
0 0 1 Komo
diti
2 komoditi
- Jumlah aparatur/analis
yang mengikuti pelatihan
teknis
10 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 25 Org 125 Org
- Jumlah pengadaan alat-alat
laboratorium BPSMB1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 5 Pkt
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
- Rata-rata koefisien variasi
harga di Provinsi Aceh12.48 % 12 - 14 % 36,865.80 12 - 14 % 37,889.11 12 - 14 % 40,103.02 12 - 14 % 42,506.23 12 - 14 % 45,056.45 12 - 14 % 202,420.60 Indag Aceh
- Kontribusi sub sektor
perdagangan terhadap
PDRB
16.03 Milyar 16.05 Milyar 16.50 Milyar 16.57 Milyar 17.10 Milyar 17.50 Milyar 17.50 Milyar Indag Aceh
- Frekwensi pelaksanaan
pasar rakyat/operasi pasar
di Kabupaten/kota
13 kali 11 kali 23 kali 23 kali 23 kali 23 kali 103 Kali
- Frekwensi pelaksanaan
monitoring Bapokstra
(barang pokok dan
strategis) di Kab/Kota
16 kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 75 Kali
Meningkatkan
akses pasar
ekspor dan
fasiliatasi
ekspor
Meningkatny
a
pertumbuhan
ekspor non
migas
sebagai
salah satu
sumber
utama
pertumbuhan
ekonomi
Peningkatan
nilai ekspor
non migas
Meningkatnya nilai ekspor non
migas
Meningkatny
a iklim usaha
perdagangan
luar negeri
Peningkatan
pelayanan
pengujian
mutu barang
ekspor dan
impor
Keg. Peningkatan dan perluasan
pasar ekspor
Keg. Peningkatan dan perluasan
pasar ekspor
Keg. Peningkatan Kapasitas Lab
Penguji Mutu Barang Ekspor dan
Impor
Mewujudkan
perdagangan
di Aceh bebas
dari hambatan
Terwujudnya
stabilitas
harga bahan
pokok
masyarakat
Stabilisasi
harga
kebutuhan
pokok
masyarakat
Keg. Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Terciptanya
peluang dan
akses pasar
yang seluas-
luasnya bagi
produk IKM
Meningkatnya
pendapatan
perajin dari
IKM
berdasarkan
peningkatan
nilai produksi
Meningktka
n
produktifita
s dan daya
saing
produk
Industri
Aceh
Peningkatan
pelayanan
perizinan luar
negeri
85
LAMPIRAN IV - RENSTRA INDAG 2012-2017
Rp Rp Rp Rp Rp Rp1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2012)
7 8
Target
1814
Target
16
Target
12
Indikator
SasaranSasaranTujuan Kode
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPA
Unit Kerja
SKPA
Penangung
Jawab
LokasiProgram dan KegiatanTahun 2013 Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program (outcame) dan
Kegiatan (output)Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2014
TargetTarget
10
- Frekwensi pemantauan dan
monitoring distribusi barang
masuk dan keluar dari dan
ke Sumatera Utara
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 Kali
- Frekwensi pelaksanaan
koordinasi dengan
Kemendag
2 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 25 Kali
- Jumlah pasar yang
dibangun (tradisional,
Pasar Induk, Pasar semi
modern)
40 unit 23 unit 20 unit 18 unit 16 unit 16.00 unit 93 unit
- Jumlah Pasar yang direhab 9 unit 17 unit 19 unit 20 unit 18 unit 18 unit 92 unit
- Jumlah kios/ruko yang
dibangun2 unit 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 11 unit
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
- Persentase penurunan
barang yang tidak sesuai
standar perlindungan
konsumen
0 5 % 3,404.75 5 % 3,499.26 5 % 3,703.72 5 % 3,925.67 5 % 4,161.20 25 % 18,694.61 Indag Aceh
- Jumlah UTTP yang ditera 31,568 UTTP 32,000 UTTP 32,500 UTTP 33,000 UTTP 33,200 UTTP 33,500 UTTP 33,500 UTTP Indag Kab/kota
- Frekwensi pelaksanaan
pengawasan UTTP21 kali 21 kali 23 kali 23 kali 23 kali 23 kali 113 kali
- Frekwensi pelaksanaan
penyuluhan kemetrologian2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
- Jumlah pengadaan
peralatan pendukung
kemetrologian
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 5 pkt
- Jumlah tempat
pelaksanaan sidang tera18 lokasi 150 lokasi 150 lokasi 150 lokasi 150 lokasi 150 lokasi 750 lokasi
- Tersusunnya daft Qanun
biaya tera1 Draft - - - - - - - - - - - - - - 1 Draft Indag Aceh
- Jumlah retribusi pelayanan
tera/tera ulang
Rp 36.1 Juta Rp 34.7 Juta Rp 37.0 Juta Rp 37.5 Juta Rp 38.0 Juta Rp 39.0 Juta Rp 186.2 Juta Indag Aceh
- Rasio perbandingan jumlah
barang yang diawasi
dengan barang yang tidak
sesuai standar
p[erlindungan konsumen
5,56 : 1 5,30 : 1 5,04 : 1 4,78 : 1 4,52 : 1 4,26 : 1 4,26 : 1
- Jumlah rapat koordinasi
mengenai perlindungan
konsumen
1 Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali
- jumlah kegiatan sosialisasi
peraturan perindungan
konsumen
0 Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali
- Jumlah kab/kota tempat
pelaksanaanpengawasan
barang dan jasa
19 Kab/Kota 23 Kab/ko
ta
23 Kab/kota 23 Kab/kota 23 Kab/kota 23 Kab/k
ota
23 Kab/kota
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
70 % 75.00 % 1,283.60 78.00 % 1274.23 80 % 1,363.24 82 % 1,460.50 85.00 % 1,563.91 85.00 % 6945.48 Indag Aceh
Keg. Perencanaan Pembangunan
Perindustrian dan perdagangan
7 Dok 7 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 31 Dok
Progam Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 60 Bln
Keg. Penyediaan jasa surat
menyurat
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 60 Bln
Keg. Penyediaan jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 60 Bln
Keg. Penyediaan jasa jaminan milik
daerah
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
Keg. Jasa kebersihan 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 15 Pkaet
Keg. Penyediaan alat tulis kantor 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 60 Bln
Meningkatkan
kinerja
pelayanan di
bidang
industri dan
perdagangan
Meningatnya
kualitas
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Mewujudkan
perdagangan
di Aceh bebas
dari hambatan
Terwujudnya
stabilitas
harga bahan
pokok
masyarakat
Stabilisasi
harga
kebutuhan
pokok
masyarakat
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perdagangan
Keg. Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Keg. Pengadaan/ pembangunan
sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan
perlindungan
konsumen
dan
pengamanan
Pasar Dalam
Negeri
Terlindungny
a
masyarakat
dari praktek
perdagangan
“tidak sehat”
Peningkatan
pengawasan
peredaran
barang dan
jasaKeg. Operasionalisasi dan
pengembangan UPTD kemetrologian
daerah
Keg. Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
Tersedianya dokumen
perencanaan dan evaluasi
pelaporan
Peningkatan
persentase
realisasi
capaian
kinerja
terhadap
rencana
program yang
ditetapkan
Peningkatan persentase
realisasi capaian kinerja
terhadap rencana program
Pelayanan administrasi
perkantoran berjalaln lancarTersedianya perangko,
materai dan benda pos Tersedianya jasa
komunikasi, air dan listrik
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya jasa cleaning
service
Tersedianya jasa
pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan untuk gedung
kantor dan rumah dinas
86
LAMPIRAN IV - RENSTRA INDAG 2012-2017
Rp Rp Rp Rp Rp Rp1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2012)
7 8
Target
1814
Target
16
Target
12
Indikator
SasaranSasaranTujuan Kode
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPA
Unit Kerja
SKPA
Penangung
Jawab
LokasiProgram dan KegiatanTahun 2013 Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program (outcame) dan
Kegiatan (output)Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2014
TargetTarget
10
keg. penyediaan bahan cetakan dan
penggandaan
Keg. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
keg. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
Keg. Bahan bacaan dan perundang-
undangan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
Keg. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
50 Orang 50 Kali 50 Kali 50 Kali 50 Kali 250 Kali
Keg. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 60 Bln
Keg. Penyediaan jasa pegawai Non
PNS
22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Keg. Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket
- Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas roda empat
6 Unit 14 Unit 16 Unit 16 unit 16 unit 16 unit
- Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas roda dua
10 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Keg. Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas
1 paket 1 paket 1 paket 3 Paket
Keg. Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
2 Gedung 1 Gedung 2 Gedung 1 Gedun
g
3 gedung
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Keg. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 paket
Keg. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0 2 Paket 0 1 Paket 2 Paket 5 paket
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
40 Orang 20 Orang 40 Orang 50 Orang 50 Orang 200 Orang
Keg. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
40 Orang 20 Orang 40 Orang 50 Orang 50 Orang 200 Orang
Banda Aceh, 8 Juli 2013
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran
Meningkatkan
kinerja
pelayanan di
bidang
industri dan
perdagangan
Meningatnya
kualitas
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Peningkatan
persentase
realisasi
capaian
kinerja
terhadap
rencana
program yang
ditetapkan
Jumlah apartur yang
mengikuti pelatihan
Bertambahnya wawasan dan
profesionalisme aparatur
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas
harian dan/atau pakaian
Tersedianya tenaga non PNS
Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparaturTersedianya mebeleur kantor
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rumah dinas
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorTersedianya peralatan dan
perlengkapan kantorTersedianya bahan bacaan
dan perundang-undanganTerlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi di
luar daerah
Tersedianya bahan cetakan
dan penggandaan
87
LAMPIRAN V - RENSTRA INDAG 2012-2017
1 2 3 4 5
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target1 2 4 5 6 7 8 9
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 16.03 Milyar 16.05 16.05 16.57 17.1 17.5 17,50 Milyar2. Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas 93,7 juta US$ 95 juta 97 juta 99 Juta 100 juta 150 juta 150 juta
3. Rasio pengawasan barang dan jasa yang memenuhi
standar5,56 : 1,73 5,30 : 1 5,04 : 1 4,78 : 1 4,52 : 1 4,26 : 1 4,26 : 1
4. Kontribusi sektor Industri non migas terhadap PDRB 4.96 % 5.66 5.67 5.68 5.69 5.7 5.75. Pertumbuhan Industri Menengah dan Besar 50 Unit 3 3 3 3 3 36. Berkembangnya industri potensial daerah 10,343 Unit 10,653 10,964 11,274 11,585 11,895 11,8957. Cakupan bina industri kecil menengah 150 Orang 250 400 400 400 400 400
Banda Aceh, 8 Juli 2013
3
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMA
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA
No IndikatorKondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMA
88
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh | RENSTRA 2012 - 2017 89
LAMPIRAN VI – RENSTRA INDAG 2012-2017
ANALISIS SWOT
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang:
1. Potensi SDA
2. Potensi Geografis yg mendukung perdagangan
3. Jalur perdagangan sudah tersedia
4. Pengembangan industri pengolahan
5. Pemberlakuan Pasar Bebas
6. Asistensi donor
Tantangan:
1. Produktivitas IKM
2. Daya saing produk masih lemah
3. Hub. Perdagangan masih bergantung dr prov.
Lain
4. Belum optimal sarpras exim
5. Brand image yang belum kuat
Kekuatan: (perdagangan & perindustrian)
1. Jumlah pegawai yg mencukupi (kualifikasi
memadai)
2. Dana kegiatan SKPD
3. Fasilitas kerja cukup
4. Ketersediaan Dana Dekon
Isu – Isu Strategis:
1. Belum optimalnya industri pengolahan
2. Rendahnya kewirausahaan baru
3. Belum optimalnya Promosi dan kemitraan
Isu – Isu Strategis:
1. Belum optimalnya prasarana distribusi
2. Rendahnya produktivitas IKM
3. Daya saing produksi yang rendah
4. Belum optimalnya jalur perdagangan ekspor
Kelemahan:
1. Ego sektoral per bidang tinggi
2. Etos kerja pegawai kurang
3. Intensitas eselonering (mutasi) terlalu cepat
4. Perencanaan lintas sektoral kurang
5. Reward & Punishment tdk mempunyai efek
kerja
Isu – Isu Strategis:
1. Belum optimalnya kapasitas perencanaan
lintas sektoral
2. Masih rendahnya manajemen pengelolaan
kepegawaian
Isu – Isu Strategis:
1. Pemulihan brand image aceh sebagai kota
perdagangan
2. Masih belum terkonsolidasinya produk
ekspor
Bahan Pokok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Rata-rata 2010
1 Beras 14.81 13.80 13.83 15.42 15.73 15.68 15.18 12.61 12.52 13.25 13.03 12.75 14.05
2 Gula pasir 7.46 7.83 6.39 7.24 7.34 7.63 6.42 5.27 6.01 9.78 10.54 6.74 7.39
3 Minyak goreng 9.43 8.47 8.47 8.09 11.12 9.05 7.84 11.67 8.28 8.12 12.40 11.92 9.57
4 Daging sapi 12.14 12.17 14.48 14.86 11.39 11.85 11.69 11.10 11.27 11.52 11.53 9.87 11.99
5 Daging ayam 14.81 14.82 16.51 17.54 15.18 14.72 13.25 14.07 14.47 14.69 19.16 16.64 15.49
6 Telur ayam 18.84 18.29 19.28 19.04 19.68 19.51 18.94 21.09 18.33 18.86 18.09 17.14 18.92
7 susu kental manis 6.62 5.17 6.19 7.08 6.16 5.64 5.54 5.99 6.03 5.58 4.92 5.51 5.87
8 susu bubuk 15.75 15.50 12.87 13.31 12.47 12.80 19.31 20.45 14.77 15.42 18.90 18.46 15.83
9 garam beryodium 23.73 28.74 25.57 24.86 27.94 29.59 27.93 26.35 26.35 25.90 31.05 32.87 27.57
10 Tepung terigu segitiga biru 4.39 4.29 6.56 6.63 5.92 5.53 6.12 5.31 5.69 5.23 4.77 5.64 5.51
11 Blue Band 4.25 3.93 7.68 5.18 5.62 6.30 5.30 4.64 4.32 5.17 5.27 3.48 5.10Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
TABEL PERHITUNGAN PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA TAHUN 2010
LAMPIRAN VII - RENSTRA INDAG 2012-2017
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
Ko
efi
sie
n v
aria
asi (
%)
Grafik Stabilisasi Harga Tahun 2010 1 Beras
2 Gula pasir
3 Minyak goreng
4 Daging sapi
5 Daging ayam
6 Telur ayam
7 susu kental manis
8 susu bubuk
9 garam beryodium
10 Tepung terigu segitiga biru
11 Blue Band
90
Bahan Pokok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Rata-rata 2011
1 Beras 18.04 15.88 12.92 13.81 14.03 13.51 14.63 14.63 13.31 18.56 17.98 18.04 15.45
2 Gula pasir 3.22 6.10 5.47 6.57 6.48 6.48 6.45 6.45 6.45 6.46 6.46 6.44 6.09
3 Minyak goreng 6.53 9.68 9.26 9.62 10.00 9.79 8.96 11.55 9.79 11.25 11.36 13.06 10.07
4 Daging sapi 8.92 9.23 9.25 7.27 7.27 7.27 8.22 8.22 10.15 10.56 10.56 8.92 8.82
5 Daging ayam 9.15 15.45 14.57 15.59 16.21 16.22 15.90 15.90 16.38 17.31 16.30 18.29 15.60
6 Telur ayam 10.26 15.00 16.63 15.58 15.54 15.13 15.37 18.10 18.36 18.71 20.89 20.51 16.67
7 susu kental manis 5.19 6.37 6.58 7.03 5.53 6.37 7.24 7.24 7.66 10.40 10.24 10.37 7.52
8 susu bubuk 18.05 25.76 21.01 24.11 23.92 24.94 17.64 17.64 18.74 19.41 20.61 26.92 21.56
9 garam beryodium 25.52 29.22 30.89 27.98 30.15 30.55 27.80 27.80 22.81 23.88 26.31 25.52 27.37
10 Tepung terigu segitiga biru 4.23 5.29 5.29 6.40 6.51 6.51 6.51 6.51 5.89 4.23 4.23 4.23 5.49
11 Blue Band 5.75 7.25 3.50 3.89 4.26 4.34 4.31 4.31 5.59 5.28 5.28 5.75 4.96
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
LAMPIRAN VIII - RENSTRA INDAG 2012-2017
TABEL PERHITUNGAN PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA TAHUN 2011
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
koe
fisi
en
Var
iasi
Har
ga (
%)
Grafik Stabilisasi Harga Tahun 2011 Beras
Gula pasir
Minyak goreng
Daging sapi
Daging ayam
Telur ayam
susu kental manis
susu bubuk
garam beryodium
Tepung terigu segitiga biru
Blue Band
91
Bahan Pokok Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Rata-rata 2012
1 Beras 11.39 11.52 11.19 10.67 10.98 11.09 11.20 10.96 10.95 11.34 11.34 11.34 11.16
2 Gula pasir 5.78 5.17 5.13 5.68 5.72 5.93 6.15 6.75 7.20 7.67 7.67 7.67 6.38
3 Minyak goreng 12.16 11.14 10.87 9.56 9.48 9.49 6.30 7.90 6.07 6.19 6.19 6.19 8.46
4 Daging sapi 10.95 9.96 9.89 9.97 9.97 9.71 9.71 9.94 10.30 10.75 13.91 10.61 10.47
5 Daging ayam 17.81 19.32 17.66 17.84 17.84 17.84 17.84 17.56 17.56 18.37 18.37 18.32 18.03
6 Telur ayam 17.21 15.88 15.74 16.84 16.84 16.87 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.75
7 susu kental manis 7.89 7.92 8.35 8.18 8.19 7.88 8.02 7.30 7.38 7.38 7.38 7.38 7.77
8 susu bubuk 18.01 18.19 17.93 21.23 21.14 21.87 21.87 21.46 21.46 21.55 21.55 21.55 20.65
9 garam beryodium 25.29 25.16 26.16 25.48 25.51 25.51 22.14 22.14 22.14 22.10 22.10 22.10 23.82
10 Tepung terigu segitiga biru 4.78 5.28 6.11 6.51 6.11 6.11 6.11 6.11 5.98 5.98 5.98 5.98 5.92
11 Blue Band 4.75 4.61 4.62 5.10 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 6.40 6.40 6.40 5.37
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diolah)
LAMPIRAN IX - RENSTRA INDAG 2012-2017
TABEL PERHITUNGAN PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA TAHUN 2012
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
Ko
efi
sie
n V
aria
si H
arga
(%
)
Grafik Stabilisasi Harga tahun 2012 1 Beras
2 Gula pasir
3 Minyak goreng
4 Daging sapi
5 Daging ayam
6 Telur ayam
7 susu kental manis
8 susu bubuk
9 garam beryodium
10 Tepung terigu segitiga biru
11 Blue Band
92