rencana strategis 2015-2019 -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................
I.1 Kondisi Umum............................................................
1
I.2 Potensi dan Permasalahan.........................................
3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
II.1 Visi .............................................................................
5
II.2 Misi .............................................................................
5
II.3 Tujuan ........................................................................
6
II.4 Sasaran Strategis .......................................................
6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...........
III.1
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia ........
13
III.2
Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ...............................................
14
III.3 Kerangka Regulasi ......................................................
15
III.4 Kerangka Kelembagaan ..............................................
16
III.5 Struktur Organisasi .....................................................
20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..............
IV.1 Target Kinerja ................................................................ 23
IV.2 Kerangka Pendanaan 23
BAB IV PENUTUP ........................................................................... 24
LAMPIRAN
Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan
ii
RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
1 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Kondisi Umum
Kita tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh pada periode
2015-2019, meskipun saat ini terjadi perlambatan ekonomi global.Pertumbuhan
tersebut terutama didukung oleh konsumsi domestik, investasi dan belanja
Pemerintah. Selain itu dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang
berkesinambungan dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang
kondusif, diharapkan daya saing dan daya tahan industri nasional semakin kuat
yang pada gilirannya meningkatkan peranan industri terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Dalam rangka menggerakan ekonomi nasional, Pemerintah perlu terus melakukan
serangkaian kebijakan deregulasi untuk mendorong daya saing industri nasional
melalui kebijakan melepas tambahan beban bagi industri, percepatan
kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan
industri nasional dipasar domestik maupun dipasar global.Kebijakan ini perlu
ditopang dengan kebijakan pengembangan produk dan pasar baru bagi ekspor
hasil industri yang berdaya saing, dengan memberikan kelancaran dan efisiensi
pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor. Selain itu kebijakan mempermudah
investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang-cabang industri
maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
Beberapa program prioritas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
antara lain:penguatan dan pengembangan investasi; peningkatan ekspor dan
fasilitasi perdagangan internasional; pengembangan logistik nasional; penguatan
pasar dalam negeri dan tertib usaha; serta peningkatan daya saing industri dan
perluasan basis produksi nasional.
Hasil-hasil yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri selama periode Tahun 2010-2014
Telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dalam
rangkaperbaikan iklim investasi, mendorong kemudahan berusaha di bidang
investasi,memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,
memperpendek proses pelayanan, serta mewujudkan proses pelayanan yang
cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
Telah terbentuk 493 kelembagaan PTSP pada tahun 2014.
Revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modalmenjadi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014,
yang lebih terbuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA).
Telah disepakati amandemen Operational Custom ProcedureATIGA di tingkat
2 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
regional (ASEAN), untuk mengakomodir pertukaran data elektronik Form D.
Telah disusun draft Instruksi Presiden tentang Inland Free Trade Arrangement
(FTA) yaitu kebijakan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri dengan
tujuan mendorong kegiatan industri dalam mengurangi impor dengan
mengembangkan industri substitusi impor, mendukung perluasan industri yang
sudah ada, mengurangi waktu/biaya inventori, dan mendorong peningkatan
ekspor.
Telah diterapkan Sistem INSW di dalam16(enam belas) pelabuhan dan
bandara utama yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 95 persen
layanan ekspor/impor nasional. Sistem INSW memiliki beberapa fitur
unggulan, yaitu: Indonesia National Trade Repository (INTR)dan Single Sign
On.
Dalam pengembangan Sistem Logistik Nasional, hasil yang dicapai meliputi
antara lain:
Telah dibangun dan beroperasinya pelabuhan darat internasional (dry port)
di Cikarang (Jababeka) dan berperan sebagai Pusat Logistik Berikat dan
konsolidator produk UKM Jawa Barat;
Telah mulai dibangun Pelabuhan hub laut internasional di Kuala Tanjung,
Sumatera Utara oleh Pelindo I;
Telah beroperasinya pelayaran short sea shipping dari Pelabuhan Tanjung
Perak ke Pelabuhan Panjang;
Telah beroperasinya pelayaran trayek tol laut oleh PT. PELNI;
Telah ditetapkan logistik sebagai cabang keilmuan oleh Kemendiknas;
Pendirian sekolah logistik yaitu Sekolah Tinggi Logistik (STIMLOG) dan
Akademi Komunitas Logistik (AKL), dan berdirinya program training logistik
oleh asosiasi sektor logistik;
Telah dibangunnya design arsitektur pelayanan perizinan logistik secara
elektronik (e-license); Dikembangkannya sistem informasi konsolidasi
pengiriman produk UKM (e-consolidator);
Telah dibangunnya sistem dokumentasi percepatan pengeluaran barang
setelah selesai custom clearance dalam sistim INSW (e-cargolink); dan
Integrasi Pelabuhan Teluk Lamong Port System (flows of goods) dengan
sistem INSW.
Telah diterbitkanPerpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk
Usaha Mikro dan Kecil (Izin Satu Lembar), untuk penguatan dan legalitas
Usaha Mikro dan Kecil.
Telah diterbitkan Perpres No 27/2013 tentang Pengembangan Inkubator
Wirausaha; Peraturan Pemerintah No 60/2013 tentang Pembentukan
Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda,untuk memfasilitasi akses
permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan
usahanya.
Terbantuknya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan Kreatif
(P3K2) di UPI Bandung, UNS Solo, dan IAIN Cirebon, dan Kebijakan
Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan pada SMU dan Perguruan Tinggi.
3 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Telah dilaksanakan KompetisiKeunggulan Usaha Kawasan dalam Menghadapi
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (Regional Advantage Bussiness
Award/RABA), dalam rangka memotivasi pelaku usaha untuk dapat bersaing di
pasar global,
Telah tersusun draft Peraturan Presiden tentangtransaksi melalui elektronik (e-
commerce)untuk mendorong kegiatan usaha dan memberikan perlindungan
transaksi melalui sistem elektronik.
I.2 Potensi dan Permasalahan
Potensi
Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas investasi dan perdagangan,
pengembangan jasa logistik, penguatan pasar dalam negeri, dan pengembangan
industri, karena:
Memiliki Sumber Daya Alam(SDA)yang dapat ditingkatkan nilai tambah;
Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keunggulan di beberapa bidang
(perikanan, pariwisata, tenaga medis, dan engineer);
Iklim investasi yang semakin terbuka dan kondusif bagi PMA;
Persepsi dunia usaha yang semakin baik terhadap Indonesia;
Sebagai Negara maritime,memiliki aktivitas jasa logistik yang besar;
Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) memiliki keunggulan tertentu (jenis,
desain, inovasi, produk) yang dapat diekspor;
Posisi geografis Indonesia yang strategis, berada di jalur perdagangan
internasional, menjadikan Indonesia berpotensi untuk menjadi pusat logistik
dunia.
Permasalahan
Permasalahan utama di sektor perniagaan dan industri dalam lima tahun
mendatang dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan
berkualitas, sebagai berikut:
permasalahan yang menghambat peningkatan dan perluasan investasi antara
lain:
(i) banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan,
rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan);
(ii) banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call
center yang dapat memberikan kepastian hukum;
(iii) masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur; serta
(iv) lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional
dan fasilitasi perdagangan internasional, antara lain:
(i) jenis produk ekspor Indonesia masih terbatas;
(ii) daya saing produk ekspor Indonesia masih rendahkarena tingginya biaya
produksi dan pemasaran, struktur industri yang ketergantungan input
4 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
impor, rendahnya produktifitas/teknologi dan inovasi, penyebaran industri
terpusat di Jawa, dominasi perilaku prinsipal industri/investasi;
(iii) ekspor komoditi Indonesia ke beberapa Negara belum mapan;
(iv) pasar tujuan ekspor Indonesia masih terpusat pada Negara-negara tujuan
tradisional;
(v) kurangnya promosi dan komunikasi antar pemangku kepentingan;
(vi) belum adanya kebijakan peningkatan ekspor yang komprehensif dan
holistik.
(vii) maraknya impor barang luar negeri dan masih banyaknya ekspor
komoditi primer serta ketergantungan terhadap bahan baku impor),
(viii) Sistem Indonesia National Single Window (INSW) belum diterapkan
secara nasional,
(ix) Kelembagaan INSW masih belum berfungsi secara penuh,
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan system
SISLOGNAS
(i) belum terbangunnya konektivitas kegiatan ekonomi pedesaan, perkotaan,
regional, dan pasar global,
(ii) banyaknya regulasi dan rumitnya birokrasi yang menjadi kendala
pengembangan usaha dan investasi sektor logistik.
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan, antara lain:
(i) lemahnya sumber daya industri (SDM, teknologi, kreativitas, inovasi dan
sumber daya pembiayaan), sehingga mengurangi daya saing,
(ii) aspek tenaga kerja,
(iii) sarana dan prasarana industri belum memadai dan
(iv) aspek ketentuan dan regulasi/peraturan.
(v) aspek tata ruang, aspek perizinan, aspek infrastruktur, dan
(vi) belum ada jaminan ketersediaan bahan baku dalam negeri;
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kawasan industri
dan kawasan ekonomi lainnya, yaitu:
(i) belum adanya mekanisme pengaturan (legal) terkait insentif fiskal dan
non-fiskal yang dapat secara langsung diimplementasikan pada lokasi
pengembangan kawasan industri;
(ii) belum adanya inventarisasi potensi komoditi unggulan lokal non-mineral
yang optimal sebagai basis potensi pengembangan yang bernilai
ekonomi tinggi yang dapat secara langsung diserap dan dikembangkan
dalam kawasan industri.
5 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA
II.1 Visi
Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana
tersebut dalam Buku I RPJMN 2015 -2019 serta kondisi umum, permasalahan
dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan tersebut sebagai dasar
pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang
Perniagaan dan Industri dalam mengupayakan terwujudnya pertumbuhan bidang
perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan, maka Visi Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan”
Visi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ini mendukung visi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni“Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan
berkelanjutan”.
Visi Deputi Bidang Perniagaan dan Industri tersebut mempunyai makna
tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan
terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan
pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses
koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat
pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai
rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien.Adapun makna kata efektif dan
berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut.Efektif memberikan arti bahwa
kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang
signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang perniagaan
dan industri.Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi
harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan
pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi
dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat
berkesinambungan.
II.2 Misi:
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam
penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Perniagaan dan
Industri, adalah sebagai berikut:
“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan
dan Industri”
Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Perniagaan dan
Industridalam mengupayakan/memastikan Misi Kementerian Koordinator Bidang
6 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Perekonomian, yaitu “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi
penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
perekonomian”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di
bidang perniagaan dan industri.
Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang perniagaan dan industri
dengan optimal dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan
pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasandari berbagai instansi terkait, agar
pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik danterlaksana sesuai
rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya
pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan secara
intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses
pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam
melaksanakan kebijakan di bidang perniagaan dan industri berjalan dengan
optimal.
II.3 Tujuan :
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas,dirumuskan tujuan Deputi Bidang
KoordinasiPerniagaan dan Industri adalah:
“Terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif
dan berkelanjutan”
Tujuan tersebut di atas dapat dicapai,apabila pelaksanaan kebijakan
sektor/lintas sektordi bidang perniagaan dan industrimempunyai komitmen yang
tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal.Denganmengupayakan
optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang
perniagaan dan industri yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2015-2019 dapat
diwujudkan, sehingga pada akhirnya tujuan Deputi bidang Perniagaan akan
tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran bidang
perniagaan dan industri, antara lain difokuskan pada target sasaran,
pengembangan investasi, peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan
internasional, pengamanan pasar dalam negeri dan tertib usaha,
pengembangan logistik dan pengembangan industri serta perluasan
kawasan industri.
II.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri, dalam rangka mencapai tujuannyayaitupertumbuhan
bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan,untuk mengukur
keberhasilan sasaran-sasaran tersebutakan ditunjukkan dalam matrik Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana table 1 berikut:
7 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Gambar 1
Peta Strategi Tahun 2015-2019 Deputi BIdang Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Visi: Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri
Misi: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakanbidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan
TUJUAN : terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan
SS.1 Terwujudnya
Koordinasi dan
Sinkronisasi KebijakanPerniagaan dan Industri
SS.2. Tewujudnya
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Perniagaan dan
Industri
SS.3 Terwujudnya Koordinasi
dan Sinkronisasi Peningkatan
Daya Saing Nasional
Perencanaan &
Penyusunan
Pengendalian
Daya Saing
Melaksanakan Pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang efektif
Melakukan Koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan dan
penyusunan kebijakan yang efektif
Melaksanakan Koordinasi dan
Sinkronisasi Peningkatan Daya Saing
Nasional
Membangun
organisasi tepat
guna
Gedung dan
Fasillitas yang
memadai
Mengembangkan
sistem informasi
yang terintegrasi
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik
SDMOrganisasi Data dan Sistem Informasi Tata Kelola Prima
Me
me
nu
hi H
ara
pa
n S
take
ho
lde
r:
Str
ate
gic
Ou
tco
me
Str
ate
gic
Drive
r:
Sin
kro
nis
asi d
an
Ko
ord
ina
si
Keb
ijakan
Du
ku
ng
an
Da
sa
r
(In
pu
t)
PETA STRATEGI KINERJA DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Bid
an
g K
oo
rdin
asi
Pen
gem
ban
gan
Iklim
Investa
si
Bid
an
g K
oo
rdin
asiP
en
ing
kata
n
Ekp
so
rd
an
Fasili
tasi
Perd
ag
an
gan
Inte
rnasio
nal
Bid
an
g K
oo
rdin
asiP
en
gem
ban
gan
Sis
tem
Lo
gis
tik
Bid
an
g K
oo
rdin
asiP
en
gu
ata
nP
asar
Dala
mN
eg
eri
dan
Tert
ibU
sah
a
Bid
an
g K
oo
rdin
asiP
en
gem
ban
gan
Ind
ustr
i
SS. 4 SS.5 SS.6 SS.7 SS.8
Peningkatan Daya Saing
Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Industri
Daya Saing
Ekspor dan
Industri di Pasar
Internasional
Konektivitas
Nasional;
Pengembangan
Pasar Tradisional;
Pengembangan
Investasi
Mengembangkan
kualitas SDM berbasis
kompetensi
Fasilitas
8 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Tabel1
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja
Deputi BIdang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tahun 2015 - 2019
Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja
Target
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Program (Outcome)1
Terwujudnya Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
Perniagaan dan Industri
Indikator:
Persentase rancangan
peraturan bidang
perniagaan dan Industri
yang diselesaikan.
85
85
90
90
90
Sasaran Program (Outcome) 2
Terwujudnya Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Perniagaan dan Industri
Indikator:
Persentase kebijakan
bidang perniagaan dan
Industri yang
terimplementasi.
85
85
90
90
90
Sasaran Program (Outcome)3
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
peningkatan daya saing
nasional
Indikator:
Persentase rekomendasi
kebijakan peningkatan daya
saing nasional yang
ditindaklanjuti.
85
85
90
90
90
9 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Pengukuran Kriteria Keberhasilan
Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 -2019
akan dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri dan realisasinya.
Metode pengukuran kinerja menggunakan manual perhitungan IKU yaitu akumulatif dari
basis data berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga diukur
secara kuantitatif untuk melihat kualitas outcome dalam prosentase (%) dari target IKU
dalam mencapai sasaran strategis kebijakan perniagaan dan industri, sebagai berikut:
10 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Manual Perhitungan
Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
IKU Deputi V 1
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung
: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri r x 100% t
Target 2015 : 5 Rancangan Peraturan Baru
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi :
Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
11 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Manual
Perhitungan
Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan
IKU Deputi V 2
Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri
r x 100% t
Target 2015 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil
monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil
monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi :
Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
12 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Manual
Perhitungan
Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan
IKU Deputi V 3
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri r x 100% t
Target 2015 : 2 Usulan Rancangan Peraturan
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 70% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 80%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 90%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 100%
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi :
Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
13 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam
rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan
pembangunan nasional maupun program – program prioritas nasional dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan,
melalui strategi koordinasidan sinkronisasi, pengendalian, studi
kebijakan/kajian/telaahan dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-
langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong
peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam
pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan
efisien.
Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat
memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang
perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target
sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap
keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri
dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai.
Adapun Arah kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;
2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor;
3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional;
4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan;
5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;
6. Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat;
7. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi;
8. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Pertanian;
9. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan;
10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi
11. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan PercepatanPembangunanInfrastruktur
Prioritas;
12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC);
13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.
Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang
perekonomian, adalah sebagai berikut:
14 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam
Nawacita;
2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam
pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi;
3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah
disepakati antar Kementerian/Lembaga.
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri
Arah KebijakanDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industrisebagaimana
tersebut diatas, guna mengemban tugas dan fungsinya untuk
mendukungkebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam
rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan
berkelanjutan, Dalam prakteknya strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri dilaksanaan melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi
dansinkronisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, analisis/studi kebijakan
dan kajian/telaahan serta sosialisasi.
Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;
2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor;
3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas);
4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan;
5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;
Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perniagaan
dan industri, adalah sebagai berikut:
1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum
dalam Renstra Kementerian;
2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam
pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi;
3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah
disepakati oleh Kementerian Perekonomian.
Sebagi upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri maka Fokus Kebijakan
ditekankan pada kegiatan-kegiatan :
a) Pengembangan Investasi;
b) Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional;
c) Peningkatan Konektivitas Nasional;
d) Pengembangan Pasar Tradisional;
e) Pengembangan Sektor Industri dan Kawasan Industri.
15 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
III.3 Kerangka Regulasi
Percepatan, perluasan dan pengembangan bidang perniagaan dan industri
memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan
kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi
sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha.Selain
deregulasi,dalam rangka percepatan, perluasan dan pengembangan bidang
perniagaan dan industri, juga tergantung pada penyederhanaan birokrasi yang
lebih efektif dan efisien didukung oleh kementerian/lembaga.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berperan sebagai
penyelenggara koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan regulasiuntuk
menghindari tumpang tindihnya regulasi yang diusulkan oleh sektor serta tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana
dalam matrik berikut:
16 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
MatrikRegulasi
No Arah Kerangka Regulasidan/atau Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian
Unit PenanggungJawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
Penyelesaian
1 a. Pengembangan Investasi b. Pengembangan fasilitas investasi c. Pengembangan investment outflows d. Mendorong peningkatan Ease Doing
Business (EoDB). e. Penguatan kelembagaan ekspor di
daerah (Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah/PEPIDA).
Banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan).
Banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian hukum.
Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur.
Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.
Asdep Pengembangan Investasi
BKPM
2019
2 Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor a. Pembentukan
konsolidator/agregatorekspor produk UKM.
b. Diversifikasi produk ekspor baru yang berbasis invention dan inovasi
Belum berfungsinya beberapa konsolidator ekspor swasta dalam pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM.
Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi.
Asdep Penigkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan
Perdagangan
2019
17 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
c. Ekstensifikasi pasar ekspor baru non tradisional
d. Penguatan kelembagaan dan operasional Indonesia National Single Window/INSW
Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi pasar negara akreditasi tujuan ekspor.
Lemahnya kelembagaan, program,dan anggaran yang terfokus untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian hambatan/kendala akses pasar/ distribusi.
Lemahnya peran ekonomi/market intelijen.
Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan ASEAN.
3 Pengembangan Logistik Nasional a. Penguatan implementasi kebijakan
pengembangan sistem logistik nasional
b. Peningkatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia logistik dalam menghadapi MEA.
c. Peningkatan peranan perusahaan penyedia jasa logistik dalam
Big and Quick Wins kebijakan pengembangan sistem logistik nasional, yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya.
Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional
Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan sistem
Asdep Pengembangan Logistik Nasional
Perhubungan
2019
18 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
pelaksanaan rantai pasok kegiatan ekonomi masyarakat.
d. Pengembangan pusat logistik
berikat. e. Peningkatan peranan pelabuhan hub
laut internasional
logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan antar koordinasi dan antar K/L serta stake holders swasta yang selama ini berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian.
4 Penguatan Pasar Dalam Negeri dan
Tertib Usaha a. Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
b. Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).
c. Pengembangan Sistem Distribusi
bahan pokok dan barang penting serta konektivitas pusat distribusi dan konsumsi pedesaan, perkotaan, dan pasar internasional.
d. Pengembangan instrumen
persaingan usaha untuk membentuk penguatan struktur pasar yang sehat (menghadapi MEA/Pilar ke-2).
e. Pengawasan peredaran barang di
pasar dalam negeri, sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan HAKI.
Lemahnya pengawasan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri baik di tingkat K/L, Pemda, BUMN, BUMD, LKPP, dan BPKP.
Tidak jelasnya pengertian produk dalam negeri dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 dan UU No. 7 Tahun 2014
Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri danTertib Usaha
Perdagangan dan
KPPU
2019
19 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
5 Pengembangan Kawasan Industri a. Peningkatan daya saing industri
nasional, melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.
b. Pelaksanaan sinergitas antara Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/RIPIN dan strategi industrialisasi sektor padat karya, ekspor, dan “new stars”
c. Membangun kapasitasdari industri (CASH_COW),
d. Pemerataan dan penyebaran industri terutama di luar jawa melalui pelaksanaan kebijakan kawasan industri yang atraktif.
e. Penguatan peranan Industri Kecil
Menengah/IKM
Besarnya dominasi perusahaan internasional atau MNC dalam pengaturan produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh liberalisasi perdagangan dalam konsep FTA.
Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor dalam investasi sektor industri.
Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi, infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar sumber bahan baku dan kegiatan industri.
Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai.
Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari supply chain.
Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan yang murah dan mudah.
Asdep Pengembangan Industri Perindustrian
2019
20 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
III.4. Kerangka Kelembagaan
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian nomor: 05 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian di bidang perniagaan dan industri yang berada
dan bertanggung jawab kepada Menko Perekonomian dan mempunyai tugas:
Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan isu di bidang Perniagaan dan Industri.
Sedangkan fungsinya adalah sebagai berliku:
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
perniagaan dan industri dengan fokus kegiatan peningkatan daya saing
perniagaan dan industri di pasar internasional; peningkatan investasi dan
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); pengembangan pasar tradisional;
peningkatan konektivitas nasional.
Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang perniagaan dan industri dengan fokus kegiatan
peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;
peningkatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu; pengembangan
pasar tradisional; peningkatan konektivitas nasional.
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan daya
saing perniagaan dan industri di pasar internasional; bidang pelayanan
terpadu satu pintu; pengembangan pasar tradisional; peningkatan
konektivitas nasional.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menko Perekonomian.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri, berkoordinasi dengan:
1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pertanian;
5. Kementerian Kehutanan;
6. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Dan;
8. Instansi/Lembaga terkait lainnya.
III.5 Struktur organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 05
Tahun 2015 bahwa Deputi V Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari:
21 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
a. Asisten Deputi Pengembangan Investasi;
b. Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional;
c. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional;
d. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha;
e. Asisten Deputi Pengembangan Industri.
A. SOP Deputi V
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian
agar dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
dilakukan dengan penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis yang
mengacu pada prinsip-prinsip berbasis akuntabilitas jabatan/pekerjaan,
penyempurnaan/penyederhanaan proses kerja, transparansi, pemberian janji
layanan dan berorientasi pada pemangku kepentingan (stakeholders).
Upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyederhanaan dan pembakuan
proses bisnis adalah:
1. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) yang rinci dan
menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif.
2. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran
rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan.
3. Melakukan analisis beban kerja untuk memperoleh informasi mengenai
waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan.
Penyusunan SOP bertujuan untuk memperoleh suatu pedoman atau petunjuk
prosedural bagi seluruh individu aparatur pemerintah dalam proses
pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan secara tertulis
mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, dan
merupakan proses yang paling efektif serta efisien untuk menghasilkan suatu
output. SOP bermanfaat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses
pelaksanaan, memberikan kepastian prosedur dan transparansi, memperjelas
persyaratan dan target pekerjaan serta memberikan informasi dengan detail
apa yang diharapkan organisasi untuk dilakukan oleh pegawai, sekaligus
memberikan kepastian hukum serta rasa aman dalam bekerja.
Tahapan penyusunan SOP merupakan suatu siklus yang terus menerus
dilakukan untuk mendapatkan prosedur yang efektif dan efisien. Siklus
tersebut melalui 4 tahapan, yaitu: analisis kebutuhan SOP, pengembangan
SOP, penerapan SOP, serta monitoring dan evaluasi SOP.
B. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 38 pegawai,
dengan perincian sebagai berikut:
22 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Tabel 3
Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
No. Unit
Kerja
Golongan Total
I II III IV
1. Deputi V 0 2 22 14
38
Jumlah 0 2 22 14
Kondisi sumber daya manusia pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan
formasi dan bezetting jabatan struktural:
Tabel 4
Formasi dan Bezetting jabatan struktural
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
No. Jabatan Formasi Bezetting
Jumlah Usia < 50 th Usia > 50 th
1. Eselon I 1 0 1 1
2. Eselon II 5 0 5 5
3. Eselon III 11 5 6 11
4. Eselon IV 22 7 2 9
Jumlah 39 23 14 37
23 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
IV.1 Target Kinerja
Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berdasarkan tugas dan
fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu menyelenggarakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
Perniagaan dan Industri. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
diwujudkan dari sasaran strategis yang disebut juga dengan namaoutcome
(dampak). Kinerja outcomeDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja - kinerja unit eselon II (hasil/Output)
yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan rencana kerja dan kegiatan di
bidang peniagaan dan industri secara optimal.Meningkatnya pengelolaan kegiatan
tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi-rekomendasi yang
disampaikan oleh unit eselon II dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri kepada Deputi V, sehinggamemacu aktivitas.Oleh karena itu, keluaran
(rekomendasi) yang ditetapkan unit eselon II tersebut merupakan identifikasi dan
analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah maupun jenis
keluarannya.Untuk mewujudkan keluaran (output) dimaksud,unit eselon II
menugaskan unit eselon III sebagai pelaksana kegiatan. Unit eselon III
mengupayakan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menentukan tahapan
proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.
IV.2 Kerangka Pendanaan
Dengan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang
berorientasi pada keluaran dan hasil, serta mempertimbangkan sistem
pembiayaan secara proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran
jangka menengah.Dalam pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan
pendekatan fungsi, outcome, ouput hingga komponen. Perhitungan prediksi
berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun kedepan (base
line budget) denganmemperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan
tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya.
Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan
antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif.Adapun
kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri TA 2015-2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 pada
Matriks Pendanaan dan Target Kinerja.
24 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
IndustriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan
Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, dengan
memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh
terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri.
Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industritahun 2015-2019
telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan
dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang
dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai
rencana kerja yang telah ditetapkan.
Rencana StrategisTahun 2015-2019 tersebut disusun denganmemperhatikan kondisi
kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dengan harapan dapat mendukung secara
optimal terhadap upaya pencapaian rencana strategisyang telah ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua
pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Oleh
karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan
dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan apabila diperlukan
akan dilakukan perubahan.
Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
IndustriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 ini, diharapkan
menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja dilingkungan
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,sehingga dapat memaksimalkan peran
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industridalam upaya koordinasi, sinkronisasi
dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian.
25 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Lampiran1 :Matrik Kinerja dan Pendanaan
RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
KINERJA
PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
OUTCOME 1:
Terwujudnya Koordinasidan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
Indikator Persentase (%) rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.
85% 100% 90% 90% 90%
OUTPUT :
Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
9,000,000 8,500,000 9,350,000 10,285,000 11,313,500
Indikator
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
5 Rekomendasi
AKTIVITAS :
a. Koordinasi dan sinkronisasi
b. Fokus Group Discussion (FGD)
c. Workshop/Seminar
d. Monitoring danEvaluasi
e. Telaahan/Kajian /Analisis
f. Sosialisasi
OUTCOME 2: Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di bidang Perniagaan dan
Industri
Indikator Persentase (%) rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
85% 90% 90% 90% 90%
OUTPUT
Rekomendasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
6,000,000 5,300,000 5,830,000 6,413,000 7,054,300
Indikator Jumlahrekomendasi pengendalian Pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti
4 Rekomendasi
6 Rekomendasi
6 Rekomendasi
6 Rekomendasi
6 Rekomendasi
AKTIVITAS :
a. Koordinasi dan Sinkronisasi
b. Fokus Group Discussion (FGD)
c. Workshop/Seminar
d. Monitoring danEvaluasi
e. Telaahan/Kajian /Analisis
f. Sosialisasi
26 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
KINERJA
PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
OUTCOME 3 :
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
85% 90% 90% 90% 90%
Indikator Persentase (%) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
OUTPUT
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing bidang Perniagaan dan Industri
3,000,000 3,200,000 3,520,000 3,872,000 4,259,200
Indikator Jumlahrekomendasi kebijakan peningkatan daya saing bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti
1 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi
AKTIVITAS :
a. Koordinasi dan Sinkronisasi
b. Fokus Group Discussion (FGD)
c. Workshop/Seminar
d. Monitoring danEvaluasi
e. Telaahan/Kajian /Analisis
f. Sosialisasi
INPUT
a. Gedung dan fasilitas
b. Sumber Daya Manusia
c. Anggaran
d. Data dan system informasi
e. Operasional dan pemeliharaan (tata kelola)
TOTAL PAGU ANGGARAN 18,000,000 17,000,000 18,700,000 20,570,000 22,627,000
27 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
RINCIAN KERANGKA PENDANAAN PER KEGIATAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Kode Kegiatan
PrakiraanKebutuhan (juta Rupiah)
2015 PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
3,500 - - - 4.000 4,400 4,840 5,324
2521 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
2,000 - - -
2,000
2,200 2,420 2,662
2500 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
5,500 - - -
4,500
4,950 5,445 5,990
2499 Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri danTertib Usaha
2,000 - - -
2,000
2,200 2,420 2,662
2505 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri
2,000 - - -
2,000
2,200 2,420 2,662
2495
Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan Integrasi kedalam Sistem ASW
3,000 - - -
2,500
2,750
3,025
3,328
JUMLAH 18,000 - - - 17,000 18,700 20,570 22,627