rencana strategis -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGISDINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALKABUPATEN CILACAP
TAHUN 2012-2017
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPDINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIRENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan MT. Haryono Nomor 167 Telepon ( 0282 ) 545603
BUPATI CILACAP
PENGESAHAN
NoMOR : oso t N\E t27 TTAHUN 2014
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYAAIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN CILACAP
Berdasarkan ketentuan Ayat (7) pasal g7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan ini saya yang bertanda tangan
dibawah ini :
NamaJabatan
: H. TATTO SUWARTO PAMUJI
: Bupati Cilacap
memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Cilacap Tahun 2012 - 2017, untuk selanjutnya agar ditetapkan menjadi Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Cilacap Tahun 2012- 2A17, oleh Kepala Dinas Bina Marga,
Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada
kekeliruan dalam keputusan pengesahan ini akan diadakan perbaikan - perbaikan
seperlunya.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Jawa Tengah Telepon. (0282) 534771-534775,534634Faksimile (0282) 535222, Website : www.cilacapkab.go.id, Email : [email protected]. Kode Pos. 53223
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 050.1/0956/19 / 2013
Tentang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN CILACAP
KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi Dan Sumber Daya Mineral diperlukan untuk mendorong
peningkatan dan sekaligus mengukur kinerja Dinas Bina Marga
Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dinas Bina Marga
Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan MT. Haryono Nomor 167 Telepon ( 0282 ) 545603 Faksimile (0282) 548161
CILACAP Kode Pos 53221
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan
PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2012-2017.
Memutuskan :
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga
Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012
– 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
ii
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA SDA ESDMKATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ...................................................... 8
2.2. Sumber Daya ................................................................................................ 15
2.3. Kinerja Pelayanan ........................................................................................ 19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................................... 35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ......... 39
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih......................................................................... 40
3.3. Telahaan Renstra Kementrian dan Renstra SKPD ....................................... 42
3.4. Telaah Visi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................................ 49
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .......................................................................... 50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi ................................................................................................. 54
4.2. Tujuan dan Sasaran ..................................................................................... 55
4.3. Strategi dan Kebijakan .................................................................................. 67
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHANPENDANAAN INDIKATIF ......................................................................... 69
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD ........................................................................... 73
BAB VII PENUTUP ................................................................................................ 76
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun
2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib
menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD
(Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD).
Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Cilacap menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012 – 2017 sebagai penjabaran “Visi dan
Misi” Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Bina
Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap
juga menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup
tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan
pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap.
Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar
pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, politis. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan
memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan,
dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga
kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan
stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan
menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan
dukungan optimal dalam implementasinya.
Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan
Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya
2
manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada
dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang
meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan.
Renstra Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat
bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :
a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi
Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic
service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor
unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya,
serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal
inilah yang mendorong Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan
tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Bina Marga, Sumber Daya
Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menyiapkan perubahan secara
proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.
b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan
Penyediaan Sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap
pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Sumber Daya yang
Strategis, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya
Mineral dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi
berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal
untuk mencapai hasil yang diinginkan.
c. Berorientasi pada masa depan
Sumber Daya yang Strategis memungkinkan Dinas Bina Marga, Sumber
Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan komitmen
pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber Daya yang strategis
3
memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara
menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai
alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.
d. Adaptif
Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam
mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan
yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil
tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.
e. Pelayanan Prima (Service Excelence)
Dalam era globalisasi ini , pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk
diperhatikan. Disamping itu , dalam era keterbukaan masyarakat menuntut
instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima.
Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu
keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-
pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan
kebutuhan pelanggan dan stakeholder.
f. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan
Pemerintah yang bersih (clean goverment)
Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus
mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada
tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan
keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian
tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik,
misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
4
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan
PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2008 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Renstra
Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan
strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan
renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Renstra yaitu :
1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan Strategik akan menuntun
diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara
objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-
pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit
kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam
percapaian tujuan organisasi.
5
1.3.2 Tujuan Renstra
Tujuan renstra yang disusun oleh Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi
dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap ini adalah sebagai pedoman
dalam melaksankan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada
RPJMD Kabupaten Cilacap serta bersifat indikatif.
Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian
target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi.
Dengan tersusunnya Renstra ini maka akan jelas bagi organisasi arah yang
akan dituju. Dari tujuan Renstra pada umumnya yang tertulis di atas, dapat
disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah:
1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran
Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan
misi organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun 2012 – 2017.
3. Dengan terbatasnya alokasi dana yang bersumber dari APBD maka kegiatan
yang akan dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas.
1.4. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral, menggunakan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, SDA, ESDM
Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan),
sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian kinerja dalam pelaksanaan
6
Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan - hambatan
utama yang perlu diatasi melalui Renstra ini.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya
2.3. Kinerja Pelayanan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga, SDA, ESDM, telaahan visi, misi,
dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan
Renstra K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS, penentuan isu-isu
strategis Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten Cilacap.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3. Telahaan Renstra Kementrian dan Renstra SKPD
3.4. Telaah Visi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran jangka
menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
Kabupaten Cilacap.
4.1. Visi dan Misi
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif.
7
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Bina Marga, SDA,
ESDM yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara
keseluruhan.
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi sertaUraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten
Cilacapmempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
mempunyaitugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan
dibidang bina marga,sumber daya air, energi dan sumber daya mineral.
2. Fungsi
a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga, sumber daya air, energi
dan sumberdaya mineral;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
bina marga,sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina marga, sumber daya air,
energi dansumber daya mineral;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 13 Desember2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap,Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Cilacap secara struktural terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
9
d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air ;
2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
e. Bidang Pertambangan, terdiri dari :
1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi.
f. Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
g. UPT, terdiri dari ;
1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Subbagian Tata Usaha.
2. UPT Kroya , terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Subbagian Tata Usaha.
3. UPT Sidareja, terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Subbagian Tata Usaha.
4. UPT Majenang, terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Subbagian Tata Usaha.
5. UPT Perbengkelan, terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Subbagian Tata Usaha.
6. UPT Laboratorium Bina Marga, terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Subbagian Tata Usaha.
10
Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap
Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :
1) Kepala DinasKepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
mempunyai uraian tugas :
a. Merumuskan perencanaan strategis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi
dan misi organisasi;
b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun
lisanuntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masingmasing;
KEPALA DINAS
JABATANFUNGSIONAL SEKRETARIS
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANGPERTAMBANGAN
BIDANGBINA MARGA
BIDANGS D A
SeksiPengusaha
Pertambangan
SeksiPemb.& Peningkatan
Jalan & Jembatan
SeksiPembangunan &Peningkatan SDA
SeksiGeologi & Migas
SeksiPemeliharaan Jalan &
Jembatan
SeksiEksploitasi & Pemel.
SDA
U P TJERUK LEGI
U P TKROYA
U P TMAJENANG
U P TSIDAREJA
U P TBENGKEL
SUB BAGIANPERENCANAAN
U P TLABORAT
BIDANGKETENAGALISTRIKA
N & PJU
SeksiKetenagalistrikan
SeksiPJU
11
d. Merumuskan perencanaan teknis bidang bina marga, sumber daya air,
energi dansumber daya mineral;
e. Melaksanakan kegiatan bidang bina marga;
f. Melaksanakan kegiatan bidang sumberdaya air;
g. Melaksanakan pembinaan bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan
peneranganjalan umum;
h. Memberikan rekomendasi teknis bidang bina marga dan pengelolaan sumber
daya air;
i. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
j. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Dinas Bina
Marga,Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Bina Marga, Sumber
Daya Air,Energi dan Sumber Daya Mineral;
l. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan yang berlaku;
m. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis
kepadaatasan sesuai dengan bidang tugasnya;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2) SekretariatSekretariat pada Dinas Bina Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya
Mineralmempunyai tugas pokok perencanaan program, koordinasi tugas-tugas
bidang,pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha dan kearsipan, rumah
tangga,perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian serta
koordinasitugas-tugas UPT.Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Dinas Bina Marga,
Sumberdaya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
c. pengelolaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program
kegiatanDinas Bina Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya
Mineral;
d. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang dan UPT;
e. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan,
hubunganmasyarakat, keprotokolan dan kepegawaian kegiatan Dinas Bina
Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
12
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang
Sekretarisdibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program
kegiatan Dinas Bina Marga,Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya
Mineral.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
penatausahaan keuangan Dinas Bina Marga,Sumber daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral.
3. Sub Bagian Umummempunyai tugas mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata usaha, kearsipan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
serta pengelolaan urusan kepegawaian kegiatan Dinas Bina Marga,Sumber
daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
3) Bidang Bina MargaBidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan
danpengelolaan kegiatan dibidang bina marga.Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud Bidang BinaMarga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang bina marga;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang bina marga;
d. pengelolaan administrasi bidang bina marga;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Bina Marga dibantu oleh dua orang
Kepala Sub Bidang, yaitu :
1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
menyiapkanbahan penyusunan teknis bidang pembangunan dan peningkatan
jalan dan jembatan.
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan
bahanpenyusunan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
13
4) Bidang Sumber Daya AirBidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan
danpengelolaan kegiatan dibidang pengelolaan sumber daya air.Untuk
melaksanakan tugas pokok, BidangSumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang sumber daya air;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang sumber daya
air;
d. pengelolaan administrasi bidang sumber daya air;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh dua
orang Kepala Sub Bidang, yaitu :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas
menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan
peningkatan pengelolaansumberdaya air.
2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan dibidang eksploitasi dan
pemeliharaan sumber daya air.
5) Bidang Bidang PertambanganBidang Pertambangan mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan dan
pengelolaan kegiatan dibidang pertambangan.Untuk melaksanakan tugas pokok,
BidangPertambangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang pertambangan;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pertambangan;
d. pengelolaan administrasi bidang pertambangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pertambangan dibantu oleh dua orang
Kepala Sub Bidang, yaitu :
1. Seksi Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaankegiatan pengusahaan pertambangan.
2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaankegiatan dibidang geologi, minyak dan gas bumi.
14
6) Bidang Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan UmumBidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas
pokokmenyusun bahan pelaksanaan dan pengelolaan dibidang ketenagalistrikan
danpenerangan jalan umum.Untuk melaksanakan tugas pokok,
BidangKetenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagalistrikan
danpenerangan jalan umum;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang
ketenagalistrikandan penerangan jalan umum;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidan
ketenagalistrikandan penerangan jalan umum;
d. pengelolaan administrasi bidang ketenagalistrikan dan penerangan jalan
umum;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan
Jalan Umum dibantu oleh dua orang Kepala Sub Bidang, yaitu :
1. Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
kegiatandibidang ketenagalistrikan.
2. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi kegiatan penerangan jalan umum.
7) Unit Pelaksana TeknisUPT Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
mempunyaitugas melakukan sebagian tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi danSumber Daya Mineral di wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan
peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala UPT Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Subbagian Tata Usaha
yangmempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat,
kearsipan,perlengkapan dan rumah tangga UPT.
15
2.2. Sumber DayaUntuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
Kabupaten Cilacap memiliki personil sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian berdasar Jenis Kepegawaian
NO.Golongan/
JenisKepegawaian
RuangJumlaha b c d e
1 IV - 3 1 - - 4
2 III 36 24 24 8 - 92
3 II 41 95 26 8 - 170
4 I - 8 4 37 - 49
5Harian
Kontrak- - - - 7
6Harian
Dinas- - - - - 48
7Wiyata
Bhakti- - - - - 15
Jumlah 385
Sumber : Sekretariat Dinas BM, SDA, ESDM Cilacap, 2012
Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan
No.Tingkat
pendidikan
Status PegawaiJumlah
PNS HARKON HARDINWIYATABHAKTI
1 Pasca Sarjana 19 - - - 19
2 Sarjana / D IV 45 - - - 45
3Sarjana Muda /
D III10 - - - 10
4 SLTA 174 - - - 174
5 SLTP 48 - - - 48
6 SD 19 - - - 19
7 Lain-lain - - - - -
Jumlah 315 7 48 15 385
Sumber : Sekretariat Dinas BM, SDA, ESDM Cilacap, 2012
16
Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung operasional Dinas Bina
Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Cilacap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.3. Kendaraan
No.Jenis
KendaraanVolume
Status KondisiKet.
Baik Sedang Rusak
1 Roda 2 74 60 12 2
2 Roda 4 17 14 2 1
3 Roda 6 12 3 7 2
Jumlah 103 77 21 5
Sumber : Sekretariat Dinas BM, SDA, ESDM Cilacap, 2012
Tabel 2.4. Peralatan
No. JenisVol.( m2)
Status KondisiKet.
Baik Sedang Rusak
1 Kantor Induk 825 +Milik
KIC
2 Kantor Ex. UPT Cilacap 112 +
3 Kantor UPT Jeruklegi 220 +
4Kantor Ex.Ranting Pengairan
Kawunganten90 +
5 Kantor UPT Kroya 200 +
6 Kantor Ex.Ranting Pengairan Maos 125 +
7 Kantor Ex.Ranting Pengairan Kroya 120 +
8 Kantor UPT Sidareja 392 +
9Kantor Ex.Ranting Pengairan
Sidareja+
10Kantor Ex.Ranting Pengairan
Sidareja72,5 +
11 Kantor Kemantren Kedungreja 76,5 +
12 Kantor UPT Majenang 276 +
13 Kantor UPT Laboratorium 64 +
14 Kantor UPT Perbengkelan 120 +
Jumlah 2.693
17
Tabel 2.5. Daftar Kondisi Alat Laboratorium
NO NAMA ALAT JUMLAHKONDISI
BAIK SEDANG RUSAK1 BALANCE 4 2 22 NAGATA SCALE 1 13 TRIPLE BEAM BALANCE 3 14 PRECISION STANDART 1 15 LIQUID LIMIIT 26 CENTRIFUGE EXTRACTOR 17 PROCTOR (STANDART) 5 58 PROCTOR (MODIFIDE) 17 179 DCP 4 SET 2 210 DONGKRAK 4 411 CBR LAPANGAN 1 1
12 CBR ELEKTRICALLOADING MACHINE 1 1
13 CBR MANUAL 1 1
14 PROCTORPENETROMETER 1 1
15 SPEEDY TESTER 2 1 116 OVEN (MEMERT) 1 117 WTB BINDER (OVEN) 1 118 SAND CONE 8 SET 819 COREDRYL 1 120 HAMMER TEST 2 1 1
21 LOS ANGELES ABRATIONTEST MACHINE 1 1
22 LOS ANGELES ABRATIONTEST MACHINE 1 1
23 MARSHAL COMPRESIONMACHINE 1
24 BENGKEL MEMBEAN 125 SLUMP TEST 626 VIBRATING TABLE 1 127 SONDIR 128 SIEVE ANALYST 5 SET29 POMPA AIR 130 KOMPOR GAS 1 131 KOMPOR LISTRIK 2 2
32 CAPPING COMPONWARMER 1
33 COMPRESSION TESTINGMACHINES 1
34 MIXER 1 135 SIGMAT 1 1
36 ELE (COMPRESSIONTESTING MACHINES) 1 1
37 SPEEDWATER METER(CAREL METER) 1
38 CETAKAN BETON15X15X15 6 6
39 CETAKAN BETONSILINDER 3 3
40 TERMOMETER 2
18
41 CRUSSE ALUMINIUM 120 12042 PALU KARET 5 543 QUARTERING SAMPLE 244 CETOK MATERIAL 10 10
45 TABUNG PLASTIK UKUR1000 CC 3 3
46 STAINLESS BOWL 447 WATER BATH 1
48 TABUNG PLASTIK UKUR500 CC 9 6 3
49 GELAS UKUR 100 CC 2 250 GELAS UKUR 500 CC 2 251 PIKNOMETER BESAR 1 152 PIKNOMETER KECIL 3 3
Tabel 2.6. Rumah Dinas
No. Tipe Vol.Status Kondisi
Ket.Baik Sedang Rusak
1 21 1 Unit - 1 Unit - UPT Cilacap = 1 unit
UPT Jeruklegi = 8 unit
UPT Kroya = 6 unit
UPT Sidareja = 18 unit
UPT Majenang = 16
unit
Beberapa Asset masih
dimiliki Pemerintah
Provinsi/Pusat
2 36 20 Unit - 16 Unit 4 Unit
3 45 6 Unit - 6 Unit -
4 54 4 Unit - 2 Unit 2 Unit
5 60 9 Unit - 8 Unit 1 Unit
6 70 3 Unit - 2 Unit 1 Unit
7 90 4 Unit 1 Unit 3 Unit -
8 > 90 2 Unit - 2 Unit -
Jumlah 49 Unit 1 Unit 40 Unit 8 Unit
19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, SDA, ESDMEvaluasi Renstra 2008 – 2012
Tabel 2.7 Target dan Realisasi (per sasaran yang ditetapkan) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
No.Indikator Kinerjasesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra DinasBina Marga, SDA,ESDM Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahunke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)ProgramPembangunan Jalandan JembatanPerencanaanpembangunan jalan(dok)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pembangunan Jalan(kondisi baik %)
40 42 44 46 48 52 50 43 46 51,5 1,3 1,19 0,97 1 1,07
PembangunanJembatan (unit)
9 5 4 3 17 9 5 4 3 17 1 1 1 1 1
Progam Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan JembatanTerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan JalanKabupaten
40 42 44 46 48 52 50 43 46 50 1,3 1,19 0,97 1 1,04
Terlaksananyarehabilitasi/Pemeliharaan
9 5 4 3 17 9 5 4 3 17 1 1 1 1 1
20
No.Indikator Kinerjasesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra DinasBina Marga, SDA,ESDM Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahunke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)JembatanProgram PeningkatanJalan danPenggantianJembatanMeningkatnya KondisiJalan Baik terhadapTotal Panjang ( % )
40 42 44 46 48 52 50 43 46 51,5 1,3 1,19 0,97 1 1,07
Meningkatnya KondisiJembatan Baikterhadap Total Panjang( % )
25 28 30 32 35 28 30 31,1 36,2 36,6 1,12 1,07 1,03 1,13 1,04
ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringan PengairanLainnyaMeningkatkan kondisifisik jar.irigasi
10 10 20 20 25 10 10 20 20 25 1 1 1 1 1
Tersedianya air irigasiuntuk Pertanian Rakyatpada Sistem Irigasiyang Sudah Ada (SPM) ( % )
- - - 70 70 - - - 71,06 75,39 - - - 1,01 1,07
Program PembinaanDan Pengawasan
21
No.Indikator Kinerjasesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra DinasBina Marga, SDA,ESDM Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahunke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)BidangPertambangan
Terbinanyapengelolaan migas dantambang lainnya (%)
75 75 75 80 80 75 75 75 80 80 1 1 1 1 1
ProgramPengawasan DanPenertiban KegiatanRakyat YangBerpotensi MerusakLingkunganCakupan DaerahRawan BencanaGeologi (%)
55 55 55 60 60 55 55 55 60 60 1 1 1 1 1
Program PembnaanDan PengembanganBidangKetenagalistrikanMeningkatnya RasioElektrifikasi (RE)Kabupaten Cilacap (%)dan optimalnyaPemanfaatan energialternatif Tenaga Surya
60 70 72 75 80 64 72 73 79,6 82,1 1,06 1,02 1,01 1,06 1,02
22
Sedangkan program dan kegiatan Tahun 2008-2012 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.8
Tabel 2.8 Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2008-2012
NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7I BELANJA TIDAK LANGSUNG
A. Program Belanja Pegawai 6.877.154.500,00 13.565.147.000,00 11.469.531.000,00 14.281.799.000,00 14.006.013.000,00
IIBELANJA LANGSUNG
A. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 2.466.539.000,00 1.811.941.000,00 1.834.667.000,00 2.839.170.000,00 3.656.535.000,00
B. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 4.550.718.000,00 667.743.000,00 659.518.000,00 1.268.150.000,00 2.982.000.000,00
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 68.450.000,00 240.000.000,00 333.250.000,00D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 46.475.000,00 29.990.000,00 107.500.000,00 260.000.000,00E. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 42.805.956.250,00 52.285.089.200,00 51.158.982.000,00 39.521.146.500,00 59.448.000.000,00F. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 3.627.375.000,00 130.000.000,00 350.000.000,00 1.180.000.000,00G. Program Pembangunan
turap/talud/bronjong 2.100.000.000,00 6.627.750.000,00 1.130.000.000,00 75.000.000,00 5.785.000.000,00H. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 15.370.000.000,00 1.800.000.000,00 4.318.369.000,00 31.968.896.500,00 66.466.865.000,00I. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Talud/Bronjong 1.910.000.000,00 3.744.300.000,00
23
NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7J. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan 40.000.000,00K. Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan 7.084.000.000,00 60.000.000,00L. Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan danJembatan 200.000.000,00
M. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan 1.500.000.000,00
N. Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan lainnya 46.010.390.000,00 14.975.300.800,00 22.651.698.000,00 20.816.666.000,00 25.580.601.000,00
O. Program Pengendalian Banjir 2.500.000.000,00P. Program Pengembangan, Pengelolaan,
Konversi Sungai, Danau dan SumberDaya Air Lainnya 2.247.110.000,00
Q. Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah 75.000.000,00
R. Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh 5.575.000.000,00 1.050.000.000,00 1.700.000.000,00 530.000.000,00
S. Program Pembangunan InfrastrukturPedesaan 18.318.625.000,00 21.450.000.000,00 1.165.000.000,00 18.591.760.000,00
T. Program Pekerjaan Umum 35.000.000,00U. Program Pengembangan Perumahan 750.000.000,00V. Program Perbaikan Perumahan Akibat
Bencana Alam/Sosial 790.000.000,00
24
NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7W. Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar 240.000.000,00X. Program Perencanaan Wilayah dan
Sumber Daya Alam 172.923.750,00Y. Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan tanah 750.000.000,00
Z. Program Pendidikan Menengah 500.000.000,00AA. Program Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga 1.969.566.000,00AB. Program Pembinaan Dan Pengawasan
Bidang Pertambangan 175.000.000,00 300.000.000,00AC. Program Pengawasan Dan Penertiban
Kegiatan Rakyat Yang BerpotensiMerusak Lingkungan 60.000.000,00 175.000.000,00
AD. Program Pembnaan DanPengembangan BidangKetenagalistrikan 2.925.156.000,00 8.050.000.000,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG 160.918.306.500,00 100.896.264.000,00 88.397.534.000,00 100.916.685.000,00 197.069.011.000,00
25
2.3.1. Kondisi Infrastruktur SDA
Berikut adalah kondisi jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten
Cilacap, beberapa diantaranya masih menjadi wewenang pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.Yang menjadi wewenang Kabupaten
Cilacap sebanyak 585 daerah irigasi yang tersebar di beberapa kecamatan.
Untuk pengelolaan sungai Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten Cilacap
tidak mempunyai kewenangan pengelolaan sungai-sungai meskipun ada
beberapa sungai yang melintas di Wilayah Kabupaten Cilacap, akan tetapi
beberapa tahun terakhir ini terus dilakukan normalisasi sungai/kali yang
tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa sungai juga mempunyai fungsi
sebagai drainase yang dapat mengalirkan dan menampung limpasan air yang
dapat berpotensi sebagai limpasan banjir.Pengelolaan rawa masih ditangani
oleh pemerintah pusat, seperti Rawa Bendungan di Kecamatan Cilacap
Utara.
2.3.2. Kondisi Infrastruktur Bina Marga
Jaringan jalan dan jembatan yang menjadi wewenang Dinas Bina Marga,
Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap terdiri
dari 477 ruas jalan dengan panjang jalan keseluruhan 1.181,173 Km,
terbagidalam kondisi baik sebesar 49,90 %,sedang sebesar 14,46 %, rusak
sebesar 16,43%, rusak berat sebesar 19,24 %.
Tabel 2.9. Jumlah Ruas Jalan dan Panjang Jalan per UPT
NO.UPT DINAS BINA MARGA, SDA, ESDM
KECAMATAN
JUMLAHRUAS
JUMLAHPANJANG
(Km) (Km)
IUPT DINAS BINA MARGA, SDA,ESDM JERUKLEGI
236 334,213
1 Kecamatan Cilacap Utara 52 57,334
2 Kecamatan Cilacap Tengah 68 55,997
3 Kecamatan Cilacap Selatan 73 35,997
4 Kecamatan Bantarsari 5 33,770
5 Kecamatan Kawunganten 10 54,860
6 Kecamatan Kesugihan 15 51,555
7 Kecamatan Jeruklegi 13 44,700
236 334213
II UPT DINAS BINA MARGA, SDA, 115 262,731
26
ESDM KROYA
1 Kecamatan Kroya 44 72,678
2 Kecamatan Adipala 15 43,583
3 Kecamatan Maos 8 21,080
4 Kecamatan Sampang 11 28,570
5 Kecamatan Binangun 18 43,118
6 Kecamatan Nusawungu 19 53,702
115 262731
IIIUPT DINAS BINA MARGA, SDA,ESDM SIDAREJA
65 258,561
1 Kecamatan Sidareja 26 46,702
2 Kecamatan Cipari 5 41,100
3 Kecamatan Gandrungmangu 12 43,223
4 Kecamatan Kedungreja 8 50,210
5 Kecamatan Karangpucung 11 70,120
6 Kecamatan Patimuan 3 7,206
65 258561
IVUPT DINAS BINA MARGA, SDA,ESDM MAJENANG
61 325,668
1 Kecamatan Dayeuhluhur 15 87,620
2 Kecamatan Wanareja 13 88,900
3 Kecamatan Majenang 24 70,548
4 Kecamatan Cimanggu 9 78,600
61 325668
JUMLAH 477 1.181,173
Sumber : Bidang Bina Marga Dinas BM, SDA, ESDM Kab. Cilacap, 2012
Sebagai pelengkap penunjang sarana transportasi, selain jalan diperlukan
jembatan yang mempunyai kapasitas yang memadai yang dapat melayani
beban lalu lintas yang lewat diatasnya.Jenis bangunan jembatan di
Kabupaten Cilacap masih beragam, ada yang merupakan jembatan rangka
baja, jembatan komposit baja dan beton, jembatan komposit baja dan kayu,
dan jembatan konstruksi beton. Dengan jumlah jembatan sebanyak 567 dan
panjang jembatan 3.972,36 m
Dari sisi pelayanan beban, jembatan yang dapat melayani lalu lintas berat
jumlahnya masih terbatas.Mayoritas jembatan yang ada hanya mampu
dilewati oleh beban gandar 8 ton, selebihnya masih ada yang lebih rendah
dari kemampuan tersebut.
27
Tabel 2.10. Jumlah Jembatan dan Panjang Jembatan per UPT
NOUPT DINAS BINA MARGA, SDA,ESDM
KECAMATANJUMLAH
JEMBATANJUMLAH
PANJANG (m)
1 WILAYAH JERUKLEGIKecamatan Cilacap Utara
Kecamatan Cilacap tengah
Kecamatan Cilacap selatan
Kecamatan Kesugihan
Kecamatan Jeruklegi
Kecamatan Kawunganten
Kecamatan Bantarsari
165,003,00
22,00
32,00
35,00
30,00
20,00
25,00
1.133,3535,10
138,00
184,70
291,50
198,00
203,25
82,50
2 WILAYAH KROYAKroya
Adipala
Binangun
Maos
Sampang
Nusawungu
92,0034,00
8,00
7,00
11,00
9,00
23,00
616,51235,81
50,60
36,50
33,60
35,50
224,50
3 WILAYAH SIDAREJAKecamatan Sidareja
Kecamatan Kedungreja
Kecamatan Gandrungmangu
Kecamatan Cipari
88,0032,00
9,00
20,00
27,00
741,40181,90
212,00
166,00
181,50
4 WILAYAH MAJENANGKecamatan Karangpucung
Kecamatan Majenang
Kecamatan Cimanggu
Kecamatan Wanareja
Kecamatan Dayeuhluhur
222,0052,00
37,00
54,00
25,00
54,00
1.481,10324,50
217,50
291,40
300,20
347,50
Jumlah 567,00 3.972,36
Sumber : Bidang Bina Marga Dinas BM, SDA, ESDM Kab. Cilacap, 2012
2.3.3. Kondisi Alat Berat
Hampir 50% (lima puluh persen) kondisi alat berat di Dinas Bina Marga, SDA,
ESDM Kabupaten Cilacap adalah rusak. Hal ini dapat dilihat dari komposisi
status kondisi alat berat. Dari 67 unit alat berat yang terdiri dari 22 jenis alat
berat, 36 unit dalam keadaan rusak, 27 unit dalam keadaan sedang dan 20
unit dalam keadaan baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
28
Tabel 2.11.Daftar Kondisi Alat Berat
NO Jenis Vol.Status Kondisi
Ket.Baik Sedang Rusak
1 Vibra Roll 600 kg 1 12 Vibra Roll 250 kg 2 23 Vibra Roll 1 ton 2 24 Mesin Gilas 2-3 ton 5 5 4 25 Mesin Gilas 6-8 ton 11 11 76 Mesin Gilas 10-12 ton 3 3 3 17 Excavator 1 18 Jack Hammer 1 19 Aspalt Sprayer 6 610 Beton Konkrit 4 2 211 Mesin Molen 4 2 212 Stamper 6 513 Perahu Fiber 1 114 Perahu Aluminium 1 115 Motor Boat Fiber 3 1 216 Mesin Perahu 5 2 317 Mesin Potong Kayu -18 Mesin Rumput 4 419 Mesin Las Listrik 1 120 Asphalt Mixer 1 121 Mesin Pompa Air 2 222 Generator Set 3 1 2
Jumlah 67 20 27 36Sumber : UPT Perbengkelan Dinas BM, SDA, ESDM, 2010
2.3.4. Kondisi Alat Laboratorium
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tugas
Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural UPT Dinas Daerah, Badan dan
Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, dijelaskan bahwa salah satu UPT
Laboratorium Dinas Bina Marga, SDA, ESDM adalah melakukan operasional
penggunaan alat-alat laboratorium serta menerima dan menyetorkan retribusi
hasil operasional laboratorium Dinas Bina Marga, SDA, ESDMke kas daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut laboratorium sangat bergantung kepada
peralatan yang tersedia.Adapun ketersediaan peralatan laboratorium saat ini
adalah : lihat tabel
2.3.5. Potensi Ketenagalistrikan dan PJU
RE (Rasio Elektrifikasi) adalah perbandingan antara jumlah KK (rumah) yang
sudah menikmati aliran listrik (sudah berlistrik) dengan jumlah KK total di
Kab.Cilacap. Di tahun 2011-2012rasio elektrifikasi (RE) dari 24 kecamatan
dan 268 desa yang ada di Kabupaten Cilacap mencapai prosentase sebesar
80,39 %. Dari data tahun 2011, masih terdapat 2 desa yang belum teraliri
29
listrik yaitu desa Klaces dan Ujunggalang. Pada tahun 2012 telah dibangun
jaringan listrik perdesaan pada daerah tersebut dengan menggunakan
anggaran APBN, sehingga semua desa di Kabupaten Cilacap telah teraliri
listrik dengan jaringan listrik konvensional PT. PLN Persero. Diharapkan akan
ada peningkatan prosentase atau peningkatan elektrifikasi setiap tahunnya.
2.3.6. Potensi Pertambangan
2.3.6.1. Potensi Bahan Galian
a. Minyak dan Gas Bumi
Dari kegiatan penelitian geologi lapangan, telah ditemukan puluhan
rembesan minyak (oil seep) dan gas bumi di beberapa wilayah Kabupaten
Cilacap dianataranya di Cipari, Gunung Wetan dan Prapagan. Berdasarkan
hasil analisis Geokimia yang dilakukan oleh Robertson Research, di wilayah
tersebut terdapat batuan Reservoir yang cukup prospek.Hasil Penelitian
yang dilakukan oleh UNION TEXAS tahun 1981 dengan Metoda Lopatin
Juga menunjukan hasil yang sama.Di sisi lain, dari sejumlah sumur
pemboran yang dilakukan Belanda (tahun 1983)Yaitu di sumur Karangnagka
dan Karanggedang, pada sekitar pemboran 668 dan 606,5 meterSempat
terjadi ledakan gas (blew out).Hal ini mengindikasikan bahwa di titik sumur
pemboran Tersebut terdapat kandungan konsentrasi gas yang cukup tinggi.
b. Batubara
Indikasi adanya potensi batubara terlihat dari adanya sisipan batubara yang
terdapat di wilayah Dayeuhluhur. Hasil penyelidikan Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang bekerjasama dengan CV. Multi Geosentik tahun 2003
menyimpulkan bahwa Batubara yang ada adalah batubara muda (lignite)
dengan nilai kalori < 4500 Kcal/kg. Singkapan batubara juga terdapat di
desa Cidadap Kecamatan Karangpucung dengan nilai kalori sebesar 3.724
s/d 1890 kcal/gr(air dried base).
c. Endapan Bijih Emas
Di wilayah Kabupaten Cilacap endapan bijih emas ini dapat ditemukan di
Desa Jambu Kecamatan Wanareja dan Desa Sadahayu Kecamatan
Majenang yang dijumpai sebagai bentuk endapan bijih primer yang
terasosiasi sebagai urat-urat kuarsa. Cadangan emas tersebut pernah
dieksplorasi oleh PT.Gama Grahita dengan luas areal 2000 hektar,
kemudian dilakukan eksplorasi oleh PT. Multi Daya Sempama.Hasil
eksplorasi emas sebesar 4-7 gram/ton.
30
d. Pasir Besi
Deposit Pasir Besi di kabupaten Cilacap ini telah dieksplorasi oleh Direktorat
Pertambangan Jakarta sejak 1960 bekerjasama dengan Nisso Steel
(Jepang). Pada Tahun 1967-1772 PT.Aneka Tambang melakukan
eksplorasi ulang dengan metode pengeboran yang berbeda.Penambangan
(eksploitasi) pasir besi di pantai Cilacap dimulai sejak tahun 1970.Pada
awalnya produksi pasir besi hanya diperuntukan untuk kebutuhan eksport
Jepang, namun pada tahun 1978 ekspor ke Jepang terhenti. Dengan
terhentinya kegiatan tersebut, maka PT. Aneka Tambang mulai mencari
terobosan pasar dalam negeri yaitu ke pabrik-pabrik semen yang mulai
berkembang (1979).Dari Tahun 1979 s/d 2000 produksi konsentrat pasir
besi berdasarkan data PT. Aneka Tambang Unit Bisnis Pertambangan Pasir
Besi Cilacap telah mencapai 6.677.015 ton.Menurut laporan dari PT. Aneka
Tambang bahwa endapan bijih besi di Cilacap, khususnya di darat hampir
habis, namun dari hasil penelitian yang dilakukan Pusat Pengembangan
Geologi Kelautan Bandung (1998), bahwa di bawah wilayah perairan pantai
Cilacap cadanganya masih cukup banyak, bahkan dari total cadangan yang
ada dipekirakan hamper mencapai dua kali lipat dari jumlah cadangan yang
ada di darat.
e. Bentonit
Bentonit terdapat di kecamatan Karangpucung yang meliputi desa Tayem,
Sumber Sari,Surian, dengan luas masing-masing 1 hektar, 8 hektar, dan 1
hektar.Hasil identifikasi cadangan Bentoit di desa Tayem yaitu sweeling
index 42%-166%, bleaching index 79%-89%,CaO 24%. MgO 1,33 % - 1,55
%, TiO2 0,22 %-0,73%, Na20 < 1,37%. Sejumlah cadangan Bentoit adapula
di desa Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan.
f. Trass
Terdapat di Kecamatan Cimanggu yang meliputi desa Cimanggu, Cigintung,
Bantar Panjang, Genteng, Sidanghayu,Tepungsari, dengan jumlah
cadangan keseluruhan 82.002.500 m2. Hasil analisa trass daerah Bantar
Panjang adalah Index aktivitas 7 hari =64,4%, Index aktivitas 28 hari = 74%
untuk daerah Bantar Mangu dengan acuan CPI-SP-008.
g. Talk
Cadangan Talk tersingkap di Kecamatan Karangpucung, belum di eksplorasi
secara detail.
h. Andesit
Cadangan andesit atau biasa disebut batu gunung terdapat di beberapa
desa di kecamatan kesugihan (± 500.000 m3, OB rata-rata 0,5-2 meter),
31
Kecamatan Jeruklegi yang meliputi Desa Karangkemiri (1.500.000 m3, OB
2-4 meter), desa Ciwuni (300.000 m3, OB 0,5 -1 meter), juga terdapat di
Kecamatan Majenang dan Dayeuhluhur.
i. Batu Gamping
Batu Gamping terdapat di Pulau Nusakambangan bagian utara dan pojok
tenggara dengan jumlah cadangan berkisar 1.170.000.000 ton yang
merupakan Gamping terumbu. Bahan galian ini dieksploitasi sejak tahun
1975 oleh PT.Semen Nusantara yang sekarang berganti nama menjadi
PT.HOLCIM INDONESIA Tbk.
j. Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu)
Endapan Pasir Sungai banyak ditemukan di sepanjang Sungai Serayu dan
Citanduy, yaitu di Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Maos, Kecamatan
Wanareja, Kecamatan Dayeuhluhur, dan Kecamatan Kedungreja. Pada
musim penghujan jumlah endapan pasir tersebut akan meningkat sesuai
dengan besarnya arus sungai yang membawa material pasir dari daerah
hulu. Endapan pasir sungai ini telah banyak di usahakan sebagai usaha
pertambangan rakyat.
k. Lempung
Tersebar di Kecamatan Jeruklegi (ditambang oleh PT. HOLCIM
INDONESIA) dan di beberapa desa di Kecamatan Adipala dengan
kandungan SiO2 56,6 %, AI203 16,08%, Fe203 10,47 %, Na20 1,58 %, K20
1,58 % dengan kandungan mineral Quartz, monmorilonite, dean albite.
l. Tanah Urug
Tanah urug banyak terdapat di Kecamatan Adipala, Kecamatan Kesugihan
dan Kecamatan Jeruklegi.
2.3.6.2. Potensi Gerakan Tanah
Kabupaten Cilacap yang wilayahnya berbukit-bukit dan berada di daerah
cesar memiliki potensi gerakan tanah dari menengah hingga tinggi. Terdapat
11 kecamatan yang daerahnya termasuk dalam daerah wilayah rentan
gerakan tanah yang perlu diwaspadai, yaitu Kecamatan Dayeuhluhur,
Kecamatan Majenang, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Cimanggu,
Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Cipari,Kecamatan Sidareja,
Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan
Jeruklegi, danKecamatan Kesugihan. Wilayah kerentanan gerakan tanah
menengah hingga tinggi di Kabupaten Cilacap disajikan dalam table berikut :
32
Tabel 2.12. Wilayah Kerentanan Gerakan Tanah Menengah Hingga TinggiDi
Kabupaten Cilacap
NO KECAMATAN DESATINGKAT
KERENTANAN
1 Dayeuhluhur Dayeuhluhur, Cilumping, Cijeruk,
Kutaagung, Bolang, Datar,
Bingkeng, Hanum, Sumpinghayu,
Matenggeng, Ciwalen. Panulisan
Menengah tinggi
2 Wanareja Jambu, Sadahayu, Palugon,
Cigintung,Adimulya, Tambaksari,
Majingklak, Limbangan, Malabar,
Madusasi, Wanareja, Bantar,
Purwasari,Tarisi
Menengah-Tinggi
3 Majenang Sadabumi,Ujungbarang,Pangadegan,Sepatnunggal,Bener,Boja, Cibeunying, Sdahayu,
Salebu, Cilopadang, Sendangsari
Menengah-Tinggi
4 Cimanggu Cijati,Pasahangan, Negarajati,
Cisalak,Cibalung, Karangsari,
Kutabima,Rejodadi,Cileumpuyang,
Cimanggu,Bantarmangu,
Mandala,Bantarpanjang,
Panimbang.
Menengah-Tinggi
5 Karangpucung Pamulihan, Babakan, Ciruyung,
Bengbulang, Tayem, Ciporos,
Karangpucung,Sindangbarang
Menengah-Tinggi
6 Cipari Pegadingan,Cisuru, Mulyadadi,
Karangreja, Sindangsari, Mekarsari,
Segaralangu, Cipari
Menengah -Tinggi
7 Sidareja Karanggedang, Penyarang, Kunci Menengah-Tinggi
8 Gandrungmangu Gandrungmangu,Rungkang,
Karanganyar,Karanggintung
Menengah-Tinggi
9 Kawunganten Kedungwadas, Citembong,
Cikedondong, Kalijeruk, Binangun,
Sarwadadi,Bulaksari,Kawunganten,
Lor.Mentasan
Menengah-Tinggi
10 Jeruklegi Karangkemiri, Cilibang, Mendala,
Citepus, Prapagan, Sawangan,
Jeruklegi Kulon
Menengah-Tinggi
11 Kesugihan PesanggrahanKeleng,Karangjengkol Menengah-Tinggi
33
2.3.6.3. Potensi Air Tanah
Berdasarkan Hasil penelitian Direktorat Lingkungan Geologi dan Kawasan
PertambanganBandung Tahun 2002, menyimpulkan bahwa di Kabupaten
Cilacap terdapat 5 cekungan air tanah (CAT) dengan jumlah air tanah bebas
seluruhnya 122 juta m3/tahun. Hasil penelitian tersebut selanjutnya
ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral
No.716.K/40/MEM/2003 tentang batas horizontal Cekungan air tanah di
Pulau Jawa dan Pulau Madura yang meliputi :
a. 2 (dua) CAT dalam Kabupaten (local) yang terdiri dari CAT Majenang dan
CAT Nusakambangan. CAT Majenang luas 108 km2 dengan jumlah air
tanah bebas 18 juta m3/tahun terdiri dari susunan batuan akuifer utama
adalah endapan sungai yaitu pasir dan kerikil, batuan gunung api kuarter
tua, yaitu tuf, breksi, dan lava andesit . CAT Nusakambangan luas 45 km2
dengan jumlah air tanah bebas 23 juta m3/tahun terdiri dari susunan batuan
akuifer utama adalah formasi Kalipucang : yaitu batu gamping terumbu
yang telah mengalami proses kaqrsifikasi.
b. 2 (dua) CAT lintas Kabupaten yang terdiri dari CAT Cilacap dan CAT Kroya.
CAT Cilacap secara Administratif masuk dalam wilayah Kabupaten
Banyumas dan Kabupaten Cilacap sedangkan CAT kroya secara
Administratif masuk adalam wilayah Kabupaten Cilacap, banyumas, dan
Kebumen. Luas CAT Cilacap 218 km2 dengan jumlah air tanh bebas 43
juta m3/tahun dan yang masuk di Kabupaten Cilacap ± 53 % (23 juta
m3/tahun) terdiri dari susunan batuan akuifer utama, adalah endapan sungai
dan dataran pantai, yaitu pasir lempungan, endapan pematang, pantai dan
pasir, CAT Kroya Luas 423 km2 dengan jumlah air tanah bebas 65 juta
m3/tahun dan yamg masuk di Kabupaten Cilacap ± 58 % ( 38 juta m3/tahun)
terdiri dari susunan batuan akuifer utama adalah endapan pematang pantai,
yaitu pasir sedang halus, umumnya terpilah baik, alluvium terdiri dari
lempung pasiran dan pasir lempungan.
c. 1 (satu) CAT Lintas Propinsi yaitu CAT Sidareja luas 480 km2dengan jumlah
air bebas 46 juta m3/tahun yang masuk wilayah Kabupaten Cilacap ± 45 %
(20 juta m3/tahun) terdiri dari susunan batuan akuifer utama adalah
endapan sungai, yaitu pasir dan kerikil, batuan gunung api kwarter tua yaitu
breksi dan lava, tuv, andesit.
2.3.6.3. Potensi Daerah Rawan Kekeringan
Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 kecamatan, terdapat 12 kecamatan
yang wilayahnya terdapat 12 kecamatan yang wilayahnya terdapat daerah/
34
desa yang tergolong rawan kekeringan. Daerah rawan Kekeringan dapat
dilihat pada tabel berikut :
2.13. Tabel Data Daerah Rawan Kekeringan
No Kecamatan Desa
1 Jeruklegi Prapagan,Brebeg, Cilibang, Jeruklegi Wetan
2 Bantarsari Rawajaya,Bulaksari, Bantarsari, Binangun
3 Kawunganten Ujungmanik, Grugu, Bringkeng,
Kubangkangkung, Bojong, Kawunganten,
Babakan
4 Kampunglaut Panikel,Ujunggagak,Ujunggalang
5 Gandrungmangu Gintungreja, Gandrungmangu, Cisumur,
Gandrungmanis,
Cinangsi,Layansari,Karanganyar,
Wringinharjo,Sidaurip
6 Cilacap Utara Tritih Kulon
7 Sidareja Sidamulya, Kunci
8 Patimuan Sidamukti,Rawaapu,Bulupayung,
Cimrutu, Purwodadi, Cinyawang
9 Nusawungu Nusawungu,Klumprit,Nusawangkal,
Purwodadi,Karangsembung
10 Karangpucung Gunungtelu,Pangaweran
11 Kroya Sikampuh
12 Kedungreja Kaliwungu, Bumireja
35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
a. Bidang Sumber Daya AirKabupaten Cilacap mempunyai ketersediaan air yang cukup besar, namun tidak
tersedia secara merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air
tersedia pada musim hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim
kemarau (durasi 7 bulan). Selain itu beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami
kerusakan, sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air
sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.
Tantangan Bidang Sumber Daya Air :
Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah semakin
berat dan kompleks, beberapa tantangan ke depan antara lain :
1. Semakin besarnya potensi konflik antar pengguna air,
2. Masih Kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam mendukung
pengelolaan sumber daya air,
3. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk
ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan
sumber daya air,
4. Semakin menurunnya kualitas air dan sumber air yang dapat dijadikan
andalan untuk sumber air baku karena banyaknya pencemaran air,
5. Adanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi,
6. Pengelolaan sumber daya air tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan,
7. Prinsip pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan generasi masa depan,
8. Perlunya pengelolaan DAS secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi
sumber air dapat dipertahankan.
9. Terjadinya perusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya
tekanan penduduk pada lingkungan yang mengakibatkan banjir.
10. Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah yang terkait dengan
banjir.
Peluang Bidang Sumber Daya Air :
1. Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air.
2. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se Kabupaten Cilacap,
3. Potensi sumber daya air yang besar,
4. Adanya Sistem Jaringan irigasi yang Telah Memadai,
5. Kebutuhan air dari tahun ke tahun cenderung meningkat,
6. Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat berupa DAK dan 2P0A
36
7. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kab/Kota dan Balai
Besar Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah
b. Bidang Bina MargaSecara umum kondisi jaringan jalan di kabupaten Cilacap tahun 2012 meliputi:
Jalan Nasional sepanjang jalan 177,12km,
Jalan propinsi sepanjang 99,19km,
Jalan Kabupaten sepanjang 1181,173km,
Jalan Desa terdiri dari sepanjang jalan 5426,02km,
Dengan pembagian 49,9 % kondisi baik, 14,46 % sedang, 16,43 % rusak ringan,
19,24 % rusak berat.
Disamping keterbatasan dana, hal ini terutama disebabkan disiplin pengguna
jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan,
kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu
ditingkatkannya kompetensi pelaksana proyek. Sampai pada tahun 2012
dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama
perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan
dimensi berlebih yang antara lain ditangani meskipun belum menyeluruh melalui
pembangunan dan peningkatan jalan baik sebagian jalan nasional, jalan
propinsi, jalan kabupaten dan jalan poros desa.
Tantangan Bidang Bina Marga:
1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya alokasi dana
pemeliharaan.
2. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat
produksi ke pemasaran, termasuk masih adanya daerah yang terisolasi.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, menyebabkan
alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan
tanggap darurat.
4. Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan dan
pengembangan wilayah.
5. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam membiayai
pembangunan prasarana jalan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan
yang ada, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber
pendanaan dari masyarakat atau swasta.
37
6. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan
proses reformasi, dan penyelenggaraan pembangunan yang lebih transparan
dan akuntabel, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih
baik.
Peluang Bidang Bina Marga
1. Adanya dukungan RTRWP dan RDTRD/K,
2. Inovasi teknologi bidang perkerasan jalan,
3. Inovasi teknologi struktur jembatan,
4. Inovasi teknologi peralatan,
5. Penegakan hukum di bidang jalan.
6. Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat berupa DAK dan 2P0A.
c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Pertambangan danKetenagalistrikan)Beberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang energi dan sumber daya
mineral dan pemerintahan antara lain:
1. Belum terakomodirnya secara menyeluruh para pelaku usaha pertambangan
yang berizin.
2. Belum terpantaunya muatan angkutan tambang lintas Kabupaten/ Provinsi
menuju pelabuhan Cilacap untuk ekspor.
3. Kurang tertibnya pengusaha pertambangan terhadap kewajiban-kewajibannya
sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan pertambangan secara
terpadu.
4. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk mengurangi desa / dusun yang belum
berlistrik.
5. Perawatan dan maintenance lampu penerangan jalan umum (LPJU)
meningkat dengan rendahnya alokasi dana pemeliharaan dan keterbatasan
peralatan.
Peluang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Pertambangan dan
Ketenagalistrikan)
1. Ketersediaan anggaran;
2. Ketersediaan sarana prasana kegiatan;
3. Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam
pendanaan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
38
5. Mendorong penerapan konsep gedung/bangunan ramah lingkungan (green
building) untuk menerapkan prinsip konservasi energi sekaligus mengurangi
emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi
terhadap isu pemanasan global;
6. Mendorong upaya peningkatan ketahanan energi terutama dalam
mengantisipasi tantangan dan kendala dalam memasok kebutuhan energi
pada masa kini dan masa datang;
7. Mendukung penyediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan air bersih
masyarakat.
d. Bidang SektretairatBeberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang administrasi pembangunan
dan pemerintahan antara lain:
1. Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
2. Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.
3. Peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan penyelenggaraan
sarana dan prasarana.
4. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengembangan jasa konstruksi.
5. Peningkatan penguasaan Pengembangan teknologi dan mutu pelaksanaan.
6. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang tersedia.
7. Masih minimnya kesadaran akan pentingnya pemberantasan KKN di
lingkungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya
Mineral
8. Belum padunya pengertian mengenai penerapan good governance.
9. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10.Belum padunya pemahaman mengenai pemeriksaan dan pengawasan
antara pihak pemeriksa dan objek yang diperiksa.
Peluang Bidang Sekretariat
1. Adanya diklat teknis yang diselenggarakan di tingkat Kementerian dan
Provinsi,
2. Adanya diklat bendahara keuangan yang diselenggarakan di tingkat
Kabupaten Cilacap,
3. Pengaturan penjadwalan sinkronisasi program yang memadai,
39
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanana. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam,
menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah
untuk penanganan tanggap darurat.
b. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam membiayai
pembangunan prasarana jalan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan
yang ada, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-
sumber pendanaan dari masyarakat atau swasta.
c. Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air yang dapat dijadikan
andalan untuk sumber air baku.
d. Perlunya pengelolaan DAS secara lebih terpadu dan konseptual agar
fungsi sumber air dapat dipertahankan.
e. Belum terakomodirnya secara menyeluruh para pelaku usaha
pertambangan yang berizin.
f. Belum terpantaunya muatan angkutan tambang lintas Kabupaten/
Provinsi menuju pelabuhan Cilacap untuk ekspor.
g. Kurang tertibnya pengusaha pertambangan terhadap kewajiban-
kewajibannya sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan
pertambangan secara terpadu.
h. Masih adanya desa / dusun yang belum berlistrik.
i. Perawatan dan maintenance lampu penerangan jalan umum (LPJU)
meningkat dengan rendahnya alokasi dana pemeliharaan dan
keterbatasan peralatan.
j. Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.
k. Peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan
penyelenggaraan sarana dan prasarana.
l. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengembangan jasa
konstruksi.
m.Peningkatan penguasaan Pengembangan teknologi dan mutu
pelaksanaan..
n. Terbatasanya peralatan (laboratorium, alat berat) untuk memenuhi
kebutuhan, pelayanan serta kinerja.
40
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih
3.2.1. Visi
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilihyang kemudian
dinyatakan menjadi visi Kabupaten Cilacap 2012-2017 adalah sebagai
berikut :
“Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata”
Implikasi terhadap penerapan visi adalah bekerja dengan sungguh-
sungguh, dengan mengerahkan seluruh daya, upaya,tenaga,fikir, aset,
untuk mengaktualisasikan sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik.
Pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
DayaMineral Kabupaten Cilacap, visi tersebut menjadi penyemangat dan
pendorong kinerja yang terus meningkat, memberikan pelayanan yang
terbaik untuk masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten
Cilacap.
3.2.2. Misi
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang ditetapkan
adalah
1. Misi Pertama
Pengembangan Sumber Daya manusia berkualitas dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
2. Misi Kedua
Perwujudan demokratisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggara
pemerintahan yang bersifatenterpreuner, profesional, dan dinamis
mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Goverment.
3. Misi Ketiga
Peningkatan dan perbikan layanan pendidikan dan pelatihan, peningkatan
derajat kesehatan individu dan masyarakat.
4. Misi keempat
Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan
potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan
dan perikanan, pariwisata, perdagangan, indutri dan dengan penekanan
pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan
kerja.
41
5. Misi kelima
Pemberdayaan Masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah,
terutama usaha mikro kecil dan menngah (UMKM) serta kopersi,
membangun dan mengembangkan pasar bagipoduk lokal.
6. Misi keenam
Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap
memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya
alam secara rasional, efektif dan efisien.
Secara khusus pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap misi yang menjadi tanggung
jawab sesuai tugas dan fungsi pelayanan adalah :
i. Misi Keempat
Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan
potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan
dan perikanan, pariwisata, perdagangan, indutri dan dengan penekanan
pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan
kerja.
Sasaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Cilacap adalah meningkatnya kualitas
infrastuktur dengan indikator :
a) Rasio Elektrifikasi
Peningkatan rasio elektrifikasi dapat dilaksanakan dengan peningkatan
pengembangan jaringan listrik perdesaan serta identifikasi dusun yang
belum berlistrik. Arah kebijakan untuk mewujudkan target peningkatan
adalah prioritas anggaran untuk pengembangan jaringan listrik perdesaan
dan peningkatan rasio elektrifikasi secara merata pada daerah belum
berlistrik.
b) Proporsi jalan baik
Peningkatan kondisi jalan baik dapat dilaksanakan melalui inventarisasi
data kondisi jalan menurut status jalan, prioritas penanganan pada kondisi
jalan yang rusak, dan pemeliharaan berkala jalan yang berkelanjutan.
42
ii. Misi Keenam
Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap
memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya
alam secara rasional, efektif dan efisien.
Sasaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Cilacap adalah meningkatnya kualitas
infrastuktur pada wilayah tertinggal dan perbatasan dengan indikator :
a) Rasio Elektrifikasi
Peningkatan rasio elektrifikasi dapat dilaksanakan dengan peningkatan
pengembangan jaringan listrik perdesaan pada wilayah tertinggal dan
perbatasan serta identifikasi dusun yang belum berlistrik. Arah kebijakan
untuk mewujudkan target peningkatan adalah prioritas anggaran untuk
pengembangan jaringan listrik perdesaan dan peningkatan rasio
elektrifikasi secara merata pada daerah pada wilayah tertinggal dan
perbatasan.
b) Proporsi status jalan yang lebih tinggi
Peningkatan kondisi jalan baik pada wilayah tertinggal dan perbatasan
dapat dilaksanakan melalui inventarisasi serta prioritas pembangunan
pada wilayah tertinggal dan perbatasan.Koordinasi pada wilayah
perbatasan dengan pihak-pihak terkait juga harus dilaksanakan untuk
menjalin kerjasama pembangunan.
3.3. Telahaan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD
Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan
dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Cilacap yang akan mempengaruhi penanganan
permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan
dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Pada bagian ini akan
ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di
43
daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah
sebagai berikut :
3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan UmumRenstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor
02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum
tahun 2010 – 2014.
3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan UmumKondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang
mempengaruhi kondisi Kabupaten Cilacap di antaranya adalah :
a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat
kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang
optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya
keterlibatan petani dan stakeholderslainnya dalam pengelolaan jaringan
irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada
dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
b. Untuk infrastruktur jalan, dari panjang jalan nasional yang sampai saat
ini telah mencapai 34.628 km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai
83,23 % (2008), rusak ringan 13,34 %, dan rusak berat 3,43 %.
Sedangkan kinerja kondisi jalan nasional mantap pada tahun 2009
adalah sebesar 89 %, rusak ringan 11 %, dan rusak berat 0 %. Untuk
jalan provinsi, total panjang jalan adalah 48.681 km, sedangkan total
panjang jalan kabupaten adalah 288.185 Km.
c. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun
terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola kepemerintahan yang baik),
konteks messo (usaha dan pengusahaan konstruksi), serta konteks
makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi)
belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999.
Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai
permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses
ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan,
kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
44
3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan UmumPembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka
mencapai visi jangka panjang:
“Tersedianya Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yanAndal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi
kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta
beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan
masyarakat.
3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan UmumMisi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014,
yaitu:
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari
pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang
dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk
meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA
serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan
produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur
permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin
adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses
penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor
konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan:
IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung
infrastruktur PU dan permukiman.
45
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya
yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan
Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan
pengawasan profesional
3.3.1.4. TujuanSebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian
PUdalam periode2010-2014 adalah:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum
dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan
(dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan
perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman.
3.3.1.5. SasaranSasaran strategis Kementerian PUdalam periode 2010-2017 secara
keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan
Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang
RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai
amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas,
dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk
46
pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target
MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka
mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor
untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui
pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan
bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta
prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke
hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis
pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi
yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta
pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas
jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan
permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air
minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk
perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan
sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk
perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung
pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem
pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat
pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di
perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa
konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan
pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta
pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat
kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan
teknis dan usaha jasa konstruksi.
47
3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian Energi dan Sumberdaya MineralRenstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 04 tahun 2010 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun
2010-2014.
3.3.2.1. Kondisi Energi dan Sumberdaya Mineral
Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM yang mempengaruhi
kondisi Kabupaten Cilacap di antaranya adalah :
a. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM.
b. Belum optimalnya pengembangan energi alternatip pengganti BBM.
c. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan
sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah
pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai
wilayah kehutanan
d. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi
pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas
terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenaga
listrikan oleh pemerintah.
e. Rasio desa berlistrik sekitar 90% sehingga, masih 10% perlu desa yang
berlum mempunyai akses tenaga listrik.
f. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak
mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih
maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal.
g. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan
makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATTI) serta
pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan
perindustrian dan kota besar.
3.3.2.2. VISI Kementerian Energi Sumberdaya MineralVisi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2014.
Adapun Visi tersebut adalah :
“ Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatannilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untukmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”
48
3.3.2.3. MISI Kementerian Energi Sumberdaya MineralMisi Kementerian ESDM adalah :
1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri
2. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat pada energi, mineral dan
informasi geologi
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral
4. Meningkatkan kemampuan dalam negeri mengelola energi, mineral, dan
geologi
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian usaha energi
dan mineral
7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM
9. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3.3.2.4. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kemnterian ESDM yang
merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir
tahun 2014) :
1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara
4. Terwujudnya peningkatan peran ESDM dalam pembangunan daerah
5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi di BBM dan Listrik
6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus
neraca perdagangan dengan mengurangi impor
7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan.
3.3.2.5. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian ESDM
setiap tahun.Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai
selama 5 tahun, mulai tahun 2010 - 2014.
49
Tabel 3.1
Kedudukan , Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan BerdasarRenstra Kementerian
No Perencanaan Kementerian SKPD1 2 3 4
Rencana Strategis(Renstra)
1. Kedudukan Renstrakementrian / Lembagaberpedoman kepadaRPJM Nasional
2. Ruang lingkupMemiliki jangka waktuPerencanaan 5 Tahun
3. Muatan Isi Visi, Misi,tujuan, strategi,kebijakan, programdan kegiatanpembangunan sesuaidengan tugas danfungsi kementrian /lembaga
1. Kedudukan RenstraSKPD berpedomankepada RPJM Daerah
2. Ruang lingkupMemiliki jangka waktuPerencanaan 5 Tahun
3. Muatan Isi Visi, Misi,tujuan, strategi,kebijakan, programdan kegiatanpembangunan sesuaidengan tugas danfungsi SKPD
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis
Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Cilacap merupakan
kabupaten dengan luas wilayah yang besar di Jawa Tengah, luas wilayah
Cilacap 2.253,61 Km persegi atau 225.361 Ha yang terbagi menjadi 24
kecamatan, 269 desa, mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan
ruang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah sehingga selaras dengan struktur dan pola
ruang.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 9
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Dinas Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting
maka Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan
pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan
SKPD dalam lima tahun mendatang.
50
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa
daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap
dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program
dan kegiatan pelayanan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi Dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap yang berimplikasi negatif terhadap
lingkungan hidup.Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu
direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal
terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta
permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi
isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
51
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta
dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta
melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih,
Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu
yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah
dalam jangka menengah.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD
senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi
pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar
ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Sumber
Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD
dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi Dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap diperoleh baik berasal dari analisis
internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis
eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap di masa lima tahun mendatang. Informasi yang
diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
ini adalah sebagai berikut :
a. Bidang Bina Marga Jaringan jalan strategis masih belum memadai dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pengembanganpotensi wilayah.
52
Beban kendaraan yang berlebih tidak sesuai dengan kelas jalan.
Meningkatkan/ mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di
tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan,
Inventarisasi status jalan yang masih terbatas dan perlu pengkinian status
jalan agar sesuai dengan beban lalu lintas.
b. Bidang Sumber Daya Air (SDA) Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, yang diakibatkan
oleh adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh
umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami
kerusakan karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air
akibat berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas
wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk
mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
c. Bidang Ketenagalistrikan dan PJU Identifikasi dusun belum berlistrik yang masih sangat terbatas.
Rasio elektrifikasi yang masih tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.
Masih terbatasnya penggalakan penghematan energi dan program-
program berwawasan ramah lingkungan.
d. Bidang Pertambangan Belum tertibnya laporan produksi dari para penambang yang merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penambang.
Identifikasi potensi bahan galian di Kabupaten Cilacap masih sangat
minim karena keterbatasan sarana dan prasarana.
Masih ada pelaku usaha di bidang energi dan sumber daya mineral yang
belum memahami prosedur maupun peraturan yang berlaku.
Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan karena keterbatasan
peralatan pengukuran/analisa seperti Theodolite/Total Station, Geodetik,
Geolistrik.
53
e. Sekretariat Kualitas dan produktifitas SDM belum memadai, sehingga diperlukan
peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai
semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.
Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan
pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
Diperlukan koordinasi internal yang kuat antar fungsi manajemen, antar
bidang SDA, BM, Ketenagalistrikan dan PJU, Pertambangan serta
memenuhi prinsip-prinsip good governance.
54
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Dan Misi4.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapaidilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang padamasa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan mengacu kepadaVisi Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, maka visi Dinas BinaMarga Sumber Daya Air Energi Dan Sumber Daya Mineral KabupatenCilacap adalah:
“Terwujudnya infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air yangberkualitas, memadai dan berkelanjutan serta mewujudkan pengelolaanbidang energi dan sumber daya mineral yang menghasilkan nilai tambahserta berwawasan lingkungan”
4.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan visi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas
Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Cilacap maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. maka perlu diperhatikan Misi
Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 yang terkait atau sejalan
dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi
dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap.
Sehubungan dengan hal itu, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap menetapkan Misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya keterlibatan
publik dalam setiap program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan
sumber daya air, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar dalam peningkatan
infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air.
2. Mewujudkan prasarana transportasi secara terpadu dalam satu kesatuan
sistem guna mendorong pengembangan wilayah yang berimbang dalam
mendukung percepatan perekonomian masyarakat, mendorong pertumbuhan
dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
55
3. Mewujudkan prasarana kebinamargaa serta sumber daya air dalam rangka
menunjang peningkatan produksi pertanian dan penanggulangan bencana
alam secara sistematis.
4. Melaksanakan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral melalui
pendekatan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan serta pengembangan
ekonomi wilayah, pariwisata dan pelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral secara
optimal untuk menciptakan kesempatan berusaha serta peningkatan PAD.
6. Menyelenggarakan pelayanan perijinan, pemenuhan kebutuhan bimbingan
teknis dalam bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, serta
melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kebinamargaan, sumber
daya air, energi dan sumber daya mineral dengan menerapkan Standar
Pelayanan Prima. Sehingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia,
kelembagaan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
4.2. Tujuan Dan SasaranTujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas
Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Cilacap, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari
Tujuan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Cilacap, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
4.2.1. Tujuan
a. Memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat dalam peningkatan
infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air.
b. Memberdayakan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur
kebinamargaan dan sumber daya air.
c. Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana fisik yang
telah terbangun agar bermanfaat secara optimal sehingga mendorong
pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
d. Tersedianya sarana antisipasi bencana terfasilitasinya kegiatan
penanganan kerusakan prasarana dan sarana kebinamargaan serta SDA
pasca bencana .
56
e. Menunjang sektor-sektor strategis bidang energi sumber daya mineral
bagi pengembangan ekonomi wilayah, pariwisata dan pelestarian
lingkungan.
f. Mewujudkan peran energi dan sumber daya mineral yang memberi
kesempatan berusaha bagi masyarakat di bidang energi dan sumber
daya mineral serta member konstribusi dalam peningkatan PAD.
g. Menciptakan perencanaan, pengusahaan energi dan sumber daya
mineral yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
4.2.2. Sasaran
a. Tercapainya peningkatan kemampuan kebutuhan prasarana dasar
masyarakat dalam peningkatan sumber daya air dalam pemenuhan
kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi pada kawasan
perbatasan dan pemenuhan kebutuhan air baku pada kawasan
perbatasan.
b. Tercapainya Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan
infrastruktur kebinamargaan dengan dan Tercapainya Pemberdayaan
masyarakat dalam pengembangan sumber daya air dengan meningkatnya
pemenuhan kebutuhan air baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-
hari di daerah terisolir; terlindunginya pantai dari abrasi . Terbentuknya
Dewan Sumber Daya Air Kabupaten, terfasilitasinya pembentukan dan
perkuatan organisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
c. Terwujudnya jaringan jalan/jembatan kabupaten dan jalan strategis bukan
jalan kabupaten di daerah terisolasi, Terlaksananya perencanaan dan
pengawasan penunjang proyek serta Terwujudnya penyusunan
kompetensi dan analisis beban kerja serta evaluasi organisasi dan tata
laksana sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
d. Terwujud dan terlaksananya berbagai perangkat kebijakan, pedoman,
prosedur. Tercapainya peningkatan jaringan irigasi dan rehabilitasi irigasi
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan
dioperasikan dan dipeliharanya seluruh jaringan irigasi terbangun
sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta
kesejahteraan masyarakat.
e. Terlaksananya norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)
penyelenggaraan jalan dan jembatan.
57
f. Tercapainya peningkatan kemampuan kebutuhan prasarana dasar
masyarakat dalam peningkatan infrastruktur kebinamargaan,
Terbangunnya jaringan jalan/jembatan kabupaten dan jalan strategis
bukan jalan kabupaten di kawasan seluruh kawasan termasuk kawasan
rawan bencana.
g. Meningkatnya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong guna menunjang
pekerjaan swakelola dan penanganan pasca longsor dan banjir.
h. Terlindunginya kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi terhadap
dampak bahaya banjir dengan periode ulang 10 tahunan dan
terpeliharanya alur sungai untuk penyaluran debit banjir dan pengamanan
pantai.
i. Tertunjangnya sektor-sektor strategis bagi pengembangan ekonomi
wilayah, pariwisata dan pelestarian lingkungan, dengan memaksimalkan
potensi energi dan sumber daya mineral.
j. Terbangunnya wadah air untuk air baku bagi kebutuhan perumahan,
industri dan parawisata sekaligus sebagai usaha konservasi air dan
sumber air.
k. Tersedianya prasarana jalan perkotaan melalui pembangunan jalan,
pembangunan jembatan, dan pemeliharaan jalan dengan terpeliharanya
jalan kabupaten dan jalan desa, pada kondisi 60% baik yang tersebar di
seluruh wilayah kabupaten serta terpeliharanya jembatan yang tersebar di
seluruh wilayah kabupaten.
l. Terwujudnya peran energi dan sumber daya mineral yang memberi
kesempatan berusaha bagi masyarakat di bidang energi dan sumber daya
mineral serta member konstribusi dalam peningkatan PAD dengan
Terlaksananya diversivikasi usaha di bidang energi dan sumber daya
mineral yang memberi peluang usaha dan peningkatan PAD.
m. Terciptanya perencanaan, pengusahaan energi dan sumber daya mineral
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan
Terwujudnya pengusahaan energi dan sumber daya mineral sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku, berdasar aspek perijinan
yang ditetapkan.
n. Terwujudnya prosedur dan pelayanan bidang energi dan sumber daya
mineral yang meliputi ketersediaan data dan informasi yang cepat dan
akurat, serta produk hokum yang aspiratif.
58
o. Tersedianya basis data pada Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
sertaTerwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Dinas Bina Marga,
SDA, ESDM sesuai pola kelembagaan dan sistem pelayanan yang efektif
sesuai perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan
p. Terakreditasinya laboratorium pengujian Dinas Bina Marga, SDA, ESDM.
q. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan Dinas
Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai
tupoksi.
Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan sebagai
berikut:
59
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga, SDA, ESDMKabupaten Cilacap 2012-2017
VISI : Terwujudnya infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air yang berkualitas, memadai dan berkelanjutan serta mewujudkanpengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral yang menghasilkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan
MISI 1 : Mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya keterlibatan publik dalam setiap program pembangunaninfrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar dalam peningkatan infrastrukturkebinamargaan dan sumber daya air.
TUJUAN SASARAN INDIKATORTARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN2013 2014 2015 2016 2017
1.1 Memenuhi kebutuhanprasarana dasarmasyarakat dalampeningkatan infrastrukturkebinamargaan dansumber daya air.
1.1.1. Tersedianya prasarana jalan perkotaanmelalui pembangunan jalan, pembangunanjembatan, dan pemeliharaan jalan denganterpeliharanya jalan kabupaten dan jalandesa, pada kondisi baik yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten sertaTerpeliharanya jembatan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten.
Persentase kondisijalan dan jembatanbaik
49% 52% 55% 57% 60%
1.1.2. Tercapainya peningkatan kemampuankebutuhan prasarana dasar masyarakatdalam peningkatan sumber daya air dalampemenuhan kebutuhan air untuk pertanianpada lahan irigasi pada kawasan perbatasan
Persentasetersedianya air irigasiuntuk pertanianrakyat pada sistemirigasi yang sudah
76% 78% 79% 80% 81%
60
dan pemenuhan kebutuhan air baku padakawasan perbatasan.
ada sesuai dengankewenangannya
1.1.3. Terbangunnya wadah air untuk air baku bagikebutuhan perumahan, industri danparawisata sekaligus sebagai usahakonservasi air dan sumber air.
Persentase saranairigasi yangterbangun
75% 78% 80% 85% 90%
1.2 Memberdayakan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air
1.2.1 Tercapainya Pemberdayaan masyarakatdalam pengembangan infrastrukturkebinamargaan dengan dan TercapainyaPemberdayaan masyarakat dalampengembangan sumber daya air denganmeningkatnya pemenuhan kebutuhan air baikuntuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari di daerah terisolir; terlindunginya pantaidari abrasi . Terbentuknya Dewan SumberDaya Air Kabupaten, terfasilitasinyapembentukan dan perkuatan organisasi P3A(Perkumpulan Petani Pemakai Air).
Persentasepeningkatansosialisasi kepadamasyarakat dankelembagaan lingkupbidang sumber dayaasir
75% 78% 80% 85% 90%
61
MISI 2 : Mewujudkan prasarana transportasi secara terpadu dalam satu kesatuan sistem guna mendorong pengembangan wilayahyang berimbang dalam mendukung percepatan perekonomian masyarakat, mendorong pertumbuhan dan pemerataankesejahteraan masyarakat.
TUJUAN SASARAN INDIKATORTARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN2013 2014 2015 2016 2017
2.1 Mempertahankan tingkatpelayanan prasarana dansarana fisik yang telahterbangun agarbermanfaat secaraoptimal sehinggamendorong pertumbuhandan pemerataankesejahteraanmasyarakat.
2.1.1 Terlaksananya perencanaan dan pengawasanpenunjang proyek serta Terwujudnyapenyusunan kompetensi dan analisis bebankerja serta evaluasi organisasi dan tatalaksana sehingga mendorong pertumbuhandan pemerataan pembangunan sertakesejahteraan masyarakat.
Persentasekeberhasilanperencaaanpelaksanakaankegiatan monitoringdan evaluasi
85% 85% 90% 90% 90%
2.1.2 Terwujud dan terlaksananya berbagaiperangkat kebijakan, pedoman, prosedur.
Jumlah regulasi yangdilaksanakan
80% 85% 90% 95% 100%
2.1.3 Terlaksananya norma, standar, pedoman danmanual (NSPM) penyelenggaraan jalan danjembatan.
Jumlah regulasi yangdihasilkan
80% 85% 90% 95% 100%
62
MISI 3 : Mewujudkan prasarana kebinamargaan serta sumber daya air dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian danpenanggulangan bencana alam secara sistematis.
TUJUAN SASARAN INDIKATORTARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN2013 2014 2015 2016 2017
3.1 Tersedianya saranaantisipasi bencanaterfasilitasinya kegiatanpenanganan kerusakanprasarana dan saranakebinamargaan sertasumber daya air pascabencana .
3.1.1 Tercapainya peningkatan kemampuankebutuhan prasarana dasar masyarakatdalam peningkatan infrastrukturkebinamargaan, Terbangunnya jaringanjalan/jembatan kabupaten dan jalan strategisbukan jalan kabupaten di kawasan seluruhkawasan termasuk kawasan rawan bencana,
Persentase alokasikegiatan untukpembangunan jalandesa/ rawan bencana 45% 50% 55% 60% 65%
3.1.2 Meningkatnya Pembangunan Turap/ Talud/
Bronjong dalam penanganan pasca longsor
dan banjir.
Persentasepembangunanturap/talud/bronjong
80% 90% 90% 100% 100%
3.1.3 Terlindunginya kawasan permukiman dan
pusat-pusat produksi terhadap dampak
bahaya banjir dengan periode ulang 10
tahunan dan terpeliharanya alur sungai untuk
penyaluran debit banjir dan pengamanan
pantai.
Persentaseinventarisasi daerahaman bahaya banjir
70% 72% 75% 78% 80%
63
MISI 4 : Melaksanakan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pendekatan kelayakan teknis, ekonomis danlingkungan serta pengembangan ekonomi wilayah, pariwisata dan pelestarian lingkungan.
TUJUAN SASARAN INDIKATORTARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN2013 2014 2015 2016 2017
4.1 Menunjang sektor-sektorstrategis bidang energisumber daya mineralbagi pengembanganekonomi wilayah,pariwisata danpelestarian lingkungan.
4.1.1 Tertunjangnya sektor-sektor strategis bagipengembangan ekonomi wilayah, pariwisatadan pelestarian lingkungan, denganmemaksimalkan potensi energi dan sumberdaya mineral
Persentase potensienergi dan sumberdaya mineral/pertambangan 80% 82% 85% 88% 90%
64
MISI 5 : Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral secara optimal untuk menciptakan kesempatanberusaha serta peningkatan PAD.
TUJUAN SASARAN INDIKATORTARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN2013 2014 2015 2016 2017
5.1Mewujudkan peran energidan sumber daya mineralyang memberikesempatan berusahabagi masyarakat di bidangenergi dan sumber dayamineral serta memberkonstribusi dalampeningkatan PAD.
5.1.1 Terwujudnya peran energi dan sumber dayamineral yang memberi kesempatan berusahabagi masyarakat di bidang energi dansumber daya mineral serta memberkonstribusi dalam peningkatan PAD denganTerlaksananya diversivikasi usaha di bidangenergi dan sumber daya mineral yangmemberi peluang usaha dan peningkatanPAD.
Persentase PADsektor energi dansumber daya mineral
100% 100% 100% 100% 100%
65
MISI 6 : Menyelenggarakan pelayanan perijinan, pemenuhan kebutuhan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan prasarana dansarana fisik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kebinamargaan, sumber daya air, energi dan sumberdaya mineral dengan menerapkan Standar Pelayanan Prima. Sehingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia,kelembagaan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
TUJUAN SASARAN INDIKATORTARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN2013 2014 2015 2016 2017
6.1Menciptakan perencanaan, pengusahaan energidan sumber daya mineralyang sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.1.1 Terciptanya perencanaan, pengusahaanenergi dan sumber daya mineral yang sesuaidengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku dengan Terwujudnyapengusahaan energi dan sumber dayamineral sesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku, berdasar aspekperijinan yang ditetapkan.
Persentaseinventarisasi umlahperijinan lingkuppengusahaan energidan sumber dayamineral
65% 70% 80% 90% 100%
6.1.2 Terwujudnya prosedur dan pelayanan bidang
energi dan sumber daya mineral yang
meliputi ketersediaan data dan informasi
yang cepat dan akurat, serta produk hukum
yang aspiratif.
Persentasepelayanan bidangenergi dan sumberdaya mineral
100% 100% 100% 100% 100%
6.1.3 Tersedianya basis data pada Dinas Bina
Marga, SDA, ESDM serta terwujudnya
peningkatan kapasitas Sumber Daya Dinas
Persentasetersedianya datapendukung dansistem pelayanan
90% 90% 95% 95% 100%
66
Bina Marga, SDA, ESDM sesuai pola
kelembagaan dan sistem pelayanan yang
efektif sesuai perkembangan lingkungan
strategis dan tuntutan
6.1.4 Terakreditasinya laboratorium pengujianDinas Bina Marga, SDA, ESDM.
Persentase targetterkreditasinyalaboratorium
- - 100% 100% 100%
6.1.5 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina
Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber
Daya Mineral sesuai tupoksi.
Persentase efisiensidan efektifitaspelayanan sesuaidengan standarpelayanan minimal
80% 82% 85% 88% 90%
67
4.3. Strategi dan Kebijakan1. Strategi :
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam hal ini untuk mencapai
Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi SKPD, dirumuskan Strategi sebagai
berikut, yaitu :
a. Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan;
b. Peningkatan kapasitas penanganan jalan dan jembatan;
c. Peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan;
d. Meningkatnya kondisi infrastruktur perdesaaan (jalan dan jembatan);
e. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta
kapasitas SDM;
f. Peningkatan pembangunan turap/ talud/ bronjong;
g. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya;
h. Peningkatan penyediaan dan pengolahan air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minum sehari-hari (SPM);
i. Meningkatkan pemeliharaan sumur bor dan pembangunan jaringan
distribusi air tanah;
j. Meningkatkan pemeliharaan LPJU di Wilayah Kab. Cilacap.
2. Kebijakan :
Kebijakan merupakan upaya dalam mencapai Tujuan, Sasaran, dan
Strategi dari setiap Misi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam
merumuskan arah pelaksanaan program, Kebijakan dirumuskan sebagai
berkut, yaitu :
a. Penanganan ruas jalan yang tidak ditangani peningkatan kapasitas
(pelebaran) dan peningkatan kualitas dengan kegiatan pemeliharaan
baik secara rutin maupun berkala yaitu dengan program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemeliharaan
berkala sehingga seluruh ruas jalan dan jembatan tetap tertangani
dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemeliharaan jalan.
b. Meningkatkan kwalitas jalan dan jembatan :
Peningkatan kualitas jalan pada :
- Kondisi tanah dasar labil;
68
- Beban lalu lintas tinggi;
- Kelas jalan yang belum sesuai standar jalan kabupaten sebagai
jalan kolektor sekunder.
Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan
utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan
pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata,
akses penghubung pembangunan perkotaan dan perdesaan,
alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah
rawan bencana dan strategis lainnya);
Meningkatkan sarana dan prasarana alat berat Kebinamargaan
unit peralatan pemeliharaan rutin serta bahan/material jalan dan
jembatan, antisipasi kerusakan akibat banjir dan longsor yang
berupa jembatan darurat, bronjong, turap, bahan aspal;
Pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan berupa
pengembangan sistema informasi berupa data base
kebinamargaan, produk teknis perencanaan dan pengawasan.
c. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
d. Penetapan kebijakan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi
dan Sumber Daya Mineral untuk mendukung pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal di bidang Bina
Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib
dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
f. Pelaksanaan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah
kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai, wilayah pesisir dan
pengelolaan sumber daya air;
g. Penyelenggaraan dan pemberian ijin pengelolaan sumber daya air,
bangunan dan pemanfaatan badan jalan serta tanah pengairan;
h. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan pasarana jalan, sumber
daya air, pertambangan dan ketenagalistrikan;
i. Pelaksanaan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber
daya air, pertambangan, jaringan jalan dan ketenagalistrikan;
j. Penetapan, pengaturan, penentuan status dan fungsi jalan kabupaten;
k. Pembinaan dan pengembangan bidang kontruksi jalan, jembatan ,
prasarana sumber daya air, pertambangan dan ketenagalistrikan.
69
BAB VRENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program
dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan
yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Cilacap yang direncanakan untuk Periode Tahun 2012-
2017 dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1
target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)1 Urusan Wajib1 03 Pekerjaan Umum
1 03 xx 15 Program PembangunanJalan dan Jembatan
Rasio panjang jalan per jumlahkendaraan 29.846,79 32.832 36.115 39.726 43.699 182.218,66
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 15 01 Perencanaan pembangunanjalan
a. Roda 4 atau lebih(Km/Kendaraan)
0,285 0,269 0,255 0,242 0,23 0,219 0,219
1 03 xx 15 03 Pembangunan Jalan b. Roda 2 dan lainnya(Km/Kendaraan)
0,023 0,022 0,021 0,02 0,019 0,018 0,018
1 03 xx 15 04 Perencanaan pembangunanjembatan
1 03 xx 15 05 Pembangunan Jembatan
1 03 xx 16Program PembangunanSaluran Drainase/ Gorong-gorong
Tersedianya Sistem JaringanDrainase Skala Kawasan dan SkalaKota Sehingga Tidak terjadigenangan (Lebih dari 30 cm selama2 jam) dan tidak lebih dari dua kalisetahun (%)
40 45 33.179,59 50 36.498 55 40.147 60 44.162 65 48.578 65 202.564,73
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 16 03 Pembangunan salurandrainase/ gorong-gorong
1 03 xx 17 Program PembangunanTurap/ Talud/ Bronjong
Terlindungnya tebing dari bahayalongsor (titik) 80 80 8.470,00 90 9.317 90 10.249 100 11.274 100 12.401 100 51.710,20
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 17 03 Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong
1 03 xx 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
a. Rasio Panjang Jalan denganKondisi Baik terhadap Total PanjangJalan (%)
46,26 49,01 42.169,61 51,75 145.000 54,50 155.000 57,25 165.000 60,00 175.000 60,00 682.169,61Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 18 03 Rehabilitasi/ PemeliharaanJalan
b. Rasio Panjang Jalan dengandengan Kondisi Sedang terhadapTotal Panjang Jalan (%)
16,67 17,33 18,00 18,67 19,33 20,00 20,00
c. Rasio Panjang Jalan denganKondisi Rusak terhadap TotalPanjang Jalan (%)
16,62 15,29 13,97 12,65 11,32 10,00 10,00
1 03 xx 18 04 Rehabilitasi/ PemeliharaanJembatan
d. Rasio Panjang Jalan denganKondisi Rusak Berat terhadap TotalPanjang Jalan (%)
20,46 18,37 16,28 14,18 12,09 10,00 10,00
e. Rasio Panjang jembatan denganKondisi Baik terhadap total panjangjembatan (%)
62,00 65,00 68,00 71,00 73,00 75,00 75,00
f.Rasio Panjang jembatan denganKondisi Rusak terhadap totalpanjang jembatan (%)
38,00 35,00 32,00 29,00 27,00 25,00 25,00
2017 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
(1)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Tahun 2012 - 2017Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)dan Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan (2012)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi2013 2014 2015 2016
target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)
2017 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPDKode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan (2012)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi2013 2014 2015 2016
1 03 xx 22Program PembangunanSistem Informasi/ Data BaseJalan dan Jembatan
Tersusunnya Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 1 dok 1 dok 400,00 1 dok 385 1 dok 423,50 1 dok 465,85 1 dok 512,44 5 dok 2.186,79
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 22 03 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1 03 xx 23Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan
Tesedianya Sarana dan PrasaranaKebinamargaan 2 unit 2 unit 2.525,00 2 unit 2.775,50 2 unit 3.055,25 3 unit 3.360,78 3 unit 10.600 10 unit 22.316,53
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 23 04 Pengadaan alat-alat berat
1 03 xx 23 12
Rehabilitasi/PemeliharaanAlat-Alat Ukur danBahan LaboratoriumKebinamargaan
1 03 xx 24
Program Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
Rasio Jaringan Irigasi thd luas lahanbudidaya pertanian (%) 39.533,14 43.486 47.835 52.619 57.880 241.353,79
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 24 01 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi a. Tersier 6,591 6,710 6,830 6,953 7,079 7,202 7,202
1 03 xx 24 09 Pelaksanaan normalisasisaluran sungai
b. Sekunder 17,803 18,123 18,449 18,781 19,119 19,464 19,464
1 03 xx 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaanjaringan irigasi
c. Primer 0,208 0,211 0,215 0,219 0,223 0,227 0,227
Tersedianya air irigasi untukPertanian Rakyat pada SistemIrigasi yang Sudah Ada (SPM) (%)
70 75 77 80 82 85 85
1 03 xx 25 Program Penyediaan danPengolahan Air Baku
Tersedianya air baku untukmemenuhi kebutuhan pokok minumsehari-hari (SPM) (%)
70 75 450,00 80 495 85 545 90 599 100 659 100 2.747,30Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 25 04Pemeliharaan sumur bor danpembangunan jaringandistribusi air tanah
1 03 xx 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaaan
Rasio Panjang Jalan Desa denganKondisi Baik terhadap Total PanjangJalan (%)
18,17 19,08 46.058,36 20,04 76.500,00 21,04 84.150,00 22,09 92.565,00 23,02 101.821,50 23,02 401.094,86Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
1 03 xx 30 02 Pembangunan jalan danjembatan perdesaan
Rasio Panjang Jalan Desa dengandengan Kondisi Rusak terhadapTotal Panjang Jalan (%)
81,83 80,92 79,96 78,96 77,91 76,08 76,08
target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta)
2017 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPDKode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan (2012)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi2013 2014 2015 2016
2 Urusan Pilihan
2 03 Energi dan Sumber DayaMineral
2 03 xx 15Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
Terbinanya pengelolaan migas dantambang lainnya (%) 80 80 1.080,00 80 1.188,00 80 1.188,00 80 1.188,00 80 1.188,00 80 5.832,00
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
2 03 xx 15 01
Penyusunan regulasimengenai kegiatanpenambangan bahan galianC
2 03 xx 15 02Sosialisasi regulasi mengenaikegiatan penambanganbahan galian C
2 03 xx 15 04Koordinasi dan pendataantentang hasil produksidibidang pertambangan
2 03 xx 15 05Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C
2 03 xx 16
Program Pengawasan danPenertiban Kegiatanmasyarakat yangBerpotensi MerusakLingkungan
Cakupan Daerah Rawan BencanaGeologi 60 65 125,00 70 137,50 80 151,25 90 166,38 100 183,013 100 763,14
Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
2 03 xx 16 01Pengawasan penertibankegiatan pertambanganrakyat
2 03 xx 16 02
Monitoring, evaluasi danpelaporan dampak kerusakanlingkungan akibat kegiatanpertambangan rakyat
2 03 xx 16 03Penyebaran Peta DaerahRawan Bencana AlamGeologi
2 03 xx 17Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan
Rasio Elektrifikasi (%) 80,39 82 23.682,07 84 26.050,28 86 28.655,31 88 31.520,84 90 34.672,92 90 144.581,42Dinas BinaMarga, SDA,ESDM
Kab.Cilacap
2 03 xx 17 01 Koordinasi pengembanganketenagalistrikan
2 03 xx 17 02 Pemeliharaan LPJU diWilayah Kab. Cilacap
73
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Adapun indikator kinerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap sebagaimana
ditampilkan dalam Tabel 6.1.
Tabel 6.1
1 2 3 4 5(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Peningkatan PembangunanJalan dan Jembatan
Meningkatnya PembangunanJalan dan Jembatan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
a. Roda 4 atau lebih (Km/Kendaraan) 0,269 0,26 0,24 0,23 0,22b. Roda 2 dan lainnya (Km/Kendaraan) 0,022 0,02 0,02 0,02 0,02
2Peningkatan PembangunanSaluran Drainase/ Gorong-gorong
Meningkatnya PembangunanSaluran Drainase/ Gorong-gorong
Tersedianya Sistem Jaringan Drainase SkalaKawasan dan Skala Kota Sehingga Tidak terjadigenangan (Lebih dari 30 cm selama 2 jam) dantidak lebih dari dua kali setahun (%)
45 50,00 55,00 60,00 65,00
3 Peningkatan PembangunanTurap/ Talud/ Bronjong
Meningkatnya PembangunanTurap/ Talud/ Bronjong Terlindungnya tebing dari bahaya longsor (titik) 80 90,00 90,00 100,00 100,00
4Peningkatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
Meningkatnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a. Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baikterhadap Total Panjang Jalan (%) 49,01 51,75 54,50 57,25 60,00
b. Rasio Panjang Jalan dengan dengan KondisiSedang terhadap Total Panjang Jalan (%) 17,33 18,00 18,67 19,33 20,00
c. Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusakterhadap Total Panjang Jalan (%) 15,29 13,97 12,65 11,32 10,00
d. Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi RusakBerat terhadap Total Panjang Jalan (%) 18,37 16,28 14,18 12,09 10,00
e. Rasio Panjang jembatan dengan Kondisi Baikterhadap total panjang jembatan (%) 65,00 68,00 71,00 73,00 75,00
f.Rasio Panjang jembatan dengan KondisiRusak terhadap total panjang jembatan (%) 35,00 32,00 29,00 27,00 25,00
5Peningkatan Sistem Informasi/Data Base Jalan danJembatan
Inventarisasi Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Tersusunnya Sistem Informasi/ Data Base Jalandan Jembatan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
6 Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Meningkatnya Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Tesedianya Sarana dan PrasaranaKebinamargaan 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2012-2017Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-INDIKATOR KINERJASASARANTUJUANNO.
1 2 3 4 5(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-INDIKATOR KINERJASASARANTUJUANNO.
7
Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanLainny
Meningkatnya Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanLainnya
Rasio Jaringan Irigasi thd luas lahan budidayapertanian (%)
a. Tersier 6,71 6,83 6,953 7,079 7,2016b. Sekunder 18,123 18,449 18,781 19,119 19,464c. Primer 0,211 0,215 0,219 0,223 0,227
Tersedianya air irigasi untuk Pertanian Rakyatpada Sistem Irigasi yang Sudah Ada (SPM) (%) 75 77 80 82 85
8 Peningkatan Penyediaan danPengolahan Air Baku
Meningkatnya Penyediaan danPengolahan Air Baku
Tersedianya air baku untuk memenuhikebutuhan pokok minum sehari-hari (SPM) (%) 75 80 85 90 100
9Meningkatnya KondisiInfrastruktur Perdesaaan (jalandan jembatan)
Meningkatnya Kondisi InfrastrukturPerdesaaan (jalan dan jembatan)
Rasio Panjang Jalan Desa dengan Kondisi Baikterhadap Total Panjang Jalan (%) 19,08 20,04 21,04 22,09 23,02
Rasio Panjang Jalan Desa dengan denganKondisi Rusak terhadap Total Panjang Jalan (%) 80,92 79,96 78,96 77,91 76,08
10Peningkatan Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
Meningkatnya Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
Terbinanya pengelolaan migas dan tambanglainnya (%) 80 80 80 80 80
11
Peningkatan Pengawasan danPenertiban Kegiatanmasyarakat yang BerpotensiMerusak Lingkungan
Meningkatnya Pengawasan danPenertiban Kegiatan masyarakatyang Berpotensi MerusakLingkungan
Cakupan Daerah Rawan Bencana Geologi 65 70 80 90 100
12Peningkatan Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan
Meningktanya Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan
Rasio Elektrifikasi (%) 82 84 86 88 90