rencana strategis ( r e n s t r a ) tahun 2016 - 2021bkd-pekalongankab.info/unduh/renstra bkd diklat...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
( R E N S T R A )
TAHUN 2016 - 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
KABUPATEN PEKALONGAN
Jl. Sumbing No. 01 Telp./fax. ( 0285 ) 381766 / 385270
KAJEN
[ii]
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................... ii
Lembar Pernyataan ............................................................................... iii
1. BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Landasan Hukum ................................................................ 3
C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 5
D. Sistematika Penulisan ......................................................... 6
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ..................................... 9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD ......................... 9
B. Sumber Daya PD .................................................................. 14
C. Kinerja Pelayanan PD ........................................................... 18
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ......... 26
3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI .................................................................................. 27
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD ................................................................... 27
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih .................................................................... 28
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kab / Kota ....... 30
D. Telaah RTRW dan KLHS ...................................................... 31
E. Penentuan Isu –isu Strategis ............................................... 31
4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 32
A. Tujuan dan sasaran jangka menengah PD .......................... 32
B. Strategi dan kebijakan OPD ................................................ 35
5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 37
6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ............................................................ 43
7. BAB VII PENUTUP .................................................................. 44
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah
dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana
dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20
tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan
jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan jangka Pendek atau
tahunan.
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, masing-masing Perangkat
Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna
diintegrasikan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan
sehingga ada keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan
Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan
dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan mempunyai
tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia.
Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, undang – undang ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 2
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan
kaitannya dengan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yaitu tentang kepegawaian.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan
penyelenggaraan kinerja pembangunan daerah selama kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan melalui
beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2)Penyusunan
Rancangan Renstra yang berpedoman pada rancangan awal RPJMD
Kabupaten Pekalongan; (3) Verifikasi Rancangan Renstra dengan
rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5)
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD.
Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang
jelas bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan dalam masa lima tahun mendatang. Renstra
selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan sebagai dokumen
perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 3
B. Landasan Hukum
Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 4
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 5
17. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Jawa
Tengah 2013 – 2018 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9 )
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016-2021
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah ;
C. Maksud Dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini
antara lain :
1. Memberikan landasan kebijakan pembangunan yang baru selama lima
tahunan dalam kerangka percepatan dan penajaman terhadap
pencapaian visi, misi dan sebagai tolak ukur pertanggung jawaban
kepala PD (Perangkat Daerah) kepada Bupati,
2. Sebagai informasi kepada seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan berkaitan
dengan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang
mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pekalongan,
3. Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum dan program
pembangunan Perangkat Daerah selama lima tahun yang lebih tepat,
4. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang akan
dituangkan dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun perencanaan,
5. Menjadi pedoman dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi
capaian hasil – hasil pembangunan selama lima tahun perencanaan.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 6
D. Sistematika
Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah meliputi 7 (tujuh)
BAB secara singkat disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Latar Belakang ini memuat Pengertian Rentra
Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, dan
dengan Renja Perangkat Daerah pada Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan
B. Landasan Hukum
Landasan hukum memuat Undang – Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
C. Maksud Dan Tujuan
Maksud dan Tujuan memuat penjelasan maksud dan
tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
D. Sistematika
Sistematika menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Memuat dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
(organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
Perangkat Daerah), dan uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat
Daerah
B. Sumber Daya PD
Memuat sumber daya manusia (pegawai), dan sumber
daya asset/modal (sarana dan prasarana kantor)
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 7
C. Kinerja Pelayanan PD
Memuat uraian dan tabel capaian kinerja perangkat
daerah berdasarkan target renstra perangkat daerah
periode sebelumnya, dan tabel realisasi anggaran
selama kurun waktu 5 tahun yang lalu
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Memuat tantangan, dan peluang bagi pengembangan
pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun
mendatang
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan PD
Memuat berbagai permasalahan – permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Memuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
terkait dengan visi, misi, program Bupati dan wakil
Bupati, dan faktor – faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
pencapaian visi dan misi gubernur
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /
Kabupaten / Kota
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
E. Penentuan Isu – isu Strategis
Hasil penentuan isu – isu strategis yang akan
ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun
rencana
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Memuat uraian dan tabel tujuan dan sasaran
Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah serta
Indikator Kinerja Sasaran yang tercantum pada tabel
mengacu pada indikator yang tercantum pada bab VIII
RPJMD
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 8
B. Strategi dan Kebijakan
Memuat uraian dan tabel strategi dan kebijakan
perangkat daerah dalam lima tahun mendatang serta
Strategi dan Kebijakan perangkat daerah yang
dirumuskan selaras dengan sasaran perangkat daerah
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Memuat narasi Pengantar, dan Tabel rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
format.
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Memuat narasi pengantar, dan indikator kinerja perangkat
daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB
VII
PENUTUP
Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok:
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
2. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah dan
pengembangan sumber daya manusia;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya
manusia;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengadaan, pemberhentian
dan informasi, bidang mutasi dan promosi serta bidang
pengembangan kompetensi aparatur;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah dan
pengembangan sumber daya manusia;
e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan berdasarkan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah,
sebagai berikut :
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD DIKLAT sebagaimana
dimaksud diatas.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 10
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat terdiri
dari :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh kepala
subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja,
perencanaan pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan, evaluasi serta pelaporan.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala
subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,
pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh
seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan proses
perencanaan, pengadaan, pemberhentian calon ASN dan pengelolaan
informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi ASN.
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri dari :
a. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian, dipimpin oleh Kepala
Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas
merencanakan kebutuhan, merencanakan dan melaksanakan
pengadaan, mengevaluasi, melaporkan pengadaan serta
memproses dokumen pemberhentian calon ASN.
b. Subbidang Data dan Informasi, dipimpin oleh Kepala subbidang
Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,
pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi
kepegawaian.
c. Subbidang Fasilitasi Profesi ASN, dipimpin oleh Kepala subbidang
Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas merencanakan dan
melaksanakan fasilitasi kelembagaan ASN, mengelola administrasi
umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk
mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN serta
mengkoordinasikan tata hubungan kerja disetiap jenjang
kepengurusan.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 11
4. Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan mutasi, pengembangan karier dan
promosi serta kepangkatan.
Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari :
a. Subbidang Mutasi dipimpin oleh kepala subbidang mutasi yanng
mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan mutasi
pegawai ASN,
b. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi dipimpin oleh
kepala subbidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai
tugas menyusun pedoman pola pengembangan karier dengan
menganalisis Daftar Urut Kepangkatan (DUK), menganalisis dan
memverifikasi berkas usulan promosi, mengevaluasi dan pelaporan
pengembangan karir serta promosi,
c. Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh Kepala Subbidang
Kepangkatan mempunyai tugas membuat daftar penjagaan,
memverifikasi berkas, mengusulkan berkas kenaikan pangkat,
memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat, mengevaluasi
dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mempunyai
tugas merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian
kinerja, disiplin pegawai ASN serta penghargaan dan diklat.
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari :
a. Subbidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi dan
Penilaian Kinerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan
menyelenggarakan pengembangan kompetensi, mengkoordinasikan
dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan serta merencanakan
dan memfasilitasi kebutuhan diklat penjenjangan, diklat teknis
fungsional dan sertifikasi,
b. Subbidang Disiplin dan Penghargaan dipimpin oleh Kepala
Subbidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas
melaksanakan proses pembinaan disiplin dan penghargaan,
c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
merencanakan pelaksanaan diklat penjenjangan, diklat prajabatan
dan diklat teknis fungsional.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 12
Struktur Organisasi
Struktur organisasi BKD Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
terdiri dari :
Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 13
KEPALA BKD DIKLAT
Kabid Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi
Kabid Mutasi dan Promosi Kabid Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kasubbid Pengadaan dan
Pemberhentian
Kasubbid data dan Informasi
Kasubbid Fasilitasi Profesi
ASN
Kasubbid Mutasi
Kasubbid Pengembagan
Karir dan Promosi
Kasubbid Kepangkatan
Kasubbid Pengembangan
Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Kasubbid disiplin dan
Penghargaan
Kasubbid Pendidikan dan
Pelatihan
Sekretaris
Kasubbag Perencanaan &
Keuangan
hhhh
Kasubbag Umum &
Kepegawaian
Berdasarkan Perda Kabupaten
Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 14
B. Sumber Daya PD
Kondisi personil/ Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Januari Tahun 2017
dapat dilihat seperti tersebut di bawah ini :
1. Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan (PILAH
GENDER)
NO Jabatan Jumlah ( orang )
Laki-laki Perempuan
1. Kepala 1 0
2. Sekretaris 1 0
3. Kepala Bidang 1 2
4. Kasubag 1 1
5. Kasubid 7 2
6. Jabatan Fungsional 5 0
6. Staf 10 8
7. PTT 0 1
JUMLAH 26 14
2. Rincian Berdasarkan Penyebaran Staf
NO Bagian/ Bidang Jumlah (orang)
Laki-laki Perempuan
1. Sekretariat 7 5
2. Bidang Mutasi dan Promosi 7 3
3. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
7 2
4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian & Informasi
5 4
J u m l a h 26 14
3. Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH (orang)
Laki-laki Perempuan
1 S 2 4 1
2 S 1 12 7
3 D IV 0 0
4 D III 3 4
5 S M A 6 2
6 S M P 1 -
7 SD - 1
J u m l a h 26 14
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 15
4. Rincian Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
NO PENDIDIKAN PENJENJANGAN JUMLAH (orang)
Laki-laki Perempuan
1 Diklatpim II 1 0
2 Diklatpim III 0 1
3 Diklatpim IV 4 2
J u m l a h 5 Orang 3 Orang
5. Rincian Berdasarkan Umur
NO USIA / UMUR JUMLAH (orang)
Laki-laki Perempuan
1 20 – 29 Tahun 2 3
2 30 – 39 Tahun 8 7
3 40 – 49 Tahun 9 3
4 50 - 58 tahun 6 3
J u m l a h 25 16
6. Rincian Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1 Laki-Laki 26 Orang
2 Perempuan 14 Orang
J u m l a h 40 Orang
Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai
dengan Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut
di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai
berikut :
1. Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon pada 1
Januari 2017
NO ESELON JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. II.a 0 1
2. II.b 24 1
3. III.a 43 11
4. III.b 72 21
5. IV.a 295 119
6. IV.b 84 50
Jumlah 518 203
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 16
2. Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang
NO GOL. RUANG JUMLAH
Laki-laki Perempuan
1. I/a 3 0
2. I/b 18 3
3. I/c 67 11
4. I/d 80 3
5. II/a 227 24
6. II/b 558 155
7. II/c 503 186
8. II/d 152 229
9. III/a 454 663
10. III/b 536 839
11. III/c 393 484
12. III/d 410 386
13. IV/a 1401 1244
14. IV/b 79 45
15. IV/c 28 4
16. IV/d 3 6
17. IV/e 1 2
J u m l a h 4913 4284
3. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
Laki-laki Perempuan
1. SD 92 10
2. SMP 289 24
3. SMA 1340 467
4. D I 17 49
5. D II 574 743
6. D III 311 696
7. D IV 25 24
8. S 1 2064 2208
9. S 2 201 63
J u m l a h 4913 4284
4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan
NO Diklat Penjenjangan JUMLAH
Laki-laki Perempuan
1. Diklat Pim IV 175 82
2. Diklat Pim III 67 17
3. Diklat Pim II 18 4
4. SPADA/ADUM 33 15
5. SPADYA/SPAMA 0 1
6. SEPALA/ADUMLA 4 3
7. SESPA / SPAMEN 0 2
Jumlah 297 124
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 17
5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Januari 2017 berdasarkan
pendidikan:
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
Laki-laki Perempuan
1. SD 108 22
2. SMP 13 4
3. SMA 31 13
4. D III 3 8
5. S 1 2 9
J u m l a h 157 56
6. Sarana dan Prasarana Kantor
Guna menunjang kinerja pelayanan kantor berikut sarana dan
prasarana yang ada pada Badan Kepegawaian Daeran dan Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan per Januari 2017, sebagai berikut :
No Nama Barang Satuan Jumlah
1. Genset buah 2
2. Pompa Air buah 1
3. Mobil Dinas / Station Wagon unit 2
4. Sepeda Motor unit 8
5. Mesin Ketik unit 3
6. Lemari besi geser buah 1
7. Filling Cabinet unit 28
8. Peti Uang buah 1
9. Papan Pengumuman buah 1
10. White board buah 4
11. Fingerprint unit 1
12. Proyektor buah 2
13. Lemari Kayu buah 17
14. Kursi Tunggu buah 2
15. Meja Rapat buah 6
16. Kursi Tamu buah 3
17. Kursi Lipat buah 60
18. Kursi Lipat Sandaran Tangan buah 100
19. Meja Komputer buah 8
20. Mesin Potong Rumput buah 1
21. AC buah 13
22. Kipas angin buah 3
23. TV buah 1
24. Wireless buah 2
25. Megaphone Toa buah 2
26. Tiang bendera buah 1
27. Tangga buah 1
28. Dispenser buah 2
29. PC Unit buah 14
30. Laptop buah 11
31. CPU buah 2
32. Printer buah 15
33. Monitor buah 2
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 18
34. Scanner Buah 1
35. Keyboard buah 1
36. Server buah 2
37. Router board buah 1
38. Simpeg unit 1
39. Website unit 1
40. Meja Kerja Pejabat buah 15
41. Meja Kerja pegawai non struktural
buah 28
42. Meja tamu ruang kepala buah 1
43. Meja tamu buah 1
44. Kursi Kerja Pejabat buah 17
45. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
buah 43
46. Lemari Perpustakaan buah 2
47. UPS buah 1
48. Kamera Digital buah 2
49. Slide Projector buah 1
50. Projector screen buah 1
51. Telephone buah 1
52. Faximile buah 1
53. Alat Pemadam Kebakaran buah 1
54. Gedung Kantor unit 1
55. Bangunan Mess unit 1
56. Aula unit 1
57. Gedung Mushola unit 1
58. Gedung Instalasi unit 1
JUMLAH 447
C. Kinerja Pelayanan PD
Pada tahun 2011 - 2015 yang lalu, Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan yang sebelumnya disebut Badan Kepegawaian
Daerah telah melaksanakan 69 ( Enam Puluh Sembilan ) kegiatan, yang
terdiri dari 24 kegiatan Administrasi Perkantoran dan 45 kegiatan murni
yang di rencanakan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai
bagian dari rencana kinerja tahun 2011 - 2015. Diharapkan seluruh
kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah
ditetapkan.
Jumlah PNS sampai dengan desember tahun 2015 berjumlah 10.245
orang atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang
berjumlah 10.342. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur, pada tahun 2011 - 2015 diadakan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD sebanyak 1.404 orang,
Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuain Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar
sebanyak 881 orang, Kegiatan Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS
sebanyak 129 orang, Kegiatan Diklat Kepemimpinan II,III, dan IV sebanyak
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 19
40 orang, Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya
sebanyak 1560 orang, Kegiatan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa / Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa sebanyak 400
orang, Kegiatan Bintek Uji Kompetensi Pejabat Struktural sebanyak 147
orang, Kegiatan Pelatihan ESQ-Outbound sebanyak 120 orang, Kegiatan
Pengiriman Tugas Belajar PBB STAN sebanyak 2 orang, Kegiatan Diklat
Kompetensi Sekdes / Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes sebanyak
164 orang, Kegiatan Diklat Pelatihan Administrasi Kepegawaian sebanyak
86 orang, serta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
sebanyak 130 orang. Selain itu pada tahun 2011 – 2015 juga diadakan
kegiatan Pengadaan CPNSD sebanyak 200 orang, Seleksi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Pekalongan) 1 orang, Kegiatan
Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) sebanyak 10291 orang.
Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :
a. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2011
Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun
2011 sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan
mencapai skor 98,67% nilai ini diperoleh dari sasaran strategis yang
telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawain Daerah Kabupaten
Pekalongan.
b. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2012
Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012
sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja mencapai skor
99,58% naik sebesar 0,91 % dari tahun 2011, hal ini dikarenakan
target yang ditetapkan sebagian besar dapat terealisasi.
c. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2013
Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun
2013 sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan
mencapai skor 97,66%, meskipun capaian ini turun jika dibandingkan
dengan tahun 2012 yaitu sebesar (1,92%), hal ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor penghambat misalnya kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah masih dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi. Namun hasil capaian kinerja tersebut masih
dalam kategori sangat baik.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 20
d. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2014
Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun
2014 sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan
mencapai skor 99,65 % naik sebesar 1,99% jika dibandingkan dengan
tahun 2013. Hal ini dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.
e. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2015
Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun
2015 sangat baik, hal ini bisa dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan
mencapai skor 99,29% meskipun capaian ini turun sebesar (0,36%)
jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014. Hal ini
dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pekalongan masih dipengaruhi oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Evaluasi Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan selama kurun waktu dari tahun 2011 s.d tahun 2015 sebagai
berikut:
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 21
Tabel C.3.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan
No Indikator Kinerja
sesuai tugas dan
Fungsi OPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD
Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada
Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Jumlah
terwujudnya data
kepegawaian yang
falid
- - - 5 5000 7000 7000 7000 5 5017 7000 7249 7000 100 100,3 100 103,6 100
2. Jumlah
terwujudnya
peningkatan
disiplin PNS
- - - - 60 60 60 60 - 60 58 58 59 - 100 96,7 96,7 98,3
3. Jumlah karis,
karsu dan karpeg
yang telah
diterbitkan
- - - 1 1440 600 1200 600 1 1440 770 1182 600 100 100 128,3 98,5 100
4. Jumlah Kartu PNS
Elektronik yang
telah diterbitkan
- - - 1510 4000 300 - - 1506 4017 278 - - 99,7 100,4 92,7 0 0
5. Jumlah pegawai
yang mengikuti
- - - 0 0 130 120 130 0 0 130 120 130 0 0 100 100 100
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 22
sosialisasi
peraturan
perundang –
undangan
6. Jumlah Pegawai
yang telah
mengikuti diklat (
diklatpim, diklat
prajab, dll )
- - - 918 359 259 345 290 921 684 262 336 376 100,3 190,5 101,2 97,4 129,6
7. Jumlah Pegawai
yang telah
mengikuti Ujian
dinas dan Ujina
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian
Ijazah
- - - 200 250 250 250 74 199 34 312 262 74 99,5 13,6 124,8 104,8 100
8. Jumlah pegawai
dalam rangka
pengembangan
karir
- - - 500 600 650 650 400 505 950 650 596 393 101 158,3 100 91,7 98,3
9. Jumlah Pegawai
yang telah dilantik
menjadi pejabat
struktural dan
ataupun
fungsional khusus
- - - 500 1482 6500 6500 3500 400 1150 4591 4591 3000 80 77,6 70,6 70,6 85,7
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 23
10. Jumlah SK yang
terbit tentang
kenaikan pangkat,
pensiun
- - - 3300 3060 2940 2110 1354 3028 3562 2060 2110 1500 91,8 116,4 70,1 100 110
11. Jumlah formasi
usulan kebutuhan
pegawai yang
telah disusun
- - - 0 1484 2000 2000 2000 0 1484 2000 1827 2000 0 100 100 91,4 100
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 24
Tabel C. 3.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan
Uraia
n
Anggaran pada Tahun ke-
(000)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
(000)
Rasio antara Realisasi
dan Anggaran Tahun ke-
(%)
Rata – rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Anggara
n
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanj
a
Tidak
Langs
ung
2.089.
000
2.037.
563
2.023.
170
2.178.
878
2.473.39
1
1.907.39
3,018
1.883.80
9,722
1.999.22
2,499
2.108.68
2,802
2.455.89
2.408
91,
31
92,
45
98,
81
96,
78
99,
29
76.878.2
00
109.699.8
78
Belanj
a
Langs
ung
5.309.
045
3.515.
015
2.315.
936
2.827.
499
2.773.69
4,906
5.000.72
2,555
3.318.29
8,650
1.997.77
1,060
2.259.28
9,766
2.711.57
8,683
94,
19
94,
40
86,
26
79,
90
97,
76
(507.070
.018)
(457.828.
774,4)
Total 7.398.
045
5.552.
578
4.339.
814
5.006.
377
5.247.08
5
6.908.11
5,573
5.202.10
8,372
3.996.99
3,559
4.367.97
2,568
5.167.47
1,091
93,
37
93,
68
92,
10
87,
25
98,
48
(430.192
.000)
(348.128.
896,4)
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 25
Evaluasi Kinerja Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun 2011 –
2015 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
1.341.293.500,-
Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
1.268.515.185,-
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 94,57 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
699.236.000,-
Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
684.301.141,-
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 97,86 %
3. Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
454.800.000,-
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
443.863.700,-
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 97,60 %
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011- 2015 adalah sebesar Rp
8.247.592.000,-
Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
7.670.159.740,-
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 93,00 %
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
3.482.946.406,-
Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
2.900.514.806,-
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 83,28 %
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
10.000.000,-
Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
9.546.800,-
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 26
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 95,47 %
7. Program Optimalisasi Teknologi Informasi
Rencana Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
327.822.000,-
Realisasi Anggaran Program pada tahun 2011 – 2015 adalah sebesar Rp
325.880.100,-
Tingkat Capaian Realisasi anggaran program adalah 99,41 %
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
D.1 Tantangan
Pelayanan kepegawaian pada Kabupaten Pekalongan masih
mempunyai tantangan yang dapat dijadikan motivasi untuk lebih
meningkatkan pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan sebagai
berikut :
a. Sistem Kepegawaian yang belum terkoneksi oleh seluruh Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
b. Berkas Pengajuan cuti yang masih belum tersistem langsung ke
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
c. Berkas pengajuan Kenaikan Pangkat yang belum menggunakan
paperless
D.2 Peluang
Pelayanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan oleh Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut
:
a. Sistem Kepegawaian yang telah online yang dapat diakses oleh
seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan
b. Sistem cuti online yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah
dilingkungan Kabupaten Pekalongan
c. Adanya website Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan yang lebih mempermudah Aparatur Sipil untuk
mengetahui informasi tentang kepegawaian yang terbaru (Website
BKD DIKLAT ; http://bkd-pekalongankab.info/)
d. Berkas kenaikan pangkat secara paperless
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 27
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Sesuai dengan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian
daerah, sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat
kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepegawaian kepada seluruh PNS
yang ada di Kabupaten Pekalongan, untuk mengidentifikasi permasalahan
menggunakan alat ukur dengan metode SWOT dengan analisa lingkungan
internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal merupakan proses
identifikasi yang menguraikan kekuatan ( weaknees ) dan kelemahan (
strenght ) meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan,
sarana dan prasarana, berikut hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan,
yaitu :
Kekuatan :
- Adanya aturan kepegawaian
- Adanya aturan dalam pembagian tugas sesuai dengan tupoksi
masing – masing
- Suasana kantor yang kondusif
Kelemahan :
- Terbatasnya dana, sarana dan prasarana
- Jumlah PNS yang masih kurang
- Terbatasnya kompetensi PNS
Analisis lingkungan eksternal merupakan identifikasi terhadap
kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang (
Opportunity ) dan tantangan ( threats ) yang terdiri dari ekonomi, sosial,
budaya, politik, ekologi dan keamanan, berikut hasil identifikasi peluang
dan tantangan, yaitu
Peluang :
- Sistem Pelayanan Kepegawaian yang online dengan OPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Berkas pengajuan cuti online
- Website informasi tentang kepegawaian
- Berkas pengajuan kenaikan pangkat secara paperless
- Dukungan APBD dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 28
Tantangan :
- Sistem Pelayanan Kepegawaian yang masih dalam tahapan
penyempurnaan agar lebih bisa diakses secara online oleh OPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Berkas pengajuan cuti yang belum terkoneksi secara online
- Berkas pengajuan kenaikan pangkat yang belum paperless
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pekalongan adalah :
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”
Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat sebagai berikut :
1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, yang
dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang
dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan,
dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara
layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu
menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai,
2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius, yang
dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya
dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan
nilai-nilai religiusitas keagamaan,
3. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang
Berkelanjutan, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan
pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan
yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan
lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam.
Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan
yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga
kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan
pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan
dari satu generasi kegenerasi berikutnya,
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 29
4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius
dan Berkelanjutan, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan
memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan
optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang
sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain
adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil
lainya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi
sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol
dan berkelanjuitan.
Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu
dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi
Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan
berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang
lebih baik
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan
berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada
pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya
saing daerah
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan selaku unsur
pelaksana pemerintah daerah akan mendukung visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pekalongan , setelah ditelaah Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan
terkait dengan misi ke-4 yaitu Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan
yang profesional, bersih dan berakhlak dengan tujuan meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur
sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara. Adapun
sasaran dari tujuan tersebut yang berkaitan dengan Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan adalah meningkatnya kualitas
manajemen aparatur sipil negara (ASN) sesuai arah reformasi birokrasi.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 30
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Pekalongan dengan Tugas Pokok
dan Fungsi SKPD
Misi Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan
Fungsi SKPD
Misi Ke-4
Menyelenggarakan
birokrasi pemerintahan
yang profesional, bersih
dan berakhlak
a. Meningkatkan Tata Kelola
Administrasi Kepegawaian secara
Tertib berbasis teknologi informasi
b. Mewujudkan kualitas sumber daya
aparatur perangkat daerah yang
profesional
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan senantiasa berhubungan dengan Badan
Kepegawaian Provinsi Jawa tengah, Badan Diklat serta Badan Kepegawaian
Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang
pelayanan kepegawaian.
Amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (21)
bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional
sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
Dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa untuk
mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi
Birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang
memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu
kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul,
jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.
Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian
selalu mengacu pada rencana yang telah ditetapkan oleh instansi
diatasnya, misalnya pelaksanaan diklatpim akan mengikuti rencana
pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh provinsi, pengadaan asn akan
mengikuti rencana yang ditetapkan oleh kementerian PAN&RB, Kenaikan
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 31
pangkat akan dikirim sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN yaitu
April dan Oktober.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan tidak dapat menunjukkan telaahan dengan rencana
tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dikarenakan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan sebagai penunjang dalam pelayanan kepegawaian.
E. Penentuan Isu – isu Strategis
Isu – isu strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelaihan Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut :
1. Penataan Arsip kepegawaian belum maksimal dikarenakan tidak ada
tempat khusus untuk menyimpan arsip,
2. Pelaksanaan diklat yang belum maksimal dikarenakan masih
terbatasnya anggaran,
3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten.
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 32
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Misi ke-
4 yaitu Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih
dan berakhlak sebagai berikut :
a. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian secara Tertib
berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya tertib
administrasi dan pelayanan yang prima serta berbasis teknologi
informasi,
b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah
yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya
manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat
teknis, dan Diklat Jabatan Fungsional Tertentu.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Pekalongan periode 2016 – 2021
pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan dirumuskan sebagai berikut :
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 33
Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016 – 2021
No. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULASI INDIKATOR 2016
TARGET KINERJA TUJUAN PADA
TAHUN KE -
2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatkan Tata
Kelola Administrasi
Kepegawaian secara
Tertib berbasis teknologi
informasi
Persentase pelayanan
administrasi kepegawaian
secara tertib berbasis
teknologi informasi
Jml Pel. administrasi kepegawaian yang telah berbasis teknologi x 100%
Jml Pelayanan administrasi bidang kepegawaian
Pelayanan Administrasi Kepegawaian dimaksud meliputi :
a. Pelayanan Pensiun Online
b. Pelayanan Kenaikan Pangkat Online
c. Pelayanan Cuti Online
d. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
e. Pelayanan Penyusunan Kebutuhan ASN (e-SUKA)
f. Penilaian Kinerja (e-Kinerja)
g. Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi (e-diklat)
h. Arsip Kepegawaian Digital
37,5 62,5 75 100 100 100
2. Mewujudkan kualitas
sumber daya manusia
aparatur perangkat
daerah yang profesional
Persentase Aparatur
Perangkat Daerah yang
berkompeten
Jumlah Pegawai yang lulus diklat x 100 % Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat
Pendidikan dan Pelatihannya terdiri dari :
a. Diklat Kepemimpinan b. Diklat Jabatan Fungsional Tertentu
c. Diklat Teknis
100 100 100 100 100 100
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 34
Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016 – 2021
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN FORMULASI INDIKATOR 2016
TARGET KINERJA TUJUAN PADA
TAHUN KE -
2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatkan Tata Kelola
Administrasi Kepegawaian
secara Tertib berbasis
teknologi informasi
Meningkatnya tata kelola
administrasi kepegawaian
secara tertib berbasis
teknologi informasi
Persentase aplikasi
pelayanan administrasi
kepegawaian yang
diimplementasikan
Jml aplk. pelayanan yang telah diimplementasikan x 100%
Jml aplikasi pelayanan bidang kepegawaian
37,5 62,5 75 100 100 100
2. Mewujudkan kualitas
sumber daya manusia
aparatur perangkat daerah
yang profesional
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia
aparatur melalui
pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan, Diklat
Jabatan Fungsional Tertentu
dan Diklat Teknis
Persentase Aparatur
Sipil Negara yang telah
mengikuti diklat
Jml ASN yang telah mengikuti diklat x 100 %
Jml ASN se Kabupaten Pekalongan
100 30,99 50 80 100 100
Persentase ASN yang
menduduki jabatan
sesuai kompetensinya
Jml Pejabat yang telah mengikuti Penilaian Potensi dan
Kompetensi Pejabat Aparatur x 100 %
Jml total ASN yang menduduki Jabatan
100 3,09 69 75 80 100
Persentase Pejabat yang
mengikuti diklatpim
Jml Pejabat yang telah mengikuti diklatpim x 100 % Jml total ASN yang menduduki Jabatan
100 51,19 55 60 70 85
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 35
B. Strategi dan Kebijakan
Strategi yang akan digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan guna menunjang visi dan
misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan sistem pelayanan kepegawaian yang transparan berbasis
teknologi informasi (IT),
2. Tersedianya aparatur sipil yang handal dan profesional,
3. Peningkatan Pengelolaan dan Keterbukaan Sistem Karier Kepegawaian
Kebijakan yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan guna menunjang visi dan misi yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan kepegawaian dengan sistem kepegawaian yang
dapat diakses pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan
2. Mewujudkan aparatur sipil yang handal dan profesional
3. Mengembangkan sumber daya aparatur yang kompeten, berkinerja
tinggi dan sistem pembinaan karir yang terbuka
Hubungan antara Visi, Misi ,Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :
Visi : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera,
Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”
Misi ke – 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan
berakhlak
No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian secara tertib berbasis teknologi informasi
Meningkatnya
tata kelola
administrasi
kepegawaian
secara tertib
berbasis teknologi
informasi
Pengembangan
sistem pelayanan
kepegawaian yang
transparan berbasis
teknologi informasi
(IT),
Mewujudkan
pelayanan
kepegawaian
dengan sistem
kepegawaian yang
dapat diakses pada
Perangkat Daerah
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 36
3. Mewujudkan
kualitas sumber
daya aparatur
perangkat daerah
yang profesional
Meningkatnya
kualitas sumber
daya aparatur
perangkat daerah
yang profesional
Tersedianya
aparatur sipil yang
handal dan
profesional,
Mewujudkan
aparatur sipil yang
handal dan
profesional
Peningkatan
pengelolaan dan
keterbukaan
pengembangan
sistem karier
kepegawaian,
Mengembangkan
sumber daya
aparatur yang
kompeten,
berkinerja tinggi
dan sistem
pembinaan karier
yang terbuka
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan Renstra pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 sebagai
Fungsi penunjang urusan pemerintahan tentang kepegawaian serta pendidikan
dan pelatihan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan
a. Pemeliharaan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website
b. Implementasi SIMPEG online, Rekonsiliasi database, E-File dan Tata
Naskah Kepegawaian
c. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan
a. Diklat Prajabatan bagi CPNSD
b. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
c. Diklat Kepemimpinan
d. Penganugerahan Penerimaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya
Satya
e. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
f. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa / Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa
g. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
h. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun
i. Promosi dan Mutasi Pegawai
j. Penyusunan Formasi Pegawai
k. Pembinaan Kepegawaian SKPD
l. Pengadaan ASN
m. Operasional Kegiatan Baperjakat / Tim Penilai Kinerja
n. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
o. Uji Kompetensi Esselon III dan IV / Penilaian Potensi dan Kompetensi
Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)
p. Penyusunan Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
q. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
r. Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS
s. Seminar Revitalisasi Mentalitas Kerja Spiritual ASN
t. Pendidikan Profesi Kepamongprajaan
u. Workshop Perencanaan Keuangan Syariah
v. Administrasi Mutasi Kepegawaian
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 38
w. Pembekalan bag
Rencana Program dan Kegiatan Renstra pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 Non Urusan ( Program setiap
Perangkat Daerah ) sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
j. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional
k. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
l. Penyediaan Alat Tulis Kantor
m. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
p. Penyediaan Makanan dan Minuman
q. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
r. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis atau administrasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Pemelihraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
g. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor
h. Pembangunan Tempat parkir
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Diklat Fungsional bintek, seminar bagi PNS
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengelolaan LHKPN
b. Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS
Perincian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dari tahun
2016 hingga tahun 2021 disajikan pada tabel (terlampir)
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
1 2 3
4.30 URUSAN PEMERINTAHAN /
PENUNJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Meningkat
nya Tata
Kelola
Administra
si
Kepegawai
an secara
tertib
berbasis
teknologi
Informasi
Persentase
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
secara tertib
berbasis
teknologi
informasi
Meningkatnya
tata kelola
administrasi
kepegawaian
secara tertib
berbasis
teknologi
informasi
Persentase
pengembanga
n aplikasi
pelayanan
administrasi
kepegawaian
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Persentase terpeliharanya aplikasi
website kepegawaian selaras
dengan terwujudnya pengelolaan
arsip pegawai serta akurasi
database yang tertib dan
profesional
- 249.438 273.000 302.500 331.650 363.615 385.577 BKD
DIKLAT
Terlaksananya pengajuan Karis,
Karsu dan Karpeg
Tingkat pengelolaan arsip
kepegawaian yang tertib dan
profesional
Pemeliharaan Operasional
SIMPEG, SAPK dan Website
bulan - 12 80.000 12 88.000 12 100.000 12 110.000 12 121.000 12 121.000
Implementasi SIMPEG Online,
Rekonsiliasi Database, e-File
dan Tata Naskah Kepegawaian
bulan 46 - 12 150.000 12 165.000 12 181.500 12 199.650 12 219.615 12 241.577
Pengusulan Karis, Karsu dan
Karpeg
Jumlah kartu yang terpenuhi dari
terlayaninya pengajuan karis, karsu
dan karpeg
buah - 550 19.438 600 20.000 600 21.000 600 22.000 600 23.000 600 23.000
Mewujudka
n kualitas
sumber
daya
manusia
aparatur
perangkat
daerah
yang
profesional
Persentase
Aparatur
perangkat
daerah yang
berkompeten
Meningkatnya
kualitas sumber
daya manusia
aparatur melalui
pelaksanaan
diklat
kepemimpinan,
diklat jabatan
fungsional
tertentu, dan
diklat teknis
Persentase
aparatur sipil
negara yang
telah
mengikuti
diklat
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Persentase PNS yang tepat untuk
menduduki jabatan pratama
tertinggi serta terwujudnya
obyektivitas dalam pengangkatan,
pemindahan, pembinaan,
pemberhentian jabatan struktural
1.915.680 3.473.945 6.187.000 5.812.550 5.898.255 5.914.231 5.914.231 BKD DIKLAT
Tertibnya urusan kepegawaian PD
Pahamnya PNS Terhadap peraturan
perundang - undangan
Persentase penyelesaian
administrasi kepegawaian yang
tepat waktu
40301
Tahun 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan (2016)
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka terpeliharanya aplikasi dan
website kepegawaian selaras dengan
terwujudnya pengelolaan arsip
pegawai serta akurasi database yang
tertib dan profesional
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Rekening Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Loka
siTahun 2017
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDUnit Kerja
SKPD
Penanggungjaw
ab
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 42
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
1 2 3
Tahun 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan (2016)Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Rekening Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Loka
siTahun 2017
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDUnit Kerja
SKPD
Penanggungjaw
ab
Pemberian Bantuan
penyelenggaraan penerimaan Praja
IPDN
Jumlah praja IPDN penerima
bantuan beasiswa pendidikan PNS
orang 6 16.180 2 10.000 1 10.000 0 - 0 - 0 - 0 -
Operasional Kegiatan Baperjakat /
Tim Penilai Kinerja
Jumlah PNS yang dibahas untuk
pengembangan karir sesuai dengan
kompetensinya
orang 300 90.000 200 90.000 200 100.000 200 110.000 200 120.000 200 120.000 200 120.000
Penyelesaian Usulan KP dan
Pensiun
Jumlah penerima SK Kenaikan
Pangkat, SK Penegrian dan SK
Pensiun
SK 0 105.500 1716 85.000 1850 115.500 1850 127.050 1850 139.755 1850 153.730,5 1850 153.730,5
Promosi dan Mutasi Pegawai Jumlah Pelantikan pejabat
struktural dan pengangkatan,
penyesuaian, kenaikan,
pemberhentian dan pembebasan
jabatan fungsional tertentu
orang 1500 61.000 1000 90.000 1000 112.000 1000 118.000 1000 120.000 1000 120.000 1000 120.000
Penyusunan Formasi Pegawai Jumlah usulan kebutuhan formasi
pegawai
formasi 2000 70.000 2000 60.000 1800 70.000 1800 70.000 1800 70.000 1800 70.000 1800 70.000
Pembinaan Kepegawaian SKPD Jumlah SKPD yang akan dibina agar
kinerja PNS lebih efektif, efisien dan
disiplin
Unit
Kerja
45 55.000 32 40.000 40 40.000 40 28.000 40 29.000 40 30.000 40 30.000
Pengadaan CPNSD / ASN Jumlah Aparatur Sipil Negara yang
terseleksi
orang 400 541.000 400 621.145 200 541.000 200 541.000 200 600.000 200 600.000 200 600.000
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama yang harus segera diisi
orang 6 492.200 3 600.000 4 750.000 5 750.000 2 750.000 2 750.000
Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
Jumlah pengiriman peserta UKPPI
dan ujian dinas serta pemberian ijin
belajar, keterangan belajar,
penggunaan gelar, tugas belajar dan
surat keterangan perolehan ijasah
orang 150 110.000 550 150.000 550 150.000 550 165.000 550 165.000 550 165.000 550 165.000
Penganugerahan Penerimaan Tanda
Kehormatan Satya Lancana Karya
Satya
Jumlah PNS yang akan menerima
penghargaan satya lancana karya
satya
orang 500 23.000 200 10.600 200 10.500 200 10.500 200 10.500 200 10.500 200 10.500
Sosialisasi Peraturan Perundang –
undangan
Jumlah PNS yang akan mengikuti
sosialisasi peraturan perundang -
undangan
PNS 120 70.000 120 70.000 120 72.000 120 73.000 120 74.000 120 75.000 120 75.000
Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang
dan Jasa / Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
sertifikasi pengadaan barang dan
jasa
orang 120 200.000 100 53.000 - - - - - - - -
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah PNS yang mengikuti ujian
sertifikasi pengadaan barang dan
jasa
Uji Kompetensi Eselon II, III dan IV Jumlah pejabat struktural yang
mengikuti uji kompetensi dan
potensi pejabat ASN
orang 679 200.000 - - - - - - - - - -
Penilaian Potensi dan Kompetensi
Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah ASN yang mengikuti uji
kompetensi dan potensi pejabat ASN
orang 650 610.000 650 610.000 650 610.000 650 610.000 650 610.000
Penyusunan Laporan Penilaian
Prestasi Kerja PNS dan Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara ( ASN)
Jumlah tersusunnya laporan
penilaian prestasi kerja PNS dan
indeks profesionalitas aparatur sipil
negara
orang 9.127 60.000 9.000 60.000 9.000 60.000 9.000 60.000
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Jumlah CPNSD yang akan mengikuti
diklat prajabatan untuk memenuhi
persyaratan diangkat menjadi PNS
orang 50 520.000 200 2.100.000 200 2.100.000 200 2.100.000 200 2.100.000 200 2.100.000
Persentase
Pejabat yang
mengikuti
diklatpim
Diklat Kepemimpinan Jumlah Pejabat eselon yang akan
mengikuti diklat kepemimpinan
orang 30 764.000 24 760.000 32 990.000 30 960.000 30 960.000 30 960.000 30 960.000
Sumpah Janji PNS Terbitnya Berita Acara Pengambilan
Sumpah Janji PNS
orang 199 10.000 0 - 200 15.000 200 15.000 200 15.000 200 15.000 200 15.000
Persentase ASN yang
menduduki jabatan
sesuai
kompetensinya
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 42
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
1 2 3
Tahun 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan (2016)Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Rekening Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Loka
siTahun 2017
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDUnit Kerja
SKPD
Penanggungjaw
ab
Seminar Revitalisasi Mentalitas
Kerja Spiritual ASN
Terlaksananya seminar revitalisasi
mentalitas kerja spiritual ASN
orang 300 75.000
Diklat Teknis Pemerintahan Terkirimnya PNS Eselon III yang
akan mengikuti pendidikan calon
camat
orang 8 478.000
Workshop Perencanaan Keuangan
Syariah
Terlaksananya workshop
perencanaan keuangan syariah
orang 100 45.000
Administrasi Mutasi Kepegawaian Terlaksananya pemindahan dan
penataan PNS Non Struktural serta
penyusunan nomenklatur jabatan
pelaksana dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan
orang 2500 75.000 2500 75.000 2500 75.000 2500 75.000 2500 75.000
Pembekalan Bagi Pejabat
Struktural Eselon II dan III
Kabupaten Pekalongan
Terlaksananya pelatihan out-bond
bagi pejabat struktural eselon II dan
III
orang 63 235.000
NON URUSAN
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Persentase penyelenggara negara
yang telah melaporkan harta
kekayaan
52.000 BKD DIKLAT
Persentase penanganan
pelanggaran disiplin dan ijin
perceraian
Pengolahan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)
Jumlah Penyelenggara Negara yang
melaporkan harta kekayaan
laporan 50 26.000 40 27.000 40 28.000 40 29.000 40 30.000 40 30.000
Penanganan Pelanggaran Disiplin
PNS dan Pembinaan PNS
Jumlah SK yang terbit mengenai
pelanggaran disiplin serta ijin
perceraian PNS
SK Bup 45 26.000 45 27.000 45 28.000 45 29.000 45 30.000 45 30.000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase bulan yang
terpenuhi dalam
rangka pengiriman
sumber daya aparatur
untuk meningkatkan
kapasitas di bidang
kepegawaian
42.500 57.750 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 BKD DIKLAT
Diklat Fungsional Bintek, Seminar
bagi PNS
Jumlah terkirimnya calon peserta
diklat fungsional, bintek seminar
bagi PNS BKD DIKLAT
orang 25 42.500 25 57.750 25 55.000 25 55.000 25 55.000 25 55.000 25 55.000
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase bulan yang terpenuhi
dalam rangka mendukung
kelancaran tugas - tugas
administrasi perkantoran
369.383 430.095 426.102 435.228 437.820 440.120 440.120 BKD
DIKLAT
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan Listrik
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
bulan 12 76.436 12 118.000 12 126.000 12 126.000 12 126.000 12 126.000 12 126.000
Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka pembayaran pajak
kendaraan bermotor ( PKB ) yang
terbayar dalam rangka penyediaan
jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
bulan 12 2.300 12 2.300 12 3.500 12 3.200 12 2.600 12 2.600 12 2.600
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka pemberian honor jasa
administrasi keuangan untuk
tertibnya administrasi
bulan 12 35.472 12 37.345 12 37.345 12 39.212 12 39.212 12 39.212 12 39.212
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 42
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
1 2 3
Tahun 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan (2016)Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Rekening Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Loka
siTahun 2017
Indikator
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDUnit Kerja
SKPD
Penanggungjaw
ab
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka penyediaan ATK
bulan 12 49.125 12 51.550 12 54.167 12 56.746 12 57.778 12 57.778 12 57.778
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
bulan 12 53.000 12 55.650 12 55.650 12 58.430 12 58.430 12 58.430 12 58.430
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
bulan 12 4.000 12 4.000 12 4.200 12 4.400 12 4.400 12 4.700 12 4.700
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka penyediaan peralatan rumah
tagga
bulan 12 7.000 12 7.000 12 12.000 12 12.000 12 13.000 12 13.000 12 13.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka penyediaan makanan dan
minuman
bulan 12 26.350 12 27.500 12 30.240 12 30.240 12 31.400 12 31.400 12 31.400
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
bulan 12 80.000 12 84.000 12 84.000 12 86.000 12 86.000 12 88.000 12 88.000
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
atau administrasi
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka pemberian honor kepada
tenaga teknis/administrasi untuk
membantu ketertiban kantor
bulan 12 35.700 12 42.750 12 19.000 12 19.000 12 19.000 12 19.000 12 19.000
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KANTOR
Persentase bulang yang terpenuhi
dalam rangka meningkatkan
sarana dan prasarana aparatur
untuk mendukung pelaksanaan
pekerjaan
195.847 217.937 599.862 423.430 283.880 302.670 127.670 BKD
DIKLAT
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung yang terpelihara
dalam satu tahun
unit 1 29.179 1 30.637 1 50.000 1 31.620 1 31.620 1 32.900 1 32.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka pemeliharaan kendaraan
operasional roda empat
bulan 12 20.000 12 21.000 12 21.000 12 21.500 12 21.500 12 22.000 12 22.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka terpeliharanya mebeleur
bulan 12 7.250 12 7.250 12 7.612 12 7.760 12 7.760 12 7.915 12 7.915
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka pemeliharaan kendaraan
dinas jabatan roda empat
bulan 12 25.000 12 25.000 12 26.250 12 26.800 12 26.800 12 27.400 12 27.400
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam
rangka terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kantor
bulan 12 33.000 12 34.050 12 35.000 12 35.750 12 36.200 12 37.455 12 37.455
Pengadaan Perlatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah dan jenis pengadaan
peralatan dan perlengkapan
unit 21 81.418 23 100.000 24 160.000 0 - 21 160.000 12 175.000 0 -
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung yang akan diperluas
/ direhabilitasi
unit 0 - 0 - 1 300.000 0 - 0 - 0 - 0 -
Pembangunan Tempat Parkir Jumlah bulan yang terpenuhi untuk
membuat tempat parkir
bulan 0 - 0 - 0 - 6 300.000 0 - 0 - 0 -
TOTAL 2.523.410 4.481.165 7.540.964 7.028.708 7.006.605 7.075.636 6.922.597
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 42
Renstra BKD DIKLAT Tahun 2016 - 2021 43
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan kunci bagi pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai pencapaian kinerja
pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah indikator
kinerja menjadi kunci utama bagi keberhasilan visi dan misi, tujuan dan sasaran
pembangunan serta program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen
perencanaan. Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada
dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Pekalongan.
Target indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan ini yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Pekalongan tahun 2016 – 2021 akan diukur dalam evaluasi kinerja tiap
tahunnya yang akan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan. Pencapaian kinerja Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan akan
menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun sehingga
harus dipedomi oleh seluruh aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan.
Rincian indikator Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2016 – 2021 adalah sebagai
berikut :
Tabel 6.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan
Tahun 2016 – 2021
No Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Pegawai
berkompeten sesuai
68 70 72 75 78 80 80
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Jl. Sumbing No. 1 Telp. (0285) 381766 Fax. (0285) 385270 K A J E N
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 068.5/ /2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2016 – 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PEKALONGAN
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas
pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih
dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi
dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan
good governance , perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana
Strategis ( RENSTRA ) pada BKD DIKLAT Kabupaten
Pekalongan;
b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974/ Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian.( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.