rencana strategis - sipdas mahakam · pdf filenegara republik indonesia tahun ... berbeda...

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Tahun 2015-2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDirektorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NOMOR : P. /PDASHL-SET/2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2015- 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penentuan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung diperlukan target dan keluaran guna menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan bidang yang holistik, dinamis, dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusunRencana Strategis Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019;

c. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan HutanLindung Tahun 2015-2019 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan...

10

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4452);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahTahun 2015-2019;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2009tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2010 –2014;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2015 tentang RencanaStrategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN

LINDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2015- 2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini menjadi acuan dalam : a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian Daerah Aliran

Sungai dan Hutan Lindung; b. Penyusunan rencana/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran

Sungai dan Hutan Lindung; c. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi pusat dan daerah serta antar daerah;d. Pengendalian pembangunan bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Pasal 3

Unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung agar menyusun Rencana Strategis 2015–2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini.

Pasal 4

Sasaran kegiatan dan lokasi dalam rencana strategis ini merupakan target minimal hingga Tahun 2019.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL,

DR. HILMAN NUGROHO NIP. 19590615 198603 1 004

12 Oktober 2015

ttd

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor : Tanggal :

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Tahun 2015-2019

i

P.10/PDASHL-SET/201512 Oktober 2015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun tahun 2015-2019 ini merupakan

perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang disusun

sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan semua unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung baik di pusat maupun daerah yang memuat program pada Direktorat

Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, sasaran, kegiatan pokok dan indikator kinerja pembangunan Kehutanan Bidang

Pengendalian DAS dan Hutan Lindung untuk jangka waktu tahun 2015-2019.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi serta memberikan petunjuk bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian

DAS dan Hutan Lindung dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian DAS dan

Hutan Lindung dan dapat menyelesaikan seluruh sasaran dan indikator yang ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal

Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2015-2019 ini.

Jakarta, Oktober 2015 Direktur Jenderal

Dr. Hilman Nugroho NIP. 19590615 198603 1 004

ii

12

ttd

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan pembangunan jangka menengah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, yang memuat capaian kinerja selama periode renstra sebelumnya serta target pada periode tahun 2015-2019.

Berbeda dengan Renstra tahun 2010-2014 dimana Direktorat Jenderal memiliki visi dan misi sendiri, maka pada Rencana Strategis 2015-2019 visi dan misi pembangunan ditetapkan secara nasional dan dituangkan pada RPJMN, sedangkan untuk tingkat Kementerian/ Lembaga dan Direktorat Jenderal menjabarkan visi dan misi pembangunan nasional dengan kebijakan-kebijakan stretegis masing-masing bidang.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjadi penggabungan 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Penggabungan ini berdampak pada tugas dan fungsi dari organisasi tidak hanya pada tingkat kementerian tetapi juga pada tingkat dibawahnya. Tugas dan fungsi Ditjen PDASHL yaitu (1) merumuskan kebijakan; (2) melaksanakan kebijakan; (3) menyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (4) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; (5) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi; (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air.

Program yang terkait dengan pembangunan kehutanan di bidang PDASHL yaitu Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi DAS dan daya dukung DAS pada kawasan hutan lindung dan luar kawasan hutan melalui pengelolaan DAS secara lebih efisien, optimal, adil dan berkelanjutan untuk dapat mengelola sumber daya hutan dan lahan dengan tetap memenuhi kaidah sustainable forest management (SFM). Hasil (outcome) yang diharapkan adalah berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas dan Hutan Lindung sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Sasaran dan indikator Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung sebagai berikut :

iii

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) 1 Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun 2 Meningkatnya kesehatan DAS prioritas Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun

3 Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada

devisa dan penerimaan negara Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan

negara meningkat setiap tahun 4 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan

hutan rakyat Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat

setiap tahun Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap

tahun

Dalam pencapaian kinerja Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di pusat sebanyak 6 kegiatan dan unit kerja UPT sebanyak 4 kegiatan, yaitu :

No Nama Kegiatan Unit Kerja

1 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pusat

2 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Pusat 3 Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pusat 4 Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan Pusat 5 Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Pusat 6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASHL Pusat 7 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian

Kerusakan Perairan darat UPT

8 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan UPT 9 Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove UPT 10 Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam UPT

iv

DAFTAR ISI

Hal. Halaman Judul ........................................................................................................................................................................ i Kata Pengantar ....................................................................................................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................................................................................................... v Daftar Tabel .......................................................................................................................................................................... vi Daftar Lampiran ..................................................................................................................................................................... vii I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................................ 1

A. Kondisi Umum ........................................................................................................................................................................... 1 B. Hasil Pembangunan hingga Tahun 2014 ...................................................................................................................................... 2 C. Potensi dan Permasalahan ......................................................................................................................................................... 5

II. VISI, MISI, TEMA DAN KELEMBAGAAN ........................................................................................................................................... 9

A. Visi .......................................................................................................................................................................................... 9 B. Misi .......................................................................................................................................................................................... 9 C. Tema dan sub Tema .................................................................................................................................................................. 9 D.Kelembagaan ............................................................................................................................................................................ 10

III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA .............................................................................................................................................. 13

A. Sasaran dan Indikator Kinerja Program ....................................................................................................................................... 13 B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan ....................................................................................................................................... 19 C. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan ................................................................................................................................ 24

IV. KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi ..................................................................................................................................................................... 37 B. Kerangka Pendanaan ................................................................................................................................................................. 40

V. PENUTUP ..................................................................................................................................................................................... 41 LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. Luas Lahan Kritis yang Menjadi Prioritas RHL .............................................................................................................. 2 Tabel 2. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 3 Tabel 3. Realisasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan ............................................................................................................ 4 Tabel 4. Jumlah Kelompok KBR dan PPMPBK ........................................................................................................................... 4 Tabel 5. Realisasi Kegiatan HKm, HD dan HR Kemitraan .......................................................................................................... 5 Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung ............................................ 13 Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 ................................................................................. 14 Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 ................................................................................. 16 Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 2 ................................................................................ 17 Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategi 3 ................................................................................. 18 Tabel 11. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 3 ............................................................................... 19 Tabel 12. Nomenklatur Kegiatan lingkup Ditjen PDASHL .......................................................................................................... 20 Tabel 13. Target Fisik Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikatif Anggaran ................................................. 21 Tabel 14. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 1 (S1 P2.1) ......................................................................................... 24 Tabel 15. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 2 (S1.P2.2) ......................................................................................... 29 Tabel 16. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2) ........................................................................................... 33 Tabel 17. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2) ............................................................................................ 34 Tabel 18. Alokasi Anggaran Indikatif Pelaksanaan Program PDASHL Tahun 2015-2019 ............................................................... 39

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDASHL Lampiran 2. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2006 Lampiran 3. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2011 Lampiran 4. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2013 Lampiran 5. Daftar DAS Lintas Negara Lampiran 6. Daftar DAS Prioritas Tahun 2015-2019 Lampiran 7. Data Kinerja DAS Prioritas Hingga Tahun 2014 Lampiran 8. Daftar Danau Prioritas Tahun 2015-2019 Lampiran 9. Daftar Lokasi Persemaian Permanen Lampiran 10. Daftar 108 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Lampiran 11. Daftar KPHL Model (2015) Lampiran 12. Rencana Rehabilitasi Di Kph dan DAS Tahun 2015-2019 Lampiran 13. Rencana Operasionalisasi KPHL Tahun 2015-2019 Lampiran 14. Rencana Pembuatan Tanaman Hutan Kota Tahun 2015-2019 Lampiran 15. Rencana Internalisasi Rpdast Kedalam RTRWP Tahun 2015-2019 Lampiran 16. Rencana Penyusunan Rpdas Lintas Negara Tahun 2015-2019 Lampiran 17. Rencana Pemulihan Das Prioritas 2015-2019 Lampiran 18. Rencana Peningkatan Mata Air DAS Prioritas 2015-2019 Lampiran 19. Rencana Penyusunan Data Dan Informasi DAS Prioritas Tahun 2015-2019 Lampiran 20. Rencana Pembangunan Kebun Benih Semai/Kebun Benih Klom Dan Areal Sumberdaya Genetik Tahun 2015-2019 Lampiran 21. Rencana Produksi Dan Distribusi Bibit Dari Persemaian Permanen Dan Sumber Lainnya Tahun 2015-2019 Lampiran 22. Rencana Pengelolaan Sumber Benih Tahun 2015-2019 Lampiran 23. Rencana Penyusunan Data Dan Informasi Pengelolaan Hutan Mangrove Tahun 2015-2019 Lampiran 24. Rencana Pengembangan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Tahun 2015-2019 Lampiran 25. Rencana Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Mangrove Tahun 2015-2019 Lampiran 26. Rencana Pengembangan Produksi HBBK Sutera Alam Tahun 2015-2019

vii

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam kurun lima tahun terakhir bencana alam sering melanda wilayah Indonesia. Pada waktu musim hujan terjadi banjir dan tanah longsor sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kerugian akibat bencana alam ini sangat besar, bukan hanya dari hitungan materi tapi juga menyebabkan korban jiwa manusia. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) di hampir seluruh Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi habis menjadi sekitar 17.000 DAS, mulai dari DAS-DAS besar dengan luas diatas 7 juta hektar seperti DAS Kapuas, DAS Memberamo, DAS Mahakam, DAS Musi hingga DAS-DAS kecil yang belum memiliki nama. Beberapa DAS telah mengalami degradasi sehingga daya dukungnya dalam mendukung kesejahteraan manusia kurang optimal.

Pada tahun 2010 – 2014, terdapat 108 DAS prioritas yang harus dipulihkan daya dukungnya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan melibatkan masyarakat. Pada Tahun 2010 – 2013 telah dilakukan penanaman pohon yang semakin meningkat yakni pada tahun 2010 sebanyak sebanyak 1.398.552.467 batang, tahun 2011 sebanyak 1.516.592.331 batang, tahun 2012 sebanyak 1.604.247.952 batang dan tahun 2013 sebanyak 1.815.180.535 batang.

Kegiatan penanaman pohon tersebut diyakini memberi pengaruh positif terhadap peningkatan perbaikan daya dukung DAS, hal ini terlihat dari tren data lahan kritis yang ada. Luas lahan kritis dengan kriteria sangat kritis dan kritis pada tahun 2006 seluas 30,20 juta hektar, tahun 2011 seluas 27,29 juta hektar, dan tahun 2013 seluas 24,30 juta hektar. Berdasarkan fungsi kawasan, lahan kritis didalam kawasan hutan tahun 2016 seluas 19,51 juta hektar, tahun 2011 seluas 14,84 juta hektar dan tahun 2013 seluas 13,19 juta hektar, sedangkan diluar kawasan hutan tahun 2016 seluas 8,59 juta hektar, tahun 2011 seluas 10,60 juta hektar, dan tahun 2013 seluas 6,37 juta hektar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) mengemban tugas menyelenggarakan

1

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Sedangkan sesuai dengan sasaran strategis KLHK serta arah kebijakan dan strategi nasional, Ditjen PDASHL menjadi Penanggungjawab Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Sebagaimana mandat dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, penanganan pemulihan DAS akan diprioritaskan pada 15 DAS yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Cisadane, DAS Kapuas, DAS Siak, DAS Musi, DAS Asahan Toba, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Way Sekampung, dan DAS Limboto.

Untuk memberikan kepastian dan kejelasan arah kebijakan strategis yang efektif dan efisien dalam rangka penyusunan program dan kegiatan bidang PDASHL untuk jangka waktu 5 tahun ke depan maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Tahun 2015 – 2019.

B. Hasil Pembangunan hingga Tahun 2014

1. Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS

a. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Pada 108 DAS Prioritas

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas dalam rangka RPJM 2010-2014 telah ditetapkan 108 DAS Prioritas. Dari 108 DAS Prioritas tersebut, hingga tahun 2014 seluruhnya telah tersusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Daftar 108 DAS yang telah tersusun RPDAST nya dapat dilihat pada lampiran.

b. Forum dan Peraturan Daerah Pengelolaan DAS

Forum DAS merupakan lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis dibidang pengelolaan DAS. Sampai saat ini telah terbentuk 1 Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Nasional, 3 Forum DAS lintas provinsi, 40 Forum DAS dengan pengesahan gubernur, 51 Forum DAS dengan pengesahan bupati/ walikota dan 14 Forum DAS dengan inisiasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam rangka mendukung pengelolaan DAS di daerah, telah terbit 15 Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS (13 Perda Pengelolaan DAS Provinsi dan 2 Perda Pengelolaan DAS Kabupaten/Kota).

2

c. Data Lahan Kritis Hingga tahun 2014, pembaharuan data lahan kritis dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2006, 2011 dan

tahun 2013. Lahan kritis dengan kriteria sangat kritis dan kritis yang menjadi prioritas sasaran lokasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Kritis yang Menjadi Prioritas RHL

No Kriteria Lahan Kritis 2006 2011 2013 1. Sangat Kritis 6.890.566 5.269.259 4.738.383 2. Kritis 23.306.233 22.025.580 19.564.910

Jumlah 30.196.799 27.294.839 24.303.294

2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan RHL, maka dilakukan penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS). Sampai dengan tahun 2014 RTk RHL DAS seluruh wilayah Indonesia telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu juga disusun RTkRHL mangrove di 19 provinsi, yaitu: 1. Banten, 2. DKI Jakarta, 3. Jawa Barat, 4. Jawa Tengah, 5. DI Yogyakarta, 6. Jawa Timur, 7. Bali, 8. Nusa Tenggara Barat, 9. Nusa Tenggara Timur, 10. Sulawesi Utara, 11. Gorontalo, 12. Sulawesi Tengah, 13. Sulawesi Barat, 14. Sulawesi Selatan, 15. Sulawesi Tenggara, 16. Maluku, 17. Maluku Utara, 18. Papua Barat, dan 19. Papua.

Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) telah diimplementasikan dari tahun 2010 – 2014 dengan realisasi hasil kegiatan RHL sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014

No Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 1. Rehabilitasi Hutan Konservasi/ Lindung 100.737 100.743 100.986 105.656 26.162 434.284 2. Hutan Kota 1.175 1.395 1.032 1.036 484 5.136 3. Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai 10.401 8.871 12.403 - 31.675 4. Rehabilitasi Lahan Kritis 400.608 398.629 557.517 460.212 1.858.076

Jumlah 101.912 513.147 509.518 676.612 486.858 2.288.047

3

3. Perbenihan Tanaman Hutan

Penyelenggaraan RHL harus didukung oleh benih dan bibit tanaman yang berkualitas sehingga dapat diperoleh tegakan yang berkualitas sesuai tujuan RHL. Sampai dengan akhir tahun 2014, telah terealisasi kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan

No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

1 Pengelolaan areal sumber benih seluas 4.500 ha 4.500 4.008 4.500 4.500 4.810 4.840 2 Pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha 1.726 1.748 1.467 1.603 1.480 8.024 3 Pembanguan seed for people sebanyak 100 unit 32 5 5 27 31 100 4 Terjaminnya produksi bibit pada PP 50 unit 1 25 24 50 50 50

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui pembuatan bibit oleh kelompok masyarakat dilaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) dengan jumlah kelompok masyarakat yang sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Kelompok KBR dan PPMPBK

No Tahun Jumlah Kelompok KBR Jumlah Kelompok PPMPBK 1 2010 8.016 - 2 2011 10.270 1.984 3 2012 10.053 1.980 4 2013 10.051 3.995 5 2014 4.076 997 Jumlah 42.466 8.956

4

Untuk mendukung produksi benih yang berkualitas, Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 707/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan Yang Benihnya Wajib Diambil Dari Sumber Benih Bersertifikat, telah menetapkan 5 (lima) jenis tanaman hutan yang digunakan dari umber benih bersertifikat yaitu: Jati (Tectona grandis); Mahoni (Swietenia mahagony); Sengon (Paraserianthes falcataria); Gmelina (Gmelina arborea); dan Jabon (Anthocephalus cadamba).

4. Perhutanan Sosial

Kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan desa (HD) dan Hutan Rakyat Kemitraan (HR Kemitraan). Data yang terhimpun dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Kegiatan HKm, HD dan HR Kemitraan

No Tahun Penetapan Areal Kerja HKM (ha)

Penetapan Areal Kerja HD (ha)

Realisaasi HR Kemitraan (ha)

1 2010 48.675 704 51.521 2 2011 97.303 63.450 50.651 3 2012 9.447 12.731 56.354 4 2013 259.456 187.016 54.617 5 2014 314.272 262.130 102.603

Jumlah 729.153 526.031 315.746

C. Potensi dan Permasalahan 1. Potensi

Direktorat Jenderal PDASHL memiliki sumber daya yang menjadi potensi untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, antara lain:

5

a. Adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan PDASHL seperti mandat dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 2 Tahun 1992, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 37 Tahun 2014, PP Nomor 44 Tahun 1995, PP Nomor 76 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2012 dan peraturan lainnya.

b. Tersedianya NSPK kegiatan bidang PDASHL (RPDAST, RTk RHL, RP RHL, RPHJP). Instrument NSPK ini telah berjalan di daerah dan pada beberapa daerah menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan penanganan DAS maupun rehabilitasi.

c. Adanya unit organisasi yang menangani PDASHL di pusat dan daerah (UPT). Unit organisasi di pusat terdiri dari enam eselon II dan di daerah terdapat 45 UPT setingkat eselon III yang tersebar di hampir seluruh provinsi.

d. Berpengalaman melaksanakan kegiatan RHL. Jajaran Ditjen PDASHL telah berpengalaman melaksanakan reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1970-an, sehingga dapat menjadi modal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan RHL.

e. Berpengalaman melaksanakan kegiatan pro lingkungan dan pro masyarakat. Kegiatan-kegiatan pada bidang PDASHL senantiasa untuk memperbaiki lingkungan dan bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat langsung.

f. Memiliki SDM yang tersebar di pusat dan daerah. Saat ini tersedia Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Ditjen PDASHL sekitar 2.373 personil yang tersebar di pusat sebanyak 262 personil dan di UPT sebanyak 2.111 personil.

g. Memiliki sarana dan prasarana di pusat dan daerah. Hampir seluruh UPT telah memiliki kantor dan sarana pendukung seperti kendaraan roda-2, roda-4, roda-6, laboratorium dan lain-lain.

h. Tersedianya 50 unit Persemaian Permanen. Persemaian permanen menghasilkan minimal 37,5 juta batang bibit tanaman hutan setiap tahun, untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman oleh masyarakat.

i. Memiliki jaringan yang luas terkait pengelolaan DAS. Kerjasama dengan para stakeholders telah terjalin sejak lama dan dengan jaringan yang luas.

2. Permasalahan Direktorat Jenderal PDASHL juga mempunyai permasalahan yang akan menghambat upaya untuk mencapai target-

target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, antara lain :

6

a. Jumlah SDM teknis dan administrasi terbatas dan tidak tersebar secara proporsional. Tenaga administrasi keuangan pada umumnya menjelang masa purna bakti, sedangkan tenaga teknis juga terbatas karena penambahan ASN lebih rendah dibanding yang pensiun.

b. Teknologi informasi bidang PDASHL belum berjalan secara maksimal. Kecanggihan teknologi saat ini masih sulit diadaptasi Ditjen PDASHL untuk menginformasikan hasil kinerja kepada publik dengan berbagai alasan teknis. Hal ini terjadi terutama di UPT di daerah.

c. Kurang pengalaman di bidang pengelolaan kawasan hutan lindung. Kultur pekerjaan di Ditjen PDASHL selama ini cenderung ke upaya tanam menanam, sedangkan pengalaman dibidang pengelolaan kawasan hutan secara menyeluruh masih rendah.

d. Data dan informasi belum optimal (update dan akurat). Data dan informasi pembangunan PDASHL belum akurat dan tidak tersaji dalam kurun waktu yang lebih singkat, sehingga informasi-informasi di tertentu di lapangan terlebih dahulu di publish oleh media dibanding informasi dari UPT.

e. Standar biaya kegiatan rehabilitasi yang rendah. Tingginya target rehabilitasi belum didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga diperlukan penyesuaian standar biaya pembuatan tanaman agar target kinerja dapat tercapai.

f. Lemahnya pengawasan peredaran benih/ bibit. Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan masih lemah karena belum didukung oleh regulasi yang kuat.

g. Produksi bibit berkualitas dari persemaian permanen masih rendah. Tingginya ragam jenis yang dikembangkan pada persemaian permanen karena menyesuaikan dengan keinginan masayarakat, berdampak pada rendahnya kualitas bibit karena bukan berasal dari sumber benih yang direkomendasikan.

h. Terbatasnya anggaran. Ketersediaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan masih rendah.

7

D. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) digunakan untuk memahami kondisi internal (kekuatan dan

kelemahan) dan situasi eksternal (peluang dan hambatan), sehingga dapat diperoleh posisi suatu organisasi atau isu dalam

kontek dan konten yang diemban. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan elemen-elemen yang dimiliki oleh

suatu organisasi baik itu sumberdaya, sumber dana maupun manusianya. Faktor Eksternal adalah faktor yang tidak dimiliki oleh

organisasi atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang berujud peluang dan hambatan dari luar, karena berada di luar dan

dimiliki oleh organisasi atau sistem lain. Berdasarkan faktor internal dan eksternal, dapat dilihat matrik SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Internal

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan PDASHL

2. Adanya unit organisasi dan SDM yang berpengalaman menangani PDASHL di pusat dan daerah (UPT)

3. Memiliki sarana dan prasarana di pusat dan daerah

1. SDM teknis dan administrasi tidak terdistribusi secara proporsional.

2. Teknologi informasi bidang PDASHL belum berjalan secara maksimal

3. Terbatasnya anggaran

2. Faktor Eksternal

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS)

1. Memiliki kewenangan rehabilitasi dalam UU 23 Tahun 2014. 2. Mandat yang kuat pada RPJMN 2015-2019. 3. Kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPHL. 4. Dukungan para pihak dalam kegiatan PDASHL.

1. Tuntutan penanggulangan bencana banjir/tanah longsor/ kekeringan dari publik sangat tinggi

2. RPDAS belum menjadi acuan pemerintah daerah 3. Pelaksanaan RHL sangat tergantung musim penghujan

8

II. VISI, MISI, TEMA DAN KELEMBAGAAN

A. Visi Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam merancang arah pembangunan menggunakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Visi Pembangunan Nasional telah ditetapkan oleh Presiden RI. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional maka telah ditetapkan Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tema dan sub Tema

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Direktorat Jenderal PDASHL menetapkan tema sebagai berikut “Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

9

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, didukung beberapa sub tema yang menjadi pilar dalam rangka pencapaian tema pembangunan bidang PDASHL, yaitu : (1) Memantapkan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan, (3) Memantapkan Pengelolaan Hutan Lindung Tingkat Tapak, (4) Memantapkan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, (5) Meningkatkan Penyediaan dan Penggunaan Benih Tanaman Hutan yang Berkualitas, (6) Memantapkan Kelembagaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

D. Kelembagaan 1. Organisasi

Keberadaan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur Jenderal PDASHL dibantu oleh 6 (enam) pejabat eselon II, yaitu :

1) Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL, 2) Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, 3) Direktur Konservasi Tanah dan Air, 4) Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, 5) Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 6) Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

10

Di bawah ini disajikan struktur organisasi Direktorat Jenderal PDASHL sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PDASHL

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang PDASHL di daerah, Ditjen PDASHL memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (36 Unit), Balai Perbenihan Tanaman Hutan (6 Unit), Balai Persuteraan Alam (1 Unit), dan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (2 Unit).

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi

Pengendalian DAS

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung

Direktorat Perbenihan

Tanaman Hutan

Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Direktorat Konservasi Tanah dan Air

UPT

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan

Hutan Lindung

11

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal PDASHL menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairandarat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air di daerah;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

12

III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Secara hirarki, sasaran strategis yang menjadi sasaran kementerian diturunkan ke masing-masing unit eselon I dan disebut sasaran program. Sasaran program diturunkan ke unit eselon II atau UPT dan disebut sasaran kegiatan. Demikian seterusnya hingga ke personil di setiap unit organisasi. Sasaran dan indikator Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP)

1 Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)

Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP)

2 Meningkatnya kesehatan DAS prioritas (S1.P2.2)

Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP)

3 Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2)

Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P2.IKP)

4 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2)

Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun (S3.P2.IKP1)

Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun (S3.P2.IKP2)

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sasaran Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya kegiatan yang relevan, sebagai sasaran kegiatan, sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis.

13

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan indikator program dan indikator sasaran strategis disajikan pada tabel 7, tabel 8, tabel 9 dan tabel 10.

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 (S1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 PROGRAM Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)

Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP)

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)

Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.1.K1)

Luas lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.1.K1.IKK.a)

Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.1.K1.IKK.c)

Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4)

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tamanan Hutan (S1.P2.1.K4)

Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.a)

Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.1.K4.IKK.b)

Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.c)

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat (K6)

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.1.K6.1)

Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 5.000 Ha (S1.P2.K6.1.IKK.b)

Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.c)

Produksi dan distribusi bibit sebanyak 135 juta bibit berkualitas (S1.P2.K6.1.IKK.f)

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7)

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.K7.1)

Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.1.IKK.a)

Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dam sumber lainnya

14

SASARAN PROGRAM


sebanyak 52,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.1.IKK.b)

Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2. K7.1.IKK.c)

15


SASARAN STRATEGIS 1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1) INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 PROGRAM Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Meningkatnya kesehatan DAS Prioritas (S1.P2.2)

Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP)

Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3)

Menurunnya Kekritisan DAS Prioritas (S1.P2.2.K3.2)

Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S1.P2.K3.2.IKK.a)

Jumlah DAS prioritas yang memiliki data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.2.K3.2.IKK.b)

Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S1.P2.K3.2.IKK.c)

Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5)

Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas (S1.P2.2.K5.1)

Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S1.P2.2.K5.1.IKK.a)

Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas (S3.P2.2.K5.2)

Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya (S1.P2.2.K5.2.IKK.a)

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S1.P2.2.K5.2.IKK.b) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta KTA (K1)


Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas (S1.P.2.2.K1.b)

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat (K6)

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.K6.1)

Jumlah RPDAST yang di Internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S1.P2.2.K6.1.IKK.d)

Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S1.P2.2.K6.1.IKK.e)

Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.K6.2)

Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.a)

Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.b)

Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)

16


SASARAN STRATEGIS 2 Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (S2)

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional

PROGRAM Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2)

Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P2.IKP)

Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam (K9)

Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam (S2.P2.K9)

Persentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 (S2.P2.K9.IKK.a)

17

Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategi 3

SASARAN STRATEGIS 3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun PROGRAM Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

SASARAN PROGRAM


Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)

Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKP1)

Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2)

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat tapak secara lestari (S3.P2.K2.2)

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 Unit KPHL sampai dengan Tahun 2019 (S3.P2.2.K2.IKK.a)

Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b)

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K6)


Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.2.K6.1.IKK.a)

Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8)

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove (S3.P2.K8)

Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a)

Jumlah Provinsi yang mengaktifkan Kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b)

Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (K10)

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (S3.P2.2.K10)

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P2.2.K10.IKK.a)

18


SASARAN STRATEGIS 3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3) INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun PROGRAM Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

SASARAN PROGRAM


Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)

Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKP2)


Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan rakyat (S3.P2.2.K1)

Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjadi 100 juta M3 di tahun 2019 (S3.P2.3.K1.IKK.d)

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 (direktorat/ setditjen di pusat) dan satuan kerja setingkat eselon 3 (UPT Ditjen PDASHL) yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon II (direktorat/ setditjen di pusat) sebanyak 6 kegiatan dan satuan kerja setingkat eselon III (Unit Pelaksanan Teknis Lingkup Ditjen PDASHL di daerah) sebanyak 4 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat/ setditjen bersifat pembinaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT bersifat penyelenggaraan, sebagaimana Tabel 12.

19

Tabel 12. Nomenklatur Kegiatan lingkup Ditjen PDASHL

No Nama Kegiatan Unit Kerja

1 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pusat

2 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Pusat 3 Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pusat 4 Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan Pusat 5 Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Pusat 6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASHL Pusat 7 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian

Kerusakan Perairan darat UPT

8 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan UPT 9 Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove UPT 10 Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam UPT

Strategi pencapaian target-target output Lingkup Ditjen PDASHL dilaksanakan dan difasilitasi baik oleh satker pusat maupun satker UPT Lingkup Ditjen PDASHL. Sesuai tusinya, satker pusat melaksanakan pembinaan teknis terhadap pencapaian output, penetapan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK), dan pengumpulan data dan penyajian data/ informasi skala nasional, serta pelaksanaan sasaran output lingkup nasional. Satker UPT lingkup Ditjen PDASHL melaksanakan sasaran output yang sifatnya output fisik maupun non fisik sesuai tusi masing-masing UPT. Nama kegiatan, sasaran dan indikator pada Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung adalah sebagai berikut:

20

Tabel 13. Target Fisik Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikatif Anggaran

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET Anggaran

2015 2016 2017 2018 2019 (Rp. Miliar) 1. Pembinaan

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air

Pulihnya Kesehatan DAS kritis

1) Jumlah lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi didalam KPH dan DAS

1.250.000 Ha 2.500.000 Ha 3.750.000 Ha 5.000.000 Ha 5.500.000 Ha 75.00

2) Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dampenahan skalakecil dan menengah didaerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas

5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS 70.00

3) Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 5.000 Ha

1.000 Ha 2.000 Ha 3.000 Ha 4.000 Ha 5.000 Ha 45.00

4) Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjadi 100 juta M3 di tahun 2019

20 juta M3 20 juta M3 20 juta M3 20 juta M3 20 juta M3 35.00

2. Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak secara lestari

1) Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019

40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 100.00

2) Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun

40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 75.00

3. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Menurunnya kekritisan DAS Prioritas

1) Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/ status sebanyak 19 DAS Lintas Negara


2) Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Qmax/ Q min, kadarBOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun


3) Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST

20 RPDAST 40 RPDAST 60 RPDAST 80 RPDAST 108 RPDAST 75.00

4. Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Meningkatnya kualitas dan distribusi Perbenihan Tamanan Hutan

1) Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/ kebun benih klon dan areal Sumber daya genetic seluas 490 Ha

170 Ha 250 Ha 330 Ha 410 Ha 490 Ha 75.00

2) Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019

37,5 Juta Bibit

75 Juta Bibit

112,5 Juta Bibit

150 Juta Bibit

187,5 Juta Bibit

75.00

3) Luas areal pengelolaan sumberbenih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha

10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 50.00

21


TARGET Anggaran

2015 2016 2017 2018 2019 (Rp. Miliar) 5. Pembinaan

Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

1. Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas

1) Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas

- 3 Sungai 6 Sungai 10 Sungai 15 Sungai 50.00

2. Meningkatnya Kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas

1) Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi dan erosinya

1 danau 5 danau 9 danau 12 danau 15 danau 50.00

2) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya

1 danau 5 danau 9 danau 12 danau 15 danau 60.00

6. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS

1) Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019

40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 1,820.00

2) Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 5.000Ha

1.000 Ha 2.000 Ha 3.000 Ha 4.000 Ha 5.000 Ha 250.00

3) Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui ehabilitasi didalam KPH dan DAS

1.250.000 Ha 2.500.000 Ha 3.750.000 Ha 5.000.000 Ha 5.500.000 Ha 38,500.00

4) Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST

20 RPDAST 40 RPDAST 60 RPDAST 80 RPDAST 108 RPDAST 717.00

5) Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara

3 DAS

7 DAS 11 DAS

15 DAS

19 DAS

114.00

6) Produksi dan distribusi bibit sebanyak 138,75 juta bibit berkualitas

27,75 jt btg 55,5 jt btg 83,25 jt btg 111,0 jt btg 138,75 jt btg 693.75

Pulihnya kesehatan DAS kritis

7) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah didaerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS 2,250.00

8) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mataairnya melalui konservasi sumberdayaair secara vegetatif, pem-bangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug didaerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS 1,500.00

9) Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/Q min, kadar BOD, dan pening-katan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun


22


TARGET Anggaran

2015 2016 2017 2018 2019 (Rp. Miliar) 7. Penyelenggaraan

Perbenihan Tanaman Hutan

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tamanan Hutan

1) Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal Sumberdaya genetik seluas 490 Ha

170 Ha 250 Ha 330 Ha 410 Ha 490 Ha 490.00

2) Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen & sumber lainnya sebanyak 48,75 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019

9,75 Juta Bibit

19,5 Juta Bibit

29,25 Juta Bibit

39,0 Juta Bibit

48,75 Juta Bibit

243.75

3) Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha

10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 262.50

8. Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove

1) Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

50.00

2) Jumlah Provinsi yang mengaktifkan kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi

31 prov 31 prov 31 prov 31 prov 31 prov 50.00

3) Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

50.00

9. Penyelenggaraan pengembangan persuteraan alam

Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam

1) Prosentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014

3% 6% 9% 12% 15% 75.00

10. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL

1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

70 Poin 72 Poin 74 Poin 76 Poin 78 Poin 462.00

23

C. Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan

Unit Kegiatan merupakan turunan dari suatu aktivitas yang berada pada level unit eselon III pada unit eselon II (sekretariat maupun direktorat) atau pada unit eselon IV pada UPT. Pada unit eselon II, unit kegiatan menggambarkan aktivitas pada unit-unit eselon III, sedangkan unit kegiatan pada unit eselon III UPT menggambarkan aktivitas pada unit-unit eselon IV.

Tabel 14. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 1 (S1 P2.1)

Sasaran Program Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1) Indikator Sasaran Program Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP)

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KEGIATAN SASARAN UNIT

KEGIATAN INDIKATOR UNIT KEGIATAN

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1) Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.1.K1)

1. Luas lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi didalam KPH dan DAS (S1.P2.1.K1.IKK.a)

Pemolaan Konservasi Tanah dan Air

Memolakan rehabilitasi lahan kritis seluas 5,5 juta hektar di KPH dan DAS

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS

3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS

4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS di daerah

5. Terlaksananya layanan perkantoran direktorat Pembinaan

Pelaksanaan Reboisasi

Terkendalinya pelaksanaan reboisasi di KPH dan Hutan Lindung

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai

3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai

4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai di daerah

24




Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan

Terkendalinya pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan

3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan

4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah

2. Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.1.K1.IKK.c)

Pembinaan Pelaksanaan Penghijauan

Terkendalinya pelaksanaan penghijauan hutan rakyat, hutan kota, penghijauan lingkungan

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat

2. Tersedianya bahan penyusun NSPK pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat

3. Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat

4. Terlaksananya supervisi pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat di daerah

Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4)

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.1.K4.1)

1. Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/ kebun benih klon dan areal Sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.a)

Pembinaan pengembangan sumber benih dan sumberdaya genetik

Terkendalinya pengembangan sumber benih dan sumberdaya genetic

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik

2. Tersedianya NSPK pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik

3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik

4. Terlaksananya supervisi pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik di daerah

2. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.1.K4.IKK.b)

Pemolaan perbenihan tanaman hutan

Memolakan Pengembangan perbenihan dan bibit tanaman hutan

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan serta data dan informasi PTH

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK perencanaan serta data dan informasi PTH

3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan serta data dan informasi PTH

4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi PTH di daerah

5. Terkelolanya Pusat Persemaian dan Sumber Benih Rumpin 6. Terlaksananya layanan perkantoran direktorat

25




3. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.1.K4.1.IKK.c)

Pembinaan Pengembangan usaha perbenihan

Terkendalinya pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan SKPD pengawasan peredaran PTH

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan SKPD pengawasan peredaran PTH

3. Terlaksananya bimbingan teknis usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan SKPD pengawasan peredaran PTH

4. Terlaksananya supervisi pengembangan usaha PTH di daerah Pembinaan

pengendalian peredaran benih

Terkendalian peredaran benih tanaman hutan

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian peredaran PTH

2. Tersedianya bahan NSPK pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan

3. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian peredaran PTH 4. Terlaksananya supervisi pengendalian peredaran PTH di daerah

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat (K6) Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.1.K6.1)

1. Tanaman hutan kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.K6.IKK.c)

Perencanaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Menyediakan perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan

1. Tersedianya rancangan kegiatan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat

2. Terlaksananya penanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat

3. Terpeliharanya tanaman hutan kota seluas 5.000 Ha Kelembagaan

pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Berkembangnya kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan

1. Terlaksananya bimbingan dan teknis kelembagaan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat

Evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Tersedinya data evaluasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat

2. Tersedianya data dan informasi hasil penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat

2. Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi didalam KPH dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.f)


Tersedianya perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan

1. Tersedianya rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPH / Hutan Lindung dan DAS

2. Tersedianya rancangan rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPH/Hutan Lindung dan DAS

3. Tanaman rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPH/Hutan Lindung 4. Terpeliharanya tanaman pada KPHL/Hutan Lindung dan DAS

26




5. Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan pada KPHL/Hutan Lindung dan DAS

Kelembagaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Pengembangan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan

1. Terlaksananya bimbingan dan teknis pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat

2. Terlaksananya bimbingan dan teknis kelembagaan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat


Menyediakan data evaluasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan 1 dan 2 rehabilitasi hutan pada KPHL/HL

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan 1 dan 2 rehabilitasi hutan pada KPHL/HL

3. Terdokumentasinya kegiatan hasil pembuatan tanaman dan pemeliharaan 1 dan 2 rehabilitasi hutan pada KPHL/HL

Tata Usaha Menyelenggarakan ketatausahaan balai

Terselenggaranya layanan perkantoran balai

3. Produksi dan distribusi bibit sebanyak 135 juta bibit berkualitas (S1.P2.K6.1.IKK.f)



1. Operasionalisasi 37 unit persemaian permanen 2. Produksi bibit dari PP dan sumber lainnya sebanyak 135 juta batang 3. Terdistribusinya bibit sebanyak 135 juta bibit 4. Terkelolanya laboratorium kultur jaringan, 4 unit

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7) Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.K7.1.)

1. Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/ kebun benih klon dan areal Sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.1.IKK.a)

Pembangunan dan pengelolaan sumber benih

Meningkatnya sumber benih berkualitas

1. Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan KBK/KBS dan ASDG, 490 Ha

2. Meningkatnya kapasitas SDM pembangunan KBK/KBS dan ASDG

2. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.1.IKK.b)

Penyediaan informasi perbenihan tanaman hutan

Meningkatnya data informasi PTH yang akurat dan persemaian terkelola

1. Tersedianya data dan informasi perbenihan tanaman hutan 2. Operasionalisasi persemaian permanen 3. Produksi dan pendistribusian persemaian permanen sebanyak 52,5 juta

batang dari 13 Unit PP 4. Terkelolanya laboratorium kultur jaringan, 6 unit

27




3. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2. K7.1.IKK.c)

Pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan

Meningkatnya pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan

1. Update sumber benih 2. Terkendalinya peredaran PTH 3. Termonitornya kegiatan pengelolaan sumber benih 4. Meningkatnya kapasitas SDM pengelolaan sumber benih di daerah

Pembangunan dan pengelolaan sumber benih

Meningkatnya sumber benih berkualitas

1. Terbinanya pengelolaan sumber benih 2. Meningkatnya kapasitas SDM pengelolaan sumber benih

28

Tabel 15. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 2 (S1.P2.2)

Sasaran Program Meningkatnya kesehatan DAS Prioritas (S1.P2.2) Indikator Sasaran Program Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP)




Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3) Menurunnya Kekritisan DAS Prioritas (S3.P2.2.K3.2)

1. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/ status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S3.P2.K3.2.IKK.a)

Pemolaan pengendalian DAS

Memolakan Perencanaan dan Pengendalian DAS

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan

dan sistem informasi di daerah Kelembagaan

pengendalian DAS Meningkatnya pengembangan kelembagaan pengendalian DAS

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas urusan identifikasi dan penguatan

kelembagaan PEPDAS di daerah. 2. Jumlah DAS prioritas yang

memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/ Q min, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S3.P2.K3.2.IKK.b)

Evaluasi pengelolaan DAS

Menyediakan data dan informasi kinerja DAS yang akurat

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi

pengelolaan daerah aliran sungai di daerah. Pengendalian

pengelolaan DAS Meningkatkan pengendalian pengelolaan DAS

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian

pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan di daerah

3. Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST (S3.P2.K3.2.IKK.c)

Pemolaan pengendalian DAS

Memolakan Perencanaan dan Pengendalian DAS

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan; 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan

dan sistem informasi di daerah

29




Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5) 1. Terpulihkannya

fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.2.K5.1)

1. Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.2.K5.1.IKK.a)

Pemolaan pengendalian kerusakan perairan darat

Memolakan pengendalian kerusakan perairan darat

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan.

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat.

3. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis.

4. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat.

Pengendalian kerusakan sungai

Meningkatkan pengendalian kerusakan sungai

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan;

2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan; 3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; 4. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria; 5. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis 6. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan

pengendalian kerusakan ekosistem sungai di daerah. Pengendalian mata air

dan air tanah Meningkatkan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan

2. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 3. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria 4. Terlaksananya Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis 5. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan

pengendalian kerusakan mata air dan air tanah di daerah. 2. Meningkatnya

Kualitas Ekosistem danau di 15 danau prioritas (S3.P2.2.K5.2.)

2. Jumlah Danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya (S3.P2.2.K5.2.IKK.a)

Pengendalian kerusakan danau

Meningkatkan pengendalian kerusakan danau

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan

2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan 3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 4. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria 5. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi 6. Tersedianya penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan

pengendalian kerusakan ekosistem danau di daerah

30




3. Jumlah Danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S3.P2.2.K5.2.IKK.b)

Pengendalian kerusakan danau

Mengendalikan kerusakan danau

1. Tersusunnya NSPK Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas 2. Tersedianya data dan nformasi kualitas air pada Danau prioritas 3. Terbinanya dan terkendalinya perencanaan Peningkatan kualitas

air pada Danau prioritas 4. Terbinanya dan terkendalinya pelaksanaan Peningkatan kualitas

air pada Danau prioritas 5. Termonitornya Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas



1) Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah didaerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas (S1.P.2.2.K1.b)

Pembinaan Pelaksanaan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Meningkatkan mengendalian pelaksanaan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan bangunan KTA,

2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK pembangunan dan pengembangan bangunan KTA,

3. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembangunan dan pengembangan bangunan KTA,

4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air di daerah.

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat (K6)

1. Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.K6.1)

1. Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST (S1.P2.2.K6.1.IKK.d)


Menyediakan perencanaan pengelolaan DAS

1. Tersosialisasinya RPDAST dengan para pihak 2. Terinternalisasinya RPDAST ke dalam RTRW

2. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S1.P2.2.K6.1.IKK.e)


Menyediakan perencanaan pengelolaan DAS

1. Tersosialisasinya RPDAST dengan para pihak 2. Terinternalisasinya RPDAST ke dalam RTRW


Berkembangnya kelembagaan pengelolaan DAS

1. Terjalinnya kesepakatan dengan para pihak dalam pengelolaan DAS lintas Negara

2. Tersusunnya dokumen kesepakatan pengelolaan DAS lintas negara


Menyediakan data evaluasi hasil pengelolaan DAS

1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan pengelolaan DAS lintas negara

2. Tersedianya data dan informasi pengelolaan DAS lintas Negara 2. Pulihnya

kesehatan DAS 1. Jumlah DAS Prioritas yang

dipulihkan kesehatannya Perencanaan pengelolaan DAS dan

Menyediakan perencanaan

1. Terlaksananya prakondisi masyarakat 2. Terlaksananya Penyusunan rancangan bangunan KTA

31




kritis (S1.P2.K6.2)

melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah didaerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.a)

Hutan Lindung rehabilitasi dan reklamasi hutan

3. Terlaksananya Pembuatan bangunan KTA 4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembuatan bangunan KTA



1. Terlaksananya sosialisasinya pembangunan KTA 2. Terlaksananya Pengembangan kelembagaan KTA 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembuatan bangunan KTA


Menyediakan Data evaluasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan yang akurat dan terkini

1. Terpantaunya hasil pelaksanaan pembuatan buatan KTA 2. Tersedianya data dan informasi bangunan KTA

2. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumberdaya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug didaerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.b)


Menyediakan perencanaan pengendalian kerusakan perairan darat

1. Terlaksananya penyusunan rancangan pengendalian kerusakan perairan darat

2. Terlaksananya pembuatan pengendalian kerusakan perairan darat

3. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian kerusakan perairan darat


Berkembangnya kelembagaan pengendalian kerusakan perairan darat

1. Terlaksananya sosialisasinya pengendalian kerusakan perairan darat

2. Terlaksananya Pengembangan kelembagaan pengendalian kerusakan perairan darat

3. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian kerusakan perairan darat


Menyediakan data evaluasi hasil pengendalian kerusakan perairan darat yang akurat dan terkini

1. Terpantaunya hasil pelaksanaan pengendalian kerusakan perairan darat

2. Tersedianya data dan informasi pengendalian kerusakan perairan darat

3. Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/Q min, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)


Menyediakan data hasil kinerja pengelolaan DAS

1. Termonitornya hasil SPAS 2. Termonitornya data tutupan lahan 3. Tersedianya data dan informasi kinerja DAS secara series

32

Tabel 16. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2)

Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi PDB dari Hutan Lindung Indikator Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi PDB dari Pemanfaatan Hutan Lindung Setiap Tahun




Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam (K9) Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam (S2.P2.K9)

Prosentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2019(S2.P2.K9.IKK.a)

Pengujian Persuteraan Alam

Meningkatnya pengujian persuteraan alam

1. Terlaksananya pengujian mutu persuteraan alam 2. Terlaksananya pengembangan budidaya ulat sutera 3. Terlaksananya pengembangan budidaya tanaman murbei

Peredaran Persuteraan Alam

Meningkatnya pengendalian peredaran persuteraan alam

1. Terlaksananya rekomendasi dan sertifikasi 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan persuteraan

alam

Informasi Persuteraan Alam

Menyediakan data dan informasi persuteraan alam yang akurat dan terkini

1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Persuteraan Alam 2. Terlaksananya pengelolaan sistem data dan informasi

Tata Usaha Menyelenggarakan ketatausahaan balai

Terlaksananya urusan rumah tangga balai

33

Tabel 17. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2)

Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Hutan Rakyat Indikator Sasaran Program Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang Beroperasi meningkat Setiap Tahun (S3.P2.IKP1)




Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2) Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari (S3.P2.K2.2)

1. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 Unit KPHL sampai dengan Tahun 2019 (S3.P2.K2.IKK.a)

Pemolaah KPHL Memolakan pengelolaan KPHL secara efektif

1. Tersedianya rencana pengelolaan KPHL 2. Tersedianya bahan pelaksanaan dan kebijakan perencaaan

KPHL 3. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 4. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis di daerah 5. Tersedianya bahan supervisi pelaksanaan urusan rancang

bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah

Penataan KPHL Meningkatnya penataan wilayah KPHL

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas KPHL

2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan 3. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 4. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penataan areal

kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan

5. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah

Pemanfaatan HL Meningkatkan hasil pemanfaatan HL yang optimal

1. Tersedianya rumusan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan lindung

2. Tersedianya kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan lindung.

3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan 4. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan

pemanfaatan kawasan hutan lindung di daerah Tata Usaha Melaksanakan

ketatausahaan direktorat

Terselenggaranya urusan rumah tangga direktorat

34




2. Kapasitas Pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b)

Bina Kelembagaan Meningkatnya pembinaan kelembagaan KPHL

1. Terfasilitasinya kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;

2. Tersedianya data identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;

3. Tersedianya NSPK identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil KPHL

4. Bimbingan teknis dan evaluasi 5. Terlaksananya supervisi

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat (K6)


Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.2.K6.1.IKK.a)


Menyediakan perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengelolaan KPHL

1. Terlaksananya tata hutan dan perencanaan KPHL 2. Terlaksananya perencanaan Pemanfaatan Hutan 3. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan 4. Terlaksananya perencanaan perlindungan hutan dan

konservasi alam Kelembagaan

pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Berkembangnya kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengelolaan KPHL

1. Terlaksananya sosialisasi tata hutan dan perencanaan KPHL 2. Berkembangnya kelembagaan Pemanfaatan Hutan 3. Berkembangnya kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan 4. Berkembangnya kelembagaan perlindungan hutan dan

konservasi alam Evaluasi pengelolaan

DAS dan Hutan Lindung Menyediakan data evaluasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengelolaan KPHL

1. Tersedianya data dan infomrasi operasionalisasi KPHL 2. Terpantau dan tersedianya data hasil rehabilitasi dan

reklamasi hutan 3. Tersedianya data informasi pengembangan promosi peluang

investasi 4. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian operasionalisasi

KPHL Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8) Meningkatnya pengelolaan hutan mangrove (S3.P2.K8)

1. Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a)

Program Pengelolaan Hutan Mangrove

Menyediakan rencana dan data informasi pengelolaan hutan mangrove

1. Tersedianya rencana dan program pengelolaan hutan mangrove

2. Tersedianya data informasi potensi dan kerusakan hutan mangrove

3. Terlaksananya evaluasi pengelolaan hutan mangrove Tata Usaha Melaksanakan

ketatausahaan balai Terselenggaranya urusan ketatausahaan balai

35




2. Jumlah Provinsi yang mengaktifkan kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b)

Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove

Berkembangnya kelembagaan pengelolaan hutan mangrove

1. Inventarisasi dan identifikasi kelembagaan 2. Terlaksananya penyebaran data dan informasi pengelolaan

hutan mangrove

3. Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c)

Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove

Berkembangnya kelembagaan pengelolaan hutan mangrove

1. Inventarisasi dan identifikasi kelembagaan 2. Terlaksananya penyebaran data dan informasi pengelolaan

hutan mangrove

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL (K10) Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL (S3.P2.2.K13)

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P2.2.K13.IKK.a)

Program dan Evaluasi Melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program Ditjen

1. Tersedianya bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran

2. Tersedianya bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran

3. Tersedianya bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

Melaksanakan urusan kepegawaian dan organisasi dan tatalaksana Ditjen

1. Terlayaninya urusan administrasi kepegawaian 2. Terlayaninya urusan pengembangan karier pegawai dan

administrasi jabatan fungsional 3. Tersedianya bahan penyusunan organisasi dan

ketatalaksanaan. Hukum dan Kerjasama

Teknik Melaksanakan fasilitasi hukum dan kerjasama Ditjen

1. Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan 2. Tersedianya bahan pertimbangan dan advokasi hukum 3. Tersedianya bahan administrasi kerja sama teknik dalam

negeri dan luar negeri. Umum dan Keuangan Menyelenggarakan

urusan umum dan keuangan Ditjen

1. Terkelolanya urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik Negara

2. Terlayaninya urusan administrasi keuangan 3. Terlaksananya urusan perlengkapan.

36

IV. KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung melibatkan para pihak yang luas, baik dari instansi pemerintah, swasta, TNI, Polri, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain. Para pihak tersebut dalam berpartisipasi diatur dalam suatu kerangka regulasi yang mengikat satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai perannya masing-masing.

Dengan meningkatnya dinamika sosial dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat PDASHL dari tahun 2015 – 2019 membutuhkan regulasi dan atau penyempurnaan regulasi dari tingkat Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal. Jenis regulasi yang dibutuhkan/ disempurnakan sebagai berikut :

No. Jenis Regulasi Yang Dibutuhkan Untuk Dibuat/Disempurnakan Kebutuhan Penyempurnaan Rekomendasi Penyempurnaan

1 Peraturan Pemerintahan Tindak lanjut UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Untuk menindaklanjuti perintah yang ada dalam UU 37 Tahun 2014

Pembentukan Peraturan Pemerintah

2 Peraturan Pemerintahan Tindak lanjut UU 23 Tahun 2014

Untuk mengakomodir perubahan yang ada dalam UU 23 Tahun 2014

Revisi PP 38 Tahun 2007

3 Perubahan PP 6 Tahun 2007 Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan

Revisi ketentuan yang terkait dengan HTHR yang ada dalam PP 6 Tahun 2007 disesuaikan dengan perubahan kewenangan di bidang kehutanan

4 Perubahan PP 35 tentang Dana Reboisasi Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan

Revisi ketentuan yang terkait dengan perubahan kewenangan di bidang kehutanan

5 Peraturan Pemerintahan tentang perbenihan tanaman hutan

Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan

Pembentukan peraturan pemerintah tentang perbenihan tanaman hutan

6 Penyusunan Kepres dan PermenLHK bidang Pengelolaan DAS


Penyusunan dan perubahan Keppres dan Peraturan Menteri yang terkait dengan perubahan

37

No. Jenis Regulasi Yang Dibutuhkan Untuk Dibuat/Disempurnakan Kebutuhan Penyempurnaan Rekomendasi Penyempurnaan

kewenangan di bidang kehutanan 7 Penyusunan Permen LHK bidang

perbenihan tanaman hutan Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan dan tindak lanjut PP tentang perbenihan tanaman hutan

Penyusunan dan perubahan PermenLHK mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan dan tindak lanjut PP tentang perbenihan tanaman hutan

8 Permen LHK bidang konservasi tanah dan air

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, serta Peraturan Pemerintah tentang konservasi tanah dan air

Penyusunan Permen LHK sebagai tindak lanjut lanjut UU Nomor 37 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah tentang konservasi tanah dan air

9 Permen LHK bidang kesatuan pengelolaan hutan lindung


Penyusunan dan perubahan PermenLHK bidang kesatuan pengelolaan hutan lindung

10 Permen LHK bidang pengendalian kerusakan perairan darat


Penyusunan dan atau perubahan PermenLHK bidang pengendalian kerusakan perairan darat

11 Peraturan Direktur Jenderal bidang pengendalian DAS dan hutan lindung

Menindaklanjuti operasional peraturan diatasnya.

Penyusunan dan atau penyempurnaan operasional bidang pengedalian DAS dan hutan lindung

B. Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan atau kerangka anggaran, arah kebijakan Ditjen PDASHL dilaksanakan melalui (1) intervensi anggaran langsung dan (2) intervensi regulasi. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran secara langsung melalui APBN maupun melalui dana transfer dari pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi sumber pendanaan pelaksanaan program pengendalian DAS dan Hutan Lindung, termasuk kerjasama melalui Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program dan kegiatan melalui pembiayaan APBN akan dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu: penyusunan rencana pengelolaan DAS lintas Negara, internalisasi RPDAST kedalam RTRWP, data dan informasi kinerja DAS, penyusunan rencana pengelolaan DAS, rehabilitasi lahan kritis pada KPHL/Lindung, pembuatan tanaman kota, rehabilitasi mangrove pada kawasan hutan, pengembangan agroforestry, kebun bibit rakyat (KBR), kebun bibit KPH (KBKPH), pembuatan bangunan KTA, pengelolaan persemaian permanen, pengelolaan sumber benih, pembuatan KBS/KBK dan ASDG, pengelolaan KPHL, rehabilitasi pada

38

DTA danau prioritas, pemantauan kualitas danau, rehabilitasi pada DTA mata air, rehabilitasi pada sempadan sungai dan danau, serta pengembangan data dan informasi lingkup PDASHL.

Sumber dana APBD dapat digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan penguatan kelembagaan di daerah serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan KPHL yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan dan pengelolaan DAS yang bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi DAS, serta memulihkan kerusakan perairan darat dalam rangka mencapai ketahanan air berkelanjutan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah secara bersama akan mengalokasikan anggarannya melalui APBN, DAK dan APBD sebagai sumber pendanaan kegiatan.

Dalam rangka akselerasi pencapaian indikator kinerja program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung diperlukan dukungan dari program-program lain di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: Pencapaian Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS dari Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Penyiapan prakondisi KPHL dari Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pemberdayaan masyarakat di KPHL dari Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Pengendalian kebakaran hutan di KPHL dari Program Pengendalian Perubahan Iklim; Pemulihan kualitas kesehatan DAS dari Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; serta dukungan dari program-program pendukung lingkup Kementerian LHK lainnya.

Intervensi regulasi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program disamping mengefektifkan penggunaan anggaran dengan peraturan. Salah satu intervensi regulasi adalah penyempurnaan peraturan penggunaan dana reboisasi yang tertuang dalam PP 35 tahun 2002 perlu disempurnakan sehingga penggunaan dana tidak hanya terbatas pada kegiatan RHL saja, tetapi juga penggunaan lebih luas yang mendukung upaya memulihkan kekritisan DAS dan pendukungnya. Intervensi regulasi juga dilakukan untuk mendorong kewajiban melaksanakan reklamasi bekas tambang dan rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH, mendorong dana korporat (CSR) untuk menanam dengan mekanisme insentif maupun disinsentif, menggalang gerakan massal untuk menanam pohon (pelajar, mahasiswa, pengantin), penanaman HTI/HPH/Perkebunan, dan lain-lain.

Untuk pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Secara indikatif, kebutuhan anggaran APBN untuk pelaksanaan program ini disajikan pada Tabel 18.

39

Tabel 18. Alokasi Anggaran Indikatif Pelaksanaan Program PDASHL Tahun 2015-2019

No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp. Miliar)

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 48,848.00

1 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air

225.00

2 Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 175.00

3 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 185.00

4 Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan 200.00

5 Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 160.00

6 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

46,220.00

7 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan 996.00

8 Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove 150.00

9 Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam 75.00

10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASHL 462.00

40

V. PENUTUP

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang PDASHL merupakan upaya yang menyangkut berbagai pihak (multi stakeholders) dan berangkat dari kepentingan yang berbeda-beda, sehingga keberhasilan pembangunan itu sendiri akan sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Permasalahan yang kompleks dan melekat menuntut upaya penanganan yang sistematis, terstruktur, berkelanjutan serta lintas sektor. Oleh karenanya upaya meningkatkan daya dukung DAS guna mewujudkan DAS sehat bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal PDASHL tetapi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Pengelolaan DAS harus terintegrasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu dan lintas daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasinya.

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan (regulator) dan fasilitator. Institusi lain seperti sectoral institution (sektor terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan) dan supporting institution (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, NGO/LSM, dan lembaga internasional) juga menjadi determinan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang PDASHL. Sebagai aparat pemerintah, Ditjen PDASHL dituntut untuk menjadi fasilitator yang optimal bagi semua multipihak dan multi kepentingan yang berkaitan dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Direktur Jenderal,

Dr. Hilman Nugroho NIP. 19590615 198603 1 004

41

ttd

Lampiran 1. Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDASHL

NO UNIT KERJA KEDUDUKAN

BALAI PENGELOLAAN DAS 1 BP DAS Krueng Aceh Banda Aceh 2 BP DAS Wampu Sei Ular Medan 3 BP DAS Asahan Barumun Pematang Siantar 4 BP DAS Agam Kuantan Padang 5 BP DAS Indragiri-Rokan Pekan Baru 6 BP DAS Kepulauan Riau Tanjung Pinang 7 BP DAS Batanghari Jambi 8 BP DAS Musi Palembang 9 BP DAS Baturusa Cerucuk Pangkal Pinang 10 BP DAS Ketahun Bengkulu 11 BP DAS Way Seputih-Sekampung Lampung 12 BP DAS Citarum – Ciliwung Bogor 13 BP DAS Cimanuk – Citanduy Bandung 14 BP DAS Pemali Jratun Semarang 15 BP DAS Serayu Opak Progo Yogyakarta 16 BP DAS Solo Solo 17 BP DAS Brantas Surabaya 18 BP DAS Sampean Bondowoso 19 BP DAS Unda Anyar Bali 20 BP DAS Dodokan Moyosari Mataram 21 BP DAS Benain Noelmina Kupang 22 BP DAS Kapuas Pontianak 23 BP DAS Kahayan Palangkaraya 24 BP DAS Barito Banjarbaru 25 BP DAS Mahakam Berau Samarinda 26 BP DAS Tondano Manado 27 BP DAS Bone Bolango Gorontalo 28 BP DAS Palu Poso Palu 29 BP DAS Lariang Mamasa Mamuju 30 BP DAS Saddang Makale 31 BP DAS Jeneberang Walanae Makassar 32 BP DAS Sampara Kendari 33 BP DAS Waehapu Batu Merah Ambon 34 BP DAS Ake Malamo Ternate 35 BP DAS Remu Ransiki Manokwari 36 BP DAS Memberamo Jayapura

NO UNIT KERJA KEDUDUKAN

BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

37 BPTH Sumatera Palembang 38 BPTH Jawa dan Madura Bandung 39 BPTH Bali dan Nusa Tenggara Denpasar 40 BPTH Kalimantan Banjarbaru 41 BPTH Sulawesi Makassar 42 BPTH Maluku dan Papua Ambon

BALAI PERSUTERAAN ALAM

43 BPA Sulawesi Selatan Bili-Bili

BALAI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

44 BPHM Wilayah I Denpasar 45 BPHM Wilayah II Medan

Lampiran 2. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2006

NO BPDAS KLASIFIKASI LAHAN KRITIS

TIDAK KRITIS

POT. KRITIS

AGAK KRITIS KRITIS SANGAT

KRITIS Jumlah

(Ha) 1. Krueng Aceh 1.166.378 2.332.189 993.869 364.402 63.311 4.920.149 2. Wampu Sei Ular 255.010 1.013.656 694.436 840.433 233.268 3.036.803 3. Asahan Barumun 25.941 287.810 2.738.292 705.959 199.756 3.957.758 4. Agam Kuantan 563.425 498.637 331.645 114.244 56.224 1.564.175 5. Indragiri Rokan 422.684 1.952.822 5.132.668 2.416.486 205.281 10.129.941 6. Batanghari 350.702 2.463.418 1.804.031 599.067 26.748 5.243.966 7. Musi 1.729.760 3.983.911 1.845.849 2.412.397 1.119.809 11.091.726 8. Ketahun 20.910 569.435 748.614 512.229 147.111 1.998.300 9. Way Seputih Way

Sekampung 568.128 958.003 1.106.163 348.885 137.797 3.118.977

10. Citarum Ciliwung 568.128 958.003 1.106.163 348.885 137.797 3.118.977 11. Cimanuk Citanduy 2.460.111 249.164 201.417 147.410 102.779 3.160.880 12. Pemali Jratun 1.491.185 78.403 118.906 51.261 9.530 1.749.285 13. Serayu Opak

Progo 701.549 541.881 325.112 103.415 10.844 1.682.800

14. Solo 427.273 292.245 318.333 145.006 15.245 1.198.103 15. Brantas 846.343 581.353 460.502 92.038 10.634 1.990.870 16. Sampean 570.872 112.143 184.063 208.302 60.136 1.135.516 17. Kapuas 176.648 4.551.440 8.276.684 1.870.645 86.071 14.961.488 18. Kahayan 544.869 5.284.973 2.241.123 1.223.696 1.035.868 10.330.529 19. Barito 727.720 3.814.485 2.468.860 1.235.450 221.125 8.467.640 20. Mahakam Berau 2.585.841 7.440.426 8.247.907 976.972 33.648 19.284.794 21. Unda Anyar 243.996 149.161 114.231 51.639 4.281 563.309 22. Dodokan Moyosari 503.766 594.589 547.558 236.899 68.833 1.951.645 23. Benain Noelmina 21.106 275.454 1.171.956 2.234.587 985.224 4.688.328 24. Tondano 106.872 674.552 501.563 253.049 35.604 1.571.640 25. Bone Bolango 25.623 405.553 396.187 179.016 55.409 1.061.788 26. Palu Poso 5.804.753 69.088 206.427 113.125 103.322 6.296.715 27. Saddang 249.397 2.238.892 772.625 65.789 27.310 3.354.013 28. Jeneberang

Walanae 383.244 1.194.940 217.858 179.021 303.626 2.278.689

29. Sampara 101.833 760.234 1.523.164 919.982 365.134 3.670.346 30. Waehapu Batu

Merah 2.891.337 2.441.054 1.239.966 747.675 415.294 7.735.326

31. Memberamo 32.670.168 1.673.558 2.184.785 3.701.022 574.148 40.803.680

J u m l a h 59.289.236 47.871.031 47.610.081 23.306.233 6.890.567 184.967.148

Keterangan : Luas lahan kritis tidak termasuk tubuh air dan Kep. Mentawai



TIDAK KRITIS POT. KRITIS AGAK

KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS JUMLAH (HA)

1. Krueng Aceh 378.685 2.359.549 1.576.609 518.421 106.063 4.939.326 2. Wampu Sei Ular 1.199.357 1.092.982 500.649 289.794 44.190 3.126.973 3. Asahan

Barumun 1.749.113 1.015.590 1.024.088 538.924 235.672 4.563.388

4. Agam Kuantan 828.452 1.072.974 211.283 66.952 3.069 2.182.730 5. Indragiri Rokan 585.727 2.316.712 6.313.373 1.176.534 155.661 10.548.007 6. Batanghari 1.022.327 1.728.332 1.215.470 223.366 1.118.116 5.307.611 7. Musi 928.996 1.839.452 1.891.016 3.629.541 332.413 8.621.418 8. Ketahun 14.659 912.948 547.105 510.195 13.855 1.998.763 9. Way Seputih

Sekampung 562.918 1.448.631 985.340 738.210 68.958 3.804.057

10. Kepulauan Riau 142.006 272.120 156.944 24.519 230.230 825.819 11. Baturusa

Cerucuk 190.177 1.005.724 361.495 88.211 26.623 1.672.231

12. Citarum Ciliwung

550.781 1.380.252 769.774 410.343 72.138 3.183.290

13. Cimanuk Citanduy

706.798 589.893 370.403 70.436 7.505 1.745.036

14. Pemali Jratun 1.269.858 271.966 117.372 33.646 4.752 1.697.597 15. Serayu Opak

Progo 316.996 501.292 285.359 109.541 4.143 1.217.333

16. Solo 700.316 563.116 620.317 76.637 3.290 1.963.678 17. Brantas 1.051.918 286.792 274.723 309.504 69.186 1.992.124 18. Sampean 397.463 560.290 366.490 151.848 30.797 1.506.890 19. Kapuas 1.460.701 4.058.677 5.687.414 2.680.186 300.409 14.187.388 20. Kahayan 745.159 4.933.849 1.439.372 3.219.575 1.128.967 11.466.923 21. Barito 407.447 3.768.913 2.667.614 1.151.088 113.590 8.108.653 22. Mahakam Berau 3.060.900 8.797.180 7.631,206 313.913 4.397 19.807.597 23. Unda Anyar 164.085 236.652 110.731 45.111 2.940 559.520 24. Dodokan

Moyosari 278.253 1.217.282 377.790 68.610 23.248 1.965.186

25. Benain Noelmina 156.495 1.430.467 2.020.016 1.006.526 35.163 4.648.667 26. Tondano 265.070 492.643 385.171 242.170 33.686 1.418.740 27. Bone Bolango 20.225 369.735 589.599 184.837 72.541 1.236.937 28. Palu Poso 1.052.422 4.318.637 727.094 266.391 24.332 6.388.875 29. Lariang Mamasa 155.058 1.110.311 331.793 20.369 2.600 1.620.132 30. Saddang 296.549 716.385 542.721 614.255 98.703 2.268.613 31. Jeneberang

Walanae 255.671 642.761 940.180 279.626 18.868 2.137.106

32. Sampara 107.208 926.822 1.628.287 646.042 265.931 3.574.291 33. Ake Malamo 131.499 1.076.494 1.332.190 447.669 163.438 3.151.289 34. Waehapu Batu

Merah 516.533 1.623.752 1.720.251 490.521 271.803 4.622.860

35. Remu Ransiki 3.607.353 4.480.370 1.546.622 413.679 79.748 10.127.772 36. Memberamo 26.224.188 45.769 3.868.842 968.386 102.229 31.209.414

J u m l a h 51.501.367 59.465.320 51.134.711 22.025.580 5.269.259 189.396.237



TIDAK KRITIS

POT. KRITIS

AGAK KRITIS KRITIS SANGAT

KRITIS JUMLAH (HA)

1. Krueng Aceh 936.202 2.954.772 676.153 273.922 98.257 4.939.306 2. Wampu Sei Ular 860.393 767.050 1.015.478 332.477 151.573 3.126.971 3. Asahan Barumun 1.652.025 961.361 1.003.381 722.641 220.992 4.560.401 4. Agam Kuantan 336.116 1.605.802 226.221 14.059 533 2.182.732 5. Indragiri Rokan 949.256 3.940.629 3.286.374 2.065.884 305.854 10.547.996 6. Batanghari 895.943 1.031.839 2.400.728 534.914 444.186 5.307.610 7. Musi 4.403.764 2.449.684 1.568.309 186.892 12.737 8.621.386 8. Ketahun 17.176 751.765 503.068 626.701 99.983 1.998.693 9. Way Seputih

Sekampung 1.889.778 1.140.113 522.329 160.547 90.229 3.802.996

10. Kepulauan Riau 5.193 216.529 265.889 224.031 114.177 825.819 11. Baturusa

Cerucuk 41.062 426.619 987.733 155.388 60.720 1.671.522

12. Citarum Ciliwung 1.186.192 933.737 800.175 234.174 29.015 3.183.293 13. Cimanuk

Citanduy 18.204 114.144 545.338 401.547 665.730 1.744.963

14. Pemali Jratun 1.222.561 339.217 114.037 19.890 1.902 1.697.606 15. Serayu Opak

Progo 511.325 371.633 269.900 63.610 864 1.217.332

16. Solo 702.722 551.551 631.754 76.847 805 1.963.679 17. Brantas 1.358.341 295.143 184.072 79.356 64.015 1.980.928 18. Sampean 441.894 682.975 281.615 75.775 25.268 1.507.528 19. Kapuas 709.946 9.838.301 2.779.565 752.711 106.864 14.187.387 20. Kahayan 876.770 3.573.916 2.379.589 4.309.675 326.974 11.466.924 21. Barito 465.016 3.845.023 2.563.563 1.053.981 181.070 8.108.654 22. Mahakam Berau 2.652.571 7.324.048 8.731.225 1.023.389 76.359 19.807.593 23. Unda Anyar 259.334 141.805 112.352 43.087 2.910 559.488 24. Dodokan

Moyosari 111.131 1.275.700 400.730 154.358 23.219 1.965.139

25. Benain Noelmina 759.024 1.234.509 1.694.025 942.976 17.878 4.648.413 26. Tondano 46.363 485.557 589.613 263.125 33.972 1.418.629 27. Bone Bolango 121.889 406.204 395.651 110.201 202.978 1.236.924 28. Palu Poso 2.934.523 2.047.968 929.234 416.200 60.738 6.388.663 29. Lariang Mamasa 81.950 1.012.292 186.594 337.649 1.642 1.620.128 30. Saddang 323.609 653.111 922.201 273.745 95.792 2.268.458 31. Jeneberang

Walanae 765.069 172.084 850.005 11.636 275.834 2.074.629

32. Sampara 61.292 933.984 1.577.522 728.150 273.338 3.574.285 33. Ake Malamo 93.809 1.303.660 1.333.395 322.948 97.153 3.150.964 34. Waehapu Batu

Merah 612.775 1.562.842 1.716.987 471.015 257.761 4.621.381

35. Remu Ransiki 775.156 7.642.209 1.484.968 152.873 51.004 10.106.209 36. Memberamo 26.406.336 639.477 1.948.693 1.948.536 266.057 31.209.098

J u m l a h 55.484.708 63.627.253 45.878.468 19.564.911 4.738.383 189.293.723

Lampiran 5. Daftar DAS Lintas Negara

A. DAS Lintas Negara Indonesia – Rep. Timor Leste

No DAS Luas (ha)*) Ket 1 Daikain Oepotis 2.533 Hulu Hilir 2 Tafara 1.879 Hulu 3 Oebase 4.339 Hulu Hilir 4 Besi 21.685 Hulu 5 Babulu 17.868 Hulu Hilir 6 Meto 650 Hulu Hilir 7 Ekad 14.228 Hulu 8 Talau 72.648 Hulu 9 Mena 42.537 Hulu Hilir 10 Pm 5.340

Jumlah 183.707 *) Luas DAS yang berada di wilayah Indonesia (Provinsi NTT)

B. DAS Lintas Negara Indonesia - Papua Nugini

No DAS Luas (ha) *) Ket 1 Digul 2.919.776 Hulu dan Hilir 2 Gunung Rawa 1.842 Hilir 3 Kohari 4.121 Hulu 4 Memberamo 7.782.704 Hulu dan Hilir 5 Merauke 605.536 Hulu dan Hilir 6 Samkirake 226.044 Hilir 7 Sepik 345.558 Hulu 8 Tami 325.379 Hulu dan Hilir 9 Fly River 249.920 Hulu

Jumlah 12.460.880 *) Luas DAS yang berada di wilayah Indonesia (Provinsi Papua)

Lampiran 6. Daftar DAS Prioritas Tahun 2015-2019

No Nama DAS Provinsi Wilayah Kerja BPDAS

1 Citarum Jabar BPDAS Citarum Ciliwung

2 Ciliwung Jabar, DKI BPDAS Citarum Ciliwung

3 Cisadane Jabar, Banten BPDAS Citarum Ciliwung

4 Serayu Jateng BPDAS Serayu Opak Progo

5 Solo Jateng, Jatim BPDAS Solo

6 Brantas Jatim BPDAS Brantas

7 Kapuas Kalbar BPDAS Kapuas

8 Siak Riau BPDAS Indragiri Rokan

9 Musi Sumsel, Bengkulu BPDAS Musi

10 Asahan Toba Sumut BPDAS Asahan

11 Jeneberang Sulsel BPDAS Jeneberang

12 Saddang Sulsel BPDAS Saddang

13 Moyo NTB BPDAS Dodokan Moyosari

14 Way Sekampung Lampung BPDAS Way Seputih Sekampung

15 Limboto Gorontalo BPDAS Bone Bolango

Lampiran 7. Data Kinerja DAS Prioritas Hingga Tahun 2014

No. DAS/Sub DAS Nilai Klasifikasi Kinerja DAS Wilayah Kerja BPDAS Nilai Kategori

1 Asahan Toba 46 Sangat Baik*) BPDAS Asahan Barumun 2 Siak/ BPDAS Indragiri Rokan Sub DAS Takuana 2,67 Sedang 3 Musi/ BPDAS Musi Sub DAS Rawas 1,55 Baik 4 Sekampung 2,095 Agak Baik BPDAS Way Seputih WS 5 Ciliwung BPDAS Citarum Ciliwung 6 Citarum/ BPDAS Citarum Ciliwung 1. Sub DAS Cihaur 3,64 Agak Buruk 2.Sub DAS Cikapundung 3,76 Agak Buruk 3. Sub DAS Cikeruh 3,4 Sedang 4. Sub DAS Ciminyak 3,48 Agak Buruk 5. Sub DAS Cisarea 3,88 Agak Buruk 6. Sub DAS Cisangkuy 3,8 Agak Buruk 7. Sub DAS Citarik 2,8 Agak Buruk 8. Sub DAS Ciwidey 3,48 Agak Buruk 9. Sub DAS Cibalagung 3,16 Sedang 10. Sub DAS Cikundul 3,56 Agak Buruk 11. Sub DAS Cimeta Cilangkap 3,76 Agak Buruk 12. Sub DAS Cisokan 4,24 Agak Buruk 13. Sub DAS Cibeet 3,56 Agak Buruk 14. Sub DAS Titarum Hilir 3,68 Agak Buruk 15. Sub DAS DTA Jatiluhur 3,08 Sedang 7 Cisadane/ BPDAS Citarum Ciliwung 1. Sub DAS Cianterun 2,96 Sedang 2. Sub DAS Cisadane Hulu 3,02 Sedang 3. Sub DAS Cisadane 4,56 Buruk 8 Serayu 1,98 Agak baik BPDAS Serayu Opak Progo 9 Solo/

BPDAS Solo

1. Sub DAS Wiroko 2,77 Sedang 2. Sub DAS Samin 2,55 Agak baik 3. Sub DAS Kenatan 2,50 Agak baik 4. Sub DAS Pronggo 2,64 Sedang 5. Sub - sub DAS Catur 2,84 Sedang

10 Brantas/

BPDAS Brantas 1. Sub DAS Lesti 3,03 Sedang 2. Sub DAS Konto 3,31 Sedang 3. Sub DAS Melamon 2,79 Sedang 4. Sub DAS Ambang 3,01 Sedang 5. Sub DAS Lahar 3,4 Sedang 6. Sub DAS Ngrowo-Ngasinan 3,09 Sedang 7. Sub DAS Widas 2,83 Sedang 8. Sub DAS Brangkal 2,57 Agak Baik 9. Sub DAS Bluwek 2,58 Agak Baik 10. Sub DAS Maspo 2,96 Sedang

11 Moyo BPDAS Dodokan Moyosari 12 Kapuas/

BPDAS Kapuas

Sambas 2,77 Sedang

13 Limboto Bone Bolango/ BPDAS Bone Bolango Sub DAS Biyonga 118,8 Buruk*) (Permenhut P.61/2014)

14 Saddang 2,93 Sedang BPDAS Saddang 15 Jeneberang/ BPDAS Jeneberang Wallanae

1. Sub DAS Pimbola 114,91 Sedang

2. Sub DAS Balimengko 1,92 Baik

3. Sub DAS Cirekko 44,39 Baik

4. Sub DAS Kubba 7,88 Baik

5. Sub DAS Libureng 292,88 Jelek

6. Sub DAS Taring 3,05 Baik

7. Sub DAS Pappa 162,18 Jelek Ket. *) Penilaian mengacu Permenhut P.61/2014 dan lainnya mengacu Perdirjen RLPS No.4/2009

Lampiran 8. Daftar Danau Prioritas Tahun 2015-2019

No Nama Danau Provinsi Wilayah Kerja BPDAS

1 Toba Sumatera Utara BPDAS Asahan Barumun

2 Maninjau Sumatera Barat BPDAS Agam Kuantan

3 Singkarak Sumatera Barat BPDAS Indragiri Rokan

4 Kerinci Jambi BPDAS Batanghari

5 Rawa Danau Banten BPDAS Citarum Ciliwung

6 Rawa Pening Jawa Tengah BPDAS Pemali Jratun

7 Batur Bali BPDAS Unda Anyar

8 Sentarum Kalimanatan Barat BPDAS Kapuas

9 Kaskade Mahakam Kalimantan Timur BPDAS Mahakam Berau

10 Limboto Gorontalo BPDAS Bone Bolango

11 Tondano Sulawesi Utara BPDAS Tondano

12 Poso Sulawesi Tengah BPDAS Palu Poso

13 Matano Selawesi Selatan BPDAS Saddang

14 Tempe Sulawesi Selatan BPDAS Jeneberang W

15 Sentani Papua BPDAS Memberamo

Lampiran 9. Daftar Lokasi Persemaian Permanen

NO. NAMA UPT PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA/KEL

1 BPDAS Wampu Sei Ular Sumut Deli Serdang Pancur Batu Kwala Bekala

2 BPDAS Asahan Barumun Sumut Tapanuli Utara Muara Silando

3 BPDAS Agam Kuantan Sumbar Agam Lubuk Basung Lubuk Basung

4 BPDAS Agam Kuantan Sumbar Padang Nanggalu Kel. Kurau Padang

5 BPDAS Indragiri Rokan Riau Kampar Siak Hulu Kepau Jaya

6 BPDAS Indragiri Rokan Riau Pekan Baru Tampan Kel. Tuah Karya

7 BPDAS Batanghari Jambi Kota Jambi Kota Baru Kel. Kenali Asam Bawah

8 BPDAS Ketahun Bengkulu Kaur Kaur Selatan Sinar Pagi

9 BPDAS Ketahun Bengkulu Bengkulu Tengah

Pondok Kubang Tanjung Terdana

10 BPDAS Way Seputih WS Lampung Tanggamus Kota Agung Kota Agung Selatan

11 BPDAS Way Seputih WS Lampung Lampung Selatan

Ketapang Karang Sari

12 BPDAS Citarum Ciliwung Banten Kota Serang Kramat Watu Kel. Pejaten.

13 BPDAS Citarum Ciliwung Jabar Bogor Darmaga Babakan

14 BPTH Jawa Madura Jabar Karawang Kota Baru Jomin Utara

15 BPTH Jawa Madura Jabar Garut Karang Pawitan Karang Pawitan

16 BPTH Jawa Madura Jabar Sukabumi Pelabuhan Ratu Desa Citepus

17 BPTH Jawa Madura Jabar Depok Tapos Cimanggis

18 BPDAS Serayu Opak Prog DIY Gunung Kidul Pathuk Bunder 19 BPDAS Pemali Jratun Jateng Brebes Ketanggungan Baros

20 BPDAS Pemali Jratun Jateng Jepara Bangsri Bangsri

21 BPDAS Solo Jateng Karanganyar Jumantono Sukosari

22 BPDAS Sampean Jatim Jember Sukorambi Karang pring

23 BPDAS Brantas Jatim Mojokerto Kemlagi Kemlagi 24 BPDAS Kapuas Kalbar Melawi Nanga Pinoh Klaki

25 BPDAS Kapuas Kalbar Kota Pontianak Pontianak Utara Kel. Siantan Utara

26 BPDAS Kahayan Kalteng Pulau Pisau Jabiren Raya Tumbang Nusa

27 BPDAS Mahakam Berau Kaltim Kutai Kartanegara

Samboja Bukit Merdeka

28 BPTH Kalimantan Kalsel Hulu Sungai Selatan

Angkinang Tanira Kuba

29 BPTH Kalimantan Kalsel Kota Banjar Baru

Landasan Ulin Kel. Sei Salak

30 BPTH Kalimantan Kalsel Kota Baru Pulau Laut Tengah

Sungup

31 BPDAS Dodokan Moyosari NTB Dompu Manggalewa Tikasire 32 BPDAS Dodokan Moyosari NTB Lombok Timur Pringgabaya

Utara Berangbantun

33 BPDAS Benain Noelmina NTT Sumba Tengah Umbu Ratunggay Wayrasa

34 BPDAS Benain Noelmina NTT Ngada Bajawa Utara Watukapu

35 BPDAS Benain Noelmina NTT Lembata Nubatukan Pour

NO. NAMA UPT PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA/KEL

36 BPDAS Benain Noelmina NTT Kota Kupang Kecamatan Maulafa

Kelurahan Fatukao

37 BPTH Bali Nusa Tenggara BALI Kota Denpasar Denpasar Selatan Kel. Suwung

38 BPDAS Tondano Sulut Kota Manado Mapanget Kel. Kima Atas

39 BPDAS Tondano Sulut Bolaang Mangondow

Dumoga Barat Toraut

40 BPDAS Palu Poso Sulteng Kota Palu Palu Timur Kel. Tondo (Un-Tand)

41 BPDAS Bone Bolango Gorontalo Gorontalo Pulubala Toyidito

42 BPTH Sulawesi Sulsel Gowa Parangloe Desa Lanna

43 BPTH Sulawesi Susel Maros Simbang Samangki

44 BPDAS Saddang Sulsel Tana Toraja Mengkedek Marinding

45 BPDAS Lariang Mamasa Sulbar Majene Ulu Manda Kabira’an

46 BPDAS Sampara Sultra Konawe Selatan Laeya Anduna

47 BPTH Sumatera Sumsel Banyuasin Talang Kelapa Sokomoro

48 BPTH Sumatera Sumsel Musi Rawas Selangit Selangit

49 BPTH Maluku Papua Maluku Buru Namlea Sanleko/ Marloso

50 BPDAS Mamberamo Papua Kota Jayapura Jayapura Selatan Kel. Vim

Lampiran 10. Daftar 108 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

No DAS (Tahun Penyusunan) Provinsi Luas (Ha) Wilayah Kerja BPDAS

1 Peusangan (2010) Aceh 255.780,28 Krueng Aceh 2 Krueng Aceh (2011) Aceh 197.852,34 Krueng Aceh 3 Jambu Aye (2011) Aceh 462.062,43 Krueng Aceh 4 Peureulak Tamiang (2012) Aceh 699.510,11 Krueng Aceh 5 Wampu ((2011) Sumut 415.617,46 Wampu Sei Ular 6 Padang (2010) Sumut 110.339,69 Wampu Sei Ular 7 Sei Ular (sd 2009) Sumut 130.929,01 Wampu Sei Ular 8 Besitang (2012) Sumut 96.494,12 Wampu Sei Ular 9 Lepan (2012) Sumut 57.407,74 Wampu Sei Ular 10 Deli (2012) Sumut 34.501,79 Wampu Sei Ular 11 Asahan Toba (2010) Sumut 737.185,03 Asahan Barumun 12 Batang Gadis (2010) Sumut 483.528,97 Asahan Barumun 13 Mujoi (Nias) (2011) Sumut 77.947,22 Asahan Barumun 14 Pasaman (2013) Sumbar 166.110,73 Agam Kuantan 15 Antokan (2011) Sumbar 52.982,91 Agam Kuantan 16 Tarusan (2012) Sumbar 43.449,66 Agam Kuantan 17 Harau (2011) Sumbar 17.467,52 Agam Kuantan 18 Gasan Gadang (2012) Sumbar 8.866,51 Agam Kuantan 19 Siak (2011) Riau 1.117.408,04 Indragiri Rokan 20 Kampar (2011) Riau, Sumbar 2.558.076,36 Indragiri Rokan 21 Rokan (2012) Riau, Sumut, Sumbar 2.009.768,05 Indragiri Rokan 22 Indragiri (2013) Riau, Sumbar 2.267.249,81 Indragiri Rokan 23 Batanghari ( s.d.2009) Jambi, Sumbar 4.470.839,54 Batanghari 24 Musi (2011) Sumsel, Bengkulu, Jambi 7.759.888,66 Musi 25 Manna Padang Guci (2013) Bengkulu, Sumsel 124.873,30 Ketahun 26 Ketahun (s.d. 2009) Bengkulu 239.109,43 Ketahun 27 Bengkulu (2011) Bengkulu 57.936,78 Ketahun 28 Sekampung (s.d. 2009) Lampung 482.316,03 Way Seputih Sekampung 29 Tulang Bawang (s.d. 2009) Lampung 979.818,78 Way Seputih Sekampung 30 Duriangkang (2011) Kepri 10.419,40 Kepulauan Riau 31 Sei Jang (2012) Kepri 7.910,83 Kepulauan Riau 32 Mancang (2011) Babel 85.592,74 Baturusa Cerucuk 33 Ajang Mabat (2011) Babel 67.993,76 Baturusa Cerucuk 34 Citarum (s.d. 2009) Jabar 689.998,47 Citarum Ciliwung 35 Cisadane (2010) Jabar, Banten 139.204,73 Citarum Ciliwung 36 Ciliwung (s.d. 2009) Jabar, DKI 38.664,20 Citarum Ciliwung 37 Cisadea (2011) Jabar 35.240,12 Citarum Ciliwung 38 Cimanuk (2010) Jabar 363.489,63 Cimanuk Citanduy 39 Citanduy (segara anakan) (2010) Jabar, Jateng 463.585,43 Cimanuk Citanduy 40 Serang (2012) Jateng 400.891,11 Pemali Jratun 41 Juwana (2011) Jateng 130.069,92 Pemali Jratun 42 Tuntang (s.d. 2009) Jateng 130.100,17 Pemali Jratun 43 Pemali (2011) Jateng 126.972,02 Pemali Jratun 44 Garang (Babon) (2012) Jateng 21.329,19 Pemali Jratun 45 Bodri (2014) Jateng 65.081,97 Pemali Jratun 46 Cacaban (2013) Jateng 22.396,84 Pemali Jratun 47 Comal (2013) Jateng 81.855,76 Pemali Jratun 48 Babakan (2014) Jateng 12.542,07 Pemali Jratun 49 Gangsa (2014) Jateng 19.840,73 Pemali Jratun 50 Kupang (2013) Jateng 18.207,11 Pemali Jratun 51 Serayu (2010) Jateng 365.661,13 Serayu Opak Progo 52 Progo (2010) DIY, Jateng 246.119,02 Serayu Opak Progo 53 Luk Ulo (2011) Jateng 64.356,87 Serayu Opak Progo 54 Bogowonto (2011) DIY, Jateng 59.725,67 Serayu Opak Progo 55 Serang (2012) DIY, Jateng 23.940,31 Serayu Opak Progo 56 Wawar Medono (2012) Jateng 75.322,44 Serayu Opak Progo 57 Bribin (2013) DIY, Jateng 2.743,89 Serayu Opak Progo 58 Solo (2010) Jateng, DIY, Jatim 1.594.716,07 Solo 59 Brantas (2010) Jatim 1.189.776,12 Brantas 60 Sampean (2010) Jatim 124.413,65 Sampean 61 Bedadung (2010) Jatim 128.000,18 Sampean 62 Deluang (2010) Jatim 18.860,62 Sampean 63 Tukad Unda (s.d. 2009) Bali 23.166,92 Unda Anyar 64 Blingkang Anyar (s.d. 2009) Bali 11.837,46 Unda Anyar 65 Palung (2011) NTB 12.712,14 Dodokan Moyosari 66 Moyo (2012) NTB 79.036,95 Dodokan Moyosari 67 Mangkung (s.d. 2009) NTB 56.253,04 Dodokan Moyosari

No DAS (Tahun Penyusunan) Provinsi Luas (Ha) Wilayah Kerja BPDAS

68 Benain (2010) NTT 348.489,81 Benain Noelmina 69 Noelmina (Benueke ) (2011) NTT 197.254,07 Benain Noelmina 70 Kapuas (2011) Kalbar 10.063.599,82 Kapuas 71 Sambas (2010) Kalbar 744.406,35 Kapuas 72 Kapuas (Barito) (2010) Kalteng 1.633.794,30 Kahayan 73 Mentaya (2010) Kalteng 1.468.064,83 Kahayan 74 Kahayan (2010) Kalteng 1.539.305,65 Kahayan 75 Barito (2011) Kalsel, Kalteng 6.234.743,45 Barito 76 Batu Licin (2012) Kalsel 142.783,37 Barito 77 Mahakam (2010) Kaltim 7.816.327,35 Mahakam 78 Dumoga (s.d. 2009) Sulut 204.602,21 Tondano 79 Tondano (s.d. 2009) Sulut 53.965,50 Tondano 80 Sangihe (2010) Sulut 55.162,79 Tondano 81 Limboto Bone Bolango (2013) Gorontalo, Sulut 274.699,75 Bone Bolango 82 Paguyaman (2012) Gorontalo 239.967,26 Bone Bolango 83 Palu (2010) Sulteng 307.022,67 Palu Poso 84 Poso (2011) Sulteng, Sulsel 266.385,76 Palu Poso 85 Budong Budong (2012) Sulbar 212.447,37 Lariang Mamasa 86 Mapili (2012) Sulbar 178.995,14 Lariang Mamasa 87 Mandar (2013) Sulbar 63.662,41 Lariang Mamasa 88 Saddang (2010) Sulsel, Sulbar 661.932,35 Saddang 89 Rongkong (2011) Sulsel 172.795,10 Saddang 90 Latuppa (2012) Sulsel 3.143,49 Saddang 91 Bila Walanae (Cenranae) (2010) Sulsel 731.581,59 Jeneberang Walanae 92 Jeneberang (2010) Sulsel 78.883,90 Jeneberang Walanae 93 Lasolo (2011) Sultra, Sulteng 597.228,43 Sampara 94 Konaweha (2010) Sultra 697.947,51 Sampara 95 Laea Wanggu (2011) Sultra 75.407,65 Sampara 96 Wae Apu (2011) Maluku 219.528,09 Waehapu Batu Merah 97 Wae Manumbai (2012) Maluku 27.746,29 Waehapu Batu Merah 98 Wae Hatu Merah (2012) Maluku 8.758,83 Waehapu Batu Merah 99 Akelamo (2011) Maluku Utara 67.003,92 Ake Malamo 100 Kao (2012) Maluku Utara 46.759,58 Ake Malamo 101 Oba (s.d. 2009) Maluku Utara 2.497,63 Ake Malamo 102 Remu (2010) Papua Barat 62.185,31 Remu Ransiki 103 Arui (2011) Papua Barat 23.235,23 Remu Ransiki 104 Prafi (2012) Papua Barat 67.557,96 Remu Ransiki 105 Membramo (2013) Papua 7.782.704,68 Memberamo 106 Baliem (Eilenden) (2012) Papua 3.687.987,51 Memberamo 107 Tami (2011) Papua 325.379,18 Memberamo 108 Sentani (2011) Papua 87.163,56 Memberamo

Lampiran 11. Daftar KPHL Model (2015)

No Provinsi Nama KPHL SK Menhut Tanggal Luas (Ha)

1 Aceh Unit III 993/Menhut-II/2013 27 Des 2013 682,391 2 Sumut Toba Samosir/Unit XIV 867/Menhut-II/2013 05 Des 2013 873,247 3 Sumut Unit XXII 992/Menhut-II/2013 27 Des 2013 116,227 4 Sumbar Sijunjung SK. 331/MenhutII/2010 25 Mei 2010 150,492 5 Sumbar Solok / Unit VI SK.42/MenhutII/2012 02 Feb 2012 130,346 6 Sumbar Lima Puluh Kota/Unt II SK.44/MenhutII/2012 02 Feb 2012 117,552 7 Sumbar Bukit Barisan / Unit IV 866/Menhut-II/2013 05 Des 2013 86,508 8 Kepri Karimun/ Unit I SK.442/MenhutII/2012 09 Agt 2012 17,607 9 Bengkulu Bukit Balai Rejang 994/Menhut-II/2013 27 Des 2013 16,059 10 Jambi Sungai Beran Hitam SK. 787/Menhutll/2009 07 Des 2009 15,965 11 Sumsel Banyuasin 961/Menhut-II/2013 27 Des 2013 72,723 12 Lampung Batu Tegi SK. 650/Menhutll/2010 22 Nov 2010 58,162 13 Lampung Rajabasa SK.367/MenhutII/2011 07 Jul 2011 5,160 14 Lampung Kota Agung Utara SK.379/MenhutII/2011 18 Jul 2011 56,020 15 Lampung Kab.Pesawaran/Unt XII SK.438/Menhut-II/2012 09 Agt 2012 11,204 16 Kaltara Tarakan SK. 783/Menhutll/2009 07 Des 2009 4,623 17 Kalbar Kapuas SK. 247/MenhutII/2011 02 Mei 2011 105,372 18 Kalteng Gerbang Barito 974/Menhut-II/2013 27 Des 2013 154,667 19 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan SK.750/Menhut-II/2012 12/26/2012 32,803 20 Gorontalo Pohuwato SK. 334/MenhutII/2010 25 Mei 2010 116,275 21 Sulbar Malili SK. 651/Menhutll/2010 22 Nov 2010 77,196 22 Sulbar Lariang SK. 60/MenhutII/2011 28 Feb 2011 57,916 23 Sulbar Mamasa tengah/Unit VIII SK.340/MenhutII/2011 27 Juni 2011 37,962 24 Sulbar Ganda Dewata SK.441/Menhut-II/2012 09/08/2012 157,598 25 Sulbar Malunda / Unit X SK.753/Menhut-II/2012 26/12/2012 52,071 26 Sulsel Larona Malili / Unit I SK. 722/MenhutII/2011 20 Des 2011 241,992 27 Sultra Konawe / Unit XXII SK.762/Menhut-II/2012 12/26/2012 140,627 28 Sultra Peropa"ea Gantara 975/Menhut-II/2013 27 Des 2013 17,728 29 Bali Bali Barat Sk. 784/Menhutll/2009 07 Des 2009 63,350 30 Bali Bali Tengah SK. 620/MenhutII/2011 01 Nov 2011 14,651 31 Bali Bali Timur SK. 621/MenhutII/2011 01 Nov 2011 11,978 32 NTB Rinjani Barat SK. 785/Menhutll/2009 07 Des 2009 40,963 33 NTB Rinjani Timur SK.225/MenhutII/2012 04 Mei 2012 37,589 34 NTB Ampang SK.751/Menhut-II/2012 12/26/2012 38,681 35 NTB Tastura 971/Menhut-II/2013 27 Des 2013 16,153 36 NTT Mutis Timau/ Unit XIX SK.41/MenhutII/2012 02 Feb 2012 115,380 37 NTT Alor Pantar SK.767/Menhut-II/2012 12/26/2012 104,334 38 NTT Flores Timur 972/Menhut-II/2013 27 Des 2013 55,408 39 Papua Barat Remu 995/Menhut-II/2013 27 Des 2013 12,775 40 Papua Biak Numfor SK. 648/Menhutll/2010 22 Nov 2010 206,016

JUMLAH

3,537,771

Lampiran 12 :RENCANA REHABILITASI DI KPH DAN DAS TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH 38,636 38,636 38,636 38,636 15,455 170,000 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR 22,727 22,727 22,727 22,727 9,091 100,000 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 45,455 45,455 45,455 45,455 18,182 200,000 4 BPDAS AGAM KUANTAN 11,364 11,364 11,364 11,364 4,545 50,000 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 90,909 90,909 90,909 90,909 36,364 400,000 6 BPDAS KEPRI 22,727 22,727 22,727 22,727 9,091 100,000 7 BPDAS BATANGHARI 45,455 45,455 45,455 45,455 18,182 200,000 8 BPDAS MUSI 45,455 45,455 45,455 45,455 18,182 200,000 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK 15,909 15,909 15,909 15,909 6,364 70,000

10 BPDAS KETAHUN 27,273 27,273 27,273 27,273 10,909 120,000 11 BPDAS WAY SEPUTIH

SEKAMPUNG 68,182 68,182 68,182 68,182 27,273 300,000

12 BPDAS CITARUM CILIWUNG 17,045 17,045 17,045 17,045 6,818 75,000 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY 22,727 22,727 22,727 22,727 9,091 100,000 14 BPDAS PEMALI JRATUN 11,364 11,364 11,364 11,364 4,545 50,000 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 20,455 20,455 20,455 20,455 8,182 90,000 16 BPDAS SOLO 5,682 5,682 5,682 5,682 2,273 25,000 17 BPDAS BRANTAS 11,364 11,364 11,364 11,364 4,545 50,000 18 BPDAS SAMPEAN 5,682 5,682 5,682 5,682 2,273 25,000 19 BPDAS UNDA ANYAR 4,545 4,545 4,545 4,545 1,818 20,000 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI 11,364 11,364 11,364 11,364 4,545 50,000 21 BPDAS BENAIN NOELMINA 34,091 34,091 34,091 34,091 13,636 150,000 22 BPDAS KAPUAS 68,182 68,182 68,182 68,182 27,273 300,000 23 BPDAS KAHAYAN 113,636 113,636 113,636 113,636 45,455 500,000 24 BPDAS BARITO 45,455 45,455 45,455 45,455 18,182 200,000 25 BPDAS MAHAKAM BERAU 68,182 68,182 68,182 68,182 27,273 300,000 26 BPDAS TONDANO 12,500 12,500 12,500 12,500 5,000 55,000 27 BPDAS BONE BOLANGO 15,909 15,909 15,909 15,909 6,364 70,000 28 BPDAS PALU POSO 34,091 34,091 34,091 34,091 13,636 150,000 29 BPDAS LARIANG MAMASA 22,727 22,727 22,727 22,727 9,091 100,000 30 BPDAS SADDANG 17,045 17,045 17,045 17,045 6,818 75,000 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE 34,091 34,091 34,091 34,091 13,636 150,000 32 BPDAS SAMPARA 56,818 56,818 56,818 56,818 22,727 250,000 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH 45,455 45,455 45,455 45,455 18,182 200,000 34 BPDAS AKE MALAMO 11,364 11,364 11,364 11,364 4,545 50,000 35 BPDAS REMU RANSIKI 22,727 22,727 22,727 22,727 9,091 100,000 36 BPDAS MEMBERAMO 103,409 103,409 103,409 103,409 41,364 455,000

TOTAL 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 500,000 5,500,000

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui

rehabilitasi didalam KPH dan DAS (Ha) Jumlah (Ha)

Lampiran 13 : RENCANA OPERASIONALISASI KPHL TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH 1 2 1 2 - 6 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR - - 1 2 1 4 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 2 6 1 1 - 10 4 BPDAS AGAM KUANTAN 1 - - 1 - 2 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 3 1 3 - 1 8 6 BPDAS KEPRI 1 - 1 - - 2 7 BPDAS BATANGHARI 2 - - - 1 3 8 BPDAS MUSI 1 4 2 2 1 10 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - 1 1 - - 2

10 BPDAS KETAHUN 1 4 - - - 5 11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG 4 4 1 - 1 10 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG - - - - - - 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - - - - - - 14 BPDAS PEMALI JRATUN - - - - - - 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO - - - - - - 16 BPDAS SOLO - - - - - - 17 BPDAS BRANTAS - - - - - - 18 BPDAS SAMPEAN - - - - - - 19 BPDAS UNDA ANYAR 3 - - - - 3 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI 4 1 3 2 1 11 21 BPDAS BENAIN NOELMINA 3 7 1 2 13 22 BPDAS KAPUAS - - 2 1 2 5 23 BPDAS KAHAYAN 1 - 1 1 - 3 24 BPDAS BARITO 1 1 - 2 - 4 25 BPDAS MAHAKAM BERAU 1 1 - 1 - 3 26 BPDAS TONDANO - - 1 1 2 4 27 BPDAS BONE BOLANGO 1 - 1 2 - 4 28 BPDAS PALU POSO 1 - 2 2 - 5 29 BPDAS LARIANG MAMASA 4 - 2 2 - 8 30 BPDAS SADDANG 1 - 1 1 2 5 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE - - 1 1 2 32 BPDAS SAMPARA 2 - 2 3 3 10 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH - 2 2 1 - 5 34 BPDAS AKE MALAMO - 1 1 1 2 5 35 BPDAS REMU RANSIKI 1 1 2 2 - 6 36 BPDAS MEMBERAMO 1 5 7 6 6 25

TOTAL 40 41 40 39 23 183

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (Unit) Jumlah

(Unit)

Lampiran 14:RENCANA PEMBUATAN TANAMAN HUTAN KOTA TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH - - - - - - 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR 100 75 75 75 75 400 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 50 50 50 50 50 250 4 BPDAS AGAM KUANTAN 50 50 50 50 50 250 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 50 - - - - 50 6 BPDAS KEPRI 30 30 30 30 30 150 7 BPDAS BATANGHARI - 50 50 50 50 200 8 BPDAS MUSI 50 - - - - 50 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - - - - - -

10 BPDAS KETAHUN 50 - - - - 50 11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG - 50 50 50 50 200 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG - 20 20 20 20 80 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - 50 50 50 50 200 14 BPDAS PEMALI JRATUN - 25 25 25 25 100 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 25 25 25 25 25 125 16 BPDAS SOLO - 50 50 50 50 200 17 BPDAS BRANTAS 25 25 25 25 25 125 18 BPDAS SAMPEAN - 30 30 30 30 120 19 BPDAS UNDA ANYAR - - - - - - 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI 50 50 50 50 50 250 21 BPDAS BENAIN NOELMINA 50 - - - - 50 22 BPDAS KAPUAS - - - - - - 23 BPDAS KAHAYAN 50 50 50 50 50 250 24 BPDAS BARITO - - - - - - 25 BPDAS MAHAKAM BERAU 50 50 50 50 50 250 26 BPDAS TONDANO 50 50 50 50 50 250 27 BPDAS BONE BOLANGO - - - - - - 28 BPDAS PALU POSO 100 50 50 50 50 300 29 BPDAS LARIANG MAMASA - 50 50 50 50 200 30 BPDAS SADDANG 20 20 20 20 20 100 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE 50 50 50 50 50 250 32 BPDAS SAMPARA 50 50 50 50 50 250 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH 50 50 50 50 50 250 34 BPDAS AKE MALAMO - - - - - - 35 BPDAS REMU RANSIKI 50 - - - - 50 36 BPDAS MEMBERAMO - - - - - -

JUMLAH 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas

5.000 Ha Jumlah (Ha)

Lampiran 15:RENCANA INTERNALISASI RPDAST KEDALAM RTRWP TAHUN 2015-2019

DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah1 BPDAS KRUENG ACEH DAS Krueng 1 AS Peurelak Tamia 1 DAS Peusangan 1 DAS Jambu Aye 1 - 4 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR DAS Padang 1 DAS Deli; DAS

Besitang 2 DAS Wampu 1 DAS Sei Ular;

DAS Lepan 2 - 6

3 BPDAS ASAHAN BARUMUN DAS Asahan Toba

1 DAS Batang Gadis

1 - DAS Mujoi/ Nias

1 - 3

4 BPDAS AGAM KUANTAN DAS Antokan 1 DAS Pasaman, DAS Gasan

Gadang

2 DAS Harau; DAS Tarusan

2 - - 5

5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN DAS Siak 1 DAS Rokan 1 DAS Kampar 1 DAS Indragiri 1 - 4 6 BPDAS KEPRI DAS

Duriankang 1 - DAS Sei Jang 1 - - 2

7 BPDAS BATANGHARI DAS Batanghari

1 - - - 1

8 BPDAS MUSI DAS Musi 1 - - - - 1 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK DAS Ajang

Mabat 1 DAS Mancang 1 - - - 2

10 BPDAS KETAHUN DAS Ketahun 1 DAS Bengkulu 1 - DAS Manna Padang Guci

1 - 3

11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG DAS Sekampung

1 DAS Tulang Bawang

1 - - - 2

12 BPDAS CITARUM CILIWUNG DAS Ciliwung 1 DAS Citarum 1 DAS Cisadane 1 DAS Cisadea 1 - 4

13 BPDAS CIMANUK CITANDUY DAS Cimanuk 1 DAS Citanduy 1 - - - 2

14 BPDAS PEMALI JRATUN DAS Serang 1 DAS Garang; DAS Bodri; DAS

Tuntang

3 DAS Pemali ; DAS Juwana; DAS Gangsa; DAS Kupang; DAS Luk Ulo

5 DAS Cacaban; DAS Comal; DAS Wawar

Medono; DAS Babakan

4 - 13

15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO DAS Serayu 1 - DAS Progo 1 DAS Bogowonto; DAS Serang; DAS Bribin

3 - 5

16 BPDAS SOLO DAS Solo 1 - - - - 1

Jumlah NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST

2015 2016 2017 2018 2019

DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS JumlahJumlah NO UNIT PELAKSANA TEKNIS

Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST2015 2016 2017 2018 2019

17 BPDAS BRANTAS DAS Brantas 1 - - - - 1

18 BPDAS SAMPEAN DAS Sampean

1 - DAS Deluang 1 DAS Bedadung

1 - 3

19 BPDAS UNDA ANYAR DAS Tukad Unda

1 DAS Blingkang Anyar

1 - - - 2

20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI DAS Moyo 1 DAS Mangkung 1 - DAS Palung 1 - 3

21 BPDAS BENAIN NOELMINA DAS Benain 1 DAS Noelmina/ Benueke

1 - - - 2

22 BPDAS KAPUAS DAS Kapuas 1 - DAS Sambas 1 - 2 23 BPDAS KAHAYAN DAS Kahayan 1 DAS

Kapuas/Barito 1 - DAS Mentaya 1 - 3

24 BPDAS BARITO DAS Barito 1 - DAS Batulicin 1 - - 2 25 BPDAS MAHAKAM BERAU DAS

Mahakam 1 - - - - 1

26 BPDAS TONDANO DAS Tondano 1 DAS Dumoga 1 DAS Sangihe 1 - 3

27 BPDAS BONE BOLANGO DAS Limboto Bone Bolango

1 - DAS Paguyaman

1 - - 2

28 BPDAS PALU POSO DAS Poso 1 DAS Palu 1 - - - 2 29 BPDAS LARIANG MAMASA DAS Budong-

Budong 1 DAS Mapili 1 - DAS Mandar 1 - 3

30 BPDAS SADDANG DAS Saddang 1 DAS Latuppa 1 DAS Rongkong 1 - 3

31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE DAS Bila Wallanae

1 DAS Jeneberang 1 - - - 2

32 BPDAS SAMPARA DAS Konaweha

1 - DAS Lasolo 1 DAS Laea Wanggu

1 - 3

33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH DAS Wae Hatu Merah

1 DAS Wae Apu 1 - DAS Wae Manumbai

1 - 3

34 BPDAS AKE MALAMO DAS Oba 1 DAS Akelamo 1 DAS Kao 1 - 3 35 BPDAS REMU RANSIKI DAS Remu 1 DAS Arui 1 DAS Prafi 1 - - 3 36 BPDAS MEMBERAMO DAS

Memberamo 1 DAS Tami 1 DAS Baliem/

Eilenden; 1 DAS Sentani 1 - 4

TOTAL 36 28 23 21 - 108

Lampiran 16:RENCANA PENYUSUNAN RPDAS LINTAS NEGARA TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH - - - - - - 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR - - - - - - 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN - - - - - - 4 BPDAS AGAM KUANTAN - - - - - - 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN - - - - - - 6 BPDAS KEPRI - - - - - - 7 BPDAS BATANGHARI - - - - - - 8 BPDAS MUSI - - - - - - 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - - - - - -

10 BPDAS KETAHUN - - - - - - 11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG - - - - - - 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG - - - - - - 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - - - - - - 14 BPDAS PEMALI JRATUN - - - - - - 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO - - - - - - 16 BPDAS SOLO - - - - - - 17 BPDAS BRANTAS - - - - - - 18 BPDAS SAMPEAN - - - - - - 19 BPDAS UNDA ANYAR - - - - - - 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI - - - - - - 21 BPDAS BENAIN NOELMINA 3 4 3 - - 10 22 BPDAS KAPUAS - - - - - - 23 BPDAS KAHAYAN - - - - - - 24 BPDAS BARITO - - - - - - 25 BPDAS MAHAKAM BERAU - - - - - - 26 BPDAS TONDANO - - - - - - 27 BPDAS BONE BOLANGO - - - - - - 28 BPDAS PALU POSO - - - - - - 29 BPDAS LARIANG MAMASA - - - - - - 30 BPDAS SADDANG - - - - - - 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE - - - - - - 32 BPDAS SAMPARA - - - - - - 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH - - - - - - 34 BPDAS AKE MALAMO - - - - - - 35 BPDAS REMU RANSIKI - - - - - - 36 BPDAS MEMBERAMO - - 1 4 4 9

TOTAL 3 4 4 4 4 19

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki

MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara Jumlah (DAS)

Lampiran 17:RENCANA PEMULIHAN DAS PRIORITAS TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH - - - - - - 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR - - - - - - 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 1 1 4 BPDAS AGAM KUANTAN - - - - - - 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 1 1 6 BPDAS KEPRI - - - - - - 7 BPDAS BATANGHARI - - - - - - 8 BPDAS MUSI 1 1 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - - - - - -

10 BPDAS KETAHUN - - - - - - 11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG - - - 1 - 1 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG 3 - - - - 3 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - - - - - - 14 BPDAS PEMALI JRATUN - - - - - - 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 1 - - - - 1 16 BPDAS SOLO 1 - - - - 1 17 BPDAS BRANTAS 1 - - - - 1 18 BPDAS SAMPEAN - - - - - - 19 BPDAS UNDA ANYAR - - - - - - 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI - - 1 - - 1 21 BPDAS BENAIN NOELMINA - - - - - - 22 BPDAS KAPUAS - 1 - - - 1 23 BPDAS KAHAYAN - - - - - - 24 BPDAS BARITO - - - - - - 25 BPDAS MAHAKAM BERAU - - - - - - 26 BPDAS TONDANO - - - - - - 27 BPDAS BONE BOLANGO 1 - - - - 1 28 BPDAS PALU POSO - - - - - - 29 BPDAS LARIANG MAMASA - - - - - - 30 BPDAS SADDANG 1 - - - - 1 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE - - - 1 - 1 32 BPDAS SAMPARA - - - - - - 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH - - - - - - 34 BPDAS AKE MALAMO - - - - - - 35 BPDAS REMU RANSIKI - - - - - - 36 BPDAS MEMBERAMO - - - - - -

TOTAL 8 1 4 2 - 15 Keterangan: Penanganan dilakukan secara berkelanjutan


Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil

dan menengah didaerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

Jumlah (DAS)

Lampiran 18:RENCANA PENINGKATAN MATA AIR DAS PRIORITAS 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH - - - - - - 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR - - - - - - 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 1 1 4 BPDAS AGAM KUANTAN - - - - - - 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 1 1 6 BPDAS KEPRI - - - - - - 7 BPDAS BATANGHARI - - - - - - 8 BPDAS MUSI 1 1 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - - - - - -

10 BPDAS KETAHUN - - - - - - 11 BPDAS WAY SEPUTIH

SEKAMPUNG 1 1

12 BPDAS CITARUM CILIWUNG 3 3 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - - - - - - 14 BPDAS PEMALI JRATUN - - - - - - 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 1 - - - - 1 16 BPDAS SOLO 1 - - - - 1 17 BPDAS BRANTAS 1 - - - - 1 18 BPDAS SAMPEAN - - - - - - 19 BPDAS UNDA ANYAR - - - - - - 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI - - 1 - - 1 21 BPDAS BENAIN NOELMINA - - - - - - 22 BPDAS KAPUAS - 1 - - - 1 23 BPDAS KAHAYAN - - - - - - 24 BPDAS BARITO - - - - - - 25 BPDAS MAHAKAM BERAU - - - - - - 26 BPDAS TONDANO - - - - - - 27 BPDAS BONE BOLANGO 1 - - - - 1 28 BPDAS PALU POSO - - - - - - 29 BPDAS LARIANG MAMASA - - - - - - 30 BPDAS SADDANG 1 - - - - 1 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE - - - 1 - 1 32 BPDAS SAMPARA - - - - - - 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH - - - - - - 34 BPDAS AKE MALAMO - - - - - - 35 BPDAS REMU RANSIKI - - - - - - 36 BPDAS MEMBERAMO - - - - - -

TOTAL 8 1 4 2 - 15 Keterangan: Penanganan dilakukan secara berkelanjutan


Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mataairnya melalui konservasi sumberdayaair secara vegetatif, pembangunan embung, dam

pengendali, dam penahan, dan gully plug didaerah hulu DAS serta sumur resapan

sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

Jumlah (DAS)

Lampiran 19:

2015 2016 2017 2018 20191 BPDAS KRUENG ACEH - - - - - 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR - - - - - 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 1 1 1 1 1 4 BPDAS AGAM KUANTAN - - - - - 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 1 1 1 1 1 6 BPDAS KEPRI - - - - - 7 BPDAS BATANGHARI - - - - - 8 BPDAS MUSI 1 1 1 1 1 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - - - - -

10 BPDAS KETAHUN - - - - - 11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG 1 1 1 1 1 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG 3 3 3 3 3 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - - - - - 14 BPDAS PEMALI JRATUN - - - - - 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 1 1 1 1 1 16 BPDAS SOLO 1 1 1 1 1 17 BPDAS BRANTAS 1 1 1 1 1 18 BPDAS SAMPEAN - - - - - 19 BPDAS UNDA ANYAR - - - - - 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI 1 1 1 1 1 21 BPDAS BENAIN NOELMINA - - - - - 22 BPDAS KAPUAS 1 1 1 1 1 23 BPDAS KAHAYAN - - - - - 24 BPDAS BARITO - - - - - 25 BPDAS MAHAKAM BERAU - - - - - 26 BPDAS TONDANO - - - - - 27 BPDAS BONE BOLANGO 1 1 1 1 1 28 BPDAS PALU POSO - - - - - 29 BPDAS LARIANG MAMASA - - - - - 30 BPDAS SADDANG 1 1 1 1 1 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE 1 1 1 1 1 32 BPDAS SAMPARA - - - - - 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH - - - - - 34 BPDAS AKE MALAMO - - - - - 35 BPDAS REMU RANSIKI - - - - - 36 BPDAS MEMBERAMO - - - - -

TOTAL 15 15 15 15 15


Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/Q min, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15

DAS Prioritas selama 5 tahun

RENCANA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI DAS PRIORITAS TAHUN 2015-2019

Lampiran 20:RENCANA PEMBANGUNAN KEBUN BENIH SEMAI/KEBUN BENIH KLOM DAN AREAL SUMBERDAYA GENETIK TAHUN 2015-2019

(Unit) (Ha) (Unit) (Ha) (Unit) (Ha) (Unit) (Ha) (Unit) (Ha) (Ha)1 BPTH SUMATERA KBS/KBK 4 20 3 15 3 15 3 15 3 15 80

ASDG 4 20 3 15 3 15 3 15 3 15 802 BPTH JAWA DAN MADURA KBS/KBK 4 20 - - - - - - - 0 20

ASDG 1 5 - - - - - - - 0 53 BPTH BALI DAN NUSRA KBS/KBK 3 15 2 10 2 10 2 10 2 10 55

ASDG 3 15 2 10 2 10 2 10 2 10 554 BPTH KALIMANTAN KBS/KBK 2 10 1 5 1 5 1 5 1 5 30

ASDG 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 255 BPTH SULAWESI KBS/KBK 4 20 2 10 2 10 2 10 1 5 55

ASDG 3 15 2 10 2 10 2 10 1 5 506 BPTH MALUKU DAN PAPUA KBS/KBK 3 15 - - - - - - 1 5 20

ASDG 2 10 - - - - - - 1 5 15TOTAL 34 170 16 80 16 80 16 80 16 80 490


Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal Sumberdaya genetik seluas 490 Ha Jumlah

2015 2016 2017 2018 2019

Lampiran 21:RENCANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BIBIT DARI PERSEMAIAN PERMANEN DAN SUMBER LAINNYA TAHUN 2015-2019

Unit Produksi (Btg) Unit Produksi (Btg) Unit Produksi (Btg) Unit Produksi (Btg) Unit Produksi (Btg) Produksi (Btg) 1 BPDAS KRUENG ACEH - - - - - - 2 BPDAS WAMPU SEI ULAR 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 3,750,000 3 BPDAS ASAHAN BARUMUN 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 4 BPDAS AGAM KUANTAN 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 7,500,000 5 BPDAS INDRAGIRI ROKAN 2 1,250,000 2 1,250,000 2 1,250,000 2 1,250,000 2 1,250,000 6,250,000 6 BPDAS KEPRI - - - - - - - - - - - 7 BPDAS BATANGHARI 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 3,750,000 8 BPDAS MUSI - - - - - - - - - - - 9 BPDAS BATURUSA CERUCUK - - - - - - - - - - -

10 BPDAS KETAHUN 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 4,000,000 11 BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 17,500,000 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 4,000,000 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY - - - - - - - - - - - 14 BPDAS PEMALI JRATUN 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 7,500,000 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 7,500,000 16 BPDAS SOLO 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5,000,000 17 BPDAS BRANTAS 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 7,500,000 18 BPDAS SAMPEAN 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5,000,000 19 BPDAS UNDA ANYAR - - - - - - - - - - - 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 7,500,000 21 BPDAS BENAIN NOELMINA 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 10,500,000 22 BPDAS KAPUAS 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 5,000,000 23 BPDAS KAHAYAN 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 24 BPDAS BARITO - - - - - - - - - - - 25 BPDAS MAHAKAM BERAU 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 26 BPDAS TONDANO 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 8,750,000 27 BPDAS BONE BOLANGO 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 3,750,000 28 BPDAS PALU POSO 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 29 BPDAS LARIANG MAMASA 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 30 BPDAS SADDANG 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE - - - - - - - - - - - 32 BPDAS SAMPARA 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 3,750,000 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH - - - - - - - - - - - 34 BPDAS AKE MALAMO - - - - - - - - - - - 35 BPDAS REMU RANSIKI - - - - - - - - - - - 36 BPDAS MEMBERAMO 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 2,500,000 37 BPTH SUMATERA 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 8,750,000 38 BPTH JAWA DAN MADURA 4 3,500,000 4 3,500,000 4 3,500,000 4 3,500,000 4 3,500,000 17,500,000 39 BPTH BALI DAN NUSRA 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5,000,000 40 BPTH KALIMANTAN 3 2,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 10,000,000 41 BPTH SULAWESI 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 2 1,750,000 8,750,000 42 BPTH MALUKU DAN PAPUA 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1,500,000

JUMLAH 50 37,500,000 50 37,500,000 50 37,500,000 50 37,500,000 50 37,500,000 187,500,000

2019

Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen & sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Jumlah

2015 2016 2017 2018

Lampiran 22:RENCANA PENGELOLAAN SUMBER BENIH TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 20191 BPTH SUMATERA 3,369 3,369 3,369 3,369 3,369

2 BPTH JAWA DAN MADURA 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235

3 BPTH BALI DAN NUSRA 878 878 878 878 878

4 BPTH KALIMANTAN 3,442 3,442 3,442 3,442 3,442

5 BPTH SULAWESI 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883

6 BPTH MALUKU DAN PAPUA 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035

TOTAL 14,843 14,843 14,843 14,843 14,843

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai

dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha

Lampiran 23:

2015 2016 2017 2018 2019

1 BPHM WILAYAH I 1 1 1 1 1 2 BPHM WILAYAH II 1 1 1 1 1

JUMLAH 2 2 2 2 2


Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang

tahun selama 5 tahun

RENCANA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TAHUN 2015-2019

Lampiran 24:RENCANA PENGEMBANGAN KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019


JUMLAH 31 31 31 31 31

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS Jumlah Provinsi yang mengaktifkan kelompok kerja

mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi

Lampiran 25:

2015 2016 2017 2018 2019


JUMLAH 2 2 2 2 2


Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2

wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (Wilayah Kerja)

RENCANA PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN HUTAN MANGROVETAHUN 2015-2019

Lampiran 26:RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI HHBK SUTERA ALAM TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

1 BPA SULAWESI 3 6 9 12 15

JUMLAH 3 6 9 12 15


Prosentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014

(%)

rencana strategis - sipdas mahakam · pdf filenegara republik indonesia tahun ... berbeda...

Documents