Disampaikan Pada :

FGD KOMITE I DPD RI

Samarinda, 18 September 2012

Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan

salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua

di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari

garis pantai ± 31.413,35 km2.

Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas

wilayah Indonesia.

Propinsi Kaltim berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara

Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur).

Wilayah Adminstrasi terdiri dari 10 Kabupaten dan 4 Kota, Yaitu Kab. Nunukan, Malinau, TanaTidung,

Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser Utara,

Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Tarakan

Implementasi RPJMN 2010-2014

Implementasi RPJMD 2009-2013

Pengembangan Wilayah Pengembangan Perkotaan

Aglomerasi Jaringan Antar Kota

Optimalisasi potensi wilayah darat dan laut Sinergi Pusat-Daerah Keterkaitan

dan

Keserasian

Antarwilayah

DASAR PERTIMBANGANKESERASIAN DAN KETERKAITAN

PENDEKATAN SEKTORAL

PENDEKATAN SPASIAL

PENDEKATAN SDM

TRIPLE STRATEGY

Kedudukan RTRW Provinsi Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJP Provinsi

RPJM Provinsi

RTRW Provinsi

Kelembagaaan dalam Penataan Ruang Kaltim

PRESIDEN

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA

BKPRN

BKPRD PROVINSI

BKPRD KABUPATEN/

KOTA

POKJA

(2 Pokja)

Keppres 4/2009

Fungsional

TIM TEKNIS

POKJA

(2 Pokja)

Kep. Gubernur

Kep. Bupati/Walikota

POKJA

(3 Pokja)

Fungsional

Sekretaris(Sekretariat)

Sekretaris (Sekretariat)

BKPRD Provinsi

SEKRETARIAT

Penanggung Jawab

Gubernur & Wakil Gubernur

Ketua Sekretaris Daerah

Sekretaris Ka. Bapeda Provinsi

POKJA PERENCANAAN TATA

RUANG

POKJA PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

DASAR HUKUM :Permendagri

No.50/2009 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

A. PERENCANAAN TATA RUANG

1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTRWP2. Memaduserasikan RPJP dan RPJM dengan RTRWP serta

mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui KLHS;3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan

RTRWP dengan RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTRW KSN, RTRWprovinsi yang berbatasan, dan RTRW kabupaten/kota dalamprovinsi yang bersangkutan;

4. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan perda RTR kabupaten/kota;

5. dan lain-lain (total 14 item sesuai Permendagri No. 50/2009)

B. PEMANFAATAN RUANG

1. Mengkoordinasikan penyelesaiaan permasalahan dalam pemanfaatan ruangbaik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan sertasaran pemecahannya;

2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatanruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapatdiselesaikan kabupaten/kota;

3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tataruang provinsi;

4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah,swasta, dan masyarakat;

5. dan lain-lain (total 6 item sesuai Permendagri No. 50/2009)

C. PENGENDALIAN RUANG

1. Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistemprovinsi;

2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruangprovinsi dan kabupaten/kota;

3. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dandisinsentif dalam pelaksaan pemanfaatan ruang provinsidan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;

4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, danpelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang; dan

6. Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruangkabupaten/kota.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) KALIMANTAN TIMUR DISUSUN PADA TAHUN 1991 BERLAKU SAMPAI DENGAN 2006 (15 Tahun sesuai dengan UU No 24 tahun1992 tentang Penataan Ruang)

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 1993

DISAHKAN OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN SURAT NOMOR 63 TAHUN 1995

DIUNDANGKAN MELALUI LEMBARAN DAERAH SERI D NOMOR 07 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1995

Berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999 dan No 7

Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Timur yang

sebelumnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota

dimekarkan menjadi 13 Kabupaten/Kota dan

saat ini bertambah lagi 1 Kabupaten Tana

Tidung hingga menjadi 14 Kabupaten/Kota

Undang Undang No 22 tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

Kabupaten/Kota berhak menyusun dan

menetapkan Perda RTRW tanpa ada proses

konsultasi dengan Provinsi

PROSES PANJANG REVISI RTRWP KALIMANTAN TIMUR

Dilakukan revisi dengan membuat kajian akademis RTRWP bekerjasama

dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)

Pada 12 Januari 2006 diperoleh kesepakatan antara Gubernur

dengan Bupati/Walikota tentang Pola Pemanfaatan Ruang Tahun

2005 – 2020, dan harus dikonsultasikan ke Departemen

Kehutanan untuk perubahan status dan fungsi kawasan hutan.

Konsultasi dengan Depdagri

(27 Feb 2006 , 27-29 Des 2006,

27 Nov 2007)

Konsultasi dengan Menko

Perekonomian dan PU (BKPRN)

(8 Agust 2006, 11 Okt 2006, 27 -29 Des 2006)

Konsultasi dengan Dephut

(27-29 Des 2006, 20 Feb 2008,

10 April 2008)

Pembahasan dengan Provinsi

Berbatasan

(5 Agustus dan 8 september 2008, serta

Desember 2010)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman

Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri Nomor 28 Tahun

2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RTR Daerah

Melalui Surat Gubernur Kaltim No. 050/9875/Bapp

Tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Persetujuan

Substansi telah menyerahkan data dan dokumen

kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang,

Dep. PU sebagai bahan kajian untuk mendapatkan

persetujuan substansi dari departemen terkait dalam

BKTRN.

Setelah melakukan proses kelengkapan data dan Dokumen

di BKPRN melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Dep.

PU; dilakukan pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam

Usulan Revisi RTRWP Prov.Kaltim dengan dibentuknya Tim

Terpadu (SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 274/ MENHUT-

VII/2009 tanggal 12 Mei 2009)

Publikasi (Konsultasi Publik) RTRW Kaltim dilaksanakan pada 21 Februari 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim yang dihadiri oleh jajaran pemerintah, akademisi, pengusaha, dan

tokoh masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan terhadap rancangan RTRW Provinsi Kaltim 2012-2032

PROSES PEMBAHASAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SUBSTANSI DI KEMENTERIAN KEHUTANAN

1. PROSES PENGUSULAN OLEH DAERAH

2. EKSPOSE DI BKPRN/DEP. PU

3. EKSPOSE DI DEPHUT

4.PENGURUSAN KELENGKAPAN DATA DAN DOKUMEN USULAN

5. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

6. PROSES KAJIAN TIM TEKNIS

7. PEMBENTUKAN TIM TERPADU

8. PROSES PENELITIAN TIM TERPADU

9.EKSPOSE HASIL PENELITIAN TIM TERPADU

10.PROSES PERBAIKAN HASIL MASUKAN DARI EKSPOSE

11. UJI PUBLIK

12.PROSES PERSETUJUAN HASIL TIMDU OLEH DPR (Kawasan DPCLS)

13.PERSETUJUAN SUBSTANSI OLEH MENHUT

Tahapan Persetujuan Substansi

Dari Menteri Kehutanan(Berdasarkan Permenhut No. 36 tahun 2010)

Pemprov Kaltim telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor surat HK.01.03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011,sehingga tinggal menunggu Proses Persetujuan Substansi dari Kementerian Kehutanan

PROSES REVISI RTRWPembahasan Substansi Teknis

dan Draft RTRWP Kalimantan

Timur pada lingkup BKPRD

Provinsi telah dilakukan pada

tanggal 2 Desember 2010,

sedangkan dengan Kab/Kota

dilakukan pada 22 Februari 2011;

Pembahasan Substansi Teknisdan Raperda RTRWP Kaltimdg BKPRN di Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 21 Maret 2011

PerubahanKawasan Hutan

Ranperda RTRW

Menteri Kehutanan

DPR RIMenteri

Kehutanan

Persetujuan Substansi

Kehutanan

Hasil Penelitian Terpadu

Gubernur

Tim Terpadu

BKPRN

Persetujuan Substansi

BKPRN

Perda RTRWP

PERSETUJUAN DPRD

Evaluasi Kemendagri

Jika Ada Perubahan DPCLS

Jika Tidak Ada

Perubahan DPCLS

Sudah Mendapatkan

Proses

Jika Tidak Ada

Jika Ada

1

2

Kode Penggunaan Dasar Hukum

KETERANGAN KODE PENGGUNAAN DASAR HUKUM

1

2

1. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang2. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN3. PP Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang

Wilayah4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang

RTR Daerah5. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi

Dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/KotaBeserta Rencana Rincinya

6. Permen PU Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi7. Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda Tentang

RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan2. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi

Kawasan Hutan3. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang4. Permenhut Nomor 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi

Dalam Rangka Pemberian Persub Kehutanan atas Raperda Tentang RTR Daerah5. Permenhut Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian

Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

Hingga saat ini, dari 14 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan penetapan Raperda RTRW di Provinsi Kalimantan Timur :

-13 Kab/Kota yang telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur

- 9 Kab/Kota yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi

- 3 Kota yang hingga sekarang telah masuk dalam proses Evaluasi

No Kab/Kota Penyusn. Dok.

RekomGub

Pbhsn.BKPRN

PersubMenteri

PU

Pbhsn.DPRD

Evaluasi(Biro

Hukum)

PnetapanPerda

1 Samarinda PROSES - - - -

2 Balikpapan PROSES - -

3 Bontang PROSES -

4 Tarakan PROSES -

5 Nunukan PROSES - -

6 Bulungan PROSES - -

7 Tana Tidung PROSES -

8 Malinau PROSES - -

9 Berau PROSES - - -

10 Kukar PROSES - -

11 Kutim PROSES - - - - - -

12 Kubar PROSES - -

13 Paser PROSES - - -

14 PPU PROSES

PERMASALAHAN UTAMA PROSES PENATAAN RUANG DAERAH

Adanya Kebutuhan Pengembangan Kawasan Danpembangunan Aksesibilitas Masyarakat diharapkanMenteri Bidang Perekonomian Selaku Ketua BKPRN,dapat mendorong Anggota BKPRN khususnyaKementerian Kehutanan dapat segera MenetapkanPerubahan Kawasan Hutan RTRWP KALIMANTANTIMUR. Sehingga untuk proses pembahasan di DPR-RIdapat segera dilaksanakan dan selanjutnya akanmendapatkan persetujuan substansi dari MenteriKehutanan, mengingat proses RTRWP Kalimantan Timursudah cukup lama sejak tahun 2004 sampai dengan saatini, karena pembahasan permasalahan perubahankawasan di Kehutanan

MALAYSIA

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTANSELATAN

HARAPAN PEMERINTAH DAERAH

Kami sangat mengharapkan

agar pembahasan RTRWP

Kalimantan Timur di DPR RI

dapat segera diagendakan.

22