RENDY SUEZTRA CANALDHY, S.IP., MPA

Part - 1

1. Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

1.1 Mengetahui latar belakang Pend. Pancasila dari tinjauan

historis, kultural, yuridis, dan filosofis

1.2 Mendeskripsikan tujuan Pend. Pancasila

1.3 Mendeskripsikan ruang lingkup Pend. Pancasila

2. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa

Indonesia

2.1 Menjelaskan pengertian sejarah perjuangan bangsa

2.2 Mendeskripsikan sejarah masuknya agama-agama ke

Indonesia

2.3 Mengidetifikasi kerajaan-kerajaan nusantara

3. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa

Indonesia

3.1 Mendeskripsikan kedatangan penjajah Belanda: VOC, tanam

paksa dan akibat bagi rakyat Indonesia, politik etis

3.2 Mendeskripsikan Kebangkitan Nasional

4. Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia

dan Dasar Negara Republik Indonesia4.1 Penjajahan Jepang dan perumusan Pancasila (Mr. M. Yamin, Ir.

Soekarno, Piagam Jakarta, Pancasila resmi sebagai Dasar

Negara 18 Agustus 1945 pada pembukaan UUD 1945)

4.2 Menjelaskan secara singkat Pancasila sebagai Filsafat Hidup

bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia

5. Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa

Indonesia

5.1 Menjelaskan pengertian sistem dalam kaitan Filsafat

Pancasila

5.2 Menjelaskan penghayatan dan pengamalan dari nilai-

nilai yang terkandung pada setiap sila dari Pancasila

5.3 Menganalisis dari suatu kasus (peristiwa) yang sesuai

atau bertentangan dengan nilai yang terkandung pada

setiap sila dari Pancasila

6. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

6.1 Menjelaskan pengertian sistem dalam kaitan filsafat

Pancasila.

6.2 Menjelaskan Pacasila yang sila-silanya tersusun secara

sistematis, hirarkis logis, adalah Filsafat

7. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional dan

penerapannya

Menjelaskan ideologi kapitalisme yang lahir dari

Idealisme dan Komunisme yang lahir dari Materialisme

Pandangan Pancasila sebagai ideologi Nasional terhadap

Kapitalisme dan Komunisme

Susunlah paper berdasarkan review artikel (tiga artikel) yang

berkaitan dengan topik bahasan dalam perkuliahan

Pendidikan Pancasila. Kajilah permasalahan tersebut dan

gunakan literatur teoritis sebagai pendukungnya. Tulis dalam

kertas A4, format 1,5 spasi dan maksimal 15 halaman.

Tugas Kelompok

Tema sesuai silabus sub-pokok bahasan perkuliahan,

dipresentasikan secara periodik perpertemuan. Jumlah

satu tim maksimal lima orang.

Tugas Individu

Tema ditentukan (lihat tabel di bawah), tugas ini dikumpul

dua minggu sebelum ujian akhir semester.

NIM TEMA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Pancasila

Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Bangsa Indonesia

Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai sitem filsafat

Pancasila sebagai etika politik

Pancasila sebagai ideologi Nasional

Pancasila dalam konteks ketetanegaraan Republik Indonesia

Pancasila sebagai paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara

Era reformasi dan Pancasila

Amandemen Undang-undang Dasar 1945

TEMA MAKALAH INDIVIDU SESUAI NOMOR AKHIR NIM

a. Cover (i)

b. Kata Pengantar (ii)

c. Daftar Isi (iii)

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Batasan Permasalahan

Bab II Pembahasan

2.1 Landasan Teoritis Persoalan

2.2 Temukan tiga artikel di media masa terkait

pokok bahasan dan analisis itu memakai teori

yang ada

Bab III Kesimpulan

3.1 Simpulan dan

3.2 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran (artikel-artikel)

Komponen Penilaian Bobot

o Tugas paper & presentasi kelompok

o Tugas paper individu

o Keaktifan di kelas

o Quis

o UTS

o UAS

15 %

15 %

10 %

10 %

25 %

25 %

Angka Mutu

(Skala 0-10)

Angka Mutu

(Skala 0-4)

Huruf Mutu

(Skala Kualitatif)

8,0 - 10,0

6,5 - 7,9

5,6 - 6,4

4,5 - 5,4

0,0 - 4,4

4

3

2

1

0

A

B

C

D

E

Setiap bangsa di dunia memiliki suatu pandangan hidup, filsafat

hidup dan pegangan hidup dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (civic education).

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, ideologi,

dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum

dalam UUD 1945, diundangkan dalam Berita republik Indonesia

tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Sejarah mencatat upaya-upaya penyimpangan yang berlindung di

balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Tap MPR No.

XVIII/MPR/1998 Pencabutan P-4 dan sekaligus pencabutan

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orsospol di Indonesia

Pendidikan Tinggi bertugas mengkaji dan memberikan

pengetahuan kepada mahasiswa untuk benar-benar mampu

memahami Pancasila secara ilmiah dan Objektif ke arah cita-cita

bersama bangsa Indonesia dalam hidup bernegara

1.1 Landasan Historis

Proses sejarah pembentukan bangsa Indonesia (Prasejarah,

Kerajaan Kuno, Kerajaan Islam, penjajahan, perjuangan

kemerdekaan, kemerdekaan dstnya)

Sejarah Perumusan Pancasila sebagai dasar negara (sejak

sidang BPUPKI I hingga sekarang)

1.2 Landasan Kultural

Fakta budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang

merupakan suatu pandangan hidup, tujuan hidup bersama

dalam suatu negara, yang setiap bangsa memiliki ciri khas

tersendiri.

1.3 Landasan Yuridis

Perkuliahan Pendidikan Pancasila diatur dalam Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2

disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan

Pancasila. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal

37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat: pendidikan

agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa.

SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa misi

Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan

kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu

mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

1.4 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai filsafat hidup bangsa

Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang

bersifat sistematis; suatu kesatuan bagian-bagian, setiap bagian

memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan erat, memiliki

satu tujuan, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Landasan

Pancasila-1

Mengarahkan perhatian pada moral yang

diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-

hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan

taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat

yang terdiri atas berbagai golongan agama

kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan,

perilaku yang mendukung kerakyatan yang

mengutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan perorangan dan golongan sehingga

perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku

yang mendukung upaya mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia(SK Ditjen

Dikti No. 265/DIKTI/Kep./200)

Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan

peserta didik bersikap dan berperilaku:

1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME

2. Berperikemanusian yang adil dan beradab

3. Mendukung persatuan bangsa

4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan

individu maupun golongan

5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu

keadilan sosial dalam masyarakat

Kompetensi Pendidikan Pancasaila bertujuan :

1. Mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai Warga

negara yang baik (good citizen) sesuai dengan hati nuraninya

2. Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di

dalam Pancasila

3. Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya

bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia

4. Mampu berpikir integral komprehensif tentang persoalan-

persoalan hidup berbangsa dan bernegara

5. Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari perspektif yuridis

6. Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan paradigma

Pancasila

3.1 Syarat-syarat pengetahuan ilmiah

(1) Berobjek; (2) Bermetode; (3) Bersistem; (3) Bersifat Universal

Ad 1. Berobjek

Objek forma yaitu pengkajian Pancasila dalam sudut pandang

bidang ilmu tertentu, misalnya bidang kajian moral disebut

moral Pancasila, bidang hukum dan kenegaraan disebut

Pancasila yuridis kenegaraan, dsb.

Objek materia yaitu suatu objek sasaran pembahasan dan

pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun

nonempiris.

Empiris: lembaran sejarah, bukti sejarah, benda sejarah,

benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun

naskah kenegaraan lainnya, adat-istiadat bangsa

Indonesia. Nonempiris: nilai budaya, moral, religius, sifat,

karakter dan pola budaya dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

Ad 2. Bermetode

Metode: seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka

pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang

bersifat objektif. Memilih metode berdasar pada objek forma

ataupun materia, seperti metode analitico syntetic yaitu suatu

perpaduan pendekatan analisis dan sintesis. Pembahasan

Pancasila lasim memakai metode ‘hermeneutika’ yaitu suatu

pendekatan koherensi historis, serta pemahaman, penafsiran dan

interpretasi untuk menemukan makna dibalik objek. Metode-

metode tersebut memakai dasar hukum-hukum logika dalam

menarik suatu kesimpulan.

Ad 3. Bersistem

Pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh,

dimana bagian-bagiannya saling menunjukkan keterkaitan dan

ketergantungan (interdependensi). Dalam lima sila Pancasila baik

rumusan, inti dan isinya merupakan satu kesatuan yang

sistematik.

Pembahasan

Ps. Ilmiah-2

Ad 4. Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus

bersifat universal, artinya kebenarannya

tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan,

situasi, kondisi maupun jumlah tertentu.

Hakikat ontologis (intisari, esensi atau

makna) nilai-nilai Pancasila adalah bersifat

universal.

Pembahasan

Ps. Ilmiah-3

3.2 Tingkatan Pengetahuan Ilmiah

Bagaimana ..? Pengetahuan Deskriptif

Mengapa ..? Pengetahuan Kausal

Kemana ..? Pengetahuan Normatif

Apa ..? Pengetahuan Essensial

Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta

kompetensi pengetahuan dalam membahas

Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui

tingkatan pengetahuan ilmiah sebagai panduan

dalam menjawab pertanyaan di atas.

Pembahasan

Ps. Ilmiah-4

1. Pengetahuan Deskriptif (bagaimana)

Yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu

keterangan, penjelasan yang objektif tentang Pancasila sebagai

hasil budaya bangsa Indonesia. Mencakup kajian sejarah

perumusan, nilai-nilai serta kedudukan dan fungsi Pancasila.

Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian

bangsa, dasar negara, ideologi bangsa, dsb.

2. Pengetahuan Kausal (mengapa)

Yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang

sebab dan akibat. Proses kausalitas terjadinya Pancasila memiliki

empat kausa: kausa materialis, kausa formalis, kausa effisien dan

kausa finalis. Selain itu berkaitan dengan Pancasila sebagai

sumber nilai yaitu sumber norma dalam negara sehingga

konsekuensi dalam segala realisasi dan penjabarannya senantiasa

berkaitan dengan hukum kausalitas.

Pembahasan

Ps. Ilmiah-5

3. Pengetahuan normatif (kemana)

Yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu ukuran,

parameter, serta norma-norma yang konkrit tentang realisasi

pengamalan Pancasila. Kajian ini dapat membedakan secara

normatif realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya

dilakukan “das sollen” dan kenyataan faktual “das sein” dalam

kehidupan yang dinamis .

4. Pengetahuan Essensial (apa)

Yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang

hakikat segala sesuatu untuk menemukan intisari dan makna yang

terdalam dari sila-sila pancasila (kajian ilmu filsafat). Misalnya,

Pancasila yuridis kenegaraan sebagai dasar negara mengkaji baik

hukum dan moral realisasi penerapannya dalam segala aspek

bernegara.

Pembahasan

Ps. Ilmiah-6

Pengertian Pancasila berdasarkan:

1.Etimologis

Pancasila terdiri dari dua arti leksikal dalam bahasa

Sansekerta:

Panca artinya lima

Syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, alas,

atau dasar

Syiila (vokal ii panjang) artinya peraturan

tingkah laku yang baik

Makna Pancasila secara arfiah adalah dasar yang

memiliki lima unsur.

29 April 1945. Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai

dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Tujuannya, memeroleh dukungan bangsa Indonesia

dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses

kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh

Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase

Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.

BPUPKI bersidang dua kali. Rapat I (28 Mei – 1 Juni 1945)

membahas tema dasar negara. Rapat II (10-17 Juli 1945)

tema pembahasan bentuk negara, wilayah negara,

kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar,

ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan

dan pengajaran.

Rapat Pertama

28 Mei 1945. Rapat resmi dibuka pembahasan dimulai

keesokan harinya dengan tema dasar negara. Pada rapat

pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan

pendapatnya tentang dasar negara.

29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan lima

asas dasar negara Indonesia Merdeka yang dicita-citakan:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Historis

Pancasila-2

31 Mei 1945. Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima

asas dasar negara:

1. Persatuan

2. Mufakat dan Demokrasi

3. Keadilan Sosial

4. Kekeluargaan

5. Musyawarah

Historis

Pancasila-3

1 Juni 1945. Ir. Soekarno

Mengemukakan lima asas sebagai dasar

negara Indonesia yang disebut Pancasila:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan

Indonesia

2. Internasionalisme atau

Perikemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Historis

Pancasila-4

Soekarno menjelaskan lebih lanjut kelima sila

tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila”:

1. Sosio Nasional, yaitu: Nasionalisme dan

Internasionalisme

2. Sosio Demokrasi, yaitu: Demokrasi dengan

kesejahteraan”

3. Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi

menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya

adalah “gotong royong”

Historis

Pancasila-5

Masa antara Rapat Pertama dan Kedua

Dalam masa reses (masa istirahat) antara Sidang I BPUPKI dengan

Sidang II BPUPKI, masih belum ditemukan kesepakatan untuk

perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia

kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil

beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan

dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (ketua) ketua

2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)

3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)

4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)

5. KH. Wachid Hasyim (anggota)

6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)

7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

8. H. Agus Salim (anggota)

9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

Historis

Pancasila-6

22 Juni 1945. Setelah melakukan kompromi antara 4

orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari

pihak Islam, Panitia Sembilan kembali bertemu dan

menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan

Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Historis

Pancasila-7

Rapat Kedua

10-17 Juli 1945. Mengangkat tema bahasan

bentuk negara, wilayah negara,

kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang

Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan

negara, pendidikan dan pengajaran.

Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang

Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang

dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan

Tanah Air dengan ketua Abikoesno

Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan

Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

Historis

Pancasila-8

11 Juli 1945. Panitia Perancang UUD membentuk lagi

panitia kecil beranggotakan 7 orang: Soepomo (ketua

merangkap anggota), Wongsonegoro, Achmad Soebardjo,

A.A. Maramis, R.P. Singgih, H. Agus Salim, Dr. Soekiman

13 Juli 1945. Panitia Perancang UUD mengadakan sidang

untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD

tersebut.

14 Juli 1945. Rapat pleno BPUPKI menerima laporan

Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno.

Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok

yaitu: 1) pernyataan Indonesia merdeka, 2) pembukaan

UUD, 3) batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun

dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta.

Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir

seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

Historis

Pancasila-9

17 Agustus 1945. Proklamasi sebagai pernyataan resmi

deklarasi kelahiran negara Republik Indonesia.

18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang pertama

sekaligus mengesahkan UUD 1945.

UUD 1945 terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan UUD

1945 dan 37 pasal, 1 aturan peralihan terdiri atas 4 pasal,

dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum

rumusan Pancasila yang sah secara konstitusional. Tap

No.XX/MPRS/1966 dan Inpres No.12 Tanggal 13 April

1968 menegaskan pengucapan, penulisan, dan rumusan

Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan

benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945.

Rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda dari

Pembukaan UUD 1945:

Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS

(291249 s/d 170850) dan UUDS 1950 (170850

s/d 050759):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Peri Kemanusiaan

3. Kebangsaan

4. Kerakyatan

5. Keadilan Sosial

Terminologis

Pancasila-2