Yogyakarta, 13 Agustus 2015

Rencana Strategis Perindustrian

di Bidang Energi

disampaikan pada

“Forum Sinkronisasi Perencanaan Strategis 2015-2019 Dalam

Rangka Pencapaian Sasaran Kebijakan Energi Nasional”

2

DAFTAR ISI

I Industri Pengolahan Non-Migas

A. Kinerja Pertumbuhan Tahun 2010 – 2015 (Tw I)

B. Perencanaan Pembangunan Industri

C. Sasaran Pembangunan Industri

3

II Perencanaan Kebutuhan Energi Sektor Industri 14

III Isu-Isu Energi Terkait Sektor Industri 24

3

Sektor Industri Pengolahan Non-Migas

I

4

(tahun dasar 2010, persen)

Sumber : BPS diolah Kemenperin

Pertumbuhan Industri Non Migas pada Triwulan I tahun 2015 sebesar 5,21%, atau mengalami penurunan

dibandingkan Triwulan I tahun 2014 yang sebesar 5,51%, Pertumbuhan industri Non Migas ini lebih besar dari

pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2015 yang sebesar 4,71%.

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 Tw I

2014

Tw I

2015

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,95 4,59 4,20 4,18 5,28 3,80

2 Pertambangan dan Penggalian 4,29 3,02 1,74 0,55 -2,00 -2,32

3 Industri Pengolahan 6,26 5,62 4,49 4,63 4,52 3,87

a, Industri Migas -0,33 -2,40 -1,70 -2,11 -2,03 -5,66

b, Industri Non Migas 7,46 6,98 5,45 5,61 5,51 5,21

4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,69 10,06 5,23 5,57 3,29 1,55

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang 4,73 3,34 4,06 3,05 3,59 2,27

6 Konstruksi 9,02 6,56 6,11 6,97 7,22 6,04

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor 9,66 5,40 4,71 4,84 6,11 3,66

8 Transportasi dan Pergudangan 8,31 7,11 8,38 8,00 8,44 6,35

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,86 6,64 6,80 5,91 6,48 3,56

10 Informasi dan Komunikasi 10,02 12,28 10,39 10,02 9,79 10,53

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,97 9,54 9,09 4,93 3,23 7,57

12 Real Estate 7,68 7,41 6,54 5,00 4,66 5,26

13 Jasa Perusahaan 9,24 7,44 7,91 9,81 10,27 7,36

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib 6,43 2,13 2,38 2,49 2,85 4,71

15 Jasa Pendidikan 6,68 8,22 8,20 6,29 5,20 5,92

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,25 7,97 7,83 8,01 7,75 7,34

17 Jasa lainnya 8,22 5,76 6,41 8,92 8,37 8,00

PRODUK DOMESTIK BRUTO 6,17 6,03 5,58 5,02 5,14 4,71

Kinerja Pertumbuhan Tahun 2010 s.d. Triwulan I Tahun 2015 A

5

PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI NON MIGAS

2011 2012 2013 2014 Tw I 2015

7,46 6,98 5,45 5,61 5,21

PERTUMBUHAN PDB EKONOMI

2011 2012 2013 2014 Tw I 2015

6,17 6,03 5,58 5,02 4,71

(tahun dasar 2010, persen)

Sumber : BPS diolah Kemenperin

Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Industri Non Migas A

6

RPJPN RIPIN (PP no

14/2015)

RENCANA PEMBANGUNAN

INDUSTRI KAB/KOTA

PP

20 Thn

UU 3 TAHUN 2014 TTG PERINDUSTRIAN

RENCANA PEMBANGUNAN

INDUSTRI PROPINSI

UU 17 TAHUN 2007

RPJMN

PERPRES

KIN PERPRES

5 Thn

RKP

PERPRES RENJA PEMBANGUNAN

INDUSTRI

Pasal 9 Ayat 2 : RIPIN paling sedikit meliputi: a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; c. bangun Industri nasional; d. pembangunan sumber daya Industri; e. pembangunan sarana dan prasarana Industri; f. pemberdayaan Industri; dan g. perwilayahan Industri.

PERMEN

Pasal 9 Ayat 1 : RIPIN paling sedikit memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri; b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; d. perkembangan Industri dan bisnis baik nasional maupun internasional; e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

1 Thn

Arah Pembangunan Industri: • Industri yang berdaya saing • Keterkaitan dengan

pengembangan IKM • Struktur Industri yang sehat

dan berkeadilan • Mendorong perkembangan

ekonomi di luar Pulau Jawa

PERDA

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL B

7

Industri Hulu Agro Industri Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan Logam

Industri Kimia Dasar Berbasis

Migas dan Batubara

Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan

Industri Alat

Transportasi

Industri

Elektronika &

Telematika / ICT

Prasyarat

Industri Pendukung

Industri Andalan

Modal Dasar

Industri Tekstil,

Kulit, Alas Kaki

dan Aneka

VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

NASIONAL

Industri

Pangan

Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi

Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia

Industri

Pembangkit

Energi

Industri Hulu

BANGUN INDUSTRI NASIONAL B

8

Industri Pangan

Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat

Kesehatan

Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Industri Alat Transportasi

Industri Elektronika dan Telematika / ICT

Industri Pembangkit Energi

Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong

dan Jasa Industri

Industri Hulu Agro

Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan

Logam

Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan

Batubara

INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035 B

9

Tahap I 2015-2019

Meningkatkan nilai tambah sumber daya

alam

Tahap II 2020-2024

Keunggulan kompetitif dan berwawasan

lingkungan

Tahap III 2025-2035

Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh

Catatan :

Pentahapan pembangunan industri prioritas sejalan dengan tahapan pembangunan industri

dalam RPJPN 2005-2025.

PENAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI B

10

NO Indikator Pembangunan Industri Satuan 2014* 2015 2020 2025 2035

1 Pertumbuhan sektor industri nonmigas % 5,7 6,8 8,5 9,1 10,5

2 Kontribusi industri nonmigas terhadap

PDB % 20,8 21,2 24,9 27,4 30,0

3 Kontribusi ekspor produk industri terhadap

total ekspor % 66,5 67,3 69,8 73,5 78,4

4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri Juta orang 14,9 15,5 18,5 21,7 29,2

5 Persentase tenaga kerja di sektor industri

terhadap total pekerja % 13,7 14,1 15,7 17,6 22,0

6 Rasio impor bahan baku sektor industri

terhadap PDB sektor industri nonmigas % 43,5 43,1 26,9 23,0 20,0

7 Nilai Investasi sektor industri Rp Trilyun 210 270 618 1.000 4.150

8 Persentase nilai tambah sektor industri

yang diciptakan di luar Pulau Jawa % 29,0 30,0 32,0 35,0 40,0

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2014

* perkiraan realisasi

Sasaran Pembangunan Industri Jangka Panjang (RIPIN) C

11

NO, PEMBANGUNAN BASELINE

TAHUN 2014

SASARAN

TAHUN 2019

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Industri Manufaktur

a. Pertumbuhan Sektor Industri 4,7% 8,6%

b. Kontribusi Terhadap PDB 20,7% 21,6%

c. Penambahan jumlah industri berskala

menengah dan besar

-- 9.000 unit

(2015-2019)

SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

a. Kawasan Industri n,a 14

b. Sentra IKM n.a 22

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)

6,0

6,9

7,5

8,1

8,6

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

Terhadap PDB nasional (%)

20,8

21,0

21,1

21,3

21,6

Sumber: Buku I RPJMN Tahun 2015 – 2019

Sasaran Jangka Menengah (RPJMN INDUSTRI 2015-2019) C

12

Terbangunnya pengembangan Kawasan Industri:

(1) Bintuni, Papua Barat;

(2) Buli, Maluku Utara;

(3) Bitung, Sulawesi Utara;

(4) Palu, Sulawesi Tengah;

(5) Morowali, Sulawesi Tengah;

(6) Konawe, Sulawesi Tenggara;

(7) Bantaeng, Sulawesi Selatan;

(8) Batu Licin, Kalimantan Selatan;

(9) Ketapang, Kalimantan Barat;

(10) Landak, Kalimantan Barat;

(11) Kuala Tanjung, Sumatera Utara;

(12) Sei Mangke, Sumatera Utara;

(13) Tanggamus, Lampung,

(14) Jorong, Kalimantan Selatan

Terbangunnya 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah:

11 Sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan

11 Sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua

Pembangunan 14 Kawasan Industri dan 22 Sentra IKM di luar Pulau Jawa

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Quick Win) C

13

Peta Pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Quick Win) C

14

Perencanaan Kebutuhan Energi Sektor Industri II

15

Sektor industri di Indonesia, baik migas maupun nonmigas

menjadi sektor yang mengkonsumsi energi terbesar di Indonesia,

Pada tahun 2012, konsumsi sektor industri sebesar 42,91 persen

(Kementerian ESDM, 2014).

Sekitar 60-70 persen, dikonsumsi oleh 8 industri padat (lahap)

energi, yaitu :

(1) industri pupuk,

(2) industri pulp dan kertas,

(3) industri tekstil,

(4) industri semen,

(5) industri baja,

(6) industri keramik,

(7) Industri petrokimia dan

(8) industri pengolahan kelapa sawit

2.1. Kebutuhan Energi Sektor Industri

16

No Jenis Industri Batubara Gas Listrik BBM Total

1 Industri Makanan, Minuman,

dan Tembakau 15.012,12 17.673,48 7.243,28 9.777,14 49.706,03 15%

2 Industri Tekstil, Barang dari

Kulit, dan Alas Kaki 14.343,99 14.640,55 6.686,30 5.559,08 41.229,92 12%

3 Industri Barang Kayu & Hasil

Hutan Lainnya 3.490,86 4.228,99 1.487,43 2.993,77 12.201,05 4%

4 Industri Kertas dan Barang

Cetakan 4.833,91 5.133,94 2.905,54 2.629,15 15.502,54 5%

5 Industri Pupuk, Kimia, &

Barang dari Karet 10.126,61 40.044,88 3.995,04 5.621,48 59.788,01 18%

6 Industri Semen & Barang

Galian bukan Logam 36.671,87 19.249,43 4.804,55 3.852,99 64.578,84 19%

7 Industri Logam Dasar Besi &

Baja 24.805,36 9.792,16 6.086,41 8.487,92 49.171,85 15%

8 Industri Alat Angkutan, Mesin

& Peralatannya 11.430,12 10.507,78 4.520,82 8.598,61 35.057,33 10%

9 Industri Barang lainnya 2.309,15 1.889,79 1.120,62 1.861,87 7.181,43 2%

Total

123.024

(37%)

123.161

(37%)

38.850

(12%)

49.382

(15%) 334.417

Sumber: Kementerian ESDM dan BPS, 2014 (diolah)

2.2. Komposisi Kebutuhan Masing-masing Jenis Energi

Pada 9 (sembilan) Subsektor Industri Tahun 2012

(Ribu Setara Barel Minyak/SBM)

17

No Jenis Industri Batubara Gas Listrik BBM Total

1 Industri Makanan, Minuman, & Tembakau 30,20 35,56 14,57 19,67 100,00

2 Industri Tekstil, Barang dari Kulit,

dan Alas Kaki 34,79 35,51 16,22 13,48 100,00

3 Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya 28,61 34,66 12,19 24,54 100,00

4 Industri Kertas dan Barang

Cetakan 31,18 33,12 18,74 16,96 100,00

5 Industri Pupuk, Kimia, & Barang

dari Karet 16,94 66,98 6,68 9,40 100,00

6 Industri Semen & Barang Galian

bukan Logam 56,79 29,81 7,44 5,97 100,00

7 Industri Logam Dasar Besi & Baja 50,45 19,91 12,38 17,26 100,00

8 Industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya 32,60 29,97 12,90 24,53 100,00

9 Industri Barang lainnya 32,15 26,31 15,60 25,93 100,00

Sumber: Kementerian ESDM dan BPS, 2014 (diolah)

2.3. Distribusi Komposisi Kebutuhan Masing-masing Jenis Energi

Pada 9 (sembilan) Subsektor Industri Tahun 2012 (Persen)

18

Tahun Batubara

(Ribu Ton)

Gas

(MMBTU)

Listrik

(GWH)

BBM

(Ribu Barel)

2015 41.164,3 738.685,6 73.404,0 58.422,2

2016 40.392,0 782.829,4 79.954,9 60.183,7

2017 39.974,5 829.338,2 86.147,6 56.520,3

2018 43.369,4 867.071,0 91.826,3 50.062,2

2019 46.741,3 903.356,5 99.149,6 45.604,1

2.4. Proyeksi Kebutuhan Jenis Energi Pada Sektor Industri

Tahun 2015-2019 (Unit Energi)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

2015 2016 2017 2018 2019

Rib

u B

are

l

Tahun

BBM

35,000

40,000

45,000

50,000

2015 2016 2017 2018 2019

Rib

u T

on

Tahun

Batubara

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2015 2016 2017 2018 2019

GW

H

Tahun

Listrik

19

2.5. PROYEKSI BAURAN ENERGI INDUSTRI 2015 DAN 2019

42%

33%

11%14%

2015

Listrik

BBM

Batubara

Gas

42%

35%

13%10%

2019

Listrik

BBM Batubara

Gas

20

Tahun Batubara

(Ribu Ton)

Gas

(MMBTU)

Listrik

(GWH)

BBM

(Barel)

2012 29.291,4 678.617,9 64.108,9 49.382,0

2013 28.820,0 705.120,6 68.339,9 53.763,6

2014 35.099,4 717.668,8 69.479,1 55.235,8

2015 41.164,3 738.685,6 73.404,0 58.422,2

2020 47.476,8 946.322,3 108.438,0 43.146,0

2025 56.381,2 1.217.169,1 167.190,0 37.045,5

2030 70.880,7 1.648.606,7 263.973,0 30.028,0

2035 91.809,4 2.350.379,1 426.122,9 23.010,5

Sumber: Kementerian ESDM dan BPS, diolah Kemenperin (2014)

Catatan: Angka Proyeksi dengan menggunakan metode VAR (Vector Auto Regressive),

sudah disesuaikan dengan target RIPIN,

2.6 Proyeksi Kebutuhan Jenis Energi Pada Sektor Industri

(Unit Energi) s,d, 2035

21

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2015 2025 2035

Rib

u T

on

Tahun

Batubara

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2015 2025 2035

GW

H

Tahun

Listrik

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2015 2025 2035

Bar

el

tahun

BBM

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2015 2025 2035

MM

BTU

Tahun

Gas

2.6 Proyeksi Kebutuhan Jenis Energi Pada Sektor Industri

(Unit Energi) s,d, 2035

22

Sumber: Kementerian ESDM dan BPS, diolah Kemenperin (2014)

BBM Listrik

Batubara

Gas Gas

BBM Listrik Batubara

2.7 PROYEKSI BAURAN ENERGI INDUSTRI s.d. 2035 (RIPIN)

23

No Industri Batubara

(Ribu Ton)

Gas

(MMBTU)

Listrik

(GWH)

BBM

(Barel)

1 Industri Makanan,

Minuman, dan Tembakau

6.579,0

(7%)

198.254,3

(8%)

39.325,4

(9%)

4.555,9

(20%)

2 Industri Tekstil, Barang dari

Kulit, dan Alas Kaki

8.531,3

(9%)

168.962,5

(7%)

73.338,1

(17%)

2.590,4

(11%)

3 Industri Barang Kayu &

Hasil Hutan Lainnya

4.935,2

(5%)

80.705,1

(3%)

66.663,6

(16%)

1.395,0

(6%)

4 Industri Kertas dan Barang

Cetakan

8.966,7

(10%)

97.975,1

(4%)

31.869,2

(7%)

1.225,1

(5%)

5 Industri Pupuk, Kimia, &

Barang dari Karet

7.557,2

(8%)

1.239.993,8

(53%)

43.819,3

(10%)

2.619,4

(11%)

6 Industri Semen & Barang

Galian bukan Logam

33.969,5

(37%)

211.535,6

(9%)

52.698,3

(12%)

1.795,4

(8%)

7 Industri Logam Dasar Besi

& Baja

13.771,6

(15%)

186.871,5

(8%)

79.542,0

(19%)

3.955,1

(17%)

8 Industri Alat Angkutan,

Mesin & Peralatannya

5.775,7

(6%)

130.017,0

(6%)

26.527,4

(6%)

4.006,7

(17%)

9 Industri Barang lainnya 1.723,3

(2%)

36.064,4

(2%)

12.414,4

(3%)

867,6

(4%)

Total 91.809,4 2.350.379,1 426.122,6 23.010,6

2.7 Proyeksi Kebutuhan Masing-masing Jenis Energi

Pada 9 Subsektor Industri Pada Tahun 2035

24

Isu-Isu Energi Terkait Sektor Industri III

25

3.1. Perencanaan Kebutuhan Energi Sektor Industri

Perencanaan dilakukan baru sampai dengan tahun 2035 sesuai dengan target Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN), proyeksi sampai dengan tahun 2050 masih dalam proses penyusunan.

3.2. Kebutuhan Energi Listrik untuk Industri Dalam Negeri

• Kenaikan harga listrik per KWh (Permen ESDM 31/2014) dinilai memberatkan sektor industri secara umum, khususnya industri baja;

• Dualisme dalam penetapan standar dalam pengadaan kabel PLN (SNI dan SPLN) cenderung meningkatkan biaya bagi produsen dalam negeri;

• Belum ada ketersediaan power plant dan jaringan listrik di 14 Kawasan Industri Prioritas sebesar 12.510 MW

• Belum selesainya pembangunan PLT Panasbumi Lahendong V di Kawasan Industri Bitung; Pembangunan PLT Uap Kema; dan Pembangunan PLT Gas Likupang; dan pembangunan Gardu Induk Paniki dan Tanjung Merah

• Partisipasi local content hanya 20% pada program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan II (di bawah persyaratan Permenperin 54/2012)

26

3.3. Kebutuhan Konservasi Energi di sektor Industri

• Kebutuhan investasi yang relatif tinggi untuk melakukan konservasi energi, khususnya dalam penggantian teknologi yang sudah tua

• Belum terdapatnya panduan mengenai aktivitas konservasi energi dan pengurangan emisi GRK di berbagai jenis industri lahap energi

• Minimnya ketersediaan SDM industri yang memahami sistem pengelolaan energi yang optimal, ditambah lagi terdapat ketentuan (Permen ESDM 14/2014) yang mewajibkan agar manajer energi di industri lahap/ padat energi memiliki kompetensi yang tersertifikasi

• Belum terealisasinya kebijakan insentif fiskal bagi industri yang berhasil melakukan konservasi serta diversifikasi energi

27

3.4. Energi Baru Terbarukan (EBT)

• Mahalnya harga energi baru terbarukan bila dibandingkan dengan harga BBM subsidi

• Potensi Thorium sebagai sumber energi baru (sumber daya DN) untuk menopang target pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

• Belum adanya regulasi yang jelas terkait mandatori pemanfaatan biofuel B-15 dan E-2 untuk industri alat transportasi dan permesinan

• Perlu ada jaminan ketersediaan bahan baku biodiesel dan bioetanol skala industri

3.5. Minyak dan Gas Bumi

• Pasokan domestik gas yang sangat terbatas, akibat kontrak eskpor jangka panjang

• Minimnya prasarana maupun infrastruktur pendistribusian gas bumi yang memadai bagi industri, baik terkait jumlah maupun persebarannya

• Besaran harga gas yang ditetapkan oleh PT.PGN dan PT. Pertagas dinilai terlalu memberatkan industri, khususnya industri baja

• Minimnya demand atas converter kit BBG, antara lain akibat terbatasnya jumlah infrastruktur distribusi gas (SPBG)

28

TERIMA KASIH