republik indonesia menteri... · web viewpancasila sebagai ideologi nilai dasar ideologi penjabaran...

42
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR : 930/IX/6/4/1998 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka menyesuaikan kurikulum Diklat dengan perkembangan Administrasi Negara dalam era globalisasi, dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III secara efektif, efisien dan terpadu. b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dan untuk efisiensi pembinaan Diklat dalam era reformasi, dipandang perlu menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi seluruh instansi pemerintah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3646 ) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. 7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara. 8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan Calon Pegawai Negeri Sipil

Upload: hoangkhanh

Post on 14-Mar-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARANOMOR :

930/IX/6/4/1998TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPRAJABATAN GOLONGAN III

KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka menyesuaikan kurikulum Diklat dengan perkembangan Administrasi Negara dalam era globalisasi, dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III secara efektif, efisien dan terpadu.

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dan untuk efisiensi pembinaan Diklat dalam era reformasi, dipandang perlu menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi seluruh instansi pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3646 )

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara.

8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan Calon Pegawai Negeri Sipil

9. Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program Pendidikan dan

Page 2: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

Pelatihan Prajabatan Golongan III oleh setiap instansi pemerintah baik di Pusat maupun di daerah.

KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 22 Juni 1998

KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

J.B KRISTIADI

Page 3: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARANOMOR : 930/IX/6/4/1998

TENTANGPEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRAJABATAN GOLONGAN III

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAJAKARTA

1998

Page 4: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

DAFTAR ISI

HalamanBAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………...... 1

A. Latar Belakang Penyelenggaraan Diklat Prajabatan………....... 1B. Tujuan dan Sasaran……………………………………………….. 2

1. Tujuan…………………………………………………………………….

2

2. Sasaran…………………………………………………………….......

3

C. Waktu Pelaksanaan………………………………………………………... 3

BAB II PESERTA……………………………………………………………………...... 4A. Persyaratan Peserta……………………………………………………….. 4B. Jumlah………………………………………………………………………. 4C. Prosedur dan Penetapan Peserta………………………………………... 4

BAB III METODE DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT……………………......... 5A. Metode…………………………………………………………………........ 5B. Sarana dan Prasarana Diklat…………………………………………...... 5

BAB IV PENGELOMPOKAN MATA PELAJARAN DAN JUMLAH JAM PELAJARAN…………………….........…………………….........……….......

7

BAB V RINGKASAN MATERI……………………………………………………...... 91. Penerapan Agama Dalam Pelaksanaan Tugas 92. Pancasila,UUD 1945 dan GBHN……………………………………… 103. Kewaspadaan Kesiapsiagaan Mental Ideologi 114. Peraturan Baris Berbaris 125. Peraturan Penghormatan 146. Peraturan Upacara 157. Senam 158. Administrasi, Manajemen dan Organisasi 169. Kepegawaian 1810. Administrasi Perkantoran 2111. Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia 2312. Kepemimpinan 2413. Telaahan Staf Paripurna 2614. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan 2715. Pola Kerja Terpadu 2816. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 3117. Manajemen Pelayanan Masyarakat 3218. Etika Birokrasi 3419. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 3520. Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara 36

Bab VI EVALUASI................................................................................................ 38A. Evaluasi Proses Belajar........................................................................ 38B. Evaluasi Hasil Belajar .......................................................................... 41

Bab VII SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN ....................................................... 43

Bab VIII PENUTUP ................................................................................................... 44

LAMPIRAN ......................................................................... .........................................

Page 5: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyelenggaraan Diklat Prajabatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 304/A/IX/6/4/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang salah satu diantaranya adalah Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan pembentukan awal kader pimpinan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang disebut Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur Aparatur Negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peranan tersebut ciri-cirinya antara lain adalah :1. Memiliki sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin yang tinggi.2. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945.3. Mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya atau yang dibebankan

kepadanya.4. Membantu pelaksanaan tugas-tugas atasan5. Mampu membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab atau yang

dibebankan kepadanya dalam bentuk tertulis.6. Memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial dasar sesuai dengan kedudukannya

Untuk dapat membantu sosok Pegawai Negeri Sipil seperti dimaksud di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui antara lain jalur pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada upaya peningkatan :1. Kepribadian dan semangat pengabdian dalam pelayanan kepada masyarakat.2. Kemampuan baik dalam bidang substansi dan administrasi untuk melaksanakan tugas-tugas

umum pemerintahan dan pembangunan. 3. Semangat kerjasama dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan

lingkungan kerja dan misi instansinya.

B. Tujuan dan Sasaran.1. Tujuan

Tujuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 adalah untuk :a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia.b. Menanamkan kesamaan pola piker yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan

yang komprehensif untuk melaksanakan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan

c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientansi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.

d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan atau ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil.

Secara lebih khusus pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III bertujuan untuk membentuk kader pimpinan yang berkarakter profesional dan juga dapat membentuk sikap mental yang baik, perilaku yang jujur, disiplin dan penuh pengabdian serta memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai staf dalam rangka membantu pimpinan atau atasannya.

Page 6: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

2. Sasaran Sasaran pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III adalah :a. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sikap mental, kesamptaan fisik dan

disiplin yang tinggi.b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945c. Mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.d. Mampu membuat laporan dalam bentuk tertulis atas pelaksanaan tugas yang menjadi

tanggung jawabnya atau yang dibebankan kepadanya. e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan administrasi dasar sesuai dengan

kedudukannya.

C. Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu

dengan jumlah jam pelajaran 182 jam.

BAB IIPESERTA

A. Persyaratan PesertaPeserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III sebagai berikut :

1. Statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 19942. Memiliki ijazah S1, S2, S3 dan yang sederajat dengan S13. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter4. Umur maksimal 30 tahun5. Ada surat penugasan dari instansinya6. Lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh instansinya.

B. JumlahJumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III untuk setiap kelas

sebanyak-banyaknya 100 orang.

C. Prosedur Penetapan Peserta1. Pada setiap tahun anggaran baru, Biro Kepegawaian masing-masing instansi mengajukan

calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansinya masing-masing kepada Lembaga Administrasi Negara untuk ditetapkan sebagai calon peserta Diklat Prajabatan Golongan III

2. Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara menetapkan daftar nominasi peserta Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan urutan TMT-nya dengan jumlah peserta keseluruhan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan.

BAB IIIMETODE DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT

A. MetodeMetode yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III

adalah :1. Ceramah dan penjelasan yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan.2. Pendalaman Materi :

a. Peserta dilatih untuk melakukan komunikasi secara terorganisasi dan berpikir secara organisasional agar terbentuk kesamaan pola pikir dan pola tindak.

b. Peserta diberi latihan ujian atau bahas ulang untuk mendalami mengenai materi pelajaran yang telah disampaikan oleh Widyaiswara baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan ujian.

3. Diskusi

Page 7: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

Dalam diskusi peserta dipacu untuk membahas topik-topik permasalahan yang ditentukan oleh Widyaiswara dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan dan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, tukar menukar informasi serta memperkaya gagasan.

B. Sarana dan Prasarana Diklat1. Sarana

Sarana pendidikan dan pelatihan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III adalah : a. Papan Tulisb. Flipchartc. Overhead Projectord. TV dan Videoe. Kasetf. Perekamg. Close circuit TVh. Buku pegangan dan kepustakaani. Modulj. Sound Systemsk. Komputer

2. Prasarana Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III antara lain :a. Kelasb. Ruang Diskusic. Ruang Seminard. Perpustakaane. Tempat olahrag

BAB IV

PENGELOMPOKAN MATA PELAJARAN DAN JUMLAH JAM PELAJARAN

NO. MATA PELAJARAN JAM PELAJARAN

Page 8: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

I.

II.

III.

IV.

V.

SEMANGAT PENGABDIAN1. Pembinaan Rokhani

Penerapan Agama dalam Pelaksanaan Tugas

2. Pembinaan Mental Ideologi a. Pancasila, UUD 1945 dan GBHNb. Kewaspadaan Kesiapsiagaan Mental Ideologi

3. Pembinaan Sikap a. Peaturan baris Berbaris b. Peraturan Penghormatanc. Peraturan Upacara

4. Pembinaan Jasmani - Senam

PIRANTI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN 1. Administrasi, Manajemen dan Organisasi 2. Kepegawaian 3. Administrasi Perkantoran 4. Hukum Administrasi Negara 5. Kepemimpinan (Komunikasi, Perencanaan,

Pengawasan dan Pengendalian) 6. Telaah Staf Paripurna 7. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan 8. Pola Kerja Terpadu 9. Sistem Administrasi Negara RI 10. Manajemen Pelayanan Masyarakat 11. Etika Birokrasi

WAWASAN TUGAS 1. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah 2. Kebijaksanaan pendayagunaan Aparatur Negara

PENDALAMAN MATERI Evaluasi/Ujian/Bahas Ulang

SUBTANSI INSTANSIONAL Materi Subtansi Instansional

8

88

644

Dilaksanakan oleh peserta diluar jam pelajaran (pagi)

6 18144

124614666

64

18

20

BAB VRINGKASAN MATERI

1. Penerapan Agama Dalam Pelaksanaan Tugas (8 jam pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan penerapan agama dalam pelaksanaan tugas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta menguraikan pentingnya kerukunan antar umat beragama.

Page 9: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat memahami penerapan dalam pelaksanaan tugas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat menjelaskan peranan agama dan pentingnya kerukunan antar umat beragama

- Pokok Bahasana. Pendahuluanb. Penerapan agama dalam pelaksanaan tugasc. Kerukunan antar umat beragama

- Sub Pokok Bahasana. Penjelasan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945b. Pengembangan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama

dan penganut kepercayaanc. Usaha pembinaan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan

kepercayaan.

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

2. Pancasila UUD 1945 dan GBHN (8 jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan latar belakang perlunya P-4, 45 butir P-4 pola pelaksanaan dan pengamalan P-4, Pokok-pokok yang terkandung dalam UUD 1945, serta Pokok-Pokok GBHN

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta mampu memahami tentang pokok-pokok yang tersirat dalam Pancasila, UUD 1945 dan GBHN

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan latar belakang, butir-butir P-4, pola pelaksanaan dan pengamalan P4 serta pokok-pokok yang terkandung dalam UUD 1945 dan GBHN

- Pokok Bahasana. Pendahuluanb. Latar belakang perlunya P4c. 45 butir-butir P4d. Pola pelaksanaan dan pengamalan P4e. Pokok – pokok UUD 1945f. Pokok-pokok GBHN

- Sub Pokok Bahasana. Keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila,UUD 1945 dan GBHN sebagai satu kesatuan

sejarahb. Latar belakang perlunya P4

Page 10: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

1) Perbedaan dan hubungan antara nilai-nilai dan instrumental 2) Posisi nilai fraxis3) Tolok ukur dan kandungan nilai-nilai (dasar,instrumental,fraxis)4) Usaha menegakkan konsistensi antar nilai5) Masalah koreksi terhadap inkonsistensi nilai

c. Arti dan makna ke 45 butir-butir P4 dan keterkaitan antar ke 45 butird. Pelaksanaan dan pengamalan P4

1) Pancasila sebagai ideologi2) Nilai dasar ideologi3) Penjabaran nilai dan gagasan dasar4) Pancasila sebagai ideologi terbuka5) Liberalisasi perdagangan6) Deklarasi bogor7) Upaya menghadapi perdagangan

e Pokok-pokok yang terkandung dalam UUD 19451) Pembukaan UUD 19452) Batang tubuh UUD 19453) UUD 1945 dalam gerak pelaksanaan4) Pelestarian UUD 1945

f. Pokok-pokok GBHN1) Pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR2) TAP MPR-RI No II/MPR/1998 tentang GBHN3) TAP MPR RI No.IV/MPR/1998 tentang pengangkatan Presiden RI4) TAP MPR RI No V/MPR/1998 tentang Pemberian tugas dan wewenang khusus

kepada Presiden/Mandataris MPR

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

3. Kewaspadaan Kesiapsiagaan Mental Ideologi (8 jam pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan konsep kewaspadaan kesiapsiagaan mental, ideology serta berbagai ancaman baik dari golongan ekstrim maupun bahaya laten komunis.

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat memahami sikap waspada dan siaga untuk mengamalkan Pancasila

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat menjelaskan adanya sumber macam-macam ideologi yang mengancam kelestarian Pancasila, ancaman dan bahaya laten komunis serta golongan ekstrim lainnya.

- Pokok Bahasan a. Konsep, maksud, tujuan kewaspadaan kesiapsiagaan mental ideologyb. Ancaman golongan ekstrimc. Ancaman dan bahaya laten komunis

- Sub Pokok Bahasan a. Konsep, maksud dan tujuan kewaspadaan kesiapsiagaan mental ideologyb. Ancaman komunis, liberalisme, fasisme, militerisme dan pragmatisme

Page 11: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

c. Ajaran yang bersifat atheis

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Tanya jawabc. OHP

- Daftar Kepustakaan

4. Peraturan Baris Berbaris (6 jam pelajaran )

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan dan mempraktekkan cara pemanasan, sikap-sikap PBB serta gerakan baik sebagai perorangan maupun dalam hubungan satuan ditempat atau berjalan

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat memahami dan mempraktekkan tentang peraturan baris-berbaris sesuai dengan ketentuan sebagai dasar untuk membentuk sikap dan postur yang tegap dan disiplin dalam menunjang pelaksanaan tugas.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat menjelaskan tujuan peraturan baris-berbaris serta cara melaksanakan gerakan perorangan/ satuan di tempat/berjalan

- Pokok Bahasana. Pendahuluan/pemanasanb. Sikap-sikap PBBc. Gerakan perorangan di tempatd. Gerakan dalam hubungan satuan ditempate. Gerakan perorangan berjalanf. Gerakan dalam hubungan satuan berjalan.

- Sub Pokok Bahasana. Senam pemanasan b. Sikap siap, sikap istirahat dan sikap hormatc. Maju, balik kanan, hadap kanan dan kiri, gerakan kesamping kanan dan kiri, jalan

ditempat, istirahat di tempat.d. Maju, balik kanan, hadap kanan dan kiri, gerakan kesamping kanan dan kiri, jalan

ditempat, istirahat ditampate. Maju, serong kanan dan kiri, jalan ditempatf. Maju, serong kanan dan kiri, jalan ditempat

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Praktekc. OHP

- Daftar Kepustakaan

5. Peraturan Penghormatan (4 jam pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan tujuan dan cara mempraktekan penghormatan baik perorangan/hubungan satuan baik ditempat atau berjalan.

Page 12: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat memahami dan mempraktekan tata cara penghormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pencerminan nilai kedisiplinan.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat menjelaskan tujuan dan cara pelaksanaan penghormatan serta sikap dan ketentuan yang ditimbulkan.

- Pokok Bahasana. Pendahuluanb. Penghormatan perorangan/hubungan satuan ditempatc. Penghormatan perorangan/hubungan satuan berjalan

- Sub Pokok Bahasana. Tujuan dan tata cara penghormatanb. Penghormatan perorangan di tempatc. Penghormatan dalam hubungan satuan ditempatd. Penghormatan perorangan berjalane. Penghormatan dalam hubungan satuan berjalanf. Penghormatan dalam hubungan satuan berjalan

- Metode dan Mediaa.Ceramahb.Praktek

- Daftar Kepustakaan

6. Peraturan Upacara (4 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menguraikan pengertian tata cara, pejabat upacara, bentuk dan susunan upacara, macam/jenis upacara, serta parade dan defile

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat memahami tata cara upacara sehingga dapat melaksanakannya dalam tugas.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikutimata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tujuan dan guna/manfaat tata cara upacara.

- Pokok Bahasana. Pendahuluanb. Pejabat upacara, bentuk dan susunan upacarac. Parade dan defiled. Macam dan jenis upacara

- Sub Pokok Bahasana. Pentingnya tata cara dalam membina disiplin b. Komandan dan inspektur upacarac. Bentuk parade dan defiled. Macam dan jenis upacara

- Metode dan Mediaa. Ceramah

Page 13: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

b. Praktek

- Daftar Kepustakaan

7. Senam (dilaksanakan oleh peserta diluar jam pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini membahas tujuan senam dan melaksanakan senam dengan baik.

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan memahami dan mampu melaksanakan gerakan senam dengan baik.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tujuan senam dan melaksanakan senam kesegaran jasmani, lari 12 menit dan berjalan.

- Pokok Bahasana. Pengantarb. Pemanasanc. Senam Kesegaran Jasmanid. Lari 12 Menite. Lari Jalan

- Sub Pokok Bahasana. Tujuan dan maksud senamb. Tujuan pemanasan dan manfaatnyac. Aerobik, jantung sehat, senam pagid. Lari di tempat dan lari keliling lapangan

- Metode dan Mediaa. Ceramah b. Praktek

- Daftar Kepustakaan

8. Administrasi, Manajemen dan Organisasi (6 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan pengertian, prinsip dan hubungan antara Administrasi, Manajemen dan Organisasi serta mempelajari praktek administrasi, manajemen dan organisasi dalam praktek.

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan konsep di bidang administrasi, manajemen dan organisasi

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan :a. Konsep, pengertian dan prinsip-prinsip Administrasi, Manajemen dan Organisasib. Administrasi, Manajemen, dan organisasi dalam proses c. Konsep hubungan antara Administrasi, Manajemen dan Organisasid. Mempraktekan Administrasi, Manajemen dan Organisasie. Fungsi-fungsi Administrasi dan Manajemenf. Proses penyusunan organisasig. Prinsip-prinsip kelembagaan pemerintah dan manusia modern.

Page 14: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

- Pokok Bahasana. Pengertian/prinsip Administrasi, Manajemen dan Organisasi b. Pengertian Administrasi, Manajemen dan Organisasi dalam prosesc. Konsep hubungan antara Administrasi, Manajemen dan Organisasid. Administrasi dan Manajemen sebagai prosese. Praktek fungsi-fungsi Administrasi dan Manajemenf. Proses penyusunan Organisasig. Prinsip-prinsip kelembagaan pemerintahan dan manusia modernh. Keterkaitan kelembagaan pemerintahan dan manusia modern

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian Administrasi, Manajemen dan Organisasib. Unsur-unsur Administrasic. Kriteria Administrasid. Administrasi dari sudut proses dan fungsie. Administrasi dan manusia modernf. Organisasi formal dan informalg. Organisasi dalam arti statis dan dinamish. Prinsip-prinsip Organisasii. Prinsip-prinsip umum manajemenj. Macam-macam manajemen dan sebab-sebab timbulnya Mismanajemenk. Manajemen sebagai proses l. Fungsi manajemen dan sumber manajemen

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

9. Kepegawaian (18 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil baik dalam wadah kedinasan maupun diluar kedinasan.

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mempelajari mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan :a. Kedudukan dan tugas pokok PNSb. Kewajiban dan hak-hak PNSc. Sistem pembinaan PNSd. Bidang-bidang pembinaan PNSe. Pembinaan Pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan dalam wadah non

kedinasan yaitu KORPRI

- Pokok Bahasana. Kedudukan dan tugas PNSb. Kewajiban dan hak PNSc. Sistem pembinaan PNSd. Pembinaan PNS

Page 15: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

e. Kepangkatanf. Pengangkatan dalam jabatang. Sumpah/janjih. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaani. Daftar urut Kepangkatanj. Cuti PNSk. Perawatan, tunjangan cacat dan uang dukal. Peraturan Disiplin PNSm. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNSn. Pemberhentiano. Pensiunp. Tata Usaha Kepegawaianq. Ijin Perkawinan dan Perceraian PNSr. Peradilan Tata Usaha Negaras. Pembentukan KORPRIt. Anggaran dasar dan rumah tangga KORPRIu. Pokok-pokok Pembinaan KORPRIv. Pedoman Pengalaman Sapta Prasetya KORPRIw. Pokok-pokok Program KORPRI 1994 – 1999

- Sub Pokok Bahasana. PNS sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakatb. PNS sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana tugas negarac. Kewajiban dan hak PNSd. Sistem karier dan sistem prestasi kerjae. Formasi, pengadaan, pengujian dan penggajian PNSf. Pengertian pangkat, nama dan susunan serta syarat pengangkatan dalam pangkatg. Prinsip pengangkatan dalam jabatan dan jenis-jenis pengangkatan dalam jabatanh. Pengambilan sumpah/janji PNSi. Tujuan, unsur yang dinilai, pejabat penilai dan tata cara penilaian dalam DP3j. Pengertian dan jenis cutik. Pengertian dan jenis perawatan tunjangan cacat serta uang duka PNSl. Pengertian pelanggaran dan peraturan disiplin serta pejabat yang berwenang

menghukumm. Jenis Diklat struktural, Diklat fungsional, Diklat Tehnis dan pengertiannyan. Pengertian dan jenis pemberhentiano. Pengertian Pensiun dan yang berhak menerima pensiunp. Pengertian perkawinan, laporan perkawinan dan izin perkawinanq. Latar belakang pembentukan KORPRIr. Azas, tugas pokok, fungsi utama, pokok-pokok orginasasi dan keanggotaan serta kode

etik dan doktrin KORPRIs. Pembinaan KORPRI, kekaryaan, politik, kehidupan keagamaan dan kepercayaan,

kesejahteraan dan pembinaan keolahragaant. Prasetya pertama sampai dengan ketujuhu. Kondisi umum, tujuan dan arah kebijaksanaan, organisasi, pembinaan, penyusunan

Panca Krida Kabinet Pembangunan VII, keuangan, informasi, publikasi dan yayasan sebagai program KORPRI 1994 – 1999.

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. Penugasand. OHP

- Daftar Kepustakaan

Page 16: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

10. Administrasi Perkantoran (14 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan pengertian dan lingkup kegiatan perkantoran

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti pelajaran ini peserta dapat memahami administrasi perkantoran

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu memahami :a. Pengertian administrasi perkantoranb. Tata cara penerimaan tamuc. Tata cara pelayanan telepond. Penanganan surat – menyurate. Pengarsipan Suratf. Pembuatan laporang. Kerjasama dalam kegiatan perkantoranh. Teknologi informasii. Komputer

- Pokok Bahasana. Pengertian dan pelaksanaan kegiatan kantorb. Penerimaan tamuc. Pelayanan telepond. Penanganan surate. Surat – menyuratf. Tata cara mengarsip surat (filing)g. Tata cara kerjasamah. Tata cara pembuatan laporani. Teknologi informasij. Pengenalan Komputer

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian dan kegiatan kantorb. Pengorganisasian dan penerapan tata cara pelaksanaan pekerjaan kantorc. Ruang dan dan cara penerimaan tamud. Tamu yang tidak ada perjanjian sebelumnya dan tamu yang harus menunggue. Catatan tamuf. Merencanakan perjanjiang. Persyaratan seorang tamuh. Telepon dari luar dan telepon keluari. Langkah-langkah penanganan suratj. Langkah-langkah dalam menyusun surat dan persyaratannnyak. Pengertian filing dan sistem pola baru kerasipanl. Langkah-langkah dalam pembuatan laporan yang memenuhi syaratm. Teknologi informasi di tempat kerjan. Pengembangan komputer dan jenis-jenis program untuk pekerjaan kantor.

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. Penugasand. OHP

- Daftar Kepustakaan

Page 17: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

11. Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia (4 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menguraikan sejarah perkembangan, ruang lingkup, dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAN serta hukum tentang organisasi, aktivitas, sarana dan peradilan administrasi negara.

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat memahami dan mengerti sejarah, tempat Hukum Administrasi Negara (HAN) serta hukum tentang organisasi, aktivitas, sarana dan peradilan administrasi negara.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mempelajari mata pelajaran ini peserta memahami :a. Berbagai istilah yang berkembang dalam HANb. Sejarah perkembangan HANc. Tempat HAN dalam pembagian Hukumd. Ruang lingkup HANe. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum HANf. Hukum tentang Organisasi Administrasi Negarag. Hukum tentang aktivitas Administrasi Negarah. Hukum tentang sarana-sarana Administrasi Negarai. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

- Pokok Bahasana. Pengertian dan istilah-istilah dalam HANb. Sejarah perkembangan HAN dan letak HAN dalam pembagian Hukumc. Ruang lingkup HANd. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip HANe. Hukum tentang Organisasi Administrasi Negaraf. Hukum tentang aktivitas Administrasi Negarag. Hukum tentang sarana-sarana Administrasi Negarah. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian dan istilah-istilah dalam HANb. Sejarah perkembangan HANc. Letak HAN sebagai hukum publikd. Dasar dan prinsip HANe. Organisasi Administrasi Negara Tingkat Pusat, Daerah dan Organisasi BUMNf. Fungsi pengaturan perundangan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan fungsi

penyelesaian persengketaang. PNS sebagai sarana administrasi Negarah. Peradilan Administrasi Negara dalam arti luas dan arti sempit.

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

12. Kepemimpinan (12 Jam Pelajaran)- Deskripsi Singkat

Mata pelajaran ini menjelaskan pengertian, ciri-ciri, ruang lingkup, tugas pokok, fungsi, peranan dan teori-teori kepemimpinan.

Page 18: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu memahami dan menjelaskan: a. Hakekat kepemimpinan yang meliputi pengertian pimpinan dan kepemimpinan, kepala,

majikan dan manajer dan berbagai teori kepemimpinanb. Nilai-nilai kepemimpinan yang secara positif mendukung pelaksanaan tugasc. Lingkup kepemimpinan sebagai ilmu terapand. Ciri-ciri kepemimpinan e. Tugas pokok, fungsi dan peranan kepemimpinanf. Teori kepemimpinan yang meliputi teori timbulnya seorang pemimpin dan teori

kepemimpinan yang berdasarkan sifatnyag. Hubungan antara pimpinan dan staf

- Pokok Bahasana. Pengertian kepemimpinan dan kaitan kepemimpinan dengan proses perencanaan,

pengawasan, pengendalian dan komunikasib. Kepemimpinan dalam proses Administrasi dan Manajemenc. Pimpinan dan stafd. Teori timbulnya/munculnya seorang pemimpin

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian kepemimpinan dan pimpinanb. Kaitan kepemimpinan dalam proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan

komunikasic. Kepemimpinan sebagai inti manajemend. Ciri – ciri dan tipe kepemimpinan e. Komunikasi hubungan pimpinan dan staff. Teori genetis, teori sosial dan teori ekologis

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

13. Telaahan Staf Paripurna (4 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan konsep, tujuan dan tugas pekerjaan staf, peranan dan hakekat staf serta makna hakekat konsep telaahan staf

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan konsep telaahan staf paripurna dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama dalam memberikan bantuan kepada pimpinan dalam proses pengambilan keputusan.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta menjelaskan :a. Konsep telaahan staf paripurnab. Konsep dan peranan stafc. Tujuan pekerjaan stafd. Sifat tugas pekerjaan staf

Page 19: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

e. Peranan hakekat pekerjaan staf dalam organisasi dan manajemen f. Hakekat Telaahan Staf dan Kertas Kerja Staf dalam kegiatan telaahan

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian telaahan, staf dan pengertian paripurnab. Kedudukan dan peranan staf dalam kehidupan organisasi serta latar belakang

pelaksanaan tugas stafc. Tujuan, sifat, tugas dan prinsip-prinsip pekerjaan stafd. Perkembangan tugas organisasi, beban kerja paripurna, kemungkinan dari alternatif

pilihan dan bentuk hasil telaahane. Hakekat dan contoh hasil telaahan

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

14. Pemecahan Masalah dan Pengembalian Keputusan (6 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini peserta menjelaskan alur berpikir rasional dalam proses pemecahan masalah, tahap-tahap dari alur berpikir rasional, teknik mengidentifikasi dan menentukan pilihan, serta teknik-teknik analisis persoalan potensial

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu menjelaskan konsep pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta menerapkannya dalam praktek

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu menjelaskan dan menerapkan :a. Alur berfikir rasional dalam proses pemecahan masalahb. Tahap-tahap dari alur berfikir rasionalc. Teknik-teknik dalam mengidentifikasi, merumuskan, menentukan prioritas,

menganalisis masalah dan menentukan pilihand. Teknik analisis persoalan potensiale. Konsep-konsep tersebut di atas dalam praktek

- Pokok Bahasana. Alur berfikir rasional dalam proses pemecahan masalah b. Tahap-tahap alur berfikir rasionalc. Teknik-teknik dalam mengidentifikasi, merumuskan dan menentukan prioritasd. Menganalisis masalah dan menentukan pilihane. Teknik analisis persoalan potensial

- Sub Pokok Bahasana. Latar belakang dan ruang lingkup proses pemecahan masalahb. Penilaian situasi, maksud persoalan, analisis keputusan, dan analisis persoalan

potensialc. Pengertian, ruang lingkup, identifikasi, rumusan, penentuan prioritas dan kegiatan

analisis masalah serta memperkirakan sebab yang mungkin dan yang paling mungkind. Pernyataan keputusan, mencari alternatif dengan berbagai langkah yang

dipertimbangkan, dan membuat pilihan terakhire. Menjabarkan pilihan pemecahan masalah, merumuskan sasaran khusus dan membuat

matrik rincian kerja

Page 20: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

15. Pola Kerja Terpadu (14 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menguraikan pola Kerja Terpadu sebagai salah satu satu instrumen yang dipakai dalam penyelesaian suatu pekerjaan.

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini para peserta mengerti tentang proses validasi sasaran.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu menyelesaikan dan membuat Matrik Rincian Kerja, Paket Kerja dan Penjadwalan

- Pokok Bahasana. Pengantar Pola Kerja Terpadub. Peta Arus PKTc. Pengantar dinamika kelompok proses analitikad. Konsep PKTe. Memilih sasaran berdasarkan analisis tugasf. Menetapkan sasaran berdasarkan analisisg. Mensahihkan sasaran

- Sub Pokok Bahasana. Pengantar PKT ;

1) Pengertian PKT2) Latar belakang perlunya PKT3) Tujuan PKT

b. Peta Arus PKT1) Proses Manajemen2) Proses Manusiawi3) Proses Analitika

c. Pengantar Dinamika Kelompok Proses Analitika 1) Dinamika Kelompok (DK) dan perilaku manusia2) Tujuan DK3) Kelompok efektif (ciri – cirinya)4) Proses kelompok (manusiawi)5) Hal – hal pokok dalam proses kelompok6) Perilaku individu dalam kelompok (peran dan fungsi)7) Pemecahan masalah (proses analitika)

d. Konsep PKT1) PKT sebagai proses yang sistematis2) Konsep PKT ;

a) Unsur dasarb) Prinsip pokokc) Pentahapan

c. Memilih sasaran berdasarkan analisis tugas1) Pengantar

Page 21: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

2) Pemahaman kondisi kinerja sekarang dan kinerja yang diinginkan 3) Teknik memilih sasaran dalam manajemen PKT

a) Analisis Situasib) Analisis Tugas

4) Pohon analisis/analisis sebab akibata) Pohon masalahb) Pohon sasaranc) Pohon alternatif

d. Menetapkan sasaran berdasarkan analisis tugas1) Tahap – tahap/ langkah – langkah dalam teknik menetapkan sasaran 2) Syarat sasaran yang baik/efektif3) Perumusan sasaran

a) Umumb) Khusus

4) Cara menuliskan sasaran yang baik5) Latihan kelompok

e. Mensahihkan sasaran1) Pengantar2) Proses mensahihkan sasaran3) Prosedur pembuatan MPK4) Penentuan dan pengisian Bagan Paket Kerja5) Penyusunan jadwal6) Latihan kelompok

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. Penugasand. OHP

- Daftar Kepustakaan

16. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (4 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan pengertian administrasi negara sebagai suatu sistem serta berbagai pengertian yang berkaitan dengan aparatur negara, aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat memahami Sistem Administrasi Negara RI dan penerapannya dalam praktek/pelaksanaan tugas.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mempelajari mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan :a. Pengertian Administrasi Negara sebagai suatu sistemb. Pengertian aparatur kenegaraanc. Pengertian aparatur pemerintahand. Pengertian aparatur perekonomian negara tingkat Pusat dan Daerah

- Pokok Bahasana. Sistem Administrasi Negara RIb. Aparatur Negarac. Aparatur Pemerintahan Tingkat Pusat dan Daerahd. Aparatur Perekonomian

Page 22: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

- Sub Pokok Bahasana. Pendekatan sistem, landasan cita – cita dan tujuan nasioanl, serta faktor – faktor yang

paling mempengaruhib. Sistem Pemerintahan Negara, fungsi Negara, Lembaga – lembaga Negara, mekanisme

kepemimpinan nasional, tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan

c. Aparatur Pemerintahan di Tingkat Pusat dan di Tingkat Daerahd. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

17. Manajemen Pelayanan Masyarakat (4 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menguraikan pengertian pelayanan masyarakat, konsep pelayanan berwawasan masyarakat, karakteristik pelayanan, dan pengelolaan kebutuhan masyarakat

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan mampu mengelola kebutuhan masyarakat

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan :a. Pengertian dan konsep layanan berwawasan masyarakatb. Karakteristik pelayanan c. Pengelolaan pelayanan masyarakat

- Pokok Bahasana. Pengertian pelayanan masyarakatb. Konsep pelayanan berwawasan masyarakatc. Karakteristik pelayanan d. Pengelolaan kebutuhan masyarakat

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian pelayananb. Kebutuhan pelayanan c. Obyek yang dilayani d. Pelayanan berwawasan masyarakate. Perubahan paradigma pelayanan manajerf. Pelayanan aparatur pemerintahg. Pelayanan yang memuaskan semua pihak terkaith. Karakteristik pelayanan yang diharapkan masyarakati. Mutu pelayananj. Identifikasi kebutuhan masyarakat k. Merencanakan layanan yang dibutuhkan masyarakatl. Memproses layanan kebutuhan masyarakatm. Menanggapi keluhan masyarakat

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Tanya Jawab

Page 23: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

c. OHP

- Daftar Kepustakaan

18. Etika Birokrasi (6 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini membahas etika birokrasi teoritik baik sebagai ilmu maupun sebagai pengetahuan yang mencakup antara lain : pengertian, pentingnya etika birokrasi, budaya kerja

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat memahami tentang konsep etika birokrasi

- Tujuan Intruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat menjelaskan :a. Pengertian etika, perilaku, organisasi dan birokrasib. Arti pentingnya etika birokrasic. Budaya kerja dan disiplin

Pokok Bahasana. Konsep tentang etika, perilaku, organisasi dan birokrasib. Arti pentingnya etika birokrasi

- Sub Pokok Bahasana. Pengertian, etik, etika, perilaku, birokrasi dan organisasib. Pentingnya etika dalam birokrasi/organisasic. Budaya kerja dan disiplin

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

19. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (6 Jam Pelajaran)

- Deskripsi SingkatMata pelajaran ini menjelaskan konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintah di daerah, penyelenggaraan instansi vertikal di daerah, hubungan kerja perangkat pemerintah di daerah serta penyelenggaraan koordinasi

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan konsep, praktek dan kebijaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan :a. Konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah b. Unsur pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan di daerahc. Penyelenggaraan instansi vertikal di daerahd. Konsep dan praktek hubungan kerja perangkat – perangkat pemerintah di daerahe. Konsep dan praktek penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Page 24: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

f. Konsep dan praktek penyelenggaraan koordinasi

- Pokok Bahasana. Konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerahb. Unsur – unsur penyelenggaraan instansi vertikal di daerahc. Konsep dan praktek hubungan kerja perangkat-perangkat pemerintahan di daerahd. Konsep dan praktek penyelenggaraan tugas umum pemerintahane. Konsep dan praktek penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di daerah

- Sub Pokok Bahasan a. Pengertian penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan penerapan azas

dekonsentrasi, azas desentralisasib. Unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan unsure pelakasana

fungsi teknis pemerintahanc. Kedudukan, tugas dan susunan Organisasi Instansi Vertikal di daerahd. Hubungan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerahe. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan di bantu wakil Presiden dan menterif. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan antara instansi vertical dan dinas daerah

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

20. Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara (8 Jam Pelajaran)- Deskripsi Singkat

Mata pelajaran ini menjelaskan konsepsi, strategi, program, tata laksana dan dinamika Pendayagunaan Aparatur Negara

- Tujuan Instruksional Umum (TIU)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan konsep dan kebijaksanaan pendayagunaan aparatur negara.

- Tujuan Instruksional Khusus (TIK)Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu menjelaskan :a. Filosofi dan konsepsi pendayagunaan aparatur negarab. Strategi pendayagunaan aparatur negarac. Program – program pendayagunaan aparatur negarad. Manajemen strategi dan program pendayagunaan aparatur negarae. Tatalaksana dan dinamika pendayagunaan aparatur negara

- Pokok Bahasana. Filosofi dan konsepsi pendayagunaan aparatur negarab. Strategi pendayagunaan aparatur negarac. Program pendayagunaan aparatur negarad. Manajemen strategi dan program PANe. Tatalaksana dan dinamika PAN

- Sub Pokok Bahasan a. Hakekat PAN dalam GBHN dan tujuan PANb. Kondisi PAN masa kini, perkiraan PAN masa depan analisis kecenderungan dan

langkah – langkah program PAN c. Kelompok program PAN dan pemacu PANd. Pelaku kegiatan dan mekanisme pengerahan kegiatan PAN

Page 25: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

e. Pertanggungjawaban, proses pemberhasilan dan kelanjutan PAN

- Metode dan Mediaa. Ceramahb. Diskusic. OHP

- Daftar Kepustakaan

BAB VIEVALUASI

A. Evaluasi Proses Belajar1. Penilaian terhadap peserta dilakukan terhadap dua aspek yaitu :

a. Aspek sikap dan perilakuUnsur sikap dan perilaku yang dinilai meliputi : 1) Disiplin2) Kepemimpinan3) Kerjasama4) Prakarsa

Indikator yang dinilai dari masing – masing unsure sikap dan perilaku adalah sebagai berikut :a) Disiplin

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Indikator disiplin adalah :(1) Kehadiran(2) Ketepatan hadir di kelas (3) Ketepatan penyelesaian tugas(4) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika dan sopan santun(5) Berpakaian rapih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku(6) Keikutsertaan dalam senam pagi/SKJ/PBB/MFD(7) Dan sebagainya

b) KepemimpinanKemampuan memberi motivasi dan menggerakkan peserta lainnya, meyakinkan pendapat kepada orang lain, mempertemukan pendapat dan mengatasi ketegangan yang mungkin ada.

c) KerjasamaKerjasama adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama – sama. Indikator kerjasama adalah :(1) Menyelesaikan tugas bersama dengan orang lain melalui musyawarah untuk

mufakat(2) Membina keutuhan dan kekompakkan kelompok(3) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok(4) Mau menerima pendapat orang lain

d) PrakarsaKemampuan untuk mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luasIndikator Prakarsa adalah :(1) Berperilaku positif untuk membantu kelancaran diklat atau membuat situasi diklat

lebih menggairahkan

Page 26: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

(2) Mampu membuat saran – saran yang nyata, baik yang menyangkut materi diklat maupun yang menyangkut kelancaran pelaksanaan diklat

(3) Dapat menyampaikan gagasan/ide baru yang bermanfaat(4) Mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang relevan dan tidak bersifat menguji atau

memojokkan orang lain(5) Kemampuan mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan

b. Aspek Pendalaman MateriUnsur pendalaman materi adalah ujian tertulis.

c. Bobot Penilaian1. Sikap Perilaku 60%(a) Disiplin : 24%(b) Kepemimpinan : 12%© Kerjasama : 12%(d) Prakarsa : 12%2) Pendalaman Materi 40%

d. Cara Penilaian(1) Nilai terendah adalah 0 (nol) sedangkan nilai tertinggi adalah 100

(seratus)(2) Nilai sikap dan perilaku merupakan nilai rata-rata dari seluruh unsure

sikap dan perilaku(3) Nilai pendalaman materi merupakan nilai dari hasil ujian(4) Penilaian terhadap peserta diberikan oleh Widyaiswara,

penyelenggara, Pembimbing, Pendamping, Pengamat, Tim Pemeriksa Ujian dan lain-lain

e. Predikat Penilaian :1) Dengan Pujian 90 – 1002) Sangat Memuaskan 85 – 89,993) Memuaskan 80 – 84,994) Baik Sekali 75 – 79,995) Baik 70 – 74,996) Cukup 65 – 69,997) Sedang 60 – 64,99

Apabila nilai rata – rata akhir yang dicapai peserta kurang dari 60 dinyatakan tidak lulus juga apabila dalam ketidak hadiran peserta melebihi 5% dari seluruh program dinyatakan gugur, kecuali yang cacat jasmani.

2. Widyaiswaraa. Aspek yang dinilai dari penampilan Widyaiswara antara lain sebagai berikut :

1) Penguasaan materi2) Sistimatika penyajian3) Kemampuan menyajikan4) Ketepatan waktu, kehadiran dan menyajikan5) Penggunaan metoda dan sarana diklat6) Sikap dan perilaku7) Cara menjawab pertanyaan dari peserta8) Penggunaan bahasa’9) Pemberian motivasi kepada peserta10) Pencapaian tujuan instruksional11) Kerapihan berpakaian12) Kerjasama antar Widyaiswara (Tim)

Page 27: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

b. Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara Diklat.

3. Penyelenggaraana. Aspek yang dinilai :

1) Efektivitas penyelenggaraan2) Kesiapan sarana Diklat3) Kesesuaian Pelaksana program dengan rencana4) Kebersihan kelas asrama, kafetaria, kamar mandi, kakus dan lain – lain5) Ketersediaan fasilitas olah raga dan kesehatan

B. Evaluasi Hasil Belajar1. Diharapkan setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dapat dilakukan evaluasi Pasca Diklat

terhadapa alumni dalam hal :a. Sejauhmana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya

dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang diembannyab. Sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam rangka pembinaan karier

Pegawai Negeri Sipil2. Evaluasi hasil belajar dilakukan oleh unit Pengelola Program Diklat.3. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir A dan B diatas disampaikan kepada

Ketua Lembaga Administrasi Negara dan Pimpinan Instansi Penyelenggara.

BAB VIISERTIFIKASI

Kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III yang telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Lembaga Administrasi Negara dan Pimpinan Instansi Penyelenggara.

BAB VIIIPENUTUP

1. Pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III ini disusun berdasarkan analisis tujuan program Diklat dengan mengakomodasi dari kebutuhan organisasi instansi pemerintah masa kini.2. Apabila dikemudian hari dirasakan terdapat perubahan pada aspek kurikulumnya, maka dapat dilakukan pengembangan lanjutan.3. Pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III ini, mulai berlaku sejak ditetapkan dan menggantikan pedoman yang lama.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 22 Juni 1998

KETUALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

J.B KRISTIADI

Page 28: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

Lampiran 1

CHECK LIST PROSES PENYELENGGARAAN DIKLATPRAJABATAN GOLONGAN III

NO. KEGIATAN JANGKA WAKTU

PENANGGUNG JAWAB

KETERANGAN

SELESAI BELUMI. PERSIAPAN

1. Rapat Koordinasi Penyelengaraan 2. Penyiapan Akomodasi, Pedoman dan

Bahan Diklat 3. Penetapan Jadwal dan Widyaiswara 4. Rekonfirmasi Widyaiswara 5. Persiapan Pembukaan (Recheking) 6. Administrasi Keuangan

II. PELAKSANAAN A. Pemantauan Umum Harian

1. Rekonfirmasi Kesediaan Mengajar

2. Bio Data Pengajar 3. Pendamping/Pemandu 4. absensi 5. kebersihan Kelas 6. Penyiapan Ruang Kelas dan

Kelengkapan Kegiatan 7. Penyiapan Ruang Diskusi

dan Kelengkapannya 8. Penggandaan Bahan-bahan

Penugasan/Latihan 9. Perlengkapan Kantor (ATK,

Komputer, Foto Copy) 10. Memo 11. Evaluasi Harian 12. Sarana Olah Raga dan

Perlengkapannya

B. Pemantauan Kegiatan 1. Mengirim Laporan

C. Ujian 1. Memantau Ketersedian

Bahan 2. Pelaksanaan 3. Petugas Pengawas 4. Koreksi 5. rekapitulasi

Page 29: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

D. Evaluasi 1. Penyelenggaraan2. Antar Peserta 3. Umpan Balik 4. Hasil Akhir Kelulusan Peserta

E. Sertifikasi 1. Pengisian STTPP 2. Penomoran 3. Penandatanganan

Page 30: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

Lampiran 2

BAGAN ANALISA KURIKULUM KOMPETENSI

a. Hirarkhikal (Hierarcichal)Yaitu susunan beberapa kompensi khusus yang menunjukkan bahwa suatu kompetensi harus dikuasai lebih dulu. Setelah memperoleh pengajaran minimal kompetensi tersebut, baru dapat mengikuti pelajaran kompetensi khusus berikutnya.

Bentuk Bagan :

b. Prosedural (Procedural )Yaitu susunan yang menunjukkan bahwa suatu kompetensi khusus dilakukan lebih dulu dan kemudian diikuti dengan kompetensi khusus berikutnya sehingga seluruhnya merupakan rangkaian, tetapi belum tentu perlu mempelajarinya secara berurutan seperti urutan dalam mengerjakannya.

Bentuk Bagan :

1

2

3

1 2 3

Page 31: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

c. Pengelompokan (Cluster)Susunan beberapa kompetensi khusus yang menunjukkan semua kompetensi khusus tersebut jenis atau satu kategori

1

1.1 1.2 1.3

Page 32: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. NOMOR :112814/PRJAB III/III/LAN 1998

Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 jo. Keppres Nomor 20 Tahun 1989 dan Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama : …………………………………………………NIP : …………………………………………………Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………Pangkat/Golongan : …………………………………………………Instansi : ………………………………………………..

Pada Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan III yang diselenggarakan dari tanggal 22 November s.d 12 Desember 1998 bertempat di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi 162 jam pelajaran

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Semarang 12 Desember 1998Deputi Bidang Diklat I a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI JAWA TENGAH Sekretaris Wilayah Daerah,

Prof.Dr Atwi Suparman,M,Sc Drs Hendrawan NIP.130327898 NIP.500032526

CATATAN :Tanda diisi sesuai dengan kebutuhan

Pas Foto4X6

Page 33: REPUBLIK INDONESIA Menteri... · Web viewPancasila sebagai ideologi Nilai dasar ideologi Penjabaran nilai dan gagasan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka Liberalisasi perdagangan

B. DAFTAR MATA PELAJARAN

Halaman Belakang

I. SEMANGAT PENGABDIAN II.PIRANTI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN III WAWASAN TUGAS1. Pembinaan Rokhani 1.Administrasi, Manajemen dan Organisasi 1.Penyelenggaraan

TugasPenerapan Agama dalam 2.Kepegawaian Umum PemerintahanPelaksanaan Tugas. 3.Administrasi Negara 2.Kebijaksanaan

2. Pembinaan Mental Idiologi 4.Hukum Administrasi Negara Pendayagunaan Apartura. Pancasila,UUD 1945,dan GBHN 5.Kepemimpinan Negarab. Kewaspadaan Kesiapsigaan 6.Telahaan Staf Paripurna

Mental Idiologi 7.Pemecahan Masalah dan Pengambilan3. Pembinaan Sikap Keputusan (PMPK)a. PBB 8.Pola Kerja Terpadub. Peraturan Penghormatan 9.Sistem Administrasi Negara R.Ic. Peraturan Upacara 10.Manajemen Pelayanan Masyarakat4. Pembinaan Jasmani 11.Etika Birokrasi

senam

IV. PENDALAMAN MATERI1. Evaluasi2. Bahas Ulang3. Dan lain-lain

Semarang 12 Desember 1998PENANGGUNG JAWAB

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAHCATATAN :Tanda diisi sesuai dengan kebutuhan

Drs.Sugono, MsiNIP.01002683