resume kup pasal 25-39

8/18/2019 Resume Kup Pasal 25-39

1/8

Resume KUP Pasal 25 - 39

Pasal 25

Ayat 1 : Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlahrugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya

pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

Ayat 2 : Alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan adalah alasan-alasan yang jelas

dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti

pemotongan.

Ayat 3 : atas !aktu pengajuan surat keberatan adalah " bulan sejak tanggal dikirim surat

ketetapan pajak.

Ayat 4 : Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimanadimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat

dipertimbangkan dan tidak diterbitkan #urat Keputusan Keberatan

Ayat 5 : atas !aktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat

keberatan.

Ayat 6 : Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi,

atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan.

Ayat 7 : Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh

sampai dengan $ %satu& bulan sejak tanggal penerbitan #urat Keputusan Keberatan.

Ayat 9 : Wajib pajak dikenai sanksi administrasi sebesar '() apabila surat keberatan

ditolak atau dikabulkan sebagian oleh Dirjen Pajak.

Pasal 26

Ayat 1 : atas !aktu penyelasaian keputusan atas keberatan !ajib pajak ditetapkan selama

$* bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Ayat 4 : Wajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap pajak-pajakyang ditetapkan se+ara jabatan.

Pasal 26 A

ata +ara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan enteri Keuangan.

1


2/8

Pasal 27

Ayat 1 : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan

peradilan pajak atas #urat Keputusan Keberatan.

Ayat 2 : Putusan pengadilan adalah pengadilan khusus di Peradilan ata saha /egara.

Ayat 3 : Permohonan yang diajukan ditulis dalam bahasa 0ndonesia paling lama " bulan

sejak surat ketetapan keberatan diterima.

Ayat 4a : Dirjen Pajak !ajib memberikan keterangan se+ara tertulis apabila diminta oleh

!ajib pajak.

Ayat 5a : Wajib pajak dapat mengajukan banding selama $ bulan sejak tanggal penerbitan

Putusan anding.

Pasal 27 A

Ayat 1 : 0mbalan bunga diberikan berkenaan dengan #urat Keputusan Keberatan, Putusan

anding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam #urat Ketetapan Pajak Kurang ayar,

#urat Ketetapan Pajak Kurang ayar ambahan, #urat Ketetapan Pajak /ihil atau #urat

Ketetapan Pajak 1ebih ayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran

pajak.

Ayat 2 : 0mbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih #urat agihan Pajak

yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal $2 ayat %2& dan Pasal $3 ayat %$& sehubungan

dengan diterbitkannya #urat Ketetapan Pajak Kurang ayar atau #urat Ketetapan PajakKurang ayar ambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi berupa denda atau bunga.

Pasal 28

$. #etiap !ajib pajak yang ada di 0ndonesia !ajib menyelenggarakan pembukuan.

*. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas.

". Pen+atatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha danpekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan

lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha

dan pekerjaan bebas, pen+atatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan

penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan.

Pasal 29

Ayat 1 : Dirjen Pajak memiliki !e!enang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan ke!ajiban perpajakan Wajib Pajak

2


3/8

Ayat 2 : Petugas pajak harus memiliki tanda pengenal

Ayat 3 : Wajib pajak !ajib memperlihatkan buku atau +atatan, dokumen yang menjadi

dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Pasal 30

$. Dirjen Pajak memiki !e!enang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan

tertentu serta barang bergerak dan4atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi

ke!ajiban.

*. ata +ara penyegelan diatur berdasarkan peraturan mentri Keuangan

Pasal 31

$. ata 5ara pemeriksaan diatur berdasarkan peraturan entri Keuangan

*. Apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam batas !aktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 32

Ayat 1 : agi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi !akil atau kuasanyakarena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat 2 : Wakil Wajib Pajak yang diatur dalam ndang-ndang ini bertanggung ja!ab se+ara

pribadi atau se+ara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Ayat 3 : Wajib pajak diberi kesempatan untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami

masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan

hak dan ke!ajiban perpajakan Wajib Pajak

Ayat 4 : 6rang yang nyata-nyata mempunyai !e!enang dalam menentukan kebijaksanaan

dan4atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnyaber!enang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani +ek, dan

sebagainya !alaupun orang tersebut tidak ter+antum namanya dalam susunan pengurus

yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian

pengurus.

3


4/8

Pasal 34

Ayat 1 : #etiap Pejabat4Petugas pajak !ajib menjaga kerahasiaan data dari !ajib pajak

tersebut.

Ayat 2 : Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan penga+ara yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Ayat 3 : ntuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau

dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau

bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak

tertentu yang ditunjuk oleh enteri Keuangan.

Ayat 4 : enteri Keuangan memberikan i7in pembebasan atas ke!ajiban kerahasiaan

kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat %$& dan ayat %*& atas

permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Pasal 35

Ayat 1 : ntuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, atas

permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris,

konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan

dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan

pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan

atau bukti-bukti yang diminta.

Ayat 2 : Pimpinan ank 0ndonesia atas permintaan enteri Keuangan ber!enang

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah

penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Pasal 35 A

Ayat 1 : #etiap Wajib Pajak Pribadi atau adan !ajib memberikan data dan informasi yang

berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat 2 : Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan

dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristi!a yang diperkirakan

berkaitan dengan pemenuhan ke!ajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan

ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

4


5/8

Pasal 36

Ayat 1 : Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib

Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak

yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam rangka memberikan

keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas ke!enangannyaatau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang

dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa

dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pasal 36A

Ayat 1 : Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan

profesionalisme pega!ai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan,

terhadap pega!ai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yangtidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan

negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 : Pega!ai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar

ke!enangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan

Ayat 3 : Petugas pajak yang melakukan pemerasan kepada !ajib pajak dapat dihukum

dengan pidana dalam pasal "89

Ayat 4 : Pega!ai pajak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan terbukti

mela!an hukum dian+am dengan pidana pasal $* /o. "$ tahun $333

Ayat 5 : Pega!ai pajak tidak akan dituntut apabila melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 36 B

$. enteri Keuangan berke!ajiban untuk membuat kode etik pega!ai Direktorat Jenderal

Pajak.

*. Pega!ai Direktorat Jenderal Pajak !ajib mematuhi kode etik pega!ai Direktorat JenderalPajak.

". Penga!asan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pega!ai

Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode tik yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.

5


6/8

Pasal 36 C

enteri Keuangan membentuk komite penga!as perpajakan, yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan enteri Keuangan.

Pasal 36 D

$. Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pen+apaian kinerja tertentu.

*. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat %$& ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan elanja /egara.

". ata +ara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat %$&

diatur dengan Peraturan enteri Keuangan.

Pasal 37

-Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 A

$. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan #urat Pemberitahuan ahunan Pajak

Penghasilan sebelum ahun Pajak *((;, yang mengakibatkan pajak yang masih harusdibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka !aktu $ %satu& tahun

setelah berlakunya ndang-ndang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran

pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.

*. Wajib Pajak orang pribadi yang se+ara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh

/omor Pokok Wajib Pajak paling lama $ %satu& tahun setelah berlakunya ndang-ndang ini

diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk

ahun Pajak sebelum diperoleh /omor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan

pajak, ke+uali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bah!a #urat Pemberitahuan

yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ke!ajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang

menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan

menerbitkan surat ketetapan pajak atau #urat agihan Pajak, sedangkan yang menyangkut

tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

6


7/8

Pasal 39

Ayat 1 : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan

dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan

Pajak dalam penerimaan negara.

Ayat 2 : ntuk men+egah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi

mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum le!at $ %satu&

tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan,

dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambahkan $ %satu& kali menjadi * %dua& kali sanksi pidana

Ayat 3 : Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak /omor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian #urat Pemberitahuan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak

dan4atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan

negara.

Pasal 39 A

Penyalahgunaan berupa penerbitan dan4atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan

pajak, bukti pemungutan pajak, dan4atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

7


8/8

8

resume kup pasal 25-39

Documents