1. Pengertian dan istilah RenvoiRenvoi sangat erat hubungannya dengan kualifikasi dan titik taut. Memang sebenarnya ketiga soal ini dapat mencakup dalam satu permasalahan, yaitu hukum manakah yang akan berlaku (lex cause) dalam suatu peristiwa Hukum Perdata Internasional. Renvoi timbul apabila hukum, asing yang ditunjuk oleh lex fori, menunjuk kembali ke arah lex fori itu, atau kepada sistim hukum asing lain. Setelah mengkwalifikasikan fakta-fakta yang kita hadapi itu, maka kemudian kita mencari titik-titik taut yang memberi petunjuk kepada kita hokum (asing) mana yang akan berlaku. Yang dimaksud dengan hukum asing adalah disebut:a) Gesamtverweisung, jika menunjuk pada seluruh hukum asing termasuk didalamnya kaedah HPI dan kaedah hukum materillnya (hkm intern);b) Schahnormverweisung, jika hanya menunjuk pada hukum materiil (Hkm Intern) dari sistim hukum asing yang bersangkutan.Renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Penunjuk kembali (Renvoi) merupakan salah satu pranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi Civil Law (Hukum Eropa Kontinental) sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindari pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku (lex causae) yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Pelaksanaan Renvoi ini pada dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem dan kaidah-kaidah HPI-nya sendiri. Misalnya dalam menentukan status dan kewernagaraan personal seseorang akan ditemukan 2 sistem yangberbeda yaitu berdasarkan prinsip nasionalitas dan prinsip domisili.Di indoenesia istilah yang dipakai untuk renvoi adalah penujukan kembali. Istilah-istilah lain seperti renvoi au premier degree atau partial or single renvoi_Perancis, Ruckverweisbung_Jerman, Renvoi ersten Grades, Remission, remitting reference back remittal (Inggris, USA), Rinvio Indrieto (Italia), terugwijzing, terugverwijzing (Belanda).Sementara istilah penunjukan lebih jauh sebagai pembagian renvoi selain penunjukan kembali diistilahkan renvoi au second degree (Perancis), transmission (anglo saxon), wei-terverweisung, renvoi emeiten grades (Jerman), verderverwijzing (Belanda).2. Pro dan kontra renvoi menurut pandangan sarjanaRenvoi menimbulkan polemic dan perdebatan, sehingga menimbulkan adanya pihak-pihak yang kontra dan pro terhadap institusi renvoi ini. Alasan beberapa sarjana yang PRO RENVOI

1. Memberi keuntungan praktisJika renvoi diterima maka baerarti hukum internal sang hakim sendiri yang akan dipergunakan dan ini berarti suatu keuntungan praktis, dimana seorang hakim akan lebih mudah dan tepat melaksanakan hukum internalnya.

2, Penunjukan secara keseluruhan

3. Jangan plus royaliste que le roi (bersifat lebih raja dari raja itu sendiri).Menunjuk kepada hukum asing sebenarnya suatu konsesi, jika kemudian hukum asing itu tidak menetrimanya / menunjuk kembali, maka harus diterima / jangan ditolak.(Jika kita menutup pintu terhadap hukum asing, maka akan membawa kita pada chauvinisme yuridis yang mematikan kemungkinan perkembangan HPI.

4. Keputusan yang berbedaJika menolak renvoi akan mengakibatkan timbulnya keputusan yang berbeda dalam suatu peristiwa HPI dalam Negara yang menunjukkan dan Negara yang menunjuk kembali.(Misal jika dalam suatu peristiwa HPI Negara X menunjuk kpd hukum Negara Y, dan hukum Negara Y menunjuk kembali pada hukum Negara X, maka jika (Negara X) menolak renvoi, yang akan terjadi dalam suatu peristiwa HPI akan ada keputusan yang berbeda jika diperiksa di Negara X menggunakan hukum intern Negara Y, jika diperiksa di Negara Y akan menggunakan hukum Negara X).

5. Harmoni diantara keputusan-keputusan Dunia terbagi dalam 2 prinsip yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, dengan menerima renvoi akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan perkara HPI yang mengatasi pertentangan diantara kedua sistim ini.

6. Memperbesar kemungkinan executie;

7. Sesuai dengan rasa keadilan para pihak.

Negara-negara yang pro renvoi antara lain: Perancis, German, Belgia, Swedia,England, Swiss, Thailand dan sebagainya.Alasan bebrapa sarjana yang KONTRA RENVOI:

1. Renvoi tidak logis;doktrin renvoi tidak logis, karena jika renvoi diterima, maka akan terjadi suatu penunjukan kembali secara terus menerus, sehingga akan terjadi suatu inextricable circle yaitu tidak akan terjadi suatu penyelesaian karena akan terus menerus terjadi penunjukan kembali seperti bola pimpong.

2. Penyerahan kedaulatan Legislatif;menurut Cheshire dan Meyers,dengan adanya suatu renvoi, maka seolah-olah kaidah-kaidah hakim itu sendiriyang dikorbankan terhadap suatu hukum asing yang kemudian dianggap berlaku dan renvoi merupakan asing menggantikan kaedah-kaedah HPI nasional, souverinitas dari hukum suatu negara dibahayakan.penyerahan kedaulatan legislatif 3. Renvoi membawa ketidak pastian hukum.Jika renvoi diterima akan membawa ketidak pastian hukum karena penyelesaian HPI akan menjadi samara-samar, berjalan kesegala jurusan (ambiguous), tidak kokoh, tidak stabil. Akan terjadi completely unpredictable (ketidakpastian) untuk menentukan teori renvoi mana yang diterima suatu negara, dan karenanya baik secara teoritis maupun praktis akan mendapatkan kesulitan.

4. Membawa kesukaran-kesukaran.Renvoi membawa kesukaran / menyulitkan (inconvenient) bagi sang hakim, karena sang hakim harus mempelajari hukum asing, dan hakim harus mengetahui lebih dahulu HPI dari negara-negara lain yang bersangkutan.

Negara-negara yang kontra renvoi antara lain: Italya, Belanda, Yunani, Egyft, Suriah. Dan sebagainya3. Penerapan hukum renvoi di beberapa NegaraDalam keberagaman sistem hukum di dunia, dikenal 2 asas, yakni asas nasionalitas dan asas domisili. Masalah renvoi (penunjukan kembali) kemudian muncul sebagai akibat dari perbenturan asas tersebut. penerapan untuk kasus yang bisa dianggap serupa juga timbul perbedaan. Penerapan berbeda itu karena pada beberapa negara juga tidak semuanya menerima renvoi ini. Dengan kata lain, sejumlah negara memiliki kecenderungan menolak renvoi. Berikut keberadaan renvoi di sejumlah negara:1. Perancis Diketahui sejak ada peristiwa Forgo, menunjukkan bahwa di Perancis telah menerima Ronvoi, namun sejumlah pengamat menyebutkan bahwa ada kecondongan renvoi ditolak di negara ini.2. Italia Umumnya renvoi ditolak. Pengaruh teori Mancini menunjukkan bahwa di Italia ada hasrat melindungi diri dari HPI asing.3. Jerman memiliki kecondongan ke arah penerimaan.4.Swiss Secara tegas, tidak ada aturan tentang renvoi tetapi memiliki kecenderungan ke arah penerimaan.5. Nederland Menurut yurisprudensinya, umumnya renvoi ditentang tetapi di sana-sini tetap ditemukan keputusan yang dianggap menyimpang.6. Negara Asia-Afrika Diantaranya yang menerima atau mengakui keberadaan renvoi yakni Tiongkok, Thailand, dan Jepang. Sedang Mesir menolak, karena dalam Code Civil Mesir tahun 1948 dinyatakan bahwa penunjukan pada hukum asing dianggap penunjukan kepada kaidah intern materil dan kaidah HPI asing dikesampingkan.7. Negara-negara Anglo Saxon Seperti Inggris, ada kecenderungan kea rah penerimaan.8. Amerika Serikat Tak ada aturan tertulis. Tapi ada kecondongan menolak. Terkecuali persoalan yang berkenaan dengan titel tanah diatur dimana tanah itu terletak, termasuk kaidah HPI negara bersangkutan. Pun tentang sahnya perceraian, ini ditentukan domisili para pihak termasuk kaidah HPI-nya.9. Negara-negara sosialisAda kecenderungan menerima misalnya saja di MoscowBerikut ini contoh kasus yang dapat dikategorikan berkenaan masalah renvoi :- Kasus in re Annesley (Davidson v. Annesley tahun 1926)Ny. Annesley WN Inggris, domisili dan meninggal (1942) di Perancis, membuat testament / wasiat dlm bentuk hukum Inggris, yang mengakibatkan anak laki-lakinya tidak mendapatkan warisan lalu HPI Inggris berlawanan HPI Perancis. HPI Inggris wasiat syah, sedangkan HPI Perancis mengenal adanya legitima forci yang memberikan hak pada sang anak sekurangnya sepertiga bagian harta warisan; - dalam kasus ini Hakim Inggris menggunakan FCD, bertindak seolah hakim Perancis; dan HPI Perancis (prinsip nasionalitas) menunjuk hukum Inggris; kemudian HPI Inggris (prinsip Domisili) menunjuk Hakim Perancis;dengan menggunakan hukum intern Perancis berdasarkan ituwewenang Ny. Annesley dalam membuat surat wasiat dibatasi, maka anak lelakinya mendapatkan warisan berdasarkan legitima forci.4. Penerapam hukum renvoi di IndonesiaBerdasarkan perihal pro dan kontrapada renvoi bahwa yang digunakan dalam menilai masalah renvoi ini adalah logika. Kita harus dapat melihatnya berdasarkan pada hukum positifdimana renvoi dipandang sebagai suatu bentuk dari apa yang dinamakan denganpelembutan hukum, meskipun tidak ditemukan dalam suatu peraturan tertulis di Indonesia, renvoi diterima dalam kaidah hukum positif Indonesia secara nyata dan pada beberapa praktek administratif ternyata telah menunjukkan bahwa negeri ini telah menerima renvoi yang tercantum secara tidak langsung dalam pasal 16 sampai 18 AB.Adapun beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan renvoi di Indonesia adalahsebagai berikut:1.Perkara orang Armenia Nasrani tahun 19282.2.Perkara palisemen seorang British India tahun 1925Contohnya sebagai berikut :Apabila seorang warga inggris yang berdomisili di Indonesia harus ditentukanapakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia hendak menikah, maka menurut HPIIndonesia berdasarkan pasal 16 AB harus dipakai hokum Inggris. Dengan katalain perkataan kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hokum Inggris dan hokuminggris menunjuk kembalikepada hokum Indonesia ,karena menurut HPI inggrisyang harus dipakai untuk status personil yaitu domisili dari seseorang. Dalam halini domisili orang inggris bersangkutan adalah di Indonesia, maka hokumIndonesialah yang harus diberlakukan