"

."'",

-"'\.'.'..~. .

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA

BtJPATI KABUPATEN NHJSI BANYUASIN

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri .Dalam NegeriNomor I 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkllp dan Jenis-JenisRctribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, lliaka RetribllsiPemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Relrihllsi Dacrah TingkatII;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimakslld pada huruf aperlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah K"bllpaten MusiBanyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemb"ntllkan DaerahTingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Le;:,baran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tal11bahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia UrusanPiutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2104 );

3. Undang-Undang NO,mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribllsi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3685 );

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1083 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ]-f\!kllm AcaraPidana (Lembaran Negara Republik ll,clonc:,ia Tahun 1983Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepubJik j"'.:v,esia Nomor3258 );

7. PeratllnU! .

'.-2 -

7. Peratural1 Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3692 );

8. Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

10. Keputusan Menteri Dalamtentang Bentuk PeraturanPerubahan;

NegeriDaerah

Nomordan

84 Tahun 1993Peraturan Daerah

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentangProsedur Pen1;lesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;

12. Keputusan .Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemungutan Retlibusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentangRuang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan DaerahTingkat IT;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANGRETRIBUSI PEMAKAIAN KEKA YAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalall1 Peraturan Daerah ini yang dill1aksud dengan : .

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat DaerahOtonOI11yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah;

C. Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pc,:,,'5.kilan RakyatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Lell1baga L"'o(datif;

d. KCpH[;~ .

"

,.

,- .) -

d. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;

e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangRetribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerahyang berlaku;

f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yangsejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badanusaha lainnya;

,/~. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan olehPemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pad adasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebutretribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaanDaerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruanganpesta, pemakaian kendaraan alat-alat berat milik Daerah;

v i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturanperudang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi;

J J. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaanDaerah;

k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapatdisingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh WajibRetribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagaidasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menu rutperaturan perundang-undangan retribusi daerah;

I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkatSKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlahretribusi yang terutang;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yangselanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yangmenentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapatdisingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredil retribusi lebihbesar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

o. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkatSTRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga atau denda;

p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanterhadap SKRD alau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT danSKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

q. Pcmcriksuan .

- ,,- -:!l!!ft>:~-••-tt" .,....--'-.111.

-'

.4-

q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan llntuk mencari,mengumpulkan, dan mengelola data dan atau kelerangan lainnya dalamrangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Relribusi Daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

L Penyidikan tindak pidana dibidang retribllsi Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulanbukti yang dengan bukti itu membuat lerang lindak pidana di bidangretribllsi Daerah yang te~adi serta menemukan lersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungul retribusisebagai pembayaran alas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasa! 3

(1) Objek Relribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaanDaerah unluk jangka waktu lertentu, yang meliputi :

a. Pemakaian bangunan.b. Pemakaian ruangan untuk pesta.c. Pemakaian kendaraan alat.alat berat milik Daerah.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerahuntuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging import,'pengujian hasil mutu.

Pasal4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi ataubadan yang memperoleh hak llntuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRJBUSI

Pasal5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi JasaUsaha.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian.kekayaan Daerah.

'.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENET APANSTRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF

Pasa! 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusididasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layaksebagaimana keuntllngan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yangberoperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRlBUSI

Pasa! 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakandan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarifpasar yang berlaku di wilayahDaerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarifditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasayang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang melipllti :a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa.b. unsur kellntungan yang dikehendaki per satllan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimakslld pada ayat (3) hurufa meliputi :a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai

termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,sewa tanah dan bangunan, biaya !istrik, dan semua biayarutin/periodik lainnya yang berkaitan lang sung dengan penyediaanjasa

b. biaya tidak langsung. yang meliputi biaya administrasi umum, danbiaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap danaktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputiangsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, danpenyusutan aset.

d. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, sepertibunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal iniditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (I), (2) dan(3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Penggunaan GedungIBangunan :

A. 1. Gedung " .

.

A. I.

- 6 -

Gedung Dharma WanitaUntuk pemakaian yang bersifat komersial :a. Pada malam hari . . .. .b. Pada siang hari .

Rp. 500.000,-Rp. 400.000,-

Untuk pemakaian yang bersifat non komersial :a. Padamalam hari Rp.400.000,-b. Pada siang hari Rp. 300.000,-

2. Gedung Olah Raga- Untuk pemakaian yang bersifat komersial :

a. Pada malam hari ..b. Pada siang hari .

Rp. 400.000,-Rp. 300.000,-

Pemakaian gedung olah raga tidak dikenakan retribusi biladigunakan sebagai tempat olah raga.

B. Penggunaan Pemakaian Rumah Negeri.1. Rumah Negeri Permanen :

a Type 220. Rp. 15.000,-1 bulanb Type 120 . " ......... Rp. 12.500,-1 bulanc Type 70 .......... .. . .. . .... Rp. 10.000,-1 buland Type 54. Rp. 7.500,-1 bulane Type 45 . Rp. 5.000,-1 bulanf Type 36 Rp. 3.000,-1 bulang Type 21 ............ Rp. 2.000,-1 bulan

2. Rumah Negeri Semi Perman en :a. Type 220. Rp. 10.000,-1 bulanb. Type 120 . Rp. 7.500,-1 bulanc. Type 70 ....... . ......... Rp 5.000,- 1buland. Type 54 . Rp. 3.000,-1 bulane. Type 45 . .. ........ Rp 2.000,-1 bulanf Type 36 ... Rp. 1.500,-1 bulang. Type 21 . Rp. 1000,-1 bulan

3. Rumah Negeri lZumah Kayu 1Barak:a. Type 220 ... . ........ Rp. 7.500,-1 bulanb. Type 120 . Rp. 5.000,-1 bulanc. Type 70 Rp. 3.500,-1 buland. Type 54. Rp. 2.500,-1 bulane. Type 45 . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 1.700,-1 bulanf Type 36. . ... ... ... Rp . 1.000,-1 bulang. Type 21 . . . . .. ..,. Rp. 750,-1 bulan

C. Penggunaanlpemakaian kendaraan/alat-alat bera!

No. Nama dan Jenis Alat Type/Merk Tahun Tarip/hari(7 Jam)

I Swam Dozer CATD3C 70 HP 1991 Rp. 246.193,642 Well Leader (Shovel) TCM 835 1991 Rp. 216.195,983 Motor Grader Komatsu GDA6A 1991 Rp. 242.966,324 Dump Truck lsuzu TLD 56 1991 Rp. 63.946,405 Vibratory Roller DynapaC CB. 16 1991 IZp. 122.791,90

i6 Plat Beet Crane Toyota RYllO 1988 Rp. 36.284,647 Plat Beet Truck Toyota Ryno 1988 iRp 36.284,648 Hand Comnactor Sakai 1991 Rp. 6.383,23

Nnnlil danjenis .

'.

-7 -

No. Nama dan Jenis Alat Type/Merk Tahun Tarip/hari(7 Jam)

9 Motor Grader Mitsubishi 1980 Rp. 79.885,1210 Pneumatic Tyre Roller Sakai TS 7409 1980 Rp. 82.555,2011 Dump Truck Daihatsu V.22 1980 Rp. 17.869,0412 Buldozer Komatsu D.31 R 1988 Rp. 78.834,0013 Stone Cruser Barata MPB.! 1980 Rp. 17.869,0414 Motor Walls Barata MP.6 1980 lRj, 58.266,8815 Motor Walls Barata MGB.J 1980 Rp. 43.700,16

I16 Water Tank Truck Hino 1991 Rp. 60.749,08

l .. -

D. Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk kegiatanpertunjukan dan pameran sebesar ...Rp.200.000,-1 hari

BAB VII

WILA YAI-!PEMUNGUT AN

Pasal9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah temp at pelayananpemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB Vlll

MASA RETRlBUSl DAN SAAT RETRlBUSl TERUT ANO

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atauditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pad a saat diterbitkan SKRb atau dokumen lainyang dipersamakan.

BABIX

SURAT j>ENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORb ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harns diisidengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh WajibRetribusi atau kuasal1ya;

(3) Bentuk, isi sel1a tata cara pel1gisian dan penyampaian SPdORbsebagaimal1a dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh KepalaDaerah.

BABX .

- 8 -

BABX

PENET APAN RETRlBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkanSKRJ) atau dokumenlain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan basil pemeriksaal\ dan ditemukan data baru danatau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahanjumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKJU)KBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh KepalaDaerah.

BAH XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRb atau dokumen lain yangdipersamakan dan SKRDKBT

BAH XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

DaJam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurangmemabayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau belum dibayar danditagih dengan menggunakan STRD.

BAH XIII

TAT A CARA PEMBA YARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilullasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilul\asi selambat-Ial\lbatnya 15 (lima belas) harisejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakanSKRDKBT dan STPD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diaturdengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV " " .

"

..

- 9 •

BAB XlV

TATA CARA PENAGlHAN

Pasal 17

(l) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yangmenyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidakatau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui BadanDrusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BABXV

KEBERATAN

Pasal 18

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada KepalaDaerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan alas ketetapanretribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaranketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRD.KBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusitersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatansehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak meriunda kewajibari membayar retribusi danpelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 1.9

0) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejaktanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerimascluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya tetribusiyang terutang.

(3) Apabila .

-10-

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal In!telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BABXVI

PENGEMBALIAN KELEBlHAN PEMBA YARAN

Pasal20

(1) Atas kelebihan pelllbayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejakditerimanya permohonan kelebihan penibayaran retribusi sebagaimanatersebut pada ayat (1) pasal ini harus Illemberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 11l!telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan,permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan danSKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu)bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal inidiperhitungkan untuk Illelunasi terlebih dahlliu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran relribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (I) dilakukan dalam jangkawaklll paling lama 2 (dua) bulansejak diterbitkannyaSKRDLB

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelahlewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah meinberikan imbalanbunga sebesar 2 % (dua pesen) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan retribusi.

Pasal21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukansecara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnyamenyebutkan :b. nama dan alamat Wajib Retribusi.c. masa retribusi.d. besarnya kelebihan penibayaran.e. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikansecara langsung atau melalui pbS tercatat

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengmman pbstertatat merupakan bukti siJat pennohonan diterima oleh Kepala Daerah.

P~sa122 .

,y-

•

-11-

Pasal22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SuratPerilltah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utangretribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan carapemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buktipembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRlBUSI

Pasal23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasall l'etribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusiantara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencanaalam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkanoleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

KEDALUW ARSA PENAGlHAN

Pasal24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi,kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangretribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasa! ini tertangguh apabila :a. diterbitkan Surat Teguran atau :b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung :

BABXIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal25

(1) Wajib .

•

.12.

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiterutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ml adalahpelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PenJerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana dihidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasa! 1111

adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanyatindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian danmelakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka.

d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi.

f Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan denganpemeriksaan perkara.

g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk daripenyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikmemberi tahukan hal tersebut kepada penuntut Uml!m,X tersangkaatau keluarganya.

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapsi dipertanggungjawabkan., ..

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal in: memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikankepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentwl'1 yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.

BAB XXI.

I

.13.

BAB XX]

KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, dinyatakan tidak berlakulagi:

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingka£ iIMusi Banyuasin Nomor3 Tahun 1988 jo Nomor 19 Tahun 1995 tentang Retribusi atasPemakaian Gedung - gedung Milik Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat IIMusi Banyuasin.

2. Peraturan Dilerah Kabupaten Daerah Tingkat IlMusi Banyuasin Nomor13 Tahun 1993 tentang Retribusi Atas Pemakaian Alat-Alat Sesar MilikPemcrintah Kabupaten Daerah Tingkat IJ Musi Banyuasin .

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIMusi Sanyuasin Nomor17 Tahun 1995 tentang Sewa Rumah Negeri.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaipelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ..

Pasal29. .Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Ii1emerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di SekayuPada tanggal 22 Desember 1999

SIN,

\.

DiUlld.e,ngkan di sekayu

pa.da tanggaJ.;2.';a. Desember 1999

SEKREiTARISDAERAHKAJllJPATEl~I.uSI BANYIJASn~," ~-'

~ .. -~ .

1:;'. n. ALElCNOERDIN, S .E:.Pembina Tk. INIP 440 018477

LElWlRAN DAERAHKAJllJPA~ !.uSI BANYIJASINTAHJN 1999 l~()j,IOR 26.