review jurnal
TRANSCRIPT
REVIEW JURNAL PEMBERDAYAAN GRU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
INDONESIA
Peringkas – Nim WAWIN ISTI HARTIWIM, S.Pd
Topik Pemberdayaan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di
Indonesia
Penulis Sufean Hussin
Tahun 2013
Judul Teacher empowerment in state junior high school in indonesia
Halaman 28
Landasan Teori Jurnal ini menjelaskan dan menganalisa tentang kebijakan
dalam pemberdayaan guru dalam konteks desentralisasi
pendidikan yang diterapkan di Malang indonesia
Metode dan Subjek Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif . Penulis meneliti 35 orang sebagai subjek penelitian,
yang terdiri dari 3 responden dari departemen pendidikan, 3 orang
anggota DPRD Malang, 6 orang anggota komite sekolah, 2orang
anggota kepala dinas pendidikan dan 21 orang guru sekolah
menengah pertama negeri di malang.
Peneliti memperoleh data dengan cara menganalisa dokumen-
dokumen, observasi dan wawancara.
Penulis, menganalisa pemberdayaan guru dalam enam aspek dasar
yang dinamakan keefektifan, rata-rata, dapat menjawab masalah,
efisiensi, rensponsiv, ketepatan.
Hasil Hasil dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Para pelaksana kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan
Guru terdiri atas lima lembaga yaitu DPRD Malang,
department Pendidikan,dinas pendidikan, komite sekolah dan
sekolah yang bersangkutan. Peneliti juga menemukan dua
lembaga yang secara structural saling berkaitan yaitu
departemen pendidikan dan sekolah. Departemen pendidikan
memberikan tugas kepada sekolah dan terjalin hubungan
konsultasi. Selain itu, sekolah dapat mengadakan koordinasi
dengan departemen pendidikan.
Sedangkan DPRD local hanya membuat peraturan daerah yang
menjadi acuan bagi pemerintahan lokan dalam menjalankan
tugas, mendiskusikan dan menyetujui keuangan local,
memandu tugas yang dibuat oleh pemerintahan lokal, dan
menerima saran dari orang-orang yang berpengaruh sebagai
dasar membuat kebijakan. Sedangkan Lembaga pendidikan
dan komite sekolah adalah lembaga yang berdiri sendiri yang
bertugas membantu dinas pendidikan dalam menerapkan
pendidikan. Kedua lembaga ini tidak memiliki hubungan yang
terkait langsung, tetapi mereka membuat koordinasi dengan
dinas dan sekolah dalam kegiatan mereka.
2. Dalam apek tanggapan, para guru di seluruh sekolah bahwa
mereka dianggap dalam setiap menjalankan tugas dan mereka
memandu semua program yang dijalankan sekolah.
3. Dalam meningkatkan profesionalisme guru, setiap guru
memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seminar
yang diadakan oleh dinas pendidikan. Hal ini bertujuan untuk
membagi informasi atau program yang baru untuk diterapkan
di sekolah masing-masing. Selain itu untuk membicarakan
permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan
sekolah
Kesimpulan Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa lembaga
yang membawahi pemberdayaan Guru yaitu, DPRD, Dinas
Pendidikan, komite sekolah tidak mejalankan tugas pelayanan dan
obligasi secara maksimal sesuai dengan pesan reformasi
pendidikan. Mereka juga menyarankan bahwa dimensi-dimensi
yang mencakup membuat keputusan , peningkatan
profesionalisme, kemandirian dan pengaruh mungkin memberikan
kepuasan bagi para guru, sedangkan dimensi status dan
kepercayaan kurang memberikan kepuasan bagi para guru.
Dilihat dari aspek penerapan atas kebijakan pemberdayaan guru
yang terdiri dari 6 aspek hasilnya adalah keefektifan mungkin
memberikan keuntungan bagi para guru, kepuasan dan
peningkatan profesionalise guru. Efisiensi untuk penerapan
kebijakan initidak dibuat secara maksimal, ketepatan telah
diterapkan secara benar akan tetapi tidak dibuat dengan maksimal
dan itu berarti bahwa satu langkah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia. Kebanyakan guru merasa puas atas
ketepatan terhadap tugas mereka. Dan kebijakan pemberdayaan
guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan.