review kebijakan anggaran kesehatan...

Review KebijakanAnggaran Kesehatan Nasional

Apakah merupakan Anggaran Yang “Kurang” atau “Berlebih”?

PendahuluanPembiayaan kesehatan oleh pemerintah pusat diIndonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini

melonjak drastis. .

0

5

10

15

20

25

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010*

Alokasi

Sumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan 2004-2010

7 Triliun di tahun 2005 menjadi hampir 27 Triliun ditahun 2011 ini

Pendahuluan

• Kenaikan ini dipicu oleh adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan proporsi pembiayaan untuk kesehatan.

• Kaitan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pencapaian target indicator MDG.

Sumber Dana Pemerintah dibanding dengan sumber dana lainnya

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Trill

ions

Tahun

Pengeluaran Rumah Tangga

NGO/LSM

Asuransi Swasta

Perusahaan swasta dan BUMN

Jaminan Sosial Kesehatan

Sumber dana pemerintah (pusat dan daerah)

Source: National Health Account Country Table, WHO 2009

Tujuan Seminar

1. Mereview anggaran kesehatan kementriankesehatan beberapa tahun terakhir

2. Membahas usulan strategi kebijakanpenganggaran Kementrian Kesehatan 4 tahunmendatang (2011 – 2014)

Materi Seminar

Pembicara 1. Review Umum Kebijakan Anggaran Kesehatan Kemkes Saat Ini

Pembicara 2. Usulan untuk Kebijakan Anggaran Kesehatan Indonesia 5 tahun mendatang.

Diskusi umum arah kebijakan pembiayaan dan penganggaran kesehatan di masa mendatang

Pembicara 2:

Usulan untuk Kebijakan Anggaran Kesehatan Indonesia 5 tahun mendatang?

Bahan Diskusi (Pembicara 2)

1. Apakah anggaran ini dapat terserap dengan baik?

2. Bagaimana analisis anggaran dan penyerapan dalam konteks desentralisasi?

3. Apakah ada potensi untuk dinaikkan lagi mengingat amanah UU Kesehatan yang 5% dari APBN.

Penutup: Usulan Kebijakan

Pertanyaan 1

Apakah anggaran ini dapat terserap dengan baik?

Grafik Serapan AnggaranKementrian Kesehatan 2004-2010

0

5

10

15

20

25

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010*

Alokasi

Realisasi

Sumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan 2004-2010

Data Alokasi dan Realisasi Dana Pemerintah per Kementrian tahun 2010

KementrianAlokasi

(Triliun Rp)Realisasi

(Triliun Rp)Serapan

Kuartal 2(%)Serapan

Kuartal 4(%)Sisa (triliun

Rp)

Pendidikan 63.4 52.0 28.4% 82.00% 11.4

Pertahanan 42.9 39.2 24.2% 91.30% 3.7 PekerjaanUmum 36.1 29.7 41.4% 98.40% 0.6

Kepolisian 27.8 24.4 27.8% 87.90% 3.4

Kesehatan 23.8 22.5 23.1% 94.50% 1.3

Perhubungan 17.6 16.9 23.9% 95.80% 0.7

Keuangan 15.4 14.6 32.7% 95.00% 0.8 Sumber data: Analisis Penyerapan Anggaran Kementrian dan Lembaga, Kemenkeu, 2010

Grafik Serapan Anggaran tahun 2010

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Kementrian Pendidikan

Kementrian Pertahanan

Kementrian Pekerjaan

Umum

Kepolisian Kementrian Kesehatan

Kementrian Perhubungan

Kementrian keuangan

Alokasi (Triliun Rp)

Realisasi (Triliun Rp)

Sumber data: Laporan Analisis Penyerapan Anggaran Kementrian dan Lembaga, Kemenkeu, 2010

Gambaran Serapan Dana Pemerintahuntuk Sektor Kesehatan

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Dana Kementrian Kesehatan

Dana DAK Kesehatan Dana Dekonsentrasi Kesehatan

alokasi

realisasi

Sumber Data: Indonesia Revised Budget Note, MoF, 2011

Pembagian Dana Kementrian KesehatanSumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan 2010

Setjen10.67%

Inspektorat jenderal0.34%

Bin Kesmas (diluar BOK dan Jamkesmas)

6.68%

Bin Yanmed (diluar Jamkesmas)

29.40%

P2PL6.01%

Binfar dan Alkes4.35%

Litbangkes1.01%

PPSDM11.12%

JAMKESMAS30.42%

Grafik Serapan Anggaran Kemenkes per unit utama (tahun 2009, dlm Triliun Rp)

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Setjen Inspektorat jenderal

Bin Kesmas Bin Yanmed P2PL Binfar dan Alkes

Litbangkes PPSDM

Thou

sand

s

Alokasi

Realisasi

Sumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan 2010

Bagaimana keadaa di daerah?Studi Kasus Alokasi dan Realisasi Anggaran Program KIA di beberapa Propinsi Tahun 2009

Komposisi Alokasi-Realisasi Anggaran Belanja Program Prop. Nusa Tenggara Timur (juta Rupiah)

Column1

Alokasi APBD Dinkes Prop NTT

Realisasi APBD Dinkes Prop NTT

Alokasi APBN Dekonsentrasi

Prop NTT

Realisasi APBN Dekonsentrasi

Prop NTTTOTAL Alokasi TOTAL Realisasi

SISAMNCH - Health Care Services 461.06 238.00 1,000.00 538.00 1,461.06 776.00 685.06 MNCH -Prevention and Health Promotion 387.45 200.00 - - 387.45 200.00 187.45 MNCH - Program Management and Administration 749.71 387.00 3,327.14 1,790.00 4,076.85 2,177.00 1,899.85 MNCH - Advocacy Communication Social Mobilization - - 364.31 196.00 364.31 196.00 168.31 MNCH -Investment - - 284.39 153.00 284.39 153.00 131.39 MNCH - Drugs, MedEquip, Nut Suppl. 2,615.27 1,350.00 - - 2,615.27 1,350.00 1,265.27 MNCH - Human Resource Improvement - - 1,983.27 1,067.00 1,983.27 1,067.00 916.27 MNCh -Monitoring Evaluation - - 1,178.44 634.00 1,178.44 634.00 544.44

TOTAL 4,213.48 2,175.00 8,137.55 4,378.00 12,351.03 6,553.00 5,798.03

Penyerapan 53.06%

Komposisi Alokasi-Realisasi Anggaran Belanja Program Prop. Nusa Tenggara Timur (juta Rupiah)

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

MNCh - Monitoring Evaluation

MNCH - Human Resource Improvement

MNCH - Drugs, MedEquip, Nut Suppl.

MNCH - Investment

MNCH - Advocacy Communication Social Mobilization

MNCH - Program Management and Administration

MNCH - Prevention and Health Promotion

MNCH - Health Care Services

Komposisi Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Program Prop. Jawa Barat (juta Rupiah), 2009

APBD Dinkes PropRealisasi APBD

APBN Dekonsentrasi

PropRealisasi

Dekonsentrasi TOTAL Alokasi TOTAL Realisasi

MNCH - Health Care Services 1,300.00 1,243.71 - - 1,300.00 1,243.71 MNCH - Prevention and Health Promotion 814.00 778.75 2,072.00 1,098.16 2,886.00 1,876.91 MNCH - Program Management and Administration - - 551 275.50 551 275.50 MNCH - Advocacy Communication Social Mobilization - - 368 191.36 368 191.36

MNCH - Investment - - - - - -MNCH - Drugs, MedEquip, Nut Suppl. 234.00 223.87 1,718.00 927.72 1,952.00 1,151.59 MNCH - Human Resource Improvement - - 3,913.00 1,917.37 3,913.00 1,917.37

MNCh - Monitoring Evaluation - - 286 145.86 286 145.86

SERAPAN 95.67% SERAPAN 51.14% SERAPAN 60.43%

Komposisi Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Program Prop. Jawa Barat (juta Rupiah), 2009

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

APBD Dinkes Prop Realisasi APBD APBN Dekonsentrasi Prop

Realisasi Dekonsentrasi

Thou

sand

s




MNCH - Investment





Komposisi Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Program Prop. Kalimantan Barat (juta Rupiah), 2008

APBD Dinkes PropRealisasi APBD

APBN Dekonsentrasi

PropRealisasi

Dekonsentrasi TOTAL Alokasi TOTAL Realisasi

MNCH - Health Care Services 1,500.00 1,350.00 - - 1,500.00 1,350.00 MNCH - Prevention and Health Promotion 650.00 617.50 2,000.00 1,400.00 2,650.00 2,017.50 MNCH - Program Management and Administration - - 650 455.00 650.00 455.00 MNCH - Advocacy Communication Social Mobilization - - 400 280.00 400.00 280.00

MNCH - Investment - - - - 0.00 -MNCH - Drugs, MedEquip, Nut Suppl. 500.00 485.00 1,500.00 900.00 2,000.00 1,385.00 MNCH - Human Resource Improvement - - 3,900.00 1,950.00 3,900.00 1,950.00

MNCh - Monitoring Evaluation - - 400 280.00 400.00 280.00


Komposisi Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Program Prop. Kalimantan Barat (juta Rupiah), 2008

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

APBD Dinkes Prop Realisasi APBD APBN Dekonsentrasi Prop

Realisasi Dekonsentrasi

Thou

sand

s




MNCH - Investment





Komposisi Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Program Prop. Papua (juta Rupiah), 2008

APBD Dinkes PropRealisasi APBD APBN OTSUS Prop Realisasi OTSUS TOTAL Alokasi TOTAL Realisasi

MNCH - Health Care Services 10,220.00 7,869.40 - - 10,220.00 7,869.40 MNCH - Prevention and Health Promotion - - - - - -MNCH - Program Management and Administration - - - - - -MNCH - Advocacy Communication Social Mobilization - - - - - -

MNCH - Investment - - - - - -MNCH - Drugs, MedEquip, Nut Suppl. - - 4,522.00 4,120.00 4,522.00 4,120.00 MNCH - Human Resource Improvement - - 2,536.00 2,485.00 2,536.00 2,485.00

MNCh - Monitoring Evaluation - - - - - -


Komposisi Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Program Prop. Papua (juta Rupiah), 2008

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

APBD Dinkes Prop Realisasi APBD APBN OTSUS Prop Realisasi OTSUS

Thou

sand

s




MNCH - Investment





Penafsiran (1)

• Setiap tahun ada sisa di seluruh Kementrian• Sisa yang paling sedikit adalah di Kementrian

Pekerjaan Umum• Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan

mempunyai ciri yang sama: menjalankan kegiatan publik yang banyak di luar gedung (Public Work dan Public Health)

• Perbedaannya: Kementerian PU menggunakan model kontrak untuk menjalan kegiatannya.

Penafsiran (2)• Laju percepatan anggaran

di semester 3 dan 4 sangat cepat

• Ada kecenderungan setiap tahun realisasi berusaha mengejar anggaran di ujung tahun

• Ada pertanyaan mengenai efisiensinya

0

5

10

15

20

25

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010*

Alokasi

Realisasi

Penafsiran (3)

• Sisa anggaran terjadi di daerah sulit seperti NTT

• Ada kemungkinan kekurangan SDM untuk menjalankan anggaran kesehatan

• Apabila tidak dilakukan intervensi dapat menyebabkan semakin parahnya ketidak adilan geografis

Diskusi 2

Bagaimana analisis anggaran dan penyerapan dalam konteks kebijakan desentralisasi?

Analisis kebijakan menggunakan Segitiga Kebijakan

Context

Isi (Content) Process

Actors

Analisis Kebijakan PembiayaanPemerintah untuk Kesehatan

Analisis Isi (Content):Penganggaran kesehatan pemerintah selama ini terdiri dari berbagai sumber dana yaitu:1. Dana Pemerintah Pusat dalam APBN: Dana

Kementrian, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan.

2. Dana Pemerintah Pusat yang menjadi APBD: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

3. Dana Bantuan Sosial; Jamkesmas, Jampersal, BOK (?)

Setiap isi kebijakan mempunyai berbagai masalah tersendiri.

Konteks Penyusunan Kebijakan Penganggaran Kesehatan

• Kebijakan penganggaran kesehatan berada dalam suasana desentralisasi kesehatan.

• Pada tahun 2004 sampai dengan 2009, berada dalam lingkup UU 33 tahun 2004, PP mengenai Dana Perimbangan (PP 55 tahun 2005), Permenkeu mengenai DAK 175/2009.

• Pada tahun 2008 terbit PP 7 yang mengatur mengenai Dana Dekonsentrasi.

• Kebijakan penganggaran di tahun 2011-2014harus mengacu pada berbagai aturan di atas

Proses Kebijakan

• Kebijakan penganggaran kesehatan dalam rangkapercepatan pencapaian indikator MDGditetapkan dengan keputusan politik presiden. Ditetapkan sejak 2003

• Untuk tahun 2010-2014 telah dinyatakan pagu anggaran dengan kenaikan sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

• Penentuan kegiatan penganggaran tahunandilakukan dalam siklus tahunan. Dana harus dialokasikan berdasarkan jenisnya (DAU, DAK, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Jamkesmas, BOK, dll).

Pelaksanaan kebijakan penganggaran (1)

Dana Dekonsentrasi• Sebagian besar dana pemerintah pusat yang

berasal dari Dana Dekonsentrasi mengalami hambatan dalam pencairan (biasanya sekitar bulan Agustus tahun berjalan).

• Absorbsi anggaran dekon yang relatif lebihrendah dibandingkan dengan dana lainnya

• Berbagai laporan di daerah menyatakan tidak terserapnya dana dekonsentrasi secara optimal.

• Sebagian pejabat belum memahami makna dana dekonsentrasi sesuai PP 07/2008

Pelaksanaan kebijakan penganggaran (2)

DAK

• Kebijakan Dana Alokasi Khusus terbatas pada fasilitas fisik, peralatan, dan obat.

• Juknis DAK terbaru untuk kesehatan juga masih menyatakan hal yang sama hanya ditambahkan titik berat kegiatan adalah untuk percepatan indikator MDG

• Kelemahan DAK; membutuhkan semacam dana pendamping APBD yang menyedot anggaran kesehatan untuk fisik, peralatan, dan obat

• Akibatnya terjadi kekurangan dana untuk operasional dan di beberapa daerah dilaporkan adanya kelebihan anggaran untuk fisik. (Kelas III di RSD dapat lebih baik dibanding kelas I)

Pelaksanaan Kebijakan (3)

Dana Tugas Pembantuan

Dana BOK: belum dapat dilihat

Aktor Pelaku dalam berbagai dana (1)

• Dana Dekonsentrasi:

Kebijakan penggunaan dana dekonsentrasi terutama dipegang oleh Kementrian Kesehatan.

Dana dekonsentrasi terutama digunakan untuk tugas pemerintah pusat yang dilimpahkan ke propinsi.

Penggunaannya dibatasi oleh PP 7 tahun 2008 yang tidak boleh melimpahkan ke Kabupaten/Kota.

• Dana Alokasi Khusus:

Terlihat Pemegang kebijakan utama adalah Kementrian Keuangan dan DPR.

Kementrian Kesehatan tidak terlalu berperan dalam menentukan aturan pengelolaan DAK

Dalam UU seharusnya justru Kementerian Kesehatan yang menentukan aturannya..

Aktor Pelaku dalam berbagai dana (2)

• Dana Tugas Pembantuan: Selama ini dipergunakan untuk RS melalui DitJen Bina UpayaKesehatan, sebagian besar untuk peralatan kesehatan di RumahSakit. Ada beberapa masalah hukum terkait dengan Dana TP

• Dana Jamkesmas:Kebijakan berada di Pusat Jaminan PembiayaanKesehatan di Kementrian Kesehatan. Alokasi berdasarkan penggunaan fasilitas oleh masyarakat miskin (pelayanan kuratif). Sebagian dipergunakan untuk pelayanan operasional promosi di Puskesmas.

• Dana Jampersal:Kebijakan dibawah direktorat kesehatan ibu, tetapi belum adaanalisis dan evaluasi awal tentang dana jampersal ini, terutamaterkait dengan alokasi anggarannya yang mencapai 1,2T

• Dana APBD: Berada di pemerintah propinsi dan kabupaten/kota

Tantangan yang dihadapi di masa mendatang

Dana dekonsentrasi:• Masih ada kemungkinan terlambat

diturunkan,

• Dana Dekon mungkin sulit dilaksanakan,

Akibatnya mempunyai risiko tidak terserap kembali

Dana Alokasi Khusus• Meningkatkan proyek-proyek fisik dan obat, • Tidak dapat dipergunakan untuk

meningkatkan kegiatan operasional.• Ada kemungkinan masih bertumpu pada fisik

sehingga terjadi pembangunan berkelibihan(Kasus di beberapa tempat di Indonesia Timur memperlihatkan bahwa DAK

yang pro-poor ini justru menimbulkan masalah (contoh:Kelas III lebihbagus di bandingkan Kelas I atau bahkan VIP, pembelian Inkubator tiaptahun, dsb)

Tantangan umum yang dihadapi di masa mendatang

• Timing penyaluran

• Penyerapan anggaran yang masih terkesan berakselerasi di akhir tahun.

• DAK yang masih belum bisa operasional

• TP yang dijadikan tempat BOK

Diskusi 3:

Apakah ada potensi untuk dinaikkan lagi mengingat amanah UU Kesehatan yang 5% dari APBN

Peningkatan anggaran di masa mendatang:

• Perlu dikaji secara keseluruhan

• Ada kemungkinan sulit dilakukan peningkatan anggaran apabila situasi tidak berubah

Penutup

Usulan-usulan untuk Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di tahun-tahun mendatang:

1. Terkait dengan aturan penyaluran dana pusat ke daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi

2. Terkait dengan anggaran khusus untuk daerah yang sulit.

3. Melibatkan berbagai komponen masyarakat (civil society) untuk membantu mengarahkan pembiayaan kesehatan

Usulan 1

• Terkait dengan aturan penyaluran dana pusat ke daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi

Usulan Kebijakan Bagi Pemerintah Pusat (1)

Dana Dekonsentrasi:•Secara umum diharapkan untuk mengurangi besaran Dana Dekonsentrasi dan mengalihkan ke Dana Alokasi Khusus. •Hal ini sesuai dengan UU Keuangan dalam Desentralisasi (UU 33 tahun 2004). •Dana Dekonsentrasi ditujukan untuk membiayai kegiatan pusat yang dilimpahkan ke daerah sesuai dengan PP 7 tahun 2008 kepada pemerintah propinsi untuk memenuhifungsi supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi.•Diharapkan ada penurunan sisa anggaran dari dana dekonsentrasi


Dalam DAK ada beberapa usulan1. Alokasi anggaran pusat DAK dapat dipergunakan untuk

operasional. Usulan ini dilakukan oleh Kemenkes2. Dana pendamping dari daerah disesuaikan dengan

tingkat kemampuan fiskal daerah. Semakin besar kemampuan fiskal maka prosentasenya diharapkan semakin besar.

3. Mengacu ke SPM Kesehatan4. Alokasi anggaran diharapkan menggunakan formula

yang berbasis pada variabel variabel yang mempengaruhi besarnya biaya operasional, kemampuan fiskal daerah, dan status kesehatan ibu dan anak di daerah.

5. BOK sebaiknya masuk ke DAK bukan TP.

Catatan untuk Kemampuan fiskal

• Di berbagai daerah terdapat bukti adanya kemampuan fiscal tinggi untuk kesehatan

• Namun kemampuan fiskal ini tidak dipergunakan untuk kesehatan

• Daerah tetap bertumpu pada pemerintah pusat

• Perlu terus dipicu dengan berbagai kebijakan


Catatan:

• BOK sebaiknya masuk sebagai DAK untuk menjamin sustainabilitas

• Perlu evaluasi terhadap Jampersal, khususnya target, benefit dan outcomes yang dituju.

Usulan 2

• Penganggaran untuk daerah sulit

Untuk daerah yang sulit seperti NTT dan Papua

• Meningkatkan dana investasi untuk sarana kesehatan

• Menggunakan model model inovasi untuk pengadaan SDM secara jangka pendek, dengan cara kontrak berkelompok

• Mendidik dan melatih tenaga kesehatan setempat

Usulan 3

Untuk Civil Society

• Lebih aktif membantu Kementerian Kesehatan dalam melakukan hubungan kerja dengan DPR dan Kementerian Keuangan

• Lebih aktif membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan hubungan kerja dengan DPRD dan PemDa

Terimakasih

review kebijakan anggaran kesehatan...

Documents