review renstra merespon dinamika pembangunan sinergi edisi 17 (1).pdfarsitektur dan informasi...

Edisi 17/ Mei 2017

Sofifi, Kawasan PotensialBerkembangJadi Kota Baru Publik

B U L E T I N B P I W

Review Renstra Merespon Dinamika Pembangunan Mereview Renstra 2015-2019 dan Pengembangan Kota Baru Publik

SINERGI / Edisi 17 - Mei 20172

INfRaSTRUKTUR PUPRTERPaDU UNTUK NEgERI

Gedung BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [email protected]. +6221-2751 5804

BaDaN PENgEMBaNgaN INfRaSTRUKTUR WILaYaH (BPIW) KEMENTERIaN PUPR

SINERGI / Edisi 17 - Mei 2017 1

Pelindung: Rido Matari Ichwan

Penasehat: Firman Hatorangan

Pengarah:Bobby PrabowoIwan Nurwanto Hadi Sucahyono

Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:Shoviah

Redaksi:M. Salahudin Rasyidi

Mochammad TranggonoHari Suharto DiyaksaErwin Adhi Setyadhi

Wahyu HendrastomoMelva Eryani Marpaung

Editor :Hendra Djamal

Kontributor:Mutri Batul Aini

Indira Dwi KusumatutiDaris Anugrah

Andhika Prabowo

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam

lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai

dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected]

Design : Heri HitoKartunis: Oki Heryanto

Diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW) Kementerian PUPR

alamat Redaksi:Gedung G, BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210

Email: [email protected]@pu.go.id

Website: www.bpiw.pu.go.idTwitter: @informasiBPIW

Youtube: Layanan informasi BPIWFacebook: BPIWkementerianPUPR

No. Telp. +6221-2751 5804

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Mei ini kami akan menfokuskan

soal Review Renstra Kementerian PUPR yang sedang dilakukan BPIW.

Hal itu dibahas dalam Kabar Utama edisi bulan ini.

Pada rubrik Wawancara, kami menghadirkan Kepala Pusat Pengem-

bangan Kawasan Strategis, Hadi Sucahyono. Dalam rubrik ini dibahas

mengenai kegiatan dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai dukungan Kementerian PUPR

terhadap pengembangan Kota Baru Publik Sofifi.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan

BPIW sepanjang bulan Mei, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu,

sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan

yang menampilkan pesona Kota Solo.

Kemudian pada rubrik Tips dibahas mengenai mengembalikan semangat

kerja setelah lebaran. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan

istilah tentang pendanaan. Kami berharap apa yang disajikan dapat

memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

Buletin BPIW

SINERGI / Edisi 17 - Mei 2017 SINERGI / Edisi 17 - Mei 2017 32

Perspektif

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) saat ini tengah melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019.

Perkembangan dinamika saat ini menjadi salah satu faktor yang mendorong untuk dilakukannya review terhadap Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Review tersebut salah satunya bertujuan agar keberadaan Renstra Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program, kegiatan serta pendanaan yang efektif dan mampu merespon dinamika pembangunan yang terjadi.

Kini sejumlah dinamika yang ada mengalami perubahan, antara lain lingkungan strategis, isu strategis, kinerja 2015–2016 dan asumsi pendanaan.

Untuk lingkungan strategis, misalnya ada perubahan arah kebijakan terkait prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2017, Direktif Presiden dan lainnya.

Dari dinamika isu strategis tersebut, muncul dorongan agar ada penataan kelembagaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Termasuk penyesuaian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta isu kesetaraan gender. Kemudian, dari dinamika kinerja 2015–2016 dan asumsi pendanaan ada berbagai penyesuaian-penyesuaian. Seperti pada target dan realisasi kinerja, target dan realisasi pendanaan hingga serta kebutuhan investasi infrastruktur PUPR 2017, 2018, dan 2019.

Di samping itu, saat ini BPIW juga memacu percepatan pengembangan terhadap 10+4 kota baru publik. 10 kota

baru publik merupakan amanah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 plus 4 kota baru publik inisiatif Kementerian PUPR.

Amanah RPJMN 2015-2019 terkait pengembangan kota baru publik, meliputi Padang, Palembang, Maja, Pontianak, Bandar Kayangan, Banjar Baru, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura. Adapun untuk tambahannya, Kementerian PUPR berinisiatif mendorongan pengembangan 4 Kota Baru Publik, yakni Sofifi, Sei Mangkei, Kemayoran dan Tanjung Selor.

Kota Baru Publik Sofifi diprediksi memiliki peluang untuk cepat berkembang karena memiliki letak yang strategis diantara Pusat Kegiatan Nasional, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai. Sofifi juga berpotensi menjadi pusat jasa perdagangan dan logistik.

Dengan memiliki berbagai potensi tersebut, maka kawasan Sofifi dapat berkembang dengan pesat.

Mereview Renstra 2015-2019 dan Pengembangan Kota Baru Publik

daftar isi Edisi 17 - Mei 2017

01 SALAM REDAKSI02 DAFTAR ISI03 PERSPEKTIF Mereview Renstra 2015-2019 dan Pengembangan Kota Baru Publik04 KABAR UTAMA Review Renstra Merespon Dinamika Pembangunan 10 REVIEW Man Makes The City: Urban Development and Planning11 GLOSSARY Istilah Tentang Pendanaan

12 WAWANCARA Hadi Sucahyono: Mempersiapkan Lelang Internasional Men-

jadi Tantangan Tersendiri18 TEROPONG MEDIA Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

20 KILAS BPIW BPIW Gelar Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pemba-

ngunan Jangka Pendek 2019-202138 LAPORAN KHUSUS Sofifi, Kawasan Potensial Berkembang Jadi Kota Baru Publik42 OPINI Knowledge Management Dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah48 INFOGRAFIS Sistem Konektifitas Kepulauan Maluku50 JALAN-JALAN Soloku, Kota Penuh Kenangan52 WPS CORNER Wilayah Pengembangan Strategis 25 & 2654 TEKNOLOGI CMP, Teknologi Mengurangi Kemacetan Berbiaya Rendah 56 POTRET Serah Terima Jabatan Sekretaris BPIW60 TIPS 7 Tips Mengembalikan Semangat Kerja Setelah Libur Lebaran61 TOKOH Wali Kota Probolinggo, Rukmini: Pemkot Bertekad Kembangkan Probolinggo Jadi Kota Pusaka

04

50

61

20

12

Kabar utama Kabar utama


Review Renstra Merespon Dinamika Pembangunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, telah berjalan selama 3 tahun, semenjak digulirkan pada 2015 lalu. Selama kurun waktu tersebut, terjadi perubahan-perubahan, seperti arah kebijakan terkait prioritas nasional.

Perubahan kebijakan tersebut seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kemudian terdapat gap kebutuhan pendanaan antara target Renstra PUPR dengan realisasi anggaran sehingga mempengaruhi capaian.

Latar belakang review tersebut juga terkait penyelarasan output dan outcome dan penyederhanaan output terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) No.12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Keuangan No.136 tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan dan penelahaan RKAK/L instansi pemerintah menyusun penganggaran berbasis ADIK.

Masukan evaluator Kementerian PAN dan RB juga menjadi pertimbangan Kementerian PUPR melakukan Review Renstra, sehingga indikator output SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, dan Timebound) dapat lebih maksimal.

Dengan dilatarbelakangi beberapa hal itu, Kementerian PUPR melalui BPIW melakukan Review Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti mengatakan, Review Renstra PUPR memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR ke depan. Ia juga berharap, kegiatan tersebut dapat melahirkan renstra yang efektif dan mampu merespon dinamika pembangunan.

“Kerja keras BPIW yang didukung unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR akan mampu melahirkan Renstra PUPR yang terjamin efektifitasnya dan mampu merespon dinamika pembangunan,” ujar Anita beberapa waktu lalu.

Kepala BPIW yang juga selaku Ketua Tim Pengarah

“Kerja keras BPIW yang didukung unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR akan mampu melahirkan Renstra PUPR yang terjamin efektifitasnya dan mampu merespon dinamika pembangunan,” ujar Anita beberapa waktu lalu.

Dinamika pembangunan yang terus berkembang secara dinamis, mendorong dilakukannya Review Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019. Review yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ini diharapkan dapat efektif dan mampu merespon dinamika pembangunan tersebut.

Jalan tol Medan-Kualanamu Sumatera Utara Sumber: Dok. PUPR



PUPR adalah sinergi program pusat dan daerah agar pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat terlaksana dengan baik, koordinasi Kelembagaan antar sektor, antar daerah, dan antar pemerintahan. Tantangan lain adalah restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang sasaran kinerjanya disusun berdasarkan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Rencana Tata Ruang yang perlu dimanfaatkan sebagai basis pembangunan wilayah.

Isu strategis dan tantangan lain yang juga perlu disikapi seperti peningkatan sistem pengendalian internal, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Terkait kerangka regulasi, menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo Review Renstra dilakukan untuk mendorong regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, mendorong harmonisasi regulasi antar sektor, antar pemerintahan dan antar daerah. Selain itu juga untuk mendorong penyediaan regulasi terkait pembiayaan non APBN dan mendorong efektivitas dan efisiensi penerapan regulasi.

Kemudian menyangkut kerangka kelembagaan, maka Review Renstra yang dilakukan untuk memperjelas fungsi dan kewenangan, sinergi serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerangka kelembagaan tersebut juga menyangkut review, tata kelola dan hubungan kerja yang sinergis antarfungsi/ kewenangan, serta terkaitnya kinerja individu dengan unit organisasi.

Seiring dengan dilakukannya Review Renstra tersebut, menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono, perubahan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) juga dapat dilakukan. Hal ini untuk mengakomodir perkembangan baru yang terjadi.

Berdasarkan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, definisi Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

Review Renstra juga mengakomodir beberapa perubahan yang terjadi saat ini seperti Morotai di

Review Renstra, Rido Matari Ichwan mengatakan, perkembangan dinamika yang ada saat ini mendorong untuk melakukan review terhadap Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

“Tujuan dilakukan review agar keberadaan Renstra Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program, kegiatan serta pendanaan yang efektif, dan mampu merespon dinamika pembangunan yang ada,” papar Rido. Sejumlah perkembangan dinamika yang mengalami perubahan, antara lain lingkungan strategis, isu strategis serta kinerja 2015–2016 dan asumsi pendanaan.

Selain itu, ada juga aturan PMK No.136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAK/L serta Permen PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP turunan Perpres No. 29 Tahun 2014.

Rido mengatakan, dari dinamika isu strategis muncul dorongan agar ada penataan kelembagaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. “Termasuk penyesuaian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerangka regulasi serta isu kesetaraan gender,” terangnya.

Dari dinamika kinerja 2015–2016 dan asumsi

pendanaan menurut Rido, diperlukan berbagai penyesuaian, seperti pada target dan realisasi kinerja, target dan realisasi pendanaan, kendala dan permasalahan realisasi investasi infrastruktur PUPR 2015 dan 2017. Kemudian juga realisasi investasi infrastruktur PUPR 2015 dan 2016 serta proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur PUPR 2017, 2018, dan 2019. Pada Juli mendatang ditargetkan telah lahir Midterm Review Renstra PUPR 2015-2019.

Dikatakannya juga bahwa saat ini ada beberapa isu strategis dan tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR yakni Keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah (dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis/WPS), perencanaan dan persiapan pelaksanaan yang lebih matang, dan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Kementerian ini juga dihadapkan pada program terhadap prioritas nasional semua dimensi pembangunan lintas sektor, keberlanjutan fungsi infrastruktur PUPR melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan yang masih perlu ditingkatkan, dan alternatif skema dan sumber pendanaan lainnya yang jelas.

Selain itu juga yang perlu disingkapi Kementerian

Tujuan dilakukan review agar

keberadaan Renstra Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program,

kegiatan serta pendanaan yang

efektif, dan mampu merespon dinamika pembangunan yang

ada,” papar Rido.

Dari dinamika kinerja 2015–2016 dan asumsi pendanaan menurut Rido, diperlukan berbagai penyesuaian, seperti pada target dan realisasi kinerja, target dan realisasi pendanaan, kendala dan permasalahan realisasi investasi infrastruktur PUPR 2015 dan 2017.

Bend DI Selingsing (bend pice) Babel Sumber: PUPR

ALUR PIKIR REVIEW RENSTRA PUPR 2015-2019



Berdasarkan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, definisi Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perizinan (Mekanisme

PTSP)

Tata Ruang (Penyesuaian

RTRW) Kemudahan Penyediaan

Tanah

Komponen dalam Negeri Jaminan

Pemerintah Pusat

(Menkeu)

Penugasan BUMN

Hal-hal yang diatur

dalam Perpres 3/2016

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyelesaian Hambatan dan Permasalahan Hukum dalam pelaksanaan

PSN

PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PERPRES NO. 3 TAHUN 2016)

Jawa, dan Kawasan Timur. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 juga menyangkut quick wins dan program lanjutan lainnya.

Meski dilakukan Review Renstra, namun Kementerian PUPR tetap konsisten melaksanakan 4 Agenda Prioritas Nasional terkait infrastruktur PUPR yang merupakan perwujudan dari Nawa Cita. Keempat agenda tersebut pertama, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketiga, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Keempat, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Sementara arah kebijakan dan strategis pembangunan bidang PUPR tahun 2015-2019 ada 4 macam. Pertama, meningkatkan ketahanan air,

kedaulatan pangan dan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Kedua, dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sislognas bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada konektivitas daratan dan maritim.

Ketiga, dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan. Keempat, untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Dengan dilakukan Review Renstra diharapkan dapat memaksimal pembangunan bidang PUPR yang berbasis pengembangan wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Tim Redaksi

Maluku yang menjadi salah satu KSPN. Selain itu dari segi pertumbuhan ekonomi ada Blok Masela yang merupakan kawasan penghasil minyak. Dengan adanya Review Renstra ini menurut Hadi dilakukan penajaman atau penyempurnaan dan bukan menghilangkan konsep WPS.

Selain itu, yang bisa dimasukkan dalam perubahan WPS ini menurut Hadi adalah pengembangan kawasan Kulonprogo. Hal ini seiring dengan rencana pembangunan bandara di daerah tersebut. “Kalau dulu, rencana pembangunan bandara juga belum ada, tapi sekarang Presiden minta itu segera dibangun. Oleh karenanya, kita bisa memasukkan dukungan pengembangan kawasan sekitar bandara Kulonprogo ke dalam WPS,” tutur Hadi.

WPS sebagai instrumen keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah seyogyanya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan arah dinamika pembangunan yang ada, dengan tetap memperhatikan tujuan masing-masing WPS, arah kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku seperti Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dengan umpan balik dari kegiatan monitoring dan evaluasi. tersebut, akan diketahui apakah diperlukan adanya penyesuaian terhadap

pendekatan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dengan dinamika pembangunan.

Sementara dilihat dari segi norma pembangunan kabinet kerja, maka Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019, pertama adalah membangun untuk manusia dan masyarakat. Kedua, upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan. Ketiga, perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Keempat, aktivitas tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosisitem.

Kemudian dari sisi dimensi pembangunan, Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 ada 3 bagian. Pertama, dimensi pembangunan manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan yang terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri. Dimensi yang ketiga, yakni dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam dimensi ini terdiri dari antar kelompok pendapatan dan antarwilayah yang terdiri dari desa, pinggiran, luar

Seiring dengan dilakukannya Review

Renstra tersebut, menurut Kepala Pusat

Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi

Sucahyono, perubahan Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS) juga dapat dilakukan. Hal ini untuk mengakomodir

perkembangan baru yang terjadi.

“Saat Renstra dibuat tahun 2015 lalu, kondisi tersebut belum ada. Jadi kalau dilihat WPS Maluku, fokusnya hanya di Ambon saja, tapi sekarang ada Morotai dan Blok Masela, yang seperti ini harus kita sempurnakan,” ulas Hadi.

Berdasarkan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, definisi Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perizinan (Mekanisme

PTSP)

Tata Ruang (Penyesuaian

RTRW) Kemudahan Penyediaan

Tanah

Komponen dalam Negeri Jaminan

Pemerintah Pusat

(Menkeu)

Penugasan BUMN

Hal-hal yang diatur

dalam Perpres 3/2016

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyelesaian Hambatan dan Permasalahan Hukum dalam pelaksanaan

PSN

PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PERPRES NO. 3 TAHUN 2016)

Bendungan Paya Seunara Aceh

Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari skema pendanaan yang mengiringinya. Pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa adanya dana. Oleh karena itu, ada beberapa jenis dan bentuk pendanaan yang menyokong pembangunan di Indonesia. Berikut beberapa diantaranya:

Dana: Uang yang disediakan untuk suatu keperluan/ biaya

Dana alokasi Khusus (DaK): Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Desa: Dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasnfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Insentif Daerah (DID): Dana yang dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagaimana ditetapkan dalam UU no. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Dana Kejadian Khusus: Dana yang disisihkan dari pendapatan bersih untuk menutup biaya tak terduga atau tak diharapkan mengenai

terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan dating, seperti bencana alam.

Dana Otonomi Khusus: Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU no. 35/2008 tentag Penetapan PP Pengganti UU no. 1/2008 tentang perubahan atas UU no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang, dan UU no. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh.

Dana Pendamping: Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan penerimaan hibah yang dapat berupa uang, barang, ataupun jasa yang dikelola dalam APBD.

Dana Penyesuaian: Dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil daripada tahun anggaran sebelumnya, untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Dana Perimbangan: (1). Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (2). Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Dana Program Investasi: Dana yang dialokasikan untuk investasi pada suatu program pembangunan.

Dana Transfer Umum: Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka peksanaan desentralisasi.Dana Transfer Khusus: Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.

Sumber: Kamus Istilah Pengembangan Wilayah


Buku ini adalah untuk semua yang tertarik pada pengelolaan lingkungan perkotaan. Lingkungan perkotaan mau tidak mau saat ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga harus ada orang-orang yang merubah lingkungan perkotaan sesuai dengan standar yang ideal.

Buku ini mengungkapkan, langkah demi langkah yang dapat ditempuh dalam pengelolaan kota yang kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami. Beberapa konsep juga mengeksplorasi fungsi-fungsi yang membentuk daerah perkotaan: Aktivitas Ekonomi (industri, perdagangan); Aktivitas domestik (perumahan); Aktivitas publik (ruang terbuka, lembaga); dan Aliran Sistem (transportasi, infrastruktur). Perhatian khusus juga diberikan ke pusat Metropolitan.

Pada lampiran, disampaikan kepada pembaca untuk mengetahui pendekatan nilai-nilai untuk perencanaan, mengenali komunitas mereka sendiri; memperkenalkan konsep klasik dalam literatur perencanaan Kanada, (bersama dengan ulasan dan menulis ikhtisar); menyediakan tiga kontras pandangan dari buku Kanada baru-baru ini pada perencanaan (untuk mendorong independen, berpikir kritis); studi kasus perencanaan dengan pendekatan yang lebih tercerahkan. Eksplorasi akar rumput perencanaan yang inovatif; dan terakhir, kritis melihat pemikiran sekitar subjek penting: “sebuah kota berkelanjutan.”

Penulis buku ini adalah Dr. John Udy dari Durham University (England). Ia mendapat PhD dari Concordia University, Montreal. Dia telah bekerja sebagai Executive Planner dalam program-program penting di Inggris, Ethiopia, USA, dan Kanada. Buku John udy ini dimaksudkan sebagai bantuan pelajaran dasar untuk mahasiswa dari perencanaan kota dan regional. Ini mengadopsi pendekatan fungsionalis untuk transportasi, industri, perumahan, pusat kota, kota-kota baru, ruang terbuka, fasilitas umum dan sistem ‘aliran’(utilitas).

Dalam era perencanaan terpadu, seperti diskusi terpisah dari lingkungan binaan mungkin akan mengejutkan. contoh-contoh praktis, disusun dalam lampiran, fokus pada proyek-proyek tertentu atau ruang perkotaan, serta tinjauan literatur perencanaan sebagai dasar untuk latihan siswa. Kualitas cetak tidak melakukan keadilan untuk ilustrasi yang menarik. buku teks yang sistematis ini ditulis dalam bahasa jargonless cocok untuk mahasiswa dan orang yang tertarik dalam pengembangan perkotaan. Ini menyampaikan pengalaman yang luas penulis dengan perencanaan metropolitan di seluruh dunia.

Adapun isi buku ini antara lain:Chapter 1: Inter-city transportationChapter 2: Intra-city transportation systemsChapter 3: The 19th century: age of mass transit and the bicycleChapter 4: The 20th century: age of the automobileChapter 5: IndustryChapter 6: Tertiary Industry (Commerce)Chapter 7: The Metropolitan centreChapter 8: Housing IChapter 9: Housing IIChapter 10: Housing IIIChapter 11: New townsChapter 12: Planning for open space and recreationChapter 13: Public facilitiesChapter 14: Flow systemsChapter 15: Concluding remarks.

(Mutri)

Glossary

Man Makes The City: Urban Development and Planning

Judul Buku : Man Makes The City: Urban Development and PlanningPengarang : John UdyPenerbit : TraffordTahun Terbit : 2004Jumlah Halaman : 289 halaman

Penulis buku ini adalah Dr. John Udy dari Durham University (England). Dia mendapatkan gelar PhD dari Concordia University, Montreal. Dia telah bekerja sebagai Executive Planner dalam program-program penting di Inggris, Ethiopia, USA, dan Kanada.

Review

Istilah Tentang Pendanaan


Hingga 5 bulan terakhir ini, program apa saja yang sudah dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis?

Banyak yang sudah kita kerjakan, tapi sesuai dengan namanya yakni “Pusat Pengembangan Kawasan Strategis”, maka tugas yang pertama kita adalah ‘mengawal’ Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa WPS itu diatur didalam Peraturan Menteri PUPR dan kita menindaklanjutinya dengan membuat masterplan dan development plan pada 35 WPS.

Kemudian kita juga mendukung kawasan-kawasan tematik diluar WPS tadi, seperti Kawasan Industri atau KI, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, lumbung pangan, dan perbatasan. Dengan demikian kita mendukung kawasan yang termasuk didalam maupun diluar WPS.

Selain itu kita juga telah melakukan updating masterplan dan development plan atau MPDP di 12 Kawasan Strategis. Updating MPDP WPS juga kita lakukan, meliputi 17 macam WPS yakni WPS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, dan 30. Updating ini untuk MPDP yang disusun pada tahun 2016 dan juga MPDP pada WPS yang disusun pada tahun 2015. Selanjutnya kita melakukan penyusunan MPDP infrastruktur PUPR terpadu destinasi pariwisata Labuan Bajo dan penyusunan MPDP infrastruktur PUPR terpadu Pelabuhan Patimban dan sekitarnya.

Kemudian juga disiapkan program pengembangan pariwisata Indonesia di destinasi pariwisata prioritas. Kita juga melakukan rencana aksi implementasi keterpaduan infrastruktur dalam kawasan strategis baik di luar WPS maupun pulau kecil Terluar. Selanjutnya juga dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas.

apa yang menjadi landasan dalam melaksanakan program-program tersebut?

Landasan kerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, sesuai tugas dan fungsinya, dimana tentunya mengikuti arahan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019, yang merupakan turunan atau penjabaran dari RPJMN 2015-2019. Selain itu, pembangunan infrastruktur terpadu tersebut juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, sehingga tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Landasan kerja lainnya dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur yaitu direktif presiden dan direktif sektor atau kebijakan sektor.

Dengan landasan tersebut, dan dengan melihat permasalahan dan tantangan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, dirumuskanlah konsepsi pengembangan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, melalui konsep WPS. Dengan dilandasi pada kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, maka pengembangan wilayah dan pengelolaan pembangunan infrastruktur dibagi menjadi 35 WPS.

apa yang menjadi tujuan dari pembangunan infrastruktur di 35 WPS?

Kalau bicara WPS, maka tujuannya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi kita akan melakukan evaluasi WPS, karena WPS yang dibuat tahun 2015. Padahal saat ini tahun 2017, sehingga tentunya kondisinya sudah berkembang, karena sudah ada investasi. Harusnya dihitung, pembangunan infrastruktur yang dilakukan sejak tahun 2015, perkembangannya seperti apa hingga tahun 2017 ini. Misalnya setelah pembangunan infrastruktur dilakukan, berapa persen kenaikan dari pelayanan air minum dan juga berapa kenaikan pelayanan sanitasi. Hal ini perlu dihitung masing-masing unit organisasi, sehingga dapat diketahui secara jelas pencapaian yang sudah dirah.

Pendekatan pengembangan infrastruktur melalui pengembangan wilayah sesuai konsep WPS ini, pada dasarnya merupakan integrasi pendekatan sektoral, regional, dan makro ekonomi untuk mencapai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mempersiapkan Lelang Internasional Menjadi Tantangan Tersendiri

Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang bertugas untuk membuat masterplan dan development plan di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan juga mendukung kawasan-kawasan tematik diluar 35 WPS tersebut. Tidak hanya mengurusi WPS, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D dan timnya, kini sedang disibukkan dengan persiapan

lelang integrated tourism masterplan untuk 3 destinasi wisata unggulan yakni Danau Toba , Borobudur, dan Mandalika. Proyek yang dibiayai World Bank atau Bank Dunia ini, menjadi tantangan tersendiri, karena BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis menangani lelang internasional. Seperti apa Hadi Sucahyono menjawab tantangan tersebut?, berikut uraian lengkap wawancara dengan Buletin Sinergi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

wawancarawawancara

Pipa parit mayor Pontianak

Banyak yang sudah kita kerjakan, tapi sesuai dengan namanya yakni “Pusat Pengembangan Kawasan Strategis”, maka tugas yang pertama kita adalah ‘mengawal’ Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa WPS itu diatur didalam Peraturan Menteri PUPR dan kita menindaklanjutinya dengan membuat masterplan dan development plan pada 35 WPS.


wawancarawawancara

Kawasan yang tidak berbatasan langsung

dengan negara lain, yakni pulau terluar, dimana

122 kabupaten terting-gal. Untuk tahun 2018,

sebanyak 80 kabupaten merupakan prioritas.

Dalam 35 WPS yang dikembangkan oleh BPIW, terdapat beberapa kawasan prioritas. Beberapa kawasan prioritas tersebut, antara lain 5 lokasi kawasan perbatasan darat dengan negara lain, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua.

Pada tahun 2016, Pusat Pengembangan

Kawasan Strategis telah melakukan

penyusunan 17 masterplan dan

development plan WPS dan 8 masterplan dan

development plan Kawasan Strategis

atau KS.

keterpaduan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pengembangan WPS dilakukan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Sampai saat ini, apa yang sudah dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terkait pembangunan infrastruktur di 35 WPS?

Pada tahun 2016, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis telah melakukan penyusunan 17 masterplan dan development plan WPS dan 8 masterplan dan development plan Kawasan Strategis atau KS. Sementara pada tahun 2015 telah disusun sebanyak 18 masterplan dan development plan WPS dan 7 masterplan dan development plan KS yang hasilnya menjadi masukan dalam proses atau tahapan perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini Musrenbang, baik di tahun 2016 maupun di tahun 2017. Hal itu dilakukan setelah melalui proses keterpaduan di Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg dan Konsultasi Regional atau Konreg.

Terkait pembangunan infrastruktur di 35 WPS, melalui penajaman masterplan dan development plan WPS dan masterplan dan development plan KS yang dilakukan baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis telah melakukan tindak lanjut berupa updating masterplan

dan development plan WPS dan masterplan dan development plan KS serta delivery indikasi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR maupun Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang telah melalui pembahasan dalam Pra Konreg yang dilaksanakan di 4 kota yakni Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado pada bulan April 2017 yang lalu.

apa tindak lanjut dari master plan dan development plan 35 WPS yang sudah disusun tahun 2016?

Menindaklanjuti hasil masterplan dan development plan 35 WPS, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terus mengawal program-program arahan yang telah dihasilkan untuk dapat diprogramkan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis juga melakukan updating terus menerus terhadap muatan MPDP yang telah dihasilkan baik masterplan dan development plan WPS maupun masterplan dan development plan KS, sesuai dengan dinamika pembangunan yang ada dengan tetap memperhatikan tujuan pengembangan wilayah pada masing-masing WPS dan KS yang telah ditentukan di awal.

Sejauhmana masterplan dan development plan 35 WPS diimplementasikan oleh unit organisasi atau unor dan stakeholder terutama pemerintah daerah?

Arahan pembangunan infrastruktur PUPR yang

dihasilkan dalam masterplan dan development Plan 35 WPS yang telah disusun BPIW dibahas dan disepakati oleh unit organisasi pelaksana dan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, dalam Pra Konreg dan ditetapkan dalam Konreg. Setelah disepakati, arahan tersebut menjadi program atau kegiatan baseline yang nantinya akan diprogramkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPIW untuk tahun 2016, tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan tercapai sebesar 76,59 persen.

apa yang menjadi indikator keberhasilan masterplan dan development plan 35 WPS?

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan masterplan dan development plan 35 WPS yang berupa keterpaduan infrastruktur PUPR, saat ini telah dikembangkan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Indikator keterpaduan tersebut secara rinci meliputi, pertama, keterpaduan perencanaan. Kedua, kesinkronan program, dan ketiga, keterpaduan pelaksanaan. Beberapa sub indikator untuk keterpaduan perencanaan yaitu terpadu di WPS, terpadu di dalam kawasan strategis, dan terpadu antar WPS. Sementara itu, sub indikator untuk Kesinkronan Program yaitu jenis atau fungsi pengembangan, dukungan fungsi, lokasi, besaran, tahun dukungan, kesiapan pembangunan dukungan fungsi, serta pembiayaan dukungan. Sedangkan sub indikator untuk keterpaduan pelaksanaan, yaitu kesesuaian waktu pelaksanaan, kesesuaian besaran yang dilaksanakan, dan kesesuaian kualitas pelaksanaan.

Dari 35 WPS tersebut, mana saja yang dianggap kawasan strategis yang difokuskan pembangunannya, misalnya dalam hal kawasan prioritas nasional dan direktif Presiden?

Dalam 35 WPS yang dikembangkan oleh BPIW, terdapat beberapa kawasan prioritas. Beberapa kawasan prioritas tersebut, antara lain 5 lokasi kawasan perbatasan darat dengan negara lain, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua. Kawasan yang tidak berbatasan langsung dengan negara lain, yakni pulau terluar, dimana 122 kabupaten tertinggal. Untuk tahun

2018, sebanyak 80 kabupaten merupakan prioritas.

Kemudian ada 4 KEK yang telah siap infrastruktur pendukungnya yakni KEK Sei Mangkei, Sorong, Bitung, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan atau MBTK. Selanjutnya untuk 5 Kawasan Industri atau KI yang telah memiliki kesiapan infrastruktur sebesar 100 persen yakni Morowali, Bantaeng, Buli, Bitung, dan Palu. Selain itu diprioritaskan juga 6 KI yang dapat diungkit dengan sedikit pembangunan infrastruktur yaitu Gresik/Pasuruan, Dumai, Serang, Berau, Tanjung Buton, dan Tanah Kuning.

Untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata unggulan yang berdampak luas dan memiliki multiplier effect yang tinggi turut diprioritaskan, meliputi 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika, serta 2 lokasi KEK pariwisata Tanjung Kelayang, dan Morotai. Selain itu 8 Destinasi KSPN juga menjadi prioritas pembangunan.

Prioritas dukungan infrastruktur juga diberikan untuk KEK Maluku, dan 7 lokasi yang belum mendapat penanganan khusus. Ketujuh lokasi itu adalah Kerinci di Jambi, Bali Utara - Bali Barat di Bali, Enggano di Bengkulu, Batam - Bintan di Kepulauan Riau, Tanjung Putting di Kalimantan Tengah, PKN Gorontalo di Gorontalo, dan Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Mamuju di Sulawesi Barat.

Prioritas dukungan infrastruktur juga diberikan untuk 12 kawasan Metropolitan yakni Mebidangro (Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Cekungan Bandung, dan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kota Semarang).

Kemudian ada Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), Palapa (Padang–Lubuk Alung–Pariaman), dan Patungraya Agung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayu Agung).

WPS 2 (Medan – Tebing Tinggi – Dumai -

Pekanbaru)

WPS 6 (Merak – Bakauhuni – Bandar Lampung –

Palembang – Tanjung Api-api)

WPS 9 (Tanjung Lesung –

Sukabumi – Pangandaran - Cilacap)

WPS 11 (Semarang - Surabaya)

WPS 12 (Yogyakarta – Prigi – Blitar - Malang)

WPS 13 (Malang –

Suarabaya - Bangkalan)

WPS 19 (Kupang - Atambua)

WPS 21 (Temajuk - Sebatik)

WPS 22 (Palangkaraya –

Banjarmasin - Batulicin)

WPS 23 (Balikpapan –

Samarinda - Maloy)

WPS 24 (Bitung – Manado –

Amurang - Kotamobagu)

WPS 25 (Gorontalo -

Kotamobagu)

WPS 28 (Makassar – Pare-pare - Mamuju)

WPS 31 (Sorong -

Manokwari)

WPS 32 (Biak – Manokwari -

Bintuni)

WPS 33 (Nabire – Enarotali -

Wamena)

WPS 34 (Jayapura - Merauke)

WPS 35 (Natuna dan

Anambas)

WPS 1 (Sabang – Banda

Aceh - Langsa)

WPS 3 (Batam – Tanjung

Pinang)

WPS 4 (Sibolga – Padang

- Bengkulu)

WPS 5 (Jambil – Palembang –

Pangkal Pinang – Tanjung Pandan)

WPS 7 (Jakarta – Bogor – Ciawi - Sukabumi)

WPS 8 (Jakarta – Cirebon

- Semarang)

WPS 10 (Yogyakarta – Solo

– Semarang)

WPS 14 (Surabaya – Pasuruan -

Banyuwangi)

WPS 15 (Gilimanuk – Denpasar –

Padang Bay)

WPS 16 (Tanjung – Mataram - Mandalika)

WPS 17 (Sumbawa Besar –

Dompu - Bima)

WPS 18 (Waingapu –

Labuan Bajo – Ende - Maumere)

WPS 20 (Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas)

WPS 26 (Palu - Banggai)

WPS 27 (Mamuju – Makale –

Palopo – Kendari – Bau-bau – Wangi-wangi)

WPS 29 (Ternate – Sofifi –

Daruba)

WPS 30 (Ambon – Masohi)

WPS 35 (Enggano dan

Simuk)

Tahun 2015

Tahun 2016 MP: Masterplan/Rencana induk pembangunan infrastruktur PUPR (10 tahun) DP: Development plan/rencana pengembangan infrastruktur PUPR (5 tahun)

MP & DP WPS

35 Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Program WPS (Penajaman MP & DP 31 WPS (diluar WPS Perbatasan (WPS 21,19, 34) dan WPS Pulau-pulau Kecil Terluar)

Tahun 2017:


wawancara

Penyusunan masterplan dan

development plan WPS Pulau

Terluar yang telah dilaksanakan antara

lain penyusunan masterplan dan

development plan Infrastruktur

Terpadu Pantai Barat Sumatera

pada tahun 2016 dan masterplan dan

development plan Kepulauan Anambas

pada tahun 2015.

Selanjutnya ada Banjar Bakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian kecamatan di Kabupaten Banjar, sebagian kecamatan di Barito Kuala, dan sebagian kecamatan di Tanah Laut), Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado), dan Mataram Raya (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara).

Bagaimana dengan WPS Pulau Terluar, sudah sejauh mana penyusunan masterplan dan development plannya?

Penyusunan masterplan dan development plan WPS Pulau Terluar yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan masterplan dan development plan Infrastruktur Terpadu Pantai Barat Sumatera pada tahun 2016 dan masterplan dan development plan Kepulauan Anambas pada tahun 2015. Kedua wilayah ini dinilai penting sehingga disusun dokumen MPDPnya. Sebagaimana kita ketahui, wilayah pantai barat Pulau Sumatera berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan zona subduksi palung Sunda, serta sejajar dengan Sesar Sumatera. Hal ini menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga perlu disusun masterplan dan development plannya yang tanggap terhadap ancaman bencana. Sedangkan kepulauan Anambas terletak di dekat perbatasan laut Indonesia dengan Laut Cina Selatan yang sangat strategis, sehingga penyediaan infrastruktur terpadu di kawasan ini penting, baik dari sudut pandang pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa contoh infrastruktur yang telah diprogramkan untuk WPS 35 ini antara lain Pembangunan Jalan Teluk Buton - Klarik, Penataan Bangunan Kawasan Strategis Pantai Kencana Ranai Tahap I Kab. Natuna, Bantuan Program Spam Kawasan Rawan Air Terfasilitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pembangunan Embung Serbaguna Pulau Laut di Kab. Natuna, dan Pembangunan Embung Serbaguna Pulau Tiga di Kab. Natuna.

Bagaimana dengan skenario perencanaan kawasan diluar WPS dan antar kawasan?

Meskipun fokus pembangunan infrastruktur diarahkan guna mendukung pengembangan 35 WPS sebagai wilayah yang diharapkan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, namun demikian pembangunan infrastruktur di kawasan antarwilayah strategis juga tetap didukung pelaksanaannya. Hal ini antara lain menjadi tugas Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR untuk menyiapkan masterplan dan development plan Pulau, yang ditujukan untuk menangani wilayah di luar WPS.

Skenario pengembangan infrastruktur kawasan di luar WPS yaitu meningkatkan keterpaduan antar WPS guna mendukung peningkatan outcome dari pembangunan infrastruktur wilayah, dengan mengacu pada tema besar pengembangan tiap pulau, yaitu Pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai lumbung pangan nasional dan pintu gerbang pariwisata internasional.

Kemudian Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan lumbung pangan, Pulau Sulawesi dengan tema pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi serta pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah timur Indonesia, Kepulauan Maluku sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, serta Pulau Papua diarahkan untuk percepatan pengembangan industri komoditas lokal perkebunan, peternakan, kehutanan serta percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman dan hilirisasi industri pertambangan, migas dan tembaga.

Melihat perkembangan yang dinamis, apakah dimungkinkan jumlah dan nama WPS ditambah atau dikurangi?

Jumlah dan nama WPS memungkinkan untuk diubah, karena sebagai suatu konsep pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, pendekatan pengembangan dengan konsep WPS bukanlah sesuatu yang rigid atau kaku. Dinamika pembangunan yang dinamis tentunya perlu dilihat sebagai suatu tantangan pembangunan yang juga perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah. WPS sebagai instrumen keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah seyogyanya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan arah dinamika pembangunan yang ada, dengan tetap memperhatikan tujuan masing-masing WPS, arah kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku seperti Rencana Tata Ruang Wilayah.

Disinilah kegiatan monitoring dan evaluasi penting dilakukan, guna mendapatkan gambaran secara berkala dan menyeluruh mengenai kinerja keterpaduan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tiap WPS dan wilayah NKRI secara keseluruhan. Dengan umpan balik dari kegiatan monitoring dan evaluasi. tersebut, akan diketahui apakah diperlukan adanya penyesuaian terhadap pendekatan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan kaitannya dengan dinamika pembangunan.

apa yang akan dikerjakan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis hingga akhir tahun ?

Saat ini kita tengah menyelesaikan integrated tourism masterplan, dimana sedang dilakukan proses lelang internasional. Ada sekitar 20 negara yang mengikuti lelang ini seperti dari Amerika Serikat, Sanyol. Belanda, dan Nyaman. Tidak hanya konsultan luar negeri, dari dalam negeri juga ikut andil. Kita ada Pokja atau kelompok kerja yang mengurusi ini, dan pendanannya dari loan World Bank atau Bank Dunia.

Integrated tourism masterplan ini untuk mendukung pariwisata di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Ditargetkan bulan Juni sudah dilakukan penandatangan kontrak dengan pemenang lelang. Kemudian pemenang lelang akan dikontrak selama 1 tahun. Selama 6 bulan pertama, pemenang lelang tersebut akan mengeluarkan indikasi program untuk 2018. Jadi Desember 2017 sudah didapat indikasi program untuk tahun depan. Kemudian 6 bulan berikutnya atau Januari hingga Juni tahun 2018, mereka harus bisa mengeluarkan indikasi program

wawancara

Ada 3 bagian yang kita siapkan dalam tourism

integrated masterplan itu, pertama, aksesibilitas.

Aksesibilitas ini maksudnya adalah jalan yang

menghubungkan satu tempat ke tempat lain.

untuk 5 tahun sampai 10 tahun berikutnya, tapi tentunya khusus untuk 3 destinasi wisata tadi. Komponen awal penyusunan masterplan dan development plan tiga destinasi pariwisata prioritas tersebut tengah disiapkan, dimana sedang disiapkan beberapa dokumen, salah satunya Environmental and Social Management Framework atau ESMF. Dokumen ESMF sebagai prasyarat loan dari Bank Dunia.

Ada 3 bagian yang kita siapkan dalam tourism integrated masterplan itu, pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas ini maksudnya adalah jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Kedua, amenities atau kelengkapan yang harus dimiliki di kawasan pariwisata tersebut. Ketiga, atraksi atau sesuatu yang menjadi daya tarik.

Dengan kita menangani tourism integrated masterplan ini, maka berarti kita juga menangani segala sesuatu yang diluar sektor PUPR. Misalnya, bagaimana kita membuat para wisatawan di Bali tidak hanya melihat pantai saja, tetapi juga melihat tarian. Selain itu banyak lagi yang dibutuhkan dalam mengembangkan 3 destinasi wisata yang mendapat loan dari World Bank tersebut. Untuk itu kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Menko Maritim.

Ketika BPIW dipercaya untuk menangani tourism integrated masterplan, maka hal itu merupakan kehormatan, karena aspek yang kita tangani tidak hanya masalah infrastruktur tapi juga aspek diluar infrastruktur. Jadi sinkronisasi dan keterpaduan yang kita lakukan tidak hanya di internal PUPR melalui Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg, tapi juga eksternal melalui penanganan integrated masterplan tersebut. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.

apa tantangannya dalam mempersiapkan lelang internasional tersebut ?

Dengan dibuatnya integrated tourism masterplan kita kini menangani lelang internasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, karena kita harus mempelajari persyaratan lelang Bank Dunia dan memahami kontrak internasional yang keseluruhannya berbahasa Inggris. Selain itu, dari

segi substansi, aspek yang kita tangani tidak hanya infrastruktur, tapi juga analisasi mengenai lingkungan dan sosial. Bahkan untuk aspek lingkungan Bank Dunia minta ada satu dokumen khusus, yakni dokumen ESMF yang tadi saya sebutkan. Dokumen ini mengenai aspek lingkungan dan sosial, dimana dengan adanya dokumen ini, maka pengembangan 3 kawasan wisata tersebut ramah lingkungan dan lingkungan. Kita sudah keliling ketiga kawasan wisata itu untuk meminta masukan langsung dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, mengenai isu lingkungan dan sosial yang ada di daerah tersebut. Masukan-masukan itu menjadi bahan bagi kita untuk membuat dokumen ESMF ini, dan ditargetkan bulan Juni sudah selesai kita buat.

apa harapannya dari program-program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sepanjang tahun ini?

Dengan adanya tantangan tadi, semua sumber daya manusia atau SDM di BPIW dapat belajar lebih banyak lagi, terutama terhadap perkembangan yang ada di dunia internasional seperti mengenai jalan yang ramah lingkugan. Ini penting untuk kita lebih memperkaya diri. Disamping itu, program pembangunan infrastruktur yang yang dilaksanakan tahun ini diharapkan dapat memberikan outcomes atau manfaat yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM infrastruktur PUPR.

Pembangunan infrastruktur terpadu yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR diharapkan juga dapat menjadi pengungkit pengembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, ketahanan air, pangan, dan energi, serta peningkatan kualitas hidup. Hal ini pada akhirnya diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional, sehingga akan semakin menarik bagi iklim investasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarbaruhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarbaruhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Barito_Kualahttps://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Lauthttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataramhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataramhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Barathttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Timurhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Timurhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Tengahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Utarahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Utara


Teropong MediaTeropong Media

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan hal itu. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu,dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut

ini adalah 3 potongan pemberitaan tersebut

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Dalam kurun waktu 1 bulan ini, banyak berita yang ditampil-kan media cetak terkait infrastruktur. Dari sekian banyak berita tersebut, ada beberapa berita yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, yakni berita seputar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dari 5 media yang dimonitor tim redaksi, setidaknya ada 3 berita yang berkaitan dengan KSPN.

Pertama, berita yang dimuat di Bisnis Indonesia tanggal 2 Mei 2017. Berita tersebut berjudul “Mandalika Butuh Investor”. Kedua, berita masih dari Bisnis Indonesia yang dimuat pada tanggal yang sama, yakni 2 Mei 2017. Berita ini diberi judul ”Kuala Tanjung-Parapat Diusulkan Berskema PINA”. Kemudian berita ketiga, yakni dimuat di Media Indonesia pada tanggal 30 Mei 2017 yang diberi judul “Dana Infrastruktur Rp 1 Triliun buat KSPN”.

Berita terkait KSPN sangat wajar menjadi sorotan media, kare-na memang saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di KSPN. Kondisi tersebut dilaku-kan untuk mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta pada tahun 2019 mendatang.

Dari 25 KSPN, pemerintah memprioritaskan 10 KSPN, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Be-litung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Bant-en), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawasi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Namun dari 10 KSPN tersebut, pemer-intah memfokuskan pada 3 KSPN yakni Danau Toba, Borobu-dur, dan Mandalika. Pengembangan 3 KSPN tersebut mendapat dukungan loan dari World Bank atau Bank Dunia.

Saat ini BPIW mengerjakan integrated tourism masterplan, di-mana sedang dilakukan proses lelang internasional. Penyusu-nan masterplan dan development plan 3 destinasi pariwisata prioritas tersebut tengah disiapkan, yakni beberapa dokumen, salah satunya Environmental and Social Management Frame-work atau ESMF. Dokumen ESMF sebagai prasyarat loan dari Bank Dunia.

Ada 3 bagian yang disiapkan pada tourism integrated master-plan itu, pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas ini maksudnya

adalah jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Kedua, amenities atau kelengkapan yang harus dimiliki di ka-wasan pariwisata tersebut. Ketiga, atraksi atau sesuatu yang menjadi daya tarik.

Dengan menangani tourism integrated masterplan ini, maka berarti BPIW menangani segala sesuatu yang diluar sektor PUPR. Untuk itu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pari-wisata dan Menko Maritim.

KSPN Danau Toba merupakan bagian dari wilayah pertumbu-han Medan sampai ke Pekan Baru dan menjadi salah satu fokus pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR pada 2017. Beberapa program pengembangan Danau Toba seperti pem-bangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pemban-gunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Kabu-paten Karo, dan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya 200 unit di Kabupaten Simalungun.

Kemudian pembangunan infrastruktur juga dilajukan di Manda-lika. Kawasan tersebut merupakan bagian dari WPS Tanjung-Mataram-Mandalika. Beberapa program yang dilakukan dianta-ranya penataan pemukiman pedesaan potensial kawasan Desa Mas-Mas dan penataan bangunan Kawasan Hijau Waduk Batu-jal. Kemudian akan dibangun infrastruktur berupa Bendungan Meninting dan tol Bandara Praya hingga Mandalika.

Sementara untuk pengembangan KSPN Borobudur melibatkan pengembangan kawasan sekitar KSPN Borobudur, seperti Ka-bupaten Semarang, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, serta Kota Yogyakarta.

Program pengembangan yang melibatkan daerah di sekitar KSPN Borobudur antara lain pembangunan prasarana pen-gendali banjir Sungai Progo dan anak-anak sungainya di Kulon Progo. Selain itu penyusunan Ruang Tata Bangunan dan Ling-kungan Kawasan Candi Mendut di Kabupaten Magelang. Dengan dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan wisata terse-but diharapkan dapat membantu pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara di 2019 mendatang.

Dukungan Infrastruktur PUPR Terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Bisnis Indonesia, 2 Mei 2017.

Media Indonesia, 30 Mei 2017

Bisnis Indonesia, 2 Mei 2017


Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengelar

rapat koordinasi sinkronisasi program dan

pembiayaan pembangunan jangka pendek

(2019-2021) keterpaduan pengembangan

kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan

mengatakan, rapat koordinasi yang pertama

akan digelar di kota Batam awal pekan ini,

dimana pertemuan tersebut difokuskan

pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan

Kepulauan Riau. Menurutnya, hal itu bagian

dari pengembangan infrastruktur yang

berbasis kewilayahan atau WPS.

“Untuk ketiga provinsi tersebut masuk

dalam Wilayah Pengembangan Strategis

(WPS) I, yakni Sabang–Banda Aceh–

Langsa,” terang Rido.

Menurutnya, arah kebijakan dan

strategi pembangunan Kementerian

PUPR dalam menunjang sasaran

nasional, antara lain meningkatkan

ketahanan air, kedaulatan pangan dan

energi. Selain itu, pembangunan untuk

mendukung konektivitas nasional

untuk meningkatkan produktivitas,

efisiensi, pelayanan sistem logistik nasional

bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup

global.

Sinkronisasi program dan pembia-yaan pembangunan jangka pendek di Batam difokuskan pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Kepu-lauan Riau. Untuk ketiga provinsi

tersebut masuk dalam WPS I, yakni Sabang–Banda Aceh–Langsa

BPIW gelar Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019-2021

Kilas BPIW

Kemudian juga ada dukungan terhadap

peningkatan kualitas dan permukiman

di perkotaan dan perdesaan serta

meningkatkan keseimbangan pembangunan

antardaerah, terutama di kawasan

tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan

perdesaan. Lebih lanjut, Rido

mengatakan, proses penyusunan

program jangka pendek diharapkan

dapat menghasilkan output, antara

lain review program infrastruktur

PUPR yang sudah terkonstruksi di

tahun 2015-2016 dan monitoring

proses pembangunan yang sedang

berlangsung di tahun berjalan 2017.

“Selain itu, dilakukan monitoring

pemrograman 2018 yang sudah

melewati proses Pra Konreg dan

Musrenbangnas. Bahkan, selisih

output Renstra akan diprogramkan

pada tahun 2019 dan program

tahun 2020-2021 mengacu pada dokumen

RPJPN, Masterplan dan Development Plan

WPS dan Kawasan, Perpres nomor 3 tahun

2016,” terangnya.

Plt. Kepala Pusat Pemrograman dan

Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR,

Bobby Prabowo mengatakan, rapat

koordinasi sinkronisasi program dan

pembiayaan pembangunan jangka pendek

untuk seluruh Indonesia akan digelar di

15 kota, yakni Batam, Padang, Gorontalo,

Bali, Pontianak, Surabaya, Banjarmasin,

Pangkalpinang, Ambon, Palembang. Sorong,

Jakarta, Mamuju, Makassar, dan Bandung.

Ia menjelaskan, peserta yang hadir

adalah para pihak yang memahami secara

rinci informasi program pembangunan

infrastruktur PUPR di provinsi yang

bersangkutan. “Adapun informasi rinci itu

terkait dengan nomenklatur program, lokus

wilayah perencanaan, volume

output, readiness criteria dan

biaya,” ungkapnya.

Peserta yang diundang berasal

dari unsur bappeda provinsi

dan kabupaten maupun kota,

dinas provinsi yang membidangi

PUPR, Balai, Satker, serta

Pimpinan Tinggi Pratama. Selain

itu Administrasi, dan Pengawas

dilingkungan Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air, Direktorat

Jenderal Bina Marga, Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan,

dan Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah. (ing/infoBPIW)

Kilas BPIW

Sumber: Dok. BPIW

Rapat koordinasi sinkronisasi pro-gram dan pembiayaan pembangu-nan jangka pendek untuk seluruh Indonesia akan digelar di 15 Kota,

yakni Batam, Padang, Gorontalo, Bali, Pontianak, Surabaya, Banjarmasin,

Pangkalpinang, Ambon, Palembang. Sorong, Jakarta, Mamuju, Makassar,

dan Bandung

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menyampaikan arahan.

Pertemuan bahas isu gender


Kilas BPIW Kilas BPIW

BPIW gelar Evaluasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2016

Ia mengungkapkan, saat ini pelaksanaan

program reformasi birokrasi secara nasional

sudah memasuki tahap kedua (2015-2019)

dari total tiga tahap pelaksanaan reformasi

birokrasi sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.

“Pada tahap ini, sasaran yang ingin

dicapai adalah performance based

bureaucracy atau pemerintahan

berbasis kinerja,” terang Dadang.

Menurutnya, agar pelaksanaan

reformasi birokrasi dapat berjalan

sesuai dengan arah yang telah

ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring

dan evaluasi berkala untuk mengetahui

kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Dadang menjelaskan,

monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan

untuk memberikan masukan terhadap

penyusunan rencana aksi perbaikan

berkelanjutan untuk pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun berikutnya.

Ia mengharapkan, pelaksanaan rencana

aksi reformasi birokrasi BPIW 2017 dapat

dilakukan denganterencana dan terukur oleh

setiap Kelompok Kerja (Pokja) dalam Tim

Reformasi Birokrasi BPIW.

“Kegiatan ini merupakan sarana untuk

mendapatkan gambaran yang menyeluruh

tentang capaian dan tantangan pelaksanaan

reformasi birokrasi di BPIW pada tahun

2016 serta terlaksananya koordinasi

dan konsolidasi dalam mencapai target

pelaksanaan rencana aksi RB BPIW tahun

2017,” jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut,

anggota-anggota dari masing-

masing Pokja Tim Reformasi

Birokrasi BPIW. Selain itu, turut

hadir dalam acara ini dua orang

narasumber yaitu Kepala Bagian

Organisasi dan Tata Laksana,

Kementerian PUPR, Respanti

Yuwono dan narasumber dari

Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Arif Lukman Hakim yang turut memberi

masukan terhadap pelaksanaan reformasi

birokrasi di BPIW. (bri/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar

evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi

tahun 2016 di lingkungan BPIW sekaligus

membahas rencana aksi reformasi birokrasi

BPIW di tahun 2017. Kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam acara “Evaluasi Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2016

dan Pembahasan Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi BPIW Tahun 2017” yang dibuka

langsung Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana

di Bogor, beberapa waktu lalu.

Dadang menjelaskan bahwa sejak tahun

2015, BPIW telah melaksanakan program

reformasi birokrasi dengan mengacu pada

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian

PUPR 2015-2019. “Pada perjalanan tahun

ketiga ini, ada banyak capaian yang diraih.

Selain itu, ada juga sasaran yang masih harus

diupayakan secara optimal pencapaiannya,”

papar Dadang.

Agar pelaksanaan reformasi birokra-si dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi

berkala untuk mengetahui kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana membuka evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi.

Dukungan Manajemen

Pelaksanaan SMM:

90

5 SOP

ISO 9001

Dukungan Manajemen

Gambaran Reformasi Birokrasi di BPIW.


memberi efek berantai serta daya ungkit

yang lebih baik terhadap wilayah-wilayah

sekitarnya,” paparnya.

Di sisi lain, Rido menjelaskan,

untuk arah kebijakan dan strategi

pembangunan Kementerian PUPR

dalam menunjang sasaran nasional,

antara lain meningkatkan ketahanan

air, kedaulatan pangan dan energi.

Dalam sasaran pembangunan

infrastruktur PUPR 2015-2019,

ungkap Rido, sektor sumber daya

air ditarget dapat membangun 65

bendungan, penyediaan 67,53 M3/s

air baku, 1 juta ha jaringan irigasi baru,

3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi,

530 KM pengamanan pantai dan

3.000 KM pengendali banjir.

Harapannya, agar pembangunan di sektor

sumber daya air, dapat menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik

dalam rangka kemandirian ekonomi.

Kemudian, pembangunan untuk mendukung

konektivitas nasional. “Pada sasaran

pembangunan infrastruktur PUPR 2015-

2019 ditarget terwujud 1.000 KM jalan tol,”

jelasnya. Selain itu, pembangunan 2.650

KM jalan nasional, pembangunan 29.859

M jembatan baru, peningkatan kapasitas

jalan nasional 3.073 KM serta peningkatan

kualitas jembatan sepanjang 19,953 M.

Adanya konektivitas tersebut

diharapkan dapat meningkatkan

produktivitas, efisiensi, pelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan

daya saing bangsa di lingkup global.

Ada juga dukungan terhadap

peningkatan kualitas dan permukiman

di perkotaan dan perdesaan serta

meningkatkan keseimbangan

pembangunan antardaerah, terutama

di kawasan tertinggal, kawasan

perbatasan dan kawasan perdesaan.

(ris/infoBPIW)

sektor sumber daya air ditarget dapat membangun 65 bendungan, penyediaan 67,53 M3/s air baku,

1 juta ha jaringan irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 530 KM pengamanan pantai dan 3.000

KM pengendali banjir.

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan

berbagai inovasi skema pembiayaan, agar

dapat melakukan percepatan pengembangan

infrastruktur PUPR di tanah air.

“Hal itu dilakukan mengingat masih adanya

kesenjangan antara kemampuan dan

kebutuhan anggaran, yakni kebutuhan

pembiayaan infrastruktur sektor ke-

PUPR-an pada 2015-2019 mencapai

Rp. 2.232 triliun, namun kemampuan

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja

Negara,-red) mencapai Rp.1.226

triliun,” ungkap Kepala Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari

Ichwan saat memberikan kuliah umum

“Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah dan Strategi Pembiayaan

untuk Percepatan Pembangunan,” di

Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa

(2/5).

Hadir dalam kuliah umum ini, guru besar,

para dosen, serta mahasiswa-mahasiswi

dari jurusan Planologi, Universitas Trisakti.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan

investasi infrastruktur, ujar Rido, inovasi

pembiayaan menjadi sebuah tuntutan, agar

pengembangan infrastruktur dapat dilakukan

sesuai target Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Ia mencontohkan, salah satu inovasi yang

dilakukan pemerintah dengan menggulirkan

skema Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, KPBU

merupakan kerjasama antara pemerintah

dan Badan Usaha dalam penyediaan

infrastruktur untuk kepentingan umum yang

menggunakan sumber daya badan usaha

dengan memperhatikan pembagian risiko

diantara para pihak.

Jenis infrastruktur PUPR yang dapat

dikerjasamakan dengan skema KPBU,

papar Rido, mulai dari infrastruktur jalan,

infrastruktur sumber daya air dan irigasi,

infrastruktur air minum, infrastruktur

sistem pengelolaan air limbah terpusat,

infrastruktur sistem pengelolaan air limbah

setempat, infrastruktur sistem

pengelolaan sampah dan infrastruktur

perumahan rakyat.

“Saat ini yang tengah berjalan adalah

pengembangan infrastruktur untuk

jalan tol Balikpapan-Samarinda, Jalan

Tol Manado–Bitung, Jalan Tol Pandaan–

Malang, Jalan Tol Serpong–Balaraja

dan Jalan Tol Batang–Semarang. Selain

itu, ada juga SPAM (Sistem Penyediaan

Air Minum,-red) Regional Umbulan di

Jawa Timur,” papar Rido.

Di samping itu, Rido juga menerangkan,

Kementerian PUPR menerapkan

metode berbasis kewilayahan atau Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS).

“Seluruh wilayah yang ada di tanah air

terkelompokan dalam 35 WPS. Penerapan

WPS ini dilakukan untuk mengidentifikasi

wilayah-wilayah strategis, yang dapat

Inovasi Pembiayaan Dibutuhkan untuk Percepatan Pengembangan Infrastruktur

Kilas BPIW

Untuk dapat memenuhi kebu-tuhan investasi infrastruktur,

inovasi pembiayaan men-jadi sebuah tuntutan, agar

pengembangan infrastruktur dapat dilakukan sesuai target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2014-2019

IMPLEMENTASI KPBU PADA PROYEK INFRASTRUKTUR PUPR

• Jalan Tol Balikpapan–Samarinda (99 km) • Jalan Tol Manado–Bitung (39 km) • Jalan Tol Pandaan–Malang (38 km) • Jalan Tol Serpong–Balaraja (30 km) • Jalan Tol Batang–Semarang (75 km)

JALAN TOL SPAM REGIONAL

• SPAM Regional Umbulan DI Jawa Timur (4.000 liter/s)

Ilustrasi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Ilustrasi Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung

2

Ilustrasi SPAM Regional


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan keseimbangan pertumbuhan di kota dan perdesaan. Saat ini upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pengembangan keterpaduan infrastruktur PUPR yang berbasis kewilayahan.

“Pola ini dikenal juga dengan WPS atau Wilayah P e n g e m b a n g a n Strategis. Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya t e r k e l o m p o k a n menjadi 35 WPS,” ungkap Kepala Badan P e n g e m b a n g a n Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari

Ichwan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Pemantapan Pembangunan Wilayah melalui Sistem Perkotaan dan Keterkaitan Desa-Kota Dalam Merespon Fenomena Urbanisasi” yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (23/5).

Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan-kawasan tematik yang pengembangan infrastruktur didukung Kementerian PUPR, mulai dari 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), seperti Muncar di Kabupaten Banyuwangi atau Komodo di Kabupaten Labuan Bajo. Rido menjelaskan, pengembangan infrastruktur terhadap 40 KPPN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perdesaan.

“Ada juga dukungan untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan lainnya,” kata Rido.

Selain itu, dukungan untuk 15 Provinsi Lumbang Pangan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. “Ada juga 13 Kota Metropolitan, seperti Cekungan Bandung atau Jabodetabek. Serta ada 10 Kota Baru Publik seperti Maja, Sofifi dan lainnya,” jelas Rido.

Dukungan infrastruktur PUPR, ujar Rido, ada juga untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) seperti pembanguanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di

BPIW Dukung Peningkatan Keseimbangan Pertumbuhan Kota dan Desa


Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Termasuk 13 Kawasan Industri seperti Sei Mangkei, serta 10 Kawasan Ekonomi Khusus, seperti di Tanjung Lesung, Mandalika dan lainnya,” papar Rido. Selain itu, ada juga dukungan infrastruktur PUPR untuk konektivitas multimoda, mulai dari akses ke bandara, stasion kereta api atau pelabuhan.

Sementara itu, untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan-kawasan tersebut memang perlu keterlibatan lintas sektoral. Sehingga, diperlukan koordinasi yang sinkron antar sektoral, mulai dari lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Dalam acara yang dibuka Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Abdul Kamarzuki ini

menghadirkan juga Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Pedesaan ITB, Prof. Ir Tommy

Firman dan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Yuswanda A. Temenggung.

Prof Tommy mengatakan, urbanisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga pengembangan kota dan kawasan-kawasan di sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus agar disparitas antara kota dan desa dapat semakin ditekan.

Sementara itu, Yuswanda A. Temenggung mengatakan, tata ruang merupakan

instrument pengembangan wilayah yang berfungsi sebagai pengarah pertumbuhan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. “Adapun wujudnya melalui penyusunan Rencana Tata Ruang yang berjenjang,” terangnya.

Hadir dalam FGD ini sejumlah perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian

Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jabotabek. (ris/infoBPIW)

Dukungan infrastruktur PUPR, ujar Rido, ada juga untuk 10 Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) seperti pembangunan Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Nanga

Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam WPS terdapat kawasan-kawasan tematik yang pengembangan infra-struktur didukung Kemen-terian PUPR, mulai dari 40

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN PERKOTAAN 2015 - 2045

Kota Hijau yang berketahanan iklim

dan bencana

RTH

Transportasi berkelanjutan

Pengelolaan Energi berkelanjutan

Bangunan berkelanjutan

Pengelolaan air berkelanjutan

Pengelolaan sampah berkelanjutan

Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi

Ekonomi cerdas Komunitas cerdas

Pemerintahan cerdas Mobilitas cerdas

Lingkungan cerdas Kehidupan cerdas

Kota Layak yang aman dan nyaman

Lingkungan yang berkualitas Walkable

Terjangkau/ekonomis

Konektivitas

Nyaman Berbasis budaya

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis

karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berketahanan

8 8

Sumber: RPJPN


Pengembangan Bandar Kayangan, Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

direncakanan memiliki fungsi utama sebagai

kawasan industri petroleum dan gas yang

memiliki fungsi lain, seperti pelayanan

perkotaan serta penggerak ekonomi lokal

bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.

Hadir juga dalam Rapat Global Hub

Pengembangan Bandar Kayangan

ini, antara lain Kepala Bappeda NTB,

Ridwan Syah, Presiden Direktur

Bandar Bayangan, Son Diamar,

Anggota DPR RI Kurtubi, Head

Of Organisation for Economic

Cooperation and Development

(OECD), Massimo Geloso Grosso dan

Sekretaris Daerah NTB, Rosyadi H.

Sayuti.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda

NTB Ridwan Syah menyatakan, pihaknya

melakukan pembangunan di Bandar

Kayangan, agar menjadi kawasan andalan

nasional. “Dimana sektor unggulannya

adalah perikanan, perindustrian, peternakan.

Konsep ini sejalan dengan rencana

pengembangan taman nasional Gunung

Rinjani, sehingga posisi global hub Bandar

Kayangan merupakan konsep interaksi

kawasan unggulan termasuk pembangunan

KEK Mandalika,” terang Ridwan.

Sementara itu, seusai acara Rido

menyempatkan diri melakukan kunjungan

ke Pelabuhan Carik. Pelabuhan tersebut

merupakan salah satu pelabuhan rakyat

yang turut mendukung Kota

Baru Bandar Kayangan. (ind/ing/

infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) memprioritaskan pengembangan

infrastruktur konektivitas jalan di sekitar Bandar

Kayangan. Hal ini guna mendukung pelabuhan

Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok

Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan

mengatakan, pengembangan konektivitas jalan

menjadi prioritas. “Seiring lebar jalan di wilayah

Bandar Kayangan belum optimal karena sebagian

besar masih 7 meter,” papar saat paparan dalam

Rapat Pengembangan Bandar Kayangan di Lombok

Timur, NTB, akhir pekan lalu.

Menurutnya, secara umum jaringan jalan di Lombok

sudah relatif baik dan beraspal. Selain itu, jaringan

jalan di Pulau Lombok telah terkoneksi dengan

kawasan pariwisata, bandara, pelabuhan dan pusat

kota Mataram.

Lebih lanjut, dikatakan, pengembangan

Bandar Kayangan berpijak pada konsep

pengembangan yang berbasis wilayah atau WPS

(Wilayah Pengembangan Strategis,-red) yang

memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

“Secara geografis Bandar Kayangan sendiri

merupakan salah satu lokasi lintasan strategis

dunia. Tepatnya, jalur laut II di Nusantara,” ujar Rido

saat paparan dalam Rapat Pengembangan Bandar

Kayangan di Lombok Timur, NTB, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kapal-kapal dari Eropa, Afrika Tengah,

Australia, Asia Tenggara, dan Asia Timur dapat

melalui jalur tersebut dengan aman.

Konsep pengembangan kawasan Bandar Kayangan

Seusai acara Rido menyempat-kan diri melakukan kunjungan ke Pelabuhan Carik. Pelabuhan tersebut merupakan salah satu

pelabuhan rakyat yang turut mendukung Kota Baru Bandar

Kayangan.


Sumber: Dok. BPIWMeninjau rencana pengembangan Bandar Kayangan.


Kilas BPIW

Pada 2017 dalam pengembangan konektivitas di Sumut, ungkap Ridho, Kementerian PUPR melakukan Pelaksanaan Jalan Nasional di Metropolitan Medan, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut serta Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu.

“Pada 2018 akan ada Pembangunan Underpass Katamso, Toll Road Development Project Of Medan Kualanamu Csu01, Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa

Aji Bata dan Pembangunan Jembatan Tano Ponggol,” terangnya.

Kemudian dalam mendukung pengembangan KSPN Toba ada Pelebaran Jalan Pangururan-Nainggolan, Pemeliharaan Rutin Onan Runggu-Tomok serta Rehabilitasi Mayor Ruas Parapat Pelabuhan Aji Bata.

Ia juga mengungkapkan, proyek strategis konektivitas yang sudah dan sedang dikerjakan pada 2015-2017, antara lain

Pembangunan Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Feasibility Study (studi

kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED) Jalan Tol Tebing Tinggi–Siantar-Parapat, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Tebing Tinggi-P. Siantar-Parapat (Jalan Lingkar Luar Parapat), Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Pulau Samosir, Rekonstruksi Jalan Bandara Silangit–Muara, Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di

Kab. Samosir serta Jalan Akses Bandara Sibisa untuk ruas Aek Natolu–Sibisa sepanjang 2,5 KM.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ini dipaparkan juga sejumlah rencana pengembangan konektivitas di Sumut dari Kementerian Perhubungan, mulai dari pengembangan pelabuhan, bandar udara serta kereta api.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai koordinator dalam pengembangan konektivitas di Sumut. Pasalnya, pelaksanaan percepatan pengembangan konektivitas dinilai perlu dilakukan dalam satu koordinasi.

Hadiri dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembanguanan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (ris/infoBPIW)

Pada 2017 dalam pengembangan konektivitas di Sumut, ungkap

Ridho, Kementerian PUPR melaku-kan Pelaksanaan Jalan Nasional

di Metropolitan Medan

Kilas BPIW

Dukung Kawasan di Sumut, Kementerian PUPR Siapkan Pengembangan Konektivitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mengenjot pengembangan infrastruktur konekivitas PUPR di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). “Pengembangan infrastruktur konektivitas PUPR, mulai dari pengembangan jalan nasional, jembatan serta jalan tol,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat Rapat Pembahasan Detail Program Integrasi Pengembangan Kawasan Provinsi Sumut di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (18/5).

Rido menjelaskan, saat ini di Sumut telah ada perencanaan sejumlah kawasan tematik, antara lain Kawasan Industri (KI) seperti Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun dan Batubara serta KI Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. “Kemudian, Kawasan Kabupaten Tertinggal di Nias Utara dan Nias Barat,” terang Rido.

Selain itu, ada juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toba yang meliputi Kabupaten Dairi, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Samosir. “Ada juga Kawasan Metropolitan Mebidangro yakni Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Sedang dan Karo,” terang Ridho.

Ia menambahkan, ada juga Kawasan Pelabuhan seperti Pelabuhan Strategis Tol Laut Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara serta Kawasan Perikanan Nusantara Sibolga di Kota Sibolga.

“Kemudian Kawasan Lumbung Pangan di Kota Sibolga, Kawasan Perdesaan Strategis (KPS) Dolok Masihul di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Besar Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli dan lainnya,” terang Rido.

Untuk mendukung pengembangan kawasan serta antarkawasan di Sumut, Rido menjelaskan, Kementerian PUPR

melalui BPIW menyusun masterplan dan development plan Infrastruktur bidang PUPR, yang meliputi sektor sumber daya air, jalan untuk konektivitas, keciptakaryaan serta perumahan. “Dimana teknis perencanaan detail dan pembangunan fisiknya, dilaksanakan oleh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR,” jelasnya.

Rapat koordinasi membangun konektivitas di Sumatera Utara.


Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

melakukan percepatan dalam melaksanakan

pembangunan Anjungan Cerdas di

Bendungan Tugu,

Kabupaten Trenggalek,

Jawa Timur.

Demikian terungkap

dalam kunjungan kerja

(Kunker) rombongan

BPIW yang dipimpin

langsung Kepala BPIW

Kementerian PUPR,

Rido Matari Ichwan ke

lokasi pembangunan Anjungan Cerdas di

Bendungan Tugu, Senin (29/5).

Hadir dalam rombongan Kunker BPIW

tersebut, Kepala Pusat Pengembangan

Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono,

Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan

Layanan Informasi, P Yudhantoro, Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Anjungan Cerdas

Bendungan Tugu, Fransisco berserta jajaran

staf di lingkungan BPIW.

Rido berharap, pembangunan proyek

Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu dapat

selesai sesuai waktu yang telah direncanakan.

Ia menjelaskan, pada dasarnya Anjungan

Cerdas merupakan rest area multifungsi

di jalan nasional yang terintegrasi dengan

berbagai fasilitas pendukung dan dikemas

secara modern.

Fasilitas ini mulai dari tempat makan, pusat

informasi, gerai traveler/ATM, ruang terbuka

hijau, amphi teater, sarana edukasi, serta

gerai produk lokal unggulan.

“Rambut Siwi dan Bendungan Tugu menjadi

proyek percontohan (inkubasi,-red)

pembangunan AC yang dimaksudkan untuk

memberikan kenyamanan perjalanan serta

mengurangi kecelakaan lalu lintas pada jalan

nasional,” tambah Rido.

BPIW Lakukan Percepatan Pembangunan anjungan Cerdas Inkubasi di Be

review renstra merespon dinamika pembangunan sinergi edisi 17 (1).pdfarsitektur dan informasi...

Documents